•
BkkbN
JOHNS H OPKINS .....
Bl.OOMBF.RC SCHOOL •f PUBLIC HEALTH
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN (MSP) Antara BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) Dan JOHNS HOPKINS UNIVERSITY No•.•.•• m••··-·············-··········Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, selanjutnya disebut " BKKBN" dan Johns Hopkins University, atas nama Center for Communication Programs yang berada dalam hirarkinya, selanjutnya disebut "JH-CCP,n secara bersama disebut " PARA PIHAK." MENCATAT bahwa JH-CCP adalah lembaga pembangunan internasional non-pemerintah yang sepenuhnya di bawah struktur JHU merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi, yang bersifat non sektarian, non-politik dan nirlaba di bawah Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health; MEMPERHATIKAN kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui program bantuan teknis dan pembangunan secara terpadu dalam mendukung Program Keluarga Berencana Nasional; serta MEMPERHATIKAN bahwa kegiatankegiatan ini akan menjadi pembelajaran, beasiswa dan tujuan riset JHU dalam kedudukannya sebagai institusi pendidikan, nirlaba, dan bebas pajak; SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku; TELAH MENCAPAI suatu kesepakatan sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN Tujuan dari MSP ini adalah untuk mengadakan kerj asama antara PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk percepatan pencapaian sasaran jangka menengah dan jangka panjang program Keluarga Berencana Nasional.
Halaman I MSP No..................................... ..
PASAL2 RUANG UNGKUP KERJASAMA PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam bidang-bidang sebagai berikut: 1.
Melaksanakan penggabungan survei, pengumpulan data, dan diseminasi Pemantauan Kinerja dan Akuntabilitas 2020 melalui koordinasi dan pengawasan BKKBN;
2.
Mendukung perluasan penggunaan program Advokasi KB Indonesia sebagai pendekatan untuk pengembangan strategi komunikasi yang komprehensif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terpilih;
3.
Kemitraan dalam penguatan kembali melalui pengembangan kepemimpinan dan kegiatan inisiatif baru berdasarkan pada pemenuhan permintaan terhadap layanan KB.
PASAL3 WILAYAH KERJASAMA PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan melaksanakan MSP ini di: 1. Seluruh provinsi di Indonesia yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasannudin dengan wilayah yang sudah ditetapkan di bawah pengawasan BKKBN untuk pelaksanaan program Pemantauan Kinerja & Akuntabilitas 2020; 2.
Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat - untuk pelaksanaan program Advokasi KB, dengan cakupan di 5 (lima) kabupaten/ kota terpilih: Karawang, Bandung, Bogor, Karang Anyar, dan Pontianak;
3.
Provinsi OKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan - untuk program kemitraan dalam penguatan kembali program keluarga berencana, dengan cakupan di 11 kabupaten/kota terpilih: Jakarta Utara & Timur, Cilacap, Klaten, Brebes, Medan, Asahan, Deli Serdang, Makassar, Bulukumba, dan Gowa.
PASAL4 MITRAKERJA Untuk melaksanakan MSP ini: (1) BKKBN sesuai dengan peran dan fungsinya menunjuk Kedeputian masing-masing: Kedeputian Advokasi, Penggerakan dan lnformasi (ADPIN), Kedeputian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), dan Kedeputian Bidang Pelatihan dan Pengembangan (LATBANG) serta BPMPKB OKI Jakarta; (2) JH-CCP menunjuk kantor perwakilan Johns Hopkins University di Indonesia (selanjutnya disebut JH-CCP Indonesia).
Halaman2 MSPNo......................................
PASALS
ARAHAN PROGRAM {1) JH-CCP bersama BKKBN, akan menyusun arahan program yang memuat fokus program,
ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta kesimpulan. Arahan Program disusun dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MSP ini; (2) Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MSP ini harus sejalan dengan strategi BKKBN tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional {RPJMN), Rencana Strategis (RENSTRA) 2015 - 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) Rincian setiap program diatur dalam Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kerja Tiga Tahun) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT); (4) Mekanisme rencana kerja diatur lebih lanjut dalam Arahan Program.
PASAL6
RENCANA KEGIATAN (1) JH-CCP menyusun dan menyampaikan Rencana lnduk Kegiatan yang berisi keseluruhan program selama tiga tahun kepada BKKBN untuk mendapat persetujuan; (2) Dengan fasilitasi dan persetujuan tertulis BKKBN, JH-CCP Indonesia dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah dan/ atau maupun lembaga terkait lainnya untuk menyusun Rencana Tahunan yang memuat keseluruhan rencana kegiatan tahunan; (3) Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan harus disetujui bersama oleh PARA PIHAK.
PASAL 7 KEWAJIBAN (1) BKKBN akan: a.
Memfasilitasi JH-CCP dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, ijin keluar dan masuk ke Indonesia bagi maksimum 3 (tiga) tenaga kerja asing JH-CCP beserta keluarga intinya. Pembiayaan yang ditimbulkan untuk pengurusan tersebut dibebankan kepada JH-CCP. Pemberian ijin tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia;
b. Memfasilitasi JH-CCP dalam mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; c.
Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan JH-CCP dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahunan;
d. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah Indonesia terkait.
Halamnn 3 MSPNo....................................
(2) JH-CCP akan: a.
Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
b.
Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini sebagaimana tercantum secara tertulis sesuai dengan ketersediaan sumber dana;
c.
Menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku sesuai dengan ketersediaan sumber dana;
d.
Mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program;
e.
Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka pelaksanaan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat sesuai dengan ketersediaan sumber dana;
f.
Membatasi jumlah tenaga kerja asing dalam struktur manajemen, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
g.
Mewajibkan semua tenaga kerja asing JH-CCP mengikuti orientasi yang dilakukan oleh BKKBN;
h.
Mewajibkan semua tenaga kerja asing JH-CCP memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing;
i.
Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di pedesaan dalam mendesain dan merencanakan program/proyek;
j.
Menjaga citra baik Indonesia di mata lnternasional dan berupaya tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang bertujuan untuk merusak nama baik Indonesia;
k.
Berkoordinasi dengan BKKBN mengenai segala bentuk publikasi tentang Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh JH-CCP;
I.
Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting JH-CCP untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh BKKBN bersama-sama dengan instansi terkait;
m. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BKKBN dan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program; n.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai JH-CCP dan melaksanakan audit terhadap mitra tersebutjika dibutuhkan;
o.
Menyampaikan laporan perkembangan, triwulan dan tahunan kepada BKKBN dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan;
p.
Mencantumkan logo BKKBN pada setiap pengumuman program, laporan tahunan dan seluruh jenis publikasi lainnya.
Halaman 4 MSPNo.................................... .
PASAL8 BATASAN AKTlVITASJH-CCP DAN STAFNYA (1) JH-CCP menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini harus : a.
Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia;
b. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; c.
Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun;
d.
Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat lokal;
e. ndak terlibat dalam kegiatan intelijen/ klandestin apapun;
f.
ndak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun;
g.
Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/ atau aliran kepercayaan;
h. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan izin personil dan aktivitas dimaksud serta tindakan-tindakan lain yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundangan serta kebijakan yang berlaku di Indonesia.
PASAL9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG (1) Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/ dibeli oleh JH-CCP dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program; ' (2) Apabila sebelum berakhimya program terjadi perubahan pemanfaatan dan atau penghapusan
atas perlengkapan dan material pendukung, maka perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan BKKBN; (3) Setelah berakhimya program, penghapusan peralatan dan material yang bebas pajak harus didiskusikan dan disetujui bersama-sama oleh PARA PIHAK; (4) Serah terima peralatan dan material pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen Serita Acara Serah Terima Hibah sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
PASAL 10 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (1) PARA PIHAK akan menghormati hak kekayaan intelektual sesuai dengan internasional dan nasional yang berlaku di Indonesia;
hukum
Halaman 5 MSPNo......................................
(2) Dalam hal pengaturan spesifik, program, proyek dan penelitian yang menghasilkan kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual tersebut akan dimiliki oleh BKKBN atau Pemerintah Indonesia.
PASALll KERAHASIMN (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga informasi yang sensitif, baik secara tertulis maupun lisan terhadap mereka yang mungkin memiliki akses ke dalam kerangka MSP ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia; (2) Semua informasi yang tersedia di dalam kerangka MSP ini yang ditetapkan sebagai " lnformasi Rahasia" harus dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dialihkan, diungkapkan atau disebarkan oleh PARA PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sementara atau permanen kepada pihak ketiga, baik kepada seseorang atau suatu Sadan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia.
PASAL12 SURAT MENYURAT Setiap pemberitahuan, laporan, permintaan, persetujuan dan komunikasi sehubungan dengan MSP ini dibuat secara tertulis, disampaikan secara langsung, dikirim melalui pos tercatat, email atau melalui faksimili ke PARA PIHAK di alamat berikut: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL; JI. Permata 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur U.p.: Surya Chandra Surapaty Jabatan: Kepala Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Fax: (62-21) 8009021 Emai:
[email protected] JOHNS HOPKINS UNIVERSITY; Gedung CEO, Lt. 5; JI. TB Simatupang 18 C, Cilandak, Jakarta 12430 U.p.: Hari Fitri Wahyuni Jabatan: Country Representative Fax: (62-21) 2986 8875 Email:
[email protected]
PASAL 13 PENYELESAIAN PERSEUSIHAN Segala perbedaan pendapat maupun perselisihan berkenaan dengan interpretasi atau pelaksanaan MSP ini harus diselesaikan oleh PARA PIHAK melalui negosiasi dan konsultasi.
HaJaman 6 MSPNo...................................... .
PASAL14 PERUBAHAN
(1) MSP ini dapat dirubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK; (2) Perubahan dimaksud mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh PARA PIHAK.
PASAL15 MULA! BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
(1) MSP ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. kecuali diakhiri sebelum jangka waktu tersebut atau diganti dengan MSP yang baru; (2) MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya; (3) Berakhirnya MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu pelaksanaan projek dan kegiatan yang sedang berlangsung dalam MSP ini sampai projek dan kegiatan tersebut selesai.
SEBAGAI BUKTI, pejabat yang ditunjuk, perwakilan dari PARA PIHAK telah menandatangani MSP ini. DIBUAT di Jakarta, Indonesia pada tanggal [....................................] dalam rangkap 2 (dua) asli, dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hat terjadi perbedaan penafsiran, dokumen dalam bahasa Indonesia yang berlaku. Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasio R publik Indonesia
Surya Chandra Surapaty Ke pa la
DIBUAT di Baltimore, Maryland, USA pada tanggal [ ....................................] dalam rangkap 2 (dua) asli, dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama . Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, dokumen dalam bahasa Indonesia yang berlaku. Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health
Dekan
Halaman 7 MSPNo..................................... ..
ARAHAN PROGRAM
I. KEGIATAN Semua kegiatan yang akan dilaksanakan dari MSP ini merupakan niat terbaik PARA PIHAK dan tidak sepenuhnya mengikat. Kegiatan-kegiatan yang ada dirinci lebih jauh melalui perangkat lain di luar MSP ini. Keglatan 1: Melaksanakan survel Kinerja Akuntabllltas Pemantauan 2020 untuk mendptakan data waktu-riil guna menelusuri perkembangan Indonesia atas sasaran akhir dan prinsipprinsip Keluarga Berencana 2020 a. Tu juan/hasil. Melalui Gates Institute, JH-CCP akan mendukung pelaksanaan putaran pertama survei KAP2020 untuk memperkirakan tingkat indikator nasional dan provinsi dari kebutuhan keluarga berencana, pasok, akses, dan penggunaan melalui suatu gabungan dari survei fasilitas dan rumah tangga dengan memanfaatkan teknologi telepon genggam untuk meningkatkan hasil yang akurat dan cepat perputarannya. Survei ini, selain memberikan perkiraan di tingkat nasional, juga akan didayakan untuk menghasilkan tingkat perkiraan provinsi; b. Lokasi: seluruh provinsi di Indonesia; c. Unit/Mitra lokal: Kedeputian Pelatihan dan Pengembangan (LATBANG), UGM, USU, UNHAS; d. Ringkasan/Pelaksanaan: JH-CCP akan : (1) Mendukung pelatihan awal termasuk pelatihan di Baltimore untuk 3 karyawan, dilanjutkan dengan pelatihan untuk satu kelompok "pelatih utama" yang pada gilirannya akan bekerja dengan universitas yang dipilih secara bersama-sama oleh Gates Institute dan BKKBN untuk melatih kader penyelia dan enumerator perempuan setempat yang akan melaksanakan wawancara survei; (2) Mendukung biaya awal pengeluaran untuk perlengkapan termasuk pembelian 483 telepon pintar melalui mekanisme pendanaan yang akan ditentukan kemudian; (3) Menyediakan bantuan teknis untuk putaran pertama pengumpulan data, termasuk juga survei selanjutnya dengan cara pengurangan secara bertahap sampal dengan enam putaran. e. Anggaran: Perkiraan US$1,132,466 (Agustus 2014 -April 2018). Kegiatan 2: Menggunakan pendekatan program KB Lanjutan Indonesia untuk kebijakan dan advokasi di tlngkat provinsi dan kabupaten a. Tujuan/hasil. Melalui Gates Institute, JHSPH akan membuat implementasi lima tahun melalui pendekatan advokasi berbasis data untuk keberlanjutan sumber daya dan pengembangan komitmen politik bagi program keluarga berencana yang berkualitas; b. Lokasi: 3 (tiga) provinsi di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat) di S kabupaten/kota terpilih (Karawang, Bandung, Bogor, Karang Anyar, dan Pontianak); c. Unit/Mitra lokal: Kedeputian Advokasi, Pergerakan dan lnformasi (ADPIN); d. Ringkasan/Pelaksanaan: JH-CCP akan : (1) Terus mendukung Kelompok Kerja Inti di tingkat nasional dan kelompok kerja kabupaten di kabupaten terpilih selama program dana bantuan berjalan; Halaman 8 MSPNo..................................... .
(2) Melalui program KB Kencana, memperluas cakupan program pendekatan KB Lanjutan di kabupaten terpilih di 3 provinsi (Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua) dalam proyek anggaran tahun 2014-2015. Berdasarkan pengalaman ini, perencanaan untuk perluasan lebih lanjut akan ditentukan kemudian; (3) Melalui KB Kencana, membantu BKKBN untuk melaksanakan pelatihan advokasi untuk BKKBN provinsi dan kabupaten terpilih, dan mendukung pembiayaan bagi pelatih dari CCP, YCCP dan Fakultas Demografi Universitas Indonesia. Setelah pelatihan, JH-CCP akan menyediakan pendampingan dan tindak lanjut untuk satu kecamatan dari setiap kabupaten di provinsi terpilih KB Kencana, khususnya membantu kabupaten terpilih dalam: a) menyelesaikan rencana kerja advokasi, b) membentuk kelompok kerja tingkat kabupaten, c) meng-advokasi pembuat kebijakan di tingkat kabupaten, dan d) memantau pelaksanaan kegiatan advokasi; (4) Melalui CCP dan Gates Institute, melanjutkan program Peningkatan Metode Ragam Kontrasepsi (PMRK) untuk mengetahui dampak sasaran kegiatan advokasi untuk meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. e. Anggaran: Estimasi US$360,000 (November 2012 - Oktober 2015). Keglatan 3: Right nme. Right Method. My Choice. Kemitraan dalam revltalls'asl program KB melalui pengembangan kepemimpinan dan keglatan inlsiatif baru rantal pasok a. Tujuan/hasil. Melalui Center for Communication Programs, JH-CCP akan mendukung kegiatan inisiatif penguatan rantai pasok yang terpadu yang diantaranya mencakup media massa, media sosial/aplikasi telepon pintar, keterlibatan komunitas, layanan KB pasca salin, pengembangan manajemen rantai pasok dan kapasitas kepemimpinan di 11 kabupaten/kota terpilih; b. Lokasi: 4 (empat) provinsi di Indonesia (OKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan) di 11 kabupaten/kota terpilih (Jakarta Utara & Timur, Cilacap, Brebes, Klaten, Medan, Asahan, Deli Serdang, Makassar, Bulukumba dan Gowa); c. Unit/Mitra lokal: Kedeputian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), Universitas Indonesia, Aisyiyah, dan Muslimat; d. Ringkasan/Pelaksanaan : JH-CCP akan : (1) mendukung pembuatan kampanye sebagai payung dalam mempromosikan program KB inisiatif baru melalui aplikasi telepon pintar dan layanan KB pasca melahirkan, khususnya tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Kampanye media massa ini akan memiliki jangkauan secara nasional, sementara kegiatan penguatan rantai pasok akan terfokus di kabupaten/ kota terpilih dan mencakup beragam pendekatan komunikasi kesetaraan yang akan dikembangkan oleh JH-CCP: o riset formatif, pengembangan konsep, pra-uji dan produksi untuk penayangan di dua media massa TV termasuk juga pencetakan materi KIE dalam jumlah terbatas; o Aplikasi berbasis telepon pintar dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada di Indonesia untuk menjangkau perempuan dengan informasi terpercaya dan informasi KB yang tepat waktu (metode, tempat, layanan, harga dan konseling). Aplikasi telepon pintar akan dikembangkan melalui perangkat lunak untuk menyasar langsung ke konsumen dengan dukungan situs web yang memadai. Pada saat bersamaan, materi KB akan diintegrasikan ke dalam aplikasi telepon pintar untuk para Bidan;
Halaman 9 MSPNo....
o Sistem penggapaian komunitas yang berintegrasi dengan organisasi masyarakat setempat untuk melibatkan perempuan dalam dialog tentang pilihan KB/informasi KB dan merujuk mereka ke tempat layanan. JH-CCP akan membeli perangkatnya dan mengunggah materi KB berikut materi-materi edukasi hiburan; o Tautan komunitas online didukung oleh komunitas media sosial pada facebook dan twitter dengan para mitra yang sudah memanfaatkan media sosial; o Tautan pendaftaran pernikahan mencakup juga materi orientasi bagi pasangan baru menikah. (2) Memanfaatkan pendekatan advokasi KB dan alat-alat bantunya untuk menghimpun dukungan dan komitmen dari para tokoh masyarakat di kabupaten/kota terpilih; (3) Mendukung pelatih pelatihan terbaik yang akan memperkuat pengembangan kepemimpinan untuk menyiapkan generasi para pemimpin baru untuk BKKBN dan para mitra pegawai negeri dan sektor swasta, termasuk pembangunan kapasitas tim fasilitasi kepemimpinan BKKBN; (4) Menyelenggarakan survei dasar dan lini lapangan untuk memastikan dampak upaya penguatan rantai pasok untuk disesuaikan bagi penerapan yang lebih luas; (5) Bekerjasama dengan para mitra, a.I. JSI Research & Training Institute, Inc. dan Jhpiego, menerapkan pembimbingan kerja untuk meningkatkan keterampilan bidan dalam pemulihan pasca salin KB, khususnya MKJP, dan mengembangkan materi-materi KIE di klinik; (6) Meningkatkan ketersediaan komoditas, termasuk diantaranya MKJP, dalam program KB pasca persalinan; (7) Mendukung tenaga ahli lokal di Jakarta untuk bekerjasama erat dengan BKKBN termasuk juga staff di 4 provinsi dan di kabupaten/kota terpilih. Hal ini mencakup dukungan untuk tenaga ahli media massa untuk penguatan kapasitas BKKBN di tingkat pusat dan provinsi. Tenaga ahli media akan lebih banyak diperbantukan di kantor BKKBN untuk menyediakan bantuan teknis yang berfokus pada media massa dan perencanaan strategi komunikasi. e. Anggaran: Perkiraan US$12, 149,000 (Agustus 2014-April 2017) .
11.PELAPORAN DAN PUBLIKASI PELAPORAN:
1. JH-CCP akan menyiapkan laporan perkembangan tahunan kepada BKKBN dengan tembusan kepada PULIN. lsi laporan akan mencakup sebagai berikut: a.
Kegiatan dan pencapaian program yang telah selesai dan yang sedang berjalan;
b.
Hasil evaluasi dan kelanjutan dari kegiatan program yang telah selesai dan yang sedang berjalan;
c.
Laporan keuangan yang mencakup pengeluaran program dan proyek termasuk pengeluaran peralatan pendukung dan tenaga ahli;
d. Penilaian atau assessment dan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya; e.
Hambatan-hambatan yang dihadapi dan rekomendasi upaya pemecahannya;
2. Laporan perkembangan tahunan dilaporkan satu tahun sekali atau sesuai permintaan BKKBN.
Halaman 10 MSPNo.......
PUBUKASI: 1. JH-CCP melakukan koordinasi dengan BKKBN mengenai publikasi selain dari ruang lingkup kerjasama sebagaimana diatur dalam MSP; 2. JH-CCP bersama-sama dengan BKKBN dan pemerintah daerah dapat melakukan publikasi bersama tentang hasil pelaksanaan program kerjasama.
Ill. MONITORING DAN EVALUASI 1. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap tahun oleh JH-CCP bersama dengan BKKBN dan institusi terkait lainnya, sesuai dengan kebutuhan kegiatan proyek, manfaat, dan risiko untuk pemerintah£ 2. JH-CCP akan berkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut; 3. Hasil monitoring dan evaluasi akan dilaporkan oleh JH-CCP kepada BKKBN dan institusi pemerintah terkait lainnya; 4. Sebelum Monitoring dan Evaluasi program dilaksanakan, Kerangka Kerja atau Terms of Reference mengenai tujuan kunjungan, peserta dan biaya, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
IV. PENUTUP Arahan Program atau Program Direction ini merupakan ringkasan dari strategi dan intervensi program JH-CCP di Indonesia sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MSP yang mencerminkan mekanisme dan kerjasama dengan BKKBN di berbagai level. Di tahun mendatang kerjasama dengan berbagai LSM lokal dan jaringan masyarakat madani akan terus ditingkatkan. Mereka yang tidak atau belum peduli terhadap Keluarga Berencana harus dibuat peduli. Perkembangan proyek akan di monitor dan di evaluasi oleh JH-CCP, pihak donor, BKKBN dan pihak terkait lainnya melalui kunjungan lapangan dan laporan tahunan yang di buat oleh JH CCP dan BKKBN . Dengan kerjasama yang baik dan saling mempercayai, diharapkan JH-CCP akan dapat memberikan kontribusi penting dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat rentan di Indonesia. Arahan Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia dan Johns Hopkins Center for Communication Programs.
Halamnn 11 MSP No....................................
~
8
JOHNS HOPKINS
""
BkkbN
BLOOMBERG SCHOOL .of PUBLIC HEALTH
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) Between NATIONAL POPULATION AND FAMILY PLANNING BOARD (BKKBN)
And JOHNS HOPKINS UNIVERSITY No .................................... The National Population and Family Planning Board of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "BKKBN", and "Johns Hopkins Univeristy, on behalf of its Center for Communication Programs", hereinafter referred to as "JH-CCP", are jointly referred to as ''THE PARTIES". NOTING that JH-CCP is an international non-governmental development organization (INGO) in this related work under the overall structure of JHU as an institution of higher education that is non-sectarian, non-political and non-profit under Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health; CONSIDERING mutual concern to improve the welfare of the Indonesian people through an integrated development program supporting the National Family Planning Program; and CONSIDERING these activities will further JHU's instructional, scholarship and research objectives in a manner consistent with its status as an educational, non profit and tax exempt institution; PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the Republic of Indonesia; HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION The objective of this MOU is to establish cooperation between THE PARTIES for the joint efforts to improve and accelerate the Mid-term and long-term goals of the National Family Planning Program.
Page 1 MOU No................................... .
ARTICLE2 SCOPE OF COOPERATION THE PARTIES agree to cooperate in implementing the following programs: 1.
Dovetail and merge the Performance Monitoring and Accountability 2020 (PMA2020) under coordination and supervision of BKKBN;
2.
Continue and expand use of the Advance Family Planning (AFP) Indonesia approach for policy and advocacy at the selected provincial and district levels;
3.
Partnership to reinvigorate family planning through a demand-supply initiative and leadership development.
ARTICLE 3 AREAS OF COOPERATION THE PARTIES agree to cooperate and implement this MOU in: 1.
All provinces of Indonesia for the Monitoring and Accountability 2020 (PMA2020) program, and under the supervision of BKKBN, the implementation on each designated area will be under the coordination of University of Gadjah Mada, University of North Sumatra, University of Hasanuddin;
2.
West Java, Central Java, West Kalimantan Provinces - for the expanded use of the Advance Family Planning (AFP) Indonesia approach, in the 5 (five) selected districts of: Karawang, Bandung, Bogor, Karang Anyar, and Pontianak;
3.
OKI Jakarta, Central Java, North Sumatra and South Sulawesi Provinces - for the partnership to reinvigorate family planning program at 11 selected districts: North & East Jakarta, Cilacap, Klaten, Brebes, Medan, Asahan, Deli Serdang, Makassar, Bulukumba, and Gowa.
ARTICLE4 COUNTERPART To implement this MOU: (1)
BKKBN, based on its role and function, appoints the Office of the Deputy for Advocacy, Mobilization and Information, Deputy Office for Family Planning and Reproductive Health, and Deputy Office for Training and Development, and BPMPKB OKI Jakarta;
(2)
JH-CCP appoints JH-CCP in Indonesia (hereinafter referred to as JH-CCP Indonesia).
Page2
MOU No................................... .
ARTICLE 5
PROGRAM DIRECTION (1)
JH-CCP and BKKBN shall prepare a Program Direction, containing program focus, program scope, program funding, the locations for program implementation, mechanisms of implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, as well as conclusion. The Program Direction shall constitute an integral part of this MOU as an annex;
(2)
All programs to be implemented under this MOU shall be in line with the national, strategic plan 2015-2019, and regional mid-term development strategies of BKKBN;
(3)
The details of the programs shall be formulated in the Master Plan (3-Year Workplan) and Annual Workplan;
(4)
The work plan mechanism will be further formulated in the Program Direction.
ARTICLE 6 PLAN OF ACTIVITY (1)
JH-CCP shall prepare and submit a Master Plan containing overall three-year program to BKKBN to get approval;
(2)
JH-CCP Indonesia, facilitated and written consent by BKKBN, may consult with Local Government and/or the other related agencies in preparing an Annual Plan containing the overall annual plan of activities;
(3)
The Master Plan and Annual Plan should be agreed by THE PARTIES.
ARTICLE7 OBLIGATIONS (1)
BKKBN shall:
a. Facilitate JH-CCP in arranging visa, working permit, stay permit, entry and re-entry permit for maximum of 3 (three) JH-CCP's foreign staff as well as their immediate families. All expenses for this arrangement will be borne by JH-CCP. The issuance of permits shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; b. Facilitate JH-CCP in obtaining customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; c. Facilitating Local Government and JH-CCP in formulating the Annual Action Plan; d. Monitor and evaluate the implementation of the program activities described within this MOU in cooperation with related Indonesian government institutions.
(2) JH-CCP shall: a. Comply with all prevailing laws and regulations in Indonesia;
Page 3 MOU No................................... .
b. Subject to appropriate funding and resources, implement all programs that have been mutually agreed under this MOU; c. Subject to appropriate funding and resources, provide necessary funding, equipment and facilities for the implementation of all programs, and provide foreign experts only in so far as Indonesian experts are not available, within the framewor1c of transfer of knowledge and technology to local staffs and communities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; d. Put priority on the use of locally made and environmental friendly products for all equipment and materials used in implementation the program activities; e. Subject to appropriate funding and resources, provide training and technical assistance in the implementation of the programs which are focused on community and building the capacity of human resources as well as the welfare of the beneficiaries; f. limit the number of foreign staff in the management structure, up to as many as 3 (three) persons; g. Require all foreign human power resources of JH-CCP to follow orientation held by the BKKBN; h. Require all foreign staff of JH-CCP to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure;
i. Support and strengthen rural communities and institutions capacity in designing and arranging the program/ project; j. Maintain Indonesia's good image in the International forum and use reasonable efforts to refrain from publishing any negative information that may intentionally damage Indonesian reputation; k. Coordinate with BKKBN regarding any national or international publication on Indonesia initiated by JH-CCP;
I. Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to JHCCP's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by BKKBN together with related institutions; m. Consult and coordinate with the BKKBN and Local Government as well as related institution to ensure a smooth program implementation; n. Monitor and evaluate program implementation by local partners funded by the JH-CCP and audit those partners, if necessary; o. Submit quarterly and annual progress reports to BKKBN and if deemed necesarry any additional reports in accordance to need; p. Appropriately place the BKKBN logo on every program board, annual report and all type of publication.
ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES Of JH-CCP AND JH-CCP PERSONNEL (1)
JH-CCP assures that its activities and staff assigned in their official status under this MOU, shall use reasonable efforts to:
Pagc4 MOUNo...... ............................ .
a. Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Be in line with Indonesian national interest; c. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; d. Respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community; e. Refrain from involving in any intelligence/ clandestine activities; f. Refrain from engaging in any political and commercial activities; g. Refrain from conducting any religious and or belief propagation; h. Refrain from conducting fund raising activities from individuals or local organizations in Indonesia to support its programs and activities. (2)
Any violation of the above provisions may result in the revocation of the permits of the concerned person and or activities and the other measures as required by the prevailing laws and regulations as well as policies of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT ANO SUPPORTING MATERIALS (1)
Equipment and materials provided/ purchased by JH-CCP to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program;
(2) Any change on the purpose and or abolition of the equipment and materials before completion of the program, shall be discussed with and approved by BKKBN; (3) After the completion of the program, disposal of the tax exempted equipment and materials should be discussed and agreed by THE PARTIES; (4) The said handing over of the materials and equipment shall be documented in a Handover Minutes of Grant in accordance to the prevailing Indonesian laws and regulations.
ARTICLE 10 INTELECTUAL PROPERTY RIGHT (1) (2)
THE PARTIES will respect intellectual property rights in accordance with the international and domestic laws in force in Indonesia; In the case that specific arrangement, programs, project and research create intellectual property, such property rights will be owned by BKKBN or Government of Indonesia.
ARTICLE 11 CONFIDENTIALITY (1)
THE PARTIES commit themselves to protect the sensitive information, either written or oral, to which they may have access within the framework of this MoU, in accordance with Page5
MOU No................................... .
applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia; (2)
All information provided under the framework of this MoU that is identified as "Confidential Information" shall be treated confidentially and shall not be transferred, disclosed or released by THE PARTIES, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons or entities, without the prior written consent of the Government of Indonesia.
ARTICLE 12 ADMINISTRATLVE ARRANGEMENT Any notice, report, request, approval, consent and other communication required or permitted under this MOU made in writing, delivered in person, sent by registered mail, email, or by facsimile transmission to THE PARTIES respectively at the following addresses: NATIONAL POPULATION AND FAMILY PLANNING BOARD; JI. Permata 1, Halim Perdanakusuma, East Jakarta Attention:
Surya Chandra Surapaty
Title:
Head of National Population and Family Planning Board
Fax:
(62-21) 8009021
Email:
[email protected]
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY; CEO Bldg. 5th Floor; JI. TB Simatupang 18 C, Cilandak, Jakarta 12430, Attention:
Hari Fitri Wahyuni
Title:
Country Representative
Fax:
{62-21) 2986 8875
Email:
[email protected]
ARTICLE 13 SETTLEMENT OF DISPUTES Any dispute concerning the interpretation or implementation of this MOU shall be settled amicably trough negotiation and consultation.
ARTICLE 14 AMENDMENT (1)
This MOU may be amended at any time by mutual written consent of THE PARTIES;
(2)
Such amendment or revision shall come into force on the date as may be determined by THE PARTIES.
Page6 MOU No....................................
ARTICLE 15 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION (1) This MOU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of three years, unless terminated before its due time or replaced by a new MOU; (2) Either party may terminate this MOU by sending a written notification at least six (6) months in advance; (3) The termination of this MOU shall not affect the validity and period of ongoing programs and activities made under this MOU until the completion of the aforesaid project and activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, the authorized representatives of THE PARTIES, have signed this MOU DONE in Jakarta, Indonesia on the ..... day of...................... in the year.......... in 2 (two) originals, each in Indonesian and English languages, both of the text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian texts shall prevail.
National Population and Family Planning Board of the Republic of Indonesia (BKKBN)
Surya Chandra Surapaty Head
DONE in Baltimore, Maryland, USA on the..... day of.................... in the year.......... in 2 (two) originals, each in Indonesian and English languages, both of the text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian texts shall prevail.
Johns Hopkins University on behalf of its Bloomberg School of Public Health
Page 7 MOU No....................................
PROGRAM DIRECTION I. ACTIVITIES
The activities to be carried out in this MOU are the best intentions of THE PARTIES and are not necessarily binding. Activities are specified through other instruments outside of this MOU. Activity 1: Implementing the PMA2020 survey to aeate real-time data for tracking Indonesia's progress against the goals and principles of FP2020 a.
Objective/outcome. Through the Gates Institute, JH-CCP will support the implementation of the first round of PMA2020 surveys to estimate national and provincial level indicators of family planning demand, supply, access, and use through a combination of facility and household surveys utilizing mobile technology for increased accuracy and rapidturnaround results . The survey will be powered to produce provincial level estimate;
b. Location: All Provinces of Indonesia; c.
Unit/Local partner: Office of the Deputy for Training and Development, UGM, USU, UN HAS;
d. Description/Implementation: JH-CCP will :
e.
(1)
support initial training including Baltimore-based training for 3 staff, followed by training for a team of "master trainers," who in turn will work with universities jointly chosen by the Gates Institute and BKKBN to train cadres of supervisors and resident female enumerators who will conduct survey interviews;
(2)
also support initial equipment costs, including the procurement of 483 smart phones, through a funding mechanism yet to be determined;
(3)
provide technical assistance for the first round of data collection as well as for subsequent surveys on a diminishing basis for up to six survey rounds.
Budget: Estimated US$1,132,466 (August 2014 -April 2018).
Activity 2: Using the Advance Family Planning (AFP) Indonesia approach for policy and advocacy at the provincial and district levels
a.
Objective/outcome. Through the Gates Institute, JHSPH will build on five years of implementation of the AFP evidence-based advocacy approach to sustain resources and expand political commitment for quality family planning programs;
b. Location: 3 Provinces of Indonesia (West Java, Central Java and West Kalimantan) at 5 selected districts (Karawang, Bandung, Bogor, Karang Anyar, and Pontianak); c.
Unit/Local partner: Office of the Deputy for Advocacy, Movement and Information;
d.
Description/Implementation: JH-CCP will : (1)
Continue to support a Core Working Group at the national level and district working groups in selected districts through the lifetime of the AFP grant;
(2)
Through the KB Kencana program, will cost-share expansion of the AFP approach to selected districts in three provinces (East Java, South Sulawesi and Papua) in project years 2014-2015. Based on this experience, plans for further expansion will be agreed upon at a later date; Page8 MOU No
e.
(3)
Through KB Kencana, assist BKKBN to conduct advocacy training for provincial BKKBN and selected districts and to support the cost of trainers from CCP, YCCP, and the Demographic Institute of the University of Indonesia. After the training, JHSPH will provide ongoing coaching and follow-up for a subset of districts in each selected KB Kencana province, specifically to assist selected districts in: a) finalizing an advocacy workplan, b) forming district working groups, c) advocating to district policymakers, and d) monitoring the implementation of advocacy activities;
(4)
Through its Center for Communication Programs and the Gates Institute, will continue investigate the impact of targeted advocacy activities to increase the use of longacting and permanent contraceptive methods (LAPMs).
Budget: Estimated US$360,000 (November 2012 - October 2015).
Activity 3: Right nme. Right Method. My Choice. Partnership t o reinvigorat e FP uptake through a demand-supply Initiative and leadership development a. Objective/outcome. Through its Center for Communication Programs, JH-CCP will support an integrated demand-supply initiative including mass media, social media/smart phone applications, community engagement, postpartum FP services, supply chain management and leadership capacity development in 11 selected districts; b.
Location: 4 Provinces of Indonesia (OKI Jakarta, Central Java, North Sumatra and South Sulawesi) at 11 selected districts (North & East Jakarta, Cilacap, Brebes, Klaten, Medan, Asahan, Deli Serdan, Makassar, Bulukumba, and Gowa);
c.
Unit/Local partner: Office of the Deputy for Family Planning and Reproductive Health, University of Indonesia, Aisyiyah, and Muslimat;
d. Description/Implementation: JH-CCP will : (1)
Support
the
development
of
an
umbrella
campaign
promoting
the
FP
My Choice smart phone application and postpartum FP services featuring Long Acting Reversible Contraceptives (LARCs). The mass media campaign will have a nationwide reach, while other demand generation activities will focus on the selected districts. These demand generation activities will include multiple, mutually reinforcing communication approaches to be developed by JH-CCP: o
Formative research, concept development, pretesting and production for the two mass media TV spots along with minimal print materials;
o
Smartphone-based application taking advantage of the sophisticated technology landscape in Indonesia to reach women with accurate information and timely FP information (method, place, provider, price and counseling). The smartphone app will be developed as a direct-to-consumer platform supported by a robust website. At the same time, FP content will be integrated into an existing smart phone app for midwives;
o
Community outreach system integrating with existing local community organizations to engage women in dialogue on FP choices/ FP information and connect them to service delivery points. JH-CCP will purchase tablets and load them with existing FP content and entertainment-education materials;
o
Online community linkages supported by social media communities on Facebook and Twitter with partners already using social media;
o
Marriage registration linkages including newlywed orientation materials. Pagc9 MOUNo...................................
(2)
Utilize the AFP advocacy approach and tools to garner support and commitment for local leaders in the selected districts;
(3)
Support a renowned leadership trainer who will foster leadership development to prepare a new generation of leaders for BKKBN and its public and private sector
partners, including building the capacity of a BKKBN leadership facilitation team;
e.
(4)
Conduct baseline and end line survey research to ascertain the impact of the demand-supply effort to adapt for wider replication;
(S)
In collaboration with partners, JSI Research & Training Institute, Inc. and Jhpeigo, use on-the-job mentoring to improve midwife skills in postpartum FP, especially lARCs, and develop in-clinic promotional and counseling materials;
(6)
Improve commodity availability, including LARCs, in postpartum FP settings;
(7)
Support a locally based expert staff in Jakarta to work closely with BKKBN and field based staff in 4 provinces as well as in selected districts. This includes support for a mass media expert to strengthen BKKBN capacity at the central and provincial levels. The media expert will be located partly at BKKBN office and will provide technical assistance focusing on mass media and strategic communication planning.
Budget: Estimated US$12,149,000 (August 2014-April 2017).
ti. REPORTING AND PUBLICATION
REPORTING: 1. JH-CCP will prepare the annual progress report to be submitted to the BKKBN cc'd Directorate of International Collaboration and Training Center. The content of the report will cover: a.
Activities and achievement of the completed and ongoing project and programs;
b.
Continuation and evaluation of the completed and ongoing projects and programs;
c.
Financial report, regarding expenditures for the programs and projects including equipment and expert expenses;
d.
Assessments and recommendation for further actions;
e.
Unforeseen events and constraints faced and recommendation solution efforts;
2. The annual progress report should be reported at least once every year or if there is a request from BKKBN.
PUBLICATION: 1. JH-CCP shall coordinate with BKKBN on publication of anything out of the scope of cooperation as stated in the MOU; 2. JH-CCP together with BKKBN and local government may jointly publicize results of the cooperating program.
Page 10 MOU No ...................................
Ill. MONITORING AND EVALUATION 1.
Yearly monitoring and evaluation shall be conducted by JH-CCP together with BKKBN and other related institutions as needed, to evaluate the benefits and contributions of the project to GOl's mid-term development planning strategies;
2.
JH-CCP shall coordinate and facilitate any arrangements for each of these monitoring and evaluation;
3.
The results of the monitoring and evaluation shall be submitted by JH-CCP to the BKKBN and other related Government Institutions;
4.
Prior to the Monitoring and Evaluation program, a Terms of Reference regarding the content of the visit, the human resources and financial settlements of conducting this visit, will be discussed and signed by both parties.
rv. CONCLUSION This Program Direction has given just a brief overview on the strategy and the interventions of JH-CCP in Indonesia as agreed in the MOU. Hence it sets out the mechanisms of intervention and collaboration with the BKKBN at different levels. In the coming years partnerships with local NGO's and civil society networks will be encouraged and strengthened. Those who do not or do not pay attention to family planning should be made aware. The progress of the projects will be monitored and evaluated by JH-CCP internally, the donor, and by BKKBN as of other related institutions, through annual visits to the field and submission of annual reports by JH-CCP and BKKBN. With a good relationship and mutual trust, we sincerely hope that JH-CCP can provide an important contribution to improve the public health for vulnerable population in Indonesia. This Program Direction constitutes an integral part of the Memorandum of Understanding between the National Population and Family Planning Board of the Republic of Indonesia and Johns Hopkins Center for Communication Programs.
Page 11 MOU No...................................
