LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 12 MARET 5 APRIL 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 12 MARET – 5 APRIL 2012

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

SRI WULANDAH FITRIANI, S.Farm. (1106047386)

ANGKATAN LXXIV

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM PROFESI APOTEKER - DEPARTEMEN FARMASI DEPOK JUNI 2012

Laporan praktek..., Sri Wulandah Fitriani, FMIPA UI, 2012


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 12 MARET – 5 APRIL 2012

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

SRI WULANDAH FITRIANI, S.Farm. (1106047386)

ANGKATAN LXXIV




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat melaksanakan PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan menyelesaikan penulisan laporan ini. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan di Program Profesi Apoteker Departemen Farmasi Universitas Indonesia. Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1. Bapak Deden Muliadi, S.Si, Apt., selaku pembimbing selama pelaksanaan PKPA di lembaga pemerintahan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dengan sabar telah membimbing, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada penulis hingga tersusunnya laporan ini. 2. Ibu Dr. Katrin, M.S., Apt., selaku pembimbing atas segala saran, ilmu, bimbingan, dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan laporan. 3. Ibu Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS., sebagai Ketua Departemen Farmasi FMIPA-UI. 4. Bapak Dr. Harmita, Apt., selaku Ketua Program Profesi Apoteker yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 5. Seluruh staf pengajar Departemen Farmasi FMIPA UI atas ilmu, didikan, bantuan, dan saran yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 6. Seluruh staf pegawai di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Yoserizal, Ibu Nuril, Ibu Ida, dan Ibu Halida atas segala bantuan, informasi, dan saran yang telah diberikan selama pelaksanaan PKPA. 7. Kedua orangtua tercinta, Ayah Abdul Hamid dan Umak Syafridah yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan yang tak terbalaskan. Tak lupa rasa sayang dan bangga iii

Universitas Indonesia


penulis sampaikan kepada adik Rizka Fadilah dan Nazhifah Salsabila yang selalu menjadi pemantik semangat. 8. Seluruh rekan Apoteker UI angkatan LXXIV yang telah banyak membantu atas terwujudnya laporan ini, khususnya teman-teman sekelompok PKPA, Yodifta Astriningrum, Rr. Chrysna Winanda, Nancy Raissa, dan Wulan Permata Sari. 9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu atas segala bantuan, baik secara langsung, maupun tidak langsung kepada penulis selama penyusunan laporan ini. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan ini membawa manfaat bagi pengembangan pelayanan kefarmasian di masa mendatang.

Penulis

2012

iv



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... ii KATA PENGANTAR .................................................................................... iii DAFTAR ISI .................................................................................................. v DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... vi BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1 1.2. Tujuan ..................................................................................... 2 BAB 2 TINJAUAN UMUM ......................................................................... 2.1 Suku Dinas Kesehatan .............................................................. 2.2 Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan ........................................ 2.3 Susunan Organisasi .................................................................. BAB 3 TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN ............................................................................ 3.1 Koordinator Sumber Daya Kesehatan ....................................... 3.2 Dasar Hukum ........................................................................... 3.3 Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman.................................................................................. 3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman .............................

3 3 4 5

12 12 14 15 20

BAB 4 PEMBAHASAN ............................................................................... 22 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 30 5.1 Kesimpulan .............................................................................. 30 5.2 Saran ........................................................................................ 30 DAFTAR REFERENSI ................................................................................ 32

v



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan ............................................................................ Lampiran 2. Formulir Permohonan Surat Izin Apotek ..................................... Lampiran 3. Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek ........................... Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek .................................... Lampiran 5. Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat....................... Lampiran 6. Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional .................................................................................. Lampiran 7. Formulir Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional .................................................................................. Lampiran 8. Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan.................................................................................... Lampiran 9. Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan ...................... Lampiran 10. Contoh Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Kecamatan Tebet Periode September 2011 ..................

vi

35 36 39 41 45 47 49 51 53 54



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kesehatan adalah keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah berupaya melakukan pembangunan kesehatan dengan melakukan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat sebagai salah satu wujud pembangunan nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a). Pengesahan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah mengubah sistem pemerintahan di Indonesia, yakni dari sistem sentralisasi menjadi otonomi daerah. Adanya perubahan tersebut mengakibatkan pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk dalam masalah pelayanan kesehatan. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan SK Gubernur No. 58 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta yang mengawali berdirinya Suku Dinas Kesehatan di tingkat kota administratif. Hal tersebut juga didasarkan pada Perda No. 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Propinsi DKI Jakarta agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan sistem otonomi daerah. Suku

Dinas

Kesehatan

t urut

berperan

dalam

menyukseskan

pembangunan kesehatan melalui perencanaan, penilaian, dan pengendalian penyelenggaraan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

dengan

cara

pencegahan

penyakit,

peningkatan

kesehatan,

pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut 1



2

terdiri dari lima seksi, yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Kesehatan Masyarakat, Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan, dan Seksi Sumber Daya Kesehatan yang membawahi Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman. Posisi tersebut menjadi salah satu ruang bagi apoteker dalam menjalankan tugas profesinya di tingkat pemerintahan agar turut berperan dalam pelayanan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2009b). Mahasiswa calon apoteker perlu mengetahui peranannya di lingkup pemerintahan sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan tugas profesinya kelak. Praktek kerja profesi apoteker merupakan salah satu sarana bagi calo n apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran apoteker

di lingkup

pemerintahan. Oleh karena itu, Departemen Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung sejak tanggal 12 Maret hingga 5 April 2012.

1.2 Tujuan Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah agar mahasiswa program profesi apoteker Depart emen Far mas i FMIPA UI dapat: a. Memahami gambaran umum Suku Dinas Kesehatan beserta peran dan fungsinya. b. Memahami gambaran umum Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK). c. Memahami pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin) di lapangan, baik yang terkait dengan perizinan maupun yang terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan.



BAB 2 TINJAUAN UMUM

2.1 Suku Dinas Kesehatan Suku Dinas Kesehatan merupakan unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala Suku Dinas Kesehatan yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Secara operasional, kepala Suku Dinas Kesehatan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada walikota (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009b). Suku Dinas Kesehatan yang pembentukannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 merupakan gabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan peran dan fungsinya, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai regulator, sedangkan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi berperan sebagai auditor. Suku Dinas Kesehatan bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009b): a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan. b. Pelaksanaan DPA Suku Dinas Kesehatan. c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian. d. Pengendalian penanggulangan kegawatdaruratan, bencana, dan Kejadian Luar Biasa (KLB). e. Pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit menular/ tidak menular. f. Pengawasan dan pengendalian ketersediaan perbekalan kefarmasian. g. Pelaksanaan surveilans kesehatan. h. Pelaksanaan monitoring penerapan sistem manajemen mutu kesehatan. 3



4

i. Pengendalian pencapaian standardisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. j. Pelaksanaan

pemungutan,

penatausahaan,

penyetoran,

pelaporan,

dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima Suku Dinas Kesehatan. k. Pemberian, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi,

serta perizinan/

rekomendasi/ sertifikasi di bidang kesehatan. l. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup kota administrasi. m. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. n. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, prasarana dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian pada lingkup kota administrasi. o. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana Suku Dinas Kesehatan. p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang. q. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan. r. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara Suku Dinas Kesehatan. s. Penyiapan bahan laporan dinas kesehatan kota administrasi terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan. t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas kesehatan.

2.2. Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan Visi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah masyarakat Jakarta Selatan yang mandiri untuk hidup sehat. Misi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan. Universitas Indonesia


5

b. Mengendalikan dan menanggulangi gizi buruk dan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. c. Menggalang kemitraan dengan berbagai sektor dan seluruh potensi yang ada di masyarakat. d. Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan kemajuan teknologi. e. Meningkatkan mutu sistem pemasaran sosial kesehatan yang inovatif.

2.3

Susunan Organisasi Susunan organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta

Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 150 Tahun 2009, terdiri dari : 2.3.1 Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepala Suku Dinas Kesehatan selaku pimpinan memiliki tugas sebagai berikut : a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi, dan subkelompok jabatan fungsional. c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan. d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan.

2.3.2 Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan administrasi umum Suku Dinas Kesehatan. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah kepala Suku Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab kepada kepala Suku Dinas Kesehatan. Universitas Indonesia


6

Subbagian Tata Usaha memiliki tugas sebagai berikut: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan. d. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan. e. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas Kesehatan. f. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Suku Dinas Kesehatan. g. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kesehatan. h. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor. i. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ pertemuan Suku Dinas Kesehatan. j. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara Suku Dinas Kesehatan. k. Menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan, dan melaporkan penerimaan retribusi Suku Dinas Kesehatan. l. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha. m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas) Suku Dinas Kesehatan. n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

2.3.3 Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Masyarakat merupakan satuan kerja Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Seksi Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala Suku Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab Universitas Indonesia


7

kepada kepala Suku Dinas Kesehatan. Seksi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan sesuai ruang lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan sesuai dalam lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelaksanaan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita, dan asuhan keperawatan. d. Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat. e. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi. f. Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. g. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat kota administrasi/ kabupaten. h. Melaksanakan manajemen basis data kesehatan melalui sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi. i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PPSM). j. Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). k. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat. l. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Kesehatan Masyarakat.

2.3.4 Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan satuan kerja Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala Suku Dinas Universitas Indonesia


8

Kesehatan dan bertanggung jawab kepada kepala Suku Dinas Kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tatalaksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. d. Menghimpun,

mengolah,

menyajikan,

memelihara,

mengembangkan,

memanfaatkan, data dan informasi upaya pelayanan kesehatan. e. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan masyarakat. f. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi sarana pelayanan kesehatan. g. Memberikan rekomendasi/ perizinan sarana pelayanan kesehatan. h. Memberikan tanda daftar kepada pengobat tradisional. i. Melaksanakan siaga 24 jam per Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes). j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan. k. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan. l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan.

2.3.5 Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Seksi pengendalian masalah kesehatan merupakan satuan kerja Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi pengendalian masalah kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala Suku Dinas Kesehatan dan bertanggungjawab



9

kepada kepala Suku Dinas Kesehatan. Seksi pengendalian masalah kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB), dan kesehatan lingkungan. d. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan kesehatan haji. e. Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit menular/ tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. f. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan teknis peningkatan

kompetensi

surveilans

epidemiologi,

tenaga

kesehatan

pengendalian penyakit menular, dan tidak menular, serta kesehatan jiwa masyarakat. g. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama, dan kemitraan pengendalian penyakit menular, dan tidak menular, serta kesehatan jiwa masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/ atau instansi pemerintah/ swasta/ masyarakat. h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan imunisasi. i. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data, dan informasi surveilans epidemiologi sebagai Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) pada lingkup kabupaten/ kota administrasi. j. Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan. k. Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. l. Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian.



10

m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. n. Melaksanakan

kegiatan

pengendalian

pelaksanaan

program

kesehatan

lingkungan meliputi penyehatan air minum/ air bersih, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan lingkungan kumuh penyehatan di tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi Analisis Mengenai

Dampak

Lingkungan

(AMDAL),

dan

upaya

pengelolaan

lingkungan/ upaya pemantauan lingkungan. o. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang kesehatan lingkungan. p. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

seksi

pengendalian masalah kesehatan.

2.3.6 Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan satuan kerja Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala Suku Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab kepada kepala Suku Dinas Kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan, dan minuman. d. Memberikan rekomendasi/ perizinan praktek tenaga kesehatan. e. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan. f. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Universitas Indonesia


11

g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan. h. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu. i. Melaksanakan survei kepuasan pelanggan kesehatan. j. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu kepada puskesmas. k. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator. l. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, dan auditor mutu pelayanan kesehatan. m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana farmasi makanan minuman, yang meliputi industri kecil obat tradisional, sub penyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo farmasi, dan industri makanan minuman rumah tangga. n. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat generik dan persediaan cadangan obat esensial. o. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup kabupaten/ kota administrasi. p. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan. q. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan. r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan dibagi menjadi tiga koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Sumber Daya Kesehatan. Koordinator yang terdapat pada Seksi Sumber Daya Kesehatan adalah Koordinator Tenaga Kesehatan, Koordinator Pengelola Standardisasi Mutu Kesehatan, dan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman. Setiap koordinator memiliki fungsi dan tugas khusus yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK).



BAB 3 TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN

3.1 Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai regulator yang membuat kebijakan, pedoman, maupun persyaratan dalam pelaksanaan hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan. Suku Dinas Kesehatan yang merupakan unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai auditor terhadap regulasi yang telah dibuat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk dilaksanakan oleh subjek atau sasaran regulasi tersebut. Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan peran dan fungsinya mempunyai struktur tertentu sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2009. Suku Dinas Kesehatan terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Kesehatan Masyarakat, Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan, dan Seksi Sumber Daya Kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) secara garis besar berperan dalam lingkup tenaga kesehatan, mutu kesehatan, serta kefarmasian, makanan, dan minuman, yang dibagi menjadi beberapa koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Koordinator yang terdapat pada Seksi Sumber Daya Kesehatan adalah Koordinator Tenaga Kesehatan, Koordinator Pengelola Standardisasi Mutu Kesehatan, serta Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin). Setiap koordinator memiliki fungsi dan tugas khusus yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan seksi SDK. Koordinator pada seksi SDK yang akan dipaparkan pada bab ini adalah koordinator Farmakmin. Tugas pokok koordinator Farmakmin adalah: a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) Seksi Sumber Daya Kesehatan. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) Seksi Sumber Daya Kesehatan.

12



13

c. Melaksanakan supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan sarana farmakmin seperti apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan, Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO). d. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perizinan apotek, apotek rakyat, cabang penyalur alat kesehatan, industri kecil obat tradisional, pangan industri rumah tangga, dan pedagang eceran obat. e. Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) terhadap sarana pelayanan kesehatan kefarmasian pemerintahan dan swasta. f. Melakukan akreditasi dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan. g. Mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian klinik. h. Melakukan pengelolaan bidang obat Suku Dinas Kesehatan. i. Melaksanakan pemantauan harga obat generik, dan persediaan cadangan obat esensial. j. Melakukan pengamanan obat, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, makanan, dan minuman. k. Memantau dampak lingkungan. l. Melaksanakan rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) puskesmas. m. Pembinaan produsen, distributor dan penggunaan obat, termasuk narkotika, psikotropika dan zat aditif (NAPZA). n. Melaksanakan pengelolaan penyuluhan keamanan pangan serta memberikan sertifikat penyuluhan industri rumah tangga makanan dan minuman. o. Melaksanakan pengelolaan laporan narkotika. p. Pengelolaan terhadap hasil supervisi. q. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar serta pendistribusiannya. r. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian komunitas, melalui saran, rekomendasi perbaikan, penilaian, pemberian penghargaan, sanksi dan rehabilitasi terhadap sarana farmasi, makanan, dan minuman. s. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan profesi dan masyarakat. t. Mensosialisasikan perundangan dan program. Universitas Indonesia


14

u. Bekerja sama dalam tim dengan koordinator standardisasi mutu dan koordinator tenaga kesehatan. v. Menilai dan mempertanggungjawabkan kinerja. w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

3.2 Dasar Hukum Dasar hukum yang yang menjadi pijakan pelaksanaan peran dan fungsi dari Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yaitu: a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 1965 tentang Apotek. e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker. f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/Menkes/Per/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika. h. Peraturan Menteri Kesehatan No. 142/Menkes/Per/III/1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan. i. Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. j. Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/2007 tentang Apotek Rakyat. k. Peraturan Menteri Kesehatan No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika. l. Keputusan Menteri Kesehatan No. 497/Menkes/SK/VII/2006 tentang Daftar Obat Esensial Nasional. m. Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.

1331/Menkes/SK/X/2002

tentang

Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.



15

n. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. o. Keputusan Menteri Kesehatan No. 2912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga. p. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 970 tahun 1990 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha PEO di Wilayah DKI Jakarta.

3.3 Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyiapkan, meracik, dan/atau mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, serta industri rumah tangga yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan makanan dan minuman wajib mengajukan perizinan. Perizinan diajukan kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat. Perizinan yang dikelola oleh Suku Dinas Kesehatan mencakup izin apotek, izin pedagang eceran obat, izin cabang penyalur alat kesehatan, izin industri kecil obat tradisional, dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga bagi industri kecil makanan dan minuman. Selain itu, terdapat apotek rakyat yang perizinannya juga diajukan ke Suku Dinas Kesehatan, dimana izin penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007.

3.3.1 Apotek Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, salah satunya adalah apoteker. Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) adalah surat yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI sebagai tanda registrasi bagi apoteker yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh STRA, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: Universitas Indonesia


16

a. Ijazah apoteker. b. Sertifikat kompetensi profesi. c. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji apoteker. d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek. e. Membuat surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Sebelum melaksanakan kegiatan di apotek, Apoteker Pengelola Apotek (APA) wajib memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Izin apotek berlaku selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan, APA dapat melaksanakan tugasnya, dan masih memenuhi persyaratan yang berlaku. Untuk mendapatkan SIA, APA mengajukan surat permohonan SIA kepada kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat (khusus provinsi DKI Jakarta) atau Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. SIA diberikan oleh Menteri Kesehatan RI yang mendelegasikan wewenangnya kepada kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi (khusus provinsi DKI Jakarta) atau Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten (Departemen Kesehatan RI, 2002b). Pemberlakuan pedoman pelayanan kefarmasi di apotek oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Segala bentuk perubahan dalam pengelolaan apotek diharuskan memperbaharui izin.

3.3.2 Apotek Rakyat Apotek rakyat adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya penyerahan obat dan perbekalan kesehatan lain, namun tidak melakukan peracikan. Selain itu, apotek rakyat tidak menjual narkotika dan harus mengutamakan penggunaan obat generik. Pengaturan apotek rakyat bertujuan untuk: a.

Sebagai pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi apotek rakyat.

b.

Sebagai pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan apotek rakyat.



17

c.

Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian (Departemen Kesehatan RI, 2007). Apotek rakyat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh kepala Suku

Dinas Kesehatan Kota Administrasi (khusus provinsi DKI Jakarta) atau Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Setiap apotek rakyat harus memiliki satu orang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. Permohonan izin pendirian apotek rakyat diajukan kepada kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi (khusus provinsi DKI Jakarta) atau Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan akan dikeluarkan oleh kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi

(khusus

provinsi

DKI

Jakarta)

atau

Dinas

Kesehatan

Kota/Kabupaten (Departemen Kesehatan RI, 2007).

3.3.3 Pedagang Eceran Obat (PEO) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167 Tahun 1972, PEO adalah orang atau badan hukum indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. PEO dapat menjual obat-obat bebas dan bebas terbatas dalam kemasan pabrik yang dibuat secara eceran dan harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI. Obat-obat bebas terbatas harus disimpan dalam lemari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Permohonan perizinan sarana PEO diajukan kepada kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi (khusus provinsi DKI Jakarta) atau Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat. Permohonan izin PEO diajukan secara tertulis dan disertai: a.

Alamat dan denah tempat usaha.

b.

Nama dan alamat pemohon.

c.

Nama dan alamat asisten apoteker.

d.

Fotokopi ijazah, surat pengusaha, dan surat izin kerja asisten apoteker.



18

e.

Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis.

Penerbitan izin setiap PEO harus disampaikan tembusan oleh kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi (khusus provinsi DKI Jakarta) atau Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten kepada menteri, kepala dinas kesehatan propinsi, serta kepala balai POM setempat (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Izin usaha PEO berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung dari mulai tanggal ditetapkan dan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir harus mengajukan permohonan perpanjangan izin PEO. Pencabutan izin PEO dilakukan oleh kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi (khusus provinsi DKI Jakarta) atau Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten sehingga pemilik izin harus menyerahkan surat izinnya kepada kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi (khusus provinsi DKI Jakarta) atau Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten (Departemen Kesehatan RI, 2002a).

3.3.4 Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) IKOT adalah industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari 600 juta rupiah dan tidak termasuk harga tanah dan bangunan. Usaha IKOT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan harus didirikan di tempat yang bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan (Departemen Kesehatan RI, 1990). Pemilik IKOT harus memiliki izin dalam hal sarana dan prasaranayang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan RI. Penanggungjawab teknis IKOT adalah seorang apoteker. IKOT wajib mengikuti pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI (Departemen Kesehatan RI, 1990). Sebelum izin IKOT diperoleh, terlebih dahulu pemohon harus mengajukan izin prinsip. Persetujuan prinsip ini diberikan kepada pemohon untuk dapat langsung melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi-instalasi peralatan, dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui (Departemen Kesehatan RI, 1990).



19

3.3.5 Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) CPAK adalah perwakilan usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah mendapatkan izin. Apabila suatu perusahaan atau distributor besar ingin melaksanakan distribusi atau memiliki perwakilan usaha di suatu daerah, perusahaan atau distributor tersebut dapat mengajukan perizinan sub penyalur alat kesehatan kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi (khusus provinsi DKI Jakarta) atau Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Sebagian besar usaha penyalur alat kesehatan yang ada saat ini dilakukan oleh perorangan tanpa keberadaan badan usaha yang jelas. Artinya usaha ini dilakukan oleh perorangan saat mendapatkan suatu tender proyek peralatan kesehatan. Oleh karena itu, pembinaan terhadap CPAK ini harus dilakukan dengan ketat. Segala bentuk perubahan yang terjadi, baik fisik, maupun non fisik wajib dilaporkan kepada Suku Dinas Kesehatan untuk mengurus izin perubahan tersebut.

3.3.6 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) PIRT adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di lokasi pemukiman dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. PIRT harus mempunyai Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPP-IRT. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003, antara lain menjelaskan tentang tujuan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yaitu untuk: a. Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan pangan dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan. b. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. c. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan PIRT.



20

3.4

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman

Sarana

Pelayanan

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan dalam bentuk pemberian informasi, sosialisasi peraturan, memberi penyegaran, serta memberikan bimbingan teknis secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi petugas dalam memenuhi persyaratan yang berlaku. Pemerintah pusat dan daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Pembinaan diarahkan untuk (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a): a. Memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. b. Menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan. c. Memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan. d. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman. e. Memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan. f. Melindungi

masyarakat

terhadap

segala

kemungkinan

yang

dapat

menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a): a. Komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. b. Pendayagunaan tenaga kesehatan. c. Pembiayaan. Tujuan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi pihak-pihak yang ada maupun terlibat dalam upaya kesehatan. Menteri Kesehatan RI dapat mendelegasikan wewenang tersebut kepada pihak lain, misalnya lembaga pemerintah non-kementerian, kepala dinas provinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota yang berperan di bidang kesehatan, sedangkan pengendalian dilaksanakan sebagai upaya tindak lanjut dari pengawasan yang dapat berupa sanksi administrasi, teguran, peringatan, sampai pencabutan izin. Universitas Indonesia


21

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi melaksanakan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yaitu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan upaya kesehatan di kota administrasi setempat, misalnya apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi dapat memberikan teguran dan pencabutan izin pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian berfungsi untuk memantau proses dan produkproduk layanan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien sehingga kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa dapat dipenuhi secara optimal sesuai dengan sumber daya yang ada.



BAB 4 PEMBAHASAN

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dipimpin oleh dr. H. Kurnianto Amien, MM. selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Secara teknis administrasi, Kasudin bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengenai segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, baik berupa pelayanan kepada masyarakat maupun pembinaan kepada sarana kesehatan yang tersedia. Secara teknis operasional, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Jakarta Selatan mengenai segala bentuk pembiayaan, baik yang dikeluarkan maupun yang diperoleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan kegiatan seharihari. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi lima seksi, yaitu Subbagian Tata Usaha (TU), Seksi Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Seksi Pelayanan Kesehatan (Yankes), Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK), dan Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan (Pemkes). Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada Lampiran 1. Masing-masing seksi/subbagian dipimpin oleh seorang kepala seksi/subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tiap seksi membawahi beberapa bagian dimana masing-masing bagian dipimpin oleh seorang koordinator yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh masing-masing kepala seksi. Sumber Daya Kesehatan (SDK) memiliki beberapa tugas pokok, diantaranya menerbitkan izin bagi sarana dan tenaga pelayanan kesehatan di bidang kesehatan dasar, spesialistik, tradisional, serta farmasi, makanan, dan minuman. Untuk sarana pelayanan kesehatan, penanggung jawab sarana terlebih dahulu harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Jika persyaratan tersebut telah terpenuhi, petugas Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan akan 22



23

melakukan tinjauan ke lapangan. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan akan menerbitkan izin untuk pendirian sarana pelayanan kesehatan tersebut. SDK membawahi tiga koordinator, yaitu Koordinator Tenaga Kesehatan (Nakes), Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan, dan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin). Koordinator Nakes berperan dalam mengelola, membina, mengatur, dan mendidik tenaga kesehatan dan calon tenaga kesehatan. Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan berperan dalam pembuatan standarisasi mutu pelayanan kesehatan, baik dalam tataran internal Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, maupun tataran eksternal yang diimplementasikan kepada masyarakat. Koordinator Farmakmin berperan dalam perizinan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan, baik yang dikelola oleh pemerintah, maupun perorangan. Beberapa kegiatan yang diatur oleh koordinator Farmakmin adalah pengelolaan izin apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO); pelaksanaan supervisi dan pengolahan hasil supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan sarana Farmakmin; serta pelaksanaan Binwasdal (pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) terhadap sarana pelayanan kesehatan kefarmasian, baik pemerintahan maupun swasta. Selain itu, koordinator Farmakmin juga melaksanakan penyuluhan keamanan pangan dimana peserta penyuluhan akan mendapatkan sertifikat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh izin pendirian PIRT. Koordinator Farmakmin juga melakukan pengelolaan laporan narkotika dan psikotropika; pengelolaan Gudang Obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; pemantauan harga obat narkotika dan persediaan cadangan obat esensial; serta penyusunan rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari puskesmas-puskesmas kecamatan se-Jakarta Selatan. Kegiatan yang dilakukan selama periode Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diantaranya adalah menyusun rekapitulasi LPLPO bulan Februari 2012 dari tiap puskesmas kecamatan dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan; mempelajari alur proses pembuatan Surat Izin Apotek (SIA), surat izin PIRT, Universitas Indonesia


24

surat izin penyediaan depo farmasi, beserta memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan; berkunjung ke bagian Pelayanan Terpadu (Yandu) Kantor Walikota Jakarta Selatan dan turut serta membantu kegiatan Yandu; mempelajari alur pengadaan dan pelaksanaan pelayanan obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Kecamatan Tebet; inventarisasi daftar PIRT, PEO, dan Apotek yang baru didirikan periode Januari–Maret 2012 di wilayah Kota Administrasi Jakata Selatan; melakukan pendataan sisa stok dan tanggal kadaluarsa dari obat program, obat Kementrian Kesehatan, dan obat Suku Dinas Kesehatan yang disimpan di Gudang Obat Suku Dinas Kesehatan Kota Adminsitrasi Jakarta Selatan; dan membuat Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan izin PIRT. Proses perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan dilaksanakan dengan sistem satu atap di bagian Yandu Kantor Walikota Jakarta Selatan. Alur proses yang dilalui oleh tiap jenis permohonan izin pendirian sarana hampir sama. Pemohon terlebih dahulu datang ke bagian Yandu dengan mengutarakan maksud pemohon pada petugas di bagian Yandu. Pemohon dapat bertanya langsung mengenai proses perizinan untuk apotek, apotek rakyat, CPAK, IKOT, P-PIRT, ataupun PEO. Kemudian pemohon akan mendapatkan formulir yang berisi daftar kelengkapan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan, baik kelengkapan dokumen maupun kelengkapan sumber daya sarana kesehatan. Setelah persyaratan terpenuhi, pemohon datang kembali ke bagian Yandu Kantor Walikota Jakarta Selatan untuk menyerahkan berkas persyaratan yang diminta. Apabila terdapat berkas yang kurang sesuai, pemohon diminta untuk memperbaiki atau melengkapinya. Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan surat izin dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3 (untuk SIA), Lampiran 5 (untuk PEO), Lampiran 6 dan 7 (untuk IKOT), Lampiran 8 (untuk CPAK), dan Lampiran 9 (untuk P-PIRT). Selanjutnya, berkas yang telah diserahkan oleh pemohon di kantor Yandu Jakarta Selatan kemudian dibawa ke kantor Suku Dinas Kesehatan Administrasi

Jakarta

Selatan.

Berkas

permohonan

dengan

Kota

persyaratan

administrasi yang telah lengkap dikirim ke Subbagian Tata Usaha untuk pendaftaran surat masuk. Setelah didisposisi oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Universitas Indonesia


25

Kota Administrasi Jakarta Selatan, kemudian berkas diserahkan ke koordinator Farmakmin. Petugas Farmakmin akan memeriksa kembali dokumen tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan kelengkapan sumber daya sarana kesehatan dalam bentuk peninjauan lokasi (Penlok). Melalui Penlok, petugas Farmakmin memeriksa kesesuaian persyaratan dokumen tertulis yang diserahkan pemohon dengan kondisi di lapangan. Adapun aspek-aspek yang diperiksa oleh petugas Farmakmin pada proses perizinan apotek mencakup sumber daya manusia yang sesuai persyaratan, keadaan bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sarana kesehatan, serta kelengkapan dokumen asli. Kelengkapan peralatan yang harus ada di sebuah apotek mencakup neraca, mortar, alu, wadah, etiket, kartu stok, buku pelaporan, serta peralatan administrasi lainnya. Dokumen yang harus disertakan diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PSA, Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) APA atau Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), UndangUndang Gangguan (UUG), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat keterangan domisili, peta lokasi, denah ruangan beserta ukuran dan fungsi, dan akte perusahaan jika berbentuk badan hukum. Hasil pemeriksaan kemudian dibuat

dalam

bentuk berita acara

pemeriksaan sarana apotek untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian izin. Berita acara pemeriksaan sarana apotek dapat dilihat pada Lampiran 4. Apabila selama proses pemeriksaan ada kelengkapan yang kurang sesuai/belum memenuhi persyaratan, petugas Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan akan meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan sebagaimana yang diinginkan dalam jangka waktu maksimal satu bulan. Apabila seluruh persyaratan sudah dilengkapi, Surat Keputusan (SK) Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan dapat diberikan kepada pemohon. Namun apabila kelengkapan berkas tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu satu bulan, pemohon dianggap mengundurkan diri. Untuk melanjutkan perizinan, pemohon harus mengulang tahap-tahap perizinan sedari awal dengan mengajukan kembali permohonan ke bagian Yandu Kantor Walikota Jakarta Selatan seperti pada proses awal. Universitas Indonesia


26

Lingkup kerja Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan meliputi sepuluh kecamatan dimana pada masing-masing kecamatan terdapat satu puskesmas tingkat kecamatan yang melayani masyarakat. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Tebet, Jagakarsa, Mampang Prapatan, dan Setiabudi. Puskesmas tersebut wajib membuat laporan pemakaian obat dan alat kesehatan kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tercantum dalam LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat) setiap bulan. Fungsi LPLPO antara lain sebagai laporan pemakaian obat bulanan, laporan jumlah kunjungan resep, dokumen bukti atau sumber informasi tentang pengeluaran obat, dokumen bukti atau sumber informasi untuk penerimaan obat dan perencanaan kebutuhan obat di puskesmas, sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi persediaan dan penggunaan obat, sumber informasi untuk melakukan supervisi dan pembinaan, dan sarana untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam menyampaikan laporan (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010). Contoh LPLPO dapat dilihat pada Lampiran 10. Selama periode PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dilakukan pengamatan terhadap kegiatan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Tebet. Puskesmas tersebut membawahi tujuh puskesmas tingkat kelurahan, yaitu Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, Manggarai, Manggarai Selatan, Menteng Dalam, Bukit Duri, dan Kebon Baru. Puskesmas Kecamatan Tebet terdiri dari beberapa unit pelayanan medis seperti Poli Umum, Poli Anak, Poli Paru, Poli Kulit, Poli Konsultasi, Poli THT, Poli Neurologi/Mata, Poli KIA/KB, Poli Gigi, serta Poli PTM (Penyakit Tidak Menular) yang mencakup penyakit diabetes melitus dan komplikasinya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat turut didukung dengan adanya unit penunjang pelayanan medis seperti laboratorium, radiologi, dan apotek. Selain itu, untuk memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat, Puskesmas Kecamatan Tebet juga menyediakan layanan UGD (Unit Gawat Darurat) yang selalu siaga selama 24 jam. Berdasarkan data jumlah kunjungan puskesmas yang diperoleh, Puskesmas Kecamatan Tebet menjadi puskesmas dengan jumlah kunjungan terbanyak seJakarta Selatan dengan jumlah resep kurang lebih 400 resep setiap harinya. Universitas Indonesia


27

Pelayanan pasien di Apotek Puskesmas Kecamatan Tebet berlangsung selama 24 jam. Hal ini dikarenakan berlakunya sistem satu pintu pada pendistribusian obat, termasuk obat untuk pemakaian di ruang UGD. Tenaga kesehatan yang terdapat di Instalasi Farmasi Puskesmas Kecamatan Tebet terdiri dari dua orang apoteker, tiga orang asisten apoteker, dan satu orang juru resep. Besarnya jumlah resep yang harus dilayani di Puskesmas Kecamatan Tebet mengharuskan petugas apotek agar bekerja cepat dan tepat untuk memenuhi kepuasan pasien. Apotek Puskesmas Kecamatan Tebet menyiasati hal tersebut dengan meminta pasien untuk melakukan sendiri penyiapan obat suspensi kering setelah sebelumnya diberikan penjelasan oleh apoteker/asisten apoteker. Hal lain yang dilakukan adalah membuat beberapa kemasan puyer standar anak seperti puyer panas, antibiotik, flu, kembung, dan batuk yang dibedakan berdasarkan berat badan. Jumlah kemasan puyer yang dibuat sebanding dengan jumlah pemakaian rata-rata per hari sehingga stabilitas obat dapat terjaga dengan baik. Perencanaan perbekalan farmasi mempengaruhi ketersediaan obat di puskesmas. Perencanaan obat harus dilakukan sesuai dengan jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekosongan ataupun kelebihan obat. Perencanaan meliputi ketersediaan obat, reagen untuk tes laboratorium, bahan radiolologi, dan alat kesehatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Perencanaan perbekalan farmasi di Puskesmas Kecamatan Tebet dibuat berdasarkan masukan dari dokter tiap poliklinik, data pemakaian obat periode sebelumnya, dan masukan dari distributor obat mengenai harga dan informasi ketersediaan obat. Puskesmas Kecamatan Tebet membuat RKO (Rencana Kebutuhan Obat) dengan mengelompokkannya berdasarkan kelas terapi obat. Perencanaan obat dilakukan berdasarkan buku DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional) dan Formularium Obat Puskesmas setiap tahunnya untuk persediaan obat di tahun berikutnya. Puskesmas Kecamatan Tebet memberikan formulir kosong kepada setiap puskesmas kelurahan di bawahnya untuk selanjutnya diisi dengan daftar obat yang dibutuhkan oleh masing-masing puskesmas kelurahan. Perencanaan dilakukan berdasarkan jumlah konsumsi, morbiditas, dan pola penyakit yang berkembang di tiap lingkungan puskesmas. Pengalokasian obat dibuat Universitas Indonesia


28

berdasarkan persentase jumlah kunjungan pasien di masing-masing puskesmas tingkat kelurahan. Setelah perencanaan selesai dibuat, dilakukan pengajuan anggaran kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh dana. Puskesmas Kecamatan Tebet akan mengadakan lelang dalam memenuhi kebutuhan obat. Pihak pemenang lelang kemudian menyediakan dan mengirimkan barang yang telah disepakati secara berkala. Pengadaan obat di tiap puskesmas kecamatan di Provinsi DKI Jakarta, dilakukan sendiri oleh masing-masing puskesmas. Begitu pula dengan Puskesmas Kecamatan Tebet yang melakukan sendiri pengadaan obat untuk kebutuhan obat, baik di puskesmas kecamatan, maupun kebutuhan obat di puskesmas kelurahan. Apabila jumlah persediaan obat tidak mencukupi, Puskesmas Kecamatan Tebet dapat berkoordinasi dengan puskesmas kelurahan di bawahnya atau puskesmas kecamatan lain apabila terdapat persedian obat yang berlebih. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan permintaan ke Gudang Obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengaturan penyimpanan obat di Puskesmas Kecamatan Tebet dibedakan berdasarkan kelas terapi dan bentuk sediaannya, dimana obat disusun secara alfabetis. Untuk sediaan sera, vaksin, dan suppositoria disimpan dalam lemari pendingin. Selain itu, penyimpanan obat dan alat kesehatan dilakukan dengan sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out) dimana obat yang lebih dahulu diterima dan memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat digunakan terlebih dulu. Pada masing-masing karton kemasan terluar obat diberikan tanda khusus berupa label warna yang dibedakan berdasarkan tahun kadaluarsa dan tahun penerimaan barang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan obat-obat yang hampir mendekati waktu kadaluarsanya. Setiap obat dan alat kesehatan yang tersedia di gudang perlu memiliki kartu stok. Hal ini dapat mempermudah pengawasan jumlah obat yang keluar dan masuk gudang. Apabila terjadi penyimpangan jumlah obat dalam LPLPO, apoteker dapat dengan mudah melakukan penelusuran pada kartu stok. Obat-obat yang dikeluarkan harus ditulis dalam Lembar Permintaan Barang. Setelah itu, dilakukan pengecekan antara jumlah barang yang tertera pada kartu stok, dengan Universitas Indonesia


29

jumlah

barang

yang

tersedia

untuk

memastikan

bahwa

tidak

terjadi

penyimpangan. Pendistribusian obat kepada pasien di Puskesmas Kecamatan Tebet hanya dilakukan melalui apotek. Tata cara pengambilan obat di Puskesmas Kecamatan Tebet sudah dilakukan dengan baik dan teratur sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam penyerahan obat. Umumnya, sediaan racikan membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit, sedangkan pelayanan sediaan obat jadi membutuhkan waktu 3-10 menit bergantung pada berapa banyak resep yang masuk. Secara umum kegiatan pengelolaan obat di Puskesmas Kecamatan Tebet sudah sangat baik. Adapun kendala yang ditemui pada pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Puskesmas Kecamatan Tebet yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Besarnya beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah petugas secara tidak langsung mengurangi keramahan petugas dalam melayani pasien. Selain itu, tidak memadainya luas apotek dan gudang menjadi kendala tersendiri bagi Puskesmas Kecamatan Tebet. Namun demikian, Puskesmas Kecamatan Tebet telah memenuhi standar ISO dengan beberapa sasaran mutu, diantaranya pengadaan penuh sepuluh obat dengan jumlah pemakaian terbanyak setiap saat, penerapan sistem FEFO dan FIFO secara 100% dimana tidak terdapat obat dengan tanggal kadaluarsa pada bulan berikutnya, dan waktu tunggu obat puyer dan obat jadi kurang dari 25 menit. .



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan a.

Suku Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.150 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, yaitu merupakan gabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Suku Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam upaya pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan kesehatan masyarakat.

b.

Seksi Sumber Daya Kesehatan membawahi tiga koordinator yaitu, Koordinator Tenaga Kesehatan, Koordinator Pengelola Standarisasi Mutu Kesehatan, dan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin).

c.

Seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan Minuman (Farmakmin) masih menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan kinerjanya kurang maksimal. Meski demikian, pelayanan Koordinator Farmakmin Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan tetap dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan, baik dalam segi administratif maupun pelaksanaan di lapangan.

5.2 Saran a.

Penerapan

sistem teknologi

informasi

yang

lebih

memadai untuk

memperlancar sistem pelaporan obat-obat narkotika dan psikotropika, serta pengiriman Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari masing-masing puskesmas tingkat kecamatan. b.

Pengoptimalan

kegiatan

Binwasdal

(Pembinaan,

Pengawasan,

dan

Pengendalian) untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tenaga kesehatan maupun pemilik sarana pelayanan kesehatan, farmasi, makanan, dan minuman serta meminimalisasi pelanggaran yang terjadi. c.

Perlunya meningkatkan pengawasan terhadap laporan yang diserahkan ke Suku Dinas Kesehatan, baik pelaporan narkotika dan psikotropika maupun 30



31

LPLPO untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pelaporan di tingkat koordinasi yang lebih tinggi. d.

Meningkatkan jumlah tenaga kerja di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja yang dihasilkan.



DAFTAR REFERENSI

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2003). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1972). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1990). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002a). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331 Tahun 2002 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002b). Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 Tahun 2002 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922 Tahun 1993 tentang: Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

32



33

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2008). Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2008). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009a). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009b). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2009b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.



LAMPIRAN


35

Lampiran 1. Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN

PUSKESMAS KECAMATAN

PUSKESMAS KELURAHAN


SEKSI PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

36

Lampiran 2. Formulir Permohonan Surat Izin Apotek (SIA) No. Dokumen No. Revisi

No. : Lamp : Hal : Permohonan Surat Izin Apotek.

F-SD-001 00

Jakarta, Kepada Yth. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta

Selatan di Jakarta Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Apotek dengan data-data sebagai berikut : I

II

PEMOHON Nama Apoteker No. SIK / SP No. KTP Alamat & No. Telp

: : : : :

Pekerjaan sekarang No NPWP

: :

.............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

APOTEK Nama Alamat Kelurahan/Kecamatan No Telpon Provinsi

: : : : :

.............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. DKI Jakarta

:

milik sendiri / milik pihak lain.

: :

.............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

III Dengan menggunakan sarana Nama Pemilik sarana Alamat No telp. No NPWP Akta perjanjian kerjasama No Diibuat di hadapan Notaris di

: : :

.............................................................................. : :

.............................................................................. ..............................................................................


37

Lampiran 2. Formulir Permohonan Surat Izin Apotek (lanjutan)

Bersama permohonan ini kami lampirkan :

No. Dokumen No. Revisi

F-SD-001 00

1.

Data Apoteker  Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Apotek / APA (Jabodetabek)  Fotocopy NPWP APA  Pasfoto berwarna uk.4x6 cm 1 lembar  F otocopy Surat Izin Kerja / Surat Penugasan  Fotocopy Surat Lolos butuh dari Dinas Kesehatan Provinsi bagi APA yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta/ Surat Berhenti dari sarana farmakmin lain bila pernah bekerja di DKI  Surat Izin dari Atasan bagi APA yang PNS/ABRI / POLRI

2.

Data Pemilik Sarana Apotek ( PSA )  Fotocopy KTP Pemilik Sarana Apotek ( PSA ) / Pimpinan Perusahaan  Fotocopy NPWP  Pasfoto berwarna uk.4x6 cm ( 1 lembar ) Fotocopy Akte Perusahaan bila berbentuk badan hukum yang telah terdaftar di Depkeh dan HAM RI Salinan Akte Perjanjian kerjasama antara APA dan PSA / SK pengangkatan bagi perusahaan BUMN. Fotocopy IMB yang telah dilegalisir ( Kecuali Bagi sarana yang berada di Perkantoran,Pertokoan ,Mall dan Pasar ) dan perjanjian sewa menyewa/ Kontrak Foto copy Undang-undang Gangguan (UUG) dari Dinas Tramtib yang telah dilegalisir ( Kecuali Bagi sarana yang berada di Perkantoran,Pertokoan ,Mall dan Pasar ) Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek tidak bekerja pada perusahaan Farmasi lain diatas Materai Rp 6000,-. Surat pernyataan APA yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku diatas materai Rp.6.000,Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek tidak melakukan penjualan Narkotika, Obat Keras Tertentu tanpa resep di atas Materai Rp 6000,Surat Pernyataan Pemilik Sarana Apotek tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang Farmasi / obat dan tidak ikut campur dalam hal pengelolaan obat di atas Materai Rp 6000,Peta lokasi & Denah ruangan beserta fungsi dan ukurannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja / Tata Laksana Rencana jadwal buka Apotek Daftar Ketenagaan berdasarkan pendidikan Kelengkapan Asisten Apoteker / D3 Farmasi  Surat Izin Asisten Apoteker

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.


38

Lampiran 2. Formulir Permohonan Surat Izin Apotek (lanjutan) No. Dokumen No. Revisi

F-SD-001 00

 Fotocopy KTP  Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Diatas Materai Rp 6000 ,16. Daftar peralatan peracikan Obat 17. Daftar Buku Pustaka 18. Perlengkapan Administrasi  Contoh Etiket Kartu Stock Copy resep,  Blanko SP &blanko faktur Form Laporan Narkotika 19.

Rekomendasi ISFI Jakarta Selatan

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, Apoteker Pengelola Apotek

Materai 6000 (......................................................)


39

Lampiran 3. Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek No. Dokumen No. Revisi

F-SD-002 00

Persyaratan Permohonan Izin Apotek Nama Apotek Alamat Apotek

:

……………………………………………………………………….

:

Jl. ………………………………………… No … RT/RW………. Kel …………………………… Kec ……………………………… Kodya Jakarta Selatan.

Telp. ……………….

No

Jenis Persyaratan

Ada

1 2

Permohonan Izin Data Apoteker :  Fotocopy KTP Jabodetabek  Fotocopy NPWP  Fotocopy Surat Izin Kerja / Surat Penugasan  Pas foto berwarna uk 4 x 6 (1 lembar)  Fotocopy Surat Lolos butuh dari Dinas Kesehatan Provinsi bagi APA dari luar Provinsi DKI Jakarta./ Surat Keterangan berhenti dari sarana Farmasi lain bagi yang bekerja di DKI Jakarta  Surat Izin dari Atasan bagi PNS/ABRI Data-data Pemilik Sarana Apotek (PSA) / Pimpinan Perusahaan  Fotocopy KTP  Fotocopy NPWP  Pasfoto berwarna uk 4 x 6 ( 1 lembar ) Fotocopy Akte Perusahaan bila berbentuk badan hukum yang telah terdaftar di Depkeh dan HAM RI Akte Perjanjian kerjasama Antara APA dan PSA / SK Pengangkatan bagi Perusahaan BUMN (Salinan / Fotocopy yang sudah dilegalisir Fotocopy IMB yang telah dilegalisir (kecuali bagi sarana yang berada di Perkantoran, Pertokoan, Mall, Pasar ) dan perjanjian sewa menyewa / kontrak Fotocopy Undang-undang Gangguan(UUG) dari Dinas Trantib Propinsi DKI Jakarta yang telah dilegalisir (kecuali bagi sarana yang berada diperkantoran, Pertokoan, Mall, Pasar)

3

4 5

6

7


Tidak

Keterangan

40

Lampiran 3. Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek (lanjutan) No. Dokumen No. Revisi 8

9

10

11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

(

F-SD-002 00

Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek tidak bekerja pada perusahaan Farmasi lain diatas Materai Rp 6000,-. Surat pernyataan pemohon yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku diatas materai Rp.6.000,Surat Pernyataan Pemilik Sarana Apotek tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang Farmasi / obat dan tidak ikut campur dalam hal pengelolaan obat di atas Materai Rp 6000,Peta lokasi dan denah ruangan serta fungsi dan ukurannya Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek tidak melakukan penjualan Narkotika, Obat Keras Tertentu tanpa resep di atas Materai Rp 6000,Struktur Organisasi dan Tata Kerja / Tata Laksana Rencana jadwal buka Apotek Kelengkapan Asisten Apoteker / D3 Farmasi  Fc Surat Izin Kerja / Surat Izin Asisten Apoteker  Fotocopy KTP  Surat Pernyataan bersedia bekerja diatas Materai Rp. 6000,Daftar peralatan peracikan obat Daftar Buku Pustaka Perlengkapan Administrasi  Etiket,  Kartu Stock,  Copy resep  Blanko SP  Formulir Laporan Narkotika  Kwitansi Sertifikat Kompetensi Apoteker Rekomendasi ISFI Jakarta Selatan Jakarta , ……………………. Yang Menyerahkan, Petugas Yang Menerima,

)

(


)

41

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek No. Dokumen : F-SD-003 No. Revisi : 00

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jl. Radio I No. 8 Kebayoran Baru Telp. 7395287, 7395344, Fax 7251373 JAKARTA KODE POS: 12130

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA APOTEK SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pada hari ..................... tanggal ................ bulan ........................ tahun ................. kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Adminitrasi Jakarta Selatan No. ................................. telah melakukan pemeriksaaan setempat terhadap: DATA APOTEK Nama Apotek : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... Kel. ............................................................................. Kec. ............................................................................ Telp. ........................................................................... Kotamadya/Provinsi : Jakarta Selatan/DKI Jakarta Nama APA : ....................................................................... Nama PSA : ....................................................................... Pemeriksaan ini dilakukan adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan Apotek dengan hasil sebagai berikut: DATA ADMINISTRASI Fc Akte Perusahaan : sesuai asli / tidak Fc KTP Apoteker Pengelola Apotek (APA) : sesuai asli / tidak Fc NPWP dari APA : sesuai asli / tidak Fc Surat Izin Kerja/Surat Penugasan APA : sesuai asli / tidak Fc KTP Pemilik Sarana Apotek (PSA) : sesuai asli / tidak Fc NPWP dari PSA : sesuai asli / tidak Fc UUG dari Dinas Tramtib Provinsi DKI Jakarta : sesuai asli / tidak Fc IMB/Surat Sewa : sesuai asli / tidak Fc Surat Keterangan Domisili : sesuai asli / tidak Peta lokasi : sesuai / tidak Denah ruangan beserta fungsi dan ukurannya : sesuai / tidak


42

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek (lanjutan) No. Dokumen : F-SD-003 No. Revisi : 00 HASIL PEMERIKSAAN Rincian

Persyaratan

Kenyataan

I. BANGUNAN 1. Sarana Apotek

Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi 2. Bangunan apotek sekurang-kurangnya memiliki ruangan khusus untuk:

a) Ruang peracikan b) Penyerahan resep c) Ruang administrasi d) Kamar kerja Apoteker e) WC f) Ruang tunggu 3. Kelengkapan bangunan calon Apotek: a) Sumber air Harus memenuhi persyaratan kesehatan b) Perorangan Harus cukup terang, sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotek c) Alat pemadam Harus berfungsi dengan baik kebakaran sekurang-kurangnya dua buah

Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak

d) Ventilasi

jendela ……buah AC Ada/Tidak

e) Sanitasi

4. Papan nama

Yang baik serta memenuhi persyaratan hygiene lainnya Harus baik serta memenuhi persyaratan hygiene lainnya: Saluran pembuangan limbah: Tempat pembuangan sampah: Berukuran minimal: panjang: 60 cm lebar: 40 cm dengan tulisan - hitam diatas dasar putih - tinggi huruf minimal: 5 cm - tebal: 5 cm

Ada/Tidak Ada/Tidak Sumur/PAM/sum ur pompa, dll PLN/generator Petromak, dll …… buah dengan ukuran ………lb

Ada/Tidak ……… buah Berukuran: Panjang: ….. cm Lebar: …… cm Dengan tulisan: ………………

II. PERLENGKAPAN 1. Alat pembuatan, pengolahan, dan peracikan


Penilaian TMS MS

43

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek (lanjutan) No. Dokumen : F-SD-003 No. Revisi : 00

a. Timbangan miligram minimal 1 set dengan anak timbangan Tgl tera: yang sudah ditera b. Timbangan gram dengan minimal 1 set anak timbangan yang Tgl tera sudah ditera c. Perlengkapan lain Sesuai kebutuhan 2. Perlengkapan dan alat perbekalan farmasi: a. Lemari & rak obat Sesuai kebutuhan b. Lemari pendingin minimal 1 buah c. Lemari narkotik minimal 1 buah d. Lemari psikotropik minimal 1 buah 3. Wadah pengemas a. Etiket Sesuai kebutuhan b. Wadah pengemas Sesuai kebutuhan 4. Alat administrasi a. Blangko pesanan obat Sesuai kebutuhan b. Blangko kartu stock obat Sesuai kebutuhan c. Blangko salinan resep Sesuai kebutuhan d. Blangko kwitansi Sesuai kebutuhan e. Blangko nota penjualan Sesuai kebutuhan

Ada/Tidak

f. Buku pencatatan narkotika g. Form laporan narkotika 5. Buku Wajib

Sesuai kebutuhan

Ada/Tidak

Sesuai kebutuhan - Farmakope Indonesia - Kumpulan Peraturan PerUU yang berhubungan dengan Apotek -

Ada/Tidak - Ada/Tidak - Ada/Tidak

III. TENAGA KESEHATAN 1. Apoteker Pendamping 2. Asisten Apoteker

Ada/Tidak

……….. buah Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak

…………… orang …………… orang


44

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek (lanjutan) No. Dokumen : F-SD-003 No. Revisi : 00

Kesimpulan:

Demikianlah Berita Acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta,

Pimpinan/Apoteker Pengelola Apotek

(

/

/2012

Yang membuat berita acara, 1. Nama NIP

: :

2. Nama NIP

: :

3. Nama NIP

: :

)


45

Lampiran 5. Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat

Nomor : Lamp : Hal : Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat Kesehatan

No. Dokumen No. Revisi Jakarta ,

F-SD-028 00

Kepada Yth, Kepala Suku Dinas Kota Administarsi Jakarta Selatan di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk izin,Pedagang Eceran Obatdengan data-data sebagai berikut :

mendapatkan

Nama Pemilik

:

...................................................................................

Alamat / Telepon

:

................................................................................... ...................................................................................

Nama Toko Obat

:

...................................................................................

Alamat Toko Obat

:

................................................................................... ...................................................................................

Nama AA P. Jawab

:

....................................................................................

Nomor S.I.K/ SIAA

:

...................................................................................

Alamat / telepon

:

................................................................................... ...................................................................................

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan surat-surat sebagai berikut : 1. Foto Copy KTP Pemohon (Jabodetabek) / Pemilik Toko Obat 2. Akte pendirian perusahaan bila berbentuk badan hukum yang disahkan terdaftar pada Menkeh HAM. 3. Gambar Denah Lokasi Tempat Usaha dan Denah ruangan [ Toko ] 4. Foto Copy Ijazah yang dilegalir &SIAA yang masih berlaku. 5. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja sebagai A .A Penanggung Jawab teknis pada Toko Obat diatas materai Rp 6.000,6. Fotocopy Tanda Bukti Pemilikan Tempat / status bangunan tempat usaha milik sendiri lampirkan sertifikat dan bila sewa minimal 2 (dua) tahun dengan melampirkan surat sewa dan fotocopy KTP pemilik


46

Lampiran 5. Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat (lanjutan) No. Dokumen No. Revisi

F-SD-028 00

7. Foto Copy SIUP [TDUP] ( Bila Bentuk Badan Hukum ) 8. Fotocopy NPWP Pemilik 9. Surat Pernyataan Tidak Akan Menjual Obat Daftar G dan Tidak Melayani Resep Dokter. 10. Pasphoto berwarna Pemohon dan AA Penanggung jawab (@ 2 Lembar), uk 4 x 6 Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dengan harapan dapat dikabulkan

Hormat kami, AA Penanggung Jawab

Materai 6.000

Cap / Stempel.

(............................................)


47

Lampiran 6. Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional No. Dokumen No. Revisi Nomor : Lamp : Hal : Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional

F-SD-036 00

Jakarta, Kepada Yth. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan di J a k a r t a

Dengan Hormat, Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional dengan data – data sebagai berikut : 1. Pemohon. a. Nama Pemohon : b. Alamat dan Nomor Telp : c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 2. Perusahaan a. Nama Industri Kecil Obat Tradisional : b. Alamat dan Nomor Telp : c. Nomor Akte pendirian perusahaan : (yang telah disahkan oleh Depkeh atau Akte Koperasi yang telah disahkan oleh Dep.Koperasi) d. Luas Tanah tersedia : m2 e. Lahan tersebut diperuntukkan Industri: Ya/ Tidak/ Belum ditetapkan 3. Penanggung Jawab Teknis a. Nama b. No SIK/ SP

: :

4. Rencana Produksi No

Bentuk Sediaan

Kapasitas Produksi Pertahun


48

Lampiran 6. Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (lanjutan) No. Dokumen F-SD-036 No. Revisi 00 5

Total asset diluar harga bangunan dan tanah Rp .......................................... (terbilang : .................................................................................................... )

Bersama permohonan ini disertai lampiran-lampiran diperlukan : 1. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi 2. Fotocopy KTP pemilik 3. Fotocopy KTP dari Apoteker dan Penanggungjawab Teknis (Jabodetabek) 4. Fotocopy Ijasah Apoteker 5. Foto copy SIK/ SP Apoteker (bila telah ada ) 6. Rekomendasi ISFI Jakarta Selatan 7. Foto copy surat lolos butuh bagi Apoteker dari luar provinsi DKI Jakarta. 8. Fotocopy surat Ijin Industri Kecil Obat tradisional dari Sudin Perindag 9. Surat pernyataan tidak bekerja pada perusahaan farmasi lain diatas materei Rp.6000. 10. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker dengan Pihak Perusahaan diatas materai Rp.6.000,11. Foto copy NPWP. Perusahaan 12. UUG yang telah dilegalisir untuk industri kecil obat tradisional 13. Fotocopy IMB yang telah dilegalisir dan bila sewa lampirkan surat sewa menyewa minimal 3 ( tiga ) tahun. 14. Surat pernyataan pengolahan limbah diatas materei Rp.6000. Demikianlah keterangan tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya, atas Perhatiannya dan persetujuan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami

cap/ Stempel perusahan Materai 6000 ( __________________ ) Direktur


49

Lampiran 7. Formulir Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional No. Dokumen No. Revisi Nomor : Lamp : Hal : Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional

F-SD-033 00

Jakarta, Kepada Yth. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan di J a k a r t a

Dengan Hormat, Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin UsahaIndustri Kecil Obat Tradisional dengan data–data sebagai berikut: I. UMUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama Pemohon Jabatan Alamat dan Nomor Telp Nama Badan Hukum ( bagi yang berstatus Badan Hukum ) Nama Industri Kecil Obat Tradisional Alamat perusahaan dan Nomor Telp Nama Penanggung Jawab Teknis No SIK / SP

II. INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL YANG DIMOHON : 1. Lokasi dan luas tanah a. Lokasi Industri : ( ) Lahan Peruntukan Industri : ( ) Estate Industri : ( ) Daerah Perumahan : ( ) Daerah lainnya b. Alamat Industri Kecil Obat Tradisional : c. Luas tanah : 2. a. Bentuk Obat tradisional : ( ) Parem ( ) Rajangan ( ) Kapsul ( ) Tapel ( ) Pil ( ) Cairan Obat Dalam ( ) Salep ( ) Pastilles ( ) Cairan Obat Dalam ( ) Pilis ( ) Serbuk b. Mesin dan peralatan/ perlengkapan : (dalam lampiran tersendiri)


50

Lampiran 7. Formulir Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (lanjutan) No. Dokumen F-SD-033 No. Revisi 00 3. Jadwal waktu penyelesaian bangunan penanganan peralatan : a. Bangunan Industri selesai pada bulan …….... Tahun ………...... b. Mulai Produksi bulan ………………….. ....... Tahun …...……... III. TENAGA KERJA Penggunaan tenaga kerja Indonesia Tenaga Apoteker Tenaga Asisten Apoteker Tenaga Produksi lainnya Tenaga Pemasaran / Administrasi

: : : : :

IV. NILAI INVESTASI Nilai Investasi : Rp...................... (Terbilang : ......................................................................................) V. PEMASARAN 1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri 3. Merek Dagang ( Jika ada ) VI. Sumber daya Energi Yang dipakai

: : : :

Bersama permohonan ini disertai lampiran-lampiran diperlukan : 1. Fotocopy persetujuan prinsip 2. Peta lokasi 3. Denah ruangan serta ukurannya 4. Tata Cara Pengolahan serta Pengemasan 5. Daftar Alat Laboratorium 6. Daftar Buku Peraturan Per-UU dibidang Farmasi dan lain-lain. 7. Daftar Mesin dan peralatan /perlengkapan. Demikianlah keterangan tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya dan persetujuan Bapak kami sampaikan terima kasih. Hormat Kami, Materai 6000 (

________________ Direktur


)

51

Lampiran 8. Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan Jakarta, No. Dokumen F-SD-025 No : No. Revisi 00 Lamp : Hal : Permohonan Persetujuan Pendirian Kepada Cab/Sub Penyalur Alat Kesehatan Yth. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan di J a k a r t a . Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pendirian Cab/Sub Penyalur Alat Kesehatan dengan data-data sbb : 1. PEMOHON Nama Direktur UPAK Pusat Alamat dan no. telp No Izin Usaha PAK Pusat

: : :

2. CABANG / SUB PAK Nama Cab / Sub PAK Alamat Kantor & No. telp. Alamat Gudang dan No. telp Nama Pimpinan Cab/Sub PAK Nama Penanggung Jawab teknis

: : : : :

Bersama permohonan ini kami lampirkan persyaratan sbb : 1. Surat Penunjukkan dari UPAK sebagai Sub/Cab PAK diatas Materai Rp 6000,-. 2. Fotocopy Izin UPAK Pusat . 3. Fotocopy Akte Notaris Badan hukum dan fotocopy pengesahan dari Dep Kehakiman dan HAM bila berbentuk badan hukum Cabang/Sub PAK 4. Denah bangunan kantor /ruangan beserta ukuran dan fungsi 5. Peta Lokasi.. 6. Fotocopy SIUP Cabang/Sub PAK atau Surat Pernyataan akan melengkapi SIUP diatas materai Rp 6000,7. Fotocopy NPWP Perusahaan Cabang/Sub PAK. 8. Fotocopy Undang-undang Gangguan Cabang/Sub PAK yang telah dilegalisir ( kecuali sarana yang berada didalam Pertokoan , Perkantoran , Mall, Pasar ).


52

Lampiran 8. Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan (lanjutan) No. Dokumen No. Revisi

F-SD-025 00

9. Fotocopy IMB yang telah dilegalisir ( Kecuali Bagi sarana yang berada di Perkantoran,Pertokoan ,Mall dan Pasar ) dan perjanjian sewa menyewa 10. Fotocopy KTP Pemohon/ Pimpinan Cabang/Sub PAK. 11. Surat Pernyataan bersedia bekerja sebagai penanggung jawab teknis di atas Materai Rp 6000,12. Fotocopy Ijazah dari Penanggung Jawab teknis 13. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis (Jabodetabek). Demikian permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan bapak kami sampaikan terima kasih.

Perusahaan Yang ditunjuk

Direktur Sub/ Cabang PAK

Pemohon, Cap Perusahaan Materai 6000 _____________________ Direktur UPAK Pusat


53

Lampiran 9. Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan

Nomor : Lampiran : Hal : Permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

No. Dokumen No. Revisi Jakarta

F-SD-038 00

Kepada Yth.Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nama Pemilik

: ……………………………………………….

Nama Perusahaan

: ……………………………………………….

Alamat / telepon

: ……………………………………………….

Nama Penanggung Jawab

: ……………………………………………….

Alamat / telepon

: ……………………………………………….

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan surat-surat sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Data Perusahaan Pangan Industri Rumah Tangga Data Produk makanan/minuman Peta Lokasi Tempat Usaha Denah Ruangan beserta ukuran Rancangan etiket / label Foto Copy KTP Penanggung jawab / Pemilik (Jabodetabek) Pasfoto berwarna Pemohon/ Penanggung Jawab 3 x 4 (2lembar) Surat TandaPendaftaran Industri Kecil bagi perusahaan yang memiliki Modal Peralatan lebih dari Rp.5.000.000/ Surat keterangan bila modal peralatan kurang dari Rp.5.000.000 9. Surat Keterangan penunjukan , bila repacking 10. Copy Tanda Bukti Pemilik Tempat / status bangunan tempat usaha milik sendiri (lampirkan sertifikat) dan bila sewa minimal 2 (dua) tahun dengan melampirkan surat sewa dan fotocopy KTP pemilik 11. Sertifikat Keamanan Pangan (Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan) Demikianlah permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dengan harapan dapat dikabulkan. Hormat kami Cap Perusahaan Materai 6000


39


Lampiran 10. Contoh Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Kecamatan Tebet Periode September 2011 LAPORAN PEMAKAIAN DAN LEMBAR PERMINTAAN OBAT KODE PUSKESMAS PUSKESMAS KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI PROPINSI BULAN

: : : : : :

TEBET TEBET JAK-SEL DKI JAKARTA Sep-11

KODE

NAMA OBAT

SATUAN

STOK AWAL

PENERIMAAN

PERSEDIAAN

PEMAKAIAN

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

20

-

20

0101

AIR RAKSA DENTAL USE

BTL

0103

ALAT SUNTIK SEKALI PAKAI 2,5 ML

SET

20

0104

ALAT SUNTIK SEKALI PAKAI 5 ML

SET

0105

ALBENDAZOL TABLET 400 MG

TAB

-

-

-

-

0106

ALOPURINOL TABLET 100 MG

TAB

42.282

42.282

2.763

39.519

0108

AMINOFILIN INJEKSI 24 MG/ML -10 ML

AMP

2.707

2.707

7

2.700

0107

AMINOFILIN TABLET 200 MG

TAB

114.975

114.975

2.450

112.525

0109

AMITRIPTILIN HCL TABLET SALUT

TAB

5.156

5.156

1.000

4.156

0111

AMOKSILIN KAPSUL 250 MG

KAP

3.986

3.986

628

3.358

0110

AMOKSILIN SIRUP KERING 125 MG/

BTL

11.187

11.187

903

10.284

0112

AMPISILIN KAPLET 500 MG

KAPL

29.344

29.344

-

29.344

0113

AMPISILIN SIRUP KERING 125 MG/5 ML

BTL

287

287

-

287

650 38

38

10

28

54


Lampiran 10. Contoh Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Kecamatan Tebet Periode September 2011 (lanjutan) 0119

ANTIFUNGI DOEN KOMBINASI

POT

120

120

9

111

0118

ANTIHEMOROID DOEN KOMBINASI

SUP

894

894

240

654

0120

ANTIMIGRAIN DOEN KOMBINASI

TAB

12.500

12.500

-

12.500

0121

ANTIPARKINSON DOEN TAB.KOMB.

TAB

-

-

-

-

0122

AQUA PROINJEKSI STERIL,BEBAS-PIROGEN

AMP

457

457

-

457

0123

AQUADEST STERIL

BTL

280

280

36

244

0124

ASAM ASKORBAT (VIT.C) TAB.250 MG

TAB

27.682

27.682

10.490

17.192

0125

ASAM ASKORBAT (VIT.C)TAB.50 MG

TAB

190.410

190.410

12.634

177.776

0126

ASAM KLORIDA 0,1 N

BTL

-

-

-

-

0127

ASAM SULFOSALISILAT 20%

BTL

-

-

-

-

0128

ASETOSAL TABLET 100 MG

TAB

-

-

-

-

0129

ASETOSAL TABLET 500 MG

TAB

-

-

-

-

0130

ATROPIN SULFAT INJEKSI 0,25 MG.

AMP

-

-

-

-

0131

ATROPIN SULFAT TABLET 0,5 MG

TAB

-

-

-

-

0132

ATROPIN SULFAT TETES MATA 0,5%

BTL

-

-

-

-

0201

BENZATIN BENZIL PENISILIN INJEKSI

VIAL

-

-

-

-

0202

BENZATIN BENZIL PENISILIN INJEKSI

VIAL

-

-

-

-

0203

BESI SYRUP

BTL

-

-

-

-

0204

BETAMETASON KRIM 0,1 %

TUBE

2.977

2.977

525

2.452

0205

CATGUT/BENANG BEDAH NO.2/0 -

SAK

-

-

-

-

0401

DAPSON TABLET 100 MG

TAB

-

-

-

-

0402

DEKSAMETASON INJ.5 MG/ML-1 ML

AMP

1.560

1.560

1

1.559

0403

DEKSAMETASON TABLET 0,5 MG

TAB

192.057

192.057

5.201

186.856

0404

DEKSTRAN 70-LARUTAN 6% STERIL

BTL

-

-

-

-

0405

DEKSTROMETORFAN HBR SIRUP

BTL

345

345

237

108

0406

DEKSTROMETORFAN HBR TABLET

TAB

148.888

148.888

3.037

145.851

55



TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 12 MARET – 5 APRIL 2012

ANALISIS KESESUAIAN HASIL REKAPITULASI LAPORAN BULANAN DATA KESAKITAN (LB 1) DAN LAPORAN PEMAKAIAN DAN LEMBAR PERMINTAAN OBAT (LPLPO) PUSKESMAS SE-KECAMATAN TEBET DAN MAMPANG PRAPATAN PERIODE JUNI 2011 – FEBRUARI 2012

SRI WULANDAH FITRIANI, S. Farm. (1106047386)

ANGKATAN LXXIV



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................ DAFTAR GAMBAR .................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................... 1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1.2 Tujuan .....................................................................................

i ii iii iv 1 1 2

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 2.1 Pusat Kesehatan Masyarakat..................................................... 2.2 Suku Dinas Kesehatan .............................................................. 2.3 Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) .................................. 2.4 Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO).....

3 3 7 9 10

BAB 3 METODE PENELITIAN............................................................... 3.1 Waktu dan Tempat ................................................................... 3.2 Cara Kerja ................................................................................

12 12 12

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 4.1 Puskesmas di Wilayah Kecamatan Tebet .................................. 4.2 Puskesmas di Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan .............

14 14 18

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 5.1 Kesimpulan .............................................................................. 5.2 Saran ........................................................................................

22 22 23

DAFTAR REFERENSI .............................................................................. LAMPIRAN ................................................................................................

24 26

ii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambar 4.2

Gambar 4.3

Gambar 4.4

Distribusi 10 Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas seKecamatan Tebet Periode Juni 2011–Februari 2012 .................... Distribusi 10 Jenis Obat yang Paling Banyak Dipakai di Puskesmas se-Kecamatan Tebet Periode Juni 2011–Februari 2012 ............................................................................................ Distribusi 10 Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas seKecamatan Mampang Prapatan Periode Juni 2011–Februari 2012 ............................................................................................ Distribusi 10 Jenis Obat yang Paling Banyak Dipakai di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan Periode Juni 2011–Februari 2012 ....................................................................

iii

16

18

20

21



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran 2.

Lampiran 3.

Lampiran 4.

Lampiran 5.

Puskesmas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Puskesmas Kelurahan yang berada dalam ruang lingkupnya ........ Sepuluh Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Berdasarkan Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB1) pada Periode Juni 2011–Februari 2012 ............. Sepuluh Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Berdasarkan Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB1) pada Periode Juni 2011– Februari 2012 .............................................................................. Sepuluh Jenis Obat dengan Jumlah Pemakaian Terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Tebet Jakarta Selatan pada Periode Juni 2011–Februari 2012 (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Data LPLPO)… ................................................................................... Sepuluh Jenis Obat dengan Jumlah Pemakaian Terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan pada Periode Juni 2011–Februari 2012 (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Data LPLPO)… ......................................................

iv

27

28

29

30

31



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kesehatan adalah keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pentingnya kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi salah satu cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berupaya melakukan pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (Departemen Kesehatan RI, 2009). Oleh karena itu diperlukan dukungan sumber daya kesehatan secara maksimal, salah satunya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai sarana kesehatan. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Sebagai unit pelaksana kesehatan tingkat pertama (primary health care), pelayanan puskesmas sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Pentingnya puskesmas bagi masyarakat hendaknya didukung oleh pelayanan yang optimal, termasuk pelayanan kefarmasian di dalamnya. Untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang dibuat, maka dilakukan pengawasan oleh pemerintah (Departemen Kesehatan RI, 2006b). Pengawasan terhadap puskesmas yang berada di Jakarta Selatan dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemantauan kasus penyakit yang terjadi di puskesmas setiap bulannya dilakukan melalui Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) yang menjadi tanggung jawab Seksi Kesehatan Masyarakat (Kesmas). Sedangkan pengawasan terhadap persediaan obat di puskesmas setiap bulan dilakukan melalui Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang menjadi tanggung jawab Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin). Keduanya bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi penggunaan obat di puskesmas (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009). 1



2

Tingginya beban kerja dan keterbatasan ilmu yang dimiliki tenaga teknis kefarmasian seringkali menjadi alasan pemberian obat yang tidak tepat di puskesmas. Hal ini tentunya sangat merugikan pasien, baik dari segi biaya maupun waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Apoteker sebagai bagian dari tenaga kefarmasian harus mampu menganalisa kesesuaian penyakit yang diderita dengan obat yang diberikan kepada pasien. Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan analisis kesesuaian hasil rekapitulasi LB1 dengan LPLPO Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan pada periode Juni 2011–Februari 2012 sebagai langkah pengawasan apabila terjadi kesalahan pengobatan (medication error).

1.2 Tujuan a. Mengetahui sepuluh kasus penyakit terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan berdasarkan hasil rekapitulasi data LB 1 masingmasing kecamatan pada periode Juni 2011-Februari 2012. b. Mengetahui sepuluh jenis obat dengan jumlah pemakaian terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan berdasarkan hasil rekapitulasi data LPLPO masing-masing kecamatan pada periode Juni 2011Februari 2012. c. Mengetahui hasil analisis kesesuaian rekapitulasi data LB1 dengan LPLPO Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan pada periode Juni 2011- Februari 2012.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pusat Kesehatan Masyarakat Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional, standar wilayah kerja suatu puskesmas adalah satu kecamatan dengan target penduduk 30.000 jiwa. Apabila pada satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas dengan memperhatikan konsep wilayah seperti kelurahan atau Rukun Warga (RW) (Departemen Kesehatan RI, 2006b). Puskesmas termasuk fasilitas pelayanan kesehatan strata pertama seperti halnya praktek dokter, poliklinik, dan balai kesehatan masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat (Menteri Kesehatan RI, 2004). Visi pelayanan puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat dengan empat indikator utama, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan derajat kesehatan penduduk kecamatan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian di puskesmas, pemerintah membuat pedoman standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Selain itu, pemerintah juga menyusun Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan pedoman pengobatan dasar di puskesmas untuk mencapai keberhasilan terapi (Departemen Kesehatan RI, 2006b). Salah satu fungsi puskesmas adalah sebagai pusat pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Program upaya pengobatan sebagai salah satu dari 18 kegiatan pokok puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga tingkat ketersediaan obat pada semua unit pelayanan yang ada di wilayahnya. Penilaian dan pengevaluasian penggunaan obat di puskesmas dilakukan melalui suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan pedoman pencatatan dan pelaporan yang digunakan sebagai standar bagi puskesmas untuk mencatat dan melaporkan penggunaan obat-obatan. Pelaporan dan pencatatan dilakukan oleh 3



4

setiap puskesmas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Puskemas kelurahan mengirimkan laporan penggunaan obat ke puskesmas kecamatan. Kemudian puskesmas kecamatan merekapitulasi semua laporan puskesmas kelurahan yang berada dibawahnya untuk selanjutnya dilaporkan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi masing-masing.

2.1.1 Upaya Kesehatan Puskesmas (Kepmenkes No. 128 tahun 2004) Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Upaya kesehatan wajib menjadi komitmen nasional untuk dijalankan pada pelayanan kesehatan di puskesmas. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah: a. Upaya kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. b. Upaya promosi kesehatan. c. Upaya kesehatan lingkungan. d. Upaya perbaikan gizi. e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. f. Upaya pengobatan dasar. Selain upaya kesehatan yang wajib, puskesmas juga dapat menjalankan upaya

pengembangannya.

Upaya

kesehatan

pengembangan

ditetapkan

berdasarkan permasalahan kesehatan masyarakat di sekitar puskesmas serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Berikut adalah upaya kesehatan pengembangan yang telah tersedia: a. Upaya kesehatan sekolah. b. Upaya kesehatan olahraga. c. Upaya perawatan kesehatan masyarakat. d. Upaya kesehatan kerja. e. Upaya kesehatan gigi dan mulut. f. Upaya kesehatan jiwa. g. Upaya kesehatan mata. Universitas Indonesia


5

h. Upaya kesehatan usia lanjut. i. Upaya pembinaan pengobatan tradisional. Pada pelaksanaannya, upaya kesehatan yang dilakukan puskesmas terbagi menjadi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan yang saling terkait. Adanya kesatuan konsep promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam setiap upaya kesehatan perorangan diharapkan mampu mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat (Departemen Kesehatan RI, 2006b). Untuk itu, puskesmas

memberikan

pelayanan

pengobatan

tingkat

pertama

kepada

masyarakat yang terbagi sebagai berikut: a. Poli gigi melayani pengobatan terkait penyakit gigi dan gusi. b. Poli umum melayani pengobatan penyakit selain penyakit gigi dan gusi untuk pasien berusia 5-55 tahun. c. Poli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) melayani pemeriksaan kehamilan, penggunaan KB ataupun melayani pengobatan bagi ibu hamil. d. Poli MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sehat) melayani pengobatan bagi anak berusia di bawah 5 tahun. e. Poli lansia (lanjut usia) melayani pengobatan pasien berusia > 55 tahun. f. Pengendalian Penyakit Menular (P2M) melayani pemberian obat bagi pasienpasien yang tercatat sebagai penderita penyakit TBC dan kusta. Umumnya poli umum memiliki jumlah pasien terbanyak bila dibandingkan dengan poli lainnya. Pembagian tersebut tidak selalu sama di setiap puskesmas.

2.1.2 Puskesmas di Kota Administrasi Jakarta Selatan Wilayah Jakarta Selatan terdiri dari 10 puskesmas kecamatan, yaitu Kecamatan Tebet, Setia Budi, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Jagakarsa, Pancoran, dan Pesanggrahan dengan 68 puskesmas kelurahan di bawahnya (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Setiap puskesmas kelurahan bertanggung jawab kepada puskesmas kecamatan yang membawahinya. Daftar lengkap puskesmas di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada Lampiran 1. Selanjutnya puskesmas kecamatan bertanggung jawab langsung kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.



6

Umumnya puskesmas kecamatan memiliki jumlah pasien yang lebih banyak dibandingkan puskesmas kelurahan. Puskesmas kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki beban kerja yang berbeda-beda. Faktorfaktor yang dapat mempengaruhinya adalah: a. Perbedaan ruang lingkup wilayah kerja serta jumlah penduduk tiap wilayah kecamatan. b. Perbedaan ketersediaan sarana, prasarana, dan tenaga kerja di tiap puskesmas. c. Adanya pasien-pasien luar wilayah kerja puskesmas yang sering datang berobat ke puskesmas. Pengadaan obat yang dilakukan merujuk kepada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), daftar obat dan perbekalan kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD), dan permintaan puskesmas. Untuk pengadaan obat di luar DOEN dilakukan berdasarkan pertimbangan permintaan puskesmas. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pengadaan obat adalah dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan Askes (Asuransi Kesehatan). Pengadaan utama obat untuk puskesmas di Jakarta Selatan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing puskesmas dikoordinasi oleh puskesmas tingkat kecamatan. Jika jumlah persediaan obat tidak mencukupi, puskesmas kecamatan akan berkoordinasi dengan puskesmas kelurahan di bawahnya atau puskesmas kecamatan lain untuk mengisi kekosongan barang.

Apabila

memungkinkan, puskesmas dapat melakukan permintaan obat ke Gudang Obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pendistribusian obat ke puskesmas kelurahan dilakukan berdasarkan jumlah permintaan obat yang tertera dalam Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang dibuat oleh masing-masing penanggung jawab apotek di puskesmas kelurahan.

2.2 Suku Dinas Kesehatan Pemerintah

bertanggung

jawab

merencanakan,

mengatur,

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36, 2009). Adanya otonomi daerah mengharuskan pelimpahan Universitas Indonesia


7

sebagian tugas dan wewenang tersebut kepada pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan SK Gubernur No. 58 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang mengawali berdirinya Suku Dinas Kesehatan di tingkat Kota Administrasi. Hal tersebut juga didasarkan pada Perda No. 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan sistem otonomi daerah. Suku Dinas Kesehatan merupakan unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala Suku Dinas Kesehatan yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Secara operasional, Suku Dinas Kesehatan

berkedudukan di bawah walikota dan

bertanggung jawab kepada walikota (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150, 2009). Suku Dinas Kesehatan yang pembentukannya mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 merupakan gabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan peran dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai regulator, sedangkan Suku Dinas Kesehatan berperan sebagai auditor. Suku Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009): a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) Suku Dinas Kesehatan. b. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Suku Dinas Kesehatan. c. Pelaksanaan koordinasi administrasi kesehatan pada lingkup wilayah kota administrasi. d. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi kesehatan pada lingkup kota administrasi. e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan pada lingkup kota administrasi. Universitas Indonesia


8

f. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup kota administrasi. g. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan. h. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kesehatan. i. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Suku Dinas Kesehatan. j. Pembinaan dan pengendalian penyelengaraan kesehatan lingkungan. k. Pembinaan dan pengendalian penyelengaraan kesehatan masyarakat. l. Pembinaan

dan

pengendalian

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

perorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian. m. Pembinaan dan pengendalian penanggulan kegawatdaruratan, bencana dan kejadian luar biasa. n. Pembinaan dan pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit menular/ tidak menular. o. Pembinaan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian. p. Penyelengaraan surveilans kesehatan. q. Pemungutan, penatusahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan kesehatan. r. Rekomendasi perizinan bidang kesehatan. s. Pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan. t. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan. u. Pembinaan dan pengembangan sistem manajemen mutu kesehatan. v. Pembinaan dan pengendalian pencapaian standarisasi sarana prasarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. w. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada masyarakat. x. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, dan barang. y. Pelaporan dan pertanggungjawaban, penyiapan bahan laporan dinas kesehatan dan kota administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan.



9

z. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berada di Jl. Radio I No.8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dipimpin oleh dr. H. Kurnianto Amien, MM. selaku Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi lima seksi, yaitu Tata Usaha (TU), Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Pelayanan Kesehatan (Yankes), Sumber Daya Kesehatan (SDK), dan Pengendalian Masalah Kesehatan (Pemkes). Pemantauan kasus penyakit yang terjadi di puskesmas setiap bulannya dilakukan melalui Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) yang menjadi tanggung jawab Seksi Kesehatan Masyarakat (Kesmas). Sedangkan pengawasan terhadap persediaan obat di puskesmas setiap bulan dilakukan melalui Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang menjadi tanggung jawab Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) bagian Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin).

2.3 Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) adalah laporan yang berisi data jumlah kasus penyakit yang dilaporkan terjadi dalam wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan dalam setiap periode satu bulanan. Kasus penyakit dibedakan menurut kategori penyakit dan kategori umur pasien. Laporan berisi keterangan periode laporan, data kode penyakit, nama penyakit, kategori penyakit, dan jumlah kasus yang terjadi per kategori umur pasien. Setiap hari petugas menyalin catatan medis pasien yang berobat di puskesmas ke dalam catatan jumlah penyakit yang terjadi untuk membuat laporan penyakit. Catatan tersebut disalin ke dalam LB 1 dan dibuat laporan dalam format Microsoft Excel setiap bulannya. LB 1 puskesmas kelurahan dilaporkan ke puskesmas kecamatan

dan dikirimkan ke Suku Dinas Kesehatan Kota

Administrasi setempat. LB 1 dari masing-masing kota administrasi dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta setiap bulannya untuk dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan RI per enam bulan.



10

2.4 Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010) LPLPO adalah formulir terpadu yang digunakan dalam sistem informasi obat di tingkat kabupaten/kota, puskesmas, dan puskesmas pembantu. LPLPO digunakan sebagai laporan pemakaian obat bulanan oleh penanggung jawab obat puskesmas sekaligus sebagai lembar permintaan obat untuk bulan berikutnya. LPLPO dibuat rangkap tiga untuk kepentingan berikut: a. Asli untuk unit pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Dati Kabupaten/ Kota. b. Tindasan 1 dikirim untuk instansi penerima (rumah sakit/ puskesmas). c. Tindasan 2 untuk arsip Dinas Kesehatan Dati Kabupaten/ Kota. LPLPO berisikan: a. Nomor dan tanggal pelaporan dan atau permintaan. b. Nama puskesmas yang bersangkutan. c. Nama kecamatan dari wilayah kerja puskesmas. d. Nama kabupaten/ kota dari wilayah kecamatan yang bersangkutan. e. Tanggal pembuatan dokumen. f. Bulan bersangkutan untuk satuan kerja puskesmas. g. Jika hanya melaporkan data pemakaian dan sisa stok obat maka diisi dengan nama bulan bersangkutan. h. Jika dengan mengajukan permintaan obat (termasuk pelaporan data obat) diisi dengan periode distribusi bersangkutan. Untuk membuat LPLPO, setiap hari petugas farmasi menyalin catatan resep yang dilayani ke dalam catatan pemakaian obat. Setiap akhir bulan petugas menghitung dan mencocokkan laporan tersebut dengan stok yang ada. Catatan tersebut disalin ke dalam LPLPO dalam format Microsoft Excel setiap bulannya. Puskesmas kecamatan mengumpulkan LPLPO puskesmas kelurahan dan mengirimkannya ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi. LPLPO dari masing-masing Suku Dinas Kesehatan dikirim kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta setiap tiga bulan untuk dilaporkan ke Kementerian Kesehatan RI per enam bulan.



11

Informasi yang dapat diperoleh dari LPLPO adalah jenis dan jumlah sisa stok atau stok awal obat, jenis dan jumlah persediaan obat, perbandingan antara jumlah persediaan dengan jumlah pemakaian obat perbulan, perbandingan antara pemakaian obat dengan resep, dan perbandingan antara jumlah persediaan dengan jumlah pemakaian obat perbulan. Data dan informasi yang diperoleh dari LPLPO ini sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebutuhan obat, pendistribusian obat, serta kegiatan pengendalian persediaan obat, khususnya di puskesmas. Fungsi LPLPO antara lain sebagai berikut: a. Laporan pemakaian obat bulanan, b. Surat permintaan obat dari rumah sakit/ puskesmas, c. Laporan jumlah kunjungan resep, d. Dokumen bukti atau sumber informasi tentang pengeluaran obat, e. Dokumen bukti atau sumber informasi untuk penerimaan obat dan perencanaan kebutuhan obat di puskesmas, f. Sebagai sarana monitoring dan evaluasi persediaan dan penggunaan obat, g. Sumber informasi untuk melakukan supervisi dan pembinaan, dan h. Sarana untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam menyampaikan laporan.



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pengambilan data dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Seksi Kesehatan Masyarakat (Kesmas) dan Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) bagian Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin) sejak tanggal 28 Maret - 5 April 2012.

3.2 Cara Kerja 3.2.1 Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan. LB 1 masing-masing puskesmas diperoleh dari Seksi Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi data LB 1 masing-masing puskesmas sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Februari 2012. Data diolah menggunakan program Microsoft Excel dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai distribusi 10 kasus penyakit terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan pada periode Juni 2011–Februari 2012.

3.2.2 Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan. LPLPO masing-masing puskesmas tiap bulan diperoleh dari Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) bagian Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi jumlah pemakaian tiap jenis obat berdasarkan LPLPO masing-masing puskesmas sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Februari 2012. Data diolah menggunakan program Microsoft Excel kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mendapatkan 12



13

gambaran deskriptif mengenai distribusi 10 jenis obat dengan pemakaian terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan pada periode Juni 2011–Februari 2012.



BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan obat secara rasional merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health care). Penggunaan obat secara rasional menurut WHO adalah jika pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya untuk periode yang adekuat dengan harga yang terjangkau untuknya dan masyarakat. Penggunaan obat dikatakan tidak rasional jika tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis (medically inappropriate), baik menyangkut ketepatan jenis, dosis, dan cara pemberian obat. Penggunaan obat yang tidak rasional merupakan masalah penting yang dapat menimbulkan dampak cukup besar dalam penurunan mutu pelayanan kesehatan, misalnya peningkatan resistensi akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional (Departemen Kesehatan RI, 2010). Pengawasan terhadap kerasionalan penggunaan obat dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Suku Dinas Kesehatan melalui Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1). Berdasarkan data dari kedua laporan tersebut, dapat diketahui ketepatan indikasi, ketepatan pemilihan jenis obat, dan ketepatan distribusi obat. Sistem pelaporan LB 1 dan LPLPO puskesmas di DKI Jakarta dilakukan setiap bulan ke Suku Dinas Kesehatan sehingga dapat diketahui jumlah dan jenis persediaan obat dan alat kesehatan yang perlu diperhatikan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi yang bersangkutan.

4.1 Puskesmas di Wilayah Kecamatan Tebet Wilayah Kecamatan Tebet memiliki satu puskesmas kecamatan dan tujuh puskesmas kelurahan, yaitu Puskesmas Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan, Manggarai, dan Menteng Dalam. Jumlah rata-rata kunjungan pasien setiap bulan kurang lebih mencapai 26.183 kunjungan. Puskesmas Kecamatan Tebet sendiri menduduki peringkat pertama puskesmas dengan jumlah kunjungan terbanyak di wilayah Jakarta Selatan. 14



15

Puskesmas Kecamatan Tebet melayani kurang lebih 400 resep setiap harinya dengan jam pelayanan 24 jam. Hal ini dikarenakan berlakunya sistem satu pintu pada pendistribusian obat untuk semua poliklinik, termasuk pemakaian obat di ruang UGD. Berdasarkan Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) Puskesmas seKecamatan Tebet, diperoleh sepuluh kasus penyakit terbanyak pada periode Juni 2011 - Februari 2012. Secara berurutan dari yang terbesar adalah infeksi akut lain pernafasan atas, penyakit lain pada saluran pernafasan atas, penyakit pulpa dan jaringan periapikal, penyakit kulit alergi, penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat, penyakit darah tinggi, diare (termasuk kolera), penyakit kulit infeksi, ginggivitis dan penyakit periodental, dan penyakit mata lainnya. Data kesakitan melaporkan bahwa infeksi akut lain pernafasan atas sebagai penyakit yang paling banyak diderita penduduk wilayah Kecamatan Tebet dengan jumlah keluhan kurang lebih sebanyak 2.436 setiap bulannya. Hasil rekapitulasi data secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2 sedangkan grafik distribusi penyakit dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Distribusi 10 Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Tebet Periode Juni 2011–Februari 2012. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Meski demikian, ISPA tidak boleh dianggap sebagai penyakit ringan. Berdasarkan hasil survei mortalitas subdit ISPA pada tahun 2005 di 10 provinsi, diketahui bahwa ISPA menjadi penyebab kematian terbesar pada Universitas Indonesia


16

bayi dan balita (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Secara umum penyebab ISPA adalah berbagai mikroorganisme, namun yang banyak terjadi diakibatkan oleh virus dan bakteri (Departemen Kesehatan RI, 2005). Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) didefinisikan sebagai suatu penyakit infeksi pada hidung, telinga, tenggorokan (faring), trakhea, bronkhioli dan paru yang kurang dari dua minggu (14 hari). Batas 14 hari diambil untuk menunjukkan berlangsungnya proses akut, meskipun beberapa proses penyakit yang dapat digolongkan ISPA dapat berlangsung lebih lama (Wati, 2005; World Health Organization, 2009). Penyakit ISPA ditandai dengan gejala batuk, sakit tenggorokan, pilek, bersin, dan sulit bernapas. Gejala-gejala tersebut juga sering disertai dengan demam dan rasa nyeri pada tubuh. Penatalaksanaan ISPA dapat dihubungkan dengan data pemakaian obat terbanyak yang diperoleh dari Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas se-Kecamatan Tebet untuk melihat secara garis besar kesesuaian antara kasus penyakit yang terjadi dengan pengobatan yang diberikan. Berdasarkan data LPLPO Puskesmas se-Kecamatan Tebet, diperoleh sepuluh jenis obat dengan jumlah pemakaian terbanyak pada periode Juni 2011– Februari 2012. Hasil rekapitulasi data secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4 sedangkan grafik distribusi obat dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Distribusi 10 Jenis Obat yang Paling Banyak Dipakai di Puskesmas se-Kecamatan Tebet Periode Juni 2011 – Februari 2012. Universitas Indonesia


17

Secara berurutan dari yang terbesar adalah Parasetamol tablet 500 mg, Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg, Amoksisilin kapsul 500 mg, Gliseril Guayakolat tablet 100 mg, Vitamin B Kompleks tablet, Piridoksin HCl tablet 10 mg, Tablet Tambah Darah Kombinasi, Tablet Antasida DOEN Kombinasi, Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg, dan Asam Askorbat tablet 50 mg. Obat dengan pemakaian terbanyak di puskesmas wilayah Kecamatan Tebet selama bulan Juni 2011 – Februari 2012 adalah parasetamol tablet 500 mg sebanyak 641.289 tablet dengan rata-rata pemakaian sebanyak 71.254 tablet setiap bulannya. Parasetamol diindikasikan sebagai analgesik dan antipiretik (Wilmana dan Gan, 2007). Hal ini sesuai dengan penatalaksanaan ISPA yang seringkali disertai gejala demam dan rasa nyeri pada tubuh. Selain untuk pengobatan ISPA, dalam buku pedoman pengobatan puskesmas disebutkan bahwa parasetamol juga diindikasikan untuk abses gigi, bronkhitis akut, filariasis, gangren pulpa, influenza, varisella (cacar air), dan migrain (Departemen Kesehatan RI, 2007) yang termasuk ke dalam sepuluh kasus penyakit terbanyak di Puskesmas Wilayah Kecamatan Tebet pada periode Juni 2011-Februari 2012. Berdasarkan data sepuluh obat dengan pemakaian terbanyak di Puskesmas Wilayah Kecamatan Tebet selama bulan Juni 2011–Februari 2012, empat diantaranya yaitu parasetamol, CTM, amoksisilin, dan gliseril guaiakolat merupakan jenis obat yang biasa digunakan untuk mengobati gejala ISPA. Selain itu, vitamin B kompleks, piridoksin HCl (vitamin B6), dan asam askorbat (vitamin C) biasa digunakan sebagai terapi pendukung ISPA, yakni untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien dalam melawan penyebab infeksi. Umumnya, gejala penyakit ISPA yang ditangani di puskesmas masih tergolong ringan. Jika penyakit semakin memburuk, tenaga medis puskesmas akan merujuk pasien untuk memeriksakan diri ke rumah sakit atau sarana kesehatan lain dengan fasilitas yang lebih lengkap.

4.2 Puskesmas di Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan memiliki satu puskesmas kecamatan dan enam puskesmas kelurahan yaitu Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Pela Mampang I, Pela Mampang II, Tegal Parang, dan Universitas Indonesia


18

Bangka. Jumlah rata-rata kunjungan pasien setiap bulan kurang lebih mencapai 10.548 kunjungan. Perbedaan jumlah puskesmas kelurahan yang dibawahi oleh Puskesmas

Kecamatan

Mampang

Prapatan

dengan

Kecamatan

Tebet

mempengaruhi perbedaan jumlah kunjungan dan pemakaian obat yang dapat dilihat dari LB 1 dan LPLPO. Berdasarkan LB 1 Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan, diperoleh sepuluh kasus penyakit terbanyak pada periode Juni 2011-Februari 2012. Secara berurutan dari yang terbesar adalah infeksi akut lain pernafasan atas, penyakit lain pada saluran pernafasan atas, penyakit pulpa dan jaringan periapikal, penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat, penyakit kulit alergi, diare (termasuk kolera), penyakit darah tinggi, penyakit kulit infeksi, ginggivitis dan penyakit periodental, serta gangguan gigi dan jaringan penyangga lain. Data kesakitan melaporkan bahwa infeksi akut lain pernafasan atas sebagai penyakit yang paling banyak diderita penduduk wilayah Kecamatan Mampang Prapatan dengan jumlah keluhan kurang lebih sebanyak 1.875 setiap bulannya. Hasil rekapitulasi data secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3 sedangkan grafik distribusi penyakit dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Distribusi 10 Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan Periode Juni 2011–Februari 2012. Meski ditemui kesamaan tiga besar kasus penyakit terbanyak di puskesmas wilayah Kecamatan Mampang Prapatan dengan Kecamatan Tebet Universitas Indonesia


19

pada periode Juni 201 -Februari 2012, terdapat perbedaan dalam pemilihan jenis obat yang digunakan. Hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi data penggunaan obat yang diperoleh dari LPLPO Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan periode Juni 2011–Februari 2012. Sepuluh jenis obat dengan jumlah pemakaian terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan secara berurutan dari yang terbesar adalah Vitamin B Kompleks tablet, Parasetamol tablet 500 mg, Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg, Amoksisilin kapsul 500 mg, Gliseril Guayakolat tablet 100 mg, Vitamin B12 tablet 50 mcg, Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg, Thiamin HCl (Vitamin B1) tablet 50 mg, Piridoksin HCl tablet 10 mg, dan Tablet Antasida DOEN Kombinasi. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh tingkat keparahan penyakit, ketersediaan obat, pengetahuan dokter, dan tingkat kesejahteraan penduduk sekitar. Hasil rekapitulasi data secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5 sedangkan grafik distribusi obat dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Distribusi 10 Jenis Obat yang Paling Banyak Dipakai di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan Periode Juni 2011 – Februari 2012. Obat dengan pemakaian terbanyak di puskesmas wilayah Kecamatan Mampang Prapatan selama bulan Juni 2011 – Februari 2012 adalah vitamin B kompleks tablet sebanyak 594.600 tablet dengan rata-rata pemakaian sebanyak Universitas Indonesia


20

66.067 tablet setiap bulannya. Vitamin B Kompleks yang terdiri dari vitamin B1, B2, B3. B6, dan B12 biasa digunakan sebagai terapi penunjang yang diperlukan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dalam melawan penyebab infeksi (Dewoto, 2007). Dalam buku pedoman pengobatan puskesmas disebutkan bahwa vitamin B kompleks diindikasikan untuk penyakit hiperemesis gravidarum, keilosis, dan sirosis hati (Departemen Kesehatan RI, 2007). Pada proses penyembuhan, vitamin diberikan dalam dosis yang lebih besar dibanding dosis yang diperuntukkan untuk pencegahan. Namun demikian, jumlah penggunaan vitamin di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan terlalu besar bila dibandingkan dengan jumlah kunjungan. Hal ini mungkin disebabkan adanya kerusakan barang seperti kadaluarsa atau perubahan warna obat akibat terpajan cahaya berlebihan yang mengharuskan adanya pemusnahan obat. Selain itu, tingginya jumlah penggunaan vitamin di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan mungkin disebabkan adanya permintaan dari pasien sendiri. Terlihat adanya lonjakan penggunaan vitamin pada bulan Agustus dan September 2011 khususnya vitamin B kompleks, dimana sebagian besar pasien melakukan ibadah puasa sehingga memerlukan asupan vitamin untuk menjaga imunitas tubuhnya. Berdasarkan data LB 1 dan LPLPO yang diperoleh dari Puskesmas seKecamatan Tebet dan Mampang Prapatan, secara garis besar pemilihan obat yang diberikan kepada pasien telah sesuai dengan kasus penyakit yang terjadi di puskesmas. Namun untuk mengetahui kerasionalan pengobatan diperlukan penelitian lebih lanjut, seperti analisa peresepan atau rekam medik pasien. Perbedaan jumlah pemakaian obat pada masing-masing puskesmas kecamatan dapat dipengaruhi oleh perbedaan tingkat keparahan penyakit yang terjadi di setiap kecamatan, jenis obat yang dipilih dokter di wilayah tersebut, tingkat kesejahteraan penduduk, dan banyaknya penduduk yang sakit di wilayah tersebut. Kendala yang ditemui saat melakukan rekapitulasi LB 1 dan LPLPO adalah keterlambatan pengiriman, baik di puskesmas tingkat kelurahan maupun di puskesmas tingkat kecamatan. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas tingkat kelurahan sehingga pengelolaan pelaporan obat sering kali tertunda. Selain itu, pelaporan LPLPO di beberapa puskesmas masih dalam bentuk hardcopy dan bukan dalam bentuk softcopy. Hal tersebut menjadi kendala Universitas Indonesia


21

tersendiri bagi petugas Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam proses rekapitulasi data LPLPO. Perlu adanya tindakan tegas dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada puskesmas yang tidak disiplin dalam menyerahkan LB 1 dan/atau LPLPO untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pelaporan di tingkat koordinasi yang lebih tinggi.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan a.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan periode Juni 2011Februari 2012, diantara sepuluh kasus penyakit terbanyak terdapat sembilan kasus yang sama, yaitu infeksi akut lain pernafasan atas, penyakit lain pada saluran pernafasan atas, penyakit pulpa dan jaringan periapikal, penyakit kulit alergi, penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat, penyakit darah tinggi, diare (termasuk kolera), penyakit kulit infeksi, ginggivitis, dan penyakit periodental. Penyakit yang berbeda adalah penyakit mata lainnya di Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan gangguan gigi dan jaringan penyangga lain di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan.

b.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan periode Juni 2011-Februari 2012, diantara sepuluh jenis obat dengan jumlah pemakaian terbanyak terdapat delapan obat yang sama yaitu Parasetamol tablet 500 mg, Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg, Amoksisilin kapsul 500 mg, Gliseril Guayakolat tablet 100 mg, Vitamin B Kompleks tablet, Piridoksin HCl tablet 10 mg, tablet Antasida DOEN Kombinasi, dan Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg. Dua obat yang berbeda adalah tablet tambah darah kombinasi dan Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg di Puskesmas se-Kecamatan Tebet, sedangkan Vitamin B12 tablet 50 mcg dan Thiamin HCl tablet 50 mg di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan.

c.

Hasil analisis kesesuaian rekapitulasi data Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB1) dan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas se-Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan periode Juni 2011– Februari 2012 diketahui bahwa pemilihan obat yang digunakan telah sesuai dengan kasus penyakit yang terjadi di puskesmas wilayah tersebut.

22



23

5.2 Saran a.

Data yang tercantum dalam LPLPO hendaknya disesuaikan dengan jumlah fisik sediaan. Apabila terdapat kejadian luar biasa seperti obat kadaluarsa atau pemberian hibah kepada puskesmas lain, hendaknya dicantumkan dalam kolom keterangan sehingga kegiatan dokumentasi dapat berjalan dengan baik.

b.

Perlunya tindakan tegas dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada puskesmas yang tidak disiplin dalam menyerahkan LB 1 dan/atau LPLPO serta peningkatan pengawasan agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pelaporan di tingkat koordinasi yang lebih tinggi dan.

c.

Perlu adanya peningkatan jumlah tenaga farmasi di puskesmas tingkat kelurahan agar pelaporan LB 1 dan LPLPO dapat berjalan efektif dan tepat waktu.



24

DAFTAR REFERENSI

Departemen Kesehatan RI. (2005). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan RI. (2006b). Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan RI. (2007). Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan RI. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dewoto, H.R. (2007). Vitamin dan Mineral. Dalam: Gunawan, S.G., R.Setiabudy, Nafrialdi, & Elysabeth. Farmakologi dan Terapi (Edisi 5, hal. 772-775). Jakarta: Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2002). Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. (2011). Directory Puskesmas Propinsi DKI Jakarta Keadaan per 30 Desember 2011. http://www.depkes.go.id/index.php? option=com_depkesdirectory. [Diakses 31 Maret 2012, pukul 16.15] Kementerian Kesehatan RI. (2011). Profil Kesehatan Indonesia 2010. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menteri Kesehatan RI. (2004). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/Sk/Ii/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.


25

Wati, E. K. (2005). Hubungan Episode Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan Pertumbuhan Bayi Umur 3 sampai 6 Bulan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Tesis Magister Gizi Masyarakat Universitas Diponegoro. Wilmana, P. Freddy dan Gan, Sulistia. (2007). Analgesik – Antipiretik Analgesik Anti – Inflamasi Nonsteroid dan Obat Gangguan Sendi Lainnya. Dalam: Gunawan, S.G., R.Setiabudy, Nafrialdi, & Elysabeth. Farmakologi dan Terapi (Edisi 5, hal. 237-239). Jakarta: Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. World Health Organization. (2009). Infection-Control Measures for Health Care of Patients with Acute Respiratory Diseases in Community Settings. Geneva: World Health Organization.


LAMPIRAN


27

Lampiran 1. Puskesmas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Puskesmas Kelurahan yang Berada dalam Ruang Lingkupnya

1.

Puskesmas Kecamatan Jagakarsa

2.

Pasar Minggu

No.

3.

4.

Cilandak

Pesanggrahan

Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I Jagakarsa II Lenteng Agung I Lenteng Agung II Srengseng Sawah Pejaten Timur Pejaten Barat I Pejaten Barat II Pejaten Barat III Pasar Minggu I Pasar Minggu II Kebagusan Ragunan Cilandak Timur Gandaria Selatan Cipete Selatan Cilandak Barat Lebak Bulus Pondok Labu Petukangan Utara Petukangan Selatan

7.

Puskesmas Kecamatan Pancoran

8.

Tebet

9.

Kebayoran Lama

10.

Kebayoran Baru

No.

Ulujami Bintaro Pesanggrahan 5.

Mampang Prapatan

6.

Setia Budi

Kuningan Barat Mampang Prapatan Pela Mampang I Pela Mampang II Tegal Parang Bangka Setiabudi Karet

Pasar Manggis Menteng atas [Sumber:Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011]


Puskesmas Kelurahan Duren Tiga Kalibata I Kalibata II Cikoko Pengadegan Pancoran Rawajati I Rawajati II Menteng Dalam I Tebet Barat Tebet Timur Kebon Baru Bukit Duri Manggarai Selatan Manggarai Menteng Dalam II Grogol Utara I Grogol Utara II Grogol Selatan Cipulir I Cipulir II Kebayoran Lama Utara Kebayoran Lama Selatan Pondok Pinang Senayan Rawa Barat Selong Gunung Kramat Pela Petogogan Pulo Gandaria Utara I/PLT Gandaria Utara II/MHT Cipete Utara

28

Lampiran 2. Sepuluh Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Berdasarkan Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB1) pada Periode Juni 2011 – Februari 2012

No.

Nama Penyakit

1

Infeksi Akut Lain Pernafasan Atas Peny. Lain pada Saluran Pernafasan Atas Penyakit Pulpa & Jaringan Periapikal Penyakit Kulit Alergi Penyakit pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat Penyakit Darah Tinggi Diare (termasuk Kolera) Penyakit Kulit Infeksi Ginggivitis dan Peny. Periodental Peny. Mata Lainnya Total Kunjungan

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jun 3239

Jul 3159

Agus 2419

Sep 2824

Bulan Okt 2948

1390

1398

1114

1353

1126

783

1311

763

1050

10288

1126 895

1069 751

586 578

878 776

740 700

307 325

683 724

297 353

749 894

6435 5996

789

948

722

644

882

79

860

90

921

5935

648 641 637 472 522 29945

869 564 506 510 403 28990

633 432 442 254 248 20872

735 614 430 466 320 25961

697 542 540 485 351 25461

159 194 164 173 344 25747

716 512 678 481 344 25197

149 129 152 131 175 27024

834 465 488 375 321 26450

5440 4093 4037 3347 3028 235647

Nov 467

Des 2705

Jan 616

Feb 3548

Jumlah 21925

28


29

Lampiran 3. Sepuluh Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Berdasarkan Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB1) pada Periode Juni 2011 – Februari 2012

No.

Nama Penyakit

1

Infeksi Akut Lain Pernafasan Atas Peny. Lain pada Saluran Pernafasan Atas Penyakit Pulpa & Jaringan Periapikal Penyakit pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat Penyakit Kulit Alergi Diare (termasuk Kolera) Penyakit Darah Tinggi Penyakit Kulit Infeksi Ginggivitis dan Peny. Periodental Gangguan Gigi dan Jar. Penyangga Lain Total Kunjungan

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jun 1994

Jul 2106

Agus 1908

Sep 1955

Bulan Okt 1881

387

368

303

327

728

4530

301

293

612

7849

266

374

172

344

427

321

184

292

417

2797

274

315

201

302

318

364

125

268

322

2489

301 248 200 178 99 107 10032

330 210 206 201 138 96 10141

219 210 178 161 67 94 8308

219 318 318 321 159 239 179 185 107 146 115 116 10154 10654

316 299 178 166 150 153 11093

107 35 44 59 45 86 10956

290 316 241 182 118 112 11360

307 305 228 269 109 93 12241

2407 2262 1673 1580 979 972 94939

Nov 1425

Des 429

Jan 2659

Feb 2525

Jumlah 16882

29


30

Lampiran 4. Sepuluh Jenis Obat dengan Jumlah Pemakaian Terbanyak di Puskesmas seKecamatan Tebet Jakarta Selatan pada Periode Juni 2011–Februari 2012 (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Data LPLPO)

No

Nama Obat

Satuan

Jumlah

Pemakaian Rata-Rata /Bulan

1

Parasetamol 500 mg

Tablet

641.289

71.254

2

Klorfeniramin Maleat (CTM) 4 mg

Tablet

498.462

55.385

3

Amoksisilin 500 mg

Kapsul

331.371

36.819

4

Gliseril Guayakolat 100 mg

Tablet

311.189

34.577

5

Vitamin B Kompleks

Tablet

307.828

34.203

6

Piridoksin HCl 10 mg

Tablet

276.198

30.689

7

Tambah Darah Kombinasi

Tablet

274.426

30.492

8

Antasida DOEN Kombinasi

Tablet

238.610

26.512

9

Kalsium Laktat (Kalk) 500 mg

Tablet

213.159

23.684

10

Asam Askorbat (vit.C) 50 mg

Tablet

212.955

23.662


31

Lampiran 5. Sepuluh Jenis Obat dengan Pemakaian Terbanyak di Puskesmas se-Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan pada Periode Juni 2011– Februari 2012 (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Data LPLPO)

No.

Nama Obat

Satuan

Jumlah

Pemakaian Rata-Rata/ Bulan

1

Vitamin B Kompleks

Tablet

594.600

66.067

2

Parasetamol 500 mg

Tablet

533.004

59.223

3

Klorfeniramin Maleat (CTM) 4 mg

Tablet

432.115

48.013

4

Amoksisilin 500 mg

Kapsul

431.431

47.937

5

Gliseril Guayakolat 100 mg

Tablet

387.492

43.055

6

Vitamin B12 50 mcg

Tablet

272.425

30.269

7

Asam Askorbat (Vit.C) 50 mg

Tablet

251.861

27.985

8

Thiamin HCl (Vit.B1) 50 mg

Tablet

225.235

25.026

9

Piridoksin HCl 10 mg

Tablet

200.105

22.234

10

Antasida DOEN Kombinasi

Tablet

120.231

13.359


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 12 MARET 5 APRIL 2012

Recommend Documents