Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 BAB III - 1

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB III - 1

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan, laporan keterangan pertanggungjawaban dan

ringkasan

laporan

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah.

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan perwujudan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun. Penyusunan LPPD Kota Magelang Tahun 2016 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, disampaikan bahwa LPPD

disusun

berdasarkan

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

dan

disampaikan kepada Pemerintah. Selanjutnya substansi LPPD Kota Magelang Tahun 2016 ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, yaitu bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Sedangkan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. A.

Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan LPPD Kota Magelang Tahun 2016 meliputi: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


BAB III - 2

3. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);


BAB III - 3

10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6); 15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 20112015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016– 2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 50); 18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 8); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21


BAB III - 4

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 14). B.

Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah a. Batas administrasi daerah Kota Magelang terletak pada posisi 7o26’18”-7o30’9” Lintang Selatan dan 110o12’30”-110o12’52” Bujur Timur. Posisi Kota Magelang terletak di tengah-tengah wilayah administratif Kabupaten Magelang dan hampir di tengah-tengah pulau Jawa. Posisi tersebut menjadikan daya tarik geografis alami Kota Magelang karena berada pada persilangan simpul ekonomi, transportasi dan pariwisata antara wilayah

Semarang-Magelang-Yogyakarta

dan

Purworejo-

Temanggung. Posisi strategis ini didukung dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan PURWOMANGGUNG

(Kabupaten

Purworejo,

Kabupaten

Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah administrastif Kota Magelang adalah sebagai berikut : 1) sebelah

utara

berbatasan

dengan

Kecamatan

Secang

Kabupaten Magelang; 2) sebelah timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang; 3) sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; dan 4) sebelah barat berbatasan dengan Sungai Progo/Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.


BAB III - 5

Gambar 1.1 Peta Posisi Kota Magelang di Jawa Tengah

b.

Luas wilayah Kota Magelang memiliki luas 18,12 km2 atau sebesar 0,06% dari total luas provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 (tiga) wilayah Kecamatan dan 17 Kelurahan, yaitu: 1) Kecamatan Magelang Utara, terdiri dari 5 kelurahan, yaitu: Kelurahan

Kramat

Utara,

Kramat

Selatan,

Kedungsari,

Potrobangsan dan Wates. 2) Kecamatan Magelang Tengah, terdiri dari 6 kelurahan, yaitu: Kelurahan Magelang, Gelangan, Panjang, Cacaban, Kemirirejo dan Rejowinangun Utara. 3) Kecamatan Magelang Selatan, terdiri dari 6 kelurahan, yaitu: Kelurahan Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara, Jurangombo Selatan, Rejowinangun Selatan dan Magersari. Pembagian wilayah administratif Kota Magelang tersaji pada Gambar 1.2 berikut.


BAB III - 6

Gambar 1.2 Peta Pembagian Wilayah Administasi Kota Magelang

Magelang Utara (6,128 km2) Wates (1,173 km2) Potrobangsan (1,299 km2) Kedungsari (1,334 km2) Kramat Utara (0,864 km2) Kramat Selatan (1,458 km2)

Magelang Tengah (5,104km2) Rejowinangun Utara (0,993 km2) Kemirirejo (0,880 km2) Cacaban (0,826 km2) Magelang (1,246 km2) Panjang (0,345 km2) Gelangan (0,814 km2)

Magelang Selatan (6,888 km2) Rejowinangun Selatan (0,433 km2) Jurangombo Utara (0,575 km2) Jurangombo Selatan (2,264 km2) Tidar Utara (0,970 km2) Tidar Selatan (1,269 km2) Magersari (1,377 km2)

c.

Topografi Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang dikelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Sumbing, Pegunungan Gianti, Menoreh, Andong dan Telomoyo. Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Morfologi pendataran antar gunung api, medan landai dan berelief sedanghalus. Di bagian selatan wilayah terdapat Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung dengan kemiringan hingga 30-40%. Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri dengan kecenderungan pertumbuhan alamiah ke


BAB III - 7

arah utara dan selatan yang didominasi area terbangun pada daerah dengan topografi datar. Dilihat dari ketinggiannya, Kota Magelang berada di ketinggian 375–500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl. Keberadaan Gunung Tidar sebagai paru-paru kota menjadikan iklim Kota Magelang berhawa sejuk. Gambar 1.3 Peta Kelerengan Kota Magelang

Sumber: BAPPEDA Kota Magelang (2017)

d.

Geologi Kontur geologi Kota Magelang berupa dataran alluvium yang tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Dataran ini tersusun oleh batuan hasil rombakan bebatuan yang lebih tua, yang bersifat lepas. Umumnya berada pada ketinggian antara 250–350 m, berelief halus dengan kemiringan antara 3-8%. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan


BAB III - 8

Sungai Elo yang mengalir dengan pola sum meander. Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat. Hasil produksi gunung berapi yang merupakan

endapan

kwarter.

Sifat

batuan

pasir

dan

breksi/konglomerat sangat poreous (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil, mendekati 0 (nol). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5 kg/cm2–19 kg/cm2. e.

Hidrologi Kota Magelang memiliki 2 (dua) sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah timur dan Sungai Progo di sebelah barat yang juga merupakan batas alamiah yang menentukan letak adminstrasi Kota Magelang. Kota Magelang termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo-Opak-Serang. Sumber air di Kota Magelang digolongkan dari air pemukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai dan saluran irigasi. Sedangkan potensi air tanahnya relatif bervariasi dengan kedalaman antara 5 m sampai dengan lebih dari 20 m. Untuk kebutuhan air bersih Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan satu-satunya mata air yang berada di kawasan Kota Magelang, yaitu mata air Tuk Pecah. Di kawasan Kota Magelang juga terdapat 3 (tiga) saluran air, yaitu Kali Bening, Kali Kota dan Kali Manggis. Saluran tersebut juga dapat berfungsi sebagai saluran irigasi teknis.

f.

Kondisi Iklim Kota Magelang mempunyai temperatur 20-32˚C dengan kelembaban sekitar 88,8%, sehingga termasuk wilayah beriklim sejuk. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diketahui rata-rata jumlah curah hujan di Kota Magelang sepanjang tahun 2016 sebesar 362,67 mm/tahun. Curah hujan ini lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya sebesar 248,17 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September selama 19 hari dengan jumlah curah hujan 549 mm. Sampai dengan akhir tahun 2016 Kota Magelang mengalami 219 hari hujan. Rata-rata curah hujan dan hari


BAB III - 9

hujan di Kota Magelang sepanjang tahun 2016 tergambar pada Gambar 1.4 berikut. Gambar 1.4 Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Magelang Tahun 2016 11

19 12

10

20

21

22 32

28

Sumber:

g.

19

11

14

Hari Hujan (hari) Rata-rata Curahi Hujan (mm/hari)

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2017)

Penggunaan Lahan Menurut didominasi

penggunaan oleh

lahan,

wilayah

pemanfaatan

Kota

Magelang

lahan

sebagai

pekarangan/bangunan/halaman (73,32%). Potensi lapangan usaha pertanian

di

Kota

Magelang

tidak

begitu

menonjol

karena

penggunaan tanah sawah di Kota Magelang sampai dengan semester I tahun 2016 hanya 11,51% dari total luas wilayah dengan jumlah penduduk berpencaharian dalam bidang pertanian hanya sebanyak 195 orang. h. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi

pengembangan

wilayah

di

Kota

Magelang

didasarkan pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pengembangan wilayah Kota Magelang dan diarahkan untuk bisa lebih merata ke semua wilayah. Potensi pengembangan sebagaimana terdapat dalam Rencana Pola Ruang Kota Magelang adalah sebagai berikut :


BAB III - 10

1) Kawasan Lindung a) Kawasan Perlindungan Setempat meliputi sempadan sungai dan ruang terbuka hijau (hutan kota). Kota Magelang memiliki kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau kota, yaitu kawasan konservasi Gunung Tidar. b) Kawasan Rawan Bencana Longsor merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor. Daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kota Magelang meliputi daerah yang terdapat di sekitar DAS Progo dan Elo. 2) Kawasan Budidaya a) Kawasan Permukiman Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas total keseluruhan ± 701,36 ha. Secara eksisting perumahan di Kota Magelang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, sehingga pengembangannya di masa mendatang diarahkan secara vertikal. Selain itu diperlukan pengembangan rumah susun

untuk

mencukupi

kebutuhan

perumahan

bagi

masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bermukim. Kawasan

yang

masih

memungkinkan

adanya

pengembangan permukiman adalah BWP III dan V. b) Kawasan Perdagangan/Jasa Pengembangan kawasan perdagangan/jasa diarahkan di sekitar jalan arteri primer di BWP IV khusus untuk perdagangan/jasa skala regional, jalan arteri sekunder di BWP I, II, IV dan V dan jalan lokal primer/sekunder di BWP I dengan luas keseluruhan ± 120,86 ha. c)

Kawasan Perkantoran Fasilitas

perkantoran

utama

yang

diarahkan

untuk

dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi perkantoran pusat pemerintahan, kantor dinas/instansi


BAB III - 11

pemerintahan Kota Magelang, kantor instansi vertikal, kantor pemerintahan kecamatan, maupun sarana perkantoran niaga. Fasilitas lain yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi kantor pemerintah kelurahan, kantor niaga dan perbankan, koperasi, kantor jasa, gedung pertemuan, museum, fasilitas kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, rekreasi/olah raga skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan perkantoran diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWP yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan ± 48,76 ha. d) Kawasan Pendidikan Pengembangan fasilitas pendidikan diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWP yang ada di wilayah Kota Magelang agar sistem pelayanan kepada masyarakat merata. Luas keseluruhan mencapai ± 107,92 ha. e) Kawasan Kesehatan Rencana pengembangan fasilitas kesehatan diarahkan tersebar di seluruh wilayah perkotaan guna memeratakan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kawasan kesehatan diarahkan di BWP I, II, III dan V dengan luas keseluruhan ± 42,46 ha. f)

Kawasan Peribadatan Ketersediaan fasilitas peribadatan di Kota Magelang jika dilihat pada kondisi eksisting yang ada saat ini sudah sangat mencukupi. Sehingga dalam pengembangannya hanya berorientasi pada perbaikan atau peningkatan kondisi dari fasilitas yang ada. Pengembangan kawasan peribadatan penting diarahkan di seluruh unit BWK yang ada di Kota Magelang dengan luas keseluruhan ± 2,80 ha.

g)

Kawasan Rekreasi/Olah Raga Rencana

pengembangan

kawasan

rekreasi

di

Kota

Magelang diarahkan dalam dua bentuk, yaitu rekreasi terbuka dan rekreasi tertutup. Untuk rekreasi terbuka direncanakan

dengan

memanfaatkan


arena

olahraga,

BAB III - 12

lapangan dan taman-taman kota yang direncanakan ada di setiap pusat kawasan sebagai sarana interaksi sosial bagi masyarakatnya. Untuk rekreasi yang tertutup direncanakan berbentuk sarana rekreasi bioskop, tempat olahraga, arena permainan dan sebagainya. Fasilitas rekreasi tersebut berada pada kawasan pusat kota dan sub pusat kota, serta kawasan

perdagangan,

terutama

yang

berupa

pasar

swalayan. Fasilitas lain yang layak dan dapat dikembangkan di

kawasan

rekreasi/olahraga

rekreasi/olahraga peribadatan

skala

skala

lokal,

lokal,

antara

lain

kesehatan

gedung

fasilitas

skala

pertemuan,

lokal, gedung

kesenian/pertunjukan, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan rekreasi olah raga diarahkan di BWP II, III dan V dengan luas keseluruhan ± 89,39 ha. h) Kawasan Industri/Perdagangan Dalam penataan ruang untuk industri, diprioritaskan untuk industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang ratarata berkembang di kawasan permukiman, sehingga perlu diatur dengan dukungan penyediaan prasarana sarana seperti pengelolaan limbah dan showroom sekaligus outlet sebagai sarana promosi dan pemasaran. Pengembangan kawasan industri/perdagangan diarahkan di BWP IV dengan luas keseluruhan ± 68,03 ha. i)

Kawasan Militer Sebagaimana kondisi yang ada saat ini, di luar kawasankawasan milik TNI yang pemanfaatannya untuk fungsi non kemiliteran lain (lapangan golf, gedung pertemuan A. Yani dan lainnya) berada di BWP II, III dan V dengan luas keseluruhan ± 151,05 ha.

j)

Kawasan Pertanian Pengembangan kawasan pertanian diarahkan di BWK II, III, IV dan V dengan luas keseluruhan ± 185,56 ha.


BAB III - 13

k)

Kawasan Terbuka Non Hijau Adapun Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang ada di Kota Magelang meliputi plasa, parkir, lapangan olahraga, tempat bermain dan rekreasi, pembatas (median jalan), dan koridor rumah. Pengembangan RTNH merupakan salah satu alternatif untuk pengganti RTH yang bisa di terapkan pada kawasan-kawasan padat kota.

l)

Kawasan Transportasi (Terminal) Sarana terminal yang diarahkan untuk dikembangkan antara lain meliputi terminal regional, terminal angkutan kota dan terminal

barang.

Fasilitas

dan/atau

kegiatan

yang

mendukung ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikembangkan di kawasan terminal, antara lain fasilitas perdagangan skala lokal (kios), kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan terminal diarahkan di BWP I, II dan IV dengan luas keseluruhan ± 4,85 ha. m) Kawasan Pemakaman Kawasan pemakaman merupakan kawasan budidaya yang mempunyai fungsi utama dan satu-satunya sebagai tempat pemakaman umum ataupun taman makam pahlawan. Pengembangan kawasan pemakaman diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWP yang ada di Kota Magelang dengan luas keseluruhan ± 35,65 ha. n) Kawasan Khusus Sektor Informal Pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL secara umum dapat dikembangkan di daerah-daerah yang merupakan simpul-simpul perdagangan, memiliki tingkat aksesibilitas untuk dijangkau dengan berjalan kaki, ruang terbuka

aktif,

daerah-daerah

yang

memiliki

tingkat

keramaian dan merupakan area bebas yang cukup luas dan memiliki potensi untuk dikunjungi penduduk sebagai lokasi untuk bersantai dan melepas lelah. Arahan pengembangan kawasan

khusus

sektor


informal

untuk

PKL

dapat

BAB III - 14

dikembangkan dan ditata di kawasan Jalan Jenggolo, Jalan Pajajaran dan Jalan Pajang. Terdapat beberapa sentra kuliner yang sudah ditata oleh Pemerintah Kota Magelang, antara lain: Kuliner Armada Estate, Kuliner Sejuta Bunga, Kuliner Tuin van Java, Kuliner Kartikasari, Kuliner Sari Boga Kencana, Kuliner Jendralan, Kuliner Badaan, Kuliner Sigaluh, Kuliner Daha, Kuliner Rejomulyo, Kuliner Jalan Alibasah, Kuliner Jalan Sriwijaya, Kuliner Jalan Padjajaran, Kuliner Jenggolo, Kuliner Lembah Tidar, Kuliner Kauman, Kuliner Rejotumoto, Kuliner RINDAM, Kuliner S. Parman dan Kuliner Pahingan Aloon-aloon. Secara ilustrasi pembagian rencana pola ruang Kota Magelang tersaji pada Gambar 1.5 berikut ini.


BAB III - 15

Gambar 1.5 Peta Rencana Pola Ruang Kota Magelang

Kawasan Permukiman Kawasan Pertanian Ruang Terbuka Hijau Kawasan Kesehatan Kawasan Militer Kawasan Pariwisata Kawasan Industri (pendukung Perdangangan & jasa) Kawasan Perkantoran Kawasan Peribadatan Kawasan Perdagangan/Jasa IPLT Kawasan Pendidikan Kawasan Pemakaman Kawasan Evakuasi Bencana Kawasan Terminal Kawasan Olahraga Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Sumber: BAPPEDA Kota Magelang (2017)

2.

Gambaran Umum Demografis a.

Jumlah Penduduk Penduduk mampu menjadi modal dasar yang potensial bagi pembangunan jika diimbangi dengan kualitas dan kesejahteraan yang baik. Jumlah penduduk di Kota Magelang pada tahun 2016


BAB III - 16

mencapai 132.662 jiwa dengan pertumbuhan terkendali sebesar 0,3% dan kepadatan penduduk rata-rata 7.321 jiwa/km2. Laju ini menunjukkan tren menurun dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang mengindikasikan bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Magelang cukup efektif. Jumlah kepala keluarga (KK) tercatat sebesar 43.026 KK dengan rata-rata 3 anggota keluarga/KK. Tabel 1.1 Target dan Realisasi Indikator Kependudukan Kota Magelang Tahun 2016

Indikator

Target

Angka pertumbuhan penduduk (%) Rata-rata jumlah anak dalam keluarga Sumber:

Realisasi

Keterangan

0,353

0,303

Lebih baik dari target

2

1

Lebih baik dari target

RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (2017)

Bonus demografi masih dinikmati Kota Magelang dengan jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 94.528 jiwa (71,25% dari total penduduk) tumbuh 0,342% dari tahun 2015. Rasio ketergantungan masih stabil di angka 40. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk kelompok usia produktif harus menanggung 40 penduduk usia non produktif. Statistik ini dapat menstimulus peningkatan pembangunan manusia khususnya dalam pemberdayaan penduduk usia nonproduktif disamping peningkatan kompetensi penduduk usia produktif agar rasio ketergantungan semakin menurun. Tabel 1.2 Penduduk Kota Magelang (jiwa) Tahun 2016

Kecamatan/Kelurahan Magelang Selatan

Laki-laki

Perempuan

Total

Kepadatan (jiwa/km2)

21.679

21.999

43.678

6.339

Rejowinangun Selatan

4.437

4.436

8.873

20.635

Jurangombo Utara

2.117

2.211

4.328

7.562

Jurangombo Selatan

3.531

3.667

7.198

3.185

Tidar Utara

4.268

4.314

8.582

8.847

Tidar Selatan

2.913

2.924

5.837

4.596

Magersari

4.413

4.447

8.860

6.420

24.663

25.457

50.120

9.827

Rejowinangun Utara

6.290

6.273

12.563

12.690

Kemirirejo

3.043

3.139

6.182

7.025

Cacaban

4.010

4.204

8.214

9.896

Magelang Tengah


BAB III - 17

Kecamatan/Kelurahan

Laki-laki

Perempuan

Total

Kepadatan (jiwa/km2)

Magelang

3.861

4.131

7.992

6.394

Panjang

3.313

3.521

6.834

19.526

Gelangan

4.146

4.189

8.335

10.290

19.033

19.831

38.864

6.340

Wates

4.544

4.698

9.242

7.899

Potrobangsan

4.303

4.584

8.887

6.836

Kedungsari

3.754

3.851

7.605

5.718

Kramat Utara

2.448

2.518

4.966

5.774

Kramat Selatan

3.984

4.180

8.164

5.592

65.375

67.287

132.662

7.321

Magelang Utara

Kota Magelang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (2017)

b.

Struktur Usia Penduduk Jumlah penduduk usia produktif di Kota Magelang hampir seimbang dari sisi gender. Penduduk perempuan yang masuk dalam kelompok usia produktif mencapai 50,39% (47.636 jiwa) namun demikian pertumbuhan penduduk laki-laki usia produktif lebih cepat (0,43%) dibandingkan dengan perempuan (0,25%). Gambar 1.6 Perubahan Jumlah Penduduk Kota Magelang Berdasar Berdasar Kelompok Usia, Tahun 2016


Transmisi kependudukan paling besar terjadi pada kelompok penduduk usia 30-34 tahun yang berkurang 524 jiwa pada tahun 2016, sementara penduduk usia di atasnya (35-39 tahun) hanya bertambah 92 jiwa. Fenomena ini dapat terjadi karena beberapa


BAB III - 18

faktor seperti kematian dan atau kepindahan penduduk ke luar wilayah. Hal ini perlu mendapat perhatian karena kelompok usia tersebut

merupakan

golongan

penduduk

dengan

potensi

produktivitas yang tinggi. Peningkatan kompetensi, tingkat kesehatan dan taraf hidup masyarakat harus dimaksimalkan. Demikian juga dalam hal perluasan lapangan kerja agar kelompok usia tersebut dapat melakukan aktivitas ekonomi di Kota Magelang yang pada akhirnya dapat meningkatkan output barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi makro dalam jangka panjang. Gambar 1.7 Piramida Penduduk Kota Magelang Tahun 2016

> 75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4


Penambahan penduduk kelompok usia produktif tertinggi berasal dari usia 20-24 tahun dan 55-64 tahun. Struktur piramida penduduk Kota Magelang masih relatif sama dari tahun ke tahun dengan dominasi penduduk pada kelompok usia produktif dan usia menuju produktif (10-14 tahun) yang mencapai 10.062 jiwa. c.

Klasifikasi Pekerjaan Mayoritas mata pencaharian penduduk di Kota Magelang adalah sebagai karyawan swasta, wiraswasta dan buruh harian lepas. Keterbatasan lahan pertanian menjadikan mata pencaharian


BAB III - 19

petani/pekebun berkurang dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah petani/pekebun di Kota Magelang hanya 195 jiwa, setelah pada tahun sebelumnya mencapai 215 jiwa. Dominasi pekerja pada sektor informal khususnya buruh, baik buruh bangunan, buruh industri maupun buruh tani, tidak lepas dari kondisi profil tenaga kerja di Kota Magelang yang mayoritas hanya tamat pendidikan formal tingkat SLTA saja (41,64%) dan kurang atau sampai dengan Sekolah Dasar/Sederajat (24,61%) dari total 94.883 jiwa penduduk usia kerja yang tercatat pada tahun 2015. d.

Pendidikan Berdasar data komponen IPM, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Magelang pada tahun 2015 adalah 10,28 tahun atau setingkat jenjang kelas 1 SMA. Indikator ini didukung oleh data demografi penduduk usia 25 tahun ke atas dimana mayoritas pendidikan yang ditamatkan sampai dengan akhir tahun 2016 adalah pada jenjang SMA. Tingkat literasi di Kota Magelang sangat baik dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa baca tulis pada tahun 2016 mencapai 98,27%. Dari perspektif gender, penduduk laki-laki di Kota Magelang relatif mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Tabel 1.3 Target dan Realisasi Angka Melek Huruf Kota Magelang Tahun 2016

Indikator

Target 2016

Angka Melek Huruf (%) Sumber:

97,35

Realisasi 2016 98,27

RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang (2017)

Permasalahan berbasis data yang masih dihadapi di bidang pendidikan adalah belum adanya basis data siswa yang terpilah berdasarkan asal wilayah. Hal tersebut berimbas pada perhitungan yang bias terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), baik untuk jenjang SD maupun SMP di Kota Magelang.


BAB III - 20

Tabel 1.4 Statistik Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Magelang Tahun 2016

Variabel

SD

1. Sekolah

MI

Jumlah

75

2

77

a. Negeri

61

0

61

b. Swasta

14

2

16

14.623

343

14.966

1.027

37

1.064

13.249

297

13.546

347

9

356

327

17

344

2

0

2

897

22

919

a. Ijazah < S1

151

0

151

b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi

746

22

768

542

15

557

493

10

503

b. Rusak ringan

34

4

38

c. Rusak berat

15

1

16

7. Perpustakaan

77

2

79

8. Ruang Komputer

41

1

42

2. Siswa menurut usia sekolah a. <7 tahun b. 7-12 tahun c. >12 tahun 3. Mengulang 4. Putus sekolah 5. KS dan Guru menurut ijazah

6. Ruang kelas a. Baik

Sumber:

Profil Pendidikan Tahun 2015/2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang (2017)

Pada tahun 2016 masih terdapat 356 anak dengan usia lebih dari 12 tahun yang masih mengenyam pendidikan SD. Dari jumlah tersebut mayoritas adalah anak laki-laki (64,04%). Jumlah siswa yang mengulang sebanyak 344 siswa dan putus sekolah di tingkat SD sejumlah 2 orang. Untuk jenjang SMP, tercatat 373 anak usia lebih dari 15 tahun yang masih bersekolah SMP, 37 siswa mengulang dan 42 siswa putus sekolah dengan dominasi putus pada kelas 8 (76,19%). Data-data tersebut perlu mendapat perhatian sebagai bentuk evaluasi kinerja pendidikan di Kota Magelang dan untuk mengetahui dan mengeleminir faktor pencetus angka putus sekolah dan terlambatnya usia anak yang masuk kelas pertama pada level SD maupun SMP.


BAB III - 21

Tabel 1.5 Statistik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Magelang Tahun 2016

Variabel

SMP

Jumlah

1. Sekolah

21

2

23

a. Negeri

14

1

15

b. Swasta

7

1

8

7.109

1.585

8.694

a. <7 tahun

1.198

220

1.418

b. 7-12 tahun

5.636

1.267

6.903

c. >12 tahun

275

98

373

3. Mengulang

27

10

37

4. Putus sekolah

42

0

42

648

96

744

36

2

38

612

94

706

299

45

344

267

42

309

b. Rusak ringan

28

3

31

c. Rusak berat

4

0

4

7. Perpustakaan

15

10

25

8. Ruang Komputer

17

2

19

2. Siswa menurut usia sekolah

5. KS dan Guru menurut ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi 6. Ruang kelas a. Baik

Sumber:

3.

MTS

Profil Pendidikan Tahun 2015/2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang (2017)

Gambaran Umum Ekonomi a.

Potensi Unggulan Daerah 1) Industri Pengolahan dan Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) Sektor ini pada tahun 2015 mampu memproduksi output sebesar total Rp 2,145 triliun dari total PDRB Kota Magelang. Sebagai sektor dengan pertumbuhan yang tinggi di atas ratarata pertumbuhan umum, Industri Pengolahan dan Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) perlu terus dikembangkan khususnya dengan optimasi lapangan usaha industri kreatif, peningkatan kualitas produk dan kapabilitas pelaku ekonomi dalam sektor-sektor tersebut.


BAB III - 22

Sebagian besar usaha perdagangan dan manufaktur di Kota Magelang merupakan industri kecil. Jumlah industri kecil di Kota Magelang pada tahun 2016 bertambah 11 unit dengan serapan tenaga kerja yang 7,86%. Keberadaan UMKM di Kota Magelang juga cukup signifikan dalam berkontribusi dalam sektor perdagangan. UMKM yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang pada tahun 2016 mencapai 6.861 unit usaha dengan nilai investasi mencapai Rp 59,355 miliar. Penyerapan tenaga klerja UMKM pada tahun 2016 sebesar 13.591. UMKM sebagai roda perekonomian yang telah terbukti tangguh

terhadap goncangan

ekonomi perlu terus dikembangkan, khususnya dalam peningkatan kualitas produk dan pemantapan manajemen organisasinya. Hal tersebut dapat meningkatkan omzet secara lebih signifikan dan stabil dalam jangka panjang. Tabel 1.6 berikut menggambarkan perkembangan kondisi industry manufaktur, UMKM dan koperasi di Kota Magelang selama tahun 2015 dan 2016. Tabel 1.6 Statistik Perindustrian dan Perdagangan di Kota MagelangTahun 2015-2016

Anggota/Tenaga Kerja

Unit

Uraian Industri Kecil Formal Industri Menengah Formal UMKM Koperasi Konsumen Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Sekunder

Nilai Investasi 2016

2015

2016

2015

2016

588

599

3.436

3.706

22.435.130.735

19

19

1.520

1.520

30.557.670.578

5.012

6.861

6.661

13.591

59.355.130.801

2

2

77

77

202

202

11.549

11.503

3

3

81 koperasi

81 koperasi

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, (2017)

Aktivitas ekonomi industri pengolahan dan perdagangan, khususnya dalam skala permodalan kecil, juga didukung oleh peran koperasi di Kota Magelang. Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kota Magelang tercatat sebanyak 2 koperasi konsumen, 202 koperasi simpan pinjam dan 3 koperasi sekunder.


BAB III - 23

2)

Pariwisata Penataan kota dan pengelolaan obyek wisata yang makin baik mampu menarik wisatawan pada tahun 2016. Total kunjungan wisatawan sebanyak 972.220 wisatawan dimana 0,46% dari jumlah kunjungan tersebut berasal dari wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan, baik wisatawan domestik dan mancanegara, yang berkunjung di Kota Magelang pada tahun 2016 beserta destinasi wisatanya tersaji pada Tabel 1.7 berikut ini. Tabel 1.7 Jumlah Wisatawan di Kota Magelang Tahun 2016

Objek Wisata/Event

Domestik

Taman Kyai Langgeng

561.394

-

Museum Sudirman

5.983

-

Museum BPK

1.251

-

Museum Diponegoro

6.567

-

Museum OHD

4.539

408

25.318

-

879

-

134.182

13

9.832

4.039

Lain-lain

216.815

3.680

Total

966.760

4.460

Museum Abdul Jalil Museum Bumi Putera Gunung Tidar Borobudur Golf

Sumber

:

Mancanegara

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, (2017)

Fasilitas jasa wisata tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hotel yang terdapat di Kota Magelang. Objek wisata di Kota Magelang juga didukung oleh keberadaan 18 hotel (8 hotel berbintang dan 10 hotel melati) dan 20 pusat kuliner yang terletak strategis dan terjangkau ke beberapa destinasi wisata. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, rata-rata tingkat hunian kamar hotel di Kota Magelang juga ikut meningkat. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung yang bermalam di hotel-hotel di Kota Magelang sebanyak 187.330 pengunjung dengan tamu mancanegara sebanyak 2.359 orang.


BAB III - 24

Besaran kunjungan ke Kota Magelang juga berdampak pada kontribusi terhadap penerimaan di sektor pariwisata. Diproksi dari pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan, pengaruh tersebut tercermin dari naiknya total pendapatan sektor pariwisata. Kenaikan penerimaan tersebut adalah dari Rp 6,005 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 6,945 miliar pada tahun 2016 (tumbuh 15,66%). Gambar 1.8 berikut menggambarkan penerimaan pajak hotel, restoran dan tempat hiburan di Kota Magelang dari tahun 2011-2016. Gambar 1.8 Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Magelang Tahun 2011-2016 (dalam miliar Rp)

Sumber :

BPKAD Kota Magelang (2017)

Dengan pertumbuhan penerimaan tertinggi sebesar 17,91%, Pajak Hotel memberikan kontribusi terbesar (Rp 2,879 miliar) atau sebesar 41,46% dari total penerimaan sektor pariwisata. Meskipun secara total penerimaan sektor pariwisata mengalami kenaikan, namun kontribusi terhadap PAD pada tahun 2016 sedikit menurun. Dengan total PAD sebesar Rp 220,193 miliar, sektor ini hanya berkontribusi 3,15% setelah pada tahun 2015 mampu mencapai persentase lebih tinggi, yaitu


BAB III - 25

3,22%. Hal ini terlebih disebabkan karena kenaikan PAD pada tahun 2016 (18,01%) lebih besar daripada pertumbuhan penerimaan sektor pariwisata (15,66%), sehingga diperoleh persentase kontribusi yang sedikit menurun. 3) Perhubungan dan Transportasi Manajemen transportasi di Kota Magelang sebagai simpul perhubungan dengan daerah sekitar dikelola dengan sangat baik. Hal ini terbukti salah satunya dengan diraihnya penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) selama 3 tahun berturut-turut (2014-2016) atas prestasi Kota Magelang dalam manajemen lalu lintas transportasi. Sebagai wilayah yang didominasi trasportasi jalur darat, Kota Magelang memiliki moda trasportasi

cukup

lengkap

yang

mendorong

kemudahan

mobilitas dari dan ke luar wilayah. Kemudahan tersebut merupakan salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan jumlah penumpang angkutan darat di Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah penumpang angkutan darat mencapai 2.954.846 penumpang. Tabel 1.8 Sarana dan Prasarana Transportasi di Kota Magelang Tahun 2016

Uraian

Jumlah

Jumlah Terminal Kelas A

1

Jumlah Terminal Kelas C

1

Jumlah Armada Taxi

50

Jumlah Armada Angkutan Kota

335

Jumlah Armada AKAP

376

Jumlah Armada AKDP

150

Jumlah Armada Angkutan Barang

355

Jumlah Armada Bus Pariwisata

15

Jumlah Armada Travel

43

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Magelang (2017)


BAB III - 26

b.

Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2015 perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang tumbuh 9,2% mencapai Rp 6,466 triliun. Nilai ini berkembang 161,24% dari tahun dasar 2010. Struktur perekonomian Kota Magelang relatif stagnan dari tahun ke tahun tanpa adanya transformasi yang cukup berarti. Seperti tahun-tahun sebelumnya sektor Konstruksi mendominasi dengan nilai tambah 16,86% terhadap total PDRB. Sektor selanjutnya dengan output barang dan jasa yang terbesar di Kota Magelang pada tahun 2015 berasal dari sektor Industri Pengolahan (16,41%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,13%). Pertumbuhan ekonomi riil Kota Magelang sempat melambat pada tahun 2014 setelah pada tahun 2013 mampu mencapai di atas 6%. Hal tersebut karena perlambatan produksi pada hampir seluruh sektor dengan perlambatan terparah pada sektor Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan

dan

Jaminan

Sosial

Wajib

yang

mencapai -0,51%. Pada tahun 2015 secara riil pertumbuhan ekonomi makro Kota Magelang mencapai 5,07% mengalami ekspansi dari tahun sebelumnya yang hanya berada pada angka 4,9%. Tabel 1.9 Prediksi Nilai Tambah Bruto (NTB) dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)Tahun 2016

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi

NTB 2015*

NTB 2016**

(Juta Rupiah)

(Juta Rupiah)

Pertumbuhan** (%)

129.930,50

138.559,06

6,64

1.046.892,40

1.160.029,45

10,81

17.352,42

18.182,71

4,78

8.501,88

8.783,55

3,31

1.098.299,45

1.191.761,81

8,51

943.221,05

998.387,89

5,85

446.900,64

493.004,07

10,32

379.472,18

417.470,45

10,01

309.098,04

336.044,29

8,72

313.820,95

342.112,28

9,02


BAB III - 27

Lapangan Usaha Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB Sumber

:

NTB 2015*

NTB 2016**

(Juta Rupiah)

(Juta Rupiah)

Pertumbuhan** (%)

210.148,57

227.525,19

8,27

21.318,87

23.729,72

11,31

761.280,66

820.821,98

7,82

478.794,89

558.251,54

16,60

174.548,69

196.094,20

12,34

127.389,85

136.599,07

7,23

6.466.971,04

7.067.357,25

9,28

BPS Kota Magelang (2016) * Angka Sangat Sementara, ** Angka Prediksi (deviasi 0,68%)

Gambar 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2011-2015 dan Prediksi Tahun 2016

Sumber :

BPS Kota Magelang (2016), Tahun 2015 Angka Sangat Sementara; * Angka Prediksi

Fluktuasi ekonomi yang terkendali mendukung kinerja pembangunan yang semakin baik pada tahun 2016. Hal tersebut didukung oleh kondusifnya kondisi sosial ekonomi baik nasional maupun regional sehingga menghasilkan prediksi yang optimis terhadap perekonomian makro Kota Magelang pada akhir tahun 2016. Diprediksi sampai dengan akhir tahun 2016 PDRB Kota Magelang mampu tumbuh mencapai nilai Rp 7,067 triliun (deviasi 0,68%) dengan pertumbuhan ekonomi 5,18% (deviasi 0,25%) dengan tren mendekati pertumbuhan riil potensialnya.


BAB III - 28

Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk pertengahan tahun 2016 sebesar 0,26% dan prediksi pertumbuhan PDRB ADHB 9,28% (deviasi ±0,68%), maka diprediksi PDRB per kapita tahun 2016 mampu mencapai Rp 4.862.824,8 per bulan, tumbuh 9% dari tahun 2015. Tabel 1.10 Target dan Realisasi Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2016

Realisasi 2015*

Indikator Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per Kapita (Rp/tahun) Sumber :

1.

Target 2016

Realisasi 2016**

5,07

4,93-5,43

5,18

53.538.074,04

58.309.122,98

58.353.897,63

RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; BPS Kota Magelang (2017); * Angka Sangat Sementara; ** Angka Prediksi

Investasi Investasi yang didekati dari indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Magelang pada tahun 2015 mencapai Rp 3,082 triliun (47,65% dari total PDRB), tumbuh 9,92% dari tahun sebelumnya. Rata-rata Incremental Capital Output Ratio (ICOR, lag 1 tahun) dalam kurun 2010-2015 tercatat sebesar 4,88. Besarnya nilai ICOR yang relatif rendah ini mengindikasikan efisiennya kegiatan investasi di Kota Magelang. Kebutuhan investasi rata-rata Rp 1,446 triliun per tahun dengan nominal PMTB yang masih cukup untuk mengcover kebutuhan investasi tersebut. Pada tahun 2016 dengan didukung iklim usaha yang kondusif dan tingginya daya saing Kota Magelang (menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah pada tahun 2015 dengan indeks 64,72) serta munculnya peluang ekonomi baru dari kawasan sekitar seperti berjalannya proyek lanjutan tol BawenSalatiga-Solo; proyek jalan lintas selatan Wonogiri-YogyakartaKebumen-Cilacap; kebijakan prioritas pembangunan Kawasan Strategis Semarang,

Nasional

KEDUNGSEPUR

Purwodadi);

PURWOMANGGUNG

prioritas

dan

(Kendal,

Ungaran,

pembangunan

kawasan

Segitiga

area Emas

JOGLOSEMAR (Jogjakarta, Solo, Semarang), diprediksi mampu


BAB III - 29

menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Kota Magelang khususnya bagi sektor Transportasi dan Pergudangan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini mendorong optimisnya prediksi pertumbuhan investasi dari proksi PMTB pada tahun 2016 mencapai Rp 3,348 triliun. Tabel 1.11 Nilai Investasi PMA dan PMDN di Kota Magelang Tahun 2015-2016

PMA

Uraian

2015

Jumlah Perusahaan (unit) Nilai Investasi (juta Rp) Jumlah Tenaga Kerja (orang) Sumber :

PMDN 2016

2015

2016

3

3

980

1.043

193.821

193.821

534.992

672.248

187

187

3.339

4.039

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Magelang (2017)

Prediksi tersebut tidak terlepas dari kondisi eksisting kalkulasi nilai investasi PMA dan PMDN yang sampai akhir tahun 2016 mencapai Rp 866,069 miliar. Penyerapan tenaga kerja khususnya pada PMDN tumbuh 20,96% dari peningkatan 63 perusahaan pada tahun 2016. Tabel 1.12 Target dan Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN di Kota Magelang Tahun 2016

Indikator

Target

Pertumbuhan Nilai Investasi PMA (%) Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (%) Sumber :

2.

Realisasi 5

0

15

25,66

RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Magelang (2017)

Perkembangan Harga Meskipun sempat terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi pada

beberapa

komoditi pengeluaran

pada bulan

November, khususnya pada kelompok Bahan Makanan (inflasi 3,26%), namun pada akhir tahun 2016 gejolak harga komoditas ini mampu terkendali sehingga turun pada angka 0,87%. Penurunan khususnya terjadi pada komoditi bumbu-bumbuan yang pada November melejit mencapai inflasi 19,08% menjadi 2,89% di Desember. Inflasi Kota Magelang pada tahun 2016


BAB III - 30

(yoy) hanya sebesar 2,25% lebih rendah dari Jawa Tengah (2,36%) dan Nasional (3,02%). Deflasi pada tahun 2016 terjadi pada bulan Februari (0,13%), April (0,48%) dan Agustus (0,48%). Tabel 1.13 Target dan Realisasi Inflasi Kota Magelang Tahun 2016

Realisasi 2015

Indikator Inflasi (%) Sumber :

Target 2016

2,70

Realisasi 2016

3,57 - 5,15

2,25

RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; BPS Kota Magelang (2017)

Stabilnya perkembangan harga di Kota Magelang merupakan indikasi keberhasilan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Magelang melalui efektifitas implementasi program pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan aman dan lancar, perluasan akses informasi yang salah satunya melalui publikasi rutin harga bahan pokok di pasar-pasar yang menjadi lokasi survey

pada

SIM

DataGO

serta

penguatan

kompetensi

SDM/kelembagaan TPID. Gambar 1.10 Inflasi Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2011-2016

Sumber

:

BPS Kota Magelang (2017)


BAB III - 31

3.

Pemerataan Pendapatan a.

Indeks Gini Pemerataan pendapatan yang terukur dari Indeks Gini di Kota Magelang mengalami perbaikan pada tahun 2015. Nilai Indeks Gini turun dari 0,36 pada tahun 2014 ke 0,34 pada tahun 2015. Meskipun masih masuk dalam kategori

ketimpangan

sedang,

turunnya

indeks

ini

mencerminkan bahwa hasil pembangunan di Kota Magelang semakin merata dinikmati oleh masyarakat. Diprediksi sampai dengan akhir tahun 2016 angka ini akan berada pada kisaran 0,33 dengan kecenderungan menurun. Indeks Gini Kota Magelang dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007-2015 dapat dilihat pada Gambar 1.11 berikut ini. Gambar 1.11 Indeks Gini Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2007-2015

Sumber

:

BPS Provinsi Jawa Tengah (2017)


BAB III - 32

b.

Kriteria Bank Dunia Dari

tahun

2013

ke

2014

terjadi

penurunan

persentase hasil pembangunan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah di Kota Magelang. Namun

angka

ini

kembali

naik

pada

tahun

2015.

Berdasarkan hasil SUSENAS BPS pada Triwulan I tahun 2015 tercatat bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kota Magelang menerima hasil pembangunan sebesar 17,2% yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Persentase ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 17,15%. Melihat Gambar 1.12 berikut ini, jelas terlihat bahwa ketimpangan

pembangunan

masyarakat

di

pembangunan

Kota yang

masih

Magelang. dinikmati

oleh

dirasakan

oleh

Persentase

hasil

40%

penduduk

berpenghasilan terendah relatif lebih kecil (rata-rata 18,49%) dibandingkan penduduk berpenghasilan menengah (ratarata 37,62%) dan kaum kaya (rata-rata 43,89%). Gambar 1.12 Pemerataan Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia di Kota Magelang Tahun 2010-2015

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2017)


BAB III - 33

Tabel 1.14 Pemerataan Pendapatan Penduduk Kota Magelang dan Kabupaten/Kota Sekitar menurut Indeks Gini dan Kriteria Bank Dunia Tahun 2015

Indeks Gini

Wilayah

Kriteria Bank Dunia 40% I

40% II

20% III

Kota Magelang

0,34

17,20

37,09

45,71

Kabupaten Temanggung

0,38

17,31

34,63

48,06

Kabupaten Magelang

0,36

19,18

33,72

47,10

Kabupaten Wonosobo

0,37

17,33

35,97

46,70

Kabupaten Purworejo

0,34

19,74

34,76

45,50

Jawa Tengah

0,38

18,79

35,07

46,13

Sumber

: BPS Provinsi Jawa Tengah, (2017)

Distribusi pembangunan yang lebih merata perlu terus ditingkatkan antara lain melalui redistribusi penerimaan daerah untuk peningkatan belanja pengeluaran kebutuhan dasar

melalui

peningkatan

efektivitas

pajak

dan

pelaksanaan pembangunan berbasis prioritas kebutuhan masyarakat.

C.

Sistematika Sistematika dalam Penyusunan LPPD Kota Magelang Tahun 2016 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN:

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI PENUTUP


BAB III - 34

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bahwa

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

disusun

berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2016 bagi Pemerintah Kota Magelang merupakan masa transisi, dimana periode RPJMD Kota Magelang Tahun 2010-2015 telah berakhir dan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 belum tersusun. Dalam rangka menjaga kesinambungan pemerintahan dan pembangunan serta untuk menghindari terjadinya kekosongan perencanaan daerah pada tahun 2016 atau masa transisi ini, maka disusun RKPD Kota Magelang Tahun 2016 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025. RKPD Tahun 2016 tersebut memuat rancangan program indikatif tahun 2016

yang

bertujuan

untuk

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan

pembangunan yang belum seluruhnya terselesaikan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2010-2015 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan yang baru serta digunakan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah. Program dan kegiatan transisi tersebut mengacu pada arah, dan prioritas pembangunan dan tahap ke-3 RPJPD Kota Magelang tahun 2005-2025. Meskipun tahun transisi, namun RKPD Tahun 2016 yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan tahun pertama adalah tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, serta menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya, RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Visi, Misi, Program Walikota Magelang untuk 5 (lima) tahun kedepan sampai berakhirnya masa jabatan Walikota Magelang masa bhakti tahun 2016-2021 serta mengacu pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025. Adapun visi, misi,

strategi, arah

kebijakan dan prioritas daerah

sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut:


BAB III - 35

A.

Visi dan Misi Visi Kota Magelang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: “MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS”. Unsur yang terkandung dalam visi tersebut adalah : 1.

Kota Jasa Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

2.

Kota Modern Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karateristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam finansial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota

atau masyarakat umum); (c) Visual kota

mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya). 3.

Kota Cerdas Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) Smart Governance yaitu: pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) Smart infrastructure yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem


BAB III - 36

informasi

manajemen

pengembangan

city

berbasis branding,

IT;

(3)

Smart

Economy,

pengembangan

yaitu:

kewirausahaan,

pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif; (4) Smart environment yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) Smart people yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) Smart Living yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan,

kemudahan

akses

terhadap

layanan

kesehatan,

pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan. 4.

Masyarakat Sejahtera Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

5.

Masyarakat Religius Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius

dijamin

kebebasan

beribadah

sesuai

agama

dan

kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah. Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut: 1.

Misi Pertama: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap

terhadap

pemenuhan

aspirasi

masyarakat,

mampu

meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas


BAB III - 37

dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2.

Misi Kedua: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana

pelayanan

dasar

di

bidang

pendidikan,

kesehatan

dan

perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan. 3.

Misi Ketiga: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4.

Misi Keempat: Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

5.

Misi Kelima: Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan

sarana-prasarana

peribadatan

sebagai

landasan

terbangunnya masyarakat madani. B.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran secara efektif, adapun strategi pembangunan jangka menengah Kota Magelang Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.


BAB III - 38

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi.

3.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.

Peningkatan kinerja pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang didukung oleh aparatur professional.

5.

Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi.

6.

Peningkatan akses sumber ilmu pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), dasar dan non formal.

7.

Peningkatan

kualitas

layanan

kesehatan

berkeadilan

dan

pemasyarakatan budaya perilaku hidup sehat. 8.

Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri usaha mikro dan perdagangan dan sektor jasa kota lainnya.

9.

Pengembangan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan.

10. Pengendalian pemanfaatan ruang dan aktivitas pembangunan untuk pelestarian

kualitas

lingkungan

hidup

menuju

pembangunan

berkelanjutan dan antisipasi risiko bencana. 11. Pemenuhan rasio kebutuhan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan. 12. Peningkatan investasi, daya saing produk/jasa, dan kontribusi sektor sektor-sektor ekonomi bagi perekonomian daerah. 13. Peningkatan

kesejahteraan

sosial

masyarakat

dan

penurunan

kemiskinan secara berkeadilan. 14. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kreativitas seni budaya daerah, kearifan lokal, dan inovasi destinasi pariwisata. 15. Internalisasi kesadaran religius pada aparatur dan masyarakat untuk bermitra menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama menuju lingkungan masyarakat Kota Magelang yang kondusif, tertib, aman, nyaman dan antisipatif terhadap konflik sosial.


BAB III - 39

Arah

kebijakan

merupakan

instrumen

perencanaan

yang

memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara

bertahap.

Tahapan

dan

prioritas

yang

ditetapkan

harus

mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas

pada

setiap

tahapan

berbeda-beda,

namun

memiliki

kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD tahun 2016-2021.


BAB III - 40

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A.

Ringkasan Urusan Desentralisasi Tahun 2016 dapat dikatakan merupakan masa transisi

dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Masa transisi yang dimaksud sekurang-kurangnya jika dilihat dari dua faktor sebagai berikut: 1.

Secara normatif, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2016 mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun dalam tataran praktis pelaksanaan masih mendasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, semua peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraanPemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjangbelum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalamUndang-Undang tersebut.

2.

Berakhirnya periode RPJMD 2010-2015 di Tahun 2015, sedangkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 20162021 baru diundangkan pada bulan Agustus 2016. Berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, secara garis besar

terdapat perbedaan pembagian urusan pemerintahan daerah antara menurut UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU 23 /2014. Perbedaan tersebut dapat di lihat dalam tabel perbandingan di bawah ini.


BAB III - 41

Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

JENIS URUSAN PADA UU 32/2004 I.

Urusan Wajib ( 26 Urusan): 1. Pendidikan. 2. Kesehatan. 3. Pekerjaan Umum. 4. Perumahan. 5. Penataan Ruang. 6. Perencanaan Pembangunan. 7. Perhubungan. 8. Lingkungan Hidup. 9. Pertanahan. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 13. Sosial. 14. Ketenagakerjaan. 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 16. Penanaman Modal. 17. Kebudayaan. 18. Kepemudaan dan Olah Raga. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 21. Ketahanan Pangan. 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 23. Statistik. 24. Kearsipan. 25. Komunikasi dan Informatika. 26. Perpustakaan.

II. Urusan Pilihan (8 urusan): 1. Pertanian. 2. Kehutanan. 3. Energi dan Sumberdaya Mineral. 4. Pariwisata. 5. Kelautan dan Perikanan. 6. Perdagangan. 7. Industri. 8. Transmigrasi.

JENIS URUSAN PADA UU 23/2014 DAN PERUBAHANNYA I.

Urusan Wajib (24 Urusan) : A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (6 urusan), meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. Sosial. B. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (18 urusan): a. Tenaga kerja; b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. Pangan; d. Pertanahan; e. Lingkungan hidup; f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. Perhubungan; j. Komunikasi dan informatika; k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. Penanaman modal; m. Kepemudaan dan olah raga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; dan r. Kearsipan. II.

Urusan Pilihan (8 urusan): 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. Kehutanan; 5. Energi dan sumber daya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi.

Dalam masa transisi pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Surat Edaran kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015


BAB III - 42

tentang

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Setelah

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang isi pokoknya antara lain yaitu: 1.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat

terhentinya

pelayanan

kepada

masyarakat,

maka

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan

Personil,

Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen (P3D), tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D. Adapun urusan pemerintah konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan: a.

pengelolaan pendidikan menengah;

b.

pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;

c.

pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;

d.

pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;

e.

pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;

f.

pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;

g.

pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

h.

pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);

i.

pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;

j.

penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;

k.

penyediaan

dana

untuk

kelompok

masyarakat

tidak

mampu,

pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. 2.

Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

konkuren

di

luar

urusan

pemerintahan tersebut di atas dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan

sesuai

dengan

pembagian

urusan

pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Adapun Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen (P3D) dalam rangka menindaklanjuti perubahan kewenangan untuk melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah


sesuai

amanat

Undang-

BAB III - 43

UndangNomor 23 Tahun 2014, baru dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2016 dan baru dapat mulai efektif berlaku pada Tahun Anggaran 2017. Penyerahan P3D yang dimaksud yakni untuk penyelenggaraan sub urusan pemerintahan daerah sebagai berikut: 1.

Pengelolaan pendidikan menengah dari Kota Magelang ke Provinsi Jawa Tengah;

2.

Pengelolaan terminal Tipe A dari Kota Magelang ke Pemerintah;

3.

Pengelolaan Pemerintah;

4.

Pengelolaan penyuluh lapangan KB dari Kota Magelang ke Pemerintah;

5.

Pengelolaan penyuluh perikanan dari Kota Magelang ke Pemerintah;

6.

Pengelolaan kemetrologian dari Provinsi Jateng ke Kota Magelang.

pengawas

ketenagakerjaan

dari

Kota

Magelang

ke

Oleh karena penyerahan P3D penyelenggaraan urusan konkuren baru efektif berlaku mulai Tahun 2017, maka sepanjang Tahun 2016, Kota Magelang

tetap

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

daerah

sebagaimana tahun-tahun berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004. Dengan demikian jenis urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Kota Magelang masih sama dengan urusan yang mendasarkan pada UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 jo. Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang. Penggunaan jenis urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga masih mewarnai sistem pengganggaran dan belanja Tahun Anggaran 2016, yaitu pada kodifikasi mata anggaran dan belanja dalam sistem keuangan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya pemerintahandaerah pelaksanaan

dari

penyelenggaraan

terkait

penyajian

(LPPD)

pada

keseluruhan urusan

laporan

penyelenggaraan

prinsipnya

program

dan

pemerintahan

merupakan

kegiatan daerah

dalam yang

urusan laporan rangka menjadi

kewenangannya.Program yang bersifat umum dan melekat pada setiap SKPD. a.

Program dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

b.

Program dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan. Agar terjadi pemahaman yang lebih utuh terhadap komposisi belanja

langsung program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD, maka sebelum penyajian laporan penyelenggaraan berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan, perlu disampaikan kembali bahwa dalam sistem administrasi


BAB III - 44

keuangan

daerah,

belanja

langsung

kegiatan-kegiatan

dalam

APBD

diklasifikasikan pada 3 (tiga) jenis program, yaitu: Berikut ini merupakan gambaran komposisi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 1.

6 program yang bersifat umum dan melekat pada semua SKPD, dengan 1.186 kegiatan;

2.

161 program dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, dengan 1.855 kegiatan;

3.

31 program dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan, dengan 124 kegiatan; Dengan demikian program yang dilaksanakan Pemerintah Kota

Magelang pada Tahun Anggaran 2016 sebanyak 201 program dengan 3.165kegiatan. Adapun 6 program yang bersifat umum dan terdapat di setiap SKPD tersebut di atas meliputi : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4.

Program Fasilitasi Pindah/purna Tugas PNS;

5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

6.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

1.

Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan 26 urusan wajib. Adapun jumlah program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sebanyak 161 program yang terdiri dari 1.855 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1.

Urusan Pendidikan, dengan 9program yang terdiri atas 154 kegiatan.

2.

Urusan Kesehatan, dengan 17 program yang terdiri atas 146 kegiatan.

3.

Urusan Pekerjaan Umum, dengan 30 program yang terdiri atas 261 kegiatan.


BAB III - 45

4.

Urusan Perumahan, dengan 5 program yang terdiri atas 20 kegiatan.

5.

Urusan Penataan Ruang, dengan 3 program yang terdiri atas 7 kegiatan.

6.

Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan 7 program yang terdiri atas 201 kegiatan.

7.

Urusan Perhubungan, dengan 6 program yang terdiri atas 32 kegiatan.

8.

Urusan Lingkungan Hidup, dengan 6 program yang terdiri atas 173 kegiatan.

9.

Urusan Pertanahan, dengan 2 program yang terdiri atas 7 kegiatan.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan 1 program yang terdiri atas 38 kegiatan. 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan 4 program yang terdiri atas 36 kegiatan. 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan 6 program yang terdiri atas 21 kegiatan. 13. Urusan Sosial, dengan 6 program yang terdiri atas 27 kegiatan. 14. Urusan Ketenagakerjaan, dengan 3 program yang terdiri atas 39 kegiatan. 15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan 4 program yang terdiri atas 15 kegiatan. 16. Urusan Penanaman Modal, dengan 2 program yang terdiri atas 8 kegiatan. 17. Urusan Kebudayaan, dengan 4 program yang terdiri atas 27 kegiatan. 18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan 6 program yang terdiri atas 82 kegiatan. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan 8 program yang terdiri atas 118 kegiatan. 20. Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan 16 program yang terdiri atas 210 kegiatan. 21. Urusan Ketahanan Pangan, dengan 1 program yang terdiri atas 37 kegiatan.


BAB III - 46

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan 5 program yang terdiri atas 70 kegiatan. 23. Urusan Statistik, dengan 1 program yang terdiri atas 9 kegiatan. 24. Urusan Kearsipan, dengan 4 program yang terdiri atas 31 kegiatan. 25. Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan 4 program yang terdiri atas 31 kegiatan. 26. Urusan Perpustakaan, dengan 4 program yang terdiri atas 40 kegiatan. Adapun ringkasan anggaran, realisasi dan pelaksana urusan wajib tahun 2016, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :


BAB III - 47

Tabel 3.2 Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Tahun 2016 BELANJA LANGSUNG NO

KODE URUSAN

URUSAN WAJIB

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1

2

3

4

1

1.01

Pendidikan

219,519,651,000

2,282,692,000

17,611,106,000

12,723,814,000

252,137,263,000

228,091,396,540

90.46%

2

1.02

Kesehatan

46,869,558,000

11,041,304,000

140,939,765,000

93,548,660,000

292,399,287,000

267,833,948,140

91.60%

3

1.03

Pekerjaan Umum

4,484,530,000

573,979,000

10,531,198,000

78,257,800,000

93,847,507,000

89,410,128,275

95.27%

4

1.04

Perumahan

137,459,000

3,471,699,000

1,845,631,000

5,454,789,000

3,470,228,450

63.62%

5

1.05

Penataan Ruang

235,250,000

511,915,000

128,190,000

875,355,000

798,665,899

91.24%

6

1.06

Perencanaan Pembangunan

2,370,618,000

2,866,230,000

5,641,429,000

318,452,000

11,196,729,000

10,145,492,518

90.61%

7

1.07

Perhubungan

5,158,243,000

555,179,000

3,836,603,000

4,425,834,000

13,975,859,000

13,194,831,062

94.41%

8

1.08

Lingkungan Hidup

8,424,159,000

2,089,898,000

20,606,058,000

7,944,254,000

39,064,369,000

33,077,508,460

84.67%

9

1.09

Pertanahan

586,570,000

437,595,000

56,500,000

1,080,665,000

909,436,340

84.16%

10

1.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

698,614,000

1,636,932,000

2,531,226,000

7,257,287,000

6,488,180,092

89.40%

11

1.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

121,622,000

1,240,195,000

1,361,817,000

1,144,512,289

84.04%

12

1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

31,230,000

328,567,000

401,605,000

761,402,000

676,339,000

88.83%

13

1.13

Sosial

454,635,000

992,233,000

40,701,000

1,487,569,000

1,364,421,227

91.72%

14

1.14

Tenaga Kerja

456,396,000

3,556,843,000

1,755,015,000

8,965,954,000

8,468,596,698

94.45%

2,390,515,000

3,197,700,000


BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

5

6

7

TOTAL BELANJA

REALISASI BELANJA

PROSENTASE

8

9

10

BAB III - 8

BELANJA LANGSUNG NO

KODE URUSAN

URUSAN WAJIB


1

2

3

4

15

1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

16

1.16

Penanaman Modal

17

1.17

Kebudayaan

18

1.18

Pemuda dan Olah Raga

19

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

20

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

21

1.21

Ketahanan Pangan

22

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

23

1.23

24

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

5

6

7

TOTAL BELANJA

REALISASI BELANJA

PROSENTASE

8

9

10

3,256,915,000

250,318,000

1,540,588,000

596,857,000

5,644,678,000

5,157,845,535

91.38%

918,360,000

156,194,000

1,007,902,000

56,065,000

2,138,521,000

2,025,965,199

94.74%

118,649,000

2,455,990,000

2,574,639,000

2,448,135,888

95.09%

3,103,348,000

510,805,000

4,499,700,000

4,837,700,000

12,951,553,000

11,833,228,072

91.37%

5,394,449,000

2,773,527,000

6,084,962,000

506,608,000

14,759,546,000

13,816,006,538

93.61%

117,354,145,000

14,565,257,000

51,293,108,000

18,160,939,000

201,373,449,000

134,151,484,904

66.62%

70,330,000

850,979,000

8,700,000

,130,009,000

1,089,347,650

96.40%

299,057,000

2,414,654,000

37,705,000

6,563,135,000

6,123,865,887

93.31%

Statistik

59,100,000

161,609,000

50,450,000

471,159,000

423,142,334

89.81%

1.24

Kearsipan

96,236,000

342,643,000

1,038,879,000

984,017,700

94.72%

25

1.25

Komunikasi dan Informatika

07,508,000

2,607,135,000

1,092,200,000

4,606,843,000

4,080,642,321

88.58%

26

1.26

Perpustakaan

315,210,000

1,318,048,000

8,055,542,000

11,431,956,000

3,630,138,021

31.75%

,811,719,000

,743,156,000


BAB III - 9

2.

Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 mencakup delapan urusan. Penyelenggaraan urusan-urusan tersebut diwujudnyatakan dalam bentuk program dan kegiatan. Penyelenggaraan urusan pilihan Tahun 2016 meliputi 31program dan 124kegiatan. Jumlah program dan kegiatan pada tiap-tiap urusan pilihan pada yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut: a.

Urusan pertanian, terdiri dari10 program 37 kegiatan;

b.

Urusan kehutanan, terdiri dari 2 program 3kegiatan;

c.

Urusan energi dan sumberdaya mineral, terdiri dari 1 program 3 kegiatan;

d.

Urusan pariwisata, terdiri dari 3 program 11 kegiatan;

e.

Urusan kelautan dan perikanan, terdiri dari 3 program 9 kegiatan;

f.

Urusan perdagangan, terdiri dari 5 program 42 kegiatan

g.

Urusan industri, terdiri dari 5 program 15 kegiatan;

h.

Urusan transmigrasi, terdiri dari 2 program 4 kegiatan; Adapun ringkasan anggaran, realisasi dan pelaksana urusan

pilihan tahun 2016, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:


BAB III - 10

Tabel 3.3 Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun 2016

BELANJA LANGSUNG NO

KODE URUSAN

1

2.01

URUSAN PILIHAN


3

4 5

2.02 2.03

2.04 2.05

BELANJA MODAL

TOTAL BELANJA

REALISASI BELANJA

Pertanian 332,832,000

2,993,018,000

3,368,973,000

11,046,495,000

9,830,983,786

4,050,000

344,060,000

17,750,000

365,860,000

349,339,050

42,452,000

448,857,000

1,758,953,000

2,250,262,000

2,189,111,600

86,712,000

896,419,000

231,812,000

1,214,943,000

1,168,640,654

30,150,000

403,478,000

3,750,738,000

4,184,366,000

3,970,984,501

Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan

6

2.06

Perdagangan

7

2.07

Perindustrian

8

2.08

Transmigrasi

PROSENTASE

89.00% 4,351,672,000

2

BELANJA PEGAWAI


95.48% 97.28%

96.19% 94.90% 91.71% 466,204,000

2,493,787,000

2,959,991,000

2,714,751,386 93.50%

280,950,000

413,895,000

694,845,000

649,676,087

13,650,000

186,738,000

200,388,000

154,638,500

77.17%


BAB III - 11

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang mengacu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang diimplementasikan dalam Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut: 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas pokok Organisasi Dinas Daerah; 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja; 4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Adapun nomenklaturSKPD sesuai dengan PERDA 3,4,5,6 Tahun 2008 sebagai berikut: 1) Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DAERAH, terdiri dari : a. Bagian Tata Pemerintahan b. Bagian Organisasi c. Bagian Hukum d. Bagian Perekonomian e. Bagian Pembangunan f. Bagian Kesejahteraan Rakyat g. Bagian

Hubungan

Masyarakat,

Protokol

dan

Sandi

Telekomunikasi h. Bagian Perlengkapan i. Bagian Umum SEKRETARIAT DPRD STAF AHLI WALIKOTA


BAB III -12

2) Perda Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Dinas Pekerjaan Umum 6. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 8. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 11. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Dinas Pengelolaan Pasar 3) Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah 1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 5. Badan Kepegawaian Daerah 6. Rumah Sakit Umum Daerah 7. Kantor Lingkungan Hidup 8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 9. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik 10. Kantor Penanaman Modal 11. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 12. Satuan Polisi Pamong Praja 4) Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan 1. Kecamatan Magelang Utara 2. Kecamatan Magelang Tengah 3. Kecamatan Magelang Selatan 4. Kelurahan Kramat Utara


BAB III -13

5. Kelurahan Kramat Selatan 6. Kelurahan Kedungsari 7. Kelurahan Potrobangsan 8. Kelurahan Wates 9. Kelurahan Magelang 10.Kelurahan Cacaban 11.Kelurahan Panjang 12.Kelurahan Gelangan 13.Kelurahan Jurangombo Utara 14.Kelurahan Jurangombo Selatan 15.Kelurahan Kemirirejo 16.Kelurahan Magersari 17.Kelurahan Rejowinangun Utara 18.Kelurahan Rejowinangun Selatan 19.Kelurahan Tidar Utara 20.Kelurahan Tidar Selatan B.

Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1.

Program, Kegiatan dan Realisasi Anggaran Adapun prioritas program dan kegiatan pada tiap-tiap urusan wajib pada Tahun Anggaran 2016 beserta anggaran dan realisasi belanja langsung disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini : Tabel 3.4 Daftar Program Dan Kegiatan Kota Magelang Tahun 2016 Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Wajib

ALOKASI DANA NO

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

URUSAN PENDIDIKAN

a

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1)

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

56.433.000,00

56.433.000,00

2)

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

3.912.000,00

3.912.000,00

3)

Pengembangan pendidikan anak usia dini

35.250.000,00

35.081.000,00


PELAKSANA

DIKNAS Kec. Mgl. Utara DIKNAS

BAB III -14

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

4)

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

20.240.000,00

20.239.865,00

5)


4.220.000,00

4.220.000,00

Kel. Magersari

6)


2.640.000,00

2.640.000,00

Kel. Jurang. Utara

7)


4.000.000,00

3.879.300,00

Kel. Jurang. Sel.

8)


7.200.000,00

7.200.000,00

Kel. Tidar Utara

9)


2.545.000,00

2.545.000,00

Kel. Tidar Selatan

10)


5.570.000,00

5.570.000,00

Kel. Wates

11)


3.571.000,00

3.571.000,00

Kel. Kemirirejo

12)


5.200.000,00

5.199.525,00

Kel. Cacaban

13)


15.140.000,00

12.334.400,00

Kel. Magelang

14)


4.425.000,00

4.356.000,00

15)

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

10.780.000,00

10.780.000,00

DIKNAS

16)

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

103.940.000,00

93.190.000,00

DIKNAS

17)

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

15.150.000,00

15.150.000,00

DIKNAS

18)

Lomba Semarak Anak

66.500.000,00

64.322.000,00

DIKNAS

19)

Lomba Semarak Anak

15.218.000,00

15.216.850,00

Kec. Mgl. Utara

20)

Lomba Semarak Anak

7.442.000,00

7.412.000,00

Ke. Mgl. Selatan

21)

Lomba Semarak Anak

15.213.000,00

15.211.850,00

Kec. Mgl Tengah

22)

Lomba bercerita/mendongeng guru TK

34.950.000,00

17.724.000,00

DIKNAS

23)

Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

32.834.000,00

32.834.000,00

DIKNAS

24)


4.080.000,00

4.080.000,00

Kel. Potrobangsan

25)


4.300.000,00

4.299.550,00

Kel. Kedungsari

26)


3.200.000,00

3.200.000,00

Kel. Kramat Utara

27)


4.000.000,00

4.000.000,00

Kel. Kramat Sel.


DIKNAS

Kel. Panjang

BAB III -15

ALOKASI DANA NO


28)


29)

ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

4.426.000,00

4.213.250,00

Penyelenggaraan Gebyar PAUD

20.000.000,00

20.000.000,00

DIKNAS

30)

Penyediaan Operasional PAUD

36.000.000,00

0,00

DIKNAS

31)

Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD

20.000.000,00

20.000.000,00

DIKNAS

32)

Manajemen Pengelolaan BOP PAUD

20.000.000,00

0,00

DIKNAS

b

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1)

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

34.950.000,00

34.182.000,00

DIKNAS

2)

Pengadaan mebeluer sekolah

488.505.000,00

472.985.000,00

DIKNAS

3)

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

87.000.000,00

83.727.000,00

DIKNAS

4)

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

97.970.000,00

54.708.000,00

DIKNAS

5)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

983.350.000,00

941.250.000,00

DIKNAS

6)

Pelatihan penyusunan kurikulum

46.840.000,00

43.632.000,00

DIKNAS

7)

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

3.780.449.000,00

3.780.260.394,00

DIKNAS

8)

Penyelenggaraan paket A setara SD

77.328.000,00

77.328.000,00

DIKNAS

9)

Penyelenggaraan paket B setara SMP

203.050.000,00

203.050.000,00

DIKNAS

10)

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

51.845.000,00

47.920.000,00

DIKNAS

11)

Tes pengendali mutu SD

153.019.000,00

144.929.000,00

DIKNAS

12)

Tes pengendali mutu SMP

194.572.000,00

188.982.400,00

DIKNAS

13)

Penyelenggaraan paket B setara SMP (Bantuan Keuangan Propinsi)

15.000.000,00

15.000.000,00

DIKNAS

14)

Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)

7.030.942.000,00

6.637.436.100,00

DIKNAS

15)

Pembelajaran Wisata Edukasi

15.000.000,00

15.000.000,00

DIKNAS

16)

Pengadaan Komputer Sekolah

3.210.336.000,00

3.155.814.000,00

DIKNAS


Kel. Rejo. Sel.

BAB III -16

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

c

Program Pendidikan Menengah

1)

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lainlain)

176.150.000,00

174.420.000,00

DIKNAS

2)

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

127.800.000,00

124.285.000,00

DIKNAS

3)

Pengadaan mebeluer sekolah

30.850.000,00

30.850.000,00

DIKNAS

4)

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

21.700.000,00

20.365.000,00

DIKNAS

5)

Penyelenggaraan paket C setara SMU

166.000.000,00

166.000.000,00

DIKNAS

6)

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (Bantuan Keuangan Propinsi)

66.800.000,00

66.191.000,00

DIKNAS

7)

Penyelenggaraan paket C setara SMA (bantuan keuangan propinsi)

73.000.000,00

73.000.000,00

DIKNAS

8)

Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni

328.960.000,00

216.829.000,00

DIKNAS

9)

Pengadaan Komputer Sekolah

40.900.000,00

40.860.000,00

DIKNAS

10)

Fasilitasi Career Center Sekolah

50.000.000,00

50.000.000,00

DIKNAS

11)

Pemberian Beasiswa Siswa SMA/SMK Dari Keluarga Kurang Mampu

264.000.000,00

264.000.000,00

DIKNAS

d

Program Pendidikan Non Formal

1)

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

46.000.000,00

33.485.000,00

DIKNAS

2)

Pengembangan pendidikan keaksaraan

90.916.000,00

90.916.000,00

DIKNAS

3)

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

44.003.000,00

44.003.000,00

DIKNAS

4)

Festival Anak Soleh Indonesia

190.705.000,00

164.993.525,00

Setda

5)

Pelaksanaan MTQ tingkat Kota

175.796.000,00

135.196.250,00

Setda

6)

Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional

52.674.000,00

21.746.500,00

Setda

7)

Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM

25.000.000,00

25.000.000,00

DIKNAS

8)

Pelaksanaan Pra UN Paket C

14.906.000,00

14.720.000,00

DIKNAS

9)

Pelaksanaan UN Paket B dan C

31.948.000,00

25.649.000,00

DIKNAS

10)

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

27.162.000,00

27.161.650,00

Kec. Mgl. Utara

11)


27.162.000,00

27.145.000,00

Ke. Mgl. Selatan


BAB III -17

ALOKASI DANA NO


12)


27.277.000,00

27.275.500,00

Kec. Mgl Tengah

13)

Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD

23.100.000,00

22.890.000,00

DIKNAS

14)

Pelaksanaan Pra UNPK

13.979.000,00

13.979.000,00

DIKNAS

15)

Replikasi Kelurahan Vokasi

60.301.000,00

60.301.000,00

DIKNAS

16)

Pelatihan Kursus

38.577.000,00

38.577.000,00

DIKNAS

17)

Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI )

50.000.000,00

10.000.000,00

DIKNAS

18)

Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa ( KWD )

150.000.000,00

150.000.000,00

DIKNAS

19)

Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan

63.000.000,00

63.000.000,00

DIKNAS

20)

Fasilitasi Penguatan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) untuk Akreditasi

50.000.000,00

49.500.000,00

DIKNAS

21)

Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha ( KBU ) Desa Vokasi

50.000.000,00

50.000.000,00

DIKNAS

22)

Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat ( TBM ) Desa Vokasi

50.000.000,00

50.000.000,00

DIKNAS

23)

Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

50.000.000,00

49.694.000,00

DIKNAS

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

e

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1)

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

50.000.000,00

50.000.000,00

DIKNAS

2)

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

330.000.000,00

324.767.000,00

DIKNAS

3)

Pembinaan MGMP SMP

265.000.000,00

264.518.000,00

DIKNAS

4)

Pembinaan MGMP SMA

237.000.000,00

235.034.000,00

DIKNAS

5)

Pembinaan MGMD SMK

345.000.000,00

336.260.000,00

DIKNAS

6)

Pembinaan KKPS

20.000.000,00

20.000.000,00

DIKNAS

7)

Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah

65.000.000,00

64.700.000,00

DIKNAS

8)

Pelatihan pembina olimpiade SAINS

37.700.000,00

29.420.000,00

DIKNAS

9)

Workshop manajemen perencanaan terpadu

198.511.000,00

198.461.000,00

DIKNAS

10)

Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

60.000.000,00

60.000.000,00

DIKNAS

11)

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

138.000.000,00

132.170.000,00

DIKNAS


BAB III -18

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

12)

Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional

28.614.000,00

28.470.000,00

DIKNAS

13)

Pemberian Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal

240.000.000,00

240.000.000,00

DIKNAS

14)

Pemberian Kesejahteraan Pendidik PAUD

232.800.000,00

232.800.000,00

DIKNAS

15)

Peningkatan Kualifikasi S.1 / D.4 Pendidik Formal

122.500.000,00

122.500.000,00

DIKNAS

16)

Peningkatan Kualifikasi S.1 Pendidik PAUD

105.000.000,00

105.000.000,00

DIKNAS

17)

Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi

25.000.000,00

24.700.000,00

DIKNAS

f

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1)

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

15.000.000,00

15.000.000,00

DIKNAS

2)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

29.000.000,00

17.800.000,00

DIKNAS

3)

Penerimaan siswa baru

199.468.000,00

182.958.000,00

DIKNAS

4)

Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah

206.380.000,00

71.330.000,00

DIKNAS

5)

Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan

130.000.000,00

121.368.800,00

DIKNAS

6)

Sidak pelajar

46.100.000,00

45.709.000,00

DIKNAS

7)

Pelaksanakan asistensi APBS

85.000.000,00

82.060.600,00

DIKNAS

8)

Manajemen dan administrasi keuangan sekolah

53.400.000,00

51.882.000,00

DIKNAS

9)

Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK

30.600.000,00

30.582.000,00

DIKNAS

10)

Manajemen pengelolaan ICT center

62.600.000,00

62.600.000,00

DIKNAS

11)

Penyusunan buku selayang pandang

24.900.000,00

24.729.000,00

DIKNAS

12)

Pelaksanaan Jaringan Kurikulum Sekolah

85.775.000,00

83.973.000,00

DIKNAS

13)

Penilaian kinerja kepala sekolah

49.000.000,00

49.000.000,00

DIKNAS

14)

Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan

75.000.000,00

72.400.000,00

DIKNAS

15)

Manajemen pendataan pendidikan

35.000.000,00

34.880.000,00

DIKNAS

16)

Penyusunan Kalender Pendidikan

18.175.000,00

17.615.000,00

DIKNAS

17)

Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

130.684.000,00

122.408.000,00

DIKNAS


BAB III -19

ALOKASI DANA NO


18)

Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

19)

ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

64.656.000,00

44.868.000,00

DIKNAS

Akreditasi Sekolah

185.000.000,00

146.492.000,00

DIKNAS

20)

Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK

136.486.000,00

35.095.000,00

DIKNAS

21)

Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS

22.060.000,00

0,00

DIKNAS

22)

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Gerakan Peduli Siswa

26.149.000,00

0,00

DIKNAS

23)

Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa

28.292.000,00

0,00

DIKNAS

g

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1)

Lomba cerdas cermat SD

30.315.000,00

23.572.000,00

DIKNAS

2)

Lomba mapel agama Islam SD

308.145.000,00

268.074.000,00

DIKNAS

3)

Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP

97.125.000,00

67.285.000,00

DIKNAS

4)

Lomba gugus SD

43.107.000,00

29.157.000,00

DIKNAS

5)

Lomba Cerdas Cermat dokter kecil

43.740.000,00

26.614.000,00

DIKNAS

6)

Lomba sekolah sehat SD/SMP

49.909.000,00

48.580.000,00

DIKNAS

7)

Pelaksanaan Pra US SD

76.470.000,00

76.470.000,00

DIKNAS

8)

Pelaksanaan Ujian Sekolah SD

289.320.000,00

236.438.000,00

DIKNAS

9)

Pelaksanaan Pra UN SMP

94.072.000,00

85.483.000,00

DIKNAS

10)

Pelaksanaan US dan UN SMP

186.200.000,00

98.672.000,00

DIKNAS

11)

Lomba Cerdas Cermat SMP

23.776.000,00

17.498.000,00

DIKNAS

12)

Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB

313.094.000,00

285.237.000,00

DIKNAS

13)

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP

100.311.000,00

83.059.000,00

DIKNAS

14)

Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB

75.000.000,00

49.000.000,00

DIKNAS

15)

Lomba Kader Kesehatan Remaja

40.870.000,00

17.578.000,00

DIKNAS

16)

Lomba PBB siswa SD/SMP

130.000.000,00

95.405.000,00

DIKNAS

1.754.833.000,00

1.754.743.055,00

DIKNAS

h

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

1)

Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK


BAB III -20

ALOKASI DANA NO


2)

Lomba sekolah sehat SMA/SMK

3)

Lomba kompetensi siswa SMK

4)

Lomba debat bahasa

5)

Lomba Iptek siswa SMA

6)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

50.000.000,00

41.647.000,00

DIKNAS

228.445.000,00

171.780.000,00

DIKNAS

66.277.000,00

54.649.000,00

DIKNAS

125.384.000,00

98.712.000,00

DIKNAS

Olimpiade Astronomi SMA/ MA

11.816.000,00

8.464.000,00

DIKNAS

7)

Lomba Bahasa Jawa SMA/ SMK

59.688.000,00

45.438.000,00

DIKNAS

8)

Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK

113.682.000,00

106.118.000,00

DIKNAS

9)

Pelaksanaan US dan UN SMA/ SMK

149.212.000,00

123.497.100,00

DIKNAS

10)

Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK

17.715.000,00

17.610.200,00

DIKNAS

11)

Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK

42.220.000,00

39.645.000,00

DIKNAS

12)

Olimpiade SAINS Terapan SMK

55.516.000,00

46.231.800,00

DIKNAS

13)

Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK

25.918.000,00

11.800.000,00

DIKNAS

14)

Lomba PBB siswa SMA/SMK

119.000.000,00

91.629.000,00

DIKNAS

50.000.000,00

50.000.000,00

DIKNAS

100.000.000,00

100.000.000,00

DIKNAS

3.599.317.000,00

2.092.929.385,00

DKK

i

Program Pendidikan Berkelanjutan

1)

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

2)

Penyelenggaraan Kursus Mahir Tingkat Dasar (KMD) Pramuka

2

URUSAN KESEHATAN

a

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1)

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

2)

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

6.850.000,00

6.700.000,00

DKK

3)

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

24.020.000,00

20.466.808,00

DKK

4)


1.850.000,00

1.543.000,00

DKK

5)

Pengadaan bahan kimia

123.570.000,00

525.200,00

DKK

6)

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

23.540.000,00

19.969.500,00

DKK


BAB III -21

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

b

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1)

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

12.479.000,00

9.996.200,00

DKK

2)

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

19.000.000,00

18.997.500,00

DKK

3)


5.204.000,00

4.568.000,00

Kel. Potrobangsan

4)


3.496.000,00

3.495.850,00

Kel. Kedungsari

5)

Peningkatan kesehatan masyarakat

42.912.000,00

39.859.000,00

6)

Peningkatan kesehatan masyarakat

4.127.000,00

4.127.000,00

7)

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

11.134.000,00

10.435.600,00

DKK

8)

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

58.000.000,00

53.527.000,00

DKK

9)


5.170.000,00

4.990.000,00

Kel. Potrobangsan

10)


6.350.000,00

6.350.000,00

Kel. Kedungsari

11)


4.180.000,00

4.150.000,00

Kel. Kramat Utara

12)


1.500.000,00

1.500.000,00

Kel. Kramat Sel.

13)

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

277.150.000,00

257.803.270,00

DKK

14)


17.820.000,00

14.416.200,00

DKK

15)

Pelayanan Penyedotan Kakus

51.770.000,00

34.315.607,00

DKPTK

16)

Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular

79.960.000,00

57.198.000,00

DKK

17)

Penyebarluasan informasi kesehatan

3.300.000,00

3.300.000,00

18)

Pengadaan alat laboratorium

864.324.000,00

835.887.000,00

DKK

19)

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)

4.524.257.000,00

3.151.020.799,00

DKK

20)

Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru

22.000.000,00

16.671.000,00

DKK

21)

Pembinaan kelompok kerja informal dan formal

11.842.000,00

11.730.000,00

DKK


DKK Kel. Magersari

Kel. Wates

BAB III -22

ALOKASI DANA NO


22)

Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada

23)

ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

29.007.000,00

28.739.000,00

DKK

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta

2.700.000,00

2.692.000,00

DKK

24)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas

2.420.000,00

2.412.000,00

DKK

25)

Pengendalian kualitas air bersih dan air minum

13.000.000,00

13.000.000,00

DKK

26)

Kalibrasi alat kesehatan

41.200.000,00

28.388.000,00

DKK

27)

Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis

68.200.000,00

67.548.000,00

DKK

28)

Pelayanan kesehatan di puskesmas

106.800.000,00

87.142.000,00

DKK

29)

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

9.853.139.000,00

8.336.600.061,00

DKK

30)

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

132.877.000,00

0,00

DKK

31)

Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah

13.785.000,00

12.447.000,00

DKK

32)

Bantuan Operasional Kesehatan

965.000.000,00

697.808.300,00

DKK

33)

Pendataan Perencanaan Integrasi Penduduk Miskin Peserta Jamkesda ke Dalam Program JKN

51.762.000,00

44.540.600,00

DKK

34)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

242.100.000,00

225.342.000,00

DKK

c

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

1)

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

25.500.000,00

25.452.040,00

DKK

2)

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

45.929.000,00

42.223.100,00

DKK

3)

Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga

11.300.000,00

11.100.000,00

DKK

d

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1)

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

72.495.000,00

72.494.969,00

DKK

2)

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

164.950.000,00

151.934.000,00

DKK

3)

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

5.943.000,00

5.501.800,00

Kel. Rejo. Sel.

4)

Kader piket bersama dawis

17.630.000,00

17.630.000,00

Kel. Magersari


BAB III -23

ALOKASI DANA NO


5)

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

6)

ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

54.980.000,00

49.029.000,00

DKK

Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat

119.750.000,00

119.249.972,00

DKK

7)

Penyelenggaraan dana sehat ber JPKM

51.563.000,00

51.563.000,00

DKK

8)

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

106.761.000,00

101.707.500,00

DKK

9)

Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional

15.000.000,00

14.300.000,00

10)

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi perokok

650.000.000,00

0,00

DKK

11)

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan

142.585.000,00

142.196.000,00

DKK

BPMPKB

e

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1)

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

28.060.000,00

22.206.000,00

Kel. Tidar Utara

2)


25.920.000,00

25.920.000,00

Kel. Wates

3)


22.175.000,00

22.170.000,00

Kel. Gelangan

4)


266.850.000,00

217.162.500,00

BPMPKB

5)

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

136.335.000,00

121.049.456,00

DKK

6)

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

16.394.000,00

10.538.000,00

DKK

7)


21.818.000,00

19.902.000,00

DKK

f

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1)

Pengawasan dan penyehatan tempattempat umum

26.302.000,00

26.194.000,00

DKK

2)

Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja

47.300.000,00

47.165.000,00

DKK

g

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1)

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

221.607.000,00

149.399.900,00

DKK

2)

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

120.514.000,00

111.716.640,00

DKK

3)

Peningkatan Imunisasi

141.200.000,00

123.654.000,00

DKK


BAB III -24

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

4)

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

12.202.000,00

9.052.000,00

DKK

5)

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

6.246.000,00

5.645.050,00

Kec. Mgl. Utara

6)

Pengamanan kesehatan Haji

10.200.000,00

9.328.000,00

DKK

7)

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

68.107.000,00

68.057.000,00

DKK

8)

Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS

6.000.000,00

6.000.000,00

9)

Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

263.001.000,00

214.101.780,00

10)


6.950.000,00

6.949.150,00

Kel. Jurang. Sel.

11)


3.782.000,00

3.782.000,00

Kel. Tidar Utara

12)


5.500.000,00

5.500.000,00

Kel. Kramat Sel.

13)


8.700.000,00

6.912.500,00

Kel. Rejo. Sel.

h

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1)

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

7.760.000,00

7.145.000,00

DKK

2)

Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

20.110.000,00

19.710.000,00

DKK

3)

Pembinaan Sarana Kesehatan

32.500.000,00

25.224.000,00

DKK

4)

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang

26.675.000,00

26.675.000,00

DKK

5)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi

58.480.000,00

55.330.000,00

DKK

6)

Akreditasi Rumah Sakit

396.400.000,00

217.468.769,00

RSU

7)

Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan

574.505.000,00

356.445.854,00

DKK

i

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1)


10.350.000,00

10.350.000,00

DKK


Kel. Kramat Sel.

DKK

BAB III -25

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

j

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1)

Perencanaan Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Jaringannya

54.600.000,00

53.843.000,00

DKK

2)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC)

400.000.000,00

384.341.000,00

DKK

k

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1)

Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)

10.989.094.000,00

10.051.456.812,00

RSU

l

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1)

kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

44.034.000,00

38.354.000,00

DKK

2)


5.560.000,00

4.506.000,00

DKK

3)

Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma

5.731.000,00

5.254.500,00

Kel. Rejo. Sel.

m

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1)

Penyuluhan kesehatan anak balita

4.970.000,00

4.940.000,00

Kel. Magersari

2)


2.460.000,00

2.460.000,00

Kel. Jurang. Utara

3)


6.900.000,00

6.899.400,00

Kel. Jurang. Sel.

4)


5.815.000,00

5.815.000,00

Kel. Tidar Selatan

5)


4.735.000,00

4.735.000,00

Kel. Potrobangsan

6)


8.700.000,00

8.700.000,00

Kel. Kedungsari

7)


6.770.000,00

6.770.000,00

Kel. Kramat Utara

8)


11.620.000,00

11.620.000,00

Kel. Kramat Sel.

9)


23.424.000,00

23.424.000,00

Kel. Kemirirejo

10)


10.500.000,00

10.500.000,00

Kel. Cacaban

11)


10.870.000,00

10.870.000,00

Kel. Rejo Utara

12)


12.000.000,00

10.724.000,00

Kel. Magelang

13)


5.060.000,00

5.060.000,00

Kel. Panjang

14)


5.704.000,00

5.703.000,00

Kec. Mgl. Utara

15)


10.086.000,00

10.086.000,00

Ke. Mgl. Selatan


BAB III -26

ALOKASI DANA NO


16)

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

17)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

19.790.000,00

15.735.400,00

DKK


5.724.000,00

5.723.300,00

Kec. Mgl. Utara

18)


21.648.000,00

21.647.000,00

Kel. Rejo. Sel.

19)

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita

70.113.000,00

64.680.000,00

DKK

n

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1)

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

11.220.000,00

11.220.000,00

DKK

2)


4.466.000,00

4.466.000,00

Kel. Magersari

3)


2.520.000,00

2.520.000,00

Kel. Jurang. Utara

4)


4.250.000,00

4.249.200,00

Kel. Jurang. Sel.

5)


5.180.000,00

5.180.000,00

Kel. Tidar Selatan

6)


4.630.000,00

4.630.000,00

Kel. Potrobangsan

7)


6.865.000,00

6.865.000,00

Kel. Kedungsari

8)


4.150.000,00

4.150.000,00

Kel. Kramat Utara

9)


13.933.000,00

13.933.000,00

Kel. Kemirirejo

10)


11.578.000,00

11.578.000,00

Kel. Cacaban

11)


5.470.000,00

5.470.000,00

Kel. Rejo Utara

12)


11.610.000,00

11.550.000,00

Kel. Magelang

13)


4.320.000,00

4.320.000,00

Kel. Panjang

14)

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

3.500.000,00

3.500.000,00

Kel. Kramat Sel.

15)

Pelayanan kesehatan

12.880.000,00

11.199.150,00

16)


2.289.000,00

2.273.000,00

DKK

17)

Penyuluhan Kesehatan Lansia

15.245.000,00

15.205.000,00

DKK

Kel. Rejo. Sel.

o

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1)

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

16.500.000,00

16.500.000,00

DKK

2)

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

6.683.000,00

6.683.000,00

DKK

3)

Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga

21.500.000,00

21.300.000,00

DKK


BAB III -27

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

p

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1)

Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang

98.837.000,00

98.749.400,00

2)


6.270.000,00

6.269.550,00

Kel. Kedungsari

3)


3.500.000,00

3.500.000,00

Kel. Kramat Sel.

4)


20.000.000,00

13.245.000,00

5)

Pembinaan dukun bayi

6.029.000,00

4.949.000,00

DKK

6)

Audit Maternal Perinatal

71.817.000,00

53.087.800,00

DKK

7)

Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak

217.524.000,00

206.403.000,00

DKK

8)


8.157.000,00

8.150.000,00

Ke. Mgl. Selatan

9)


6.566.000,00

6.047.000,00

Kel. Rejo. Sel.

10)

Jaminan Persalinan

98.100.000,00

0,00

DKK

DKK

BPMPKB

q

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

1)

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar

83.117.567.000

173.324.382.541,00

RSU

2)

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan

2.512.903.000,00

1.720.033.646,00

DKK

3)

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo

1.763.797.000,00

1.373.925.950,00

DKK

4)

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)

2.849.393.000,00

1.527.086.752,00

DKK

5)

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan

1.156.117.000,00

835.010.860,00

DKK

6)

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara

3.172.567.000,00

1.989.685.797,00

DKK

7)

Pembinaan Pelayanan BLUD

180.582.000,00

130.870.500,00

DKK

3

URUSAN PEKERJAAN UMUM

a

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1)

Perencanaan / DED Pembangunan jalan penghubung Jl Jendral Sarwo

55.290.000,00

53.084.300,00

DPU


BAB III -28

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

Edhie Wibowo dengan Jalan Jend Sudirman b

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1)

Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota

2)

Pembuatan Afur dan Bak Kontrol Saluran Drainase

c

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1)

474.608.000,00

457.541.650,00

DPU

95.317.000,00

93.899.500,00

DPU

Pemeliharaan Jalan

821.505.000,00

797.274.550,00

DPU

2)

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Jurangombo Selatan

439.300.000,00

385.338.900,00

DPU

3)

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Tidar Utara

100.000.000,00

96.272.000,00

DPU

4)

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Wates

220.000.000,00

217.240.300,00

DPU

5)

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Potrobangsan

887.084.000,00

852.074.750,00

DPU

6)

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Kedungsari

933.760.000,00

852.894.650,00

DPU

7)

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Rejowinangun Utara

791.420.000,00

700.304.800,00

DPU

8)

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Magelang

1.118.613.000,00

1.031.875.350,00

DPU

9)

Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Gelangan

66.300.000,00

65.761.800,00

DPU

10)

Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)

26.439.857.000,00

25.101.060.862,00

DPU

11)

Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Ahmad Yani

131.322.000,00

129.124.800,00

DPU

12)

Rehabilitasi / peningkatan Trotoar Jalan Perintis Kemerdakaan

603.060.000,00

595.342.050,00

DPU

13)

Rehabilitasi/peningkatan Jalan

10.000.000.000,00

9.984.694.250,00

DPU

14)

Peningkatan Median Jalan

233.760.000,00

232.204.000,00

DPU

d

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

1)

Pemeliharaan turap/talud/bronjong

40.700.000,00

39.511.000,00

Kel. Tidar Selatan

2)


38.550.000,00

38.112.000,00

Kel. Wates

3)


25.800.000,00

25.297.000,00

Kel. Potrobangsan


BAB III -29

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

4)


40.390.000,00

40.200.000,00

Kel. Kramat Utara

5)


66.600.000,00

66.433.000,00

Kel. Kramat Sel.

6)


55.670.000,00

0,00

Kel. Rejo Utara

7)


82.924.000,00

79.429.600,00

Kec. Mgl. Utara

e

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

1)

Identifikasi Jalan di Kota Magelang

67.147.000,00

33.772.000,00

DPU

f

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1)

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

72.500.000,00

70.796.900,00

DPU

g

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1)

Pemeliharaan jaringan irigasi

81.507.000,00

76.244.000,00

DPU

2)

Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Selatan

218.165.000,00

217.207.700,00

DPU

h

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1)

Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang

68.690.000,00

56.302.500,00

DPU

i

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1)

Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan

10.800.000,00

10.650.000,00

Kel. Kramat Sel.

2)

Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan

40.000.000,00

39.692.000,00

DPU

j

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1)

Pengembangan Pasar Rejowinangun

1.490.000,00

1.490.000,00

DPP

2)

Pembangunan Stadion Madya (Tahap 8)

7.000.000.000,00

6.891.509.000,00

DPU

3)

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR)

5.000.000.000,00

4.905.145.000,00

DPU

4)

Pembangunan Shelter Kuliner Jl. S. Parman

219.782.000,00

0,00

DPP

5)

Pembangunan saluran dan penampungan limbah Kuliner Taman Badaan

187.072.000,00

184.026.200,00

DPP


BAB III -30

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

6)

Pembangunan Shelter PKL Jl. Pajajaran

208.040.000,00

200.672.000,00

DPP

7)

Pembangunan Shelter PKL Jl. Kauman Barat

208.040.000,00

190.603.000,00

DPP

8)

Pembangunan Shelter PKL Jl. Sriwijaya

135.390.000,00

130.233.500,00

DPP

9)

Pengembangan Pasar Rejowinangun Sisi Timur

4.991.030.000,00

4.946.964.000,00

DPP

10)

Penataan Kawasan Budaya Mantyasih Kota Magelang Tahap II

1.164.258.000,00

1.119.056.000,00

DPU

11)

Perencanaan /DED Penataan Kawasan Mantyasih

55.290.000,00

53.896.000,00

DPU

12)

Perencanaan /DED Pembangunan Lampu Penerangan

55.290.000,00

46.459.000,00

DPU

13)

Perencanaan /DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga

55.290.000,00

53.762.000,00

DPU

14)

Perencanaan /DED Rehab Sedang / Berat Gedung Olahraga

55.290.000,00

52.891.000,00

DPU

290.580.000,00

289.209.000,00

DPU

k

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1)

Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

2)

Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan

59.433.000,00

59.086.000,00

Kec. Mgl. Utara

3)


45.550.000,00

45.280.000,00

Ke. Mgl. Selatan

4)


102.600.000,00

102.113.700,00

Kec. Mgl Tengah

5)


102.750.000,00

88.204.000,00

6)

Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

125.610.000,00

125.609.800,00

BPMPKB

7)

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (TMMD)

320.000.000,00

285.706.000,00

BPMPKB

l

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1)

Pembinaan jasa konstruksi

100.943.000,00

90.920.179,00

Setda

2)

Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi

48.749.000,00

32.281.500,00

Setda

m

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan

1)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

29.716.000,00

28.117.000,00

Kel. Rejo. Sel.


DPU

BAB III -31

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

2)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

8.450.000,00

8.150.000,00

Kel. Rejo. Sel.

3)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX

17.604.000,00

17.102.000,00

Kel. Rejo. Sel.

4)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII

24.617.000,00

23.536.000,00

Kel. Rejo. Sel.

5)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

29.972.000,00

29.900.000,00

Kel. Rejo. Sel.

6)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

49.523.000,00

49.146.000,00

Kel. Rejo. Sel.

7)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV

25.333.000,00

24.670.000,00

Kel. Rejo. Sel.

8)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV

44.669.000,00

44.177.000,00

Kel. Rejo. Sel.

9)

Pemeliharaan infrastruktur perdesaan

35.000.000,00

34.358.000,00

Kel. Rejo. Sel.

10)

Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

179.000.000,00

175.932.000,00

DPU

11)

Rehabilitasi infrastruktur perdesaan

100.000.000,00

92.140.000,00

DPU

DPU

n

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari

1)

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

120.000.000,00

117.076.000,00

2)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

12.036.000,00

11.976.000,00

Kel. Magersari

3)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

20.518.000,00

20.331.000,00

Kel. Magersari

4)


16.274.000,00

16.174.000,00

Kel. Magersari

5)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

67.800.000,00

67.700.000,00

Kel. Magersari

6)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

16.318.000,00

16.268.000,00

Kel. Magersari

7)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

82.518.000,00

82.313.000,00

Kel. Magersari

8)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII

10.456.000,00

10.354.000,00

Kel. Magersari

9)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

33.618.000,00

33.359.000,00

Kel. Magersari

10)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII

50.000.000,00

49.918.000,00

Kel. Magersari

11)


57.000.000,00

56.898.700,00

Kel. Magersari


BAB III -32

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

12)

Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

288.000.000,00

231.218.000,00

DPU

13)

Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

183.472.000,00

180.936.000,00

DPU

14)


95.239.000,00

91.167.000,00

DPU

o

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara

1)


71.255.000,00

66.267.000,00

Kel. Jurang. Utara

2)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

19.200.000,00

18.985.000,00

Kel. Jurang. Utara

3)


17.350.000,00

17.245.200,00

Kel. Jurang. Utara

4)


35.000.000,00

34.929.000,00

Kel. Jurang. Utara

5)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II

162.000.000,00

159.971.000,00

DPU

6)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

232.500.000,00

230.444.000,00

DPU

7)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

168.190.000,00

166.676.000,00

DPU

8)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII

232.500.000,00

228.823.000,00

DPU

9)


233.750.000,00

230.431.000,00

DPU

p

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan

1)

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

231.968.000,00

229.107.000,00

DPU

2)


185.000.000,00

183.952.100,00

Kel. Jurang. Sel.

3)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI

60.000.000,00

59.684.100,00

Kel. Jurang. Sel.

4)


31.000.000,00

30.952.100,00

Kel. Jurang. Sel.

5)


42.500.000,00

42.212.550,00

Kel. Jurang. Sel.

6)


57.500.000,00

57.481.100,00

Kel. Jurang. Sel.

7)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

93.695.000,00

93.131.550,00

Kel. Jurang. Sel.

8)


35.000.000,00

34.435.500,00

Kel. Jurang. Sel.


BAB III -33

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

9)


234.350.000,00

0,00

DPU

10)


317.800.000,00

309.969.000,00

DPU

11)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

141.000.000,00

139.998.000,00

DPU

12)


234.350.000,00

230.397.000,00

DPU

q

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara

1)


20.000.000,00

19.343.000,00

Kel. Tidar Utara

2)


24.000.000,00

23.703.000,00

Kel. Tidar Utara

3)


65.000.000,00

62.047.000,00

Kel. Tidar Utara

4)


58.000.000,00

54.930.000,00

Kel. Tidar Utara

5)


55.000.000,00

47.025.000,00

Kel. Tidar Utara

6)


10.000.000,00

9.994.500,00

Kel. Tidar Utara

7)


20.000.000,00

18.815.000,00

Kel. Tidar Utara

8)


95.000.000,00

89.580.000,00

Kel. Tidar Utara

9)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII

20.000.000,00

18.779.000,00

Kel. Tidar Utara

10)


177.260.000,00

154.744.000,00

DPU

11)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

90.200.000,00

88.616.000,00

DPU

12)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII

63.462.000,00

61.999.000,00

DPU

13)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

156.840.000,00

155.398.000,00

DPU

14)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII

234.350.000,00

232.624.000,00

DPU

15)


180.000.000,00

177.871.500,00

DPU

137.450.000,00

133.006.338,00

Kel. Tidar Selatan

r

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan

1)



BAB III -34

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

2)


112.750.000,00

112.620.000,00

Kel. Tidar Selatan

3)


60.015.000,00

60.000.000,00

Kel. Tidar Selatan

4)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

88.624.000,00

88.529.000,00

Kel. Tidar Selatan

5)


83.550.000,00

83.443.000,00

Kel. Tidar Selatan

6)


35.000.000,00

35.000.000,00

Kel. Tidar Selatan

7)


205.091.000,00

201.668.000,00

DPU

8)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

63.462.000,00

62.298.000,00

DPU

9)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

101.620.000,00

100.876.000,00

DPU

10)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

230.600.000,00

226.288.000,00

DPU

11)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III

76.789.000,00

69.327.000,00

DPU

12)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

180.000.000,00

177.321.000,00

DPU

13)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

188.925.000,00

186.107.000,00

DPU

14)


210.000.000,00

207.900.000,00

DPU

s

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates

1)

Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI

51.389.000,00

47.684.000,00

DPU

2)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

24.198.000,00

23.911.000,00

Kel. Wates

3)


39.387.000,00

39.154.000,00

Kel. Wates

4)


34.159.000,00

33.663.000,00

Kel. Wates

5)


29.740.000,00

29.291.000,00

Kel. Wates

6)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X

13.074.000,00

12.830.000,00

Kel. Wates

7)


43.300.000,00

42.776.000,00

Kel. Wates

8)


18.519.000,00

18.140.000,00

Kel. Wates


BAB III -35

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

9)


8.422.000,00

8.174.000,00

Kel. Wates

10)


87.694.000,00

86.884.000,00

Kel. Wates

11)


35.000.000,00

6.470.000,00

Kel. Wates

12)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V

234.350.000,00

231.584.000,00

DPU

13)


72.820.000,00

71.581.000,00

DPU

14)


179.000.000,00

177.689.500,00

DPU

15)


141.480.000,00

136.414.000,00

DPU

t

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan

1)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V

29.450.000,00

28.436.000,00

Kel. Potrobangsan

2)


10.800.000,00

10.283.000,00

Kel. Potrobangsan

3)


13.900.000,00

13.620.000,00

Kel. Potrobangsan

4)


16.500.000,00

15.985.000,00

Kel. Potrobangsan

5)


36.280.000,00

34.560.000,00

Kel. Potrobangsan

6)


113.641.000,00

112.970.000,00

Kel. Potrobangsan

7)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII

15.250.000,00

14.853.000,00

Kel. Potrobangsan

8)


35.503.000,00

34.036.818,00

Kel. Potrobangsan

9)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV

55.377.000,00

51.750.800,00

DPU

u

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari

1)


50.000.000,00

48.320.000,00

Kel. Kedungsari

2)


198.154.000,00

174.829.000,00

Kel. Kedungsari

3)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III

9.500.000,00

9.425.000,00

Kel. Kedungsari

4)


77.074.000,00

75.642.000,00

Kel. Kedungsari


BAB III -36

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

5)


11.250.000,00

11.135.000,00

Kel. Kedungsari

6)


73.493.000,00

54.278.000,00

Kel. Kedungsari

7)


117.140.000,00

115.669.000,00

Kel. Kedungsari

8)


18.446.000,00

18.226.000,00

Kel. Kedungsari

9)


18.429.000,00

18.200.000,00

Kel. Kedungsari

10)


124.092.000,00

121.971.000,00

Kel. Kedungsari

11)


35.000.000,00

31.553.200,00

Kel. Kedungsari

12)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

82.380.000,00

81.573.000,00

DPU

13)


51.538.000,00

50.740.500,00

DPU

14)


178.955.000,00

173.663.000,00

DPU

v

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara

1)


20.763.000,00

20.563.000,00

Kel. Kramat Utara

2)


10.813.000,00

10.763.000,00

Kel. Kramat Utara

3)


42.140.000,00

41.476.000,00

Kel. Kramat Utara

4)


37.561.000,00

37.018.000,00

Kel. Kramat Utara

5)


9.313.000,00

9.243.000,00

Kel. Kramat Utara

6)


35.000.000,00

32.713.220,00

Kel. Kramat Utara

7)


89.378.000,00

85.785.000,00

DPU

8)


177.648.000,00

175.207.000,00

DPU

w

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan

1)


22.905.000,00

22.812.000,00

Kel. Kramat Sel.

2)


60.376.000,00

60.250.000,00

Kel. Kramat Sel.


BAB III -37

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

3)


13.400.000,00

12.080.000,00

Kel. Kramat Sel.

4)


13.300.000,00

13.184.700,00

Kel. Kramat Sel.

5)


62.500.000,00

62.041.000,00

Kel. Kramat Sel.

6)


55.000.000,00

54.696.500,00

Kel. Kramat Sel.

7)


16.000.000,00

15.897.000,00

Kel. Kramat Sel.

8)


65.000.000,00

65.000.000,00

Kel. Kramat Sel.

9)


12.870.000,00

12.806.000,00

Kel. Kramat Sel.

10)


37.750.000,00

37.300.000,00

Kel. Kramat Sel.

11)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X

12.200.000,00

12.060.000,00

Kel. Kramat Sel.

12)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

6.500.000,00

6.500.000,00

Kel. Kramat Sel.

13)


35.000.000,00

35.000.000,00

Kel. Kramat Sel.

14)


154.691.000,00

149.965.000,00

DPU

15)


624.420.000,00

580.387.000,00

DPU

x

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo

1)


9.625.000,00

9.545.000,00

Kel. Kemirirejo

2)


30.000.000,00

29.900.000,00

Kel. Kemirirejo

3)


11.000.000,00

10.900.000,00

Kel. Kemirirejo

4)


19.800.000,00

19.620.000,00

Kel. Kemirirejo

5)


18.350.000,00

18.200.000,00

Kel. Kemirirejo

6)


35.550.000,00

35.533.400,00

Kel. Kemirirejo

7)


189.000.000,00

187.797.000,00

DPU

8)


132.000.000,00

130.042.000,00

DPU


BAB III -38

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

y

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban

1)


24.000.000,00

23.850.000,00

Kel. Cacaban

2)


20.000.000,00

19.850.000,00

Kel. Cacaban

3)


20.000.000,00

19.006.000,00

Kel. Cacaban

4)


28.500.000,00

28.350.000,00

Kel. Cacaban

5)


27.303.000,00

27.150.000,00

Kel. Cacaban

6)


74.000.000,00

72.901.400,00

DPU

7)


93.456.000,00

91.759.000,00

DPU

8)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX

165.925.000,00

154.620.750,00

DPU

9)


154.568.000,00

135.324.000,00

DPU

10)


231.968.000,00

227.059.500,00

DPU

z

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara

1)


28.542.000,00

28.334.000,00

Kel. Rejo Utara

2)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIX

105.054.000,00

105.054.000,00

Kel. Rejo Utara

3)


57.911.000,00

57.801.000,00

Kel. Rejo Utara

4)


70.322.000,00

70.212.000,00

Kel. Rejo Utara

5)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV

72.647.000,00

72.365.000,00

Kel. Rejo Utara

6)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI

7.201.000,00

7.146.000,00

Kel. Rejo Utara

7)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII

53.076.000,00

53.036.000,00

Kel. Rejo Utara

8)

Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII

34.810.000,00

34.540.000,00

Kel. Rejo Utara

9)


75.207.000,00

75.187.000,00

Kel. Rejo Utara

10)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

153.160.000,00

129.834.000,00


DPU

BAB III -39

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

11)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XXI

93.506.000,00

92.273.750,00

DPU

12)


58.359.000,00

57.180.500,00

DPU

aa

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang

1)


13.600.000,00

13.422.800,00

Kel. Magelang

2)


35.900.000,00

34.905.300,00

Kel. Magelang

3)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI

34.029.000,00

33.625.800,00

Kel. Magelang

4)

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII

28.287.000,00

27.924.000,00

Kel. Magelang

5)


9.200.000,00

9.027.700,00

Kel. Magelang

6)


19.226.000,00

18.841.000,00

Kel. Magelang

7)


23.100.000,00

22.901.700,00

Kel. Magelang

8)


29.800.000,00

29.555.400,00

Kel. Magelang

9)


38.567.000,00

38.270.450,00

Kel. Magelang

10)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII

234.150.000,00

217.684.000,00

DPU

11)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I

114.750.000,00

113.366.000,00

DPU

12)


120.000.000,00

114.308.000,00

DPU

13)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI

221.300.000,00

218.432.000,00

DPU

14)


234.350.000,00

228.834.000,00

DPU

bb

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang

1)


32.640.000,00

32.443.000,00

Kel. Panjang

2)


49.980.000,00

49.646.000,00

Kel. Panjang

3)


23.010.000,00

22.941.000,00

Kel. Panjang

4)


3.000.000,00

3.000.000,00

Kel. Panjang


BAB III -40

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

5)


35.940.000,00

35.848.000,00

Kel. Panjang

6)


25.840.000,00

25.690.000,00

Kel. Panjang

7)


70.185.000,00

67.071.000,00

Kel. Panjang

8)


54.672.000,00

53.982.400,00

DPU

9)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV

221.679.000,00

219.321.000,00

DPU

10)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

172.211.000,00

169.477.900,00

DPU

11)

Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II

92.400.000,00

89.912.750,00

DPU

12)


86.050.000,00

66.187.000,00

DPU

cc

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan

1)


37.675.000,00

37.135.000,00

Kel. Gelangan

2)


27.000.000,00

26.530.000,00

Kel. Gelangan

3)


47.430.000,00

46.950.000,00

Kel. Gelangan

4)


43.136.000,00

42.270.000,00

Kel. Gelangan

5)


18.000.000,00

17.536.000,00

Kel. Gelangan

6)


26.600.000,00

24.688.000,00

Kel. Gelangan

7)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I

360.000.000,00

243.549.000,00

DPU

8)


124.018.000,00

120.366.000,00

DPU

9)


226.500.000,00

109.612.000,00

DPU

10)

Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII

214.500.000,00

174.108.000,00

DPU

11)


187.154.000,00

140.890.000,00

DPU

dd

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1)

Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Kalijogo

1.016.367.000,00

980.851.400,00

DPU


BAB III -41

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

2)

Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Gelangan

457.798.000,00

395.519.000,00

DPU

3)

Peningkatan saluran drainase kawasan jalan perintis kemerdekaan Jl. A. yani

594.650.000,00

521.256.500,00

DPU

4)

Perencanaan /DED Peningkatan saluran drainase kawasan Jl Beringin IV Kota Magelang

50.290.000,00

48.931.500,00

DPU

4

URUSAN PERUMAHAN

a

Program Pengembangan Perumahan

1)


236.679.000,00

230.171.800,00

BAPPEDA

2)

Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)

559.694.000,00

557.524.900,00

DPU

3)

Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya

39.200.000,00

0,00

DPU

4)

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

632.648.000,00

508.178.588,00

DPU

5)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rumah Tidak Layak Huni

100.000.000,00

93.393.000,00

DPU

6)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Rusunawa

230.150.000,00

220.163.950,00

DPU

b

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1)

Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

188.127.000,00

169.983.900,00

DPU

2)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

1.809.650.000,00

287.852.000,00

DPU

3)

Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK

154.760.000,00

106.096.000,00

DPU

4)

Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Rejowinangun Selatan

112.450.000,00

110.464.000,00

DPU

c

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1)

Sosialisasi Keciptakaryaan

40.625.000,00

17.412.000,00

DPU

d

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1)

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

182.667.000,00

154.758.700,00

DPU

2)

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

210.905.000,00

160.086.870,00

DPU


BAB III -42

ALOKASI DANA NO


e

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1)

Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal

2)

Pemberian perijinan pemakaman

3)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

32.450.000,00

31.327.500,00

DKPTK

8.200.000,00

7.684.000,00

DKPTK

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

145.500.000,00

141.574.000,00

DKPTK

4)

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

209.379.000,00

208.682.700,00

Disnakertransos

5)

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

152.045.000,00

132.682.542,00

DKPTK

6)

Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo

377.445.000,00

304.478.000,00

DKPTK

7)

Pengadaan sarana dan prasarana pemakaman

32.215.000,00

27.714.000,00

DKPTK

5

URUSAN PENATAAN RUANG

a

Program Perencanaan Tata Ruang

1)

Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL

285.917.000,00

273.198.881,00

BAPPEDA

2)

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

200.734.000,00

172.670.468,00

BAPPEDA

3)

Review Raperda RTRW Kota Magelang

73.762.000,00

64.182.200,00

BAPPEDA

b

Program Pemanfaatan Ruang

1)

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

38.364.000,00

37.966.250,00

DKPTK

2)

Publikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang

179.314.000,00

155.574.150,00

DKPTK

c

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1)

Pengawasan pemanfaatan ruang

69.564.000,00

67.941.650,00

DKPTK

2)

Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung

27.700.000,00

27.132.300,00

DKPTK

6

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a

Program Pengembangan Data/Informasi

1)

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

76.537.000,00

60.966.500,00

BPMPKB

2)

Penyusunan Profile Daerah

120.488.000,00

110.946.520,00

BAPPEDA


BAB III -43

ALOKASI DANA NO


3)

Pendataan industri formal dan non formal

4)

ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

8.910.000,00

7.710.000,00

Kel. Tidar Utara

Analisis Situasi Pembangunan Manusia

62.181.000,00

61.480.075,00

Kantor Litbang

5)

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah

49.800.000,00

48.143.000,00

Kantor Litbang

6)

Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah

79.000.000,00

78.095.600,00

Kantor Litbang

7)

Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan

2.706.000,00

2.706.000,00

Kel. Magersari

8)


2.500.000,00

2.500.000,00

Kel. Jurang. Utara

9)


3.000.000,00

2.530.000,00

Kel. Jurang. Sel.

10)


18.400.000,00

18.000.000,00

Kel. Tidar Utara

11)


2.905.000,00

1.375.000,00

Kel. Tidar Selatan

12)


5.758.000,00

5.758.000,00

Kel. Potrobangsan

13)


6.475.000,00

6.475.000,00

Kel. Kedungsari

14)


2.620.000,00

2.620.000,00

Kel. Kramat Utara

15)


2.300.000,00

2.100.000,00

Kel. Kramat Sel.

16)


2.255.000,00

2.255.000,00

Kel. Kemirirejo

17)


2.500.000,00

2.068.620,00

Kel. Cacaban

18)


2.627.000,00

2.627.000,00

Kel. Rejo Utara

19)


2.280.000,00

1.656.000,00

Kel. Magelang

20)


2.870.000,00

2.870.000,00

Kel. Panjang

21)


2.500.000,00

2.048.000,00

Kel. Gelangan

22)


8.950.000,00

7.411.000,00

Kel. Rejo. Sel.

23)

Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan

32.705.000,00

4.453.000,00

Dispertan

24)

Penyusunan Profile DPRD

33.836.000,00

0,00


Setwan

BAB III -44

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

25)

Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian

27.586.000,00

23.014.300,00

Kantor Litbang

26)

Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian

20.750.000,00

18.078.000,00

Kantor Litbang

27)

Kajian pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi Kota Magelang

43.832.000,00

40.706.575,00

Kantor Litbang

b

Program Kerjasama Pembangunan

1)

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

528.275.000,00

522.274.000,00

Setda

2)


42.800.000,00

32.594.100,00

DPU

3)


575.786.000,00

521.036.300,00

4)

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

6.418.000,00

2.711.500,00

5)

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

12.850.000,00

12.759.000,00

Kel. Rejo. Sel.

c

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1)

Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

56.000.000,00

50.366.863,00

Kantor Litbang

2)

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

45.000.000,00

35.897.098,00

Kantor Litbang

3)

Fasilitasi Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang

15.000.000,00

14.633.250,00

Kantor Litbang

4)

Fasilitasi Dewan Riset Daerah

43.202.000,00

28.744.950,00

Kantor Litbang

5)

Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat

72.000.000,00

68.868.375,00

Kantor Litbang

6)

Fasilitasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual

74.240.000,00

56.720.750,00

Kantor Litbang

d

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1)

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

18.749.000,00

18.749.000,00

Kec. Mgl. Utara

2)


12.307.000,00

9.547.000,00

Ke. Mgl. Selatan

3)


13.895.000,00

13.743.850,00

Kec. Mgl Tengah

4)

Penyusunan rancangan RPJMD

305.202.000,00

290.363.625,00


BAPPEDA

Ke. Mgl. Selatan

BAPPEDA

BAB III -45

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

5)

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

69.580.000,00

43.330.000,00

BAPPEDA

6)

Penyusunan rancangan RKPD

293.328.000,00

264.734.500,00

BAPPEDA

7)

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

109.200.000,00

94.039.000,00

BAPPEDA

8)

Penetapan RKPD

34.855.000,00

30.968.250,00

BAPPEDA

9)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

98.215.000,00

84.471.965,00

Setda

10)


10.628.000,00

10.627.450,00

Kec. Mgl Tengah

11)


16.565.000,00

14.524.800,00

BAPPEDA

12)

Forum SKPD dan FGD

109.718.000,00

93.706.900,00

BAPPEDA

13)

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

10.572.000,00

10.409.500,00

Kel. Magersari

14)


8.000.000,00

8.000.000,00

15)


10.210.000,00

10.209.100,00

Kel. Jurang. Sel.

16)


10.000.000,00

8.740.000,00

Kel. Tidar Utara

17)


8.000.000,00

7.490.000,00

Kel. Tidar Selatan

18)


6.397.000,00

6.355.000,00

Kel. Wates

19)


12.733.000,00

12.483.000,00

Kel. Potrobangsan

20)


12.470.000,00

12.079.200,00

Kel. Kedungsari

21)


7.830.000,00

7.380.000,00

Kel. Kramat Utara

22)


7.500.000,00

7.500.000,00

Kel. Kramat Sel.

23)


9.971.000,00

9.971.000,00

Kel. Kemirirejo

24)


12.150.000,00

11.850.000,00

Kel. Cacaban

25)


16.776.000,00

16.776.000,00

Kel. Rejo Utara

26)


9.750.000,00

9.750.000,00

Kel. Magelang


Kel. Jurang. Utara

BAB III -46

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

27)


7.226.000,00

7.224.000,00

Kel. Panjang

28)


8.390.000,00

8.180.000,00

Kel. Gelangan

29)


19.078.000,00

19.077.300,00

Kec. Mgl. Utara

30)


13.528.000,00

13.316.000,00

Ke. Mgl. Selatan

31)


14.082.000,00

12.986.450,00

Kec. Mgl Tengah

32)


10.558.000,00

9.634.300,00

Kel. Rejo. Sel.

33)

Survey hasil Musrenbang

5.190.000,00

5.137.500,00

Kel. Magersari

34)


3.000.000,00

3.000.000,00

Kel. Jurang. Utara

35)


3.750.000,00

3.748.800,00

Kel. Jurang. Sel.

36)


6.000.000,00

6.000.000,00

Kel. Tidar Utara

37)


2.260.000,00

2.260.000,00

Kel. Tidar Selatan

38)


3.640.000,00

3.410.000,00

Kel. Wates

39)


3.260.000,00

3.260.000,00

Kel. Potrobangsan

40)


5.200.000,00

5.200.000,00

Kel. Kedungsari

41)


3.450.000,00

3.418.000,00

Kel. Kramat Utara

42)


3.400.000,00

3.400.000,00

Kel. Kramat Sel.

43)


2.798.000,00

2.798.000,00

Kel. Kemirirejo

44)


2.824.000,00

2.824.000,00

Kel. Cacaban

45)


4.815.000,00

4.815.000,00

Kel. Rejo Utara

46)


4.000.000,00

3.999.800,00

Kel. Magelang

47)


3.000.000,00

3.000.000,00

Kel. Panjang

48)


3.095.000,00

3.095.000,00

Kel. Gelangan

49)


2.728.000,00

2.656.000,00

Kel. Rejo. Sel.

50)

Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah

33.665.000,00

30.442.250,00

51)

Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah

217.989.000,00

201.856.000,00

52)

Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

2.812.000,00

2.807.950,00


BAPPEDA

Setda

Kel. Rejo. Sel.

BAB III -47

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

53)

Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah

16.773.000,00

12.140.000,00

Setda

54)

Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD

71.384.000,00

61.673.500,00

BAPPEDA

55)

Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat

90.766.000,00

74.311.618,00

Setda

56)

Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi

81.019.000,00

76.138.750,00

Setda

57)

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

120.900.000,00

107.590.000,00

BAPPEDA

58)

Penetapan Perubahan RKPD

29.305.000,00

24.101.000,00

BAPPEDA

59)

Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD

70.904.000,00

62.640.000,00

BAPPEDA

60)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga

81.059.000,00

70.522.000,00

BAPPEDA

61)

Pengendalian dan Evaluasi RKPD

39.445.000,00

34.965.650,00

BAPPEDA

62)

Konsultasi Publik RPJMD

44.299.000,00

32.160.000,00

BAPPEDA

63)

Forum SKPD dan FGD RPJMD

53.038.000,00

39.960.000,00

BAPPEDA

64)

Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD

72.554.000,00

53.817.000,00

BAPPEDA

65)

Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD

62.070.000,00

56.750.000,00

BAPPEDA

66)

Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis

129.940.000,00

127.890.000,00

BAPPEDA

67)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD

16.525.000,00

16.398.625,00

Setda

68)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

73.028.000,00

72.188.866,00

Setda

69)

Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)

48.909.000,00

32.936.500,00

Setda

70)

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

25.990.000,00

25.558.000,00

DIKNAS

71)


8.100.000,00

7.929.075,00

Dispendukcapil

72)


10.989.000,00

7.199.000,00

Disnakertransos

73)


8.205.000,00

8.115.500,00

Diskoperindag

74)


4.852.000,00

4.852.000,00

Kantor PM

75)


8.887.000,00

8.437.000,00

Disporabudpar


BAB III -48

ALOKASI DANA NO


76)


6.750.000,00

5.953.300,00

Satpol PP

77)


8.678.000,00

8.192.000,00

Kesbanpolinmas

78)


8.159.000,00

6.447.000,00

DKK

79)


9.705.000,00

1.950.000,00

Inspektorat

80)


21.298.000,00

17.547.000,00

BKD

81)


5.154.000,00

4.936.925,00

BP2T

82)


24.600.000,00

21.949.100,00

DPPKD

83)


12.377.000,00

12.122.125,00

Setda

84)


20.000.000,00

12.666.125,00

DPP

85)


14.212.000,00

7.105.600,00

Setwan

86)


9.160.000,00

8.488.925,00

Kantor Litbang

87)


6.972.000,00

6.971.600,00

Kec. Mgl. Utara

88)


10.762.000,00

8.990.000,00

Ke. Mgl. Selatan

89)


10.664.000,00

10.663.300,00

Kec. Mgl Tengah

90)


6.567.000,00

5.413.000,00

BPMPKB

91)


7.923.000,00

7.619.000,00

Kantor Perpus

92)


15.786.000,00

15.572.500,00

DPU

93)


13.695.000,00

11.356.000,00

BAPPEDA

94)


11.620.000,00

11.565.625,00

Dishubkominfo

95)


10.125.000,00

9.642.000,00

DKPTK

96)


8.960.000,00

8.960.000,00

Kantor LH

97)


10.393.000,00

8.793.600,00

Dispertan

98)

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

21.900.000,00

21.900.000,00

DIKNAS

99)


9.107.000,00

8.977.150,00

Dispendukcapil

100)


7.232.000,00

4.994.500,00

Disnakertransos

101)


6.820.000,00

6.482.350,00

Diskoperindag

102)


6.524.000,00

6.524.000,00

Kantor PM

103)


7.751.000,00

7.751.000,00

Disporabudpar

104)


3.645.000,00

3.061.000,00

Satpol PP

ANGGARAN (Rp)


REALISASI (Rp)

PELAKSANA

BAB III -49

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

105)


6.300.000,00

6.016.000,00

Kesbanpolinmas

106)


8.679.000,00

7.949.000,00

DKK

107)


6.050.000,00

6.050.000,00

Kel. Magersari

108)


3.120.000,00

3.120.000,00

Kel. Jurang. Utara

109)


4.000.000,00

3.999.800,00

Kel. Jurang. Sel.

110)


3.884.000,00

3.836.000,00

Kel. Tidar Utara

111)


3.378.000,00

3.270.000,00

Kel. Tidar Selatan

112)


1.500.000,00

1.464.000,00

Kel. Wates

113)


3.664.000,00

3.664.000,00

Kel. Potrobangsan

114)


2.235.000,00

2.235.000,00

Kel. Kedungsari

115)


1.900.000,00

1.800.000,00

Kel. Kramat Utara

116)


2.300.000,00

2.300.000,00

Kel. Kramat Sel.

117)


4.032.000,00

4.032.000,00

Kel. Kemirirejo

118)


3.140.000,00

2.890.000,00

Kel. Cacaban

119)


3.078.000,00

3.078.000,00

Kel. Rejo Utara

120)


1.860.000,00

1.441.000,00

Kel. Magelang

121)


2.284.000,00

2.284.000,00

Kel. Panjang

122)


3.500.000,00

3.266.000,00

Kel. Gelangan

123)


3.750.000,00

3.748.200,00

Inspektorat

124)


7.350.000,00

7.084.600,00

BKD

125)


5.530.000,00

5.160.275,00

BP2T

126)


20.741.000,00

18.217.900,00

DPPKD

127)


11.371.000,00

11.099.850,00

Setda

128)


10.000.000,00

9.073.520,00

DPP

129)


4.981.000,00

4.941.475,00

Setwan

130)


7.500.000,00

5.553.850,00

Kantor Litbang

131)


5.545.000,00

5.544.950,00

Kec. Mgl. Utara

132)


10.294.000,00

9.762.000,00

Ke. Mgl. Selatan

133)


4.350.000,00

4.349.200,00

Kec. Mgl Tengah


BAB III -50

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

134)


3.996.000,00

3.805.750,00

Kel. Rejo. Sel.

135)


6.953.000,00

5.875.000,00

BPMPKB

136)


8.011.000,00

7.703.250,00

Kantor Perpus

137)


26.559.000,00

25.600.750,00

138)


10.242.000,00

8.552.500,00

139)


10.401.000,00

10.384.600,00

140)


6.400.000,00

6.178.000,00

DKPTK

141)


5.330.000,00

5.330.000,00

Kantor LH

142)


7.660.000,00

5.533.700,00

Dispertan

143)

Sosialisasi RPJMD Kota Magelang

69.845.000,00

65.579.000,00

BAPPEDA

144)

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Air Minum Daerah (Jakstrada)

72.645.000,00

66.471.600,00

BAPPEDA

145)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Gunung Tidar

183.978.000,00

161.978.100,00

BAPPEDA

7.890.000,00

3.888.000,00

BAPPEDA

BAPPEDA

DPU BAPPEDA Dishubkominfo

e

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1)

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

2)


12.160.000,00

8.616.500,00

3)

Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah

98.875.000,00

68.678.125,00

4)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming

142.605.000,00

136.403.000,00

BAPPEDA

5)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura

135.519.000,00

130.715.500,00

BAPPEDA

f

Program Perencanaan Sosial Budaya

1)

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

13.043.000,00

12.111.910,00

BAPPEDA

2)


16.340.000,00

14.765.000,00

BAPPEDA

3)

Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova

78.000.000,00

76.260.623,00

Kantor Litbang

4)

Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)

100.467.000,00

83.753.000,00

BAPPEDA

5)

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

97.257.000,00

83.081.500,00

BAPPEDA


Kantor Litbang

BAB III -51

ALOKASI DANA NO


6)

Perencanaan Pengembangan Olah Raga

7)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

201.750.000,00

190.842.000,00

BAPPEDA

Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

71.030.000,00

45.809.000,00

BAPPEDA

8)

Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

63.855.000,00

63.321.500,00

BAPPEDA

g

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Dan Prasarana

1)

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

32.469.000,00

25.480.250,00

BAPPEDA

2)

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

14.640.000,00

9.969.000,00

BAPPEDA

3)

Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman

165.770.000,00

165.545.496,00

BAPPEDA

4)

Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity

221.206.000,00

209.602.000,00

BAPPEDA

5)

Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah

73.063.000,00

62.749.400,00

BAPPEDA

7

URUSAN PERHUBUNGAN

a

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1)

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

119.985.000,00

118.341.350,00

Dishubkominfo

2)

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

59.288.000,00

40.832.800,00

Dishubkominfo

3)

Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas

187.500.000,00

182.721.500,00

Dishubkominfo

4)

Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ

34.470.000,00

31.042.450,00

Dishubkominfo

5)

Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

29.385.000,00

28.653.750,00

Dishubkominfo

6)

Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal

20.600.000,00

20.544.000,00

Dishubkominfo

b

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

1)

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ

147.050.000,00

146.870.400,00

Dishubkominfo

c

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1)

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

231.668.000,00

221.895.750,00

Dishubkominfo


BAB III -52

ALOKASI DANA NO


2)

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

3)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

134.950.000,00

134.653.750,00

Dishubkominfo

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal

66.221.000,00

66.108.000,00

Dishubkominfo

4)

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

21.518.000,00

20.903.500,00

Dishubkominfo

5)

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

23.430.000,00

23.179.000,00

Dishubkominfo

6)

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

86.940.000,00

81.327.500,00

Dishubkominfo

7)

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

7.999.000,00

7.099.000,00

Dishubkominfo

8)

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

14.300.000,00

10.493.500,00

Dishubkominfo

9)

Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

53.432.000,00

49.208.500,00

Dishubkominfo

d

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1)

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

79.050.000,00

78.933.150,00

Dishubkominfo

2)

Pengadaan Papan Nama Jalan

25.085.000,00

24.837.500,00

Dishubkominfo

3)

Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran

53.830.000,00

53.206.250,00

Dishubkominfo

4)

Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir

56.047.000,00

52.668.700,00

Dishubkominfo

5)

Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal

52.000.000,00

51.709.000,00

Dishubkominfo

e

Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas

1)

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

52.750.000,00

52.730.500,00

Dishubkominfo

2)

Pengadaan marka jalan

181.340.000,00

181.187.175,00

Dishubkominfo

3)

Pengadaan lampu flashing/kedip

213.175.000,00

212.165.000,00

Dishubkominfo

4)

Pengadaan Traffic Light

176.350.000,00

174.680.000,00

Dishubkominfo

5)

Pengadaan alat pengaman pengendali jalan

352.485.000,00

349.773.850,00

Dishubkominfo

6)

Pembangunan ATCS

127.350.000,00

126.970.000,00

Dishubkominfo

7)

Penertiban kawasan tertib lalu lintas

59.435.000,00

54.116.400,00

Dishubkominfo

8)

Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan

15.841.000,00

15.804.440,00

Dishubkominfo


BAB III -53

ALOKASI DANA NO


9)

Pengadaan Fasilitas Pengawasan dan Penyidikan Kendaraan Angkutan

f

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1)

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

2)

Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus

8

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

191.850.000,00

190.742.000,00

Dishubkominfo

271.564.000,00

268.190.810,00

Dishubkominfo

9.502.000,00

9.482.000,00

Dishubkominfo

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

59.539.000,00

51.750.000,00

2)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

4.000.000,00

2.775.000,00

Kel. Tidar Utara

3)


20.000.000,00

18.591.000,00

Kel. Kedungsari

4)


207.135.000,00

202.679.000,00

DPP

5)


618.550.000,00

538.228.000,00

DKPTK

6)


51.972.000,00

49.822.000,00

Kantor LH

7)

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

71.932.000,00

59.987.238,00

Kel. Magersari

8)


35.412.000,00

29.973.000,00

Kel. Jurang. Utara

9)


47.376.000,00

46.650.800,00

Kel. Jurang. Sel.

10)


18.612.000,00

16.620.000,00

Kel. Tidar Utara

11)


27.239.000,00

24.953.000,00

Kel. Tidar Selatan

12)


23.010.000,00

21.460.000,00

Kel. Wates

13)


42.250.000,00

32.436.025,00

Kel. Potrobangsan


DKPTK

BAB III -54

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

14)


12.208.000,00

12.208.000,00

Kel. Kedungsari

15)


23.500.000,00

23.490.000,00

Kel. Kramat Utara

16)


41.660.000,00

41.658.600,00

Kel. Kramat Sel.

17)


75.552.000,00

68.213.500,00

Kel. Kemirirejo

18)


35.680.000,00

34.658.661,00

Kel. Cacaban

19)


14.700.000,00

14.700.000,00

Kel. Rejo Utara

20)


62.195.000,00

55.600.320,00

Kel. Magelang

21)


77.174.000,00

70.405.784,00

Kel. Panjang

22)


53.490.000,00

49.074.000,00

Kel. Gelangan

23)


31.012.000,00

27.830.750,00

Kel. Rejo. Sel.

24)


267.474.000,00

167.615.042,00

25)

Bimbingan teknis persampahan

30.482.000,00

29.551.000,00

Kantor LH

26)

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

18.876.000,00

18.024.950,00

DPP

27)

Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah

46.161.000,00

39.380.000,00

BAPPEDA

28)

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

40.456.000,00

33.121.000,00

DKPTK

29)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

12.387.000,00

11.921.100,00

DKPTK

30)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

57.599.000,00

57.599.000,00

Kantor LH

31)


18.684.000,00

17.831.000,00

DPP

32)


20.490.000,00

20.395.000,00

DKPTK


DKPTK

BAB III -55

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

33)

Penanganan sampah kota

2.446.922.000,00

2.155.008.500,00

DKPTK

34)

Pengelolaan sampah TPA

3.660.889.000,00

2.313.044.777,00

DKPTK

35)

Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting

17.659.000,00

17.209.000,00

Kantor LH

36)

Pengembangan Kampung Organik

12.110.000,00

12.080.000,00

Kel. Magersari

37)


12.350.000,00

12.250.000,00

Kel. Jurang. Utara

38)


12.500.000,00

9.479.650,00

39)


10.950.000,00

10.950.000,00

Kel. Tidar Selatan

40)


21.800.000,00

21.800.000,00

Kel. Wates

41)


10.400.000,00

8.600.000,00

42)


12.620.000,00

12.389.960,00

Kel. Kedungsari

43)


12.500.000,00

12.500.000,00

Kel. Kramat Utara

44)


12.500.000,00

11.440.000,00

Kel. Kramat Sel.

45)


12.550.000,00

12.534.616,00

Kel. Kemirirejo

46)


10.430.000,00

10.137.000,00

Kel. Cacaban

47)


11.065.000,00

11.065.000,00

Kel. Rejo Utara

48)


12.500.000,00

12.276.000,00

Kel. Magelang

49)


11.500.000,00

11.440.000,00

Kel. Panjang

50)


12.770.000,00

12.729.000,00

Kel. Gelangan

51)


12.500.000,00

10.716.500,00

Kel. Rejo. Sel.

52)

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik

73.336.000,00

72.356.000,00

Kantor LH

53)

Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah

35.626.000,00

35.005.300,00

Kantor LH

54)

Pendampingan Pengelolaan Persampahan

132.772.000,00

132.024.800,00

Kantor LH

55)

Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST

16.413.000,00

103.000,00

DKPTK

56)

Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik

22.150.000,00

10.225.000,00

DKPTK

57)

Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R

28.790.000,00

134.000,00

DKPTK

58)

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

20.617.000,00

13.770.000,00

DKPTK


Kel. Jurang. Sel.

Kel. Potrobangsan

BAB III -56

ALOKASI DANA NO


59)

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

60)

61)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

276.735.000,00

231.974.100,00

Kantor LH

Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

15.722.000,00

13.702.000,00

Kantor LH

Penyediaan Sarana dan Prasarana SPA 3 R

226.000.000,00

137.531.000,00

DKPTK

b

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

7.453.000,00

7.408.000,00

Kel. Magersari

2)


5.400.000,00

5.400.000,00

Kel. Jurang. Utara

3)


3.780.000,00

3.500.000,00

Kel. Wates

4)


7.396.000,00

7.396.000,00

Kel. Potrobangsan

5)


6.250.000,00

6.250.000,00

Kel. Kedungsari

6)


3.200.000,00

3.200.000,00

Kel. Kramat Sel.

7)


4.352.000,00

4.352.000,00

Kel. Kemirirejo

8)


14.200.000,00

11.361.000,00

Kel. Magelang

9)


37.447.000,00

37.446.050,00

Kec. Mgl. Utara

10)


45.201.000,00

44.266.000,00

Ke. Mgl. Selatan

11)


43.715.000,00

43.310.000,00

Kec. Mgl Tengah

12)


5.140.000,00

5.056.500,00

13)


42.635.000,00

32.688.000,00

DKPTK

14)

Pemantauan Kualitas Lingkungan

19.680.000,00

2.180.000,00

DKPTK


Kel. Rejo. Sel.

BAB III -57

ALOKASI DANA NO


15)

Pemantauan Kualitas Lingkungan

16)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

54.928.000,00

54.928.000,00

Kantor LH

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

124.939.000,00

122.389.850,00

17)

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

10.764.000,00

10.763.900,00

18)

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

15.864.000,00

530.000,00

19)

Pengembangan produksi ramah lingkungan

192.042.000,00

191.572.000,00

20)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

25.616.000,00

25.464.000,00

21)

Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan

5.400.000,00

5.350.000,00

Kantor LH

22)

Pemantauan Kualitas Udara

95.323.000,00

90.259.700,00

Kantor LH

23)

Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup

5.660.000,00

1.999.800,00

Kantor LH

24)

Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri

45.537.000,00

45.336.800,00

Kantor LH

25)

Pemantauan Kualitas Mata Air

13.614.000,00

13.613.800,00

Kantor LH

26)

Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup

149.750.000,00

138.221.475,00

27)

Penanganan Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

9.254.000,00

9.254.000,00

28)

Penyusunan UKL/UPL TPST

50.000.000,00

47.345.000,00

DKPTK

29)

Penyusunan DED TPST

50.000.000,00

47.170.000,00

DKPTK

15.524.000,00

6.661.200,00

Setda

Kantor LH

DKPTK Kantor LH

Setda

Setda

Kantor LH

c

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

1)

Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA

2)

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

136.237.000,00

132.818.825,00

Setda

3)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA

139.796.000,00

136.715.969,00

Setda

4)

Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup

22.300.000,00

13.450.000,00

Kantor LH

5)

Pengadaan Lubang Biopori

54.508.000,00

53.305.700,00

Kantor LH

6)

Pengadaan Sumur Resapan

111.807.000,00

109.986.000,00

Kantor LH

7)

Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah

59.777.000,00

57.352.000,00

Kantor LH


DPU

BAB III -58

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

8)

Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup

58.100.000,00

56.492.000,00

Kantor LH

9)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

158.707.000,00

158.629.148,00

Kantor LH

10)

Pemeliharaan Sumur Resapan

9.600.000,00

9.600.000,00

Kel. Kramat Sel.

11)

Pemeliharaan Sumur Resapan

5.000.000,00

5.000.000,00

Kantor LH

d

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

1)

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

60.544.000,00

22.990.400,00

Kantor LH

2)

Pengembangan data dan informasi lingkungan

38.000.000,00

37.425.000,00

Kantor LH

3)

Pengembangan data dan informasi lingkungan

49.971.000,00

48.030.400,00

Dispertan

4)


44.018.000,00

44.017.600,00

Kantor LH

5)

Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (DAK)

76.842.000,00

73.555.500,00

Kantor LH

6)

Inventarisasi dan Identifikasi Sumbersumber Pencemaran

53.288.000,00

52.786.000,00

Kantor LH

7)

Pemeriksaan Sampel Tanah

19.824.000,00

19.824.000,00

Kantor LH

8)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air

26.029.000,00

25.774.600,00

Kantor LH

9)

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati

48.000.000,00

47.787.000,00

Kantor LH

e

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1)

Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca

53.380.000,00

52.624.600,00

Kantor LH

f

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1)

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

171.083.000,00

136.450.850,00

2)

Penataan RTH

12.524.000,00

12.290.000,00

3)

Penataan RTH

10.000.000,00

9.897.200,00

Kel. Jurang. Utara

4)

Penataan RTH

11.310.000,00

11.310.000,00

Kel. Potrobangsan

5)

Penataan RTH

7.350.000,00

7.191.800,00

6)

Penataan RTH

63.000.000,00

62.770.000,00

7)

Penataan RTH

6.000.000,00

6.000.000,00


DKPTK

Kel. Magersari

Kel. Kedungsari Kel. Kramat Utara Kel. Kramat Sel.

BAB III -59

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

8)

Penataan RTH

29.035.000,00

29.035.000,00

Kel. Kemirirejo

9)

Penataan RTH

36.900.000,00

33.041.500,00

Ke. Mgl. Selatan

10)

Penataan RTH

13.604.000,00

12.472.000,00

Kel. Rejo. Sel.

11)

Penataan RTH

19.480.000,00

19.129.000,00

Dishubkominfo

12)

Pemeliharaan RTH

9.000.000,00

3.508.000,00

Disnakertransos

13)

Pemeliharaan RTH

24.393.000,00

24.393.000,00

Disporabudpar

14)

Pemeliharaan RTH

2.700.000,00

2.700.000,00

Kel. Magersari

15)

Pemeliharaan RTH

5.000.000,00

5.000.000,00

Kel. Jurang. Utara

16)

Pemeliharaan RTH

11.988.000,00

11.988.000,00

Kel. Jurang. Sel.

17)

Pemeliharaan RTH

9.500.000,00

9.350.000,00

Kel. Tidar Utara

18)

Pemeliharaan RTH

6.021.000,00

6.015.000,00

Kel. Tidar Selatan

19)

Pemeliharaan RTH

8.500.000,00

8.500.000,00

Kel. Wates

20)

Pemeliharaan RTH

4.460.000,00

4.460.000,00

Kel. Potrobangsan

21)

Pemeliharaan RTH

13.281.000,00

13.281.000,00

Kel. Kramat Utara

22)

Pemeliharaan RTH

14.070.000,00

14.070.000,00

Kel. Kramat Sel.

23)

Pemeliharaan RTH

6.148.000,00

5.998.000,00

Kel. Kemirirejo

24)

Pemeliharaan RTH

5.426.000,00

5.000.000,00

Kel. Cacaban

25)

Pemeliharaan RTH

3.800.000,00

3.800.000,00

Kel. Rejo Utara

26)

Pemeliharaan RTH

4.763.000,00

4.647.000,00

Kel. Magelang

27)

Pemeliharaan RTH

5.514.000,00

5.514.000,00

Kel. Panjang

28)

Pemeliharaan RTH

4.997.000,00

4.990.000,00

Kel. Gelangan

29)

Pemeliharaan RTH

4.000.000,00

1.889.000,00

BP2T

30)

Pemeliharaan RTH

381.350.000,00

374.394.000,00

Setda

31)

Pemeliharaan RTH

41.473.000,00

37.833.600,00

DPP

32)

Pemeliharaan RTH

18.000.000,00

17.700.000,00

Setwan

33)

Pemeliharaan RTH

20.172.000,00

20.130.000,00

Kantor Litbang

34)

Pemeliharaan RTH

14.063.000,00

14.063.000,00

Kec. Mgl. Utara

35)

Pemeliharaan RTH

10.000.000,00

7.464.000,00

Ke. Mgl. Selatan

36)

Pemeliharaan RTH

5.061.000,00

4.300.000,00

Kel. Rejo. Sel.


BAB III -60

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

37)

Pemeliharaan RTH

20.000.000,00

19.954.000,00

38)

Pemeliharaan RTH

1.800.000,00

1.770.000,00

39)

Pemeliharaan RTH

1.733.160.000,00

1.610.724.079,00

40)

Pemeliharaan RTH

54.324.000,00

53.988.100,00

Dispertan

41)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

78.023.000,00

77.912.550,00

DKPTK

42)

Monitoring dan evaluasi

20.000.000,00

19.998.850,00

DKPTK

43)

Penataan Taman Aloon-aloon

349.273.000,00

323.756.750,00

DKPTK

44)

Penataan Taman Jl. Sudirman

218.550.000,00

217.379.300,00

DKPTK

45)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau

636.110.000,00

597.256.300,00

DKPTK

46)

Pengecatan Pohon Turus Jalan

113.898.000,00

108.312.580,00

DKPTK

47)

Perawatan Pohon Peneduh

138.600.000,00

128.464.500,00

DKPTK

48)

Pemeliharaan Tugu dan Monumen

129.570.000,00

127.608.600,00

DKPTK

49)

Penataan dan peningkatan lahan pembibitan

401.635.000,00

342.729.050,00

DKPTK

50)

Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan

299.415.000,00

288.698.300,00

DKPTK

51)

Penataan Taman Badaan Barat

41.400.000,00

40.623.700,00

DKPTK

52)

Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara

140.880.000,00

137.771.800,00

DKPTK

53)

Revitalisasi Taman Trunan

63.120.000,00

61.705.000,00

DKPTK

54)

Pembuatan Taman Vertikal Jalan Ahmad Yani

95.000.000,00

88.848.100,00

DKPTK

55)

Pembuatan Taman Vertikal Jl. Soekarno-Hatta

95.000.000,00

89.758.000,00

DKPTK

56)

Penataan Taman Badaan Timur

259.136.000,00

215.759.650,00

DKPTK

57)

Penataan Taman Gerbang Kerkoff

114.000.000,00

111.452.000,00

DKPTK

58)

Pembuatan Taman Sekolah SMPN 1

79.202.000,00

78.436.700,00

Kantor LH

59)

Pembuatan Taman Sekolah SMPN 3

106.552.000,00

104.880.000,00

Kantor LH

60)

Penataan Taman Jalan Majapahit

368.800.000,00

361.401.900,00

DKPTK

61)

Penyusunan DED Fountain Aloonaloon

50.000.000,00

46.761.700,00

DKPTK

62)

Penataan Taman Shopping

221.745.000,00

220.288.000,00

DKPTK


BAPPEDA Dishubkominfo DKPTK

BAB III -61

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

9

URUSAN PERTANAHAN

a

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

1)

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

77.402.000,00

55.668.625,00

Setda

2)

Pengadaan tanah

56.500.000,00

52.100.000,00

DKPTK

3)

Peningkatan status tanah yang dimohon warga

37.924.000,00

30.614.500,00

Setda

4)

Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah

336.727.000,00

263.795.595,00

Setda

5)

Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah

88.162.000,00

78.750.700,00

Setda

6)

Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda

12.250.000,00

3.252.240,00

Setda

b

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

1)

Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan

471.700.000,00

425.254.680,00

DPPKD

10

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1)

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

217.659.000,00

170.754.500,00

Dispendukcapil

2)

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

48.376.000,00

36.375.000,00

Dispendukcapil

3)


2.398.000,00

2.398.000,00

Kel. Rejo Utara

4)


4.390.000,00

3.909.500,00

Kel. Rejo. Sel.

5)

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

19.969.000,00

17.130.350,00

Dispendukcapil

6)

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

249.716.000,00

229.640.875,00

Dispendukcapil

7)


8.932.000,00

8.932.000,00

Kel. Magersari

8)


5.210.000,00

5.210.000,00

Kel. Jurang. Utara

9)


9.450.000,00

9.419.600,00

Kel. Jurang. Sel.

10)


4.000.000,00

2.810.000,00

Kel. Tidar Utara


BAB III -62

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

11)


2.000.000,00

2.000.000,00

Kel. Tidar Selatan

12)


4.000.000,00

4.000.000,00

Kel. Kedungsari

13)


5.781.000,00

5.780.200,00

Kel. Kramat Utara

14)


3.600.000,00

3.600.000,00

Kel. Kramat Sel.

15)


1.650.000,00

1.650.000,00

Kel. Kemirirejo

16)


6.888.000,00

6.672.200,00

Kel. Cacaban

17)


5.950.000,00

5.740.900,00

Kel. Magelang

18)


4.555.000,00

4.468.000,00

Kel. Panjang

19)


5.978.000,00

5.934.000,00

Kel. Gelangan

20)


2.248.000,00

2.247.850,00

Kec. Mgl. Utara

21)


18.311.000,00

18.282.500,00

Kel. Rejo. Sel.

22)

Pengembangan data base kependudukan

25.928.000,00

23.735.000,00

Dispendukcapil

23)

Pengembangan data base kependudukan

1.610.000,00

1.610.000,00

24)

Sosialisasi kebijakan kependudukan

127.176.000,00

117.423.850,00

25)


3.120.000,00

3.120.000,00

Kel. Wates

26)


9.050.000,00

8.899.200,00

Kel. Kedungsari

27)

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

127.308.000,00

110.186.100,00

Dispendukcapil

28)

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

6.875.000,00

6.875.000,00

29)


35.139.000,00

34.393.000,00

Dispendukcapil

30)

Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan

29.681.000,00

29.530.350,00

Dispendukcapil

31)

Pencatatan mutasi penduduk

84.417.000,00

83.969.750,00

Dispendukcapil

32)

Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil

42.456.000,00

38.411.000,00

Dispendukcapil

33)

Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran

99.113.000,00

97.815.300,00

Dispendukcapil


Kel. Tidar Selatan

Dispendukcapil

Kel. Potrobangsan

BAB III -63

ALOKASI DANA NO


34)

Pelayanan Akta Kelahiran Keliling

12.196.000,00

11.919.825,00

Dispendukcapil

35)

Penuntasan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

19.426.000,00

19.164.850,00

Dispendukcapil

36)

Peningkatan Kompetensi Pelayanan di Bidang Kependudukan

3.700.000,00

3.392.900,00

Dispendukcapil

37)

Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan

118.636.000,00

108.844.000,00

Dispendukcapil

38)

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

93.358.000,00

86.526.262,00

Dispendukcapil

11

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1)

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

6.297.000,00

6.296.250,00

Kec. Mgl. Utara

2)

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

6.770.000,00

6.069.000,00

Kel. Rejo. Sel.

b

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1)

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

117.000.000,00

111.497.200,00

BPMPKB

2)

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

215.236.000,00

200.355.519,00

BPMPKB

3)

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

158.000.000,00

54.217.760,00

BPMPKB

4)

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

4.500.000,00

4.500.000,00

5)

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

134.000.000,00

105.143.000,00

BPMPKB

6)

Evaluasi pelaksanaan PUG

66.818.000,00

39.963.500,00

BPMPKB

7)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak

56.835.000,00

44.995.550,00

Setda

8)

Inventarisasi Data Melek Huruf untuk Anak Usia dibawah 15 tahun

28.989.000,00

24.044.800,00

Setda

ANGGARAN (Rp)


REALISASI (Rp)

PELAKSANA

Kel. Kramat Sel.

BAB III -64

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

c

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1)

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

30.000.000,00

26.776.000,00

BPMPKB

2)

Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga

20.000.000,00

18.200.000,00

BPMPKB

d

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

1)

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

7.850.000,00

7.573.000,00

Kel. Magersari

2)


4.900.000,00

4.900.000,00

Kel. Jurang. Utara

3)


12.250.000,00

12.249.800,00

Kel. Jurang. Sel.

4)


19.200.000,00

18.347.760,00

Kel. Tidar Utara

5)


15.550.000,00

14.725.000,00

Kel. Tidar Selatan

6)


15.700.000,00

15.700.000,00

Kel. Wates

7)


7.310.000,00

6.985.000,00

8)


11.669.000,00

11.669.000,00

Kel. Kedungsari

9)


10.500.000,00

10.500.000,00

Kel. Kramat Utara

10)


11.600.000,00

11.600.000,00

Kel. Kramat Sel.

11)


14.068.000,00

14.068.000,00

Kel. Kemirirejo

12)


11.500.000,00

11.386.250,00

Kel. Cacaban

13)


8.038.000,00

8.038.000,00

Kel. Rejo Utara

14)


10.000.000,00

9.549.600,00

Kel. Magelang

15)


4.400.000,00

4.400.000,00

Kel. Panjang

16)


16.575.000,00

16.516.000,00

Kel. Gelangan

17)


15.310.000,00

14.619.350,00

Kel. Rejo. Sel.


Kel. Potrobangsan

BAB III -65

ALOKASI DANA NO


18)


19)

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

20)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

187.552.000,00

183.893.800,00

20.112.000,00

19.712.250,00

Kec. Mgl Tengah

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

6.678.000,00

6.678.000,00

Kel. Kedungsari

21)

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

3.500.000,00

3.500.000,00

Kel. Kramat Sel.

22)

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

6.810.000,00

6.532.900,00

Kel. Magelang

23)

Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender

35.000.000,00

35.000.000,00

BPMPKB

24)

Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan

61.300.000,00

54.310.000,00

BPMPKB

12

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

a

Program Keluarga Berencana

1)

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

8.500.000,00

8.500.000,00

BPMPKB

2)

Pelayanan KIE

14.447.000,00

14.447.000,00

BPMPKB

3)

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

15.825.000,00

15.825.000,00

BPMPKB

4)

Pembinaan Keluarga Berencana

4.000.000,00

4.000.000,00

Kel. Wates

5)


3.150.000,00

3.150.000,00

Kel. Kramat Utara

6)


4.800.000,00

4.800.000,00

Kel. Kramat Sel.

7)


8.000.000,00

8.000.000,00

BPMPKB

8)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana

198.725.000,00

153.403.000,00

BPMPKB

9)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB

199.080.000,00

198.350.000,00

BPMPKB

10)

Penyediaan Operasional Keluarga Berencana

62.940.000,00

26.404.000,00

BPMPKB

b

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1)

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

11.600.000,00

11.600.000,00

BPMPKB

c

Program Pelayanan Kontrasepsi

1)

Pelayanan konseling KB

18.450.000,00

18.450.000,00

BPMPKB


BPMPKB

BAB III -66

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

2)

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

17.235.000,00

17.235.000,00

BPMPKB

3)

Pelayanan KB medis operasi

27.500.000,00

26.750.000,00

BPMPKB

d

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

1)

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

44.875.000,00

44.875.000,00

BPMPKB

2)

Koordinasi pengelolaan program

26.000.000,00

26.000.000,00

BPMPKB

3)

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

20.200.000,00

20.200.000,00

BPMPKB

e

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

1)

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

6.900.000,00

6.900.000,00

BPMPKB

2)

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

6.900.000,00

6.900.000,00

BPMPKB

f

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1)

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan

19.446.000,00

18.846.000,00

BPMPKB

2)

Advokasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan

42.829.000,00

41.704.000,00

BPMPKB

13

URUSAN SOSIAL

a

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1)

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

29.619.000,00

29.619.000,00

Disnakertransos

2)

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

104.262.000,00

97.481.000,00

Disnakertransos

3)

Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian

51.798.000,00

50.180.950,00

Setda

b

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1)

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

56.931.000,00

48.986.000,00

Disnakertransos

2)

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

14.870.000,00

14.870.000,00

Disnakertransos


BAB III -67

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

3)

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

39.623.000,00

33.334.150,00

Setda

4)

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

45.740.000,00

40.982.500,00

Disnakertransos

5)

Penanganan orang terlantar

19.187.000,00

12.067.000,00

Disnakertransos

6)

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

12.740.000,00

12.740.000,00

Disnakertransos

7)

Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya

97.785.000,00

97.735.000,00

BPMPKB

8)

Pembinaan kepada veteran dan keluarganya

6.936.000,00

6.936.000,00

Disnakertransos

9)

Pemutakhiran data PMKS dan PSKS

13.015.000,00

13.015.000,00

Disnakertransos

10)

Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna

11.490.000,00

6.637.600,00

Disnakertransos

11)

Pembinaan keluarga muda mandiri

25.923.000,00

25.922.500,00

Disnakertransos

12)

Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

187.719.000,00

155.638.668,00

Setda

13)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan

104.353.000,00

103.848.534,00

BPMPKB

14)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian beras sejahtera

124.237.000,00

115.778.500,00

Setda

15)

Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial

23.277.000,00

22.938.000,00

Disnakertransos

c

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1)

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

29.096.000,00

15.796.000,00

Disnakertransos

2)

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

39.244.000,00

22.642.000,00

Disnakertransos

d

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

1)

Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo

32.865.000,00

31.588.125,00

Setda

2)

Pembinaan yayasan / panti asuhan

11.292.000,00

11.291.700,00

Disnakertransos

e

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

1)

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

21.219.000,00

21.219.000,00

Disnakertransos


BAB III -68

ALOKASI DANA NO


2)

Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK

f

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1)

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

2)

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

3)

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

14

URUSAN TENAGA KERJA

a

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

97.455.000,00

92.494.000,00

Disnakertransos

40.282.000,00

35.119.000,00

Setda

238.113.000,00

237.333.000,00

Disnakertransos

8.498.000,00

8.228.000,00

Disnakertransos

Pembangunan balai latihan kerja

117.743.000,00

115.896.000,00

Disnakertransos

2)

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

611.750.000,00

574.006.000,00

Disnakertransos

3)

Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK

308.655.000,00

304.711.000,00

Disnakertransos

4)


6.565.000,00

6.565.000,00

Disnakertransos

5)

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja

51.122.000,00

51.122.000,00

Disnakertransos

6)

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja

60.436.000,00

60.114.000,00

Disnakertransos

7)

Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)

7.125.000,00

7.125.000,00

Disnakertransos

8)

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja

138.093.000,00

136.854.000,00

Disnakertransos

9)

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja

34.602.000,00

34.502.000,00

Disnakertransos

10)

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja

43.896.000,00

43.842.000,00

Disnakertransos

11)

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja

49.301.000,00

49.301.000,00

Disnakertransos

12)

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja

47.281.000,00

47.281.000,00

Disnakertransos

13)

Pelatihan Bahasa Asing

144.917.000,00

144.917.000,00

Disnakertransos

14)

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja

89.143.000,00

85.985.000,00

Disnakertransos

15)

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja

142.295.000,00

139.696.000,00

Disnakertransos


BAB III -69

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

b

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1)

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

72.230.000,00

65.455.500,00

Disnakertransos

2)

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

9.007.000,00

8.917.000,00

Disnakertransos

3)

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

110.105.000,00

101.080.000,00

Disnakertransos

4)

Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan

9.305.000,00

9.260.000,00

Disnakertransos

5)

Perluasan kerja sistem padat karya

954.000.000,00

949.304.900,00

Disnakertransos

6)

Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)

106.081.000,00

91.692.000,00

Disnakertransos

7)

Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

28.709.000,00

28.152.000,00

Disnakertransos

8)

Job Fair

215.585.000,00

204.020.890,00

Disnakertransos

9)

Padat Karya Non Bahan

468.889.000,00

459.800.900,00

Disnakertransos

10)

Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008

81.188.000,00

78.469.000,00

Disnakertransos

18.586.000,00

17.560.000,00

Disnakertransos

6.793.000,00

6.793.000,00

Disnakertransos

c

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1)

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

2)

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

3)

Sidang Dewan Pengupahan

62.731.000,00

57.423.000,00

Disnakertransos

4)

SidangLembaga Kerjasama Tripartit

26.019.000,00

19.670.000,00

Disnakertransos

5)

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK

70.808.000,00

67.938.000,00

Disnakertransos

6)

Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)

6.497.000,00

5.989.000,00

Disnakertransos

7)

Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)

18.501.000,00

17.801.000,00

Disnakertransos

8)

Bulan Bhakti K3

15.220.000,00

13.990.000,00

Disnakertransos

9)

Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus

18.560.000,00

18.558.000,00

Disnakertransos


BAB III -70

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

10)

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor Ketenagakerjaan

14.836.000,00

14.836.000,00

Disnakertransos

11)

Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan

8.567.000,00

8.537.000,00

Disnakertransos

12)

Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek

9.186.000,00

8.286.000,00

Disnakertransos

13)

Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

12.237.000,00

11.137.000,00

Disnakertransos

14)

Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum

7.055.000,00

6.755.000,00

Disnakertransos

15

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

a

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

1)

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

27.088.000,00

25.617.250,00

Diskoperindag

2)

Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau

437.194.000,00

407.692.950,00

Diskoperindag

3)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro

37.236.000,00

35.059.550,00

Setda

4)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat

15.780.000,00

12.719.750,00

Setda

b

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1)


13.037.000,00

13.036.850,00

Diskoperindag

2)

Penilaian Koperasi Berprestasi

13.543.000,00

12.846.200,00

Diskoperindag

3)

Pembinaan usaha koperasi dan UKM

64.332.000,00

60.043.950,00

Diskoperindag

c

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1)

Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan

177.781.000,00

144.984.250,00

Diskoperindag

2)

Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah

44.607.000,00

30.316.700,00

Diskoperindag

d

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1)

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

8.622.000,00

8.593.075,00

Diskoperindag

2)

Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM

49.145.000,00

46.597.798,00

Diskoperindag


BAB III -71

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

3)

Pembentukan Koperasi baru

20.307.000,00

17.158.000,00

Diskoperindag

4)

Penyusunan Profil Koperasi

7.495.000,00

7.357.500,00

Diskoperindag

5)

Pengawasan dan Pengendalian Koperasi

5.967.000,00

5.864.875,00

Diskoperindag

6)

Sarasehan Gerakan Koperasi

32.478.000,00

32.134.050,00

Diskoperindag

16

URUSAN PENANAMAN MODAL

a

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1)

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

20.375.000,00

18.678.250,00

Kantor PM

2)

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

21.909.000,00

20.396.500,00

Kantor PM

3)

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

71.751.000,00

68.237.800,00

Kantor PM

4)

Penyelenggaraan pameran investasi

422.642.000,00

409.736.000,00

Kantor PM

5)


5.593.000,00

5.357.000,00

Kantor PM

6)

Penyusunan profil pameran investasi

84.250.000,00

81.857.500,00

Kantor PM

7)

Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi

16.025.000,00

15.835.000,00

Kantor PM

b

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

1)

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

40.019.000,00

38.896.000,00

Kantor PM

17

URUSAN KEBUDAYAAN

a

Program Pengembangan Nilai Budaya

1)

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

89.165.000,00

89.047.288,00

Kec. Mgl Tengah

2)

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

228.305.000,00

218.305.000,00

Disporabudpar

b

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1)

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

120.663.000,00

107.124.600,00

Disporabudpar

2)

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

47.956.000,00

47.956.000,00

Disporabudpar


BAB III -72

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

3)

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

37.735.000,00

33.235.000,00

Disporabudpar

4)

Pengembangan nilai dan geografi sejarah

11.444.000,00

11.444.000,00

Disporabudpar

c

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1)

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

89.524.000,00

89.524.000,00

Disporabudpar

2)


16.690.000,00

16.600.000,00

Kel. Magersari

3)


4.090.000,00

4.090.000,00

Kel. Kedungsari

4)


5.000.000,00

4.910.000,00

Kel. Kramat Utara

5)


2.985.000,00

2.985.000,00

Kel. Kemirirejo

6)


15.700.000,00

15.700.000,00

Kel. Cacaban

7)


9.152.000,00

8.822.000,00

Kel. Panjang

8)


11.184.000,00

8.983.300,00

Kec. Mgl. Utara

9)

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

20.539.000,00

20.539.000,00

Disporabudpar

10)

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

361.071.000,00

358.788.000,00

Disporabudpar

11)

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

117.422.000,00

117.422.000,00

Disporabudpar

12)


7.500.000,00

7.500.000,00

Kel. Jurang. Sel.

13)


11.800.000,00

11.799.000,00

Kel. Tidar Utara

14)


6.272.000,00

5.155.000,00

15)


29.085.000,00

29.085.000,00

Kel. Wates

16)


10.468.000,00

10.467.500,00

Kel. Kedungsari

17)


10.939.000,00

10.939.000,00

Kel. Kemirirejo

18)


4.025.000,00

4.011.000,00

Kel. Magelang

19)

Pekan seni dan budaya daerah

706.818.000,00

691.667.100,00

Disporabudpar


Kel. Tidar Selatan

BAB III -73

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

d

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

1)

Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

266.369.000,00

191.561.100,00

Disporabudpar

2)

Pentas Musik Nasional

332.738.000,00

330.476.000,00

Disporabudpar

18

URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

a

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1)

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda

19.125.000,00

19.125.000,00

Disporabudpar

2)

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

21.537.000,00

21.537.000,00

Disporabudpar

3)

Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda

24.410.000,00

24.410.000,00

Disporabudpar

b

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1)

Pembinaan Organisasi kepemudaan

206.997.000,00

201.417.000,00

Disporabudpar

2)


3.640.000,00

3.640.000,00

Kel. Magersari

3)


2.400.000,00

2.400.000,00

Kel. Jurang. Utara

4)


5.200.000,00

5.199.100,00

Kel. Jurang. Sel.

5)


4.400.000,00

4.310.000,00

Kel. Tidar Utara

6)


2.365.000,00

2.365.000,00

Kel. Tidar Selatan

7)


7.000.000,00

7.000.000,00

Kel. Wates

8)


5.920.000,00

4.630.000,00

Kel. Potrobangsan

9)


4.115.000,00

4.114.050,00

Kel. Kedungsari

10)


2.800.000,00

2.800.000,00

Kel. Kramat Utara

11)


4.000.000,00

4.000.000,00

Kel. Kramat Sel.

12)


5.336.000,00

5.336.000,00

Kel. Kemirirejo

13)


7.252.000,00

7.117.000,00

Kel. Cacaban

14)


3.081.000,00

2.965.000,00

Kel. Panjang

15)


4.220.000,00

4.220.000,00

Kel. Gelangan

16)


7.559.000,00

7.479.000,00

Kel. Rejo. Sel.

17)

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

18.732.000,00

18.732.000,00

Disporabudpar


BAB III -74

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

18)

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

17.347.000,00

17.347.000,00

Disporabudpar

19)

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

63.564.000,00

61.414.000,00

Disporabudpar

20)

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

4.500.000,00

4.500.000,00

21)

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

44.619.000,00

44.619.000,00

Disporabudpar

22)

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

11.452.000,00

9.452.000,00

Disporabudpar

23)

Pelatihan pramuka penggalang SMP

12.849.000,00

12.549.000,00

Disporabudpar

24)

Pelatihan PMR SMP

12.784.000,00

12.484.000,00

Disporabudpar

25)

Pelatihan pramuka penegak SMA

13.299.000,00

13.299.000,00

Disporabudpar

26)

Lomba tata upacara dan PBB (SMP)

56.771.000,00

27.921.000,00

Disporabudpar

27)

Lomba pramuka penggalang SMP

23.663.000,00

21.163.000,00

Disporabudpar

28)

Lomba Paskibraka SMA/ SMK

185.620.000,00

180.755.000,00

Disporabudpar

29)

Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK

75.211.000,00

74.111.000,00

Disporabudpar

30)

Lomba pramuka penegak SMA/ SMK

18.569.000,00

16.569.000,00

Disporabudpar

31)

Pesta Siaga

23.155.000,00

23.155.000,00

Disporabudpar

32)

Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris

37.967.000,00

37.467.000,00

Disporabudpar

33)

Lomba Paskibraka SMP

185.620.000,00

183.590.000,00

Disporabudpar

49.773.000,00

48.123.000,00

Disporabudpar

Kel. Kramat Sel.

c

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

1)

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

d

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

1)

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

19.624.000,00

19.624.000,00

Disporabudpar

2)

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

3.810.000,00

3.810.000,00

Kel. Rejo Utara

e

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1)

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

271.391.000,00

264.869.000,00

Disporabudpar

2)

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

101.384.000,00

97.834.000,00

Disporabudpar


BAB III -75

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

3)

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

62.479.000,00

58.810.000,00

Disporabudpar

4)

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

13.350.000,00

13.349.700,00

Kel. Jurang. Sel.

5)

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

113.023.000,00

113.023.000,00

Disporabudpar

6)

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

50.212.000,00

46.242.000,00

Disporabudpar

7)

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

36.042.000,00

36.042.000,00

Disporabudpar

8)

Pengembangan olahraga rekreasi

160.318.000,00

148.468.000,00

Disporabudpar

9)

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

18.138.000,00

14.738.000,00

Disporabudpar

10)


12.175.000,00

12.175.000,00

Kel. Magersari

11)


9.165.000,00

9.165.000,00

12)


10.546.000,00

10.546.000,00

Kel. Jurang. Sel.

13)


12.616.000,00

12.526.000,00

Kel. Tidar Utara

14)


10.390.000,00

10.390.000,00

Kel. Tidar Selatan

15)


13.900.000,00

13.900.000,00

Kel. Wates

16)


17.350.000,00

17.200.000,00

Kel. Potrobangsan

17)


16.750.000,00

16.749.700,00

Kel. Kedungsari

18)


22.210.000,00

22.135.000,00

Kel. Kramat Utara

19)


13.100.000,00

12.950.000,00

Kel. Kramat Sel.

20)


14.800.000,00

14.800.000,00

Kel. Kemirirejo

21)


29.040.000,00

25.985.000,00

Kel. Cacaban

22)


17.469.000,00

17.469.000,00

Kel. Rejo Utara

23)


12.243.000,00

12.239.000,00

Kel. Magelang

24)


9.135.000,00

9.111.000,00


Kel. Jurang. Utara

Kel. Panjang

BAB III -76

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

25)


18.200.000,00

17.231.000,00

Kel. Gelangan

26)


108.010.000,00

64.117.500,00

Setda

27)


16.910.000,00

16.909.150,00

Kec. Mgl. Utara

28)


3.902.000,00

3.687.000,00

Ke. Mgl. Selatan

29)


14.080.000,00

12.260.000,00

Kec. Mgl Tengah

30)


17.227.000,00

16.490.000,00

Kel. Rejo. Sel.

31)

POPDA SD

169.408.000,00

162.940.500,00

Disporabudpar

32)

Liga bola basket SMP

31.411.000,00

30.911.000,00

Disporabudpar

33)

Liga sepak bola SMP

29.555.000,00

29.055.000,00

Disporabudpar

34)

POPDA SMP

195.909.000,00

190.697.000,00

Disporabudpar

35)

POPDA SMA/SMK

194.970.000,00

175.253.000,00

Disporabudpar

36)

Liga sepak bola SMA

29.555.000,00

29.055.000,00

Disporabudpar

37)

Liga bola basket SMA/ SMK

30.779.000,00

30.279.000,00

Disporabudpar

38)

Pengiriman kontingen tingkat propinsi

137.803.000,00

126.490.000,00

Disporabudpar

39)

Seleksi Beladiri Pelajar

150.154.000,00

141.666.000,00

Disporabudpar

f

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1)

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

210.000.000,00

17.712.000,00

2)

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

9.680.000,00

9.680.000,00

3)

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

610.748.000,00

512.531.850,00

DPU

4)

Pemasangan lampu penerangan stadion dan Scoring Board

3.697.700.000,00

3.517.519.000,00

DPU

19

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

a

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1)

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

804.900.000,00

799.270.400,00


DPU

Kel. Jurang. Utara

Satpol PP

BAB III -77

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

2)


150.925.000,00

149.953.000,00

3)


20.072.000,00

20.072.000,00

Kel. Magersari

4)


20.792.000,00

20.792.000,00

Kel. Jurang. Utara

5)


21.302.000,00

21.001.750,00

Kel. Tidar Utara

6)


815.000,00

760.000,00

7)


19.827.000,00

18.933.000,00

Kel. Potrobangsan

8)


36.538.000,00

36.537.150,00

Kel. Kedungsari

9)


6.512.000,00

6.512.000,00

Kel. Kemirirejo

10)


5.908.000,00

5.608.000,00

Kel. Rejo Utara

11)


511.500.000,00

461.703.506,00

12)

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

81.850.000,00

71.392.250,00

Satpol PP

13)


19.035.000,00

11.935.000,00

Kesbanpolinmas

14)


7.330.000,00

7.329.850,00

Kel. Jurang. Sel.

15)


4.700.000,00

4.430.000,00

Kel. Tidar Selatan

16)


4.663.000,00

4.663.000,00

Kel. Potrobangsan

17)


4.360.000,00

4.298.600,00

Kel. Kramat Utara

18)


35.953.000,00

33.372.000,00

19)


6.515.000,00

5.896.100,00

20)

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

38.400.000,00

38.250.000,00


Kesbanpolinmas

Kel. Wates

DPU

DPP

Kel. Rejo. Sel.

Satpol PP

BAB III -78

ALOKASI DANA NO


21)

Pengendalian Keamanan Lingkungan

378.175.000,00

338.485.000,00

Satpol PP

22)


270.862.000,00

267.849.500,00

Kesbanpolinmas

23)


16.092.000,00

16.092.000,00

Kel. Jurang. Sel.

24)


33.684.000,00

33.684.000,00

Kel. Kramat Sel.

25)


16.092.000,00

16.092.000,00

Kel. Kemirirejo

26)


16.092.000,00

16.092.000,00

Kec. Mgl Tengah

27)


160.920.000,00

160.920.000,00

28)


10.952.000,00

10.952.000,00

Kesbanpolinmas

29)


17.362.000,00

16.879.750,00

DPP

30)

Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL

74.667.000,00

61.635.775,00

Setda

31)

Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

35.651.000,00

35.296.300,00

Satpol PP

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

DPU

b

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1)

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

105.356.000,00

104.156.000,00

Kesbanpolinmas

2)

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

17.938.000,00

17.938.000,00

Kesbanpolinmas

3)


58.836.000,00

53.076.000,00

Kesbanpolinmas

4)

Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

114.335.000,00

111.671.000,00

Kesbanpolinmas

5)


167.478.000,00

154.217.000,00

Kel. Magersari

6)


71.030.000,00

69.230.000,00

Kel. Jurang. Utara

7)


85.174.000,00

84.918.800,00

Kel. Jurang. Sel.

8)


100.646.000,00

100.256.000,00

Kel. Tidar Utara

9)


77.340.000,00

76.986.000,00

10)


150.936.000,00

150.714.000,00

Kel. Wates

11)


104.140.000,00

102.715.000,00

Kel. Potrobangsan


Kel. Tidar Selatan

BAB III -79

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

12)


110.658.000,00

110.343.000,00

13)


78.584.000,00

78.584.000,00

14)


106.600.000,00

106.600.000,00

15)


94.238.000,00

94.058.000,00

Kel. Kemirirejo

16)


119.650.000,00

117.585.000,00

Kel. Cacaban

17)


148.438.000,00

148.348.000,00

Kel. Rejo Utara

18)


98.640.000,00

92.817.750,00

Kel. Magelang

19)


100.662.000,00

100.302.000,00

Kel. Panjang

20)


102.470.000,00

101.880.600,00

Kel. Gelangan

21)


87.705.000,00

52.015.350,00

Kec. Mgl. Utara

22)


84.239.000,00

76.892.000,00

Ke. Mgl. Selatan

23)


69.070.000,00

62.707.900,00

Kec. Mgl Tengah

24)


122.650.000,00

114.368.000,00

c

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1)

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

25.132.000,00

24.862.000,00

Kesbanpolinmas

2)


7.815.000,00

7.815.000,00

Kel. Tidar Utara

3)


5.900.000,00

5.900.000,00

Kel. Tidar Selatan

4)


7.000.000,00

7.000.000,00

Kel. Kramat Utara

5)


139.370.000,00

115.369.125,00

6)


10.504.000,00

10.503.200,00

Kec. Mgl. Utara

7)


8.726.000,00

8.589.000,00

Ke. Mgl. Selatan

8)


11.986.000,00

11.985.000,00

Kec. Mgl Tengah


Kel. Kedungsari

Kel. Kramat Utara

Kel. Kramat Sel.

Kel. Rejo. Sel.

Setda

BAB III -80

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

9)

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

24.805.000,00

24.460.000,00

Kesbanpolinmas

10)

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

21.491.000,00

21.487.450,00

Disnakertransos

11)


12.295.000,00

12.000.000,00

Kel. Magersari

12)


8.850.000,00

8.850.000,00

13)


12.500.000,00

12.500.000,00

Kel. Jurang. Sel.

14)


6.500.000,00

6.342.000,00

Kel. Tidar Utara

15)


5.850.000,00

5.850.000,00

Kel. Tidar Selatan

16)


17.700.000,00

17.500.000,00

Kel. Wates

17)


17.010.000,00

16.910.000,00

Kel. Potrobangsan

18)


9.489.000,00

9.489.000,00

Kel. Kedungsari

19)


5.300.000,00

5.279.000,00

Kel. Kramat Utara

20)


15.000.000,00

15.000.000,00

21)


4.270.000,00

4.270.000,00

Kel. Kemirirejo

22)


7.880.000,00

7.754.700,00

Kel. Cacaban

23)


14.070.000,00

14.070.000,00

Kel. Rejo Utara

24)


6.533.000,00

6.433.000,00

Kel. Magelang

25)


5.502.000,00

5.301.000,00

Kel. Panjang

26)


9.625.000,00

9.625.000,00

Kel. Gelangan

27)


166.190.000,00

118.080.550,00

28)


14.762.000,00

13.430.700,00

Kel. Rejo. Sel.

29)

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

17.646.000,00

17.386.000,00

Kesbanpolinmas

30)

Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat

49.558.000,00

46.934.625,00

Setda


Kel. Jurang. Utara

Kel. Kramat Sel.

Setda

BAB III -81

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

31)

Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat

440.886.000,00

383.685.075,00

32)

Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat

10.520.000,00

9.770.000,00

33)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan

35.281.000,00

34.452.000,00

Kesbanpolinmas

d

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1)

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan

24.805.000,00

24.460.000,00

Kesbanpolinmas

2)

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

22.987.000,00

22.187.000,00

Kesbanpolinmas

3)

Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan

5.790.000,00

5.771.250,00

Kel. Magersari

4)

Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan

3.750.000,00

3.750.000,00

Kel. Wates

5)

Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H

148.977.000,00

106.553.250,00

Setda

6)

Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama

230.930.000,00

174.460.000,00

Setda

7)

Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang

20.041.000,00

19.791.000,00

Kesbanpolinmas

8)

Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang

20.953.000,00

20.942.000,00

Kesbanpolinmas

9)

Pelatihan Pemulasaraan Jenazah

74.886.000,00

70.237.900,00

Setda

e

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

1)

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

103.370.000,00

100.895.000,00

Kesbanpolinmas

2)

Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah

30.708.000,00

30.708.000,00

Kesbanpolinmas

f

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

66.551.000,00

63.180.000,00

Kesbanpolinmas

2)


5.900.000,00

5.899.750,00

Kel. Jurang. Sel.


Setda

Dishubkominfo

BAB III -82

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

3)


5.805.000,00

5.804.300,00

Kec. Mgl. Utara

4)


8.802.000,00

8.784.000,00

Ke. Mgl. Selatan

5)


9.402.000,00

9.399.400,00

Kec. Mgl Tengah

6)


6.503.000,00

6.342.000,00

Kel. Rejo. Sel.

7)

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

23.498.000,00

21.296.500,00

8)

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

2.700.000,00

2.699.900,00

Kel. Jurang. Sel.

9)

Penyuluhan pencegahan praktek perjudian

3.290.000,00

3.187.000,00

Kel. Panjang

10)

Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota

32.522.000,00

32.335.500,00

Satpol PP

11)

Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

89.993.000,00

89.439.000,00

Kesbanpolinmas

Satpol PP

g

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1)

Penyuluhan kepada masyarakat

26.574.000,00

26.324.000,00

Kesbanpolinmas

2)

koordinasi forum-forum diskusi politik

25.067.000,00

22.527.000,00

Kesbanpolinmas

3)

Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol

8.716.000,00

8.651.000,00

Kesbanpolinmas

h

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1)

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

9.110.000,00

9.110.000,00

Kesbanpolinmas

2)

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

9.350.000,00

8.950.000,00

Ke. Mgl. Selatan

3)

Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana

59.362.000,00

58.162.000,00

Kesbanpolinmas

4)

Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam

56.286.000,00

56.286.000,00

Kesbanpolinmas

5)

Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

58.558.000,00

58.168.450,00

Setda


BAB III -83

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

20

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

a

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1)

Pembahasan rancangan peraturan daerah

474.471.000,00

429.224.025,00

Setwan

2)

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

264.277.000,00

257.445.600,00

Setwan

3)

Rapat-rapat paripurna

186.490.000,00

133.013.250,00

Setwan

4)

Kegiatan Reses

524.320.000,00

0,00

Setwan

5)

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

6.140.146.000,00

5.166.221.524,00

Setwan

6)

Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD

52.306.000,00

40.042.450,00

Setwan

b

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1)

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

102.660.000,00

98.320.100,00

Setda

2)

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

64.859.000,00

58.129.000,00

Setda

3)

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

248.900.000,00

148.690.300,00

Setda

4)

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

394.970.000,00

373.937.410,00

Setda

5)

Koordinasi stabilitas daerah

563.452.000,00

425.953.100,00

Setda

6)

Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

107.539.000,00

66.558.425,00

Setda

7)

Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan

41.459.000,00

35.811.875,00

Setda

8)

Penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Daerah

19.651.000,00

14.034.050,00

Setda

9)

Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

198.135.000,00

8.946.551,00

10)

Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru

52.792.000,00

44.091.950,00

Setda

11)

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

566.652.000,00

437.646.300,00

Setda


Setwan

BAB III -84

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

c

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1)

penyusunan standar satuan harga

111.635.000,00

95.037.640,00

Setda

2)

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

49.710.000,00

41.328.900,00

DPPKD

3)

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

405.643.000,00

381.426.750,00

DPPKD

4)

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

258.900.000,00

222.845.800,00

DPPKD

5)

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

307.081.000,00

294.199.250,00

DPPKD

6)

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

254.133.000,00

251.989.450,00

DPPKD

7)

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

212.809.000,00

207.701.770,00

DPPKD

8)

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

212.833.000,00

211.839.100,00

DPPKD

9)

Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

239.650.000,00

209.669.400,00

DPPKD

10)

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

38.499.000,00

38.499.000,00

DIKNAS

11)

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

156.311.000,00

129.308.975,00

Setda

12)

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

499.600.000,00

436.139.068,00

DPPKD

13)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD

225.253.000,00

214.596.425,00

DPPKD

14)

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

95.597.000,00

90.704.325,00

DPPKD

15)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

182.512.000,00

165.669.300,00

DPPKD

16)

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

81.092.000,00

75.084.050,00

DPPKD

17)

Penelitian DPA SKPD

57.708.000,00

50.105.900,00

DPPKD

18)

Pengesahan DPA SKPD

53.085.000,00

0,00

DPPKD

19)

Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak

149.000.000,00

148.973.710,00

DPPKD

20)

Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek

155.333.000,00

147.444.940,00

DPPKD


BAB III -85

ALOKASI DANA NO


21)

Pengesahan dan penerbitan SPD

22)

Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan

23)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

85.040.000,00

80.701.350,00

DPPKD

174.258.000,00

171.168.950,00

DPPKD

Penelitian dan asistensi laporan keuangan SKPD

85.258.000,00

82.555.250,00

DPPKD

24)

Pengendalian dan penerbitan SPM

27.150.000,00

27.081.550,00

DPPKD

25)

Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak

33.295.000,00

33.045.000,00

DPPKD

26)

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya

6.592.000,00

2.876.600,00

Setda

27)

Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya

32.969.000,00

32.909.400,00

DPP

28)

Penyusunan laporan pajak

95.860.000,00

94.103.000,00

DPPKD

29)

Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB

50.094.000,00

50.048.000,00

DPPKD

30)

Penyusunan anggaran kas

24.967.000,00

22.424.835,00

DPPKD

31)

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

56.408.000,00

48.019.800,00

DPPKD

32)

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)

56.900.000,00

48.962.800,00

DPPKD

33)

Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan

142.232.000,00

140.761.250,00

DPPKD

34)

Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga

212.836.000,00

199.473.400,00

DPPKD

35)

Penghapusan Asset

18.100.000,00

14.873.225,00

36)

Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

123.431.000,00

118.917.700,00

DPPKD

37)

Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

150.800.000,00

147.759.133,00

DPPKD

38)

Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah

92.634.000,00

91.382.925,00

39)

Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah

117.538.000,00

117.344.345,00

DPPKD

40)

Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah

354.400.000,00

354.399.300,00

Setda

41)

Penyusunan Laporan Barang milik Daerah

43.231.000,00

42.385.750,00

Setda

42)

Penjualan aset daerah

71.832.000,00

8.488.125,00

Setda


Setda

DPP

BAB III -86

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

43)

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

257.712.000,00

218.531.475,00

44)

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

48.736.000,00

48.609.950,00

45)

Intensifikasi pemungutan PBB

229.445.000,00

201.007.815,00

DPPKD

46)

Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB

144.925.000,00

131.594.770,00

DPPKD

47)

Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah

51.700.000,00

51.395.700,00

DPPKD

48)

Penyelamatan aset daerah

204.390.000,00

188.738.980,00

49)

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota

53.998.000,00

53.698.500,00

DPPKD

50)

Pengelolaan data dan informasi PBB

416.331.000,00

369.805.380,00

DPPKD

51)

Penyusunan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan

110.750.000,00

104.857.750,00

DPPKD

52)

Pendataan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

44.194.000,00

27.454.600,00

Setda

53)

Penaksiran barang milik daerah

39.099.000,00

23.100.000,00

Setda

54)

Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah

123.249.000,00

121.534.000,00

DPPKD

55)

Penyusunan laporan tugas pembantuan

41.015.000,00

40.117.830,00

DPPKD

56)

Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan

57.399.000,00

57.016.750,00

DPPKD

57)

Pemutakhiran Analisis Standar Belanja

118.947.000,00

113.580.750,00

DPPKD

58)

Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah

63.516.000,00

60.807.500,00

DPPKD

59)

Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD

68.245.000,00

67.755.000,00

DPPKD

60)

Pembinaan Petugas Retribusi

27.000.000,00

25.301.175,00

DPP

61)

Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB P2

191.329.000,00

169.604.100,00

DPPKD

62)

Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas

45.070.000,00

40.636.750,00

DPPKD

63)

Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah

22.800.000,00

19.514.500,00

DPPKD


DPPKD

Setda

Setda

BAB III -87

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

64)

Penataan Dokumen Anggaran Elektronik

82.840.000,00

74.589.000,00

DPPKD

65)

Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD

50.815.000,00

38.895.375,00

DPPKD

66)

Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

50.500.000,00

50.050.000,00

DIKNAS

67)

Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan

74.048.000,00

68.457.400,00

Setda

68)

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Pajak Bumi dan Bangunan

42.090.000,00

39.058.900,00

DPPKD

69)

Penatausahaan Sistem Pajak Online

24.245.000,00

16.798.050,00

DPPKD

70)

Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

64.907.000,00

35.041.900,00

DPPKD

d

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1)

Bulan bhakti gotong-royong

15.670.000,00

15.460.000,00

Kel. Magersari

2)


8.050.000,00

8.050.000,00

3)


11.440.000,00

11.439.950,00

Kel. Jurang. Sel.

4)


11.850.000,00

11.850.000,00

Kel. Tidar Utara

5)


8.550.000,00

8.550.000,00

6)


19.175.000,00

19.175.000,00

Kel. Wates

7)


11.100.000,00

11.100.000,00

Kel. Potrobangsan

8)


11.879.000,00

11.878.900,00

Kel. Kedungsari

9)


15.100.000,00

15.100.000,00

Kel. Kramat Utara

10)


15.000.000,00

14.850.000,00

Kel. Kramat Sel.

11)


12.110.000,00

12.110.000,00

Kel. Kemirirejo

12)


17.540.000,00

17.311.400,00

Kel. Cacaban

13)


17.496.000,00

17.496.000,00

Kel. Rejo Utara

14)


8.350.000,00

8.199.900,00

Kel. Magelang

15)


6.246.000,00

5.989.500,00

Kel. Panjang

16)


9.000.000,00

9.000.000,00

Kel. Gelangan

17)


6.324.000,00

6.075.400,00

Kel. Rejo. Sel.

18)


120.643.000,00

47.982.000,00


Kel. Jurang. Utara

Kel. Tidar Selatan

BPMPKB

BAB III -88

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

e

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1)

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

330.550.000,00

278.866.410,00

Inspektorat

2)

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

175.437.000,00

104.078.550,00

Inspektorat

3)

Inventarisasi temuan pengawasan

50.268.000,00

46.521.500,00

Inspektorat

4)

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

183.044.000,00

160.452.300,00

Inspektorat

5)

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

75.851.000,00

67.115.750,00

Inspektorat

6)

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

33.283.000,00

32.059.500,00

Inspektorat

7)

Evaluasi LAKIP

40.247.000,00

31.322.000,00

Inspektorat

8)

Review Laporan Keuangan

44.602.000,00

37.962.500,00

Inspektorat

9)

Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)

31.032.000,00

24.401.000,00

Inspektorat

10)

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

171.453.000,00

163.048.150,00

Setda

11)

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

126.110.000,00

111.612.700,00

Setda

12)

Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah

12.835.000,00

8.151.750,00

Setda

13)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

57.305.000,00

51.742.088,00

Inspektorat

14)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

63.933.000,00

49.126.700,00

Inspektorat

15)

Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan

57.651.000,00

53.220.300,00

Inspektorat

16)

Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

22.068.000,00

22.006.000,00

Inspektorat

17)

Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)

28.474.000,00

25.392.700,00

Inspektorat

18)

Penyelesaian Kerugian Negara

236.898.000,00

201.493.500,00

Inspektorat

19)

Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan Pelaksanaan Kegiatan

28.020.000,00

24.700.000,00

Inspektorat

20)

Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang

47.464.000,00

43.519.500,00

Setda


BAB III -89

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

21)

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

35.252.000,00

34.383.475,00

Setda

22)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

23.136.000,00

22.914.900,00

Setda

23)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota

104.501.000,00

103.863.057,00

Setda

24)

Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

27.934.000,00

21.548.500,00

Inspektorat

f

Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1)

Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor

43.986.000,00

32.547.750,00

Inspektorat

2)

Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

39.138.000,00

23.524.750,00

Inspektorat

3)

Pengembangan Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

60.100.000,00

54.783.550,00

Inspektorat

g

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1)

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

11.151.000,00

10.670.000,00

Inspektorat

2)

Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan

24.291.000,00

23.756.650,00

Setda

h

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1)

Penyusunan dan Pengadaan Sarana Informasi

6.000.000,00

1.870.000,00

BP2T

2)

Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

12.584.000,00

12.052.000,00

BP2T

3)

Pelayanan operasional LPSE

185.370.000,00

181.864.183,00

Dishubkominfo

4)

Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

437.055.000,00

386.669.438,00

Setda

5)

Pelayanan Komputerisasi Daftar Gaji

184.125.000,00

178.667.500,00

Dishubkominfo

i

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1)

Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

14.259.000,00

13.416.250,00

BP2T

2)

Survey Pelayanan Perijinan

250.005.000,00

217.748.230,00

BP2T

3)

Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan

27.834.000,00

18.017.800,00

BP2T


BAB III -90

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

4)

Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan

66.575.000,00

60.575.804,00

BP2T

5)

Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan

54.112.000,00

51.505.550,00

BP2T

j

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1)

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum

22.600.000,00

21.979.500,00

Dispendukcapil

2)

Fasilitasi Kegiatan APEKSI

225.407.000,00

137.201.000,00

Setda

3)

Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)

61.652.000,00

13.605.000,00

Setda

4)

Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Penanaman Modal

32.142.000,00

31.655.350,00

Kantor PM

k

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1)

Publikasi peraturan perundangundangan

51.053.000,00

36.639.000,00

Setda

2)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

50.000.000,00

33.316.000,00

DIKNAS

3)


237.989.000,00

97.341.508,00

Setda

4)


50.000.000,00

40.267.600,00

DKPTK

5)

Sosialisasi Peraturan Daerah

62.382.000,00

57.636.500,00

DPPKD

6)

Sosialisasi Peraturan Daerah

193.945.000,00

185.120.575,00

Setda

7)

Pembinaan JDI Hukum

44.770.000,00

28.673.131,00

Setda

8)

Rakor aparat penegak hukum

85.684.000,00

80.142.600,00

Setda

9)

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

40.340.000,00

30.294.700,00

Setda

10)

Fasilitasi kegiatan RANHAM

33.581.000,00

28.567.250,00

Setda

11)

Penyusunan Program Legislasi Daerah

11.880.000,00

9.530.450,00

Setda

12)

Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda

189.264.000,00

173.139.950,00

Setda

13)

Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU

93.084.000,00

85.567.650,00

Setda

14)

Asistensi Pembahasan Raperda

88.640.000,00

74.360.125,00

Setda

15)

Penyuluhan Hukum Terpadu

23.219.000,00

22.170.000,00

Setda


BAB III -91

ALOKASI DANA NO


16)

Pemberian Bantuan Hukum

17)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

152.420.000,00

35.258.550,00

Setda

Penyusunan Peraturan Walikota di Bidang Lingkungan Hidup

32.860.000,00

29.034.100,00

Kantor LH

18)

Evaluasi Produk Hukum

33.350.000,00

25.011.000,00

Setda

19)

Pemberian Layanan Hukum

171.572.000,00

166.753.850,00

Setda

20)

Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

22.632.000,00

22.598.056,00

DKPTK

21)

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

48.504.000,00

24.885.000,00

Dispendukcapil

22)

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

68.969.000,00

66.406.050,00

Dishubkominfo

23)

Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah

23.200.000,00

18.677.000,00

DIKNAS

24)

Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah

23.200.000,00

18.677.000,00

DIKNAS

l

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1)

Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD Kota Magelang

159.832.000,00

155.821.190,00

Setda

2)

Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah

162.905.000,00

144.775.510,00

Setda

3)

Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang

30.004.000,00

29.194.200,00

Setda

m

Program Pendidikan Kedinasan

1)

Pendidikan dan pelatihan teknis

920.213.000,00

609.629.918,00

BKD

2)

Pendidikan penjenjangan struktural

890.452.000,00

834.862.244,00

BKD

n

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1)

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

388.945.000,00

367.234.000,00

BKD

2)

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

80.000.000,00

19.824.500,00

BKD

3)

Penyelenggaraan Workshop Evaluasi Jabatan

24.111.000,00

19.415.780,00

Setda

o

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1)

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

181.668.000,00

161.999.550,00

BKD


BAB III -92

ALOKASI DANA NO


2)

Seleksi penerimaan calon PNS

3)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

652.000,00

651.500,00

BKD

Penempatan PNS

39.889.000,00

33.560.000,00

BKD

4)

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

96.317.000,00

94.410.600,00

BKD

5)

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

22.452.000,00

21.158.000,00

BKD

6)

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

50.667.000,00

48.680.200,00

BKD

7)

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

90.346.000,00

90.325.000,00

BKD

8)

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

494.251.000,00

330.145.650,00

BKD

9)

Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

29.815.000,00

22.397.300,00

BKD

10)

Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar

13.430.000,00

12.572.600,00

BKD

11)

Penataan sistem administrasi penyelenggaraan ujian dinas

36.403.000,00

35.610.100,00

BKD

12)

Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS

28.975.000,00

27.535.000,00

BKD

13)

Penerbitan dan Update Kartu PNS Elektronik

31.600.000,00

30.400.900,00

BKD

14)

Penyelesaian administrasi tenaga honorer

20.679.000,00

20.580.200,00

BKD

15)

Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

54.519.000,00

52.264.700,00

BKD

16)

Penatausahaan Jabatan Fungsional

36.842.000,00

33.407.650,00

BKD

17)

Pembekalan PNS yang akan purna tugas

258.377.000,00

242.650.989,00

BKD

18)

Pelantikan Pejabat

162.080.000,00

71.133.000,00

BKD

19)

Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD

70.717.000,00

62.935.280,00

BKD

20)

Penyusunan Buku Profil Pegawai

13.598.000,00

12.996.000,00

BKD

21)

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

98.610.000,00

94.070.571,00

BKD

22)

Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai

28.025.000,00

26.552.600,00

BKD

23)

Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik

54.210.000,00

52.281.500,00

BKD


BAB III -93

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

24)

Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun

79.840.000,00

74.153.152,00

BKD

25)

Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN

21.000.000,00

20.499.200,00

BKD

26)

Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU

24.960.000,00

23.739.800,00

BKD

27)

Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural

107.428.000,00

101.054.575,00

BKD

28)

Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

160.650.000,00

132.389.110,00

BKD

p

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1)

Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

31.477.000,00

29.693.580,00

Setda

2)

Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

16.919.000,00

16.580.850,00

Setda

21

URUSAN KETAHANAN PANGAN

a

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

1)

Penanganan daerah rawan pangan

11.550.000,00

11.280.000,00

BPMPKB

2)

Penyusunan data base potensi produk pangan

11.884.000,00

11.883.000,00

BPMPKB

3)

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

16.294.000,00

16.294.000,00

BPMPKB

4)

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

7.480.000,00

6.329.000,00

BPMPKB

5)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

19.833.000,00

18.482.200,00

Dispertan

6)

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

27.441.000,00

27.441.000,00

BPMPKB

7)

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

57.630.000,00

56.708.100,00

Dispertan

8)

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

8.973.000,00

8.972.500,00

Dispertan

9)

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

16.049.000,00

16.049.000,00

BPMPKB

10)

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

97.240.000,00

88.361.100,00

Dispertan

11)

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

43.150.000,00

41.987.700,00

Dispertan

12)

Pengembangan diverisifikasi tanaman

8.630.000,00

8.630.000,00

BPMPKB


BAB III -94

ALOKASI DANA NO


13)

Pengembangan diverisifikasi tanaman

14)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

254.070.000,00

241.504.150,00

Dispertan

Pengembangan sistem informasi pasar

16.204.000,00

16.204.000,00

BPMPKB

15)

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

19.384.000,00

19.384.000,00

Kel. Magersari

16)


14.900.000,00

14.900.000,00

Kel. Jurang. Utara

17)


15.450.000,00

15.449.200,00

Kel. Jurang. Sel.

18)


20.150.000,00

20.150.000,00

Kel. Tidar Utara

19)


13.092.000,00

13.047.000,00

Kel. Tidar Selatan

20)


15.460.000,00

15.460.000,00

Kel. Wates

21)


15.000.000,00

14.641.500,00

Kel. Potrobangsan

22)


13.912.000,00

13.912.000,00

Kel. Kedungsari

23)


12.096.000,00

12.096.000,00

Kel. Kramat Utara

24)


14.000.000,00

14.000.000,00

Kel. Kramat Sel.

25)


13.563.000,00

13.563.000,00

Kel. Kemirirejo

26)


19.402.000,00

19.402.000,00

Kel. Cacaban

27)


24.696.000,00

24.696.000,00

Kel. Rejo Utara

28)


15.312.000,00

15.312.000,00

Kel. Magelang

29)


16.506.000,00

16.506.000,00

Kel. Panjang

30)


18.622.000,00

18.618.000,00

Kel. Gelangan

31)


23.040.000,00

23.039.500,00

Kel. Rejo. Sel.

32)


22.395.000,00

17.050.000,00

BPMPKB

33)

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

15.590.000,00

14.144.400,00

BPMPKB

34)

Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi

77.932.000,00

77.386.000,00

Dispertan


BAB III -95

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

35)

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

89.458.000,00

87.033.000,00

Dispertan

36)

Penyuluhan sumber pangan alternatif

16.246.000,00

13.828.000,00

BPMPKB

37)

Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida

27.375.000,00

25.604.300,00

Dispertan

22

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1)

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

8.670.000,00

8.670.000,00

2)


11.345.000,00

11.341.200,00

Kel. Jurang. Sel.

3)


5.613.000,00

3.280.750,00

Kel. Tidar Utara

4)


5.350.000,00

5.350.000,00

Kel. Tidar Selatan

5)


6.668.000,00

6.408.000,00

Kel. Wates

6)


10.969.000,00

8.609.000,00

Kel. Potrobangsan

7)


11.392.000,00

9.222.000,00

Kel. Kedungsari

8)


4.550.000,00

4.550.000,00

Kel. Kramat Utara

9)


13.950.000,00

13.950.000,00

Kel. Kramat Sel.

10)


10.567.000,00

10.567.000,00

Kel. Kemirirejo

11)


3.310.000,00

3.094.150,00

Kel. Cacaban

12)


3.010.000,00

3.010.000,00

Kel. Rejo Utara

13)


7.000.000,00

6.881.500,00

Kel. Magelang

14)


3.708.000,00

3.277.000,00

Kel. Panjang

15)


4.150.000,00

3.987.400,00

Kel. Gelangan

16)


16.548.000,00

16.546.900,00

17)


306.470.000,00

306.316.600,00


Kel. Jurang. Utara

Kec. Mgl Tengah

BPMPKB

BAB III -96

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

18)

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

40.396.000,00

38.596.000,00

BPMPKB

19)

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

49.046.000,00

48.946.000,00

BPMPKB

20)

Pembinaan Administrasi RT/RW

6.560.000,00

6.190.000,00

Kel. Jurang. Utara

21)


7.715.000,00

7.590.000,00

Kel. Jurang. Sel.

22)


13.034.000,00

12.200.000,00

Kel. Tidar Utara

23)


7.690.000,00

7.690.000,00

24)


18.415.000,00

15.063.000,00

25)


11.075.000,00

8.345.000,00

Kel. Potrobangsan

26)


10.450.000,00

6.458.000,00

Kel. Kedungsari

27)


6.345.000,00

6.345.000,00

Kel. Kramat Utara

28)


13.635.000,00

9.025.000,00

Kel. Kramat Sel.

29)


8.366.000,00

8.366.000,00

Kel. Kemirirejo

30)


8.160.000,00

5.545.000,00

Kel. Cacaban

31)


9.146.000,00

9.146.000,00

Kel. Rejo Utara

32)


8.585.000,00

6.074.900,00

Kel. Magelang

33)


5.596.000,00

4.956.600,00

Kel. Panjang

34)


5.558.000,00

4.023.000,00

Kel. Gelangan

35)


12.917.000,00

12.917.000,00

36)


9.619.000,00

9.476.000,00

Kel. Rejo. Sel.

37)

Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW

8.433.000,00

7.298.000,00

Kel. Magersari

38)


3.695.000,00

3.514.600,00

Kel. Jurang. Utara

39)


5.250.000,00

3.275.000,00

Kel. Jurang. Sel.

40)


5.516.000,00

4.226.000,00

Kel. Tidar Utara

41)


8.150.000,00

6.569.000,00

Kel. Tidar Selatan

42)


5.210.000,00

5.210.000,00

Kel. Wates

43)


7.856.000,00

4.736.000,00

Kel. Potrobangsan

44)


9.171.000,00

4.926.000,00

Kel. Kedungsari

45)


1.890.000,00

1.890.000,00

Kel. Kramat Utara


Kel. Tidar Selatan Kel. Wates

Ke. Mgl. Selatan

BAB III -97

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

46)


8.955.000,00

8.955.000,00

Kel. Kramat Sel.

47)


15.431.000,00

15.071.000,00

Kel. Kemirirejo

48)


18.686.000,00

14.885.875,00

Kel. Cacaban

49)


5.080.000,00

5.080.000,00

Kel. Rejo Utara

50)


16.550.000,00

15.513.000,00

Kel. Magelang

51)


14.673.000,00

13.725.000,00

Kel. Panjang

52)


13.980.000,00

13.260.000,00

Kel. Gelangan

53)


9.289.000,00

8.391.400,00

Kel. Rejo. Sel.

54)

Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

50.000.000,00

49.168.000,00

BPMPKB

b

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1)

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

47.270.000,00

47.270.000,00

BPMPKB

2)

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

34.462.000,00

31.011.000,00

BPMPKB

3)


2.800.000,00

2.799.750,00

c

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1)

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

30.085.000,00

28.905.000,00

2)

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

8.824.000,00

7.047.400,00

3)


29.950.000,00

20.160.000,00

BPMPKB

4)

Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR

30.000.000,00

29.475.000,00

BPMPKB

d

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1)

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

5.220.000,00

5.220.000,00

Ke. Mgl. Selatan

2)


2.769.000,00

2.768.900,00

Kec. Mgl. Utara

e

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1)

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

20.000.000,00

20.000.000,00


Kel. Kramat Utara

BPMPKB

Kel. Rejo. Sel.

BPMPKB

BAB III -98

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

2)

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga

5.540.000,00

5.488.000,00

3)

Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga

172.748.000,00

167.438.000,00

4)

Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan

11.269.000,00

11.268.650,00

Kec. Mgl. Utara

5)


10.831.000,00

9.435.500,00

Ke. Mgl. Selatan

6)


37.344.000,00

37.236.000,00

Kec. Mgl Tengah

7)


433.250.000,00

400.470.300,00

23

URUSAN STATISTIK

a

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1)

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

2.490.000,00

2.489.800,00

Kec. Mgl. Utara

2)


4.050.000,00

3.811.000,00

Ke. Mgl. Selatan

3)


8.614.000,00

8.181.000,00

Kec. Mgl Tengah

4)

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

81.340.000,00

76.721.625,00

Kantor Litbang

5)

Penyusunan buku Daerah Dalam Angka

84.730.000,00

78.801.650,00

Kantor Litbang

6)

Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan

42.592.000,00

34.988.598,00

Kesbanpolinmas

7)

Analisis Perkembangan Laju Inflasi

42.173.000,00

33.863.725,00

Kantor Litbang

8)

Pengendalian Inflasi Daerah

82.170.000,00

65.339.886,00

Setda

9)

Manajemen Data Daerah

123.000.000,00

118.945.050,00

24

URUSAN KEARSIPAN

a

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1)

Pengklasifikasikan data

12.130.000,00

10.555.000,00

DKPTK

b

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1)

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

16.300.000,00

16.300.000,00

Kel. Magersari

2)


24.122.000,00

20.052.000,00

Kel. Jurang. Utara


Ke. Mgl. Selatan

BPMPKB

BPMPKB

Kantor Litbang

BAB III -99

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

3)


24.784.000,00

24.534.000,00

Kel. Jurang. Sel.

4)


21.258.000,00

21.258.000,00

Kel. Tidar Utara

5)


21.258.000,00

21.258.000,00

Kel. Tidar Selatan

6)


27.690.000,00

27.675.000,00

Kel. Wates

7)


24.022.000,00

24.022.000,00

Kel. Potrobangsan

8)


24.112.000,00

24.112.000,00

Kel. Kedungsari

9)


20.058.000,00

20.058.000,00

Kel. Kramat Utara

10)


24.000.000,00

24.000.000,00

Kel. Kramat Sel.

11)


24.346.000,00

22.546.000,00

Kel. Kemirirejo

12)


15.749.000,00

15.697.250,00

Kel. Cacaban

13)


35.171.000,00

33.371.000,00

Kel. Rejo Utara

14)


17.000.000,00

16.913.000,00

Kel. Magelang

15)


22.972.000,00

22.929.000,00

Kel. Panjang

16)


24.017.000,00

23.433.000,00

Kel. Gelangan

17)


12.280.000,00

12.095.000,00

BKD

18)


136.130.000,00

129.471.600,00

19)


84.440.000,00

83.189.600,00

Setda

20)


51.741.000,00

47.134.150,00

Setwan

21)


18.800.000,00

18.133.000,00

Kantor Litbang

22)


24.055.000,00

17.989.900,00

Kel. Rejo. Sel.

23)


53.000.000,00

52.758.500,00

Kantor Perpus

24)


24.210.000,00

23.958.000,00

Kantor LH


DPPKD

BAB III -100

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

25)

Akuisisi Arsip

52.750.000,00

52.048.000,00

Kantor Perpus

26)

Fasilitasi dan Penataan Arsip SKPD

90.676.000,00

70.997.500,00

Dispendukcapil

27)

Pemusnahan Arsip

18.500.000,00

16.351.000,00

Kantor Perpus

31.833.000,00

30.137.700,00

DPU

c

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan

1)

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

d

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1)

Orientasi arsip dinamis in aktif

37.450.000,00

37.116.500,00

Kantor Perpus

2)

Pendokumentasian Kota Magelang

24.025.000,00

23.924.000,00

Kantor Perpus

25

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1)

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

112.599.000,00

104.643.750,00

Dishubkominfo

2)

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

111.540.000,00

91.111.425,00

Dishubkominfo

3)

Pengadaan alat studio dan komunikasi

36.200.000,00

36.200.000,00

Dishubkominfo

4)

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

44.271.000,00

42.562.500,00

Dishubkominfo

5)

Siaran Radio

348.524.000,00

253.699.497,00

Dishubkominfo

6)

Siaran keliling

14.280.000,00

8.292.550,00

7)

Penerbitan majalah

87.140.000,00

73.980.000,00

8)

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik

108.182.000,00

102.276.175,00

9)

Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik

89.100.000,00

67.212.500,00

10)

Pembangunan WAN Kota

1.000.000.000,00

945.051.300,00

11)

Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

111.671.000,00

96.078.100,00

Setda

12)

Pengelolaan Website

35.505.000,00

34.987.500,00

Dispendukcapil

13)

Pengelolaan Website

14.660.000,00

14.422.300,00

Diskoperindag

14)

Pengelolaan Website

4.933.000,00

4.860.500,00


Setda Dishubkominfo Setda

DKPTK

Dishubkominfo

Satpol PP

BAB III -101

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

15)

Pengelolaan Website

11.140.000,00

9.597.000,00

DKK

16)

Pengelolaan Website

12.800.000,00

10.378.500,00

Inspektorat

17)

Pengelolaan Website

12.996.000,00

12.920.700,00

BKD

18)

Pengelolaan Website

24.322.000,00

20.658.000,00

Setda

19)

Pengelolaan Website

14.500.000,00

1.075.500,00

DPP

20)

Pengelolaan Website

23.000.000,00

22.437.690,00

Kantor Litbang

21)

Pengelolaan Website

16.407.000,00

16.006.900,00

Kec. Mgl. Utara

22)

Pengelolaan Website

8.356.000,00

8.227.500,00

Ke. Mgl. Selatan

23)

Pengelolaan Website

8.356.000,00

8.355.900,00

Kec. Mgl Tengah

24)

Pengelolaan Website

7.271.000,00

7.099.500,00

Kantor Perpus

25)

Pengelolaan Website

25.791.000,00

25.193.250,00

DPU

26)

Pengelolaan Website

81.908.000,00

75.696.000,00

Dishubkominfo

27)

Pengelolaan Website

20.900.000,00

16.700.000,00

DKPTK

28)

Pengelolaan Website

11.741.000,00

10.832.500,00

Dispertan

29)

Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan

413.480.000,00

412.778.884,00

30)

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika

31.205.000,00

26.614.500,00

Dishubkominfo

31)

Publikasi kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

22.620.000,00

0,00

Dishubkominfo

32)

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran

63.652.000,00

57.202.000,00

Dishubkominfo

33)

Penyelenggaraan Dialog Interaktif

53.490.000,00

0,00

Dishubkominfo

Setda

b

Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

1)

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

48.750.000,00

30.750.000,00

2)

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

135.442.000,00

116.252.500,00

Dishubkominfo

c

Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi dan Informasi

1)

Orientasi komputer

23.670.000,00

21.035.500,00

Dishubkominfo


Setda

BAB III -102

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

d

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1)

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

735.134.000,00

725.520.000,00

2)

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

86.000.000,00

84.433.000,00

3)

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

496.026.000,00

396.188.900,00

4)

Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa

99.281.000,00

89.310.000,00

Dishubkominfo

26

URUSAN PERPUSTAKAAN

a

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1)

Pengembangan minat dan budaya baca

3.700.000,00

3.650.000,00

Kel. Tidar Utara

2)

Pengembangan minat dan budaya baca

45.817.000,00

37.605.500,00

Kantor Perpus

3)

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

29.450.000,00

29.424.000,00

Kantor Perpus

4)

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

15.450.000,00

15.300.000,00

DIKNAS

5)


1.200.000,00

1.200.000,00

Kel. Tidar Selatan

6)


2.000.000,00

1.917.000,00

Kel. Kramat Utara

7)


2.000.000,00

1.994.000,00

Kel. Kemirirejo

8)


82.728.000,00

80.903.100,00

Kantor Perpus

9)


9.572.000,00

9.572.000,00

Kantor Perpus

10)

Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

5.500.000,00

5.400.000,00

Kel. Jurang. Sel.

11)


11.560.000,00

11.560.000,00

Kel. Kramat Utara

12)


50.600.000,00

50.600.000,00

Kantor Perpus

13)

Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)

16.450.000,00

16.300.000,00

DIKNAS

14)


510.000,00

510.000,00

Kel. Rejo Utara

15)


960.000,00

435.000,00

Kel. Rejo. Sel.


Setda

Setwan

Setda

BAB III -103

ALOKASI DANA NO


16)

Pameran dan bursa buku

17)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

221.865.000,00

218.519.921,00

Kantor Perpus

Pengelolaan buku perpustakaan

4.800.000,00

4.800.000,00

Kel. Magersari

18)


3.500.000,00

3.500.000,00

Kel. Potrobangsan

19)


2.000.000,00

2.000.000,00

Kel. Kramat Sel.

20)


6.600.000,00

6.599.900,00

Kel. Kemirirejo

21)


24.082.000,00

24.082.000,00

Kel. Rejo Utara

22)


8.640.000,00

8.159.900,00

Kel. Magelang

23)


5.100.000,00

5.100.000,00

Kel. Gelangan

24)


32.421.000,00

32.369.000,00

Kantor Perpus

25)

Pengolahan bahan pustaka desa buku

6.000.000,00

6.000.000,00

DIKNAS

26)

Grand event desa buku

50.247.000,00

45.409.000,00

DIKNAS

27)

Peningkatan pelayanan desa buku

28.368.000,00

28.332.000,00

DIKNAS

28)

Lomba perpustakaan

60.168.000,00

60.018.000,00

Kantor Perpus

29)

Layanan perpustakaan keliling

25.452.000,00

24.835.000,00

Kantor Perpus

30)

Peningkatan pelayanan perpustakaan

3.500.000,00

3.500.000,00

Kel. Jurang. Utara

31)


5.000.000,00

4.999.650,00

Kel. Jurang. Sel.

32)


6.900.000,00

6.900.000,00

Kel. Tidar Selatan

33)


2.000.000,00

1.800.000,00

Kel. Wates

34)


5.497.000,00

5.497.000,00

Kel. Kedungsari

35)


1.800.000,00

1.800.000,00

Kel. Kramat Utara

36)


6.400.000,00

6.400.000,00

Kel. Cacaban

37)


2.797.000,00

2.794.000,00

Kel. Panjang

38)


11.884.000,00

11.702.700,00

Kel. Rejo. Sel.

39)


144.888.000,00

143.133.000,00

Kantor Perpus

40)

Seminar Lingkar Pena

15.236.000,00

15.236.000,00

Kantor Perpus

41)

Promosi minat baca

65.206.000,00

63.586.750,00

Kantor Perpus

42)

Lomba bercerita

28.983.000,00

28.983.000,00

Kantor Perpus

43)

Pengembangan Ketrampilan Masyarakat

22.900.000,00

22.900.000,00

Kantor Perpus

44)

Lomba literasi

28.481.000,00

28.381.000,00

Kantor Perpus


BAB III -104

ALOKASI DANA URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

NO

ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

45)

Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah

78.000.000,00

78.000.000,00

DIKNAS

46)

Workshop Bercerita

30.625.000,00

30.475.000,00

Kantor Perpus

2.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sampai dengan tahun 2016Pemerintah telah menetapkan 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yaitu : a.

Urusan Perumahan Rakyat, dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

b.

Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

c.

Urusan

Sosial,

dengan

Peraturan

Menteri

Sosial

RINomor

129/huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial; d.

Urusan Kesehatan, dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

e.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak RI Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; f.

Urusan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Lingkungan

Hidup

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

Kabupaten/Kota;


BAB III -105

g.

Urusan Keluarga Berencana dan Sejahtera, dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana NasionalNomor 55/hk010/b5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

h.

Urusan Ketenagakerjaan, dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 15/MEN/X/2010;

i.

Urusan Pendidikan, dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

j.

Urusan Pekerjaan Umum, dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

k.

Urusan Ketahanan Pangan, dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

l.

Urusan Kesenian, dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI NomorPM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

m. Urusan Komunikasi dan Informasi, dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Komunikasi dan

Informatika di Kabupaten/Kota; n.

Urusan Perhubungan, dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

o.

Urusan Penanaman Modal, dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.


BAB III -106

Elemen penting kewajiban daerah dalam pelaksanaan SPM tersebut meliputi : 1.

Penyusunan target/rencana penerapan dan pencapaian SPM;

2.

Pengintegrasian SPM dalam perencanaan dan penganggaran;

3.

Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan kementerian teknis terkait. Berdasarkan hasil evaluasi dilaporkan bahwa tingkat pencapaian

SPM oleh Kota Magelang dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 1.

Tingkat pencapaian SPM di atas target.

2.

Tingkat pencapaian SPM sesuai target.

3.

Tingkat pencapaian SPM yang masih di bawah target. Selanjutnya disajikan tabel-tabel hasil evaluasi kinerja tingkat

pencapaian masing-masing SPM berikut SKPD pelaksananya.


BAB III -107

Tabel 3.5 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kategori Pencapaian di Atas Target

D. A.

No

I.

1

B.

Bidang SPM

J.

Q. A.

S.

R.

T.

GG. B.

II.

HH.

JJ.

C.

2

Perumahan Rakyat

Pemerintahan Dalam Negeri

Jenis Pelayanan Dasar

K.

U.

3

Rumah Layak Huni dan Terjangkau

D.

AAA.

Bidang Kesehatan

V.

Target Pe

4

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

W. 100,00%

BB. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)

CC. 100,00%

KK. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

MM. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota

NN. 100,00%

RR. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota

SS. 100,00%

III. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

JJJ. 95,00%

NNN. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

OOO.

80,00%

SSS. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

TTT.

90,00%

XXX.

AFP

YYY.

≥2/100.0

CCCC.

Cakupan pelayanan ibu nifas

DDDD.

90,00%

EEE.

XX.

BBB.

FFF.

YY.

CCC.

GGG.

ZZ.

DDD.

HHH.


L.

E.

AA. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

LL.

WW.

Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

Pelayanan Kesehatan Dasar

BAB III - 108

KKKK. HHHH.

No

IIII. Bidang SPM

PPPP.

1

QQQQ. 2

JJJJ.


RRRR.

XXXX.

AAAAA.

DDDDD.

YYYY.

BBBBB.

EEEEE.

ZZZZ.

CCCCC.

3

PPPPP. Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat VVVVV. E. WWWWW.

AAAAAA. Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

XXXXX.

BBBBBB.

YYYYY.

CCCCCC.

ZZZZZ.

DDDDDD.

SSSS.

dan

FFFFFF. Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan GGGGGG.

EEEEEE.

RRRRRR. Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan SSSSSS.

DDDDDDD. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan


Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

LLLL.

Target

4

TT

FFFFF. Cakupan peserta KB aktif

GGGGG. 70,00%

KKKKK. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

LLLLL.

QQQQQ. Cakupan Desa Siaga Aktif

RRRRR. 80,00%

HHHHHH. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

IIIIII. 75,00%

MMMMMM. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

NNNNNN.

7

TTTTTT. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

UUUUUU.

8

YYYYYY. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

ZZZZZZ. 50,00%

EEEEEEE. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

FFFFFFF.

BAB III - 109

100,00%

5

JJJJJJJ. No

RRRRRRR.

KKKKKKK.

1

Bidang SPM

SSSSSSS.

LLLLLLL.

2

TTTTTTT.

ZZZZZZZ.

F.

AAAAAAAA. Bidang Lingkungan Hidup

HHHHHHHH.

G.

IIIIIIII.

LLLLLLLL. Bidang Berencana dan Sejahtera

JJJJJJJJ.

MMMMMMMM.

QQQQQQQQ.

KKKKKKKK.

NNNNNNNN.

RRRRRRRR.

OOOOOOOO.

SSSSSSSS.

NNNNNNNNN. H. OOOOOOOOO. PPPPPPPPP.

Keluarga Keluarga

QQQQQQQQQ. Bidang Ketenagakerjaan


3

UUUUUUU.


NNNNNNN.

4

T ol

VVVV

BBBBBBBB. d. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

CCCCCCCC. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

DDDDDDDD.

9

PPPPPPPP. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS

TTTTTTTT. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)

UUUUUUUU.

3

YYYYYYYY. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)

ZZZZZZZZ.

1

DDDDDDDDD. Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%)

EEEEEEEEE.

1

IIIIIIIII. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)

JJJJJJJJJ.

1

UUUUUUUUU. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

VVVVVVVVV.

7

Penempatan

AAAAAAAAAA. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

BBBBBBBBBB. 7

FFFFFFFFFF. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

GGGGGGGGGG. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

HHHHHHHHHH.

TTTTTTTTT.

Pelayanan Pelatihan Kerja

RRRRRRRRR. SSSSSSSSS.

MMMMMMM. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

ZZZZZZZZZ. Pelayanan Tenaga Kerja

BAB III - 110

LLLLLLLLLL. No

TTTTTTTTTT. 1

MMMMMMMMMM. SPM

Bidang

UUUUUUUUUU.

2

NNNNNNNNNN.


VVVVVVVVVV. 3

BBBBBBBBBBB.

CCCCCCCCCCC.

DDDDDDDDDDD. Jamsostek

JJJJJJJJJJJ.

ZZZZZZZZZZZ. - Aksesbilitas

KKKKKKKKKKK.

RRRRRRRRRRR. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

LLLLLLLLLLL.

SSSSSSSSSSS.

MMMMMMMMMMM.

TTTTTTTTTTT.

NNNNNNNNNNN.

UUUUUUUUUUU.

OOOOOOOOOOO.

VVVVVVVVVVV.

PPPPPPPPPPP.

WWWWWWWWWWW.

QQQQQQQQQQQ.

XXXXXXXXXXX.

J.

YYYYYYYYYYY.

WWWWWWWWWW. 4

XXXX

FFFFFFFFFFF. 5

AAAAAAAAAAAA. Prosentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang

BBBBBBBBBBBB

FFFFFFFFFFFF.

GGGGGGGGGGG

KKKKKKKKKKKK. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

LLLLLLLLLLLL. 8

RRRRRRRRRRRR. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

SSSSSSSSSSSS

WWWWWWWWWWWW. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

XXXXXXXXXXXX

CCCCCCCCCCCCC.

DDDDDDDDDDD

HHHHHHHHHHHHH. Sistem Informasi Jasa Konstruksi

IIIIIIIIIIIII. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

JJJJJJJJJJJJJ. 6

NNNNNNNNNNNNN. Penyediaan Terbuka Hijau (RTH) Publik

OOOOOOOOOOOOO. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

PPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPP.

Pelayanan Kepesertaan

PPPPPPPPPP. T ol

EEEEEEEEEEE. Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek

Pengelolaan Sampah

QQQQQQQQQQQQ.

BBBBBBBBBBBBB.


OOOOOOOOOO. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

Jasa Konstruksi

Ruang

BAB III - 111

TTTTTTTTTTTTT.

No

BBBBBBBBBBBBBB. 1 JJJJJJJJJJJJJJ. K. KKKKKKKKKKKKKK. LLLLLLLLLLLLLL. MMMMMMMMMMMMMM.

UUUUUUUUUUUUU. Bidang SPM

VVVVVVVVVVVVV.


CCCCCCCCCCCCCC. 2

DDDDDDDDDDDDDD. 3

NNNNNNNNNNNNNN. Bidang Ketahanan Pangan

RRRRRRRRRRRRRR. Ketersediaan Cadangan Pangan

OOOOOOOOOOOOOO.

SSSSSSSSSSSSSS.

EEEEEEEEEEEEEE. 4 dan

TTTTTTTTTTTTTT. Ketersediaan dan Protein Per Kapita YYYYYYYYYYYYYY. Stabilitas Pasokan Pangan

PPPPPPPPPPPPPP. QQQQQQQQQQQQQQ.

WWWWWWWWWWWWW. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

DDDDDDDDDDDDDDD. Penganekaraga man dan Keamanan Pangan

FFFFFFFFFFFFFFF. Harapan (PPH)

Skor

XXXXXXXX Pencapaia

FFFFFFF Energi

Harga

dan

UUUUUUUUUUU

ZZZZZZZZZZZZZ

Pola

Pangan

GGGGGGGGGGG

KKKKKKKKKKKKKKK. Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan

dan

LLLLLLLLLLLLLLL

EEEEEEEEEEEEEEE.

PPPPPPPPPPPPPPP. N. QQQQQQQQQQQQQQQ. RRRRRRRRRRRRRRR. SSSSSSSSSSSSSSS.

TTTTTTTTTTTTTTT. Perhubungan

Bidang

XXXXXXXXXXXXXXX. Jaringan Angkutan Jalan

Prasarana

UUUUUUUUUUUUUUU.

YYYYYYYYYYYYYYY. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

ZZZZZZZZZZZZZ

EEEEEEEEEEEEEEEE. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota

FFFFFFFFFFFFF

LLLLLLLLLLLLLLLL. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal

MMMMMMMMMM 0%

QQQQQQQQQQQQQQQQ. Sumber Daya Manusia pengujian kendaraan Kabupaten/Kota yang

RRRRRRRRRRR

VVVVVVVVVVVVVVV. WWWWWWWWWWWWWWW.

DDDDDDDDDDDDDDDD. Perlengkapan Jalan

JJJJJJJJJJJJJJJJ. (SDM)

Sumber Daya Manusia

KKKKKKKKKKKKKKKK.


Fasilitas

Tersedianya (SDM) di bidang bermotor pada telah melakukan

BAB III - 112

pengujian berkala kendaraan bermotor

Tabel 3.6

VVVVVVVVVVVVVVVV.

No

WWWWWWWWWWWWWWWW. ng SPM

Bida

XXXXXXXXXXXXXXXX. Jenis Pelayanan Dasar

YYYYYYYYYYYYYYYY. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kategori Pencapaian sama dengan Target


BAB III - 113

ZZZ Pe

DDDDDDDDDDDDDDDDD.

1

EEEEEEEEEEEEEEEEE.

LLLLLLLLLLLLLLLLL. A.

MMMMMMMMMMMMMMMMM. mahan Rakyat

TTTTTTTTTTTTTTTTT.

UUUUUUUUUUUUUUUUU.

BBBBBBBBBBBBBBBBBB.

B.

FFFFFFFFFFFFFFFFFF. n Dalam Negeri

CCCCCCCCCCCCCCCCCC.

2 Peru

Pemerintaha

GGGGGGGGGGGGGGGGGG.

DDDDDDDDDDDDDDDDDD.

HHHHHHHHHHHHHHHHHH.

EEEEEEEEEEEEEEEEEE.

IIIIIIIIIIIIIIIIII.

FFFFFFFFFFFFFFFFF.

3

GGGGGGGGGGGGGGGGG. 4

NNNNNNNNNNNNNNNNN.

OOOOOOOOOOOOOOOOO. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

PPPPPP

VVVVVVVVVVVVVVVVV.

WWWWWWWWWWWWWWWWW.

XXXXXX

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

KKKKKKKKKKKKKKKKKK. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

LLLLLLL

PPPPPPPPPPPPPPPPPP. Penang gulangan Bencana Kebakaran

SSSSSSSSSSSSSSSSSS. Pelayanan Bencana Kabupaten/Kota

TTTTTT

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ. RRRRRRRRRRRRRRRRRR.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHH. .

C

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. Bidang Sosial KKKKKKKKKKKKKKKKKKK.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. No

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.

1

YYYYYYYYYYYYYYYYYYY. Bidang SPM GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. 2


HHH

Cakupan Kebakaran

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Tingkat Tanggap (Response Time Rate)

di

Waktu

YYYYYY

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 30005000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)

DDDDDD ,00%

LLLLLLLLLLLLLLLLLLL. Pelaksa naan program/kegiatan bidang sosial:

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

NNNNNN

RRRRRRRRRRRRRRRRRRR. P emberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

TTTTTT

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Jenis Pelayanan Dasar HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

3

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

4

BAB III - 114

BBBBBB

JJJJ

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP. P elaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

RRRRRR ,00%

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. P enyediaan sarana dan prasarana sosial:

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.

ZZZZZZ

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. Penyedi aan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

HHHHHH ,00%

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. P enyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

PPPPPP ,00%

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. P enanggulangan korban Bencana:

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.

XXXXXX

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. B antuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

FFFFFF ,00%

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. Evakua si korban bencana skala Kabupaten/kota

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. Pres entase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

NNNNNN ,00%

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. N o

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. ng SPM

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

VVVVVV

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

1


Bida

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT. enis Pelayanan Dasar 2

J

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

3 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. BAB III - 115

4

DDDDDD

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP. .

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. idang Kesehatan

D

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. Pelaksa naan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial: B

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. elayanan Kesehatan Dasar

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.

LLLLLLL

PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

TTTTTT ,00%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

BBBBBB 0,00

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

JJJJJJJJ

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. Cak upan balita gizi buruk mendapat perawatan

RRRRRR 00,0

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

ZZZZZZ 0,00

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Cak upan penemuan dan penanganan penderita penyakit:

HHHHHH

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Pne umonia Balita

PPPPPP 00,0

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW. B BTA Positif

XXXXXX T 00,0

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

FFFFFF 0,00

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. o

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. B idang SPM

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. J enis Pelayanan Dasar

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. I ndikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu

N


BAB III - 116

DBD

NNNNNN a

Pencapaian SPM secara Nasional RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. 1 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

2

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT. 3

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU. 4

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. elayanan Kesehatan Rujukan

PHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Cak upan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. C akupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. . YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

E AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. B idang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

IIIIIIIIIIIIII

NNNNNN 00,0

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Cak enyelidikan epidemiologi dan upan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang penanggulangan Kejadian Luar dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Biasa/ KLB jam

TTTTTT 00,0

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. P Cak enanganan Pengaduan/ Laporan upan Perempuan dan Anak Korban Korban Kekerasan Terhadap Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Perempuan dan Anak Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu

FFFFFF 00,0

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. P elayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS

MMMMM 00,0

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. C akupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

RRRRRR 00,0

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. F WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. B a YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. Pros . idang Lingkungan Hidup . Pelayanan Pencegahan entase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang Pencemaran Air mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air


VVVVVV

BAB III - 117

ZZZZZZ 00,0

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. N B o idang SPM LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. enis Pelayanan Dasar

J

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. I ndikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

1 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. 2 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 3 4 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. b YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. Pros . Pelayanan Pencegahan entase jumlah usaha dan/atau kegiatan UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW. Pencemaran Udara dari Sumber sumber yang tidak bergerak yang memenuhi Tidak Bergerak persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. c . Pelayanan Informasi Status rosentase luasan lahan dan/atau tanah Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah untuk produksi Biomassa ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. .

HHHHHH a

PPPPPP

ZZZZZZ 00,0

P

FFFFFF 00,0

G

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT. B KWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW. XXXXXX idang Keluarga Berencana dan omunikasi Informasi dan Edukasi akupan Pasangan Usia Subur yang ingin 00,0 Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana dan ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need) 5% KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Keluarga Sejahtera (KIE KB dan PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP. KS LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. B. Ratio Petugas Lapangan Keluarga C. 100 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. desa/kelurahan NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. G. Ratio Pembantu Pembina Keluarga H. 100 Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan


L.

Penyediaan Kontrasepsi

Alat

dan

Obat

R.

Penyediaan Informasi Data Mikro

M. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun

N.

100

S.

T.

100

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun

BAB III - 118

X.

No

Y.

Bidang SPM

FF. 1

Z.

GG. 2

NN. I.

RR. Bidang Pendidikan Dasar

OO.

SS.

PP.

TT.

QQ.

UU.


HH. 3 VV. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota WW. XX. YY.

TTT.

No

UUU.


Bidang SPM

VVV.


AA. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional II.

BB. T

4

ZZ. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

AAA.

EEE. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

FFF.

JJJ. Di setiap SMPdan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minipmal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

KKK.

OOO. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru

PPP.

WWW. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

BAB III - 119

XXX.

BBBB.

1

CCCC.

2

DDDD.

JJJJ.

OOOO.

TTTT.

KKKK.

PPPP.

UUUU.

LLLL.

QQQQ.

VVVV.

MMMM.

RRRR.

WWWW.

NNNN.

SSSS.

XXXX.

XXXXX. No

FFFFFF. 1

YYYYY. Bidang SPM

GGGGGG.


2

3

EEEE.

ZZZZZ. Jenis Pelayanan Dasar

HHHHHH.

3

4

YYYY. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan

ZZZZ.

DDDDD. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap matas pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

EEEEE.

IIIII. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

JJJJJ.

NNNNN. Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%

OOOOO

SSSSS. Di setiap S MP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

TTTTT.

AAAAAA. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional IIIIII. 4

BAB III - 120

BBBB

NNNNNN.

TTTTTT.

ZZZZZZ.

OOOOOO.

UUUUUU.

AAAAAAA.

PPPPPP.

VVVVVV.

BBBBBBB.

QQQQQQ.

WWWWWW.

CCCCCCC.

RRRRRR.

XXXXXX.

DDDDDDD.

SSSSSS.

YYYYYY.

EEEEEEE.

JJJJJJJJ.

RRRRRRRR.

No

1

KKKKKKKK.

Bidang SPM

SSSSSSSS.


2

LLLLLLLL.


TTTTTTTT.

3

FFFFFFF. Di setiap Kabupaten/Kotasemua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

GGGGG

KKKKKKK. Di setiap Kabupaten/Kotasemua Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

LLLLLLL

PPPPPPP. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memilki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memilki sertifikat pendidik

QQQQQ

UUUUUUU. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

VVVVVV

ZZZZZZZ. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

AAAAAA

EEEEEEEE. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk ssetiap peserta didik

FFFFFF

MMMMMMMM. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional UUUUUUUU.

4

BAB III - 121

NNNN

ZZZZZZZZ.

FFFFFFFFF.

LLLLLLLLL.

AAAAAAAAA.

GGGGGGGGG.

MMMMMMMMM.

BBBBBBBBB.

HHHHHHHHH.

NNNNNNNNN.

CCCCCCCCC.

IIIIIIIII.

OOOOOOOOO.

DDDDDDDDD.

JJJJJJJJJ.

PPPPPPPPP.

EEEEEEEEE.

KKKKKKKKK.

QQQQQQQQQ.

VVVVVVVVVV. No

DDDDDDDDDDD.

WWWWWWWWWW. Bidang SPM

1

EEEEEEEEEEE.


2

XXXXXXXXXX. Jenis Pelayanan Dasar FFFFFFFFFFF. 3

RRRRRRRRR. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup dengan perbandingan satu set untuk ssetiap peserta didik

SSSSSS

WWWWWWWWW. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA

XXXXXX

BBBBBBBBBB. Setiap SD/MI memilki judulbuku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi

CCCCCC

GGGGGGGGGG. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan

HHHHHH

LLLLLLLLLL. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sbb:

MMMMM

QQQQQQQQQQ. minggu

RRRRRR

Kelas I-II : 18 jam per

YYYYYYYYYY. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional GGGGGGGGGGG.

4

BAB III - 122

ZZZZZ

H

LLLLLLLLLLL.

TTTTTTTTTTT.

BBBBBBBBBBBB.

MMMMMMMMMMM.

UUUUUUUUUUU.

CCCCCCCCCCCC.

NNNNNNNNNNN.

VVVVVVVVVVV.

DDDDDDDDDDDD.

OOOOOOOOOOO.

WWWWWWWWWWW.

EEEEEEEEEEEE.

PPPPPPPPPPP.

XXXXXXXXXXX.

FFFFFFFFFFFF.

QQQQQQQQQQQ.

YYYYYYYYYYY.

GGGGGGGGGGGG.

RRRRRRRRRRR.

ZZZZZZZZZZZ.

HHHHHHHHHHHH.

SSSSSSSSSSS.

AAAAAAAAAAAA.

IIIIIIIIIIII.

XXXXXXXXXXXXX.

FFFFFFFFFFFFFF.

No

1

YYYYYYYYYYYYY.

Bidang SPM

GGGGGGGGGGGGGG.


2

JJJJJJJJJJJJ.

Kelas III : 24 jam per minggu

KKKKKK

OOOOOOOOOOOO. Kelas IV-VI : 27 jam per minggu

PPPPPP

TTTTTTTTTTTT. minggu

UUUUUU

Kelas VII-IX : 27 jam per

YYYYYYYYYYYY. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

ZZZZZZ

DDDDDDDDDDDDD. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

EEEEEE

IIIIIIIIIIIII. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

JJJJJJJJ

NNNNNNNNNNNNN. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

OOOOO

SSSSSSSSSSSSS. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah setiap akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik

TTTTTT

ZZZZZZZZZZZZZ. Jenis Pelayanan Dasar

AAAAAAAAAAAAAA. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

HHHHHHHHHHHHHH. 3

IIIIIIIIIIIIII. 4

BBB Pe

J BAB III - 123

NNNNNNNNNNNNNN.

OOOOOOOOOOOOOO.

PPPPPPPPPPPPPP.

QQQQQQQQQQQQQQ. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas pPendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementrian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester

RRRRRR

VVVVVVVVVVVVVV. J.

AAAAAAAAAAAAAAA. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

FFFFFFFFFFFFFFF. Sumber Daya Air (Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat)

HHHHHHHHHHHHHHH. Prosentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

IIIIIIIIIIIIII

MMMMMMMMMMMMMMM. Prosentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

NNNNNN

SSSSSSSSSSSSSSS.

TTTTTT

XXXXXXXXXXXXXXX. Jaringan

YYYYYYYYYYYYYYY.

ZZZZZZ

DDDDDDDDDDDDDDDD. Aksesbilitas

EEEEEEEEEEEEEEEE. Prosentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota

FFFFFF

WWWWWWWWWWWWWW.

BBBBBBBBBBBBBBB.

XXXXXXXXXXXXXX.

GGGGGGGGGGGGGGG.

CCCCCCCCCCCCCCC.

YYYYYYYYYYYYYY.

DDDDDDDDDDDDDDD.

ZZZZZZZZZZZZZZ.

EEEEEEEEEEEEEEE. RRRRRRRRRRRRRRR.

JJJJJJJJJJJJJJJJ.

KKKKKKKKKKKKKKKK. SPM

No

RRRRRRRRRRRRRRRR.

1

SSSSSSSSSSSSSSSS.

ZZZZZZZZZZZZZZZZ.

FFFFFFFFFFFFFFFFF.

AAAAAAAAAAAAAAAAA.

GGGGGGGGGGGGGGGGG.


Jalan

-

Bidang

LLLLLLLLLLLLLLLL. Jenis Pelayanan Dasar

2

TTTTTTTTTTTTTTTT. 3 LLLLLLLLLLLLLLLLL. Drainase

MMMMMMMMMMMMMMMM. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional UUUUUUUUUUUUUUUU.

4

MMMMMMMMMMMMMMMMM. Prosentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) BAB III - 124

NNNNN Pe

VVV

NNNNNN

BBBBBBBBBBBBBBBBB.

HHHHHHHHHHHHHHHHH.

CCCCCCCCCCCCCCCCC.

IIIIIIIIIIIIIIIII.

DDDDDDDDDDDDDDDDD.

JJJJJJJJJJJJJJJJJ.

EEEEEEEEEEEEEEEEE.

KKKKKKKKKKKKKKKKK.

VVVVVVVVVVVVVVVVVV.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD.

WWWWWWWWWWWWWWWWWW. idang SPM

No

1

EEEEEEEEEEEEEEEEEEE. 2


dan tidak lebih dari 2 kali setahun

B

RRRRRRRRRRRRRRRRR. Mendirikan Bangunan

Izin

SSSSSSSSSSSSSSSSS. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB kabupaten/kota

XXXXXXXXXXXXXXXXX. Standar Bangunan Negara (HSBGN)

Harga Gedung

TTTTTT di

YYYYYYYYYYYYYYYYY. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/kota

ZZZZZZ

DDDDDDDDDDDDDDDDDD. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

EEEEEEEEEEEEEEEEEE. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap

FFFFFF

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ. Informasi Penataan Ruang

KKKKKKKKKKKKKKKKKK. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

LLLLLLL

PPPPPPPPPPPPPPPPPP. Pelibata n Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ. Terlaksana nya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

RRRRRR

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Jenis Pelayanan Dasar

FFFFFFFFFFFFFFFFFFF.

3

YYYYYYYYYYYYYYYYYY. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional GGGGGGGGGGGGGGGGGGG.

4

BAB III - 125

ZZZZZ Pe

HHHHH

LLLLLLLLLLLLLLLLLLL.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. .

K

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. .

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. g Ketahanan Pangan

Bidan

PPPPPPPPPPPPPPPPPPP. Izin Pemanfaatan Ruang

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. Terlayaniny a masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

RRRRRR 0,00

VVVVVVVVVVVVVVVVVVV. Pelayan an Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

WWWWWWWWWWWWWWWWWWW. Terl aksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

XXXXXX

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. si dan Akses Pangan

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Ketersedia an Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

HHHHHH ,00%

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. Penang anan Kerawanan Pangan

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. anganan Daerah Rawan Pangan

Pen

NNNNNN ,00%

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. Perlindu ngan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. Seni (50%)

Kajian

KKKKKK 0,00

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Cakupan Fasilitasi Seni (30%)

PPPPPP 0,00

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT. Cakupan Seni (75%)

UUUUUU 0,00

Distribu

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

L

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. g Kesenian

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

Bidan

Cakupan

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. Kesenian DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. S arana dan Prasarana EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.

Misi

ZZZZZZ

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Cak upan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)

HHHHHH 0,00

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. (100%)

MMMMM 00,0

Cakupan Tempat

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. upan Organisasi


Gelar

BAB III - 126

Cak

RRRRRR 0,00

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. o

N

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. M. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW. idang SPM 1

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

2

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. idang komunikasi dan Informatika

B

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.

N

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. idang Perhubungan

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.


FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.

3

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. P elaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. .

J

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

ZZZZZZ

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.

HHHHHH

4

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Pelaksanaa n Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. Media XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. massa seperti majalah, radio, dan televisi

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. B enis Pelayanan Dasar

B

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. website (media online)

AAAAAA

FFFFFF x /ta

Media baru seperti

KKKKKK etiap

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Med ia tradisionil seperti pertunjukan rakyat

PPPPPP x /ta

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT. P engembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU. Cak upan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

VVVVVV ,00%

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. ngkutan Jalan

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.

HHHHHH

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Ters edianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

OOOOO 5,00

A

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. J aringan Pelayanan Angkutan Jalan

BAB III - 127

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Ters edianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. o

N YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. idang SPM

B

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. enis Pelayanan Dasar

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Indi kator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

J

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 2 3

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Ters elayanan Pengujian Kendaraan edianya unit pengujian kendara-an bermotor Bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji

TTTTTT ,00%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. eselamatan

ZZZZZZ 0,00

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. O HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. B . idang Penanaman Modal EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. ebijakan Penanaman Modal

K

4

BBBBBB a

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. 1

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

TTTTTT ,00%

KYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. Terp enuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. T ersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. KSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Ters erjasama Penanaman Modal elenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing

BAB III - 128

JJJJJJJ

NNNNNN (sa

TTTTTT (sa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. romosi Penanaman Modal YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. N o

PZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Ters elenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. Ters elenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten

FFFFFF (sa

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. ndikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

NNNNNN I a

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. idang SPM

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. B enis Pelayanan Dasar

J

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 1 2

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.

3 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

AAAAAA (sa

4

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. P Terselenggaranya elayanan Penanaman Modal pelayanan perizinan dan non perizinan AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. bidang penanaman modal CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.


VVVVVV

JJJJJJJJ

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. P T engendalian Pelaksanaan erselenggaranya bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha

PPPPPP (sa

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT. engelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

PUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU. erimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

T

VVVVVV 00,0

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. enyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. erselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

T

BBBBBB (sa

BAB III - 129

Tabel 3.7 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kategori Pencapaian dibawah Target

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. B idang SPM enis Pelayanan Dasar

No

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Indikator dan J Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

JJJJJ

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.

1

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP. 2

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 3 RRRR

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. .

B

A.

J.

Pemerintahan Dalam Negeri

B. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW. C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. D. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. E. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

F.

Pelayanan Dokumen Kependudukan

Kartu

K.

1

O. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

P.

1

T.

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

U.

9

Y.

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Z.

7

G. H. I.

DD. Penanggulangan Kebakaran

Cakupan Keluarga

Penerbitan

Bencana

EE. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

FF. 8

sosial

MM. Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

NN. 4

JJ. C.

KK. Bidang Sosial

LL. Penyelenggaraan jaminan skala Kabupaten/Kota

RR. D.

SS. Bidang Kesehatan

TT. Pelayanan Kesehatan Dasar

UU. Cakupan pelayanan anak balita

VV. 9

ZZ. H.

BBB.

GGG.

CCC.

FFF. Besaran perusahaan

pemeriksaan

AAA.

DDD. Pelayanan Ketenagakerjaan

Besaran pengujian peralatan

LLL. 5

Bidang Ketenagakerjaan

EEE.


Pengawasan

KKK.

BAB III - 130

di perusahaan

PPP.

XXX. FFFF.

J.

GGGG.

No

QQQ.

1

Bidang SPM

YYY.

RRR.

2

HHHH. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


ZZZ. JJJJ.

3

AAAA.

Air minum

ZZZZ.

WWWW.

AAAAA.

XXXX.

BBBBB.

YYYY.

CCCCC.


Bidang Perhubungan

4

LLLL.

Permukiman

QQQQ. Prosentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

RRRR

DDDDD. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

GGGGG. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

HHHH

LLLLL. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

MMM

QQQQQ. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota

RRRR

PPPP. Penanganan Kumuh Perkotaan

N.

TTT

KKKK. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

IIII.

VVVV.

SSS. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

EEEEE. FFFFF.

BAB III - 131

VVVVV. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

AAAAAA.

No

BBBBBB.

IIIIII. 1 QQQQQQ.

O.

Bidang SPM

CCCCCC.

JJJJJJ. 2 RRRRRR.


Bidang Penanaman Modal


KKKKKK. SSSSSS. Modal

Pelayanan

3

DDDDDD. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

WWW

EEE

LLLLLL. 4 Penanaman

TTTTTT. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi

BAB III - 132

UUUU

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib Adapun SKPD utama pelaksana urusan wajib, sebagaimana dalam Tabel 3.8 di bawah ini. Tabel 3.8 Daftar SKPD Pelaksana Urusan Wajib

NO

SKPD UTAMA PELAKSANA URUSAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERDASARKAN PERDA NO: 3, 4,5,6 Tahun 2008

URUSAN WAJIB 1

Pendidikan

Dinas Pendidikan

2

Kesehatan

1. Dinas Kesehatan 2. Rumah Sakit Umum Daerah

3

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

4

Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum

5

Penataan Ruang

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

6

Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7

Perhubungan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8

Lingkungan Hidup

1. Kantor Lingkungan Hidup 2. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

9

Pertanahan

Sekretariat Daerah

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

dan

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


13

Sosial

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

14

Ketenagakerjaan


15

Koperasi Menengah

16

Penanaman Modal

Kantor Penanaman Modal

17

Kebudayaan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

18

Kepemudaan dan Olah Raga


19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2. Sekretariat Daerah 3. Sekretariat DPRD

20

dan

Usaha

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Kecil

1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1. 2. 3. 4. 5.

Sekretariat Daerah Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Kecamatan


BAB I - 1

NO

SKPD UTAMA PELAKSANA URUSAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERDASARKAN PERDA NO: 3, 4,5,6 Tahun 2008 7. Kelurahan

21

Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


23

Statistik

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

24

Kearsipan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

25

Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

26

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

4.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah pejabat struktural dan fungsional kami sajikan dalam lampiran.

5.

ProsesPerencanaan Pembangunan Secara epistemologi, pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator

keberhasilan

meningkatnya

daya

pembangunan

saing

daerah

daerah

serta

adalah

makin

baiknya

semakin Indeks

Pembangunan Manusia. Pada memastikan

prosesnya keberhasilan

perencanaan kinerja

memiliki

peran

pembangunan

vital

daerah.

dalam Secara

terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagaisuatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.


BAB I - 2

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah. Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, sedang RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih, kemudian dijabarkan oleh SKPD melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra SKPD. Sedangkan RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Dalam RPJMD Kota Magelang 2011-2015, salah satu substansi utamanya adalah pentahapan tema dan penetapan tema tahunan. Setiap


BAB I - 3

tema mewakili prioritas pembangunan tiap tahun yang diberlakukan sebagai pijakan menuju tercapainya visi dan misi yang merupakan janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dipercaya menjadi pimpinan daerah. RKPD Kota Magelang Tahun 2015 ini merupakan tahun ke lima perencanaan

sesuai

RPJMD

dan

akan

mendasari

pelaksanaan

pembangunan di periode berikutnya. Tema dasar perencanaan tahun kelima perencanaan adalah Meluaskan Jangkauan: dikenal di tingkat nasional atau dunia, melalui pengembangan perluasan kerjasama di bidang

ekonomi,

sarana

prasarana

daerah,

sosial

budaya

yang

berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi menuju Kota Magelang sebagai Kota Jasa Yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan. Tema dasar tersebut akan menjadi landasan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2015. RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RKPD; b. penyusunan Rancangan awal RKPD; c. penyusunan rancangan RKPD; d. pelaksanaan musrenbang RKPD; e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan f. penetapan RKPD. Penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2015, sebagaimana penyusunan tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikannya. Selain itu penyusunan RKPD Kota Magelang

juga

memperhatikan

kriteria

keterkaitan,

konsistensi,

kedalaman, kelengkapan dan keterukuran serta melibatkan keseluruhan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up/ top down serta politik. Tahap

pertama

yang

dilakukan

adalah

tahap

persiapan

penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 4

Kota Magelang Tahun 2015, tim penyusun terdiri dari personil lintas SKPD di jajaran SKPD yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam

perencanaan

pembangunan

daerah.

Sementara

itu

untuk

memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group

Tim

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2015. Hal ini merupakan terobosan

teknokratis

yang

cukup

memberikan

kemudahan

dan

kecepatan koordinasi kerja tim. Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan Rancangan Awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan rentang cakup agar substansi RKPD Kota Magelang semakin efektif, maka berbagai terobosan dan inovasi baik inovasi proses perencanaan maupun inovasi pada tataran kebijakan telah dilakukan yang melibatkan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up/ top down maupun politis. Merumuskan

dokumen

tersebut menjadi rancangan

RKPD

merupakan tahapan selanjutnya. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan

rancangan

melalui

proses

pengintegrasian

dan

harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan

Renja

SKPD

serta

untuk

mengharmoniskan

dan

mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Selanjutnya perlu melakukan evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi yang merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk

melengkapi analisis dan

evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.


BAB I - 5

Dengan memperhatikan relevansinya kebijakan, pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik: 1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu. 2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut. 3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud. Sementara itu kebijakan lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik: 1. Kebijakan

pemerintah

pusat

yang

mengandung

peluang

bagi

pengembangan daerah. 2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Dalam praktiknya, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2015, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah. Pelaksanaan

Forum

SKPD

yang

mengkombinasikan

hasil

Musrenbang Kecamatan sekaligus mengkonfirmasi hasil FGD yang diakomodir oleh SKPD terkait sesuai Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dan Berita Acara Hasil FGD menjadi langkah selanjutnya yang ditempuh. Setelah itu dilakukan Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait. Hasil rancangan RKPD ini sebagai bahan dalam Musrenbang tingkat

Kota

Magelang

yang

merupakan


forum

konfirmasi

atas

BAB I - 6

keseluruhan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan serta hasil rancangan Renja SKPD yang telah terverifikasi. Berdasarkan

Berita Acara

Hasil Kesepakatan

Musrenbang

kemudian dilakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD dengan memperhatikan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional. Hasil Penyelarasan Akhir ini kemudian dilakukan konsultasi kepada Tim Aanggaran Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan melalui Peraturan Walikota. 6.

Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dapat dikatakan baik. Dapat dikatakan baik karena di masing-masing SKPD telah tersedia gedung yang representatif, sarana dan prasarana kantor, perlengkapan dan peralatan kantor serta kendaraan dinas/operasional.

7.

Permasalahan dan Solusi Berikut ini dilaporkan permasalahan yang identifikasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh SKPD pelaksana masing-masing urusan. Adapun solusi yang disampaikan untuk mengatasi merupakan langkah yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan baik melalui tindakan yang bersifat langsung, teknis, terencana hingga solusi berupa intervensi melalui program dan kegiatan pembangunan. Adapun permasalahan yang dihadapi sebagai hasil identifikasi selama penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2016 dan solusi

yang

telah,

sedang

maupun

akan

dilaksanakan

adalah

sebagaimana uraian di bawah ini. a.

Urusan Pekerjaan Umum Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum yaitu: 1) Pemasangan kabel fiber optic (FO) melalui udara menggangu keindahan Kota, sedangkan jika pemasangan kabel FO melalui bawah tanah akan merusak prasarana jalan kota, sehingga solusinya adalah mengusulkan pembangunan ducting bersama


BAB I - 7

untuk memfasilitasi permohonan ijin masyarakat mengenai kabel fiber optic. 2) Pada ruas jalan tertentu rawan kecelakaan lalu lintas (black spot), seperti yang sering terjadi di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Urip Sumoharjo, sehingga solusinya adalah perlu memperbaiki median jalan yang rusak atau memberikan median jalan baru bagi ruas jalan yang belum ada mediannya. 3) Masih perlunya penambahan jaringan jalan antar wilayah di Kota Magelang,

sehingga

perlu

solusi

berupa

memanfaatkan

sempadan saluran irigasi Kali Bening dan Saluran Irigasi Kali Manggis untuk menambah jaringan jalan antarwilayah sekaligus mengamankan asset negara dari okupasi pihak yang tidak berhak. 4) Masih perlunya peningkatan maupun penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat karena merupakan bagian dari lalu lintas, sehingga perlu dilakukan upaya meningkatkan sarana prasarana publik baik untuk fasilitasi bagi pejalan kaki. 5) Terjadinya kerusakan terhadap prasarana Jalan dan Jembatan beserta bangunan pelengkapnya karena faktor umur maupun pemakaian oleh masyarakat umum, dengan solusi secara berkala dan rutin perlu dilakukan peningkatan/pemeliharaan terhadap prasarana jalan yang meliputi jalan, jembatan, trotoar dan kansteen. 6) Adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang sudah berumur lama yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, rumah dan pedagang kaki lima yang berakibat jika terjadi hujan deras limpahan air hujan tidak bisa masuk ke saluran drainase secara optimal, sehingga solusi yang dilakukan adalah secara berkala dan rutin perlu dilakukan peningkatan/pemeliharaan terhadap prasarana saluran drainase yang meliputi normalisasi saluran, pembuatan tutup saluran/griil besi dan resapan air.


BAB I - 8

7) Beberapa wilayah di Kota Magelang belum memiliki sistem drainase skala kawasan, sehingga perlu solusi berupa merintis pembangunan

saluran

drainase

primer

yang

langsung

menghubungkan ke Sungai Progo dan Sungai Elo. 8) Masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap

pembangunan

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana permukiman, maka perlu dilakukan upaya mendorong dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan swasta untuk menjaga dan memelihara sarana prasarana permukiman yang sudah ada guna memperpanjang masa pakai atau umur bangunan. 9) Standar persyaratan teknis gedung pelayanan publik belum semuanya

terpenuhi

seperti

faktor

keselamatan

dan

kenyamanan termasuk untuk pemakai dari kaum difabel, maka diperlukan solusi berupa: a) sosialisasi terkait dengan aturan-aturan bangunan gedung kepada masyarakat; b) melaksanakan koordinasi dan konsultansi dengan dinas teknis terkait; c)

melakukan

pengendalian/konsultansi

pada

tahap

pelaksanaan.

b. Urusan Perumahan Permasalahan

yang

dihadapi

pada

penyelenggaraan

urusan

perumahan, yaitu: 1) Masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Magelang, baik yang ada di kawasan permukiman maupun kawasan squatter (liar), sehingga solusinya yaitumengusulkan program rumah susun dan rumah swadaya ke Pemerintah Pusat melalui kementerian

terkait

untuk

dapat

membantu

mengurangi

permasalahan RTLH. 2) Sebagian penanganan RTLH terkendala dengan masalah kepemilikan aset yang belum jelas, sehingga perlu solusi berupa mendorong pihak swasta melalui program Corporate Social


BAB I - 9

Responsibility (CSR) supaya ikut membangun sarana dan prasarana dasar permukiman. 3) Masih ada kawasan kumuh di wilayah Kota Magelang, sehingga solusinya dilakukan melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana permukiman lebih diprioritaskan untuk menangani kawasan permukiman yang masih kumuh sesuai dengan SK Walikota mengenai kawasan kumuh; 4) Masih belum tercapainya program 100% akses air minum di Kota Magelang, sehingga solusinya yaitu: a) Melaksanakan pendataan ke masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum; b) Menyusun program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan strategi daerah untuk air minum; c)

Mengoptimalkan dana-dana dari pusat maupun CSR.

5) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi melalui dana DAK tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena terkendala aturan, sehingga perlu solusi berupa mengusulkan kegiatan pembangunan sanitasi melalui dana APBD. 6) Masih terdapat kawasan rawan sanitasi di Kota Magelang, yang diakibatkan oleh kesadaran masyarakat masih rendah mengenai buang air besar (BAB), dengan solusi melakukan sosialisasi program hidup bersih dan sehat kepada masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat ataupun pihak swasta melalui

program

CSR

untuk

ikut

berpartisipasi

dalam

pembangunan sanitasi. 7) Adanya kesulitan lahan untuk pembangunan sanitasi komunal berbasis

masyarakat,

dengan

solusi

yang

dilakukan

melaksanakan koordinasi, kesepakatan atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang memiliki potensi lahan untuk digunakan sebagai pembangunan sanitasi komunal.


BAB I - 10

c.

Urusan Penataan Ruang Permasalahan yang teridentifikasi dalam rangka penyelenggaraan urusan penataan ruang, yaitu: 1) Zona dalam Perda RTRW yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada, solusinya yaitu perlunya diadakan review RTRW 2016/2017. 2) Masih adanya pelanggaran dalam pembangunan, solusinya dilakukan kegiatan penertiban oleh Satpol PP dengan didukung oleh SKPD terkait.

d.

Urusan Perhubungan Permasalahan yang teridentifikasi dalam rangka penyelenggaraan urusan perhubungan, yaitu: 1) Terminal

angkutan

barang

yang

ada

belum

memadahi

(kurangnya lahan dan fasilitas serta bercampur dengan fungsi yang lain), solusinya yaitu mengusulkan pembangunan/renovasi terminal angkutan barang yang sesuai dengan ketentuan fasilitas utama dan penunjang terminal. 2) Belum

adanya

terminal

penumpang

tipe

C

di

wilayah

perbatasan, dengan upaya yang dapat dilakukan yakni melalui pembuatan

studi

kelayakan

tentang

terminal

tipe

C,

mengusulkan pembangunan terminal tipe C serta koordinasi dengan

Pemerintah

Kabupaten

Magelang

dalam

rangka

penanganan angkutan kabupaten yang masuk wilayah kota. 3) Sarana

tempat

pemberhentian

angkutan

umum

di

Kota

Magelang masih belum memadahi, solusinya yaitu mengusulkan peningkatan dan penataan tempat pemberhentian angkutan umum. 4) Kondisi terminal penumpang tipe A sepi dan fisik bangunan kurang mengakomodir kepentingan pengguna, dengan upaya yang dapat dilakukan menata fasilitas terminal dan menata sirkulasi

arus

menaikturunkan mengusulkan

kendaraan

di

penumpang pembuatan

terminal pada

DED

serta

garasi

terminal

tipe

larangan

bus

serta

A

yang

mengakomodir kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 11

5) Loadfactor angkutan penumpang umum semakin menurun, dengan upaya yang dapat dilakukan melalui melaksanakan kampanye penggunaan angkutan umum melalui program pemilihan awak kendaraan umum teladan, fasilitasi pengguna angkutan umum (papan rute, dll) dan pembinaan pengemudi angkutan umum. 6) Usia kendaraan angkutan umum yang lebih dari umur, dengan upaya mengatasi permasalahan melalui penekanan pada pengusaha

angkutan

dalam

hal

perawatan

kendaraan,

koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Organda dalam

upaya

penekanan

kemudahan kepada

peremajaan

pengusaha

kendaraan

untuk

serta

meremajakan

kendaraannya. 7) Kemacetan, kesemrawutan dan potensi kecelakaan lalu lintas, dengan upaya mengatasi permasalahan melalui: a.

Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan;

b.

Koordinasi antar instansi terkait dalam peningkatan jalan;

c.

Koordinasi dengan kepolisian dalam pembinaan pengguna jalan;

d.

Mengusulkan pengadaan sistem

Area Traffic Control

System (ATCS);

e.

e.

Penggantian traffic light tenaga listrik menjadi tenaga surya;

f.

Pemenuhan fasilitas jalan (rambu, marka, dan lain-lain);

g.

Mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan LLAJ.

Urusan Lingkungan Hidup Permasalahan yang teridentifikasi dalam rangka penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu: 1) Sampah

yang

sudah

terpilah

dari

sumbernya

ketika

pengangkutan dicampur kembali oleh petugas, solusinya yaitu sosialisasi ke sekolah, masyarakat dan SKPD, juga pemberian bantuan komposter dan tempat sampah di SKPD dan Sekolahsekolah;


BAB I - 12

2) Berkurangnya resapan air sehingga debit air tanah berkurang, sehingga perlu solusi melalui membuat sumur resapan dan lubang biopori (20 sumur resapan dan 3450 lobang biopori). 3) Sel aktif di TPA Banyu Urip sudah overload dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perluasan pada areal tersebut dikarenakan RTRW untuk lokasi tersebut bukan diperuntukkan untuk TPA, solusinya yaitu pembuatan sel aktif baru di wilayah Kota Magelang dengan memanfaatkan tanah eks bengkok milik Pemerintah Kota Magelang dan pengadaan tanah untuk jalan masuk menuju lokasi tersebut. 4) Pencapaian

RTH Publik sebesar 20% sesuai peraturan

perundangan belum dapat direalisasikan, solusinya yaitu perlu pengadaan tanah untuk menambah RTH serta memanfaatkan fasum dan fasos yang diserahkan oleh pengembang perumahan dan sempada sungai untuk menambah areal RTH. f.

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu: 1) Lemahnya sistem/mekanisme pengumpulan data kinerja secara periodik/berkala (harian, mingguan, bulanan dan seterusnya.), dengan solusi pembangunan dan perbaikan sistem mekanisme pengumpulan

data

kinerja

secara

terintegrasi

antara

sistem/mekanisme pelayanan dengan sistem SIAK dengan dasar SOP pelayanan Adminduk. 2) Program/kegiatan dinas belum sepenuhnya sebagai pendorong (prime over) pencapaian akuntabilitas kinerja dinas, dengan solusi perbaikan perencanaan yang dimulai dengan evaluasi IKU sesuai tupoksi dan kewenangannya. 3) Ketersediaan SDM belum terpenuhi baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, solusinya yaitu mengoptimalkan SDM yang ada dan mengusulkan penambahan SDM guna mendukung pelayanan prima dan gratis sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan rancangan pelayanan front office dan back office.


BAB I - 13

4) Ketersediaan ruang pelayanan terpadu perlu ditata ulang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan, dengan solusinya yaitu revitalisai tempat pelayanan.

g.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berikut solusi penanganannya, yaitu: 1) Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perempuan masih dianggap sebagai program yang hanya untuk mengejar ketertinggalan perempuan agar dapat setara dengan laki-laki. Solusi atas permasalahan tersebut yaitu melakukan upayaupaya kegiatan yang lebih luas dari sekedar bersifat mengejar ketertinggalan perempuan melalui: a) Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; b) Penanganan

pengaduan/laporan

korban

kekerasan

terhadap perempuan dan anak; c)

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

d) Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; e) Layanan bimbingan rohani; f)

Pemulangan dan integrasi sosial.

2) MasalahPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) belum

maksimal

dimplementasikan

dalam

perencanaan

pembangunan. Solusi atas masalah tersebut yaitu melalui perencanaan pembangunan lewat penyusunan Anggaran Responsive Gender (ARG) dengan uji cobadi 20 (dua puluh) SKPD. 3) Permasalahan focal point gender kurang berfungsi dalam menyampaikan informasi gender dan pembuatan laporan PUG.


BAB I - 14

Solusi atas permasalahan tersebut adalah melalui optimalisasi implementasi pelaksanaan PUG sebagaimana dalam Surat Edaran Walikota Magelang kepada setiap SKPD, yaitu: a) SE Walikota Magelang Nomor 746/406/310 Tahun 2013 tanggal 16 Agustus 2013; b) SE Walikota Magelang Nomor 900/699/290 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus2014; c)

SE Walikota Magelang Nomor 060/445/113 Tahun 2014 tanggal 15 April 2014;

d) SE Walikota Magelang Nomor 463.23/1328 tanggal15 Agustus 2014. 4) Masih kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak, sehingga perlu solusi untuk meningkatkan pemahaman tentang perempuan dan anak melalui: a) Pembentukan POKJA PUG; b) Penyusunan RAD PUG; c)

Pelatihan pencegahan kekerasan berbasis gender;

d) Sosialisasi PUG dan gender. 5) Berkaitan dengan lansia terdapat 2 (dua) permasalahan yang dihadapi yaitu: a) Masih kurangnya pelayanan kesejahteraan lansia; b) Belum terakomodirnya aspirasi melalui wadah kelembagaan yang menangani lansia. Solusi atas permasalahan tersebut yaitu melalui pembentukan Komda Lansia. 6) Masalah belum tersedianya data pilah gender sehingga Perencanaan program dan kegiatan berperspektif gender tidak maksimal. Solusi atas permasalahan tersebut dilakukan melalui: a) Pengumpulan data pilah gender dari masing-masing SKPD terkait gender; b) Sosialisasi Indikator presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta dan partisipasi angkatan kerja perempuan. h.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


BAB I - 15

Beberapa hal yang masih terus mendapat perhatian dalam rangka penyelenggaraan

urusan

keluarga

berencana

dan

keluarga

sejahtera, yaitu: 1) Tenaga penyuluh KB belum tercukupi sesuai dengan jumlah kelurahan dan akan berkurang karena purna tugas, dengan solusi perlu penambahan tenaga Penyuluh KB guna optimalisasi pelayanan KB dan pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) program KB; 2)

Belum optimalnya kelompok-kelompok jaringan pelayanan KB di masyarakat (PPKBD dan Sub PPKBD) dalam mempromosikan kesehatan reproduksi dan KIE program Pelayanan KB, dengan solusi peningkatan peran PPKBD dan Sub PPKBD melalui peningkatan kemampuan ketrampilan KIE dan konseling KB serta dukungan operasional pelayanan;

3) Belum terbentuknya jaringan pelaksanaan/pengelolaan program KB

sampai

dengan

tingkat

RT,

dengan

solusi

perlu

pembentukan dan pembinaan kader KB di tingkat RT; 4) Belum semua pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif dan mandiri dan Peningkatan Partisipasi pria menjadi peserta KB, dengan solusi perlu peningkatan operasional pelayanan KB MKJP dan KIE pelayanan KB; 5) Belum optimalnya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan

Reproduksi

Remaja

dan

belum

optimalnya

peningkatan kemampuan tenaga lini lapangan baik kader maupun pengelola program Keluarga Berencana, dengan solusi meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) dalam masyarakat maupun di tingkat sekolah; 6) Belum optimalnya peranan institusi masyarakat pengelola program KB sebagai dinamisator masyarakat, dengan solusi perlunya peningkatan promosi program KB melalui media luar ruang maupun sarana below the line.

i.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


BAB I - 16

Beberapapermasalahan dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, yaitu: 1) Kontribusi koperasi dalam sektor ekonomi belum besar, solusinya melalui peningkatan pemeahamn masyarakat tentang koperasi, meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan upaya pembentukan koperasi baru. 2) Manajemen

dan

profesionalisme

SDM

Koperasi

belum

memadahi, solusinya yaitu menertibkan dan mengembangkan usaha koperasi, pemantauan kontinuitas usaha koperasi, serta evaluasi kegiatan usaha koperasi. 3) Standarisasi produk belum sepenuhnya memenuhi standar khusus untuk industri kreatif, solusinya mendorong UKM untuk memproduksi barang berstandar SNI yang dipersyaratkan melalui pendampingan Bussines Development Servis Provider (BDSP) dan pendamping KUMKM. 4) Penjaminan dalam memperoleh modal masih terbatas, solusinya yaitu memfasilitasi permodalan dengan dunia perbankan swasta maupun nasional. 5) Manajemen pengelolaan usaha masih sederhana, solusinya memberikan bimbingan dan penyuluhan melalui kegiatankegiatan bimbingan teknis untuk UKM agar pengembangan usaha semakin cepat baik volume dan omzet penjualannya.

j.

Urusan Kebudayaan Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, yaitu Belum tersedianya anggaran untuk Dewan Kesenian Kebudayaan Magelang berupa hibah yang diberikan kepada KONI, solusinya DKKM

membuat

proposal

hibah

kegiatan

pembinaan

dan

pengembangan kesenian.

k.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Beberapapermasalahan

dalam

penyelenggaraan

urusan

kepemudaan dan olah raga, yaitu:


BAB I - 17

1) Prestasi olah raga pada level provinsi masih rendh baik tingkat SD, SMP maupun SMA, maka solusi nyang dapat iupayakan adalah mengadakan pembinaan cabang olah raga yang mempunyai kans memperoleh medali melalui Pusat Pelatihan Olah Raga dan Prestasi (PPOP) 2) Sumber daya manusia masih rendah dan kurangnya kesadaran pemuda dalam pembangunan, solusinya mengadakan pelatihan kewirausahaan pemuda (KWP), Diklat Dasar Kepemimpinan dan temu wicara tentang pembangunan kepemudaan.

l.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Beberapapermasalahan dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, yaitu: 1) Belum tertibnya administrasi baik dalam proses pengajuan, pelaksanaan maupun pelaporan bantuan keuangan parpol, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dirumuskan melalui kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik; 2) Belum

optimalnya

pembangunan,

partisipasi

sehingga

perlu

politik diatasi

masyarakat dengan

dan solusi

peningkatan komunikasi dua arah antara Forum Pimpinan Daerah

dengan

elemen

masyarakat

melalui

kegiatan

Penyuluhan Kepada Masyarakat; 3) Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi sosialisasi/pelatihan ormas dari masing-masing ormas kota atas undangan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, solusinya yaitu memfasilitasi anggota ormas yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pembinaan ormas di tingkat Provinsi dan Nasional. 4) Keberadaan ormas yang tidak sesuai dengan ketentuan (SKT, status, domisili), dengan solusinya meningkatkan pemahaman kepada ormas melalui mengintensifkan kegiatan monitoring dan verifikasi keberadaan dan kegiatan ormas. 5) Kurangnya apresiasi nilai-nilai kebangsaan melalui ekspresi seni dan

budaya,

dengan

solusinya

meningkatkan

penguatan

wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna menumbuhkan


BAB I - 18

jati diri bangsa melalui seni dan budaya melalui kegiatan seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan. 6) Ikatan solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat yang semakin berkurang. Solusinya melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan ikatan solidaritas di kalangan masyarakat. 7) Pancasila sebagai ideologi Negara masih dijadikan bahan perdebatan, solusinya yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan dengan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat. 8) Masih adanya potensi ancaman terorisme, konflik SARA, dan gerakan radikalisme yang bersifat laten, solusinya ditempuh melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama untuk mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah melalui kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan

lainnya

dalam

upaya

peningkatan

wawasan

kebangsaan serta peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. 9) Belum terpenuhinya rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) 1 orang setiap RT, dengan solusi yang dilakukan melalui: a.

Melakukan pendataan anggota Linmas di Kota Magelang untuk menghitung personil yang ada serta pengorganisasian dan

pemberdayaan

Permendagri

Nomor

perlindungan 84

masyarakat

Tahun

2014

sesuai tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. b.

Meningkatkan

kemampuan

anggota

linmas

dengan

mengirimkan anggota linmas untuk mengikuti pelatihan keamanan dan penanggulangan bencana baik di tingkat Kota maupun Provinsi. c.

Melibatkan anggota Linmas dalam kegiatan Pemerintah Kota Magelang.

10) Masih adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta minuman keras yang dapat memicu terjadinya tindak Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 19

kriminal lainnya di Kota Magelang. Adapun

solusi yang

ditempuh yaitu: a.

Memperkuat kerangka regulasi di daerah yang berorientasi pada penanganan masalah narkoba, baik dari aspek pencegaha,

pemberantasan/penegakan

hukum

(pengawasan tempat hiburan malam) dan rehabilitasi; b.

Memberikan

penyuluhan

P4GN

(Pencegahan,

Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dan bahaya minuman keras kepada masyarakat khususnya generasi muda dan pelajar; c.

Mendorong penyelenggaraan deteksi dini narkoba (tes urin) berkala dengan dukungan APBD terutama di SKPD dan sekolah;

d.

Membangun

jaringan

masyarakat

anti

narkoba

dan

minuman keras dengan mencanangkan Kampung Anti Narkoba

dengan

pemahaman

serta

tujuan

meningkatkan

kemampuan

pengetahuan,

untuk

melakukan

pemantauan dan deteksi dini di wilayahnya dalam rangka siap siaga dan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan miras; e.

Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Magelang sebagai upaya deteksi dini dan peringatan dini di daerah untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional

dan

tegaknya

kedaulatan

Negara

Kesatuan

Republik Indonesi, dan stabilitas serta kondusifitas Kota Magelang; f.

Melaksanakan Operasi Gabungan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan dinas/instansi terkait.

11) Posisi Kota Magelang yang sangat strategis dapat memunculkan kerawanan akibat adanya pendatang baik tamu asing maupun orang asing, maka antisipasi yang dilakukan yaitu melalui: a.

Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kota Magelang dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, serta keamanan dan ketertiban umum


BAB I - 20

di wilayah Kota Magelang yang kondusif serta untuk mendukung

kelancaran

kegiatan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan; b.

Membentuk

Tim

Pengawasan

melibatkan

dinas/instansi

Orang

terkait,

Asing

untuk

dengan

melakukan

monitoring, evaluasi dan pelaporan pendataan serta aktifitas orang asing yang ada di Kota Magelang; c.

Memberdayakan FKDM, FKUB maupun lembaga sejenisnya sebagai bentuk deteksi dan cegah dini segala ancaman maupun gangguan di masyarakat.

12) Masih adanya tawuran pelajar di Kota Magelang, sehingga solusi yang ditempuh yaitu melalui: a.

upaya

monitoring

melibatkan

peran

kerawanan

dan

pengamanan

satlinmas,

keamanan

dan

wilayah

untuk

ketertiban

dengan

mengantisipasi di

masyarakat

termasuk aksi vandalisme yang merusak keindahan Kota Magelang; b.

Bekerjasama

dengan

Polres

Magelang

Kota

serta

dinas/instansi terkait lainnya untuk memberikan pembinaan kepada pelajar untuk mencegah terjadinya tawuran; 13) Masyarakat

belum/kurang

memiliki

pengetahuan

dan

pemahaman mengenai bencana serta cara mengantisipasi maupun mengurangi resiko akibat bencana, sehingga diperlukan langkah-langkah solusi sebagai berikut. a) Memberikan pelatihan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana serta pengurangan resiko apabila terjadi bencana melalui pelatihan tenaga pengendali bencana, pemasangan baliho dan pembagian leaflet/booklet tentang bencana dan simulasi bencana; b) Membentuk BPBD Kota Magelang dengan Peraturan Daerah agar koordinasi program penanggulangan dan pengurangan resiko bencana dapat berjalan dengan baik; c)

Melakukan pemetaan daerah rawan bencana;

d) Membentuk Tim relawaan siaga bencana;


BAB I - 21

e) Membuat rencana kontijensi mitigasi bencana; f)

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana penanggulangan

bencana; g)

Membuat jalur evakuasi dan tempat pengungsian baik untuk warga Kota Magelang maupun daerah-daerah disekitarnya apabila

terjadi

bencana

dan

disosialisasikan

kepada

masyarakat.

m. Urusan Ketahanan Pangan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan berikut solusinya, yaitu: 1) Semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Magelang sebagai akibat masih berlangsungnya konversi lahan; 2) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan di rumah tangga untuk budidaya tanaman pangan; 3) Belum adanya cadangan pangan di Kota Magelang; 4) Harga yang fluktuatif pada beberapa pada beberapa komoditas sayuran seperti cabe, tomat yang dipengaruhi oleh musim; 5) Masih adanya penduduk miskin di Kota Magelang yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Untuk mengatasi 5 (lima) permasalahan tersebut di atas dilakukan melalui peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan (koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian

dan

pedesaan,pemanfaatan

pekarangan

untuk

pengembangan pangan, analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan

pangan,pengembangan

sistem

informasi

pasar,penanganan daerah rawan pangan) Beberapa permasalahan lainnya dalam urusan ketahanan pangan, yaitu: 1) Budaya dan kebiasaan makan masyarakat yang kurang mendukung konsumsi makan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).


BAB I - 22

2) Pemanfaatan pangan lokal belum optimal. 3) Masih kurangnya preferensi masyarakat terhadap pangan local yang tersedia. Solusi ketiga permasalahan tersebut adalah melalui pengembangan diversifikasi tanaman, analisis penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, penanganan paska panen dan pengolahan hasil pertanian, serta penyuluhan sumber pangan alternatif. Tiga permasalahan lainnya dalam urusan ketahanan pangan, yaitu: 1) Masih adanya penggunaan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pengental, pemucat dan anti penggumpal) yang berbahaya

bagi

kesehatan

terutama

penjaja

makanan

dilingkungan sekolah. 2) Produk pangan segar hasil pertanian belum terbebas dari cemaran bahan kimia (pestisida). 3) Masih kurangnya pengetahuan kepedulian masyarakat tentang keamanan pangan terutama anak-anak sekolah. Untuk mengatasi ketiga permasalahan tersebut dilakukan melalui pengawasan

dan

pembinaan

keamanan

pangan

segar

Peningkatan mutu dan keamananan pangan.

n.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan

yang

ditemui

dalam

urusan

pemberdayaan

masyarakat, yaitu: 1) Belum terciptanya database Keluarga Miskin yang akurat dan akuntabel, disebabkan belum adanya persepsi yang sama antara SKPD/Dinas terkait, dengan solusi yang ditempuh melalui Program Pengembangan Data/Informasi yang meliputi: a) Menciptakan indikator keluarga miskin Kota bersama SKPD terkait; b) Mengembangkan penyusunan dan analisis data/informasi keluarga miskin; c)

Menyatukan persepsi yang sama dengan pihak BPS untuk menciptakan data Gakin yang akurat dan akuntabel;

d) Menyediakan data keluarga miskin untuk merncanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) kepada masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 23

2) Manajemen Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) yang masih perlu

ditingkatkan,

dengan

solusi

terus-menerus

mengoptimalkan peran pengurus LKK. 3) Masih kurangnya kreatifitas masyarakat dalam menciptakan teknologi tepat guna (TTG) untuk mendukung perekonomian kelompok usaha, dengan solusi meningkatkan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG). 4) Kejuaraan lomba desa/kelurahan hanya terbatas sampai dengan tingkat Propinsi dan penghargaannya dari tahun ke tahun semakin menurun, sehingga perlu mengoptimalkan kualitas pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa melalui lomba Kelurahan se Kota Magelang

dan

mengoptimalkan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan. 5) Belum

optimalnya

peran

masyarakat

dalam

kegiatan

pembangunan, salah satu solusinya mengoptimalkan fungsi kegiatan bulan bhakti gotong royong di 17 kelurahan sebagai sarana

meningkatkan

keterlibatan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

urusan

pembangunan. o.

Urusan Statistik Permasalahan

yang

dihadapi

pada

Statistik, yaitu: 1) Masih kurangnya pengelola data yang berkompeten pada setiap Perangkat

Daerah

sumber

data,

sehingga

data

kurang

terpelihara dengan baik yang berdampak pada terhambatnya kelancaran manajemen data daerah, solusinya yaitu perlu menunjuk pengelola data untuk masing-masing SKPD. 2) Belum lengkap dan akuratnya ketersediaan data dan informasi yang berkelanjutan sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dengan solusi yaitu meningkatkan jumlah dan jenis data yang dipublikasikan secara berkesinambungan. 3) Belum terintegrasinya basis data sektoral skala kota, dengan solusi yaitu akan dilakukan integrasi data SKPD secara bertahap kedalam sistem Data Go.


BAB I - 24

4) Kurangnya pemahaman akan pentingnya data pada skala kota, dengan solusi melalui sosialisasi dan pembinaan manajemen data bagi para pengelola data SKPD. 5) Belum Kuatnya payung hukum pengelolaan data, solusinya yaitu mengoptimalkan implemenasi Peraturan Walikota tentang Data Go, bila memungkinkan akan disusun Perda Pengelolaan Data. p.

Urusan Kearsipan Permasalahan

yang

dihadapi

pada

penyelenggaraan

urusan

kearsipan, yaitu: 1) Kurangnya SDM di bidang teknologi informasi untuk menangani arsip digital, sehingga diperlukan solusi berupabekerjasama dengan pihak ketiga di bidang teknologi informasi serta mengajukan permohonan personil dengan latar belakang teknologi informasi ke BKD Kota Magelang. 2) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan untuk menuju

kearsipan

digital,

dengan

solusinya

yaitu

mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk penataan kearsipan. 3) Kurangnya tenaga fungsional arsiparis, solusinya mengajukan permohonan tenaga arsiparis ke BKD Kota Magelang. q.

Urusan Perpustakaan Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kota Magelang, yaitu: 1) Kurangnya

tenaga

di

bidang

Teknologi

Informasi

untuk

menangani perpustakaan digital, sehingga solusi yang dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga yang menangani bidang Teknologi Informasi dan mengajukan permohonan personil dengan latar belakang teknologi informasi ke BKD Kota Magelang. 2) Kurangnya tenaga fungsional pustakawan, solusinya yaitu mengajukan permohonan tenaga pustakawan ke BKD Kota Magelang.


BAB I - 25

3) Belum lengkapnya sarana dan prasarana perpustakaan untuk menuju Perpustakaan Digital, dengan solusi memanfaatkan sarana

dan

prasarana

yang

ada

untuk

tetap

melayani

pengunjung. C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan Penyelenggaraan urusan pilihan Tahun 2016 meliputi 31program dan 124kegiatan. Jumlah program dan kegiatan pada tiap-tiap urusan pilihan pada yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut: a.

Urusan pertanian, terdiri dari10 program 37 kegiatan;

b.

Urusan kehutanan, terdiri dari 2 program 3kegiatan;

c.

Urusan energi dan sumberdaya mineral, terdiri dari 1 program 3 kegiatan;

d.

Urusan pariwisata, terdiri dari 3 program 11 kegiatan;

e.

Urusan kelautan dan perikanan, terdiri dari 3 program 9 kegiatan;

f.

Urusan perdagangan, terdiri dari 5 program 42 kegiatan

g.

Urusan industri, terdiri dari 5 program 15 kegiatan;

h.

Urusan transmigrasi, terdiri dari 2 program 4 kegiatan.

1.

Program, Kegiatan dan Realisasi Anggaran Adapun prioritas program dan kegiatan pada tiap-tiap urusan pilihan pada Tahun Anggaran 2016 beserta anggaran dan realisasi belanja langsung disajikan pada Tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9 Daftar Program dan Kegiatan Kota Magelang Tahun 2016 Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pilihan ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

1

URUSAN PERTANIAN

a

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1)

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

32.139.000,00

30.822.400,00

Dispertan

2)

Peningkatan kemampuan lembaga petani

39.225.000,00

39.225.000,00

Dispertan


BAB I - 26

ALOKASI DANA NO


3)

Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura

b

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

132.340.000,00

122.196.700,00

Dispertan

Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer

137.408.000,00

131.735.600,00

Dispertan

2)

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

62.662.000,00

57.294.000,00

Dispertan

c

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1)

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

49.520.000,00

40.971.950,00

Dispertan

2)

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

44.333.000,00

43.065.900,00

Dispertan

3)

Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam

21.665.000,00

21.664.500,00

Dispertan

d

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1)

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

33.346.000,00

33.344.950,00

Dispertan

2)

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

86.500.000,00

75.950.000,00

BPMPKB

3)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura

354.039.000,00

350.421.100,00

Dispertan

4)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

443.260.000,00

439.671.300,00

Dispertan

e

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1)

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

15.180.000,00

14.802.000,00

Dispertan

2)

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

68.804.000,00

68.803.700,00

Dispertan

3)

Peningkatan sarana dan prasarana Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

423.261.000,00

400.452.252,00

Dispertan

4)

Pengembangan sumber-sumber air untuk lahan pertanian

295.881.000,00

214.260.000,00

Dispertan

5)

Rehabilitasisedang/berat Gedung Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

318.705.000,00

290.233.000,00

Dispertan


BAB I - 27

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

f

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1)

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

50.210.000,00

50.083.200,00

Dispertan

2)

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

39.899.000,00

39.448.250,00

Dispertan

3)

Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang

21.250.000,00

21.249.800,00

Dispertan

4)

Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan

59.546.000,00

56.845.300,00

Dispertan

5)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

12.019.000,00

12.013.600,00

Dispertan

6)

Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan

87.429.000,00

71.259.750,00

Dispertan

g

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1)

Pembibitan dan perawatan ternak

11.600.000,00

11.230.000,00

Dispertan

2)

Pengadaan IB dan Peralatan IB

10.000.000,00

9.995.750,00

Dispertan

h

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1)

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

94.350.000,00

61.876.350,00

Dispertan

2)

Penyuluhan pemasaran produksi peternakan

29.400.000,00

26.648.725,00

Dispertan

3)

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

30.768.000,00

27.702.300,00

Dispertan

i

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1)

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

60.000.000,00

59.999.400,00

Dispertan

2)

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

41.100.000,00

38.259.200,00

Dispertan

3)

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

30.642.000,00

26.956.300,00

Dispertan

j

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1)

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet

43.268.000,00

43.267.800,00

Dispertan

2)

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen

18.760.000,00

17.959.575,00

Dispertan


BAB I - 28

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan

3)

Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan

46.369.000,00

45.761.500,00

Dispertan

4)

Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)

1.632.615.000,00

1.286.740.900,00

Dispertan

5)

Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet

122.203.000,00

118.172.200,00

Dispertan

6)

Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)

288.028.000,00

287.987.800,00

Dispertan

2

URUSAN KEHUTANAN

a

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1)

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

96.748.000,00

90.556.350,00

Dispertan

b

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1)

Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

249.566.000,00

239.236.900,00

Dispertan

2)

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

19.546.000,00

19.545.800,00

Dispertan

3

URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

a

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

1)

Pemasangan instalasi jaringan PJU

1.236.473.000,00

1.212.316.790,00

DKPTK

2)

Pemeliharaan lampu PJU

993.789.000,00

956.795.610,00

DKPTK

3)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum

20.000.000,00

19.999.200,00

DKPTK

4

URUSAN PARIWISATA

a

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1)

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

66.200.000,00

66.197.000,00

Disporabudpar

2)

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

69.000.000,00

56.520.000,00

Disporabudpar

3)

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

240.014.000,00

235.200.354,00

Disporabudpar

4)

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

40.000.000,00

39.636.400,00

Disporabudpar


BAB I - 29

ALOKASI DANA NO


5)

Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata

b

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

230.040.000,00

210.582.000,00

Disporabudpar

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

25.645.000,00

24.785.000,00

Disporabudpar

2)

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

30.615.000,00

30.615.000,00

Disporabudpar

c

Program Pengembangan Kemitraan

1)

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

133.301.000,00

132.620.000,00

Disporabudpar

2)

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

80.000.000,00

80.000.000,00

Disporabudpar

3)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

45.421.000,00

43.892.000,00

Disporabudpar

4)


22.895.000,00

22.870.900,00

Disporabudpar

5

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1)

Pengembangan bibit ikan unggul

21.950.000,00

21.220.000,00

Dispertan

2)

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

23.764.000,00

23.251.500,00

Dispertan

3)

Pembinaan dan pengembangan perikanan

30.575.000,00

30.454.000,00

Dispertan

4)

Operasionalisasi Balai Benih Ikan

116.202.000,00

115.976.000,00

Dispertan

5)

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI

231.812.000,00

225.722.000,00

Dispertan

b

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

1)

Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan

122.230.000,00

121.670.000,00

Dispertan

c

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

1)

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan

54.938.000,00

49.564.000,00

Dispertan

2)

Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan

39.620.000,00

39.495.000,00

Dispertan

3)

Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan

24.349.000,00

24.349.000,00

Dispertan


BAB I - 30

ALOKASI DANA NO


6

URUSAN PERDAGANGAN

a

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

1)

Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen

2)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

5.600.000,00

4.135.000,00

Diskoperindag

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

65.500.000,00

54.126.700,00

Diskoperindag

3)

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

90.465.000,00

71.201.500,00

Diskoperindag

4)

Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras

70.271.000,00

68.729.175,00

Diskoperindag

5)

Pengawasan kebutuhan barang yang legal

20.586.000,00

18.704.350,00

Diskoperindag

6)

Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal

50.000.000,00

46.618.800,00

Satpol PP

7)

Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT

37.378.000,00

30.780.500,00

Setda

b

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

1)

Membangun jejaring dengan eksportir

5.212.000,00

4.405.000,00

Diskoperindag

c

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

1)

Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

332.367.000,00

313.737.579,00

Diskoperindag

2)

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

12.895.000,00

12.894.700,00

Diskoperindag

3)

Pengembangan Pemasaran Produk di Pasar Tradisional

199.578.000,00

83.134.951,00

Diskoperindag

d

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

1)

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

53.408.000,00

48.105.500,00

DPP

2)

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

25.950.000,00

19.010.075,00

DPP

3)

Pembinaan teknik usaha dagang

8.900.000,00

8.272.500,00

4)

Pendataan pedagang kaki lima

14.707.000,00

10.672.250,00

DPP

5)

Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL

11.398.000,00

6.318.750,00

DPP

6)

Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang

99.240.000,00

95.467.000,00

DPP


Diskoperindag

BAB I - 31

ALOKASI DANA NO


7)

Pemeliharaan shelter PKL

8)

ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

79.774.000,00

37.690.000,00

DPP

Pembangunan Shelter PKL Kuliner Tuin Van Java

1.585.450.000,00

1.556.327.400,00

DPP

9)

Pembangunan Shelter PKL Kuliner Sentra Ekonomi Lembah Tidar

1.054.250.000,00

1.010.515.150,00

DPP

10)

Rehabilitasi sedang/berat shelter PKL

229.085.000,00

222.786.000,00

DPP

11)

Penyusunan DED pembangunan shelter PKL Jl. Kalingga

16.202.000,00

13.800.000,00

DPP

12)

Penyediaan jasa keamanan shelter PKL

48.276.000,00

44.253.000,00

DPP

13)

Pembangunan shelter PKL Taman Badaan

171.607.000,00

169.155.000,00

DPP

35.300.000,00

0,00

DPP

e

Program Pengelolaan Pasar

1)

Penempatan Pedagang Pasar

2)

Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban

7.886.000,00

7.180.500,00

DPP

3)

Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun

39.678.000,00

38.870.337,00

DPP

4)

Operasi Penertiban Pasar

32.011.000,00

29.191.500,00

DPP

5)

Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo

25.205.000,00

24.777.970,00

DPP

6)

Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong

23.645.000,00

19.981.350,00

DPP

7)

Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar

70.800.000,00

49.226.000,00

DPP

8)

Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar

792.531.000,00

792.531.000,00

DPP

9)

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)

35.542.000,00

35.477.750,00

DPP

10)

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)

7.344.000,00

6.969.900,00

DPP

11)

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)

11.190.000,00

11.186.800,00

DPP

12)

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)

5.907.000,00

4.983.950,00

DPP

13)

Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar

724.452.000,00

691.588.500,00

DPP

14)

Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti

11.190.000,00

10.761.700,00

DPP

15)

Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti

6.409.000,00

6.377.600,00

DPP


BAB I - 32

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PELAKSANA

16)

Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional

58.262.000,00

55.971.000,00

DPP

17)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar

518.174.000,00

511.137.650,00

DPP

18)

Pendataan Pedagang Pasar

17.104.000,00

12.702.000,00

DPP

7

URUSAN PERINDUSTRIAN

a

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

1)

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

29.153.000,00

27.136.500,00

Diskoperindag

2)

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

8.496.000,00

7.497.000,00

Diskoperindag

b

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1)

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

27.589.000,00

26.130.750,00

Diskoperindag

2)

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

16.989.000,00

14.219.000,00

Diskoperindag

3)

Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau

91.683.000,00

84.583.675,00

Diskoperindag

4)

Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang

170.442.000,00

156.533.362,00

Diskoperindag

c

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1)

Pembinaan kemampuan teknologi industri

11.885.000,00

9.627.950,00

Diskoperindag

d

Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial

1)

Penyuluhan sentra-sentra industri kecil

8.312.000,00

8.178.400,00

Diskoperindag

2)

Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG

12.242.000,00

11.218.500,00

Diskoperindag

e

Program Peningkatan Kinerja Dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah

1)

Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah

108.518.000,00

104.321.350,00

Setda

2)

Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah

64.585.000,00

58.840.000,00

Setda

3)

Penyusunan Laporan Kinerja

24.842.000,00

23.725.250,00

Setda


BAB I - 33

ALOKASI DANA NO


ANGGARAN (Rp)

PELAKSANA

REALISASI (Rp)

Perusahaan Daerah

4)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda

80.460.000,00

78.214.850,00

Setda

5)

Paparan Kinerja Perusahaan Daerah

8.795.000,00

8.620.000,00

Setda

6)

Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah

30.854.000,00

30.829.500,00

Setda

8

URUSAN TRANSMIGRASI

a

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1)

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

69.257.000,00

60.834.000,00

Disnakertransos

2)

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

68.654.000,00

35.061.800,00

Disnakertransos

3)

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi

24.794.000,00

21.059.700,00

Disnakertransos

b

Program Transmigrasi Regional

1)

Penyuluhan transmigrasi regional

37.683.000,00

37.683.000,00

Disnakertransos

2.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Adapun SKPD utama pelaksana urusan pilihan, sebagaimana dalam Tabel 3.9 di bawah ini. Tabel 3.10 Daftar SKPD Pelaksana Urusan Pilihan SKPD Utama Pelaksana Urusan No

Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Perda No: 3, 4,5,6 Tahun 2008

1

Pertanian


2

Kehutanan


3

Energi dan Sumberdaya Mineral

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

4

Pariwisata


5

Kelautan dan Perikanan



BAB I - 34

SKPD Utama Pelaksana Urusan No

Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Perda No: 3, 4,5,6 Tahun 2008

6

3.

1.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

2.

Dinas Pengelolaan Pasar

Perdagangan

7

Industri

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

8

Ketransmigrasian


Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah pejabat struktural dan fungsional kami sajikan dalam lampiran.

4.

ProsesPerencanaan Pembangunan Sebagaimana

telah

disampaikan

pada

perencanaan

pembangunan urusan wajib.

5.

Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dapat dikatakan MEMADAI. Dapat dikatakan memadai karena di masing-masing SKPD telah tersedia gedung yang representatif, sarana dan prasarana kantor, perlengkapan dan peralatan kantor serta kendaraan dinas/operasional.

6.

Permasalahan dan Solusi Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pilihan Tahun 2016 a.

Urusan Perdagangan Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan

urusan

perdagangan antara lain:


BAB I - 35

1)

Rendahnya kesadaran pedagang pasar tradisional untuk mengelola usahanya

secara

profesional,

dengan

solusi

mengoptimalkan

pemberdayaan organisasi pedagang pasar; 2)

Rendahnya kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL)untuk mengelola usahanya secara profesional, dengan solusi melakukan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan;

3)

Sebaran dan tampilan PKL yang tidak teratur, sehingga untuk mengatasinya melalui penataan tempat berusaha bagi PKL dan asongan;

4)

Kondisi bangunan beberapa pasar rusak, sehingga perlu pemeliharaan rutin/ berkala lingkungan pasar;

5)

Kurangnya rambu-rambu lalu lintas di lingkungan pasar, untuk mengatasinya

berkoordinasi

dengan

Dinas

Perhubungan

untuk

pengadaan rambu lalu lintas yang diperlukan; 6)

Masih banyak kios/los yang tutup atau tidak dipakai untuk berjualan, solusinya yaitu melalui pemberdayaan organisasi PKL dan asongan seperti dengan penyelenggaraan pentas kesenian tradisional untuk meningkatkan animo kunjungan masyarakat ke pasar.

7)

Secara kelembagaan Dinas Pengelolaan Pasar tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga program dan kegiatan kurang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga solusi yang dilakukan mensinergikan hubungan kelembagaan melalui reorganisasi perangkat daerah.

8)

Komunitas pedagang yang belum memiliki tempat berjualan, seperti pedagang bunga tabur, komunitas penggemar reptil dan lain-lain, solusinya melokalisir pedagang bunga tabur ke sebelah Selatan Pasar Rejowinangun untuk mengantisipasi pedagang bunga tabur berjualan di lokasi yang dilarang.

D.

Indikator Kinerja Kunci 1.

Tataran Pengambil Kebijakan Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA, bahwa pada Tataran Pengambil Kebijakan, terdapat 13 aspek dan terdiri dari 43 Indikator Kinerja Kunci. Adapun ke-13 aspek dimaksud adalah :


BAB I - 36

a.

Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah;

b.

Keselarasan dan Efektifitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah;

c.

Keselarasan

antara

Kebijakan

Pemerintahan

Daerah

dengan

Kebijakan Pemerintah; d.

Efektifitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dengan DPRD;

e.

Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan;

f.

Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan;

g.

Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daerah pada Peraturan Perundang-Undangan;

h.

Intensitas

dan

Efektifitas

Proses

Konsultasi

Publik

antara

Pemerintahan Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah; i.

Transparansi

dalam

Pemanfaatan

Alokasi,

Pencairan

dan

Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil; j.

Intensitas, Efektifitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah;

k.

Efektifitas Perencanaan,

Penyusunan,

Pelaksanaan Tata Usaha,

Pertanggung jawaban dan Pengawasan APBD; l.

Pengelolaan Potensi Daerah;

m. Terobosan/Inovasi

Baru

dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah.

Adapun penjelasan terkait masing-masing aspek dan IKK sebagai berikut : 1) Ketentraman Dan Ketertiban Umum Daerah a. Aspek ini terdiri dari 5 fokus penilaian sebagai berikut : a) Fokus Peraturan Tentang Ketertiban Penataan Ruang Terdiri dari 3 IKK sebagai berikut : 

Keberadaan PERDA IMB



Rasio rumah ber-IMB



Keberadaan PERDA RTRW


BAB I - 37

b) Fokus Peraturan Tentang Kependudukan Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 

Pengurusan E-KTP



Biaya KTP

c) Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantibum) Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

d) Kebijakan Bidang Penanganan PSK, PKL, atau PMKS Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

e) Peraturan Tentang Kebersihan Kota Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota

b. Capaian Aspek Ketentraman dan Ketertiban Capaian Kinerja No.

1

2

Fokus

Peraturan tentang ketertiban penataan ruang

Peraturan tentang kependudukan

No.

IKK 2015

2016

1

Keberadaan PERDA IMB

Ada

Ada

2

Rasio rumah ber-IMB

23,06 %

23,84

3

Keberadaan PERDA RTRW

Ada

Ada

4

Pengurusan E-KTP

93,57 %

97,31 %

5

Biaya KTP

Gratis

Gratis

0,51 per 10.000 penduduk

3,84 per 10.000 penduduk

3

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantibum)

6

Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

4

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS

7

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

Ada

Ada

5

Peraturan tentang kebersihan kota

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota

Ada

Ada

c. Analisis Capaian Kinerja


BAB I - 38

Kota Magelang memiliki luasan wilayah yang termasuk dalam kategori sempit. Oleh karena itu permasalahan penataan ruang sangat perlu untuk diperhatikan demi kenyamanan dan keamanan setiap penduduknya. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Magelang adalah dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Selain itu, Pemerintah Kota Magelang juga mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011 – 2031. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Kota Magelang, diketahui bahwa jumlah rumah yang sudah memiliki IMB di Kota Magelang adalah 8.404 unit dari keseluruhan rumah yang ada di Kota Magelang yaitu

35.255unit

atau

sebesar

23,84

%meningkatbila

dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 23,06%. Berikut ini disajikan grafik perbandingan jumlah rumah ber-IMB dan jumlah keseluruhan rumah selama dua tahun terakhir.

Grafik 3.1 Perbandingan Jumlah Rumah ber-IMB dan Jumlah Rumah di Kota Magelang Tahun 2015 dan 2016

Rasio rumah ber-IMB 24.00%

23,84%

23.80% 23.60% 23.40%

23,06%

Rasio rumah ber-IMB

23.20% 23.00%

Pemerintah Kota Magelang terus berusaha untuk

meningkatkan 22.80% diantaranya 22.60%

jumlah kepemilikan IMB di Kota Magelang,

melalui kegiatan sosialisasi, pembuatan pamflet, 2015

2016


BAB I - 39

stiker dan baliho maupun spanduk, serta keringanan pengurusan IMB bagi rumah sederhana. Fokus yang kedua dari aspek ini adalah peraturan tentang kependudukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk Kota Magelang yang wajib memiliki KTP pada tahun 2016 adalah sebanyak 100.996penduduk. Dari jumlah itu 98.283 penduduk atau 97,31% yang sudah melakukan perekaman e-KTP. Diharapkan di tahun-tahun berikutnya seluruh penduduk Kota Magelang yang wajib memilik KTP dapat terekam datanya dalam e-KTP apalagi didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang membebaskan biaya administrasi KTP seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun Kota Magelang adalah kota kecil dengan jumlah keseluruhan penduduk pada tahun 2016 sebanyak 132.622 orang, tetap diperlukan personil-personil yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain adalah personil Satpol PP. Jumlah personil Satpol PP yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015 adalah sebanyak 51 personil yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah ini tentu saja masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani yaitu hanya 3,84 per 10.000 penduduk. Fokus yang berikutnya dari aspek ini adalah adanya kebijakan

bidang

penanganan

PSK,

PKL,

atau

PMKS.

Pemerintah Kota Magelang memiliki Peraturan Daerah yang menangani PKL seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Keberhasilan penataan PKL di Kota Magelang dapat dilihat dengan sudah tertatanya PKL-PKL yang ada dan ditampung menjadi satu dalam titik-titik kawasan berjualan sehingga Kota Magelang terlihat lebih rapi dan bersih.


BAB I - 40

Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum Pemerintah Kota Magelang memiliki Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan rapi, tidak hanya dengan menata PKL-PKL, tetapi juga dengan melakukan pengelolaan yang baik terhadap sampah-sampah yang ada. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebersihan kota seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. 2) Keselarasan Dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah a. Aspek ini terdiri dari 4 fokus penilaian sebagai berikut : a) Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2010

b) Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

c) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah

d) Hubungan Antar Daerah Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Frekuensi kerjasama dengan daerah lain

b. Capaian Aspek Keselarasan Dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah


BAB I - 41

Capaian Kinerja No.

Fokus

No.

IKK 2015

2016

1

Penyampaian laporan kepada pemerintah

1

Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2010

Tepat

Tepat

2

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

2

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

Tepat

Tepat

3

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3

Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah

15 Urusan

15 Urusan

4

Hubungan antar daerah

4

Frekuensi kerjasama dengan daerah lain

6 MoU

10 MoU

c. Analisis Capaian Kinerja Kebijakan otonomi daerah menuntut masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dari daerahnya sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan dan kelangsungan berjalannya pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, bukan berarti pemerintah pusat lepas dan tidak ikut campur tangan dalam pelaksanaan pembangunan dan penentuan kebijakan daerah. Oleh karena itu diperlukan keselarasan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu indikatornya adalah ketepatan penyampaian laporan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat baik laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keuangan maupun laporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010,

pemerintah

daerah

wajib

mengirimkan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Pemerintah Kota Magelang telah tepat mengirimkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2014 kepada pemerintah pusat yaitu pada tanggal 30 Maret 2015 dengan surat pengantar Nomor


BAB I - 42

130/301/111. Sedangkan untuk laporan keuangan dan kinerja juga dikirimkan tepat waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa akhir tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014 dikirimkan kepada BPK pada tanggal 30 Maret 2015 dengan surat pengantar Nomor 900/210/290 tanggal 30 Maret 2015. Sedangkan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014 dikirimkan pada tanggal 30 Maret 2015 dengan surat pengantar Nomor 068/299/113 tanggal 27 Maret 2015. Fokus selanjutnya yang digunakan untuk mengukur keselarasan hubungan antar pemerintah adalah implementasi Standar Pelayan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pada Tahun 2015, Pemerintah Kota Magelang telah menerapkan SPM sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat pada 15 urusan. Kelima belas urusan yang sudah diterapkan SPM-nya oleh Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut : 1. Urusan Perumahan Rakyat. 2. Urusan Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Urusan Sosial. 4. Urusan Kesehatan. 5. Urusan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 6. Urusan Lingkungan Hidup. 7. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 8. Urusan Ketenagakerjaan. 9. Urusan Pendidikan Dasar. 10. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 11. Urusan Ketahanan Pangan. 12. Urusan Kesenian. 13. Urusan Komunikasi dan Informatika. 14. Urusan Perhubungan. 15. Urusan Penanaman Modal. Selain mengukur keselarasan hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, aspek ini juga mengukur


BAB I - 43

keselarasan hubungan antar daerah. Salah satu indikator pengukurannya adalah banyaknya kerjasama yang dilakukan antar daerah. Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan beberapa kerjasama dengan daerah lain dengan menandatangani 10 MoU, yaitu : 1) Nota Kesepahaman antara BPMPPT Kota Tasikmalaya dengan Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Bidang Penanaman Modal 2) Kesepakatan Temanggung

Bersama dengan

antara

Kantor

KP3M

Penanaman

Kabupaten Modal

Kota

Magelang Bidang Penanaman Modal 3) Kesepakatan Bersama antara BPMPPT Kabupaten Kebumen dengan Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Bidang Penanaman Modal 4) Perjanjian Kerjasama antara Kantor Penanaman Modal Kota Magelang dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan Bidang Penanaman Modal 5) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan

Pemerintah

Kabupaten

Lamandau

Provinsi

Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi 6) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan

Pemerintah

Kalimantan

Barat

Kabupaten

tentang

Ketapang

Provinsi

Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi 7) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan

Barat

tentang

Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi 8) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan

Pemerintah

Kalimantan

Barat

Kabupaten tentang

Kubu

Raya

Penyelenggaraan

Provinsi Program

Transmigrasi 9) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kota Cirebon Bidang Penanaman Modal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 44

10) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Kendal Bidang Penanaman Modal 3) Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah a. Aspek ini terdiri dari 6 fokus penilaian sebagai berikut : a) Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Kesesuaian prioritas pembangunan

b) Kewenangan Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

c) Keuangan Terdiri dari 4 IKK sebagai berikut : 

Waktu penetapan PERDA APBD 2016



Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005



Belanja untuk pelayanan dasar



Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan

d) Pelayanan Publik Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Keberadaan PERDA tentang standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

e) Kepegawaian Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut :

f)



Ratio PNS terhadap penduduk



Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian

Kelembagaan Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007


BAB I - 45

b. Capaian Aspek Keselarasan Antara Kebijakan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Capaian Kinerja No.

Fokus

No.

IKK 2015

2016

1

Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

1

Kesesuaian prioritas pembangunan

100 %

100 %

2

Kewenangan

2

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

100 %

100 %

3

Keuangan

3

Waktu penetapan PERDA APBD 2015

Tepat

Tepat

4

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

Ada

Ada

5

Belanja untuk pelayanan dasar

65,06 %

74,06 %

6

Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan

45,18 %

48,64 %

Ada

Ada

0,031

0,030

Ada

Ada

46 Unit

46 Unit

4

Pelayanan publik

7

Keberadaan PERDA tentang standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

5

Kepegawaian

8

Ratio PNS terhadap penduduk

9

Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian

10

Penataan SKPD

6

Kelembagaan

c. Analisis Capaian Kinerja Fokus pertama dari aspek Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah

Daerah

dengan

Kebijakan

Pemerintah

adalah

sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari fokus tersebut adalah kesesuaian prioritas pembangunan yang diperoleh dengan membagi

jumlah

prioritas

pembangunan

daerah

yang

dilaksanakan Pemerintah Daerah kota Magelang Tahun 2016 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 46

dengan

jumlah

prioritas

pembangunan

nasional

yang

dilaksanakan Pemerintah pada Tahun 2016. Adapun prioritas pembangunan nasional yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Revolusi Mental 2. Kesehatan. 3. Pendidikan. 4. Perumahan dan Permukiman. 5. Kedaulatan Pangan. 6. Pembangunan Pariwisata. 7. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK). 8. Pemerataan dan Kewilayahan antar Kelompok Pendapatan 9. Pemerataan dan Kewilayahan Perkotaan 10. Koneksivitas 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Prioritas tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diselaraskan dan disesuaikan dengan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diorientasikan pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagai berikut : 1.

Revolusi mental, diprioritaskan pada: a.

Reformasi birokrasi.

b.

Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing daerah.

c.

2.

Daya rekat sosial dalam kemajemukan.

Kesehatan, diprioritaskan pada: a. Penguatan upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”. b.

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

c.

Perbaikan gizi masyarakat

d.

Peningkatan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi


BAB I - 47

3.

Pendidikan, diprioritaskan pada: a.

Penyediaan guru yang berkualitas dan penempatan yang merata;

b.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;

c.

Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif.

d.

Pembangunan pembelajaran yang efektif.

e.

Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter.

f.

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.

g.

4.

Peningkatan relevansi Pendidikan.

Perumahan dan Permukiman a.

Fasilitasi penyediaan hunian layak baru.

b.

Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh).

5.

c.

Penyediaan akses air minum dan sanitasi; dan

d.

Peningkatan ketersediaan air baku

Kedaulatan Pangan, diprioritaskan pada: a.

Peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

b.

Meningkatkan produksi padi dan pangan lain.

c.

Kelancaran

distribusi

pangan

dan

akses

pangan

masyarakat. d.

6.

Penanganan gangguan terhadap produksi pangan.

Pengembangan Pariwisata, diprioritaskan pada: a.

Promosi wisata

b.

Pengembangan destinasi wisata baru

c.

SDM dan kelembagaan pariwisata

d.

Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat

e.

Jaminan

keselamatan

kebersihan,

keamanan

dan

ketertiban destinasi wisata 7.

Percepatan Pertumbuah Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), diprioritaskan pada:


BAB I - 48

8.

a.

Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif

b.

SDM industri yang kompeten dan disiplin

c.

Produktivitas dan daya saing industri kecil menengah

d.

Ketersediaan dan kualitas bahan baku industri

Pemerataan dan Kewilayahan antar Kelompok Pendapatan, diprioritaskan pada:

9.

a.

Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja

b.

Perhatian khusus pada usaha mikro, kecil dan koperasi

c.

Pengembangan kewirausahaan

d.

Perluasan pelayanan dasar

e.

Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan

Pemerataan dan Kewilayahan Perkotaan, diprioritaskan pada: a.

Mewujudkan sistem perkotaan

b.

Pemenuhan standar pelayanan perkotaan

c.

Mengembangkan kota hijau

d.

Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK

e.

Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota

10. Pemerataan

dan

Kewilayahan

Perkotaan

melalui

koneksifitas, yang diprioritaskan pada: a.

Peningkatan kualitas dan kualitas SDM transportasi

11. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, dengan prioritas pada: a.

Peningkatan kemudahan berusaha

b.

Pelaksanaan harminisasi regulasi perizinan daerah

c.

Pengembangan layanan perizinan terpadu

d.

Peningkatan persaingan usaha sehat

e.

Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi

f.

Pembenahan iklim ketenagakerjaan

g.

Pengembangan

infrastruktur

pendukung

kawasan

strategis


BAB I - 49

Fokus keduauntuk aspek keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah adalah fokus kewenangan. Indikator kinerja kunci dari fokus kewenangan adalah urusan wajib yang diselenggarakan daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan terdiri atas: 1. Urusan Pemerintahan Absolut, adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi : a.

Politik luar negeri;

b.

Pertahanan;

c.

Keamanan;

d.

Yustisi;

e.

Moneter dan fiskal nasional;

f.

Agama.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam urusan pemerintahan konkuren, kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan

dengan

pelayanan

dasar.

Urusan

pemerintahanwajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah

urusan

pemerintahan

wajib

yang

sebagian

substansinya merupakan pelayanan dasar, meliputi : a.

Pendidikan;

b.

Kesehatan;

c.

Pekerjaan umum dan penataan ruang;

d.

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e.

Ketentraman,

ketertiban

umum,

dan

perlindungan

masyarakat, dan; f.

Sosial.


BAB I - 50

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : a.

Tenaga kerja;

b.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c.

Pangan;

d.

Pertanahan;

e.

Lingkungan hidup;

f.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g.

Pemberdayaan masyarakat dan desa;

h.

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i.

Perhubungan;

j.

Komunikasi dan informatika;

k.

Koperasi, usaha kecil dan menengah;

l.

Penanaman modal;

m. Kepemudaan dan olah raga; n.

Statistik;

o.

Persandian;

p.

Kebudayaan;

q.

Perpustakaan dan

r.

Kearsipan.

Urusan pilihan meliputi : a.

Kelautan dan perikanan;

b.

Pariwisata;

c.

Pertanian;

d.

Kehutanan;

e.

Energi dan sumber daya mineral;

f.

Perdagangan;

g.

Perindustrian;

h.

Transmigrasi.


BAB I - 51

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2016, Pemerintah Kota Magelang masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan dibagi ke dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Terkait

dengan

penyelenggaraan

urusan

wajib

yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang, sesuai dengan

jumlah

urusan

di

dalam

APBD

Kota

Magelang

TahunAnggaran 2016 sebagaimana yang tertuang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2016 maka urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang sebanyak 26 (dua puluh enam) urusan. Apabila dilihat dan dibandingkan dengan urusan wajib sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 maka Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan urusan wajib tersebut dengan capaian kinerja dari IKK urusan wajib yang diselenggarakan daerah adalah 100%. Adapun kedua puluh enam urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Urusan Wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang URUSAN WAJIB 1.

Urusan Pendidikan

14.

Urusan Ketenagakerjaan

2.

Urusan Kesehatan

15.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.

Urusan Pekerjaan Umum

16.

Urusan Penanaman Modal

4.

Urusan Perumahan Rakyat

17.

Urusan Kebudayaan


BAB I - 52

5.

Urusan Penataan Ruang

18.

Urusan Pemuda dan Olahraga

6.

Urusan Perencanaan Pembangunan

19.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

7.

Urusan Perhubungan

20.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian 8.

Urusan Lingkungan Hidup

21.

Urusan Ketahanan Pangan

9.

Urusan Pertahanan

22

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

10.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

23.

Urusan Statistik

11.

Urusan

dan

24.

Urusan Komunikasi dan Informasi

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

25.

Urusan Arsip

26.

Urusan Perpustakaan

Pemberdayaan

Perempuan

Perlindungan Anak 12.

Sejahtera 13.

Sumber

Urusan Sosial

:

PERDA

No.2

Th.

2008,

Urusan

Pemerintahan

yang

menjadi

Kewenangan

Pemerintah

DaerahKotaMagelang

Fokus yang ketiga dari aspek Keselarasan antara Kebijakan

Pemerintahan

Daerah

dengan

Kebijakan

Pemerintahadalah Fokus Keuangan. Fokus ini mempunyai empat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : 1) Waktu penetapan PERDA APBD 2016. 2) Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005. 3) Belanja untuk pelayanan dasar. 4) Belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan.

Indikator

Kinerja

Kunci

(IKK)

pertama

dari

fokus

keuangan adalah ketepatan waktu penetapanPERDA APBD. Untuk Tahun Anggaran 2016APBD Kota Magelang ditetapkan dengan PERDA Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2015. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa batas waktu penetapan APBD adalah pada tanggal 31 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 53

Desember pada tahun sebelum tahun berjalan, maka penetapan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2016tepat waktu. Indikator yang kedua dari fokus keuangan adalah Keberadaan

PERDA

pengelolaan

keuangandaerah

sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 terkait dengan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2009. Selain keberadaan PERDA tentang

pengelolaan

keuangan

daerah,

Pemerintah

Kota

Magelang juga mempunyai Peraturan Walikota mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang yang tertuang pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah. Indikator yang ketiga dari fokus keuangan adalah belanja untuk

pelayanan

dasar.Salah

satu

indikator

keberhasilan

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah adalah seberapa besar pemerintah daerah mampu memberikan

pelayanan

dasar

yang

berkualitas

kepada

masyarakat yang didukung oleh anggaran belanja yang mensupport pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemenuhan pelayanan dasar ini merupakan salah satu tugas dan fungsi pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam beberapa bidang pelayanan dasar yaitu : pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, sosial, tenaga kerja, koperasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil. Peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dengan berbekal pada penguatan komitmen dan integritas aparatur pemerintah untuk melayani masyarakat dan menjadi mitra bagi masyarakat. Adapun total belanja untuk masing-masing SKPD penyelenggara pelayanan dasar sebagai berikut: Tabel 3.12


BAB I - 54

Belanja Pelayanan Publik pada APBD 2016 No

Urusan Yang Menyangkut Pelayanan Dasar

Belanja Pelayanan Dasar (Rp)

1.

Urusan Pendidikan

30.226.880.307,00

2.

Urusan Kesehatan

223.525.486.141,00

3.

Urusan Lingkungan Hidup

25.231.147.588,00

4.

Urusan Pekerjaan Umum

85.255.752.947,00

5.

Urusan Sosial

1.364.421.227,00

6.

Urusan Tenaga Kerja

5.433.606.582,00

7.

Urusan Koperasi

2.234.680.702,00

8.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

8.763.356.391,00

9.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

4.289.866.512,00

Jumlah belanja pelayanan dasar diselenggarakan Pemerintah Kota Magelang

yang

386.325.198.397,00

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2016(Diolah)

Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci belanja pelayanan dasar diperoleh dengan membagi jumlah belanja untuk pelayanan dasar pada tahun 2016 dengan jumlah total belanja APBD pada tahun 2016. Berdasarkan membagi

jumlah

perhitungan belanja

untuk

yang

diperoleh

pelayanan

dengan

dasar

yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang pada tahun 2016 (sebesar Rp.386.325.198.397,00) dengan jumlah total realisasi

belanja

pada

anggaran

tahun

2016

(sebesar

Rp.521.657.863.945,00) dikalikan seratus persen maka diperoleh capaian kinerja sebesar 74.06%.Grafik di bawah ini merupakan grafik perbandingan belanja publik terhadap total belanja Pemerintah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2016.

Grafik 3.2 Prosentase Belanja Pelayanan Publik pada APBD 2016


BAB I - 55

TOTAL BELANJA NON PELAYANAN DASAR TAHUN 2016 Rp.521.657.863.945,00


Belanja Non Pelayanan Dasar Belanja Pelayanan Dasar


Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 (Diolah)

Indikator yang keempat dari fokus keuangan adalah belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan. Perhitungan capaian kinerja dari IKK belanja urusan pendidikan dan kesehatan adalah berdasarkan perhitungan yang diperoleh dengan menjumlahkan belanja untuk urusan kesehatan dan belanja

urusan

Pemerintah

Kota

pendidikan Magelang

yang pada

diselenggarakan tahun

2016,

oleh

kemudian

membaginya dengan jumlah total belanja pada tahun 2016 dikalikan seratus persen. Alokasi dana pada Tahun Anggaran 2016untuk belanja urusan pendidikanRp.30.226.880.307,00 dan belanja

untuk

urusan

kesehatan

sebesar

Rp.

223.525.486.141,00. Total belanja untuk urusan pendidikan dan urusan

kesehatan

dengan

total

belanja

sebesarRp.253.752.366.448,00 sedangkan total belanja pada Anggaran Perubahan Tahun 2016 (Perubahan APBD Tahun 2016) sebesar Rp. 521.657.863.945,00. Dari perhitungan di atas maka diperoleh capaian kinerja sebesar 48,64%. Perbandingan jumlah belanja urusan pendidikan dan kesehatan dengan total belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.3 Prosentase Belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan pada APBD 2016


BAB I - 56

5,79%

belanja urusan pendidikan

42,85%

belanja untuk urusan kesehatan 51,36% total belanja

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 (Diolah)

Fokus keempat dari aspek Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah

Daerah

dengan

Kebijakan

Pemerintah

adalah

Pelayanan Publik. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari fokus pelayanan publik adalah keberadaan PERDA tentang standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja dari indikator ini adalah ada tidaknya standar pelayanan publik. Sampai dengan tahun 2016Pemerintah Kota Magelang belum mempunyai PERDA terkait dengan standar pelayanan publik namun berpedoman pada Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan, Penetapan standar pelayanan dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ada 17 SKPD yang telah menetapkan Standar Pelayanan, yaitu : 1.

Keputusan

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Kota Magelang Nomor050/624 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BAPPEDA Kota Magelang. 2.

Keputusan

Kepala

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang Nomor 060/293/350 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPMPKB Kota Magelang. 3.

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

MasyarakatKota

Magelang

Nomor

060/1187/360 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 57

lingkungan

Badan

Kesatuan

Bangsa,

Politik

dan

Perlindungan Masyarakat. 4.

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Magelang Nomor 068.2/1003/370 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Magelang.

5.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Nomor 420/3389/230 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Magelang.

6.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Nomor 440/187/220 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Magelang.

7.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan SosialKota Magelang Nomor 560/121/270/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan SosialKota Magelang.

8.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.

9.

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang Nomor 060/37/210 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang.

10. Keputusan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Kota Magelang Nomor 660/73/293 Tahun 2012 tentang Standar

Pelayanan

di

Lingkungan

Dinas

Kebersihan,

Pertamanan dan Tata Kota Kota Magelang. 11. Keputusan

Kepala

Dinas

Koperasi,

Perindustrian

dan

Perdagangan Kota Magelang Nomor 518/944/250 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. 12. Keputusan

Kepala

Dinas

Pertanian,

Peternakan

dan

Perikanan Kota Magelang Nomor 800/83/240 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang.


BAB I - 58

13. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Nomor 551.12/933/280 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang. 14. Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang Nomor 556/1472/291 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemuda,

Olahraga,

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota

Magelang. 15. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang Nomor 060/749/410 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang. 16. Keputusan

Kepala

Kantor

Perpustakaan,

Arsip

dan

Dokumentasi Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Magelang. 17. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Nomor 060/09/800 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Fokus yang kelima dari aspek Keselarasan antara Kebijakan

Pemerintahan

Daerah

dengan

Kebijakan

Pemerintahadalahfokus kepegawaian. Fokus ini mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu rasio PNS terhadap penduduk. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Kunci Ratio PNS terhadap penduduk diperoleh dengan membagi jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Magelang pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2016. Jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2016 berdasarkan data dari Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Magelang sebanyak 132.662 orang, sedangkan jumlah PNS Kota Magelang pada tahun 2016sebanyak 3.932 orang. Rasio PNS Kota Magelang terhadap penduduk sebesar 0,030.Angka ini mempunyai arti bahwa dalam 30 orang PNS harus melayani 1000 orang penduduk di Kota Magelang.


BAB I - 59

Fokus yang terakhir dari aspek Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah adalah fokus kelembagaan dengan indikator kinerja kuncinya adalah penataan SKPD yang dalam hal ini apakah sudah terdapat

kesesuaian

SKPD

berdasarkan

Peraturan

PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut terbit pada tanggal 23 Juli 2007. Pada dasarnya

kelembagaan perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Magelang sudah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang

diimplementasikan

dalam

Peraturan

Daerah

tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut: 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah. 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga

Teknis

Daerah,

Badan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. 4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di Pemerintah Kota Magelang sebanyak 46 SKPD. Di bawah ini ditampilkan tabel nomenklatur SKPD baru sesuai dengan PERDA Nomor: 3,4,5,6 Tahun 2008 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai berikut:


BAB I - 60

Tabel 3.13 Tabel Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Magelang sesuai dengan PP.41 Tahun 2007 No 1.

Kelembagaan Sekretariat Daerah

Jumlah SKPD

Nama SKPD Pelaksana Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Magelang terdiri dari 9 bagian yaitu :

1 unit (9 bagian)

a. Bagian Umum b. Bagian Perlengkapan c. Bagian Hukum d. Bagian Tata Pemerintahan e. Bagian Perekonomian f.

Bagian Pembangunan

g. Bagian Kesejahteraan Rakyat h. Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Sandi Telekomunikasi i.

Bagian Organisasi

2.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

1 unit

3.

Dinas

Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2008, Pemerintah Kota Magelang mempunyai 12 Dinas :

12 unit

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. 4.

Kantor

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Pengelolaan Pasar Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan

Berdasarkan PERDA Nomor 5 Tahun 2008, Pemerintah Kota Magelang mempunyai 5 Kantor yaitu: a. b. c. d. e.

5 unit

Kantor Lingkungan Hidup Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Penanaman Modal Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Satuan Polisi Pamong Praja

5.

Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang

1 unit

6.

Lembaga Teknis Lainnya

Berdasarkan PERDA Nomor 5 Tahun 2008, Pemerintah Kota Magelang mempunyai 6 Badan yaitu :

6 unit

a. b. c. d. e. f. 7.

Kecamatan

Berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2008, Pemerintah Kota Magelang mempunyai 3 Kecamatan yaitu : a. b. c.

8.

Kelurahan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Kota Magelang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Keluarga Berencana Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kepegawaian Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 20 unit

Kecamatan Magelang Utara Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Selatan

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008, Pemerintah Kota Magelang mempunyai 17 Kelurahan yaitu : a. Kelurahan Tidar Selatan b. Kelurahan Tidar Utara c. Kelurahan Rejowinangun Selatan d. Kelurahan Rejowinangun Utara


17 unit

BAB I - 61

No

Kelembagaan

Jumlah SKPD

Nama SKPD Pelaksana e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

Kelurahan Magersari Kelurahan Jurangombo Utara Kelurahan Jurangombo Selatan Kelurahan Magelang Kelurahan Cacaban Kelurahan Kemirirejo Kelurahan Gelangan Kelurahan Panjang Kelurahan Potrobangsan Kelurahan Kedungsari Kelurahan Wates Kelurahan Kramat Utara Kelurahan Kramat Selatan

Jumlah SKPD Kota Magelang berdasarkan PP 41/2007

46 unit

Sumber: Perda Nomor 3,4,5,6 Tahun 2008

Optimalisasi pelaksanaan PERDA Kota Magelang Nomor 3, 4, 5 dan 6 Tahun 2008 merupakan upaya Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penataan kelembagaan daerah yang diarahkan

untuk

mendorong

terbentuknya

kelembagaan

pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam rangka untuk memantapkan

pelaksanaan

prinsip-prinsip

organisasi

modern (proposional, sesuai kebutuhan, hierarki yang pendek, fleksibel

dan

adaptif)

yang

berorientasi

pada

pelayanan

masyarakat serta untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mencakup semua fungsi dan urusan yang ditanganinya. 4)Efektivitas Hubungan Antara Pemda Dan DPRD a. Aspek ini terdiri dari 2 fokus penilaian sebagai berikut : a) Produk Peraturan Perundangan Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Jumlah PERDA yang ditetapkan Tahun 2016

b) RAPERDA yang Diajukan Tahun Berjalan Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 

Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016


BAB I - 62

b. Capaian Aspek Efektivitas Hubungan Antara Pemda dan DPRD Capaian Kinerja No.

Fokus

No.

IKK

1

Produk peraturan perundangan

1

Jumlah PERDAyang ditetapkan 2016

2

RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

2

Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016

2015

2016

14 PERDA

14 PERDA

100%

100 %

c. Analisis Capaian Kinerja Fokus pertama dari aspek Efektivitas Hubungan antara Pemda dan DPRD adalah jumlah PERDA yang ditetapkan sebanyak 14. PERDA yang ditetapkan tersebut yang ditetapkan yaitu: 1. 2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

PERDA No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Magelang 2016 – 2021, ditetapkan tanggal 16 Agustus 2016 PERDA No. 2 Tahun 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Magelang Tahun 2015, ditetapkan tanggal 19 Agustus 2016 PERDA No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016, ditetapkan 14 September 2016 PERDA No. 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji, ditetapkan tanggal 14 September 2016 PERDA No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan tanggal 14 September 2016 PERDA No. 6 Tahun 2016 tentang Perusahaan Air Minum Kota Magelang, ditetapkan tanggal 14 September 2016 PERDA No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PERDA Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang PD BPR Bank Magelang, ditetapkan tanggal 14 September 2016 PERDA No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang, ditetapkan tanggal 12 Oktober 2016 PERDA No. 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang, ditetapkan tanggal 2 Desember 2016


BAB I - 63

10. PERDA No. 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, ditetapkan tanggal 14 Desember 2016 11. PERDA No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PERDA Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, ditetapkan tanggal 14 Desember 2016 12. PERDA No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PERDA Kota Magelang No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman, ditetapkan tanggal 14 Desember 2016 13. PERDA No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, ditetapkan tanggal 14 Desember 2016 14. PERDA No. 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditetapkan tanggal 23 Desember 2016 Fokus kedua pada aspek ini adalah RAPERDA yang diajukan

tahun

berjalan

dengan

Indikator

Kinerja

Kunci

RAPERDA yang disetujui DPRD Tahun 2016. Perhitungannya adalah jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 dibagi jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2016. RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 sebanyak 16 RAPERDA dan RAPERDA yang diusulkan Pemerintah Tahun 2016 sebanyak 14 RAPERDA sehingga capaian kinerja pada fokus ini menunjukkan capaian sebesar 100%. 5) Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan a. Aspek ini terdiri dari 1 fokus penilaian sebagai berikut : a) Keputusan DPRD yang Ditindaklanjuti Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Jumlah KeputusanDPRD yang ditindaklanjuti

b. Capaian Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Capaian Kinerja No.

1

Fokus

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

No.

1

IKK

Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti


2015

2016

100 %

100 %

BAB I - 64

c. Analisis Capaian Kinerja Pengukuran

aspek

efektivitas

proses

pengambilan

keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan dilakukan dengan menggunakan satu fokus penilaian yaitu keputusan DPRD yang ditindaklanjuti. Perhitungannya adalah Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2016 x 100%. Keputusan DPRD Kota Magelang yang ditindak lanjuti tahun 2016 sebanyak 34 Keputusan. 6) Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan a. Aspek ini terdiri dari 2 fokus penilaian sebagai berikut : a) Tindak Lanjut Keputusan Walikota Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti

b) Tindak Lanjut Peraturan Walikota Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti

b. Capaian Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Capaian Kinerja No.

Fokus

No.

IKK 2015

2016

1

Tindak lanjut Keputusan Walikota

1

Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

2

Tindak lanjut Peraturan Walikota

2

Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

c. Analisis Capaian Kinerja Pengukuran efektivitas proses pegambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan dilakukan dengan menggunakan dua fokus penilaian yaitu : 1) Tindak lanjut Keputusan Walikota. 2) Tindak lanjut Peraturan Walikota. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 65

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang kemudian ditindaklanjuti melalui Permendagri Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 2006, bahwa Kepala Daerah dapat menerbitkan Produk Hukum Daerah baik yang bersifat pengaturan

maupun

penetapan

yang

digunakan

sebagai

peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan pengukuran pada fokus tindak lanjut Keputusan Walikota, indikator kinerja kunci yang digunakan dalam penilaian fokus pertama dalam aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan ini adalah Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti. Dari 856 Keputusan Walikota yang dikeluarkan selama

tahun

2016

semuanya

ditindaklanjuti

sehingga

menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan dari 69 Peraturan

Walikota

yang

dikeluarkan

tahun

2016

yang

merupakan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan kesemuanya telah ditindaklanjuti sehingga penilaian pada fokus kedua yaitu tindak lanjut Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti capaian kinerjanya menunjukkan angka 100%. 7) Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Peundang-Undangan a. Aspek ini terdiri dari 1 fokus penilaian sebagai berikut : a) PERDA Yang Dibatalkan Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut :  b. Capaian

Jumlah PERDA yang dibatalkan Aspek

Ketaatan

Pelaksanaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-undangan Capaian Kinerja No.

1

Fokus

PERDA yang

No.

1

IKK

Jumlah PERDA yang


2015

2016

0%

14,29 %

BAB I - 66

Capaian Kinerja No.

Fokus

No.

IKK 2015

dibatalkan

2016

dibatalkan

c. Analisis Capaian Kinerja Fokus penilaian yang digunakan pada aspek ketaatan pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

pada

peraturan perundang-undangan ini adalah Peraturan Daerah yang dibatalkan dengan indikator kinerja kunci berupa jumlah Peraturan Daerah yang dibatalkan. Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Magelang mengirimkan 14 Peraturan Daerah kepada Pemerintah untuk dievaluasi dan terdapat 2 Perda yang dibatalkan sehingga capaian kinerja untuk fokus penilaian ini adalah 14,29 %. 8) Intensitas Dan Efektifitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintahan Daerah Dengan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis Dan Relevan Untuk Daerah a. Aspek ini terdiri dari 2 fokus penilaian sebagai berikut : a) PERDA Tentang Konsultasi Publik Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Keberadaan

PERDA/Peraturan

Walikota

tentang

konsultasi publik b) Media Informasi PEMDA Yang Dapat Diakses Oleh Publik Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Adanya media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh

publik

(website

kota,

pos,

bag./biro

humas,

leaflet/brosur)


BAB I - 67

b. Capaian Aspek Intensitas dan Efektifitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis Dan Relevan Untuk Daerah Capaian Kinerja No.

Fokus

No.

IKK

1

PERDA tentang konsultasi publik

1

Keberadaan PERDA/Peraturan Walikota tentang konsultasi publik

2

Media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik

2

Adanya media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik (website kota, pos, bag./biro humas, leaflet/brosur)

2015

2016

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

c. Analisis Capaian Kinerja Fokus penilaian yang digunakan untuk mengukur aspek intensitas

dan

efektivitas

proses

konsultasi

publik

antara

pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah adalah : 1) Perda tentang konsultasi publik. 2) Media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik. Terkait dengan fokus penilaian yang pertama yaitu Perda tentang konsultasi publik, sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Magelang belum memiliki Perda tentang konsultasi publik. Namun demikian dalam pelaksanaan penyusunan produk hukum berpedoman pada

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

maupun peraturan pelaksanaan dibawahnya, sehingga dalam penyusunan produk hukum di Kota Magelang pasti dilakukan


BAB I - 68

melalui proses public hearing yaitu melalui kegiatan sosialisasi Raperda. Dalam pencapaian visi dan misi Kota Magelang demi kemajuan Kota Magelang, pemerintah daerah dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan publik yang strategis. Masyarakat juga

berperan

serta

bersama

pemerintah

daerah

dalam

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik demi tercapainya tujuan dari kebijakan publik itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan media efektif yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan masukkan dan juga untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Magelang telah menyediakan berbagai media untuk berinteraksi dengan masyarakat terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan publik, antara lain melalui : 1) Webiste Kota Magelang (www.magelangkota.go.id). 2) Radio Magelang FM Milik Pemerintah Kota Magelang 3) Majalah Dinamika 4) Dan Forum forum komunikasi dengan Masyarakat 9) Transparansi

Dalam

Pemanfaatan

Alokasi,

Pencairan

Dan

Penyerapan DAU, DAK Dan Bagi Hasil a. Aspek ini terdiri dari 3 fokus penilaian sebagai berikut : a) Serapan Dana Perimbangan Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

b) Alokasi Belanja Pada APBD Dari DAU Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Belanja publik terhadap DAU

c) Alokasi Belanja Pada APBD Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Belanja publik terhadap total APBD


BAB I - 69

b. Capaian

Aspek

Transparansi

Dalam

Pemanfaatan

Alokasi,

Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil Capaian Kinerja No.

Fokus

No.

IKK 2015

2016

1

Serapan dana perimbangan

1

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

97,45 %

102,07 %

2

Alokasi belanja pada APBD dari DAU

2

Belanja publik terhadap DAU

113,49 %

116,47 %

3

Alokasi belanja pada APBD

3

Belanja publik terhadap total APBD

51,43 %

59,83 %

c. Analisis Capaian Kinerja Fokus Pertama dari Aspek Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil adalah serapan Dana Perimbangan. Indikator Kinerja Kuncinya akan dilihat dari prosentase (%) Dana Perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan. Tabel di bawah ini menyajikan realisasi serapan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2016.

Tabel 3.14 Tabel Serapan Dana Perimbangan Tahun 2016 No

Uraian

1.2

DANA PERIMBANGAN

Realisasi (Rp)

Lebih/Kurang (Rp)

556.101.119.000,-

567.636.707.545,-

11.535.588.545,-)

102,07

29.017.550.000,-

30.333.059.082,-

1.315.509.082,-

104,53

Anggaran (Rp)

%

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

415.469.412.000,-

447.909.575.000,-

32.440.163.000,-

107,81

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

111.614.157.000,-

89.394.073.463,-

(22.220.083.537,-)

80,09

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang TA. 2016 DPPKD Kota Magelang (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh prosentase serapan

dana

perimbangan

yang


merupakan

prosentase BAB I - 70

perbandingan antara dana perimbangan yang terserap terhadap dana

perimbangan

Perimbangan

yang

pada

direncanakan.

Tahun

Anggaran

Realisasi 2016

Dana sebesar

102,07%.Realisasi serapan dana tersebut lebih tinggi dari target yang telah direncanakan. Selanjutnya apabila dicermati pada komponen dana perimbangan terlihat adanya peningkatan prosentase serapan yaitu pada komponen pendapatan dana bagi hasil pajak (dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan,

Bea

Perolehan

Hak

atas

Tanah

dan

Bangunan/BPHTB, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29), komponen pendapatan dana bagi hasil bukan pajak (dana yang Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi) serta komponen pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara bagian lain dari dana perimbangan yang tidak dapat mencapai target yang telah direncanakan adalah realisasi Dana Alokasi Khusus yaitu sebesar 80,09%. Meskipun demikian angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi DAK pada tahun 2015 yang sebesar 80,00% atau terjadi peningkatan sebesar 0,09%. Fokus

Kedua

dari

Aspek

Transparansi

dalam

Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil adalah Alokasi belanja APBD dari DAU dengan IKKnya merupakan perbandingan antara jumlah belanja publik dengan Dana Alokasi Umum (Prosentase Belanja Publik Terhadap DAU). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan struktur Belanja Publik adalah belanja langsung atau belanja yang mempunyai dampak atau pengaruh yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat atau publik. Selanjutnya untuk perhitungan alokasi belanja publik


BAB I - 71

terhadap Dana Alokasi Umum pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Tabel Prosentase Belanja Publik Terhadap DAU Tahun 2016

No

Uraian

Anggaran (Rp)

1.2.2 DANA ALOKASI UMUM

2.2

(%) alokasi Belanja Publik terhadap Alokasi DAU

447.909.575.000,-

BELANJA PUBLIK

521.657.863.945, 00

BELANJA LANGSUNG

521.657.863.945, 00

2.2.1 Belanja Pegawai

116,47

40.785.045.910, 00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

258.948.045.910, 00

2.2.3 Belanja Modal

221.924.457.916, 00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang TA. 2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.447.909.575.000,-. Dari anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja publik sebesarRp. 521.657.863.945,- sehingga prosentase (%) jumlah belanja publik terhadap Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 116,47%. Tabel 3.16 Prosentase Belanja Publik terhadap Alokasi Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 Tahun

BELANJA PUBLIK (Rp)

ANGGARAN BELANJA APBD (Rp)

Prosentase (%)

2015

389.260.081.334,00

736.361.912.615,00

52,86

Realisasi Anggaran (Realisasi Belanja Publik terhadap Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2016)

2016

521.657.863.945,00

871.865.630.603,00

59,83

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Magelang TA. 2016(data diolah)


BAB I - 72

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa prosentase Belanja Publik yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kota Magelang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.521.657.863.945,00,- atau sebesar 59,83% dari anggaran Belanja pada APBD Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016. Fokus ketiga dariAspek Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil adalah Alokasi belanja pada APBD. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Fokus tersebut adalah Alokasi belanja langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang. Indikator Kinerja Kunci tersebut merupakan prosentase (%) perbandingan antara jumlah belanja langsung dibagi APBD (Alokasi APBD di sini merupakan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan). Perhitungan dari Indikator Kinerja Kuncinya adalah prosentase perbandingan antara jumlah Belanja Langsung dibagi Jumlah belanja APBD dikalikan 100%. Tabel 3.17 Alokasi Belanja Langsung terhadap APBD dan Realisasi Belanja Langsung terhadap Realisasi APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 Tahun

Jumlah Belanja Langsung (Rp)

Jumlah Belanja(Rp)

Prosentase (%)

Alokasi Anggaran (Belanja Langsung terhadap APBD Tahun Anggaran 2016)

2016

585.118.631.000,00

1.017.467.369.000,00

57,51

Realisasi Anggaran (Realisasi Belanja Langsung terhadap Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016)

2016

521.657.863.945,00

871.865.630.603,00

59,83

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang TA. 2016(data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, proporsi Alokasi Belanja Langsung (belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan) terhadap alokasi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 59,83%. Apabila dibandingkan dengan proporsi alokasi belanja


BAB I - 73

langsung pada tahun 2015 yang sebesar 52,86% maka alokasi belanja langsung pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Alokasi

belanja

langsung

sebesarRp.585.118.631.000.000,-

pada

tahun

sementara

alokasi

2016 belanja

langsung pada tahun 2015 sebesar Rp.474.934.095.000,00. Alokasi penggunaan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016tersebut adalah sebagai berikut : a.

Belanja pegawai yang dianggarkan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.44.510.249.000,-. Belanja inimerupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program

dan

kegiatan

pemerintahan

daerah.

Apabila

dibandingkan dengan Total Belanja Langsung maka alokasi untuk belanja pegawai tersebut hanya sebesar 7,61%. Dari anggaran belanja pegawai tahun 2016 tersebut terealisasi sebesar Rp.40.785.045.910,-. b.

Belanja barang dan jasa sebesar Rp.294.099.708.000,-. Belanja

ini

merupakan

pembelian/pengadaan

barang

pengeluaran yang

dinilai

untuk

manfaatnya

kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pada tahun anggaran 2016, total realisasi belanja barang dan jasa yang diserap sebesar Rp.258.948.360.119,-. c.

Belanja modal sebesar Rp. 246.508.674.000,-. Belanja ini merupakan

pengeluaran

untuk

pengadaan

aset

tetap

berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Alokasi untuk belanja modal ini khususnya dipergunakan untuk sarana prasarana yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka meningkatkan investasi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. 10) Intensitas, Efektivitas Dan Transparansi Pemungutan SumberSumber PAD Dan Pinjaman/Obligasi Daerah a. Aspek ini terdiri dari 1 fokus penilaian sebagai berikut :


BAB I - 74

a) Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD

b. Capaian

Aspek

Pemungutan

Intensitas,

Sumber-Sumber

Efektivitas PAD

dan

dan

Transparansi

Pinjaman/Obligasi

Daerah Capaian Kinerja No.

1

Fokus

No.

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1

IKK

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD

2015

2016

23,89 %

26,23 %

c. Analisis Capaian Kinerja Penilaian terhadap tataran pengambilan kebijakan Aspek Intensitas, Efektifitas dan Transparansi Pemungutan SumberSumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah ini mempunyai satu fokus penilaian yaitu Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sumber-sumber

Pendapatan

Asli

Daerah

sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22,ayat (1) berasal dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari fokus ini adalah Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap seluruh pendapatan dalam APBD, dimana fokus ini mengukur prosentase (%) PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD. Tabel di bawah ini menyajikan data prosentase Pendapatan Asli Daerah


BAB I - 75

(PAD) Pemerintah Kota Magelang terhadap APBD pada Tahun Anggaran 2016.

Tabel 3.18 Prosentase Realisasi PAD terhadap Seluruh Pendapatan dalam APBD Tahun

PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)

TOTAL PENDAPATAN (Rp)

Prosentase (%)

2016

220.315.949.653,00

840.042.727.476, 00

26,23

2015

186.677.410.081,00

781.335.799.509, 00

23,89

2014

164.906.266.142,00

735.094.749.319, 00

22,43

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang TA. 2016(data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 26,23% terhadap Pendapatan Pemerintah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2016. Apabila dibandingkan dengan perolehan PAD pada tahun sebelumnya, dimana PAD Kota Magelang tahun 2015 menyumbang sebesar 23,89% dari APBD Pemerintah Kota. Sementara pada tahun 2014 kontribusi PAD terhadap APBD Pemerintah Kota Magelang sebesar 22,43%. Hal ini menunjukkan adanya trend yang terus meningkat setiap tahunnya. Progress yang membaik dari tahun ke

tahun

menunjukkan

adanya

keberhasilan

dari

upaya

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui

penggalian

potensi-potensi

yang

ada

di

daerah.

Perolehan PAD pada tahun 2016 sebesar Rp.220.315.949.653,tersebut lebih besar dari yang sudah direncanakan pada tahun 2016 yangsebesar Rp.197.465.478.000,-. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 76

dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Adapun upaya optimalisasi pendapatan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang diantaranya dengan : a). menyusun kebijakan di bidang pendapatan daerah dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan

daerah;

b).meningkatkan

intensifikasi

dan

ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan; c). mengupayakan hasil (Yield) Pajak dan Retribusi Daerah seoptimal mungkin berdasarkan asas keadilan (equity) dengan memperhatikan Efisiensi

Ekonomi,

Kemampuan

melaksanakan

(ability

to

implement) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (suitability as local revenue source); d). melaksanakan tertib administrasi penerimaan pajak secara efektif dan efisien; e). mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Magelang; f). melakukan program-program untuk mendukung

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD); g). mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarannya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kota Magelang ; h). mengoptimalkan pemanfaatan dan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK); i). mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana bagi hasil dari provinsi; j). mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut; k) mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan l) peningkatan kualitas pengelolaan

manajemen

pendapatan

daerah,

termasuk di

dalamnya optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah, memberikan reward secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah yang baik dan berprestasi dalam mengelola pendapatan daerah.


BAB I - 77

11) Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD a. Aspek ini terdiri dari 4 fokus penilaian sebagai berikut : a) Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

b) Besaran SILPA Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

SILPA terhadap total pendapatan

c) Realisasi Belanja Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja

d) Pengawasan Inspektorat Kota Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

b. Capaian

Aspek

Efektivitas

Perencanaan,

Penyusunan,

Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD Capaian Kinerja No.

1

Fokus

No.

IKK 2015

2016

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

WDP (2014)

WDP (2015)

WDP (2015)

-

Kewajaran laporan keuangan (Lapkeu)

1

2

Besaran SILPA

2

SILPA terhadap total pendapatan

25,75 %

23,95

3

Realisasi belanja

3

Realisasi belanja terhadap anggaran belanja

79,60 %

85,69

4

Pengawasan Inspektorat Kota

4

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

100 %

100%

c. Analisis Capaian Kinerja Fokus pertama dari aspek efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan


BAB I - 78

pengawasan

APBD

Berdasarkan

audit

adalah Badan

kewajaran Pemeriksa

laporan

keuangan.

Keuangan

Republik

Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang dalam beberapa tahun terakhir ini maka diperoleh hasil opini yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Begitu pula terhadap

Hasil

audit

BPK

terhadap

Laporan

Keuangan

Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015 memperoleh hasil Opini WDP. Sementara terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016, akan diadakan audit BPK, yang biasanya direncanakan akan dilaksanakan sekitar bulan Februari sampai dengan Maret Tahun 2017. Fokus selanjutnya dari aspek ini adalah Besaran SILPA. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SILPA) merupakan salah satu penyusun struktur pembiayaan dalam APBD Pemerintah. Adapun Besaran SILPA ini merupakan realisasi SILPA dibagi dengan jumlah Pendapatan dikalikan 100%. Tabel 3.19 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya(SILPA) terhadap Jumlah Pendapatan Tahun Anggaran 2016

Tahun 2015

REALISASI SILPA (Rp)

REALISASI TOTAL PENDAPATAN (Rp)

Prosentase (%)

201.227.094.865, 00

840.042.727.476, 00

23,95 %

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Magelang TA. 2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, SILPA pada tahun 2014 pada APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 201.227.094.865,- sehingga prosentase (%) SILPA terhadap total pendapatan Pemerintah Kota Magelang adalah 23,95%. Jumlah ini lebih besar apabila dibandingkan

dengan

SILPA

tahun

sebelumnya

sebesar

Rp.201.227.094.865. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SILPA) dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal (sustainable fiscal) pembiayaan dimasa yang akan datang.


BAB I - 79

Fokus selanjutnya adalah Realisasi Belanja. Adapun Indikator Kinerja Kunci dari Realisasi Belanja

merupakan

prosentase (%) realisasi belanja terhadap total belanja APBD.

Tabel 3.20 Realisasi Belanja terhadap Total Belanja APBD Pemerintah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2016 No 2

Uraian

Realisasi Belanja (Rp)

Prosentase (%)

1.017.467.369.000,00

871.865.630.603,00

85,69%


432.248.738.000,00

350.207.766.658,00

81,02 %

2.1.1

Belanja Pegawai

376.822.627.000,00

344.173.396.158,00

2.1.4

Belanja Hibah

3.598.396.000,00

1.486.806.000,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

3.791.514.000,00

3.198.764.000,00

2.1.7

Belanja Bant.Keu kepada Prop/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa

641.830.000,00

641.828.500,00

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

47.494.371.000,00

706.972.000,00

585.118.631.000,00

521.657.863.945,00

44.510.249.000,00

40.785.045.910,00

2.1

2.2

BELANJA DAERAH

Anggaran (Rp)

BELANJA LANGSUNG

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

294.099.708.000,00

258.948.360.119,00

2.2.3

Belanja Modal

246.508.674.000,00

221.924.457.916,00

89,15 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang TA. 2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, maka prosentase (%) realisasi belanja terhadap anggaran belanja adalah sebesar 85,69%. Nilai prosentase ini meningkat apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pada tahun 2015 yang sebesar 79,60%. Anggaran Belanja yang telah dialokasikan pada APBD tahun 2016 sebesar Rp.1.017.467.369.000,00dan

terealisasi

pada

akhir

Tahun

Anggaran 2016 sebesar Rp.871.865.630.603,00. Dari realisasi anggaran sebesar 85,69% tersebut, realisasi belanja tidak


BAB I - 80

langsung 81,02%

sementara untuk realisasi belanja langsung

sebesar 89,15%. Kenaikan

capaian

realisasi

ke

depannya

perlu

diupayakan untuk dapat terus meningkat melebihi capaian 90%. Realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan adanya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran artinya bahwa apa yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Capaian realisasi belanja yang masih dibawah 90% tersebut diharapkan tidak mempengaruhi capaian kinerja yang sudah direncanakan, artinya efisiensi belanja yang sudah dilakukan tersebut tidak mengurangi kualitas dan kuantitas capaian kinerja dari kegiatan yang telah ditetapkan pada awal perencanaan kegiatan tersebut. Fokus yang terakhir dari aspek efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD adalah Pengawasan Inspektorat Daerah, dalam siklus pengelolaan keuangan daerah maka tahapan terakhir yang harus dilaksanakan adalah pengawasan anggaran, sebagai wujud akuntabilitas penganggaran. IKK yang digunakan untuk mengukur fokus ini adalah

temuan BPK RI yang

ditindaklanjuti. Tabel 3.21 Jumlah Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Tahun

2015

Jumlah Temuan /Rekomendasi BPK RI

Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti

23 temuan

59 tindak

59 Rekomendasi

lanjut/rekomendasi BPK

Prosentase (%) Penyelesaian

100 %

Sumber : Data Inspektorat Tahun 2016

Pada Audit yang dilakukan oleh BPK RI pada tahun 2016, terdapat 314Temuan. Dari 23 temuan tersebut menghasilkan 646 rekomendasi dari BPK. Keseluruhan rekomendasi tersebut semuanya sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Magelang. Adapun prosentase tindak lanjut temuan BPK yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang sebesar 100%. Dari 646 rekomendasi tersebut sebanyak 545rekomendasi telah


BAB I - 81

selesai

ditindaklanjuti

sedangkan101

oleh

Pemerintah

Kota

Magelang

masih

dalam

proses.

rekomendasi

Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk taat terhadap hasil audit yang telah dilakukan serta sebagai bentuk pelaksanaan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pengawasan daerah. Dari data tersebut diatas menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Magelang dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK sebagai salah satu upaya untuk meraih WTP di Kota Magelang sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Magelang. 12) Pengelolaan Potensi Daerah a.

A spek ini terdiri dari 2 fokus penilaian sebagai berikut : a)

P eta Potensi Daerah Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Realisasi PAD 2016terhadap potensi PAD

b)

P eningkatan PAD Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Peningkatan PAD

b.

C apaian Aspek Pengelolaan Potensi Daerah Capaian Kinerja

No.

Fokus

No.

IKK 2015

2016

1

Peta potensi daerah

1

Realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD

104,79 %

123,69%

2

Peningkatan PAD

2

Peningkatan PAD

13,20 %

18,02%

c.

A nalisis Capaian Kinerja


BAB I - 82

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengelolaan potensi daerah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah dimana pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur

APBD,

mengingat

peranannya

dalam

membiayai

anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Parameter kemandirian daerah dicerminkan di

dalam Aspek Pengelolaan Potensi Daerah yang mempunyai dua fokus yaitu : 1. Fokus Peta Potensi Daerah. Fokus ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Kunci yaitu Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi PAD. 2. Fokus Peningkatan PAD, dengan Indikator Kinerja Kuncinya adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus yang pertama dari Aspek Pengelolaan Potensi Daerah adalah Peta Potensi Daerah dengan IKK-nya adalah Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi PAD. Dalam UndangUndang Nomor 33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tabel 3.22 Tabel Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2016

Tahun

POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)

Prosentase (%)

2016

178.121.571.000,-

220.315.949.653,-

123,69%


BAB I - 83

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang TA. 2016(data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, prosentase realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun 2016 sebesar 123,69%. Dari potensi PAD yang direncanakan sebesar Rp.178.121.571.000,-, realisasi PAD tahun 2015 sebesar Rp.220.315.949.653,-. Apabila kita bandingkan dengan realisasi pada tahun 2015, maka realisasi PAD pada tahun 2015 menunjukkan trend yang positif dengan kenaikan yang cukup signifikan dimana realisasi PAD Kota Magelang pada tahun 2015 sebesar Rp.186.677.410.081,-. Pemerintah Kota Magelang menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan terus menggali potensi-potensi pendapatan yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan di daerah. Kenaikan potensi PAD Kota Magelang pada beberapa tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23 Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Tahun 2012 - 2016

Tahun

POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)

2012

91. 619.320.000,-

2013

120. 378.596.250, -

2014

172.114.484.610,-

2015

178.149.441.940, -

2016

220.315.949.653, -

Sumber : Data Potensi PAD dari DPPKD Kota Magelang TA. 2011-2015

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 teralokasi dalam beberapa sumber-sumber PAD sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 33/2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005, Pasal 22, ayat (1) yaitu terdiri dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 84

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.Data dibawah ini menampilkan data potensi, target dan realisasi PAD pada tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 3.24 Target, Potensi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2016

No

URAIAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1

Pajak Daerah

2

Retribusi daerah

3

4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain –lain pendapatan Asli Daerah yang sah

POTENSI PAD

TARGETPAD

REALISASI PAD

(Rp)

(Rp)

(Rp)

178.121.571.000,-

197.465.478.000

220.315.712.153

22.118.967.000,-

24.748.872.000

25.974.837.133

5.328.092.520,-

6.001.756.000

6.662.360.989

7.489.990.900,-

6.181.760.000

6.182.279.953

143.212.391.520,-

160.533.090.000

181.496.234.078

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang TA. 2016

Fokus yang kedua dari Aspek Pengelolaan Potensi Daerah adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan IKK-nya prosentase(%) kenaikan atau penurunan PAD dibagi dengan PAD tahun lalu. Tabel 3.25 Tabel Kenaikan/ PenurunanPendapatan Asli Daerah Tahun 2016 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2015 (Rp)

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016 (Rp)

Lebih/Kurang

Prosentase (%)

186.677.410.081, 00

220.315.949.653,-

33.638.539.572, -

18,02

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang TA. 2015 dan Tahun 2016(data diolah)

Kenaikan PAD pada tahun 2016 sebesar 18,02% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 2015 yang

mencapai

13,20%.

Kenaikan

PAD

ini

menunjukan

keberhasilan upaya Pemerintah di dalam menggali sumbersumber pendapatan daerah dan hal ini akan terus berkelanjutan menjadi

tugas bagi Pemerintah Kota Magelang untuk bekerja

keras dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 85

yang sudah dipetakan. Kenaikan PAD dalam 3 tahun terakhir ini dipengaruhi oleh pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) sebagai tindaklanjut atas UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana sejak saat ini BPHTP sudah murni menjadi Pajak Daerah di Kota Magelang. Disamping itu di tahun 2015 telah dilaksanakan pendataan obyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan. 13) Terobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a. Aspek ini terdiri dari 3 fokus penilaian sebagai berikut : a) Penghargaan Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Penghargaan

dari

pemerintah

yang

diterima

oleh

PEMDA dalam tahun 2016

b) Pengadaan Barang dan Jasa Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Keberadaan E-Procurement

c) Daya Saing Daerah Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 

Jumlah persetujuan investasi

b. Capaian Aspek Terobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja No.

1

Fokus

Penghargaan

No.

1

IKK

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh PEMDA dalam tahun 2016


2015

2016

10 Penghargaan

13 Penghargaan

BAB I - 86

Capaian Kinerja No.

Fokus

No.

IKK

2

Pengadaan barang dan jasa

2

Keberadaan E Procurement

3

Daya saing daerah

3

Jumlah persetujuan investasi

2015

2016

Ada

Ada

361 Ijin

188 Ijin

c. Analisis Capaian Kinerja Faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu daerah dipengaruhi

oleh

adanya

terobosan/inovasi

baru

dalam

pemerintahannya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ini adalah banyaknya penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2016, Pemerintah Kota Magelang memperoleh 13 penghargaan sebagai berikut : 1) Anugerah Adipura Kirana 2) Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional 3) Piala WTN (Wahana Tata Nugraha) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4) Penghargaan Satyalancana Pembangunan 5) Anugerah Parahita Ekapraya 6) Juara III Anugerah Media Humas Kategori Profile Lembaga Humas di Jakarta 7) Penghargaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penerapan KTP-el 8) Peringkat 3 atau sebagai Finalis Anugerah Budipraja 9) Juara 1 Anugerah Widigdapura sebagai daerah kabupaten/kota pemanfaat teknologi tepat guna terbaik (TTG) di Jawa Tengah 10) Juara II Kompetisi Koinku 11) Pakarti Madya II Tingkat Nasional Pemenang Terbaik PKKKB-KES 12) Juara V 10 Program Pokok PKK Tingkat Nasional 13) Inisiator TPA (Tempat Penitipan Anak) Ramah Anak Atas Nama Pasar Rejowinangun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 87

Indikator kedua untuk mengukur aspek ini adalah keberadaan e-Procurement. Pemerintah Kota Magelang sudah menerapkan e-Procurement sejak bulan November Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Secara Elektronik. Fokus terakhir dari aspek ini adalah daya saing daerah dengan indikator kuncinya jumlah persetujuan investasi. Selama Tahun 2016, Pemerintah Kota Magelang telah mengeluarkan ijin investasi sebanyak 188 ijin. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan grafik penerbitan ijin selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Grafik 3.4 Perbandingan Jumlah Ijin Investasi Tahun 2015 dan 2016

Jumlah Ijin Investasi 400 350 300 250 200

Ijin

150 100 50

2.

0 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Administrasi Umum Tahun 2015

Tahun 2016

Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA, bahwa pada tataran pengambil kebijakan, terdapat 8aspek dan terdiri dari 21 Indikator Kinerja Kunci. Adapun kedelapan aspek dimaksud adalah : a.

Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;

b.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

c.

Penataan kelembagaan daerah;

d.

Pengelolaan kepegawaian daerah;

e.

Perencanaan pembangunan daerah;

f.

Pengelolaan keuangan daerah;

g.

Pengelolaan barang milik daerah;

h.

Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.


BAB I - 88

Adapun penjelasan terkait masing-masing Aspek dan IKK dapat dilihat sebagaimana terlampir. 3.

Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Pada tataran pelaksana kebijakan tingkat capaian kinerja urusan wajib dan pilihan, menguraikan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang dilaksanakan. Adapun penjelasan terkait masing-masing Aspek dan IKK sebagai berikut : a.

Urusan Wajib 1) Pendidikan a) Terdiri dari 14 IKK sebagai berikut : 1.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2.

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

3.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

4.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

5.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

6.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

7.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

8.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

9.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

10. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 11. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 12. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 13. Angka

Melanjutkan

(AM)

dari

SMP/MTs

ke

SMA/SMK/MA 14. Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja No.

1

IKK

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


2015

2016

91,35 %

91,50 %

BAB I - 89

Capaian Kinerja No.

IKK 2015

2016

2

Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

99,43 %

98,27 %

3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

95,64 %

95,32 %

4

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

82,80 %

83,12 %

5

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

84,89 %

66,20 %

6

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,01 %

0,02 %

7

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,38 %

0,09 %

8

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0,22 %

0,21 %

9

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100,00 %

100,00%

10

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

100,00 %

100,00%

11

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

99,98 %

100,00%

12

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

149,35 %

277,04 %

13

Angka Melanjutkan SMA/SMK/MA

151,32 %

144,31 %

14

Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

91,36 %

92,72 %

(AM)

dari

SMP/MTs

ke

c) Analisis Capaian Kinerja Usia Dini merupakan masa emas perkembangan (golden age), dimana pada usia tersebut terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak yang tidak terjadi pada periode berikutnya. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 (pasal 28), PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dan PAUD diselenggarakan dalam jalur

pendidikan

formal

seperti:

Taman

Kanak-kanak,

Raodhatul Athfal atau bentuk lain yang sederajad, sedangkan pada PAUD jalur Non Formal seperti: Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD atau bentuk lain yang sederajat serta jalur pendidikan informal seperti PAUD dalam keluarga atau PAUD diselenggarakan oleh lingkungan.


BAB I - 90

Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan PAUD diantaranya: SBS TK dan KB, publikasi dan sosialisasi PAUD, penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD, penyelenggaraan PAUD, lomba semarak

anak

pengembangan

tingkatkota, kurikulum,

parenting

bahan

ajar

education, dan

model

pembelajaran PAUD. Disamping itu juga terdapat beberapa kegiatan yang mendapatkan bantuan dana dari APBD provinsi

Jawa

Tengah,

diantaranya:

APE

PAUD,

pengembangan PAUD unggulan/terpadu, APE- Indoor, APEOutdoor, sarpras PAUD formal, peningkatan kualitas pendidik PAUD (S1/D-IV). Selain itu terdapat pula kegiatan yang bersumber dana dari APBN Pemerintah diantaranya: BOP PAUD (TK, KB, SPS, TPA, TPQ), peningkatan kualitas pendidik PAUD TK, dan fungsional pendidik TK. Berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang telah berhasil meningkatkan kinerja pendidikan anak usia dini diindikasikan dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada tahun 2016 sebesar 91,50%. Di bidang pemberantasan buta aksara, Pemerintah Kota Magelang melaksanakan berbagai program dalam upaya pengentasan buta aksara. Beberapa program yang dilaksanakan diantaranya:

Program Keaksaraan

Usaha

Mandiri, Program Taman Bacaan Masyarakat, Program Jaring Garap (JAGA), Program Peningkatan Pendidikan Dasar (Kejar Paket A Setara SD), Keaksaraan Terintergrasi Kecakapan Hidup, dan Peningkatan Pemanfaatan Mitra Kerja. Berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang telah mampu meningkatkan angka melek huruf berusia 15 tahun ke atas. Capaian Indikator penduduk berusia 15 tahun ke atas melek huruf (tidak buta aksara) di Kota Magelang pada tahun 2016 sebesar 98,27%, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 99,43%. Kota Magelang merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah dinyatakan bebas buta aksara. Kesembilan kabupaten/ kota yang telah dinyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 91

bebas buta aksara diantaranya: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten

Banjarnegara,

Kabupaten

Pekalongan,

Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo, sedang kota yang sudah bebas buta aksara yaitu Kota Magelang dan Kota Pekalongan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang telah mampu meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan, diindikasikan dari Angka Partisipasi Murni. Capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kota Magelang pada tahun 2016sebesar 95,32%, demikian pula pada jenjang SMP/MTS/Paket B sebesar 83,12%, dan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 66,20%. Hal tersebut menunjukan keberhasilan Pemerintah Kota Magelang yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang

pendidikan

tertentu

(SD,

SLTP,

SLTA

dan

sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Pada tingkat pendidikan SD/MI. Angka Putus Sekolah (APS) siswa di tingkat SD/MI di Kota Magelang pada tahun 2016 sebesar 0,02%. Pada jenjang SMP, Angka Putus Sekolah pada tahun 2015 sebesar 0,09%dan angka putus sekolah pada jenjang SMA pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 0,22% pada tahun 2015 menjadi 0,21%. Kualitas pendidikan di Kota Magelang yang cukup baik salah satunya diindikasikan dari Angka Kelulusan yang


BAB I - 92

tinggi pada semua jenjang pendidikan yaitu mencapai 100,00%, terdapat peningkatan pada jenjang SMA/SMK yang pada tahun 2015 angka kelulusan sebesar 98,98%. Angka Melanjutkan penduduk Kota Magelang dari jenjang SD ke SMP dan dari SMP ke SMA menunjukkan kinerja yang baik dan telah mencapai lebih dari 100%. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2016 mencapai 277,04% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 149,35%, demikian pula dengan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK pada tahun 2016 sebesar 144,31% menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 151,32%. Guru merupakan salah satu komponen terpenting dan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Peningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru dilaksanakan melalui peningkatan kualifikasi yang disinergikan dengan peningkatan kompetensi dan uji sertifikasi guru. Untuk meningkatkan pendidik dan tenaga pendidik, Pemerintah Kota Magelang melakukan beberapa strategi dan program utama

yaitu

peningkatan

mutu

pendidik

dan

tenaga

kependidikan dengan melaksanakan sertifikasi pendidik, Pembinaan kelompok kerja guru (KKG), Pendidikan lanjutan bagi

pendidik

untuk

memenuhi

standar

kualifikasi,

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Workshop manajemen

perencanaan

terpadu,

Penyelenggaraan

Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal. Berbagai

upaya

yang

dilaksanakan

Pemerintah

Kota

Magelang telah berhasil meningkatkan proporsi Guru yang memenuhi

kualifikasi,

dari

91,36%

pada

tahun

2015

meningkat menjadi 92,72% pada tahun 2016. 2) Kesehatan a) Terdiri dari 8 IKK sebagai berikut : 1.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani


BAB I - 93

2.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

3.

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

4.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

5.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

6.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

7.

Cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan

pasien

masyarakat miskin 8.

Cakupan kunjungan bayi

b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja No.

IKK 2015

2016

141,83 %

103,37 %

1

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

2

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

100 %

3

Cakupan desa/kelurahan Immunization (UCI)

100 %

4

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

5

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA

75,89 %

6

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100 %

7

Cakupan pelayanan masyarakat miskin

8

Cakupan kunjungan bayi

Universal

kesehatan

rujukan

Child

pasien

100 %

148,20 %

95,63 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

146,28 % 96,76 %

c) Analisis Capaian Kinerja Indikator pertama dalam urusan Kesehatan adalah cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, yaitu ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 94

tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Pada tahun 2016 terdapat kasus komplikasi kebidanan sebanyak 337 kasus dan semuanya mendapatkan penanganan definitif. Sedangkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2016 terdapat 1.492 ibu bersalin dan semuanya ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sehingga diperoleh cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 100%. Indikator ketiga adalah Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yaitu desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Di Kota Magelang terdapat 17 kelurahan dan pada tahun 2016 semua kelurahan telah mencapai Universal Child Immunization

(UCI)

sehingga

diperoleh

cakupan

Desa/Kelurahan UCI sebesar 100%. Capaian ini sama dengan tahun 2015 yang juga mencapai 100%. Sementara itu, Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Untuk indikator cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, sebagaimana tahun 2015, pada tahun 2016 juga telah tercapai 100%, secara kasus juga mengalami penurunan dari 17 kasus di tahun 2015 menjadi 15 kasus di tahun 2016. Adanya kasus balita gizi buruk setiap tahun tidak selalu mencerminkan tingginya angka kemiskinan di Kota Magelang ataupun rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini lebih dikarenakan faktor penyebab timbulnya balita gizi buruk yang


BAB I - 95

sangat banyak dan kompleks, antara lain karena kurang makan makanan yang bergizi dalam waktu yang lama, menderita penyakit bawaan terutama penyakit infeksi serta mengalami gangguan fungsi saluran pencernaan. Indikator selanjutnya yaitu Cakupan Penemuan dan Penanganan

Penderita

Penyakit

TBC

BTA

+

adalah

persentase jumlah penderita baru TB BTA + yang ditemukan dan diobati dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA + di wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2016 terdapat penderita baru TBC BTA + warga Kota Magelang yang ditemukan dan diobati sebanyak 82 penderita sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Selanjutnya

yaitu

Cakupan

Penemuan

dan

Penanganan Penderita Penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD ditahun 2016 sama dengan tahun 2015 yang mencapai 100%. Namun, jumlah kasus DBD menurun dari 158 kasus di tahun 2015 menjadi 87 kasus di tahun 2016. Penurunan kasus DBD ini merupakan upaya yang positif dari Pemerintah Kota Magelang dalam upaya menekan kasus DBD. Capaian kinerja untuk IKK cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan perbandingan antara jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 dengan jumlah seluruh masyarakat

miskin

yang

berkunjung.

Dimana

jumlah

kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 yang ada di Kota Magelang tahun 2016 sebanyak 45.671 kunjungan (kunjungan baru dan kunjungan lama) dapat tertanganidengan baik sehingga diperoleh cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin sebesar 100,00%.


BAB I - 96

Indikator terakhir dari urusan kesehatan adalah Cakupan

Kunjungan

Bayi

yaitu

cakupan

bayi

yang

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi intervensi

pemberian dini

imunisasi

tumbuh

dasar,

kembang

stimulasi

(SDIDTK)

deteksi

bayi

dan

penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Pada tahun 2016 terdapat 1.555 bayi lahir hidup dan sebanyak 1.607 bayi telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4 kali sehingga diperoleh cakupan kunjungan bayi sebesar 96,76%. Capaian ini meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 95,63%.Peningkatan cakupan kunjungan bayi ini dipengaruhi oleh semakin baiknya kesadaran ibu akan pentingnya memeriksakan kesehatan bayinya dalam keadaan sehat sekalipun dan ditunjang berbagai upaya. 3) Lingkungan Hidup a) Terdiri dari 4 IKK sebagai berikut : 1.

Penanganan sampah

2.

Kebersihan

3.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

4.

Penegakan hukum lingkungan


IKK 2015


2016

BAB I - 97

Capaian Kinerja No.

IKK 2015

2016

1

Penanganan sampah

95,63 %

85,8 %

2

Kebersihan

85,16 %

100 %

3

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

3,48

2,11

4

Penegakan hukum lingkungan

100 %

100 %

c) Analisis Capaian Kinerja Sampah merupakan permasalahan krusial yang sering dihadapi kota-kota di seluruh Indonesia tak terkecuali Kota Magelang. Kota Magelang dengan luas lahan yang sangat sempit yaitu seluas 18,12 km2 terkendala dalam hal penyediaan lahan TPA. Lahan TPA Kota Magelang berlokasi di Banyuurip, wilayah Kabupaten Magelang. Terbatasnya lahan, usia pakai dan daya tampung TPA serta lokasi TPA yang berada di wilayah Kabupaten Magelang berpotensi menimbulkan

permasalahan

dan

konflik

yang

perlu

diantisipasi diantaranya dengan cara mereduksi volume timbulan sampah dari sumbernya agar sampah yang masuk ke TPA merupakan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Total produksi sampahmasyarakat Kota Magelang pada tahun 2016 sebesar 240,4 m3, dari total produksi sampah tersebut, volume sampah yang tertangani atau masuk ke TPA pada tahun 2016 sebesar 85,80%. Indikator Kinerja Kunci kedua yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan lingkungan hidup adalah kebersihan. Kebersihan diukur dari jumlah pasar tradisional tergolong baik dibagi dengan jumlah seluruh pasar tradisional. Pasar tradisional digolongkan dalam

kondisi

baik

apabila

memenuhi

kriteria-kriteria,

diantaranya: fisik bangunan ada dan dalam kondisi baik, fasilitas umum pasar dalam kondisi baik meliputi jalan, parkir,


BAB I - 98

kamar mandi, WC dan penerangan bangunan berfungsi dengan baik, pengunjung pasar selalu ramai, jam buka dan jam tutup pasar berjalan sebagaimana mestinya, dan terjaminnya keamanan dan kenyamanan pasar. Jumlah pasar tradisional di Kota Magelang berdasarkan unit pengelola adalah sebanyak 5 (lima) pasar yaitu Pasar Kebonpolo, Pasar Cacaban, Pasar Gotong Royong, Pasar Rejowinangun, dan Pasar Sidomukti. Dari kelima pasar tradisional tersebut, seluruhnya dalam kategori baik karena memenuhi kriteria pasar tradisional yang tergolong baik. Dengan demikian capaian kinerja dari indikator kebersihan adalah sebesar 100,00%. Indikator Kinerja Kunci yang ketiga yaitu Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk, merupakan perbandingan antara daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan jumlah penduduk. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah di Kota Magelang semakin ditingkatkan baik dari sisi kapasitas maupun manajemen

pengelolaannya.

Daya

tampung

Tempat

Pembuangan Sampah (TPS) Kota Magelang pada tahun 2016sebesar280,19 m3per hari pada tahun 2016, untuk melayani penduduk Kota Magelang sebanyak 132.622 jiwa pada tahun 2016. Dengan demikian maka capaian kinerja indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 2,11. Daya tampung TPS di Kota Magelang terus ditingkatkan namun demikian masih menghadapi tantangan yang cukup berat bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang juga terus meningkat. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam penanganan pengaduan, maka digunakan indikator kunci penegakan hukum lingkungan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban menangani pengaduan kasus pencemaran dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 99

atau perusakan lingkungan hidup. Pada tahun 2015 terjadi 1 kasus dan sudah ditindaklanjuti melalui kegiatan Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, sehingga capaian kinerja dari indikator penegakan hukum lingkungan telah mencapai 100%. 4) Pekerjaan Umum a) Terdiri dari 3 IKK sebagai berikut : 1.

Panjang jalan kota dalam kondisi baik

2.

Rumah tangga bersanitasi

3.

Kawasan kumuh


IKK 2015

2016

1

Panjang jalan kota dalam kondisi baik

90,03 %

91,51 %

2

Rumah tangga bersanitasi

96,88 %

96,99 %

3

Kawasan kumuh

8,28 %

6,95 %

c) Analisis Capaian Kinerja Jalan yang berada di Kota Magelang terdiri dari 3 macam yaitu Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota. Jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015 meliputi Jalan Ahmad Yani, Jalan Sukarno Hatta, dan Jalan Urip Sumoharjo dengan panjang total 8,430 km. Jalan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/12/2010 tanggal 2 Agustus 2010 terdiri dari Jalan Tidar, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Sutoyo Siswomiharjo, Jalan Kyai Mojo dan Jalan Alun-Alun Selatan dengan panjang total 4,02320 km. Sedangkan panjang jalan kota sesuai

dengan

Keputusan

Walikota

Magelang

Nomor

621/120/112 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang


BAB I - 100

Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kota dan Jembatan Kota Magelang adalah sepanjang 118,91503 km.Dari total panjang jalan kota pada tahun 2016 tersebut, 108,8 km diantaranya dalam kondisi baik. Dengan demikian capaian

kinerja

untuk

Indikator

Kinerja

Kunci

(IKK)

prosentase panjang jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 91,51%. Indikator kinerja kunci rumah tangga bersanitasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah rumah tangga bersanitasi dengan jumlah total rumah tangga. Dari seluruh rumah tangga yang ada di Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 44.085 KK, sebanyak 42.756 KK diantaranya telah memiliki fasilitas sanitasi. Dengan demikian, capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi pada tahun 2016 mencapai 96,99%. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Prosentase kawasan kumuh diperoleh dengan membandingkan antara luas kawasan kumuh dengan luas wilayah. Berbagai program dan kegiatan pembangunan untuk menangani kawasan kumuh yang

dilaksanakan

masyarakat

dan

Pemerintah

Kota

Magelang telah berhasil mengurangi luas kawasan kumuh di Kota Magelang. Luas kawasan kumuh di Kota Magelang pada tahun 2016 tinggal seluas 126ha atau berkurang 24ha dari kondisi tahun 2015 seluas 150ha. Dengan luas wilayah Kota Magelang seluas 1812 ha, maka prosentase kawasan kumuh di Kota Magelang pada tahun 2015 sebesar 6,95%. 5) Tata Ruang a) Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 1.

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB


BAB I - 101


1

IKK

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB

2015

2016

18,37 %

19,62 %

c) Analisis Capaian Kinerja Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Kota Magelang, luas Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang pada tahun 2016 seluas 355,45 Ha, terdiri dari Taman Kota sebanyak 39 lokasi dengan luas 7,6 Ha, jalur hijau sebanyak 45 lokasi dengan luas 262,85 Ha, Hutan Kota sebanyak 1 lokasi dengan luas 69 Ha, dan Taman Pemakaman Umum seluas 16 Ha. Sedangkan luas wilayah Kota Magelang ber HPL/HGB pada tahun 2016 seluas 1812 Ha. Dari data tersebut di atas, capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2016 sebesar 19,62, didapat dari perbandingan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 355,45 Ha dengan luas wilayah Kota Magelang yang ber HPL/HGB seluas 1812 Ha. 6) Perencanaan Pembangunan a) Terdiri dari 4 IKK sebagai berikut : 1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

2.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

3.

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

4.

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD


BAB I - 102


IKK 2015

2016

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada

Ada

2

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Ada

Ada

3

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ada

Ada

4

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

100,9 %

100%

c) Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Magelang telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2005 sampai 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 yang berlaku mulai tanggal 23 Februari 2009. Untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, maka pada Tahun 2011 sudah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2011-2015, yang ditetapkan pada tanggal 28 Pebruari 2011. RPJMD Tahun 20112015 merupakan rencana pembangunan jangka menengah tahap kedua

sebagai

pengganti

dokumen

perencanaan

jangka

menengah tahap pertama yaitu RPJMD Kota Magelang Tahun 2005-2010. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2016 ditetapkan pada


BAB I - 103

tanggal 22Nopember 2016, berupa Peraturan Walikota Nomor 56Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2016. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penjabaran

program

RPJMD

kedalam

RKPD

merupakan

perbandingan antara jumlah program RKPD dengan jumlah program RPJMD. Jumlah program yang terdapat dalam RKPD Kota Magelang tahun 2016 sebanyak 201 program. Sedangkan jumlah program prioritas dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015 yang harus dilaksanakan pada Tahun 2016 adalah sebesar 201 program. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diketahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100%. Dengan demikian seluruh program dalam RPJMD untuk tahun 2016telah dijabarkan dalam RKPD 2016 dan dilaksanakan pada tahun 2016, sedangkan selebihnya merupakan program yang bersifat umum dan melekat pada setiap SKPD. 7) Perumahan a) Terdiri dari 3 IKK sebagai berikut : 1.

Rumah tangga yang menggunakan air bersih

2.

Luasan lingkungan permukiman kumuh

3.

Rumah layak huni


IKK 2015

2016

1

Rumah tangga yang menggunakan air bersih

85,04 %

85,24%

2

Luasan lingkungan permukiman kumuh

5,42 %

5,33 %

3

Rumah layak huni

92,55 %

93,13%

c) Analisis Capaian Kinerja Untuk menilai indikator yang pertama yaitu rumah tangga yang menggunakan air bersih didapat dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 104

membandingkan antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga. Total jumlah rumah tangga di Kota Magelang pada tahun 2015 sebanyak 44.085 rumah tangga. Dari total jumlah rumah tangga tersebut, 37.478 rumah tangga diantaranya merupakan pengguna air bersih, sehingga capaian kinerja dari indikator rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Magelang pada tahun 2016 mencapai 85,24%. Ditinjau dari indikator luasan lingkungan permukiman kumuh, maka dari total luas wilayah Kota Magelang seluas 1812 ha, lingkungan permukiman kumuh yang masih terdapat di wilayah Kota Magelang pada tahun 2016seluas 96,6 ha.Dengan demikian, maka capaian kinerja dari indikator luasan lingkungan permukiman kumuh di Kota Magelang pada tahun 2016adalah 5,33%. Mengingat pada dasarnya hampir seluruh wilayah di Kota Magelang sudah tercukupi sarana prasarana dasarnya, maka yang dimaksud dengan lingkungan permukiman kumuh di Kota Magelang adalah

lingkungan

yang

mempunyai

permasalahan

ketidakteraturan sarana dan prasarana dasar. Kondisi ini disebabkan tingginya kepadatan penduduk di Kota Magelang yang mencapai 7.299 jiwa/ km2 pada tahun 2016. Ditinjau dari indikator kinerja kunci ketiga yaitu rumah layak huni, dari seluruh rumah di wilayah Kota Magelang pada

tahun

2016

sebanyak

31.397

rumah,

29.240

diantaranya merupakan rumah layak huni. Dengan demikian capaian kinerja dari indikator kinerja kunci rasio rumah layak huni di Kota Magelang pada tahun 2015 adalah sebesar 93,13%. 8) Kepemudaan Dan Olahraga a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)

2.

Lapangan olahraga


BAB I - 105


IKK

1

Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)

2

Lapangan Olahraga

2015

2016

0

0,19

1,04

1,30

c) Analisis Capaian Kinerja Kota Magelang tidak memiliki gelanggang atau balai remaja.

Dengan

demikian,

capaian

indikator

gelanggang/balai remaja di Kota Magelang adalah 0,19. Gelanggang/balai remaja diasumsikan dengan gedunggedung milik pemerintahyang selama ini digunakan oleh warga masyarakat diantaranya adalah para remaja sebagai wahana dalam mengaktualisasikan minatnya. Pemerintah Kota Magelang menyediakan berbagai fasilitas lapangan olahraga selain yang dimiliki swasta. Jumlah

lapangan

olahraga

milik

pemerintah

di

Kota

Magelang pada tahun 2016 sebanyak 172 lapangan, terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan volley, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, dan kolam renang sebanyak 2 buah. Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk di Kota Magelang yang diperoleh dari jumlah lapangan olahraga di Kota Magelang sebanyak 172 buah dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 132.662 jiwa adalah 1,30. 9) Penanaman Modal a) Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 1.

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)


BAB I - 106


1

IKK

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)

2015

2016

15,22 %

25,66%

c) Analisis Capaian Kinerja Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Kenaikan penanaman modal nilai realisasi PMDN adalah prosentase antara realisasi PMDN Tahun 2016 dikurangi adalah

realisasi

PMDN

Tahun

–534.992.000.000)

(672.248.000.000

534.992.000.000

X

100%,

2015.Perhitungannya

sehingga

capaian

:

kinerja

Pemerintah Daerah untuk urusan penanaman modal di Kota Magelang sebesar 25,66%. 10) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Koperasi aktif

2.

Usaha mikro dan kecil


IKK 2015


2016

BAB I - 107

Capaian Kinerja No.

IKK 2015

2016

1

Koperasi aktif

93,09 %

93,09 %

2

Usaha mikro dan kecil

71,17 %

99,83 %

c) Analisis Capaian Kinerja Pada Tahun 2016 capaian kinerja koperasi aktif sebesar 93,09%sama dibandingkan pada Tahun 2014. Jumlah koperasi aktif sebanyak 202 unit, sementara koperasi yang terdaftar sebanyak 217 unit yang kesemuanya adalah koperasi primer. Masih ada sejumlah 15 unit koperasi yang tidak aktif yang menjadi sasaran pembinaan bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Ini merupakan tantangan

untuk

memberikan

pembinaan

secara

berkelanjutan sehingga 15 koperasi yang saat ini tidak aktif, bisa diaktifkan kembali. Pada prinsipnya Dinas Koperasi, Perindustrian

dan

Perdagangan

Kota

Magelang

telah

melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada koperasi tidak aktif dan apabila tidak memungkinkan untuk diaktifkan kembali maka sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku koperasi tersebut dapat dibubarkan. Sementara untuk capaian usaha mikro dan kecil sebesar

99,83%mengalami

kenaikan

sebesar

28,66%

dibandingkan capaian IKK pada tahun 2015. Hal ini dikarenakanberbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam meningkatkan UKM sebagai pilar ekonomi masyarakat Kota Magelang.. Jenis usaha yang masuk dalam kategori ini adalah usaha formal dan non formal, baik yang berijin maupun yang belum berijin dan jenis usahanya

baik

industri

pengolahan/produksi

maupun

perdagangan. Usaha mikro dan kecil sangat rentan, sehingga perlu pembinaan yang berkelanjutan baik dari sisi manajerial maupun sisi kelembagaan. Pemerintah sangat diharapkan untuk selalu mendampingi usaha mikro dalam hal manajerial, promosi dan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar


BAB I - 108

karena usaha ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan maksimal hasil produksinya.

11) Kependudukan dan Catatan Sipil a) Terdiri dari 3 IKK sebagai berikut : 1.

Kepemilikan KTP

2.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

3.

Penerapan KTP nasional berbasik NIK


IKK

1

Kepemilikan KTP

2

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

3

Penerapan KTP nasional berbasis NIK

2015

2016

93,57 %

96,61 %

875

876

Sudah

Sudah

c) Analisis Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dinilai dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Indikator prosentase kepemilikan KTP dilihat dari jumlah penduduk Kota Magelang yang memiliki KTP yaitu sebanyak 97.570 orang, sedangkan jumlah penduduk wajib KTP (> 17 dan atau pernah/sudah menikah) sebanyak 100.996 orang. Adapun capaian kinerja untuk indikator kepemilikan akta kelahiran per 1000 orang dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 116.157 orang,dibagi


BAB I - 109

dengan jumlah penduduk Kota Magelang sebanyak 132.662 orang dikali 1000, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 876. Indikator

selanjutnya

adalah

penerapan

KTP

Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang, bahkan hal ini sudah diimplementasikan sejak tahun 2005. 12) Ketenagakerjaan a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Pelayanan

kepesertaan

jaminan

sosial

bagi

pekerja/buruh 2.

Pencari kerja yang ditempatkan


IKK

1

Pelayanan kepesertaan pekerja/buruh

jaminan

2

Pencari kerja yang ditempatkan

sosial

bagi

2015

2016

69,72 %

71,85 %

98,27 %

95 %

c) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan kepersertaan jaminan sosial di Kota Magelang pada Tahun 2016 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah tenaga kerja di wilayah Kota Magelang pekerja yang baru dan belum masuk dalam daftar tenaga kerja yang mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan adanya perusahaan yang sudah tidak aktif lagi, serta adanya perpindahan perusahaan dari Kota Magelang ke Kabupaten Magelang. Pada Tahun 2016 jumlah tenaga kerja di wilayah Kota Magelang sebanyak 12.405 orang.

Jumlah

pekerja

yang menjadi peserta

jamsostek pada Tahun 2016sebanyak 8.913 orang sehingga capaian kinerja sebesar 71,85%.


BAB I - 110

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang telah menghimbau kepada perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya dalam perlindungan kepada pekerja, namun perusahaan masih menunggu pekerja menyelesaikan masa percobaan dalam waktu 3 bulan sambil memproses pemenuhan haknya dalam mengikuti program jaminan sosial (BPJS ketenagakerjaan). Pada

tahun

2015

ini

Dinas

Tenaga

Kerja,

Transmigrasi dan Sosial mencatat adanya penurunan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan 154 orang dari di tahun 2015 sejumlah 340. 13) Ketahanan Pangan a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Regulasi ketahanan pangan

2.

Ketersediaan pangan utama


IKK 2015

2016

1

Regulasi ketahanan pangan

Ada

Ada

2

Ketersediaan pangan utama

124.163

125,643

c) Analisis Capaian Kinerja Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penilaian aspek tingkat

capaian

kinerja

dari

penyelenggaraan

urusan

ketahanan pangan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu : regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama.


BAB I - 111

Indikator regulasi pangan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga keberadaan dan ketahanan pangan

sebagai

kebutuhan

dasar

manusia.

Pangan

menyangkut harkat hidup orang banyak dan menjadi tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu pemerintah mulai tahun 1979 telah mengembangkan sistem ketahanan pangan dan gizi. Mengingat peran strategis ketahanan pangan, Pemerintah Kota Magelang telah mempunyai regulasi perundang-undangan di bidang ketahanan pangan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah di bidang ketahanan pangan, yang dikeluarkan pada tahun 2010 sebagai dasar operasional yaitu : 1) Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 444/35/112 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Magelang. 2) Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang. Ketersediaan pangan utama merupakan indikator kedua yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja urusan ketahanan pangan yang diperoleh dengan membagi rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dengan jumlah penduduk dikalikan 1.000. Ketersediaan pangan merupakan total jumlah produksi ditambah impor dikurangi eksport ditambah cadangan pangan, baik yang berada di pemerintah, rumah tangga, penggilingan maupun di pedagang. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun Kota Magelang pada tahun 2016 sebesar 16.668 kg mencakup padi-padian seperti beras giling, jagung papilan, dan tepung terigu. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata ketersediaan pangan utama Kota Magelang pada tahun 2016 meningkat. Dengan jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2016sebanyak 132.622 jiwa, maka capaian kinerja dari ketersediaan pangan utama adalah sebesar 125.643 kg/tahun. 14) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 112

a) Terdiri dari 3 IKK sebagai berikut : 1.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

2.

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas

3.

Partisipasi angkatan kerja perempuan


IKK 2015

2016

1

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

13,15 %

14,55 %

2

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas

96,23 %

97,69 %

3

Partisipasi angkatan kerja perempuan

55,88 %

45,36 %

c) Analisis Capaian Kinerja Pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah (PNS, Polri, TNI, BUMN, BUMD dan Anggota DPRD/Legislatif) sebanyak 3.143, sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 21.608 orang,

sehingga

capaian

kinerja

indikator

partisipasi

perempuan di lembaga pemerintah adalah 14,55% atau meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 13,15%. Sedangkan untuk IKK anak perempuan usia 15 tahun keatas yang sudah mempunyai kemampuan baca tulis di Kota Magelang pada tahun 2016 adalah tercatat sebanyak 52.734 orang dari 53.980 anak perempuan usia lebih dari 15 tahun. Sehingga nilai capaian untuk indikator angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas mencapai 97,69%. Capaian ini sedikit meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 96,23%.


BAB I - 113

Sementara itu, capaian indikator partisipasi angkatan kerja perempuan untuk Kota Magelang pada tahun 2016 hanya sebesar 45,36% dengan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 21.608 dan jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 47.636. Capaian ini lebih rendah dibanding indikator yang sama tahun lalu yaitu 55,36%. Indikator ini sebagai indikator dalam analisis ketenagakerjaan guna mengetahui proporsi penduduk perempuan usia kerja yang sudah bekerja atau masih mencari pekerjaan terhadap penduduk perempuan usia kerja. Perempuan memiliki alasan-alasan tertentu tidak ingin atau sulit memasuki pasar kerja.

Sebagian

dari perempuan

lebih memilih

untuk

mengurus keluarga pada usia produktifnya. 15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a) Terdiri dari 3 IKK sebagai berikut : 1.

Prevalensi peserta KB aktif

2.

Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan


IKK

1

Prevalensi peserta KB aktif

2

Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan

KB

2015

2016

75,48 %

75,10 %

1,13

1,13

c) Analisis Capaian Kinerja Secara definisi operasional, prevalensi peserta KB aktif adalah perbandingan jumlah peserta program KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur. Prevalensi peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi diantara para pasangan usia subur (PUS). Pada tahun 2016 di Kota Magelang terdapat 16.487 pasangan usia subur. Dari jumlah tersebut sebanyak

12.382 yang menjadi peserta KB aktif.


BAB I - 114

Sehingga nilai capaian kinerja indikator ini adalah 75,10%. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2015 dengan capaian sebesar 75,48%. Indikator kedua urusan ini adalah rasio petugas Lapangan KB yang mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri

Nomor

120.04/1050/OTDA

Tanggal

26

Desember 2012 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2012.

Untuk

tahun

2016

perbandingan

jumlah

desa/kelurahan dengan PLKB/PKB di Kota Magelang adalah 17 banding 15 atau 1,13. Kondisi capaian ini masih sama dengan tahun 2015. 16) Perhubungan a) Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 1.

Angkutan darat


1

IKK

Angkutan darat

2015

2016

0,22

0,21

c) Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci pada urusan

perhubungan

adalah perhubungan darat. Secara formulasi perhubungan darat ini dilakukan dengan dengan membandingkan jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat. Pendekatan yang dilakukan dalam menghitung jumlah angkutan darat adalah dengan menghitung data Angkutan Perkotaan, Angkutan Perbatasan, Angkutan Antar Kota Antar Propinsi, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi. Untuk tahun 2016 jumlah keseluruhan adalah 1.756 buah. Sedangkan jumlah rata-rata perhari penumpang angkutan darat di Kota Magelang pada tahun yang sama jumlah keseluruhan terdapat 8.208 di tahun 2016. Dengan demikian capaian kinerja untuk angkutan darat pada tahun 2016 mencapai


BAB I - 115

0,21. Capaian ini menurun dari tahun 2015 yang mencapai 0,22. Oleh karena itu perlu upaya upaya khusus untuk mendorong kinerja IKK Perhubungan darat semakin baik dalam hal kuantitas dan kualitas layanan. Di sisi lain tidak bisa dipungkiri fakta bahwa semakin banyaknya kendaraan pribadi sebagai moda transportasi yang secara langsung memberikan efek pada potensi potensi kemacetan dan kecelakaan.

17) Komunikasi dan Informatika a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Website milik pemerintah daerah

2.

Pameran/expo


IKK

1

Website milik pemerintah daerah

2

Pameran/Expo

2015

2016

Ada

Ada

34 kali

31 kali

c) Analisis Capaian Kinerja Untuk

urusan

Komunikasi

dan

Informatika

mempunyai 2 (dua) IKK yaitu ketersediaan website milik pemerintah daerah dan jumlah pameran/expo per tahun. Dalam rangka optimalisasi transparansi dan kecepatan informasi publik Pemerintah Kota Magelang terus berbenah dengan

salah

pengelolaan

satunya

website.

adalah Untuk

pengembangan lebih

dan

mengoptimalkan

kinerjanya, maka SKPD secara lebih intensif

melakukan

updating informasi dan berita teraktual seputar capaian indikator

dan

urusan

yang

dilaksanakan

termasuk

permalahan yang dihadapi. Pada tahun 2015 sebanyak 21 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 116

SKPD telah mengelola website yang bernaung di bawah domain, yaitu www.magelangkota.go.id. Pada tahun 2015 ini seluruh SKPD sudah memiliki dan mengelola aktif website masing-masing. Penyelenggaraan pameran/ expo baik dilaksanakan secara mandiri maupun bergabung dengan kegiatan yang diselenggarakan pihak lain diarahkan terhadap promosi bagi produk-produk maupun potensi unggulan Kota Magelang lainnya.

Pada tahun 2015 terdapat 34 kali pameran/expo

yang diselenggarakan. Sedangkan tahun 2016 ini terdapat 31 pameran/expo baik di tingkat provinsi maupun nasional. 18) Pertanahan a) Terdiri dari 3 IKK sebagai berikut : 1.

Luas lahan bersertifikat

2.

Penyelesaian kasus tanah negara

3.

Penyelesaian ijin lokasi


IKK 2015

2016

88,88 %

88,94 %

1

Luas lahan bersertifikat

2

Penyelesaian kasus tanah negara

0%

0%

3

Penyelesaian ijin lokasi

0%

0%

c) Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pertanahan di Pemerintah Kota Magelang dilaksanakan dengan selalu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Kota Magelang. Adapun capaian kinerja untuk urusan pertanahan dilihat dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus Tanah Negara, dan penyelesaian ijin lokasi. Luas wilayah Kota Magelang adalah 18.120.000 m 2, sedangkan luas lahan yang bersertifikat di Kota Magelang


BAB I - 117

tahun

2016

adalah

m2,

16.115.079

bertambah

jika

dibandingkan tahun 2015 yang seluas 16.105.000 m2. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 88.94%. Pada tahun 2016 di Kota Magelang tidak terdapat kasus tanah negara yang ditangani oleh Badan Pertanahan Kota Magelang sehingga capaian kinerja untuk indikator kedua yaitu : prosentase penyelesaian jumlah kasus tanah negara yang terjadi di Kota Magelang menunjukkan angka 0%. Indikator ketiga yaitu penyelesaian ijin lokasi di Kota Magelang capaian kinerjanya Nihil, Terdapat 1 permohonan ijin lokasi pada tahun 2016namun sampai dengan akhir tahun 2016 penyelesaian permohonan tersebut masih sampai pada proses

penyelesaian,

indikator

ini

yang

sehingga

capaian

diasumsikan

kinerja

sebagai

untuk

prosentase

penyelesaian penetapan lokasi adalah sebesar 0%. 19) Kesatuan Bangsa dan Politik a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Kegiatan pembinaan politik daerah

2.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP


IKK 2015

2016

1

Kegiatan pembinaan politik daerah

4 Kegiatan

3 Kegiatan

2

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

1 Kegiatan

72 Kegiatan

c) Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam Negeri dapat dilihat dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : Kegiatan Pembinaan Politik


BAB I - 118

Daerah dan Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP. Pemerintah Kota Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2016 telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan pembinaan Politik Daerah yaitu : 1. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat tahun 2016. 2. Dialog

Forum

Pimpinan

Daerah

dengan

Tokoh

Masyarakat 3. Koordinasi forum-forum diskusi politik Tahun 2016. Adapun capaian kinerja untuk kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam kurun waktu tahun 2016 sebanyak

72

(tujuh

puluh

dua)

kegiatansehingga

diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan peran LSM, Ormas dan OKP dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Magelang. 20) Otonomi Daerah a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Sistem informasi manajemen PEMDA

2.

Indeks kepuasan layanan masyarakat


IKK 2015

2016

1

Sistem informasi manajemen PEMDA

23 Buah

23 Buah

2

Indeks kepuasan layanan masyarakat

Ada

Ada

c) Analisis Capaian Kinerja Urusan otonomi daerah, diukur melalui 2 (dua) Indikator

Kinerja

Kunci

(IKK)


yaitu

Sistem

Informasi

BAB I - 119

Manajemen

(SIM)

Pemerintahan

Daerah

dan

Indeks

Kepuasan Layanan Masyarakat. Sistem informasi manajemen yang dibuat dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Magelang melalui berbagai SKPD pada tahun 2016 berjumlah 23 (dua puluh tiga) SIM sebagaimana dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 3.26 Tabel Sistem Informasi Manajemen (SIM) Yang Dimiliki Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016 NO

NAMA SIM

NO

NAMA SIM

1.

SIM kearsipan

15.

SIM terpadu Dinas Pendidikan

2.

SIM gaji

16.

Software SIG pendidikan

3.

SIM barang daerah

17.

Software perpustakaan

4.

SIM KUA DAN PPAS

18.

Sofware Sistem Informasi Akuntansi

5.

SIM anggaran (RKA DPA)

19.

Software PSB Online SMP

6.

SIM RKPD

20.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

7.

SIM Renja

21.

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas.

8.

SIM keluarga miskin (GAKIN)

9.

SIM kependudukan

10.

SIM kepegawaian

11.

SIM rumah sakit umum

12.

SIM AKSES

13.

SIM AKC DINAS (SIADINA)

14.

Software program buku indek sekolah

(SIMPUS) dan Puskesmas Pembantu (SIMPUSTU) 22.

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Kesehatan Ibu dan Anak (SIMPUS-KIA)

23.

Sistem

Manajemen

Pelayanan

Administrasi

Kelurahan

Terkait dengan indikator yang kedua yaitu ada tidaknya survey kepuasan layanan masyarakat. Pemerintah Kota Magelang melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Magelang pada Tahun 2015telah melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat, dilaksanakan Pendayagunaan

berdasarkan Aparatur


bahwa

survey tersebut

Keputusan Negara

(PAN)

Menteri Nomor

BAB I - 120

63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang

Pedoman

Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur

KEP/25/M.PAN/2/2004 Penyusunan

Survey

Negara

Nomor

tentang

Pedoman

Umum

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Kota Magelang Tahun 2015 merupakan pelaksanaan survey yang ke 11 sejak tahun 2005 terhadap 40 unit penyelenggara layanan publik pengampu pelayanan dasar (pelayanan pendidikan, kesehatan dan kependudukan/perizinan) antara lain : Dinas, Badan, RSU Daerah, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, BUMD, Puskesmas Induk, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Negeri. Survey kepuasan masyarakat tersebut merupakan wujud komitmen

Pemerintah

Kota

Magelang

dalam

rangka

memantau kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang prima. 21) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

PKK aktif

2.

Posyandu


IKK 2015

2016

1

PKK aktif

100 %

100 %

2

Posyandu

100 %

100 %

c) Analisis Capaian Kinerja Untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipergunakan 2 (dua) IKK yaitu jumlah PKK aktif dan posyandu aktif. Catatan


BAB I - 121

Tahun 2016 menunjukkan bahwa di Kota Magelang terdapat 17 PKK tingkat Kelurahan, 3 PKK tingkat Kecamatan, 1 PKK tingkat Kota. Sedangkan jumlah posyandu yang ada di Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 197 buah yang terbagi dalam 4 (empat) strata/tingkatan, dengan rincian sebagai berikut : -

Strata Pratama

:

14 posyandu

-

Strata Madya

:

24 posyandu

-

Strata Paripurna :

75 posyandu

-

Strata Mandiri

84 posyandu

:

Berdasarkan distribusi sebaran lokasi posyandu menurut wilayah kecamatan, maka jumlah posyandu untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: -

Kecamatan Magelang Utara

: 47 posyandu

-

Kecamatan Magelang Tengah

: 76 posyandu

-

Kecamatan Magelang Selatan

: 74 posyandu

Dengan demikian berdasarkan data-data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk indikator posyandu mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 100%. 22) Sosial a) Terdiri dari 3 IKK sebagai berikut : 1.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

2.

Prosentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

3.

PMKS yang memperoleh bantuan sosial


IKK 2015


2016

BAB I - 122

Capaian Kinerja No.

IKK 2015

1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

12 Buah

2

Prosentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

9,68 %

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

29,45 %

3

2016 12 Buah

9,68 %

12,01 %

c) Analisis Capaian Kinerja Pada Tahun 2016 ini sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi tidak mengalami perubahan masih tetap sebanyak 12 buahseperti tahun 2015. Sementara capaian prosentase penyandang cacat dan lanjut usia tidak potensial pada Tahun 2016yang diberikan bantuan sebanyak 70 jiwa dari keseluruhan sejumlah 723 sehingga

capaian

kinerjanya

hanya

sebesar

9,68%.

Penyebabnya adalah jumlah penerima jaminan sosial dalam satu tahun tetap. Di Kota Magelang hanya 70 orang lanjut usia tidak potensial (terlantar) yang mendapat jaminan sosial karena alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat atau APBN hanya

sejumlah

70

orang

maka

dari

itu

sebagai

perbandingan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang hanya mencatat jumlah lanjut usia tidak potensional di Kota Magelang yang seharusnya menerima jaminan sosial sebanyak 723 orang. Jaminan sosial ini merupakan

pemerataan

pendapatan

yang

menjadi

kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi ada 185 orang anak penyandang cacat fisik dan mental, sehingga beban negara untuk memberikan jaminan sosial berkurang. Negara masih harus berusaha memberikan

jaminan

sosial

kepada

81,31%

para

penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial agar hidup mereka bisa lebih terjamin. Adapun detail kondisi penyandang cacat fisik dan mental dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.27


BAB I - 123

Penyandang cacat fisik dan mental di Kota Magelang Tahun 2016 Jumlah Jenis Penyandang Cacat L Anak dengan kedisabilitasan (ADK)

P

Total

112

73

185

53

44

97

3 6

2 9

6 5

a. Mata (Tuna Netra)

8

1 2

2 0

b. Rungu/wicara (Bisu tuli)

9

3

1 2

32

9

41

24

9

34

8

-

8

27

20

47

Penyandang Disabilitas (Dewasa)

187

139

326

a. Disabilitas Fisik

104

70

174

a. Disabilitas Fisik -

Tubuh (Tuna Daksa)

b. Disabilitas Mental a.

M ental Retardasi (tuna grahita)

b. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras) c. Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)

-

Tubuh (Tuna Daksa)

65

44

109

-

Mata (Tuna Netra)

24

12

36

-

Rungu/wicara (Bisu tuli)

15

14

29

66

52

118

b. Disabilitas Mental -

Mental Retardasi (tuna grahita)

34

29

63

-

Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)

32

23

55

17

17

34

c. Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda) Sumber : Disnakertransos Kota Magelang, 2016

Untuk PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada Tahun 2016, berdasarkan laporan kegiatan pemutakhiran dan pemetaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial di Kota Magelang tahun 2016, jumlah PMKS di Kota Magelang ada sebanyak 8.420 orang.

Sedangkan berdasarkan realisasi

kegiatan bidang sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Kota Magelang, jumlah PMKS yang mendapatkan

bantuan sosial adalah sebanyak 1.011 orang ditambah dengan 1 yayasan. Dengan demikian nilai capaian kinerja dari penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Magelang yang mendapatkan bantuan sosial adalah 12,01%. Capaian ini menunjukkan masih ada sebanyak 77,99% PMKS yang belum mendapatkan bantuan sosial. Tetapi dari angka tersebut bisa kita lihat upaya maksimal yang sudah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.


BAB I - 124

23) Budaya a) Terdiri dari 3 IKK sebagai berikut : 1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

3.

Benda,

situs

dan

kawasan

cagar

budaya

yang

dilestarikan b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja No.

IKK 2015

2016

1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

15 Kali

9 Kali

2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

9 Buah

9 Buah

3

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

100 %

100 %

c) Analisis Capaian Kinerja Festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 9kali, diantaranya adalah: gerebeg gethuk, parade budaya, festival Tidar, GWBN, Taman Mini, Apeksi, Gelaran Kethoprak, Pentas di PRPP, Festival Wayang, Festival Karawitan, Gelar Tari Tradisional, dan Gelar Tari Kreasi Baru. Berbagai aktivitas kesenian di Kota Magelang pada tahun

2016

difasilitasi

penyelenggaraan

melalui

9

sarana

tempat

seni dan budaya. Kesembilan sarana

tersebut adalah: Gedung Kesenian Kota Magelang, Gedung Wiworo Wiji Pinilih, Pendopo Pengabdian, Pendopo Bakorwil II, Aloon-Aloon, Lapangan Nambangan, Lapangan Kwarasan, Lapangan Sanggrahan dan Kawasan Budaya Mantyasih di Meteseh. Pemerintah

Kota

Magelang

memiliki

perhatian

terhadap keberadaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Dalam upaya pelestarian Benda Cagar Budaya, Pemerintah

Kota

Magelang


memiliki

regulasi

berupa

BAB I - 125

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya Di Kota Magelang. Benda Cagar Budaya yang dimiliki Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 36 buah dimana sebagian besar merupakan peninggalan kolonial Belanda. Dari 36 Benda Cagar Budaya yang dimiliki Kota Magelang pada tahun 20156 semuanya mendapatkan perlindungan sehingga capaian Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan adalah 100%. Benda Cagar Budaya di Kota Magelang sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel 3.28 Daftar Benda Cagar Budaya Kota Magelang NO

NAMA

ALAMAT

KET.

MASA

1

Pasturan St. Antonius

Jl. Laksda Yos Sudarso

Gedung

Kolonial

2

Gereja St. Antonius

Jl. Laksda Yos Sudarso

Gereja

Kolonial

3

GPIB

Jl. Aloon-aloon Utara 4

Gereja

Kolonial

4

GKJ Magelang

Jl. Tentara Pelajar 106

Gereja

Kolonial

5

SMK Wiyasa

Jl. Tidar 36

Gedung

Kolonial

6

SM P N 1

Jl. Pahlawan 66

Gedung

Kolonial

7

Kompleks eks karesidenan Kedu

Jl. Diponegoro 1

Gedung

Kolonial

8

Kantor Koordinator Pembangunan Wil II Jateng

Jl. Diponegoro 1

Gedung

Kolonial

9

Kantor Catatan Sipil

Jl. Laksda Yos Sudarso 31 C

Gedung

Kolonial

10

Kantor Pekerjaan Umum


Gedung

Kolonial

11

Kantor Transmigrasi


Gedung

Kolonial

Jl. Kartini 2

Gedung

Kolonial

Jl. Tentara Pelajar

Gedung

Kolonial

12 13

Eks Kantor Penerangan Pertanian Eks Bangunan Asuransi Bumi Putera 1912

14

Polresta Magelang

Jl. Aloon-aloon selatan

Gedung

Kolonial

15

Sekolah Calon Bintara (Secaba)

Jl. Pahlawan

Gedung

Kolonial

16

Kesatrian Diponegoro

Jl. Ksatrian Lor

Gedung

Kolonial

17

Pondok Sriti

Jl. Ksatrian Wetan

Gedung

Kolonial

18

Kodim Magelang

Jl. RS Tentara

Gedung

Kolonial

19

Polwil Kedu

Jl. A. Yani

Gedung

Kolonial

20

RSJ Prof.Dr. Soerojo

Jl. A. Yani 169

Gedung

Kolonial

21

Kompleks RSU Tidar

Jl. Tidar

Gedung

Kolonial

22

Bangunan Unit Gawat Darurat

Jl. Tidar

Gedung

Kolonial


BAB I - 126

NO

NAMA

ALAMAT

KET.

MASA

23

Rumah Sakit Tentara

Jl. RS Tentara

Gedung

Kolonial

24

Mess tentara

Jl. Teuku Umar

Gedung

Kolonial

25

Gedung Bunder

Jl. Sriwijaya

Gedung

Kolonial

26

Rumah tinggal

Jl. Tentara Pelajar

Gedung

Kolonial

27

Rumah tinggal C 6

Jl. Ade Irma Suryani

Gedung

Kolonial

28

Bangunan rumah tinggal kompleks Kwarasan

Cacaban, Magelang Tengah

Gedung

Kolonial

29

Menara air minum

Jl. Aloon-aloon

Gedung

Kolonial

30

Plengkung

Jl. Ahmad Yani

Gedung

Kolonial

31

Museum Jend. Sudirman

Jl. Ade Irma Suryani C 7

Gedung

Kolonial

32

Wisma Diponegoro

Jl. A. Yani

Gedung

Kolonial

33

Laboratorium Klinik Prima

Jl. A. Yani 17

Gedung

Kolonial

34

Gerbang Kerkoff

Jl. Ikhlas

Gedung

Kolonial

35

Ek stasiun Kebonpolo

Jl. Kebonpolo

Gedung

Kolonial

36

Klentheng

Alon-Alon Kota Magelang

Tempat Ibadah

Kolonial

Sumber: Disporabudpar

24) Statistik a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Buku “Kota dalam Angka”

2.

Buku “PDRB Kota”


IKK 2015

2016

1

Buku “Kota dalam Angka”

Ada

Ada

2

Buku “PDRB Kota”

Ada

Ada

c) Analisis Capaian Kinerja IKK Buku Kota Dalam Angka selalu hadir dari tahun ke tahun termasuk pada tahun 2016. Eksistensi Kota


BAB I - 127

Magelang Dalam Angka menjadi acuan bagi kebutuhan data untuk pengambilan kebijakan daerah maupun dimanfaatkan oleh stakeholders terkait. Namun demikian harus terus ditingkatkan kualitas dan pemenuhan kebutuhan akan data yang

valid

masyarakat

dan yang

lebih

bervariasi

makin

memenuhi

kompleks

di

dinamika

segala

bidang

kehidupan. Indikator kunci yang kedua adalah Buku PDRB Kota Magelang.

Sebagaimana

indikator

pertama,

maka

keberadaan PDRB Kota Magelang ini pada tahun 2016 terus menunjukkan peran yang makin baik dengan peningkatan analisis yang lebih tajam. Indikator pertumbuhan ekonomi diukur melalui pendekatan PDRB baik harga konstan maupun harga berlaku. Buku PDRB Kota Magelang ini juga mampu memotret sektor mana saja yang manjadi primadona bagi kontribusinya untuk kemajuan Kota Magelang. Melalui analisis ini juga, ketimpangan pendapatan dan kesejenjagan ekonomi antar wilayah kecamatan dapat terdeteksi. 25) Kearsipan a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

2.

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan


IKK 2015

2016

1

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

100 %

100 %

2

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

2 Kali

1 Kali

c) Analisis Capaian Kinerja


BAB I - 128

Pada Tahun 2016 IKK Penerapan pengelolaan arsip secara baku mencapai 46 SKPD dari 46 SKPD di Kota Magelang. Artinya 100% SKPD telah melaksanakan arsip baku. Upaya-upaya yang dilakukan secara kontinu melalui sosialisasi dan orientasi hingga monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengarsipan ini. Capaian pada tahun 2016 ini membuktikan

komitmen

pemerintah

Kota

untuk

terus

melakukan standarisasi pengarsipan sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu untuk kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan pada tahun 2015 ini menjadi 1 kali.Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2016 dilaksanakan melalui orientasi arsip dinamis aktif maupun orientasi arsip dinamis in aktif yang melibatkan SKPD di lingkungan Kota Magelang maupun sekolahsekolah.

Ke depan kebutuhan mendesak adalah perlunya

sistem informasi yang mengintegrasikan pengelolaan arsip secara lebih efisien dan daya lacak yang handal serta perlunya pembangunan gedung arsip yang memadai di tingkat Kota Magelang. 26) Perpustakaan a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2.

Pengunjung perpustakaan


IKK 2015

2016

1

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

70,91 %

100 %

2

Pengunjung perpustakaan

65,58 %

92,51 %


BAB I - 129

c) Analisis Capaian Kinerja Capaian kinerja untuk IKK urusan perpustakaan dapat diketahui melalui 2 (dua) indikator yaitu: 1)

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah;

2)

Pengunjung perpustakaan. Dengan membandingkan capaian antar tahun, maka

data tahun 2016 menunjukkan bahwa koleksi judul buku yang ada di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Magelang telah mencapai lebih dari 33.698 buku. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah baru sebesar 100%. Hal-hal yang perlu diupayakan ke depan adalah peningkatan lebih banyak judul buku dan koleksi yang lebih bervariasi untuk menunjang kebutuhan akan minat baca untuk berbagai segmen pembaca. Untuk indikator jumlah kunjungan ke perpustakaan dan perpustakaan keliling dari tahun ke tahun hingga tahun 2016 ini. Sejumlah 106.674pengunjung hadir menikmati fasilitas dan bacaan di perpustakaan Kota Magelang. Dengan asumsi jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani adalah sejumlah 115.305, maka capaian indikator kinerja pada tahun 2016 adalah 92,51%. Namun demikian dengan semakin tingginya animo dan minat baca masyarakat, maka sudah semestinya ada terobosan baru yang harus dilakukan misalnya dengan menambah jumlah jam layanan maupun implementasi sistem e-library.

b.

Urusan Pilihan 1) Kelautan dan Perikanan a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Produksi perikanan

2.

Konsumsi ikan


BAB I - 130


IKK 2015

2016

1

Produksi perikanan

103,84 %

104,07 %

2

Konsumsi ikan

82,56 %

106,65 %

c) Analisis Capaian Kinerja Produksi

perikanan

Kota

Magelang

mengalami

peningkatan dari 163,20 ton pada tahun 2014 meningkat menjadi 165,36 ton pada tahun 2015. Produksi perikanan Kota Magelang tahun 2016 mampu memenuhi target sebesar 158,9 ton. Dengan demikian capaian kinerja indikator produksi perikanan Kota Magelang pada tahun 2016 mencapai 104,07%. Ditinjau

dari

indikator

konsumsi

ikan,

jumlah

konsumsi ikan penduduk Kota Magelang pada tahun 2016 mencapai 2.771.170 kg lebih besar dari target daerah yang sebesar 2.598.400 kg dengan capaian kinerja sebesar 106,65%. 2) Pertanian a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

2.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB


IKK 2015

1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar


7,76

2016 5,94

BAB I - 131

Capaian Kinerja No.

2

IKK

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

2015

2016

1,98 %

1,96 %

c) Analisis Capaian Kinerja Sesuai dengan karakteristik Kota Magelang yang merupakan

kawasan

perkotaan,

peruntukan

lahannya

didominasi pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sebesar 73,22%. Luas areal sawah di Kota Magelang yang merupakan sawah dengan pengairan teknis dari tahun ke tahun semakin berkurang karena terjadinya konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Pada tahun 2016 luas areal sawah di Kota Magelang tinggal seluas 534 Ha atau. Untuk mengukur kinerja dari urusan pertanian digunakan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Produksi tanaman padi di Kota Magelang pada tahun 2016 adalah sebesar 3.171,44 ton, sedangkan luas lahan tanaman padi di Kota Magelang pada tahun 2016 adalah 534 Ha. Dengan indeks tanam sebesar 3,245,69. Dengan demikian capaian kinerja indikator produktivitas padi per hektar di Kota Magelang pada tahun 2016 adalah 5,94 ton/Ha. Mengingat data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2016 belum tersedia, maka data yang digunakan adalah prediksi tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor

Penelitian,

Pengembangan

dan

Statistik

Kota

Magelang. Besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian atas dasar harga berlaku Kota Magelang

pada

tahun

2016

adalah

Rp.138.559,

06,

sedangkan total PDRB atas dasar harga berlakuKota Magelang pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.7.067.357,25. Berdasarkan data tersebut, maka capaian kinerja dari


BAB I - 132

indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Magelang adalah sebesar 1,96%. 3) Kehutanan a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2.

Kerusakan kawasan hutan


IKK 2015

2016

1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

0%

0%

2

Kerusakan kawasan hutan

0%

0%

c) Analisis Capaian Kinerja Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

pepohonan

dalam

persekutuan

alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan yang ada di Kota Magelang berupa hutan kota

yang

berada

di

kawasan

Gunung

Tidar.

Hasil

penghitungan berdasarkan peta citra satelit quick bird wilayah Gunung Tidar yang dilaksanakan pada tahun 2012, didapat luas hutan di Gunung Tidar seluas 691.348,7 m2 atau seluas 69,135 Ha. Untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan diukur dengan indikator rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta indikator kerusakan kawasan hutan. Di wilayah Kota Magelang tidak terdapat lahan kritis. Hutan kota yang berada di kawasan Gunung Tidar kondisinya terjaga dengan baik, sehingga

capaian

kinerja

dari indikator

rehabilitasi hutan dan lahan kritis di KotaMagelang adalah Nihil.


BAB I - 133

Demikian pula bila ditinjau dari indikator kerusakan kawasan hutan, dari total luas kawasan hutan kota di Kota Magelang yang berada di Gunung Tidar seluas 69,135 Ha, tidak terdapat kerusakan kawasan hutan. Dengan demikian, maka capaian kinerja dari indikator kerusakan kawasan hutan adalah Nihil. 4) Energi Dan SDM a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Pertambangan tanpa ijin

2.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB


IKK 2015

2016

1

Pertambangan tanpa ijin

BUP

BUP

2

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

BUP

BUP

c) Analisis Capaian Kinerja Kota Magelang tidak memiliki sumber daya alam berupa pertambangan sehingga capaian kinerja dari kedua IKK tersebut tidak dijadikan sebagai komponen pengukuran kinerja. 5) Pariwisata a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Kunjungan wisata

2.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

b) Capaian Kinerja


BAB I - 134

Capaian Kinerja No.

1

2

IKK

Kunjungan wisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2015

2016

1.138.544 orang

1.049.847

0,798 %

1,93 %

orang

c) Analisis Capaian Kinerja Kota Magelang memiliki beragam destinasi pariwisata mulai dari wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam, wisata ziarah, wisata pendidikan, wisata kuliner dan wisata buatan. Ketersediaan infrastruktur di bidang pariwisata di Kota Magelang sangat membantu berkembangnya jasa bidang pariwisata. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kinerja dan berkembangnya sektor pariwisata daerah adalah jumlah kunjungan wisata. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung di Kota Magelang

dari

tahun

ke

tahun

menunjukkan

trend

peningkatan setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2010 sebagai dampak terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Grafik 3.5 Perkembangan Jumlah wisatawan 2011-2015

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 -

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Wisatawan 806,623 825,825 918,232 994,187 1,138,54 Sumber: Disporabudpar

Sedangkan Tahun 2016 terjadi penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Magelang, dari 1.138.544 wisatawan

menjadi

1.049.847


wisatawan.

Penurunan

BAB I - 135

jumlahwisatawan tersebut disebabkan banyak faktor salah satu yang paling terasa adalah kondisi pelambatan perekonomian pada tahun 2016 yang mengakibatkan berkurangnya tingkat konsumsi

masyarakat

diantaranya

adalah

pemenuhan

kebutuhan untuk berekreasi. 6) Industri a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

2.

Pertumbuhan industri


IKK 2015

2016

1

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

15,22 %

16,41 %

2

Pertumbuhan industri

2,97 %

1,81 %

c) Analisis Capaian Kinerja Sektor industri memberikan kontribusi sebanyak 16,41%pada

tahun

2016,

ada

kenaikan

dibandingkan

capaian pada Tahun 2015. Data PDRB yang ada merupakan data prediksi yang dikeluarkan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertumbuhan industri pada Tahun 2016 ini capaian kinerjanya sebesar 1,81%turun dibandingkan pada Tahun 2015yang sebesar 2,97.Peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan pasar/market di Kota Magelang, terusditingkatkan

oleh

pemerintah

kota

dalam

harus rangka

memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Magelang . Dalam Tahun 2016 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah memfasilitasi pendataan industriindustri yang ada di Kota Magelang dalam hal pengenalan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 136

teknologi pengolahan terbaru dan

teknologi informasi,

sehingga pelaku usaha industri yang ada di Kota Magelang bisa

meningkatkan

standar

mutu

produknya

dengan

memberikan harga yang bersaing. 7) Perdagangan a) Terdiri dari 2 IKK sebagai berikut : 1.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

2.

Ekspor bersih perdagangan


IKK

1

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

2

Ekspor bersih perdagangan

2015

2016

15,70 %

14,13 %

(Rp. 1.731.615.990,-)

(Rp. 16.830.584.780,-)

c) Analisis Capaian Kinerja Capaian kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Tahun 2016menurunjika dibandingkan capaian tahun 2015. prediksi

Data PDRB Tahun 2016 merupakan data

yang

disediakan

oleh

Kantor

Penelitian,

Pengembangan dan Statistik Kota Magelang. Berdasarkan data yang tercatat dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, perusahaan pengekspor, jenis komoditi yang diekspor dan nilai ekspor tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.29 Perusahaan Pengekspor, Jenis Komoditi yang Diekspor dan Nilai Ekspor Tahun 2016 No 1

Nama Perusahaan PT. Lembah Tidar Jaya

Komoditas Kulit sapi wet blue

Nilai Rp.

1.459.052.200,-

Jl. Jend. Sudirman 293 2

PT. Kencana Sari Jaya

Laminating Board

3

CV. Sinar Jonoboyo

Plastik TOTAL


Rp. 12.756.374.580,-

Rp. Rp.

2.615.158.000,16.830.584.780,-

BAB I - 137

Sementara data Impor di Kota Magelang adalah sebagai berikut: Tabel 3.30 Perusahaan Pengimpor, Jenis Komoditi yang Diimpor dan Nilai Impor Tahun 2016 No 1

Nama Perusahaan

Komoditas

PT. Natural Hilife

Nilai

Obat-obatan

Rp.

1.573.501.400,-

Jl. Tentara Pelajar 112 2

PT. Golden Sun Indonesia

Mesin-mesin

Rp.

4.312.455.700,-

Plastik

Rp.

22.424.807.300,-

TOTAL

Rp.

28.310.764.400,-

Jl. Pemuda 120 G 3

PT. Sinar Joyoboyo Jl. Beringin V

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2016

Capaian ekspor bersih perdagangan Tahun 2016 menurun dibandingkan Tahun 2015.Pada tahun 2015, peningkatan yang signifikan terdapat pada CV. Sinar Joyoboyo

yang mempunyai nilai impor sangat

besar

dibandingkan tahun sebelumnya hal ini yang mengakibatkan nilai impor bersih di Kota Magelang lebih besar dari pada nilai Ekspor bersih. 8) Transmigrasi a) Terdiri dari 1 IKK sebagai berikut : 1.

Transmigran swakarsa


1

IKK

Transmigran swakarsa

2015

2016

0%

0%

c) Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Transmigrasi transmigran

dan

data

dari

Dinas

Sosial

Kota

Magelang,

swakarsa.

Transmigrasi

Tenaga

kerja,

tidak

swakarsa

ada

adalah

transmigrasi yangdilakukan atas inisiatif sendiri dengan sistem cost-sharing antara transmigran dan pemerintah


BAB I - 138

daerah setempat/penerima. Dengan demikian capaian kinerja untuk transmigran swakarsa di Kota Magelang adalah 0%.

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat

Undang-Undang

Nomor 23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 yang berbunyi “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi”. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Instansi Vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah berdasarkan Tugas Pembantuan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah

non

kementerian

sebagaimana

dimaksud

ditetapkan

setelah

berkoordinasi dengan menteri. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan dan dengan cara menugasi Desa yang ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselengarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepala Desa. Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan


BAB I - 139

peraturan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

A.

Tugas Pembantuan yang Diterima Pada tahun 2016 Kota Magelang mendapat tugas pembantuan yang berasal dari pemerintahan pusat dengan nilai sebesar Rp 415.871.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu). Adapun pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Magelang dapat dilaporkan sebagaimana penjelasan di bawah ini. Tugas pembantuan tersebut dilaksanakan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

B.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam Rangka Tugas Pembantuan Untuk mengetahui lebih jelas kinerja tugas pembantuan dapat dilaporkan sebagai berikut : 1.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.

Dasar Hukum 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-010.08.4.035518/2016 tanggal 7 Desember 2015; 2) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-010.08.4.035518/2016 tanggal 7 Desember 2015 tentang Revisi ke: 01 tanggal 25 Juli 2016; 3) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-010.08.4.035518/2016 tanggal 7 Desember 2015 tentang Revisi ke: 02 tanggal 11 Agustus 2016; 4) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-010.08.4.035518/2016 tanggal 7 Desember 2015 tentang Revisi ke: 03 tanggal 27 Oktober 2016.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 140

Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.

d.

Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Tugas Pembantuan APBN Tahun 2016 yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri Rp 415.871.000,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu)

program,

yaitu

Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu : 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Masukan (input) Alokasi dana sebesar Rp 415.871.000,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 216.895.150,00 atau 52,15%. b) Keluaran (output) Laporan

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

(Adminduk) dengan target 1 laporan, terealisasi 1 laporan dengan nilai capaian kinerja 100%. Adapun yang tidak terealisasi adalah monitoring dan evaluasi ke kecamatan karena perjalanan tersebut di bawah 8 jam sehingga monitoring dan evaluasi ke kecamatan sesuai ketentuan tidak dapat diberi uang transport. c) Hasil (outcome) Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai pelayanan

dasar publik

penerbitan dan

dokumen

pembangunan

kependudukan nasional

serta

mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada dengan target 100% terealisasi 100% dengan nilai capaian kinerja 100%.


BAB I - 141

e.

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber

Anggaran

Tugas

Pembantuan

APBN

Tahun

Anggaran 2016 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang berasal dari Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran

2016

sebesar

Rp

1.055.185.000,00.

Dalam

perkembangannya mendapat revisi 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 25 Juli 2016, 11 Agustus 2016 dan 27 Oktober 2016 dikarenakan adanya penggantian pejabat perbendaharaan dan adanya surat dari Direktur Jenderal

Kementerian

Dalam

Negeri

Nomor

902/5966/DUKCAPIL.SES tanggal 17 Juni 2016 perihal Penghematan Anggaran Tugas Pembantuan (TP) pada APBN TA 2016 dan surat dari

Direktur

Jenderal

Kementerian

Dalam

Negeri

Nomor

910/9311/DUKCAPIL.SES tanggal 5 September 2016 Juni 2016 perihal Penghematan Anggaran DK/TP pada APBN TA 2016 yang memerintahkan kepada seluruh kota/kabupaten untuk melakukan penghematan/pemotongan

melalui

self

blocking

masing-masing

RKAKL Tugas Pembantuan APBN TA 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang harus direvisi dan pagu anggaran menjadi Rp 415.871.000,00, dengan rincian self blocking adalah: Total self blocking

: Rp 639.314.000,00

- self blocking I

: Rp 66.203.000,00

- self blocking II

: Rp 573.111.000,00

f. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan APBN

Tahun

2016

dari

Kementerian

Dalam

Negeri

adalah

penyerapan dana tidak maksimal yang disebabkan oleh : 1)

Pelaksanaan kegiatan yang seharusnya 12 bulan hanya dapat terealisasi 11 bulan dikarenakan DIPA Petikan diserahkan


BAB I - 142

kepada

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kota

Magelang pada akhir Bulan Januari Tahun 2016; 2)

Perjalanan Dinas Dalam Kota tidak dapat dilaksanakan karena pelaksanaannya di bawah 8 jam;

3)

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa serta belanja untuk persediaan barang konsumsinya tidak dapat direalisasikan karena ketersediaan blangko dan formulir-formulir kependudukan dan pencatatan sipil masih cukup banyak.

Solusi : 1)

Koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Dalam Negeri, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng, dan KPPN);

2)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada. BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan

tugas

umum

pemerintahan

di

Kota

Magelang

merupakan salah satu substansi penting dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 adalah wajib diinformasikan sebagai bagian keterangan pertanggungjawaban Walikota Magelang kepada DPRD Kota Magelang. Pengertian tugas umum pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 adalah tugas kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota selain pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Mengacu pada cakupan penyelenggaraan tugas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 18 dan 22, maka penyelenggaraan tugas umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang, antara lain meliputi : kerja sama antar daerah, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, kerja sama pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan

kawasan

khusus,

serta

penyelenggaraan

ketenteraman

dan

ketertiban umum.


BAB I - 143

Pelaksanan

tugas

umum

pemerintahan

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut : A.

Kerja Sama Antar Daerah Kerja sama antar daerah dapat menjadi salah satu pilihan alternatif dalam

mengembangkan

daerah

sehingga

pemerintah

daerah

dapat

melakukan akselerasi pembangunan yang didasarkan pada pertimbangan efesiensi dan efektifitas, sinergi dan saling menguntungkan, terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kerja sama antar daerah diharapkan dapat menjadi jembatan yang meminimalisasi potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan, mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, meningkatkan pertukaran teknologi dan pengetahuan sehingga dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam pelaksanaan pelayanan umum. 1.

Kebijakan dan Kegiatan Upaya pelaksanaan kerja sama antar daerah bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu, kerja sama antar daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan lintas wilayah administratif, meningkatkan pelayanan dan kesejahterahan masyarakat di daerah, dan pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pengembangan ekonomi di daerah masing-masing serta mensinkronkan program pembangunan. Upaya Pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan kerja sama antar daerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Kegiatan kerja sama daerah yang masih berlangsung sampai dengan 2016 adalah :

2.

a.

Kerja sama bidang transmigrasi;

b.

Kerja sama bidang penanaman modal.

Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan


BAB I - 144

Berikut uraian kerja sama antar daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang dengan daerah lain pada tahun 2016 dan yang masih berjalan sampai dengan tahun 2016 :

a. No. 1.

Kerja sama bidang transmigrasi Nomor dan Tanggal Perjanjian 04 Tahun 2016 tertanggal 26 Mei 2016

2.

05.1 Tahun 2014 03-A/Sosnakertrans/ 2014 tanggal 25 Juni 2014

3.

04.2 Tahun 2013 475.1/214.1/SNTD/2013 tertanggal 30 April 2013

4.

07 Tahun 2012 595/390.A/SKTK-D/ 2012

Daerah yang Diajak Kerja sama

Materi Kerja sama

Jangka Waktu

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat

Program Transmigrasi di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukangma, Kabupaten Kayong Utara

5 tahun

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Program Transmigrasi di lokasi Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

5 tahun

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat

Program Transmigrasi di Desa Simatamata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara

5 tahun

Pemerintah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan

Program Transmigrasi di Desa Sungai

5 tahun


BAB I - 145

tanggal 18 April 2012

5.

07 Tahun 2011 870/777/IV/Dinsosnakertr ans-2011 tanggal 13 April 2011

b. No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 570/863/BPMPPT/2016 570/846/450/2016

570/01/K.PM/XI/2016 570/1001/450/2016 tanggal 24 November 2016

3.

120.13/916/2016 570/1064/450/2016 tanggal 21 Desember 2016

4.

570/603/450/2015 570/1128/ 2015 tanggal 2 Oktober 2015

5.

570/290/450/2014 503/01-BPMPPT/XI/ 2014 tanggal 17 November 2014

6.

Pelang, Kecamatan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang

Pemerintah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Transmigrasi di Kabupaten Lamandau

5 tahun

Daerah yang Diajak Kerja sama

Materi Kerja sama

Jangka Waktu

Pemerintah Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Fasilitasi kerja sama bidang penanaman modal

Pemerintah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

Kerja sama bidang penanaman modal

1 tahun

Pemerintah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah


1 tahun

Pemerintah Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah


5 tahun

Pemerintah Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat


5 tahun

Pemerintah Kabupaten

Kerja sama bidang

5 tahun


tanggal 8 Oktober 2016 2.

Barat

570/289/450/2014 570/438/BPMPT


BAB I - 146

Kendal, Provinsi Jawa Tengah

tanggal 17 November 2014

B.

penanaman modal

Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga Kota Magelang dapat dikatakan hampir tidak mempunyai sumber daya alam yang dapat dieksploitasi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini Kota Magelang berupaya untuk memposisikan diri

sebagai

stakeholders.

kota

jasa

Kerja

yang

sama

mampu

dengan

memenuhi

pihak

ketiga

kebutuhan

semua

dilaksanakan

untuk

mengoptimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan pengelolaan potensi daerah yang ada sehingga dapat memenuhi penyediaan pelayanan publik dan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah.

1.

Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Magelang dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga adalah : a.

Meningkatkan

dukungan

pihak

ketiga

guna

mengoptimalkan

kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah; b.

Meningkatkan pelayanan publik;

c.

Meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 dan yang masih berjalan pada tahun 2016, yaitu : a.

Kerja sama bidang pendidikan;

b.

Kerja sama bidang kesehatan;

c.

Kerja sama bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d.

Kerja

sama

bidang

otonomi

daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; e.

Kerja sama bidang perdagangan;


BAB I - 147

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi pelaksanaan kerja sama Pemerintah Kota Magelang dengan pihak ketiga yang masih berlaku/berlangsung sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut : a.

Kerja sama bidang pendidikan Perjanjian kerja sama/kesepakatan dalam bidang pendidikan, yaitu :

No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 3 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015

2.

08/PKS.P/RSUDT/II/2015 053/AKPER/NWU/II/2015 tanggal 28 Februari 2015

3.

7/PKS.PI/RSUDT/IV/2015 1035/UN7.3.4/KS/2015 tanggal 1 April 2015

4.

13/PKS.B/RSUDT/V/2015 149/CM/V/2015

Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

Kepolisian Resor Magelang Kota

Pembinaan pendidikan lalulintas pada siswa SD, SMP SMA dan SMK

1 tahun

Akademi Keperawatan (AKPER) Ngudi Waluyo Ungaran

Praktik keperawatan mahasiswa AKPER Ngudi Waluyo Ungaran

22 bulan

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang

Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan pengalaman dan keterampilan peserta Program Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis I FK UNDIP Semarang

2 tahun

SMK Citra Medika Magelang

Praktik kerja lapangan siswa Program Studi Farmasi SMK Citra Medika Magelang

2 tahun

tanggal 31 Mei 2015

5.

421.26/482.P/SMK.3/2015

Daffam Hotel Malioboro Yogyakarta

Paktek Kerja Industri siswa SMK Negeri 3 Magelang

2 tahun

6.

421.25/482.P/SMK.3/2015

Jambuluwuk Malioboro Boutique Hotel Yogyakarta


2 tahun

7

421.24/482.P/SMK.3/2015

Hotel Plataran Borobudur Magelang


2 tahun

8.

421.23/482.P/SMK.3/2015

Nueve Hotel Yogyakarta


2 tahun


BAB I - 148

No. 9.

10.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 421.22/482.P/SMK.3/2015

0012/HRD/RF/V/2015

Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

Ros In Hotel Yogyakarta


3 tahun

PT Royal Fashion


2 tahun

Kabupaten Semarang 11.

05/NKS/BKK/SMK3/2015

PT Ungaran Sari Garmen Kabupaten Semarang


4 tahun

12.

415/4/780/SMK.3/230

Larissa Aesthetic


2 tahun

13.

415/4/780/SMK.3/230

PT Martina Berto


2 tahun

14.

06/PKS.B/RSUDT/II/2014 075/UNIMUS.G/KS/2014

Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)

Praktik belajar lapangan mahasiswa Program D-III Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan UNIMUS

2 tahun

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kesiapan penyelenggaraan Universitas Tidar menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

5 tahun

Akademi Perekam Medik dan Informatika Kesehatan (APIKES) Citra Medika Surakarta

Praktik kerja lapangan/magang mahasiswa APIKES Citra Medika Surakarta

2 tahun

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FKIK UMY)

Program Pendidikan Profesi Dokter dan Profesi Ners FKIK UMY

5 tahun

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Semarang

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3 tahun

tanggal 1 Februari 2014

15.

03 Tahun 2014 05/KB/E/II/2014 tanggal 27 Februari 2014

16.

13/PKS.B/RSUDT/IV/2014

012/C.5-IV/III/2014 tanggal 1 April 2014

17.

28/PK.P/RSUDT/IV/2014 04.1/PK-FKIKA/UMY/IV/2014

tanggal 31 Mei 2014

18.

29/PKS.PII/RSUDT/V/2014

HK.06.01/A.II.3/573/2014 tanggal 31 Mei 2014


BAB I - 149

No.

Nomor dan Tanggal Perjanjian

19.

20/PKS.PI/RSUDT/VI/2014 006/MoU/DIR/AMA-YK/2014

tanggal 1 Juni 2014

20.

46/PKS.PI/RSUDT/VII/2014

19.1A/Dir/KS/SV/2014 tanggal 1 Juli 2014

21.

25/PKS.B/RSUDT/VIII/2014

761/C.8-II/FIK/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014

22.

27/PKS.PII/RSUDT/XI/2014

B/120/VI/2014 tanggal 1 November 2014

23.

30/PKS.PI/RSUDT/XII/2014

025/AKBID/NWU/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014

24.

35/PKS.B/RSUDT/XII/2014 MOU/032/STIKES A.YANI/XII/2014

Materi Kerja sama

Akademi Manajamen Administrasi (AMA) Yogyakarta

Pelayanan/pengabdi an masyarakat, pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan

2 tahun

Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM)

Praktik kerja lapangan mahasiswa Program Studi D-IV Bidan Pendidik dan D-III Rekam Medis

2 tahun

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Praktik kerja lapangan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Fisioterapi dan Gizi UMS

3 tahun

Akademi Keperawatan (AKBID) Kesdam IV/Diponegoro Semarang

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3 tahun

Akademi Kebidanan (AKBID) Ngudi Waluyo Ungaran

Praktik klinik mahasiswa Akademi Kebidanan (AKBID) Ngudi Waluyo Ungaran

2 tahun

STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Praktik klinik Program Studi Rekam MedisInformasi Kesehatan (D3)

2 tahun

STIKES Widya Husada Semarang

Praktik kerja lapangan mahasiswa STIKES Widya Husada Semarang

2 tahun

Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang

Praktik kerja lapangan mahasiswa Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang

2 tahun

tanggal 1 Desember 2014 25.

36/PKS.B/RSUDT/XII/2014 IKS-PB 30/ADAK/STIKESWH/I-2015

tanggal 1 Desember 2014

26.

37/PKS.B/RSUDT/XII/2014 IKS-613/AKFIS-WH/XII-2014


Jangka Waktu

Pihak Ketiga


BAB I - 150

No.


27.

07/PKS.B/RSUD/I/2013 101.3/060.a/MOU/A-MH/I/2013

tanggal 2 Januari 2013

28.

061/PKS.B/RSUD/III/2013 006/MoU/UNRIYO/III/2013

tanggal 30 Maret 2013

29.

11/PKS.B/RSUDT/IV/2013

HK.06.01/1/0810.1/2013 tanggal 1 April 2013

30.

32/PKS.II/RSUDT/V/2013 046/A/STIKES/NWU/V/2013

tanggal 1 Mei 2013

31.

34/PKS.PI/RSUDT/VII/2013 373/Akper-KBN/A.PKK/VII /2013

tanggal 29 Juli 2013

32.

25/PKS-B/RSUDT/X/2013 HK.06.01/I/1/7432/2013 tanggal 1 Oktober 2013

33.

12/PKS-P/DIR/RSUD/VII/2012

355/FIKES/II.3.AU/F/2012

tanggal 1 Juli 2012

34.

20/P/RSUD/VIII/2011 4224A/UN7.3.4/D/KS/2011

tanggal 22 Agustus 2011

Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

Akademi Perekam Medik dan Informatika Kesehatan (APIKES) Mitra Husada Karanganyar

Praktik lapangan, magang kerja dan penelitian mahasiswa APIKES Karanganyar

3 tahun

Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO)

Praktik mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program S-1 Ilmu Gizi UNRIYO

3 tahun

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Banjarmasin

Praktik belajar lapangan mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

3 tahun

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudi Waluyo Ungaran

Pendidikan, pelatihan dan pengembangan dalam bidang kesehatan

3 tahun

Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara (AKPER KBN) Magelang

Praktik kerja lapangan mahasiswa AKPER KBN Magelang

3 tahun

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Yogyakarta

Praktik kerja lapangan mahasiswa jurusan Ilmu Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

3 tahun

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang

Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengembangan pelayanan kesehatan

4 tahun

Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (PSIK FK UNDIP) Semarang

Praktik klinik dan magang civitas akademika PSIK FK UNDIP Semarang

5 tahun


BAB I - 151

b.

Kerja sama bidang kesehatan Pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pelayanan bidang kesehatan telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Perjanjian kerja sama tersebut, antara lain :

No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 441.91/33/226 HK.05.01/S/III.5/0120/2016 tanggal 4 Januari 2016

2.

441.92/1075/220 HK.05.01/II.2.2/00009/2016 tanggal 4 Januari 2016

3.

441.92/1027/220 KS.01.01/I.IV/57/2016 tanggal 4 Januari 2016

4.

441.92/28/226 440.92/02/6

Materi Kerja sama

RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang

Pelayanan kesehatan jiwa/tumbuh kembang dan pelayanan kesehatan pelimpahan dari RSUD Tidar Kota Magelang untuk Pelayanan Umum bagi peserta Jamkesda Kota Magelang

1 tahun

Rumah Sakit Ortophedi Pusat dr. Soeharso Surakarta

Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jamkesda Kota Magelang

1 tahun

RSUP dr. Kariadi Semarang


1 tahun

BKPM Wilayah Magelang


1 tahun

Rumah Sakit Lestari Raharja Kota Magelang

Pelayanan Kesehatan bagi Program Jamkesda (pelimpahan pasien dari RSUD Tidar Kota Magelang)

1 tahun

BPJS Cabang Magelang

Kerjasama Optimalisasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

1 tahun


Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional dari Warga Kota Magelang

3 bulan

RSUP dr. Sardjito Yogyakarta


1 tahun

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran

1 tahun

tanggal 4 Januari 2016 5.

441.92/35/226 18/PKS/RSLR/III/2016 tanggal 4 Januari 2016

6.

15 Tahun 2016 142/MOU/VI-04/0916 tanggal 29 September 2016

7.

441.92/3148/220 143/KTR/VI-04/0916 tanggal 29 September 2016

8.

441.92/31/226 HK.05.01/IV/30732/2015 tanggal 31 Desember 2015

9.

441.91/3583/2015/4 790/KTR/VI-04/1215 441.91/5773/220

Jangka Waktu

Pihak Ketiga


BAB I - 152

No.

10.


Materi Kerja sama



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kota Magelang

12/PKS.B/RSUDT/IV/2014 004/II/KSO/M/IV/XIV

PT Tirta Teknosys

Pinjam pakai peralatan reusedialiser dan penyediaan cairannya

2 tahun

PT Aimed Indonesia Yogyakarta

Operasional alat CTScan dan accessories pendukungnya untuk pelayanan CT-Scan

4 tahun

PT Sinar Roda Utama

Pelayanan hemodialisa bagi pasien Jamkesmas

5 tahun

PT Sinar Roda Utama

Pelayanan hemodialisa bagi pasien umum/swasta/ ASKES

5 tahun

tanggal 1 April 2014

11.

08/PKS.B/DIR/RSUD/VI/2012

015/KSO/024.06/2012 tanggal 15 Juni 2012

12.

16/P/RSUD/VIII/2011 654/SRU/N/HD/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011

13.

17/P/RSUD/VIII/2011 655/SRU/N/HD/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011

c.

Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perjanjian kerja sama bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dituangkan dalam perjanjian kersama, antara lain :

No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 006/Sekr.P2TP2A/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

2.

007/Sekr.P2TP2A/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

3.


Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

Kantor Pengacara Bambang Tjatur Iswanto, SH & Rekan

Pendampingan hukum dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh masyarakat Kota Magelang, khususnya perempuan dan anak

1 tahun

Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Lilis Sri Rahayu Kurniawaty, SH


1 tahun

Kantor Pengacara dan Konsultan

Pendampingan hukum dalam menyelesaikan

1 tahun


BAB I - 153

4.


5.

044/Sekr.P2TP2A/XI/2014 tanggal 30 November 2014

d.

Hukum Aryo Gatot Widodo, SH & Partners

kasus yang dihadapi oleh masyarakat Kota Magelang, khususnya perempuan dan anak

Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Erna Indrayani, SH & Associates


1 tahun

Lembaga Pusat Pengembangan SDM “Entrans” (LP SDM Entrans)

Penanganan masalah sosial dan psikis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

3 tahun

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No. 1.

Nomor dan Tanggal Perjanjian 900/010/290/2016 tanggal 11 Januari 2016

2.

01 Tahun 2016 07/ADV-ZA/PEKJ/I/2016 tanggal 15 Januari 2016

3.

02 Tahun 2016 11/ADV-ZA/PEKJ/I/2016 tanggal 15 Januari 2015

4.

03 Tahun 2016 330/0.3.13/05/03/2016

5.

05.1 Tahun 2016 4237/HI.17/KL/2016 tanggal 1 Juni 2016

Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Magelang

Pengelolaan Uang dan Pajak Daerah secara Online

1 tahun

Kantor Advokat M. Zazin & Associates

Pemberian Jasa Hukum dan Bantuan Hukum (advokasi)

1 tahun

Kantor Advokat M. Zazin & Associates

Pemberian Jasa Hukum dan Bantuan Hukum (advokasi)

Kejaksaan Negeri Kota Magelang

Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

1 tahun

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Jogjakarta

Fasilitasi Kerjasama dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi oleh SKPD di Pemerintah Kota Magelang

1 tahun


BAB I - 154

No.


6.

183.14/63/112 Tahun 2016

7.

14/PKS/PPIT/VIII/2016 070/871/430/2016 tanggal 10 Agustus 2016

8.

14 Tahun 2016 tanggal 6 September 2016

9.

18 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016

10.

27 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016

11.

562.2/SP/643/800/2015 34/HKM/AA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015

12.

10/PKS.PI/RSUDT/I/2015 0500/HT.01.02/005/2015 tanggal 31 Januari 2015

13.

05 Tahun 2014 0586.b/HT.01.04/005/2014 tanggal 14 Maret 2014

Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

Kejaksaan Negeri Kota Magelang

Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang

1 tahun

Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sinergi Penelitian, Pengembangan, dan Komersialisasi Produk Inovasi di Kota Magelang

3 tahun

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SKIP)

1 tahun

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Area Pelayanan dan Jaringan Magelang

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah

1 tahun


Pengelolaan Uang Daerah

1 tahun

PT Asiadaya Abadi, Pati, Jawa Tengah

Penambahan bantuan pengamanan asetaset milik Pemerintah Kota Magelang

1 tahun


Sewa sebagian lahan untuk pemasangan box ATM di RSUD Tidar Kota Magelang

3 tahun


Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil melalui Kartu Pegawai Sipil Elektronik di Lingkungan

15 tahun


BAB I - 155

No.


Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

Jangka Waktu

Pemerintah Kota Magelang 14.

08 Tahun 2011 25/KB/BPPT-PEMKOT MAGELANG/V/2011 tanggal 18 Mei 2011

15.

10 Tahun 2011 070/PK_PAS/V/2011

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Republik Indonesia

Pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Kota Magelang

5 tahun

PT Putera Agung Setia

Pembuatan design prototype kendaraan smart car dan membantu pelaksanaan teknis dan non-teknis dalam terwujudnya prototype kendaraan dengan nama Spyder

5 tahun

tanggal 18 Mei 2011

e. No. 1.

Kerja sama bidang perdagangan Nomor dan Tanggal Perjanjian 19 Tahun 2016 tanggal 7 November 2016

2.

518.3/152/250/2016 0217/HT.01.04/KRD/2016 tanggal 9 Februari 2016

3.

8599/HT.01.04/KRD/2015 19 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015

C.

Jangka Waktu

Pihak Ketiga

Materi Kerja sama

Akademi MIliter/TNI AD

Perjanjian Pinjam Pakai Tanah TNI-AD digunakan untuk Taman dan Sentra Kuliner di Jalan Tidar Magelang antara TNI-AD dengan Pemerintah Kota Magelang

2 tahun

PT Bnak Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Program Kredit Usaha Produktif (KUP) kepada Pelaku Usaha Mikro di Kota Magelang

3 tahun

PT Bnak Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Penyelenggaraan Program Kredit Usaha Produktif kepada Pelaku Usaha Mikro di Kota Magelang

1 tahun

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah


BAB I - 156

Koordinasi dengan instansi vertikal di Kota Magelang merupakan salah satu aspek yang mutlak dilakukan dalam kerangka memenuhi kebijakan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan. 1. Kebijakan dan Kegiatan Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Instansi vertikal merupakan perangkat kementerian atau lembaga pemerintah yang mengatur urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Kebijakan koordinasi dengan instansi vertikal bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinkronkan berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Magelang dalam rangka mengembangkan hubungan antar tingkatan pemerintahan yang harmonis. Koordinasi

dengan

instansi

vertikal

yang

dilaksanakan

Pemerintah Kota Magelang dalam beberapa bidang, yaitu : a.

Koordinasi stabilitas daerah;

b.

Koordinasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban;

c.

Koordinasi dalam bidang pertanahan;

d.

Koordinasi dalam bidang keagamaan;

e.

Koordinasi dalam bidang tata ruang.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan a.

Koordinasi stabilitas daerah Kota Magelang merupakan wilayah yang selama ini dikenal kondusif. Pemerintah Kota Magelang senantiasa berupaya untuk mempertahankan iklim sejuk dan damai sebagai modal utama demi terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah yang muaranya adalah terwujudnya keberhasilan pembangunan di tingkat nasional. Jalinan kerja sama pemerintah daerah dengan instansi vertikal merupakan upaya untuk menciptakan sinergi yang kokoh dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing.


BAB I - 157

Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka terwujudnya hubungan kerja yang harmonis serta sinergis di antara unsur pimpinan daerah dan vertikal di Kota Magelang dengan tujuan akhir adalah memantapkan stabilitas daerah. Kegiatan koordinasi dalam rangka stabilitas daerah antara Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Komandan

Kodim

0705/Magelang,

Kepala

Kepolisian

Resort

Magelang Kota, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Pengadilan Negeri didasari dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 134/45/112 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Magelang Tahun 2016. Di samping itu, dibentuk pula tim terpadu terkait dengan penanganan stabilitas dan permasalahan strategis daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 300/45/112 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Stabilitas Daerah Kota Magelang Tahun 2016. Rapat koordinasi stabilitas daerah diselenggarakan secara rutin setiap bulan dan insidental pada saat-saat tertentu apabila diperlukan

dalam

rangka

mengantisipasi

permasalahan

yang

membutuhkan penanganan segera. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agenda rapat koordinasi stabilitas daerah membahas materi berupa permasalahan-permasalahan strategis yang ada di daerah yang harus ditindaklanjuti dalam kerangka kebijakan daerah, seperti permasalahan bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban daerah serta penanganan bencana alam dan lainnya. Hasil atau kesimpulan rapat koordinasi Forpimda yang berisi saran/masukan dan perintah/instruksi akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Koordinasi rutin juga dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Magelang untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan situasi dan


BAB I - 158

kondisi wilayah. Di samping itu, implementasi dari peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

aparatur/lembaga

serta

stakeholder yang ada serta sebagai wujud partisipasi dalam upaya menjaga stabilitas daerah, masyarakat juga dilibatkan dengan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat kota hingga di tingkat kelurahan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen. Koordinasi stabilitas daerah juga dilakukan di tingkat kecamatan. Rapat koordinasi dilaksanakan setiap bulan oleh unsur Tri Pimpinan Kecamatan (Tripika), yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Koordinasi

ini

Komandan

melibatkan

Lurah,

Rayon

Militer (Danramil).

Bhayangkara

Pembinaan

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) di wilayahnya dengan materi pembahasan penekanan pada permasalahan-permasalahan aktual bidang sosial, keamanan dan ketertiban. b.

Koordinasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban Pemerintah Kota Magelang melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, baik dengan pihak Kepolisian maupun TNI, dalam bidang ketentraman dan ketertiban untuk menciptakan situasi yang kondusif, aman dan terkendali di Kota Magelang. Selama ini jalinan hubungan koordinasi telah berjalan dengan baik dan selalu diupayakan untuk lebih dimantapkan untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul yang dapat mengganggu kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Unsur Kepolisian dan TNI juga selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan operasi atau razia dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, seperti razia pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), operasi penyakit masyarakat (Pekat) dan patroli pencegahan dan pengamanan terhadap vandalisme.

c.

Koordinasi dalam bidang pertanahan


BAB I - 159

Berkaitan dengan bidang pertanahan, Pemerintah Kota Magelang berupaya untuk selalu meningkatkan koordinasi dan menjalin

komunikasi

secara

intensif

dengan

instansi-instansi

pemangku kepentingan, antara lain : 1) Kantor Pertanahan, yaitu sebagai instansi penyelenggara layanan administrasi pertanahan dan pengendalian tata guna tanah dalam rangka pengamanan aset tanah milik daerah. 2) Instansi militer, yang mempunyai proporsi besar penguasaan lahan terkait dengan pengelolaan lahan dan penanganan beberapa permasalahan aset tanah milik Pemerintah Kota Magelang; 3) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo (PSDA-Probolo),

yaitu

terkait

pengelolaan

tanah

atas

kewenangan saluran/tanah irigasi; 4) Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset (UP3AD) Kota Magelang; Dengan

terjalinnya

koordinasi

yang

baik

dan

efektif

diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan permasalahanpermasalahan dan juga dalam rangka antisipasi atau menghindari permasalahan yang akan muncul di kemudian hari di bidang pertanahan. d.

Koordinasi dalam bidang keagamaan Urusan agama merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Magelang senantiasa melakukan koordinasi

dengan

instansi

vertikal

yang

ada,

yaitu

Kantor

Kementerian Agama Kota Magelang. Koordinasi dilakukan dalam rangka pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama, intern umat agama dan antara umat agama dengan pemerintah serta dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kegiatan keagamaan. Terlebih lagi salah satu unsur visi Kota Magelang 2016-2021 yang adalah upaya mewujudkan masyarakat yang religius. Di samping itu, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Paguyuban Umat Beriman (PUBM) di Kota


BAB I - 160

Magelang

yang

beranggotakan

tokoh-tokoh

agama

telah

memberikan kontribusi nyata dalam menjalin ikatan persaudaraan antar pemeluk agama. Toleransi antar umat agama sangat dijunjung tinggi tercermin dengan saling hormat-menghormati antar pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya. e.

Koordinasi dalam bidang tata ruang Dalam rangka penataan ruang Kota Magelang guna mempercantik wajah kota dan mendukung Magelang Kota Sejuta Bunga dilaksanakan koordinasi dalam bidang tata ruang yang terealisasi dengan penataan pedagang kaki lima (PKL) dan pengelolaan taman kota. Beberapa

lokasi

taman

kota

dan

sentra

kuliner

menggunakan lahan milik instansi pemerintah lain, antara lain milik TNI-AD/Akademi Militer, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo (PSDA Probolo) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Taman Lansia di Jalan A. Yani dan Taman di Jalan Tidar sebelah utara Stadion Abu Bakrin berada di atas lahan milik instansi militer yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang. Lokasi taman kota di kaki Gunung Tidar sisi sebelah timur yang berada di tepi Saluran Manggis merupakan lahan milik Balai PSDA Probolo. Untuk mempercantik wajah kota maka di atas saluran tersebut yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dipercantik dengan pembuatan taman. Terkait dengan penataan kota, Pemerintah Kota Magelang tidak memperbolehkan adanya usaha perdagangan sektor informal (PKL) di sepanjang jalan-jalan protokol. Di samping melakukan penataan dengan memanfaatkan aset daerah yang dimiliki seperti pembuatan shelter permanen kuliner Tuin van Java di alun-alun, maka solusi lainnya adalah Pemerintah Kota Magelang bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki lahan yang diperuntukan sebagai tempat relokasi para PKL. Tabel 5.1 berikut menguraikan titik-titik lokasi taman dan pusat wisata kuliner di Kota Magelang sebagai relokasi para PKL


BAB I - 161

yang sebelumnya melakukan usaha dagang di tepi jalan-jalan protokol. Tabel 5.1 Titik Lokasi Penataan Ruang untuk Taman dan Sentra Kuliner di Kota Magelang

No.

Lokasi

Status Kepemilikan Tanah

Lokasi Awal

1.

Taman Lansia Jalan Ahmad Yani

TNI

2.

Taman Gunung Tidar

3.

Taman di Jalan Tidar (utara Stadion Abu Bakrin)

4.

Kuliner Kartika Sari

5.

Kuliner Sejuta Bunga

6.

Kuliner Badaan

7.

PSDA Probolo TNI/Akmil Sepanjang Jalan Tidar

TNI/Akmil

Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Kawasan Rejo Tumoto

PT KAI (PJKA)

Sepanjang Jalan Pahlawan

Pemkot

Kuliner Boga Kencana

Sepanjang Jalan A. Yani dan Urip Sumoharjo

PT KAI (PJKA)

8.

Kuliner Sigaluh

Sepanjang Jalan A. Yani dan Pemuda

Pemkot

9.

Kuliner Jendralan

Sepanjang Jalan Diponegoro

Pemkot

10.

Kuliner Daha

Sepanjang Jalan Tentara Pelajar

Pemkot

11.

Kuliner Pajajaran

Sepanjang Jalan Pajajaran

Pemkot

12.

Kuliner Jenggala

Sekitar Pasar Tukangan

Pemkot

13.

Kuliner Lembah Tidar

Sepanjang Jalan Letjen Suprapto

Pemkot

14.

Kuliner Rejo Mulyo

Sepanjang Jalan Ikhlas

Pemkot

15.

Kuliner Tuin van Java

Sekitar Alun-alun

Pemkot

16.

Kawasan Car Free Day di Lapangan Tentara I Rindam IV/Diponegoro

TNI

Sumber : Data diolah.

D.

Pembinaan Batas Wilayah 1.

Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan

tentang

pembinaan

batas

wilayah

berupa

perencanaan dan persiapan koordinasi pembinaan batas acuan, penyelesaian dan penegasan batas wilayah yang sangat penting dalam hubungannya

dengan

tertib

administrasi

dan

untuk

keperluan

perencanaan pembangunan serta pelayanan kepada publik. 2.

Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan


BAB I - 162

Berdasarkan

Penjelasan

Pasal

Demi

Pasal

Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Pasal 6 menyebutkan bahwa pembinaan batas wilayah di tingkat kabupaten/kota adalah batas wilayah antar kecamatan dan antar desa/kelurahan. Terkait pembinaan penegasan batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan di Pemerintah Kota Magelang telah selesai dilaksanakan kegiatan survey, pemetaan dan tinjauan lapangan. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan di delapan kelurahan dan tahun 2011 dilaksanakan di sembilan kelurahan, sehingga batas wilayah ke-17 kelurahan yang ada di Kota Magelang telah diatur dengan tegas dan jelas. Penegasan batas antar kelurahan dan kecamatan memberikan kejelasan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik kepada masyarakat, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Sementara itu, penegasan batas wilayah antar daerah, yaitu antara

Kota

Magelang dan

Kabupaten Magelang

masih

belum

sepenuhnya terjadi kesepakatan. Ketegasan batas wilayah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang yang saat ini sudah tidak menjadi permasalahan adalah sebelah utara namun batas di sebelah selatan masih belum terwujud kesepakatan di antara kedua pemerintah daerah. Sikap Pemerintah Kota Magelang seperti yang tertuang dalam Surat Walikota Magelang kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor 135/1132/111 tanggal 2 Desember 2013 adalah : a.

Bahwa kondisi existing wilayah administrasi Kota Magelang saat ini sama persis dengan kondisi wilayah administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana surat dari Pemerintah DaerahDaerah Swatantra Tingkat Ke-I Jawa Tengah Nomor U.85/I/12 tanggal 29 September 1958 dan juga telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor OP 273/1977 tanggal 8 Agustus 1977;


BAB I - 163

b.

Bahwa wilayah administrasi Kota Magelang sebagaimana surat dari Pemerintah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Jawa Tengah, Nomor U.85/I/12 tanggal 29 September 1958 dan penegasan Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Nomor: OP 273/1977 tanggal 8 Agustus 1977 sebagaimana tersebut di atas juga sama persis (sesuai) dengan wilayah

administrasi

Kota

Magelang

yang

tercantum

dalam

Staatblaad Nomor 2 tahun 1927; c.

Bahwa sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/1987 tanggal 15 September 1987 dan Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14/1987 tanggal 13 Oktober 1987 telah diserahkan sebagian wilayah administrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (13 desa) kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dalam rangka perubahan batas wilayah administrasi dan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang telah menerima 13 desa dimaksud;

d.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang tersebut di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pemerintah Pusat, dengan surat Nomor 136/034064 tanggal 4 September 1990, yang inti surat tersebut adalah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang; Berkaitan dengan proses penyelesaian permasalahan ini,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi dan menjadi mediator namun masih belum ada titik temu kesepakatan sehingga ranah penyelesaian akhir (final) diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Pada intinya Pemerintah Kota Magelang menginginkan adanya penegasan batas wilayah antar daerah, antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, sesuai dengan kondisi existing saat ini. Kemudian apabila ketegasan batas wilayah sudah disepakati maka dilanjutkan dengan perluasan wilayah Kota Magelang (tambahan 13 desa) mengacu pada Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/1987 tanggal 15 September 1987 dan Keputusan DPRD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016

BAB I - 164

Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14/1987 tanggal 13 Oktober 1987 yang secara hukum belum dicabut. Posisi Pemerintah Kota Magelang saat ini adalah menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penegasan batas wilayah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. E.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1.

Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dengan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Menurut PP ini definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi, sedangkan yang dimaksud dengan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Bencana dapat terjadi karena faktor alam dan non alam. Secara keseluruhan kejadian-kejadian bencana selama tahun 2016 masih didominasi oleh faktor alam, yaitu terjadinya tanah longsor yang didahului oleh hujan lebat merupakan presentase terbesar dan bencana yang terjadi di Kota Magelang selama ini bersifat lokal. Sepanjang tahun 2016 sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami musim penghujan dengan curah hujan tinggi yang berlangsung lebih panjang dari tahuntahun sebelumnya termasuk di Kota Magelang. Peta pada Gambar 5.1 berikut menunjukkan titik-titik rawan longsor yang tersebar di wilayah Kota Magelang.


BAB I - 165

Gambar 5.1 Peta Rawan Longsor Kota Magelang


BAB I - 166

Berdasarkan jenis bencana selama tahun 2016 telah terjadi 42 kejadian yang dapat dilihat dalam ilustrasi Grafik 5.1 berikut ini: Grafik 5.1 Jumlah Kejadian dan Jenis Bencana yang Terjadi di Kota Magelang Tahun 2016

Sumber: Sekretariat BPBD Kota Magelang (data diolah)

Selanjutnya, pengelompokan lokasi kejadian bencana yang terjadi di Kota Magelang berdasarkan wilayah administrasi kelurahan selama tahun 2016 tersaji pada Grafik 5.2 berikut ini: Grafik 5.2 Jumlah dan Lokasi Bencana yang Terjadi di Kota Magelang Menurut Wilayah Administrasi Kelurahan Tahun 2016


BAB I - 167

Sumber: Sekretariat BPBD Kota Magelang (data diolah)

Berdasarkan Grafik 5.2 di atas, Kelurahan Magelang merupakan wilayah yang paling sering terkena bencana pada Tahun 2016 (9 titik lokasi). Secara terperinci kejadian-kejadian bencana sepanjang tahun 2016 di Kota Magelang adalah sebagai berikut: No.

Jenis Bencana

1.

Tanah/talud longsor

Jumlah Kejadian 28

Lokasi Bencana

Ket.

1.

Saluran Kali Manggis Jl. Maluku RT 01 RW 02 Kelurahan Wates

2.

Jalan kampung RT 05 RW 06 Kelurahan Cacaban

3.

RT 05 RW 07 Kelurahan Magelang

4.

Taman Jalan Cempaka Kelurahan Kemirirejo

5.

Perumahan Cluster Sanggriya RW 13 Kelurahan Wates

6.

Nambangan RT 05 RW 20 Kelurahan Rejowinangun Utara

7.

RT 05 RW 02 Kelurahan Wates

8.

Meteseh RT 02 RW 12 Kelurahan Magelang

9.

Sanden RT 03 RW 06 Kelurahan Kramat Selatan

10.


11.

Wates Prontaan RT 02 RW 04 Kelurahan Wates

12.

Kios di Terminal Soekarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara

13.

Jl. Teuku Umar RT 04 RW 01 Kelurahan Gelangan


BAB I - 168

No.

Jenis Bencana

Jumlah Kejadian

Lokasi Bencana

Ket.

14.

Meteseh Tengah RT 02 RW 11 Kelurahan Magelang

15.

Panggungsari RT 03 RW 08 Kelurahan Cacaban

16.

Patenjurang RT 03 RW 15 Kelurahan Rejowinangun Utara

17.

Panjang Baru RT 04 RW 07 Kelurahan Gelangan

18.

Botton Kopen RT 03 RW 07 Kelurahan Magelang

19.

Kampung Tulung RT 07 RW 01 Kelurahan Magelang

20.

Tidar Campur RT 01 RW 01 Kelurahan Tidar Selatan

21.


22.

Botton Nambangan RT 02 RW 04 Kelurahan Magelang

23.

Meteseh Tengah RT 01 RW 11 Kelurahan Magelang

24.

Gumukrejo RT 01 RW 04 Kelurahan Potrobangsan

25.

Pinggirrejo RT 02 RW 07 Kelurahan Wates

26.

RT 07 RW 06 Kelurahan Potrobangsan

27.

Wates Tengah RT 05 RW 02 Kelurahan Wates

28.

Jambesari RT 04 RW 11 Kelurahan Wates

2.

Angin ribut/ lesus/puting beliung

1

1.

Meteseh Utara RT 03 RW 13 Kelurahan Magelang

3.

Kebakaran

1

1.

Pasar Burung Merpati (Timur Pasar Sidomukti) RW 06 Kelurahan Magersari

4.

Pagar/tembok pembatas roboh

5

1.

Balai Benih Ikan Dinas Pertanian, Peternakaqn dan Perikanan Kota Magelang di Kelurahan Jurangombo Selatan

2.

Perumahan Puri Tuk Songo Jalan Arwana VI RT 02 RW 12 Kelurahan Cacaban

3.

SMAN 5 Kota Magelang di Sidotopo, Kelurahan Kedungsari

4.

Jambesari RT 02 RW 11 Kelurahan Wates

5.

RT 03 RW 08 Dalangan Kelurahan Kramat Utara


BAB I - 169

No.

Jenis Bencana

Jumlah Kejadian

4.

Rumah roboh

2

5.

6.

Banjir/air meluap

Lokasi Bencana

3

Jalan amblas

2

Ket.

1.

Karanggading RT 02 RW 04 Kelurahan Rejowinangun Selatan

2.


1.

Kiringan RT 02 RW 03 Kelurahan Tidar Utara

2.

Nambangan RT 05 dan RT 08 RW 18 Kelurahan Rejowinangun Utara

3.

RT 04 RW 06 Kelurahan Potrobangsan

1.


2.

Meteseh Selatan RT 02 RW 12 Kelurahan Magelang

Sumber : Sekretariat BPBD Kota Magelang

Berbagai kejadian tersebut memerlukan penanganan atau rehabilitasi. Pada beberapa kejadian bencana, penanganan atau rehabilitasi dilakukan oleh pribadi secara swadana, gotong royong warga masyarakat bersama dengan TNI-POLRI dan sukarelawan dari berbagai unsur (PMI, Tagana, Garda Rescue) dalam penanganan darurat. PMI Kota Magelang juga melakukan survey dan verifikasi data pada setiap kejadian di lokasi bencana untuk pengkajian dalam rangka pemberian bantuan kepada korban atau warga yang terkena dampak. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kota Magelang juga telah mengalokasikan

Pos

Belanja

Tak

Terduga

untuk

membiayai

penanggulangan kejadian bencana dengan memperhatikan ketentuan peraturan

yang

berlaku.

Penanganan

kejadian

bencana

yang

pembiayaannya melalui alokasi Pos Belanja Tak Terduga adalah rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas umum dan merupakan aset Pemerintah Kota Magelang, bukan milik perorangan atau swasta. 2.

Sumber dan Jumlah Anggaran Adapun besaran pendanaan melalui Pos Belanja Tak Terduga pada tahun 2016 yang digunakan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam rangka penanggulangan bencana adalah sebesar Rp 753.574.000,00 (sesuai perhitungan RAB dari SKPD teknis Dinas Pekerjaan Umum)


BAB I - 170

terealisasi sebesar Rp 706.972.000,00 dengan rincian seperti tersaji pada Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2 Jumlah Alokasi Pos Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Bencana di Kota Magelang Tahun 2016

No.

Lokasi Bencana

Alokasi RAB (000 Rp)

Realisasi (000 Rp)

1

Nambangan RT 05 RW 19 Kelurahan Rejowinangun Utara*)

132.129

126.181

2

Terminal Soekarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara

167.222

162.530

3

Wates Tengah RT 05 RW 02 Kelurahan Wates

128.571

121.946

4

Gumukrejo RT 01 RW 04 Kelurahan Potrobangsan

171.613

144.630

5

Tidar Sari RT 03 RW 11 Kelurahan Tidar Utara

74.698

72.835

6


81.341

78.850

753.574

706.972

Jumlah Sumber : DPPKD Kota Magelang. *) kejadian bencana akhir bulan Desember 2015

3.

Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Beberapa

kegiatan

yang

dilaksanakan

Pemerintah

Kota

Magelang dalam mengantisipasi dan menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi di Kota Magelang antara lain : a. Penyusunan Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); b. Penyusunan Peta Rawan Bencana Kota Magelang;


BAB I - 171

c. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). d. Penyusunan data inventarisasi kejadian bencana di Kota Magelang; e. Melaksanakan pelatihan kepada tenaga pengendali bencana Kota Magelang; f.

Melaksanakan kegiatan simulasi menghadapi bencana;

g. Melaksanakan

pembangunan

prasarana

pendukung

pencegah

terjadinya bencana; h. Kesiapan mobil pemadam kebakaran; i.

Melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan dengan instansi terkait, antara lain dengan PMI dan Balai PSDA-Probolo mengenai pemeliharaan dan penanganan bencana terkait dengan daerah saluran irigasi dalam penanganan bencana antara lain sehingga penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat.

j.

Mengikuti kegiatan rapat koordinasi di tingkat Bakorwil, Provinsi dan Pusat untuk menyelaraskan kebijakan, program dan kegiatan kebencanaan. Perlu diketahui bahwa hingga akhir tahun 2016, dari 35

kabupaten/kota se Jawa Tengah yang belum membentuk BPBD dengan payung hukum Peraturan Daerah tersisa dua, yaitu : Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kota Salatiga. Mensikapi belum terbentuknya BPBD sebagai sebuah SKPD, maka demi efisiensi pelaksanaan tugas di Kota Magelang disusunlah Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kelembagaan ini dipimpin Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Di bawah Kepala BPBD terdapat Unsur Pelaksana (diketuai oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra) yang membawahi beberapa SKPD terkait dengan tugas-tugas kebencanaan, yaitu Badan Kesbangpol dan Linmas, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Pelaksana dibantu oleh Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Magelang.


BAB I - 172

Di samping itu, antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dilakukan oleh SKPD terkait dengan metode-metode preventif, seperti peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya bencana, penyuluhan hukum tentang pentingnya memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan ruang dan permukiman, peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat

pemerintahan

di

Daerah

maka

terjadi

daerah.

Pemerintah

dinamika Kota

kelembagaan

Magelang

telah

menindaklanjuti PP tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut terdapat perubahan kewenangan tugas pokok dan fungsi terkait dengan perlindungan masyarakat dan kebencanaan.

Nomenklatur

organisasi

perangkat

daerah

Badan

Kesbangpol dan Linmas untuk sementara waktu masih tetap (belum berubah) menunggu ketentuan yang akan mengaturnya, namun untuk urusan dalam bidang perlindungan masyarakat dan kebencanaan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Satpol PP dan efektif mulai berjalan pada tahun 2017. 4.

Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana bahkan ada yang menyebutnya supermarket bencana. Setiap wilayah di kabupaten/kota mempunyai potensi mengalami kejadian bencana, baik bencana alam atau bencana non alam. Berdasarkan pengalaman ditahun-tahun yang lalu, potensi bencana alam di Kota Magelang adalah terjadi pada musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi. Curah hujan

tersebut

mengakibatkan

terjadinya

tanah

longsor

yang

menyebabkan talud ambrol, bangunan roboh dan jalan ambles. Pada musim penghujan biasanya juga terjadi hujan yang disertai dengan angin ribut atau puting beliung. Sebagian besar wilayah Kota Magelang merupakan kawasan pemukiman penduduk. Kawasan pemukiman yang padat penduduk merupakan titik rawan terjadinya kebakaran, terutama pada musim


BAB I - 173

kemarau, mengingat sebagian besar penyebab kebakaran adalah faktor manusia (human error), sehingga kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran perlu diinformasikan kepada masyarakat luas. Di samping itu, kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai menjadi hal yang mutlak dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan apabila terjadi kebakaran, bahkan kebakaran yang terjadi di luar wilayah Kota Magelang. Secara topografis, kontur landscape Kota Magelang menyerupai punggung sapi, karena di sisi barat dan timur ketinggian tanahnya lebih rendah dibandingkan dengan di bagian tengah. Kondisi demikian memberikan keuntungan bagi Kota Magelang, yaitu sangat kecil kemungkinan terjadi banjir dalam skala besar. Terjadinya banjir dalam skala kecil berupa genangan adalah disebabkan meluapnya saluran atau drainase yang tidak mampu menampung curah hujan yang sangat tinggi terutama pada musim penghujan. Di samping itu, potensi yang mungkin muncul berkaitan dengan bencana adalah dampak erupsi gunung berapi yang berada di sekitar Kota Magelang. Erupsi Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Magelang memberikan dampak terhadap Kota Magelang. Dampak tersebut adalah hujan abu yang jatuh di Kota Magelang pada saat Merapi meletus, mengeluarkan abu vulkanik dan angin berhembus ke arah barat. Pengalaman erupsi Gunung Merapi tahun 2010, abu vulkanik yang diterbangkan oleh angin ke arah Kota Magelang cukup mengganggu kenyamanan warga masyarakat dalam beraktifitas. Faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah apabila Gunung Merapi mengalami

erupsi

yang

hebat

maka

Kota

Magelang

perlu

mempersiapkan diri karena dimungkinkan menjadi tujuan para eksodan untuk mengungsi sementara seperti yang terjadi pada tahun 2010. F.

Pengelolaan Kawasan Khusus Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus disebutkan bahwa pengertian kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau

kabupaten/kota

yang

ditetapkan


oleh

Pemerintah

untuk

BAB I - 174

menyelenggarakan fungsi–fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Sedangkan kawasan khusus sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 antara lain meliputi kawasan sumber daya alam,

kawasan

sumber daya

buatan, kawasan

industri,

pariwisata,

perdagangan dan otoritas, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang menjadi kewenangan daerah. Jenis kawasan khusus sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 Kota Magelang, antara lain Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya, Kawasan Perkotaan, Kawasan Strategis Daerah, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan Pertahanan Negara. Kawasan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang, antara lain : 1.

Kawasan hutan perlindungan (Gunung Tidar seluas 73,74 ha) Kawasan Gunung Tidar merupakan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Pengelolaan kawasan Gunung Tidar menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Magelang. Pada tahun 2014 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gunung Tidar dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Gunung Tidar pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang. Kawasan Gunung Tidar merupakan potensi Kota Magelang yang perlu

dikembangkan

karena

mempunyai

magnet

tersendiri

bagi

wisatawan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Magelang berusaha membangun sarana dan prasarana yang dapat menambah daya tarik bagi pengunjungnya. Selain secara topografis sangat unik karena adanya bukit hijau di daerah perkotaan, Gunung Tidar merupakan tujuan atau destinasi wisata religi dari berbagai penjuru tanah air yang ingin mengunjungi petilasan Syeh Subakir, salah seorang penyebar agama Islam di tanah Jawa. 2. Kawasan cagar alam dan budaya (Taman Kyai Langgeng seluas 25,8 ha)


BAB I - 175

Kawasan lindung yang merupakan cagar alam dan budaya adalah Taman Kyai Langgeng. Seperti halnya Gunung Tidar, lokasi Taman Kyai Langgeng yang berada di tepi Sungai Progo di sisi barat Kota Magelang, merupakan ruang terbuka hijau yang ditumbuhi oleh beranekaragam jenis flora yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Pengelolaan Taman Kyai Langgeng dilakukan oleh sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng yang ditetapkan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2009. Keberadaan Taman Kyai Langgeng sebagai destinasi wisata keluarga dan ilmu pengetahuan terus dikembangkan potensinya untuk lebih menarik para wisatawan berkunjung dengan daya tarik di dalamnya terdapat berbagai jenis tanaman langka, wahana permainan dan Desa Buku.

G.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (tramtibum) merupakan bagian dari tugas-tugas umum pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan kota dan pelayanan umum yang dilaksanakan. Terwujudnya tramtibum merupakan modal dasar kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Upaya mewujudkan tramtibum yang efektif sangat terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Meningkatnya kesadaran hukum dan disiplin masyarakat serta seluruh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara merupakan faktor penting dalam terwujudnya tramtibum. Arah dan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan tramtibum di Kota Magelang ditujukan pada penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif. Selama kurun waktu tahun 2016 kondisi tramtibum di Kota Magelang secara umum dapat dikategorikan kondusif. 1.

Gangguan yang Terjadi


BAB I - 176

Tramtibum merupakan suatu keadaan yang bersifat dinamis. Berbagai upaya senantiasa dilakukan untuk dapat menjaga kondusifitas di Kota Magelang yang selama ini telah terjaga. Kota Magelang dengan wilayah yang tidak begitu luas secara logika tentunya lebih mudah diatur, dan dikelola segala potensi konflik yang dapat mengganggu tramtibum. Terlebih lagi Kota Magelang sejak dulu dikenal sebagai Kota ABRI/TNI, sehingga secara psikologis akan membawa dampak bahwa Magelang adalah kota yang aman. Meskipun upaya–upaya peningkatan menjaga tramtibum telah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, namun harus diakui bahwa pada tahun 2016 masih terjadi berbagai kasus kriminalitas dengan berbagai jenis kasus di Kota Magelang. Pada Tabel 5.3 berikut menyajikan data jenis kasus gangguan tramtibum yang terjadi di Kota Magelang selama tahun 2016 dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya. Tabel 5.3 Perbandingan Gangguan Tramtibum yang Terjadi di Kota Magelang Menurut Jenis Kasus Tahun 2015 dan 2016 No.

Jenis Kasus

Jumlah Kasus 2015

2016

1.

Pencurian Berat (Curat)

22

26

2.

Pencurian dengan Kekerasan (Curas)

9

5

3.

Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)

18

14

4.

Pembakaran/Kebakaran

1

1

5.

Penganiayaan Berat

0

0

6.

Pembunuhan

1

0

7.

Uang Palsu

0

0

8.

Narkotika

26

20

9.

Perkosaan

0

0

10.

Kenakalan Remaja

0

0

11.

Gangguan Ketertiban Umum

1

0

12.

Pemalsuan Surat

0

0

13.

Perzinahan

0

0

14.

Perjudian

11

2

15.

Penghinaan

0

0

16.

Penculikan

0

0

17.

Penganiayaan Ringan

15

0

18.

Penganiayaan Lain

0

18

19.

Pengeroyokan

4

9

20.

Pencurian Biasa

10

11

21.

Pencurian Ringan

0

0

22.

Pencurian dalam Keluarga

0

0

23.

Pemerasan

0

3

24.

Penggelapan

11

18


BAB I - 177

25.

Penipuan

15

20

26.

Pengrusakan

3

3

27.

Penyuapan

0

0

28.

Penadahan

0

0

29.

Penyalahgunaan Senjata Api Bahan Peledak

1

2

30.

Kejahatan/pelanggaran lain

23

17

171

169

Jumlah

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang (Data dari Polres Magelang Kota)

Secara garis besar, kuantitas kasus kriminalitas atau gangguan tramtibum pada kurun waktu selama tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 hampir sama namun terjadi sedikit penurunan, yaitu dari 171 laporan kasus menjadi 169 laporan kasus. Jenis tindak kejahatan yang menonjol adalah kasus pencurian (pencurian berat, pencurian dengan kekerasan

dan

pencurian

kendaraan

bermotor),

perjudian,

penganiayaan, pengeroyokan, pencurian biasa, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penyalahgunaan narkotika. Tanpa mengecilkan perhatian terhadap kasus kriminalitas yang lain, kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) perlu mendapatkan perhatian lebih. Meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan kasus penyalahgunaan narkotika dibandngkan tahun sebelumnya, yaitu dari 26 kasus menjadi 20 kasus, namun peredaran gelap

dan

penyalahgunaan

narkotika

di

Kota

Magelang

perlu

membutuhkan perhatian dari semua pihak. Kasus

penyalahgunaan

narkoba

yang

terjadi

merupakan

pekerjaan rumah yang harus mendapatkan perhatian serius semua stakeholders, bukan hanya tanggung jawab penegak hukum (aparat kepolisian) semata. Penyalahgunaan narkoba merupakan hambatan dalam upaya mewujudkan generasi penerus yang memiliki sumber daya manusia berkualitas karena dampak negatifnya dapat merusak generasi bahkan bisa terjadi lost generation. Oleh karena itu, unsur institusi pemerintah, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli narkoba, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga masyarakat luas harus bersinergi dalam melaksanakan upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Upaya preemptif, preventif, dan represif terus dilakukan guna mengatasi permasalahan besar ini. Beragam strategi dan kebijakan yang diimplementasikan dalam program


BAB I - 178

dan kegiatan telah dilakukan untuk menekan angka laju melalui cara P4GN. Mulai dari kegiatan sosialisasi, penyuluhan, rehabilitasi hingga pengkaderan di lingkungan pendidikan dan masyarakat. 2.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berkaitan dengan tramtibum adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kota Magelang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang. Payung hukum yang mendasari terbentuknya kedua SKPD tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja.

3.

Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan Pada akhir tahun 2016 jumlah pegawai pada Badan Kesbangpol dan Linmas dan Satpol PP tersaji pada Grafik 5.3 berikut ini: Grafik 5.3 Jumlah Personel Badan Kesbangpol dan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2016 (per 31 Desember 2016)

Sumber : Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang dan Satpol PP Kota Magelang

Komposisi jumlah personel Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang dan Satpol PP pada akhir tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 5.4 berikut : Grafik 5.4 Jumlah Personel Badan Kesbangpol dan Linmas


BAB I - 179

dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 (per 31 Desember 2016)


Sedangkan

berdasarkan

tingkat

pendidikan

formal

yang

ditempuh, komposisi jumlah personel Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang dan Satpol PP pada akhir tahun 2016 tergambar pada Grafik 5.5 berikut : Grafik 5.5 Jumlah Personel Badan Kesbangpol dan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2016 (per 31 Desember 2016)


Jumlah personel Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang berdasarkan Pangkat/Golongan pada akhir tahun 2016 tersaji pada Grafik 5.6 berikut ini: Grafik 5.6 Jumlah Personel Badan Kesbangpol dan Linmas


BAB I - 180

Kota Magelang Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2016 (per 31 Desember 2016)

Sumber : Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang

Sedangkan

jumlah

personel

Satpol

PP

Kota

Magelang

berdasarkan Pangkat/Golongan pada akhir tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 5.7 berikut ini: Grafik 5.7 Jumlah Personel Satpol PP Kota Magelang Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2016 (per 31 Desember 2016)

Sumber : Satpol PP Kota Magelang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran Badan Kesbangpol dan Linmas dan Satpol PP mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kota Magelang. Alokasi


BAB I - 181

anggaran

APBD

Kota

Magelang

Tahun

Anggaran

2016

untuk

pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan ketentraman dan ketertiban umum pada SKPD Badan Kesbang Pol dan Linmas dan Satpol PP adalah seperti tersaji pada Tabel 5.4 berikut ini. Tabel 5.4 Jumlah Alokasi Dana Program dan Kegiatan untuk Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2016

No.

Anggaran TA 2015 (ribu Rp)

SKPD

1

Badan Kesbangpol dan Linmas

1.038.861,00

2

Satpol PP

1.394.996,00

Jumlah

2.433.857,00

Sumber : DPPKD Kota Magelang (Penjabaran APBD Perubahan TA 2016 diolah).

5. Penanggulangan dan Kendalanya Pemerintah

Kota

Magelang

melaksanakan

implementasi

kegiatan dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban dan koordinasi antar instansi terkait, antara lain : a.

Tindakan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan tramtibum melalui

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

Badan

Kesbangpol dan Linmas, antara lain : 1) Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan; 2) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; 3) Pengendalian keamanan lingkungan; 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 5) Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan; 6) Koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; 7) Penyuluhan

pencegahan

peredaran/penggunaan

minuman

keras dan narkoba; 8) Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat); 9) Peningkatan kapasitas ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah;


BAB I - 182

b.

Tindakan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan tramtibum melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP, antara lain : 1) Penyuluhan,

pencegahan

pelanggaran

dan

penegakan

peraturan daerah/peraturan walikota; 2) Penyuluhan pencegahan perkembangan praktek prostitusi; 3) Pengendalian keamanan lingkungan; 4) Pengendalian

kebisingan

dan

gangguan

dari

kegiatan

masyarakat; 5) Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. 6) Pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan c.

Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang ditetapkan

dengan

Keputusan

Walikota

Magelang

Nomor

300.3/21/112 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) dan Penasehat FKDM Kota Magelang Masa Bhakti 2014-2017. d.

Tindakan penindakan terhadap gangguan keamanan lingkungan, dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu kepolisian/POLRI.

e.

Upaya mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang berasal dari dalam atau dari luar merupakan kewenangan penuh TNI dengan

dukungan

pemerintah

daerah

dan

semua

elemen

masyarakat. f.

Adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang terealisasi dengan adanya FKDM yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk pencegahan

dan

penanggulangan

gangguan

keamanan

di

lingkungan masing-masing. Kendala yang dihadapi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola dan pelaksana di lapangan masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal teknis pengamanan dan perlindungan masyarakat. Di samping itu, gangguan tramtibum adalah bermuara pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Bentuk sinergi antara aparat keamanan dengan masyarakat melalui tindakan preventif dan antisipatif,


BAB I - 183

antara lain dengan peningkatan kerja sama kemitraan aparat keamanan masyarakat, pengamanan swakarsa (optimalisasi siskamling) dan pembinaan mental dan spiritual masyarakat sangat perlu ditingkatkan dan dimantapkan. 6.

Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Kota Magelang selama ini merupakan wilayah yang secara umum dikenal aman dan kondusif. Kondisi ini diharapkan dapat terus berkesinambungan demi lancarnya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan ketentraman dan ketertiban adalah Badan Kesbangpol dan Linmas dan Satpol PP, namun demikian pemerintah daerah tidak akan mampu bekerja sendiri dalam

menjaganya.

Dalam

membantu

penegakkan

Peraturan

Daerah/Peraturan Walikota, Satpol PP bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan proses penegakkan hukum, yaitu TNI dan POLRI. Kerja sama tersebut antara lain berupa bantuan personel dalam pengamanan berbagai kegiatan, penertiban-penertiban dan operasi– operasi gabungan pada di wilayah Kota Magelang. Keikutsertaan aparat keamanan dari unsur instansi vertikal, yaitu POLRI dan TNI, dan segenap elemen masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Kota Magelang merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan dalam rangka menciptakan kondisi dan lingkungan yang aman, tenteram dan tertib. Pemerintah Kota Magelang senantiasa berupaya untuk lebih meningkatkan dan memantapkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan semua pihak, yaitu aparat keamanan dan masyarakat, guna mewujudkan Kota Magelang yang senantiasa kondusif, aman, tertib dan damai.


BAB I - 184

BAB VI PENUTUP

Pada

bagian

penutup

ini

disampaikan

ringkasan

dari

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 sebagai berikut : 1.

Bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. 2.

Selanjutnya gambaran capaian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang tahun 2016, sebagai berikut : a.

Pemerintah Kota Magelang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, dengan perincian 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Adapun jumlah program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan sebanyak 161 program yang terdiri dari 1.855 kegiatan dan Penyelenggaraan urusan pilihan sebanyak 31 program yang terdiri dari 124 kegiatan.

b.

Dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan besaran anggaran pada urusan wajib sebesar 40.493.919.000,- dan realisasi 409.703.582.302,- atau 90,95%, dan besaran anggaran pada urusan

pilihan

sebesar

17.158.379.000,-

dengan

realisasi

15.885.513.830,- atau 92,58%. 3.

Gambaran penyelenggaraan pemerintahan juga dilihat melalui Capaian Kinerja Tataran Pengambil Kebijakan, Tataran Pelaksana Kebijakan dan Capaian Kinerja pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.


BAB I - 185


BAB I - 186

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 BAB III - 1

Recommend Documents