MEKANISME KOORDINASI PUSAT-DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH Prof. Dr.rer.pol.ir..H.DIDIK NOTOSUDJONO MSC ASDEP KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN SATANDARISASI IPTEK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP DRN-DRD JAKARTA 4 DESEMBER 2013
LATAR BELAKANG MENGAPA KOORDINASI PUSAT-DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH PENTING
A. DAYA SAING BANGSA RENDAH : Ekonomi masih berbasis Sumber Daya Alam (SDA), eksport SDA, akan menggerus kekayaan alam, ekonomi tidak berkelanjutan, merusak lingkungan hidup, nilai tambah rendah, potensi tenaga kerja/jam kerja tidak dimanfaatkan. Impor barang/jasa dengan nilai tambah luar negeri, berarti Memberikan jam kerja kepada bangsa lain, dan kita kehilangan jam kerja. Indonesia dibanjiri barang/jasa produk asing, yang berbasis SDA domestik namun dengan nilai tambah asing jam kerja domestik tidak bertambah; kita menjadi bangsa kuli hanya memetik dari alam; tidak pernah ada pemerataan dan kesejahteraan karena kehilangan jam kerja.
LANJUTAN: Dua
puluh dua (22) komoditas utama MP3EI yang berbasis SDA perlu ditunjang oleh pilar SDM dan Iptek agar pertumbuhan/manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat berkelanjutan dengan nilai tambah tinggi dan tidak tergantung teknologi impor. Perlu penguasaan teknologi kunci dari 22 komoditas utama tersebut, serta pengembangan teknologi produk, agar diperoleh diferensiasi produk yang inovatif secara kontinyu. B. Kemandirian Bangsa: Produk Teknologi 58% adalah berasal import dari luar negeri, Bila nilai tambah dalam negeri tidak dikembangkan, maka kita akan terus bergantung pada produk/ barang-jasa luar negeri bernilai tambah, apalagi untuk bidang-bidang yang strategis seperti hankam, energi, pangan, air. Secara nasional tanpa kemandirian pada aspek ini dapat menjadi ancaman nasional
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENRISTEK TUGAS Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara
1. 2. 3. 4.
FUNGSI
Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset dan Teknologi; dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.
Perpres No.47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Perpres No. 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
RPJPN
Menata kembali NKRI
IPTEK
Melalui tahapan:
Iptek sbg basis pembangunan
Memantabkan Bangnas
(2010-‐2014)
(2015-‐2019)
Industri bebasis Iptek
Meningkatnya Pengembangan Iptek
KRT
(2005-‐2009)
Memantabkan penataan kembali
Tahap AKSELERASI (Optimalisasi SINas) Tahap PENGUATAN (Penguatan SINas) Tahap AWAL (Komitmen Politik)
Wujud masyarakat mandiri, maju adil-‐makmur
(2020-‐2024)
Meningkatnya Kemampuan Iptek
Tahap BERKELANJUTAN (Pengokohan SINas)
POKOK MASALAH: I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
ARN diduga belum merupakan representasi prioritisasi tema riset nasional, yang karenanya tidak diacu oleh LPNK/LPK/Lemlitbang dalam riset-riset mereka. Ditandai terjadi duplikasi, tumpang-tindih riset. Pelaku riset tidak sesuai kompetensi. Dana riset belum efisien dan efektif, sedangkan anggaran Riset 0,08 % GDP Instrumen koordinasi/pembinaan KRT ke LPNK/LPK/Daerah belum berkembang. Ketergantungan Produk Teknologi dari luar negeri 58% sedangkan produk dalam negeri sendiri 31%, sedangkan sisanya campuran antara keduannya. Produk Indonesia berada pada tingkat persaingan yang mengkawatirkan, dengan tingginya tingkat persaingan dari produk asing Konsumen Indonesia cenderung konsumerisme untuk pembelian produk luar negeri yg lebih murah. Kekuatan posisi tawar menawar Indonesia di dunia internasional sangat rendah
PENGUATAN SINAS
OPERA SISTEM INOVASI NASIONAL DAN SISTEM INOVASI DAERAH: Barang & Jasa
MARKET /PUBLIK
Level-5 Supply
Inovasi
1. INDUSTRI 2. YAN-MAS 3. NAT SEC S
Demand
Level-4 LEMLITBANG Level-3
Level-2
SWASTA
KNOWLEDGE BASE
Kebijakan-1
Kebijakan-3 Kebijakan-5 Kebijakan-2 Kebijakan-4 Kebijakan-6
PEMERINTAH Level-1
UNIVERSITAS
POLITIK DAN EKONOMI LINGKUNGAN, BUDAYA, TRADISI, KARAKTER BANGSA
1. Jak Ekonomi 2. Bang infrastuktur sosial 3. Jak pendidikan 4. Jakburuh 5. Jak pajak dan keu 6. Jak Iptek
PROGRAM PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL:
1
MODEL SINas
B C
2 1. Perumusan, simulasi dan pembakuan MODEL SINas. (B,C) 2. Penguatan AKTOR dan 3. KOLABORASI antar aktor SINas (lembaga, sumber daya, jaringan/ kolaborasi).(A,B,C) 4. Penguatan EKOSISTEM SINas. (A,B) A. Melalui policy ac)vi)es/management B. Melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan/debotlenecking. C. Melalui insenMf langsung.
10
AKTOR SINas
B
3
KOLABORASI aktor SINas
4
A
EKOSISTEM SINas
C
A B
PROGRAM: PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL. 1.
2.
3.
4.
Perumusan, simulasi dan pembakuan MODEL SINas/SIDa. Dilaksanakan terutama melalui insentif langsung, serta koordinasi dan sinkronisasi. Penguatan AKTOR SINas (dalam aspek kelembagaan, sumber daya, jaringan). Dilaksanakan pada tataran makro dan meso melalui policy activities/management; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan/debotlenecking; serta insentif langsung. Penguatan KOLABORASI antar aktor SINas (dalam aspek kelembagaan, sumber daya, jaringan). Dilaksanakan pada tataran makro dan meso melalui policy activities/management; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan/ debotlenecking; serta insentif langsung. Penguatan EKOSISTEM SINas. Dilaksanakan terutama dalam tataran makro melalui policy activities/management; serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan/ debotlenecking.
12
Pengertian: Refokusing: Dimaksudkan dengan upaya untuk memfokuskan kembali program/kegiatan KRT kepada program/fokus utama KRT, yakni penguatan SINas/SIDa (melalui penguatan unsurunsurnya, yakni: Model, Aktor, Kolaborasi, dan Ekosistem SINas/ SIDa) dengan mengkombinasikannya dengan pendekatan teritorial (locus). Regrouping: Dimaksudkan dengan upaya untuk mengelompokkan kembali program/kegiatan KRT dalam aspek perencanaan, anggaran, dan manajemen pelaksanaan program kepada program/fokus utama KRT, yakni penguatan SINas/SIDa.
Manajemen Kegiatan Focus:
pada 7 Bidang Fokus yang dikelompokkan kedalam 3 klaster pengguna, yakni: layanan masyarakat (public services); daya saing ekonomi (industry) dan kemandirian bangsa (national security). Locus: Nasional di Puspiptek Serpong. Lokal di 6 KE. Modus: kegiatan dilaksanakan melalui penguatan unsur-unsur SINas, yakni: pembakuan Model serta penguatan Aktor, Kolaborasi, dan Ekosistem SINas/SIDa).
Peran masing-masing aktor Inovasi: No . 1
2
Aktor KRT dan kementerian terkait
Daerah (DRD, Balitbangda)
Tugas
POLICY Level
1. Merumuskan kebijakan dalam rangka membangun panggung inovasi. 2. Koordinasi dan sinkronisasi, agar implementasi kebijakan sinergi, koheren, dan konvergen. 3. Membangun model dan Memberikan stimulasi, fasilitasi, dan dinamisasi melalui berbagai skema insentif dan program penunjang, sehingga SISTEM ini tumbuh, hidup, berkembang dan produktif (menjadi aligment, engagement and enabler) menghasilkan inovasi yang handal.
Makro
1. Merumuskan kebijakan dalam rangka membangun panggung inovasi level daerah. 2. Koordinasi dan sinkronisasi, agar implementasi kebijakan sinergi, koheren, dan konvergen. 3. Memberikan stimulasi, fasilitasi, dan dinamisasi melalui berbagai skema insentif dan program penunjang, sehingga SISTEM ini tumbuh, hidup, berkembang dan produktif (menjadi aligment, engagement and enabler) menghasilkan inovasi yang handal.
Meso
Mikro
3
Lemlitbang (LPNK, LPK, PT, swasta)
Core of science system bertugas melaksanakan riset dan invensi.
4
Lembaga penunjang (
Menciptakan iklim terjadinya yg kondusif (lihat UU 18/2002)
Badan Usaha
Aktor utama pelaksana inovasi menghasilkan barang/jasa
Meso Meso
Meso Meso
Mikro
RUANG LINGKUP KERJA:
POLICY
No.
Aspek
Cakupan
Keterangan
1
Tupoksi
Perumusan/penetapan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan riset dan teknologi.
• Perpres No.24/2010 • Inpres No.4/2003
2
Subtansi
Riset dan teknologi (mencakup ilmu sosial?)
Perpres No.24/2010
3
Perangkat
Sistem Iptek (Kelembagaan, Sumber Daya dan Jaringan Iptek)
UU No. 18/2002
4
Tahapan
Lit-bang-rap (penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek)
UU No. 18/2002 RPJMN 2010-2014
5
Kluster/stake holder
National security (pemerintah), public services (masyarakat), industrial competitiveness (industri).
Renstra KRT 2010-2014
6
Fokus
7-BF: Pangan dan pertanian; TIK; transportasi; kesehatan dan obat; Energi, Hankam, Material maju. Dan arahan baru Energi,Air dan Pangan
RPJPN 2005-2025
7
Teritori
Nasional: pusat dan daerah. Dan melibatkan Balitbangda untuk Sinergi Inovasi didaerah
• UU No. 18/2002 • Perber No 3 & 36 2012
8
Lembaga
Litbang pemerintah (LPK, LPNK), Litbang PT, Litbang Badan Usaha/swasta, lembaga penunjang.
UU No. 18/2002
9
SDM
Peneliti, perekayasa
UU No. 18/2002
BEBERAPA PROGRAM KEMENRISTEK UNTUK MENDUKUNG AKTIVITAS SINERGI PENELITIAN DAN IPTEK 1
Pengembangan Pusat Unggulan Iptek 2
3
4
5
Insentif Riset Sistim Inovasi Nasional (SINas)
Pengembangan dan Penguatan Sentra HKI
Intermediasi Teknologi
Pengembangan Sumber Daya Manusia-Iptek
TEMA RISET: Perlu
dirumuskan kategori tema-tema riset yang dapat diteliti secara mandatori oleh lembaga riset tertentu. Berarti pendanaanya bersifat mandatori. Kategori tema-tema riset yang akan mesti diteliti secara kolaborasi oleh beberapa lembaga riset. Berarti pendanaanya bersifat kolaboratif . Kategori tema-tema riset yang akan dikompetisikan di antara lembaga-lembaga riset. Berarti pendanaanya bersifat kompetitif .
Lanjutan: Tema
litbang yang merupakan kekhususan lembaga/ kompetensi utama lembaga/mandat lembaga/tak ada lembaga lain dengan kompetensi sejenis. Tak memerlukan kontribusi lembaga lain, maka tema litbang ini bersifat mandatori untuk lembaga tertentu. Bila tema litbang perlu bantuan.dukungan lembaga litbang lain, secara komplementatif sinergi, maka perlu dibangun kolaborasi riset dalam konsorsium tema itu. Bila tema litbang tertentu menjadi kompetensi beberapa lembaga, maka perlu dilakukan kompetisi untuk memperoleh dana riset untuk tema itu.
Lanjutan: Agar
tumbuh iklim kompetisi, maka biaya riset yang berbasis kompetisi, kolaborasi dan mandatori dikelompokan sbb. Riset Mandatori
Bangtek (LPK/ LPNK)
Riset Kolaborasi
Riset Terapan (LPK/LPNK/PT)
Riset Kompetisi
Riset Dasar (LPNK/PT)
PERAN PEMERINTAH: Komitmen
pendanaan riset dan alokasi untuk masing-masing stake holder selama 5 tahun termuat dalam Jakstranas (diolah KRT bersama Bappenas) dan mendapat persetujuan Presiden. Perumusan sistem koordinasi pendanaan riset (tema riset). Ristek dan Bappenas Pelaksanaan MONEV riset. Ristek dan Bappenas.
USULAN: 1.
REVITALISASI PUSPIPTEK: Rehabilitasi
gedung dan infrastruktur
Puspiptek. Perbaikan peralatan (di masing-masing LPNK) Pelatihan SDM Intermediasi industri. Waktu 5 tahun multiyears. Monitoring oleh Kemenristek dan Bappenas. Anggaran ditentukan per tahun.
2.
RISET UNGGULAN INOVASI NASIONAL: Kolaborasi/konsorsium. Industri
lead dan siap untuk menerapkan. Tahapan difusi teknologi/peningkatan kapasitas industri (bangtek). Analisis pasar (demand driven) Waktu 5 tahun multiyears. Prioritas tema dan seleksi oleh DRN, tim dibentuk Menristek. Monitoring oleh Kemenristek dan Bappenas. Big few diturunkan dari 7 bidang fokus: 7 produk target dengan anggaran tiap tahun
3.
PUSAT UNGGULAN INOVASI NASIONAL:
Berbasis komoditas unggulan nasional di masing-masing KE. Insentif 5 tahun multiyears. (minimal 30 pusat Unggulan M) Mendukung peningkatan/teknologi proses atau produk komoditas unggulan nasional di masing-masing KE. Insentif kelembagaan, program, riset, SDM, dll. (komprehensif). Keterlibatan industri. Prioritas dan seleksi Kemenristek/Bappenas. Indikator sukses/kriteria ditetapkan. Monev Kemenristek/Bappenas.
4.
KLASTER INOVASI UNGGULAN DAERAH/ NASIONAL (SIDa/STP):
Berbasis komoditas unggulan daerah. Insentif 5 tahun multiyears. (untuk 33 daerah ) Membentuk sistem inovasi daerah berbasis produk unggulan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan daerah. Insentif kelembagaan, program, riset, SDM, dll. (komprehensif). Indikator sukses/kriteria ditetapkan. Prioritas dan seleksi Kemenristek/DRN/DRD/ Monev Kemenristek/Bappenas.
5. PUSAT DATA BASE INOVASI NASIONAL: Langganan Jurnal ilmiah digital dan penguatan jaringan perpustakaan dijital. Survei indikator Iptek dan penyusunan analisis/ Buku indikator Iptek nasional. Penyusunan data base indikator Iptek nasional. Program 5 tahun dukungan anggaran tiap tahun.
6. Pengembangan Sumber Daya Genitik dan Pengetahuan Tradional di daerah: Survei Sumber Daya Genitik dan Pengetahuan Tradional di daerah di 33 Provinsi Inventarisasi Sumber Daya Genitik dan Pengetahuan Tradional di daerah. Penyusunan data base Sumber Daya Genitik dan Pengetahuan Tradional di daerah. Teknologi berbasis HKI dengan fokus SDGPT (Sumber Daya Genitik dan Pengetahuan Tradisional) Program 5 tahun dukungan anggaran tiap tahun.
TERIMA KASIH
Wassalamu’alaikum wr. wb.
SEMOGA SUKSES
