BAB I PENDAHULUAN A.
Umum Bahwa sebagai pertanggung jawaban Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan anggaran dan pendapatan belanja negara dalam rangka pelaksanaan fungsi, peran dan tugasnya, disusun laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, mengamanatkan agar setiap entitas pelaporan wajib keuangan
dan laporan kinerja
dalam rangka
anggaran
dan pendapatan belanja
dan menyajikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan
negara anggaran
pendapatan dan
belanja
daerah guna mempertanggung jawabkan keuangan yang ada maka dibuatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Rena Polda NTB tahun 2015, sejalan dengan adanya reformasi birokrasi Polri yang pada intinya
menghendaki
transparansi, akuntabel dalam bidang kinerja yang dilakukan oleh Biro Rena Polda NTB, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum, pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri Nomor: 22 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010. 1.
Maksud dan Tujuan a.
Maksud Laporan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Biro Rena Polda NTB dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun anggaran 2016
b.
Tujuan Penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. 2.Kedudukan...
LKIP Biro Rena Polda NTB
2 2.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Rena Polda NTB Sesuai
dengan
Peraturan
Kapolri
Nomor
22 Tahun 2010 tanggal 28
September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah a.
Kedudukan Biro Perencanaan Umum dan Anggaran yang selanjutnya di sebut Biro Rena adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda,
b.
Tugas Dalam melaksanakan tugas pokok Biro Rena mempunyai lingkup tugas sebagai berikut: 1)
membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
2)
menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda;
3)
memantau atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi;
4)
membina
penerapan
sistem
dan
manajemen
organisasi
di
lingkungan Polda; 5) c.
menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda.
Fungsi Dalam melaksanakan tugas Biro Rena menyelenggarakan fungsi: 1)
Perumusan kebijakan umum dan Renstra, Polda termasuk sasaran program,
pelaksanaan
Analisis
dan
Evaluasi
(Anev)
serta
pemantauan pelaksanaannya; 2)
Pemantauan, penganalisaan dan evaluasi terhadap penerapan sistem
dan
manajemen
organisasi,
termasuk
pelaksanaan
manajemen program dan anggaran; 3)
Penyusunan, pengendalian, dan pelaporan Renja, anggaran dan Anev;
4)
Menyiapkan dokumen perencanaan program dan anggaran serta mengkoordinasi pengelolaan anggaran Polda;
5)
Perumusan implementasi, pengumpulan dan pengolahan data laporan serta penganalisisan meliputi bidang instrumental, struktural dan kultural. 3.Stuktur...
LKIP Biro Rena Polda NTB
3 3.
Struktur Organisasi Biro Rena Polda NTB Struktur Organisasi Polda NTB mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah. Susunan organisasi Biro Rena terdiri dari: a.
unsur pimpinan. Unsur pimpinan terdiri atas Karo Rena.
b.
unsur pembantu pimpinan/pelayanan. Unsur pembantu pimpinan/pelayanan terdiri dari Subbagrenmin.
c.
unsur pelaksana tugas pokok. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari: 1)
Bag Strajemen;
2)
Bag Renprogar;
3)
Bag Dalprogar;
4)
Bag RBP.
Adapun tugas dan wewenang dalam struktur organisasi sebagai berikut: a.
Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) yang bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan
dan
urusan
dalam
dilingkungan
Rorena.
Dalam
melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: 1)
penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, anggaran;
2)
pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
3)
pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
4)
pelayanan
fungsi
keuangan
yang
meliputi
pembiayaan,
pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung jawaban keuangan; 5)
pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam
6)
penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.
Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh: 1)
Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, dan menyusun LAKIP Satker;
LKIP Biro Rena Polda NTB
4 2)
Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materii logistik;
3)
Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;
4)
Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam;
b.
Bagian Strategi dan Manajemen (Bagstrajemen) mempunyai tugas: 1)
merumuskan kebijakan dan Renstra Polda baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja Polda;
2)
menerapkan sistem dan manajemen organisasi;
3)
melaksanakan pemantauan, supervisi, dan anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen di lingkungan Polda;
Dalam melaksanakan tugas Bag Strajemen menyelenggarakan fungsi: 1)
penyusunan Renstra Polda baik rencana jangka sedang maupun jangka pendek dalam rangka pengembangan kekuatan, kemampuan dan organisasi Polda termasuk sasaran program;
2)
pemantauan atau monitoring dan Anev atas kebijakan strategi Polda serta penerapan sistem dan manajemen organisasi;
3)
pemantauan, pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan produk perencanaan strategis;
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bag Strajemen dibantu oleh: 1)
Subbagian Strategi dan Pengembangan (Subbagstrabang), yang bertugas
menyiapkan
bahan-bahan
penyusunan
Renstra,
Rancangan Renja, Renja, penjabaran dokumen perencanaan, pengembangan kekuatan, dan kemampuan Polda; 2)
Subbagian
Sistem
dan
Manajemen
(Subbagsisjemen),
yang
bertugas menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan pemantauan atau monitoring, dan Anev penerapan sistem dan manajemen organisasi. c.
Bagian Perencanaan Program Anggaran (Bagrenprogar) yang bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran Polda, dalam melaksanakan tugasnya Bag Renprogar menyelenggarakan fungsi: 1)
perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan RKA-KL, DIPA dan penetapan kinerja Polda;
2)
pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-KL dan DIPA Satker di lingkungan Polda; 3)penyusunan...
LKIP Biro Rena Polda NTB
5 3)
penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan anggaran Polda yang diusulkan Satker jajaran Polda baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), non APBN, dan anggaran tertentu;
4)
pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5)
pemantauan, penyusunan laporan, dan evaluasi pelaksanaan APBN, non APBN dan anggaran tertentu.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bag Renprogar dibantu oleh: 1)
Subbagian Program (Subbagprog), yang bertugas menyusun konsep penetapan kinerja Polda, rencana program dan anggaran non APBN dan anggaran tertentu, serta konsep kontrak kinerja antara Kepala Satker dengan Kapolda sesuai dengan program dan alokasi anggaran yang ada dalam RKA-KL dan DIPA;
2)
Subbagian Anggaran (Subbaggar), yang bertugas menghimpun, memberikan arahan teknis penyusunan dan revisi RKA-KL dan DIPA, serta menyusun rencana kebutuhan anggaran Polda.
d.
Bagian Pengendalian Program Anggaran (Bagdalprogar) yang bertugas menyusun
laporan
realisasi
anggaran,
Anev,
membimbing
dan
mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bag Dalprogar menyelenggarakan fungsi: 1)
pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran, dan Anev pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Polda;
2)
pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber dari Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) dan anggaran tertentu;
3)
pemberian bantuan teknis revisi RKA-KL dan DIPA Satker di lingkungan Polda serta mengkoordinasikan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan (Kanwil DJPb Kemenkeu);
4)
pemberian bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5)
pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran.
Dalam...
LKIP Biro Rena Polda NTB
6 Dalam melaksanakan tugasnya Bag Dalprogar dibantu oleh: 1)
Subbagian Pengendalian Program (Subbagdalprog), yang bertugas menyusun bahan Anev program dan anggaran, mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran;
2)
Subaggian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), yang bertugas menyiapkan laporan realisasi anggaran, otorisasi anggaran DPK dan anggaran tertentu, mengkoordinasikan revisi RKA-KL dan DIPA Satker serta monitoring dan anev pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda.
e.
Bagian Reformasi Birokrasi Polri (Bag RBP) yang mempunyai tugas: 1)
merumuskan dan mengkoordinasikan implementasi RBP;
2)
mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan;
3)
mengkaji,
menganalisis,
dan
mengevaluasi
terhadap
laporan
pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional. Dalam melaksanakan tugas Bag RBP menyelenggarakan fungsi: 1)
perumusan implementasi RBP
2)
pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh kegiatan
3)
pemantauan pengkajian dan penganalisisan hasil implementasi bidang RBP
Dalam melaksanakan tugasnya Bag RBP dibantu oleh: 1)
Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan (Subbagiansisinfolap), yang
bertugas
menyiapkan
bahan-bahan
pelaporan
bidang
pembinaan dan operasional; 2)
Subbagian Kajian dan Analisis (Subbagianjianalisis), yang bertugas menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan implementasi RBP, serta pengkajian dan analisis hasil RBP.
B.
Potensi dan permasalahan 1.
Potensi Kekuatan a.
Kekuatan Personel pada Satker Biro Rena Polda NTB berjumlah 33 orang yang terdiri dari anggota Polri 21 orang dan anggota PNS 12 orang dengan rincian sebagai berikut: -
Kombes Pol 1 orang,
-
AKBP 4 orang,
-
Kompol 1 orang,
-
AKP 2 orang,
LKIP Biro Rena Polda NTB
7
b.
-
Iptu 1 orang,
-
Aiptu 2 orang,
-
Aipda 1 orang,
-
Bripka 4 orang,
-
Brigadir 2 orang,
-
Briptu 1 orang,
-
PNS Gol IV 3 Orang,
-
PNS Gol III 5 orang,
-
PNS Gol II 4 orang;
Jumlah peralatan yang terdapat pada Satuan Kerja Ro Rena Polda NTB belum mencukupi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2.
Ancaman a.
Semakin meningkatnya pelanggaran dan tindak pidana yang melibatkan anggota itu sendiri,apabila tidak dibarengi dengan penertiban internal instansi serta pengawasan melekat;
b.
Usia pakai sarana prasarana yang digunakan Satker Ro Rena Polda NTB sudah Lama, sehingga sering rusak dan dapat mengganggu pelaksanaan tugas di masing-masing Sub Satker;
c.
Masih banyak terdapat jabatan-jabatan kosong yang belum dijabat oleh Pama/Pamen;
d.
Masih ada Bintara Tinggi yang menduduki jabatan Pama serta mendapatkan tunjangan jabatan perwira dikarenakan memiliki keahlian khusus;
e.
Masih ada staf satker belum memiliki keahlian khusus atau pun memiliki kejuruan bidang tugas;
f.
Masih terbatasnya/kurangnya ruangan kerja yang memadai untuk para pejabat setingkat Kabag di Satker.
3.
Permasalahan Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja Satuan Kerja Ro Rena Polda NTB, antara lain : a.
Jumlah Personel pada Satuan Kerja tidak sesuai dengan DSPP (masih ada jabatan yang belum terisi);
b.
Peningkatan kemampuan Personel melalui Pelatihan maupun Kejuruan masih relative kecil;
c.
Masih terbatasnya/kurangnya ruangan kerja yang memadai untuk para pejabat setingkat Kabag Satker; d.Pemahaman...
LKIP Biro Rena Polda NTB
8 d.
Pemahaman mengenai Juklak dan Juknis yang berkaitan dengan tugastugas di Rorena Polda NTB masih dirasakan kurang,sehingga dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
A.
Umum
B.
Potensi dan permasalahan
PERENCANAAN KINERJA A.
Rencana strategi Polda NTB
B.
Sasaran strategis
C.
Perjanjian kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.
Capaian Kinerja Organisasi
B.
Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP Lampiran-lampiran 1.
Perjanjian kinerja
2.
Pengukuran Kinerja (PK)
3.
Struktur Organisasi
4.
Penghargaan
LKIP Biro Rena Polda NTB
