Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU 2013 KATA PENGANTAR

Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU

2013

KATA PENGANTAR Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU, Tahun 2013. Laporan ini merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU selama satu tahun anggaran, yang meliputi pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan selama satu tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini tidak terlepas dari bantuan pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak terkait atas bantuannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kedepannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta,

Desember 2013 Tim PPID

Kementerian Pekerjaan Umum

1

2013


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

…………………………….......... ……………………………..........

1 2

BAB I

PENDAHULUAN

……………………………..........

3

I.1 Latar Belakang I.2 Maksud dan Tujuan

……………………………............... ……………………………...............

3 5

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PU TAHUN 2013

…………………………….....….

6

………………………………………

6

……………………………..............

10

………………………………………

10

………………………………………

11

………………………………………

13

………………………………………

14

………………………………………

22

......................................................

25

……….……………………………...

26

……………………………..........

27

BAB II

II.1 Kebijakan Internal Kementerian PU terkait dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik II.2 Kegiatan Internal Kementerian PU terkait dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik II.2.1 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Pusat II.2.2 Forum Koordinasi PPID Antar Kementerian/ Lembaga Negara II.2.3 Workshop Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU II.2.4 Rekapitulasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik II.2.5 Monitoring dan Evaluasi layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU II.3 Mekanisme layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU II.4 Penghargaan Yang Diterima Selama Tahun 2013

BAB III

BAB IV

KENDALA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PU REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PU

……………………………..........

29

LAMPIRAN

2


2013

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Informasi atas jalannya roda pemerintahan bagi warga negara adalah bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi suatu negara. Ditinjau lebih dalam lagi, maka sesungguhnya hak atas informasi merupakan entry point atas pemenuhan hak-hak asasi lainnya, baik hak-hak bidang ekonomi sosial, budaya, maupun hak-hak bidang sipil dan politik. Keterbukaan informasi dari seluruh badan publik akan menghasilkan suatu elemen yang mengantarkan pada kematangan demokrasi, dimana warga negara dapat berpartisipasi pada pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance). Dengan demikian diharapkan terbentuknya suatu pemerintahan dan pembangunan yang berdasarkan hak-hak asasi manusia. Implementasi dari keterbukaan informasi tentu tetap harus mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang secara jelas dan tegas telah mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak. Kedua hal ini, yaitu hak dan kewajiban, harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak dalam kedudukan masingmasing. Pada bulan Mei 2008, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dilanjutkan pada bulan September 2012, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dikukuhkan sebagai Ketua Bersama Open Government Partnership (Co-chair OGP) untuk 2012-2014. Dengan demikian, Indonesia bergabung bersama 55 (lima puluh lima) negara lainnya di dunia yang telah memiliki undang-undang mengenai hak atas informasi, yang memberikan hak kepada individu untuk mengakses informasi yang dikuasai oleh Badan Publik. Undang-undang ini memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk melakukan keterbukaan, baik dengan mempublikasikan informasi secara proaktif dan dengan merespon permohonan informasi.

3

2013


Pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara baik dan benar dapat memberikan beberapa keuntungan praktis bagi badan publik dan kepada bangsa secara keseluruhan, antara lain menginformasikan opini publik melalui informasi yang akurat, informasi publik yang akurat dapat mencegah berita negatif dan tidak benar beredar, meminimalisir korupsi dan penyalahgunaan informasi orang dalam, memperbaiki kinerja badan publik secara lebih tepat, membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan publik, dan akuntabilitas demokratis. Sebagai lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan negara, Kementerian PU tidak lepas dari pengawasan rakyat, baik dalam konteks individu, kelompok orang, badan hukum, ataupun badan publik lainnya.

Didalam

menyelenggarakan

mandat,

tugas

dan

fungsinya,

serta

kewenangannya, Kementerian Pekerjaan Umum menyadari betul akan pentingnya aspek keterbukaan informasi suatu badan publik. Kementerian PU senantiasa berupaya lebih untuk menjalankan amanah dari UU KIP. Pada tahun 2013 ini, pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah berjalan sejak tahun 2010, terus melakukan upaya inovasi dan meningkatkan perbaikan di dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilaksanakan bukan hanya mengacu kepada UU KIP namun untuk tahun 2013, Kementerian PU berupaya melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berdasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tahun 2014 sebagai tahun inovasi pelayanan publik yang telah ditetapkan Kementerian

Pendayagunaan

(KemenPAN-RB),

hal

Aparatur

ini sejalan

Negara

dan

dengan rencana

Reformasi

Birokrasi

Kementerian PU

yang

berkomitmen selalu mengutamakan pelayanan prima kepada publik. Saat ini Kementerian PU sedang dalam proses penetapan 13 unit layanan publik Kementerian PU yang rencana ke depan akan dikemas dalam design pelayanan publik satu pintu. Perubahan tersebut akan dipaparkan lebih detail pada bab selanjutnya. Tidak hanya itu, Kementerian PU sangat mengapresiasi kinerja Komisi Informasi Pusat dengan melahirkan suatu aturan baru di awal tahun 2013 yaitu 4


2013

Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik terutama pada pasal 11 yang memberikan keterangan aturan administrasi lebih rinci kepada pemohon informasi untuk pemohon dengan kategori pemohon sebagai warga Negara Indonesia, badan hukum, dan mewakili kelompok orang. Peraturan tersebut membawa pencerahan dan landasan yang kuat bagi PPID Kementerian PU dalam melakukan filter awal kepada pemohon informasi.

I.2 Maksud dan Tujuan Adapun maksud diterbitkannya laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU ini adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban Badan Publik sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa “setiap Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat”. Sedangkan tujuan dari laporan ini disusun agar diharapkan Komisi Informasi Pusat mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana perkembangan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU selama periode tahun 2013.

5


2013

BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PU TAHUN 2013

II.1 Kebijakan Internal Kementerian PU terkait dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Seiring dengan semakin meningkatnya keingintahuan masyarakat atas kegiatan, program dan kebijakan Kementerian PU, peran PPID dalam menyalurkan informasi semakin penting. Melalui penyebarluasan informasi kepada publik, masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi kinerja Kementerian PU dalam penyediaan infrastruktur. Tugas dan fungsi penyebarluasan informasi kepada masyarakat ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen Kementerian PU. Selain itu, melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat

atas apa yang telah, sedang dan akan dilakukan

Kementerian PU. Pada tahun 2013, PPID Kementerian PU sedang melakukan pembahasan terhadap Surat edaran tentang Standar pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian Pekerjaan Umum. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian PU. Tujuan surat edaran ini untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana. Prosedur penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terdiri dari: 

Prosedur pengelolaan informasi



Prosedur pelayanan informasi publik



Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan ketentuan pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 (Perki No.1/2010) mengatur bahwa badan publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik, maka Menteri PU 6


2013

selaku pimpinan badan publik Kementerian PU perlu menetapkan Standar Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian PU di dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian PU. Kementerian PU pada tahun ini lebih menekankan pada pemenuhan kewajiban Layanan Informasi Publik sebagai Unit Layanan Publik sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Berdasarkan

Pasal 15 UU Pelayanan Publik,

menyebutkan Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik, diantaranya a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan. b. Menyusun, menetapkan dan mengumumkan mempublikasikan maklumat pelayanan c. Menempatkan pelaksana yang kompeten d. Menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai e. Memberikan

pelayanan

yang

berkualitas

sesuai

dengan

asas

penyelenggaraan pelayanan publik f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Oleh sebab itu, unit layanan informasi publik berupaya untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan menyusun draf Surat Edaran (sebagaimana terlampir). Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Komponen standar pelayanan sebagai berikut: a. Dasar Hukum b. Persyaratan c. Sistem, mekanisme dan prosedur d. Jangka waktu penyelesaian e. Biaya/tarif f. Produk pelayanan g. Saranan, prasarana, dan/atau fasilitas h. kompetensi pelaksana 7

2013


i.

Pengawasan internal

j.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

k. Jumlah pelaksana l.

Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen utk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan n. Evaluasi kinerja pelaksana. Kementerian PU menetapkan landasan yang lebih kuat lagi bagi pelayanan informasi publik dengan berhasil merumuskan beberapa hal sebagai berikut: A. Visi pelayanan informasi publik di Kementerian PU yaitu: “mewujudkan pelayanan informasi publik Kementerian PU yang cepat, tepat, dan sederhana”. B. Misi pelayanan informasi publik di Kementerian PU adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik 2. Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang memadai 3. Senantiasa melayani pemohon informasi secara santun, transparan dan bertanggung jawab. C. Maklumat Pelayanan: Memberikan pelayanan informasi dengan cepat, mudah, dan sederhana sesuai standar pelayanan informasi publik dan ketentuan peraturan yang berlaku secara transparan dan bertanggung jawab. D. Motto: Kami Terbuka* Karena Anda Berhak Tahu *berdasarkan UU KIP no.14 thn 2008 dan Kepmen PU no. 391/KPTS/M/2011 Tahun 2014 sebagai tahun inovasi pelayanan publik yang telah ditetapkan Kementerian

Pendayagunaan

(KemenPAN-RB),

hal

Aparatur

ini sejalan

Negara

dan

dengan rencana

Reformasi

Birokrasi

Kementerian PU

yang

berkomitmen selalu mengutamakan pelayanan prima kepada publik. Saat ini 8


2013

Kementerian PU sedang dalam proses penetapan 13 unit layanan publik Kementerian PU yang sudah terdata, sebagai berikut: 1. Layanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik; 2. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, Pusat Pengolahan Data; 3. Layanan Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan, Badan Pembinaan Konstruksi; 4. Perizinan pengelolaan sda (Perizinan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air, izin pelaksanaan konstruksi, izin kerjasama pemanfaatan prasarana SDA), Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen SDA; 5. Pelayanan rumah Negara, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya; 6. Uji laboratorium pada: 1) Balai Lingkungan Keairan; 2)Kalibrasi Peralatan Hidrologi; 3)Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan; 4)Balai Sabo; 5) Balai Irigasi; 6)Balai Sungai, Pusair,Badan Penelitian dan Pengembangan; 7. Pelayanan satu atap uji laboratorium, Pusjatan, Badan Penelitian dan Pengembangan; 8. Pelayanan Uji Laboratorium, Sertifikasi, dan Advis Teknis (PULSA): 1)Pelayanan Satu Atap untuk

Pengujian Laboratorium Air Minum dan

Penyehatan lingkungan Permukiman; 2)Pengujian Laboratorium Bahan Bangunan; 3)Pengujian Laboratorium Struktur dan Konstruksi Bangunan; 4)Pengujian Laboratourium Tata Bangunan; 5)Pengkajian Laboratourium Tata Ruang Bangunan dan Kawasan; 6)Advis Teknis, Puskim, Badan Penelitian dan Pengembangan; 9. Simpul Layanan Informasi Standardisasi, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan; 10. Izin Pembangunan Tempat Istirahat (TI) Dan Tempat Istirahat Dengan Pelayanan (TIP), BPJT; 11. Izin Pemanfaatan Rumija Nasional Untuk Pemasangan Utilitas, iklan dan bangunan (gapura batas kota), Masing-masing Balai, Direktorat Jenderal Bina Marga; 9


2013

12. Pengaduan/Laporan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Setditjen Penataan Ruang; 13. Layanan Bimbingan Teknis dan Informasi Bidang Penataan Ruang melalui website, perpustakaan, sosialisasi, pelatihan penyelenggaraan diklat bidang penataan ruang, pelayanan wisma werdapura), Balai Informasi Penataan Ruang, Ditjen Penataan Ruang. Kedepan rencananya unit layanan informasi akan dikemas dalam design pelayanan publik satu pintu, sebagai pintu utama pelayanan publik di Kementerian PU.

II. 2 Kegiatan Internal Kementerian PU terkait dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Sepanjang tahun anggaran 2013 berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan informasi publik terkait dengan peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU, adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Pusat

2.

Forum Koordinasi PPID Antar Kementerian/ Lembaga Negara

3.

Workshop Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU

4.

Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

5.

Monitoring dan Evaluasi layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU

Dokumentasi foto untuk setiap kegiatan di atas terlampir, dan berikut penjabaran lebih lanjut dari masing-masing kegiatan tersebut di atas: II.2.1 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Pusat Bukanlah sebuah perkara yang mudah ketika kinerja keberlangsungan program dan kebijakan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum harus diimbangi dengan pelayanan publik secara prima khususnya dari sisi informasi publik. Aparatur pemerintah memegang peranan yang sangat penting dan strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian PU masih sangat diperlukan demi terwujudnya keseragaman 10


2013

pemahaman antara level pimpinan badan publik dan seluruh aparat/pegawai di lingkungan Kementerian PU, memperdalam pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan seluruh informasi publik yang dimiliki oleh masing-masing unit satminkal dan balai-balai yang berada di bawah naungan Kementerian PU selaras dengan kaidah yang ditetapkan dalam Kepmen PU Nomor 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terutama klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, serta bagaimana cara menyikapi pemohon informasi yang memiliki kepentingan khusus merupakan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik tingkat pusat. Kegiatan sosialisasi diperuntukkan bagi seluruh pimpinan dan/atau aparatur pelaksana kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik di tingkat unit satminkal pusat maupun unit pelaksana teknis (Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan, Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan Loka). Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Pusat berlangsung selama 1 hari yakni pada tanggal 7 Maret 2013 yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna, Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum, DKI Jakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Narasumber yang hadir dan memberikan pembekalan materi adalah : 1. Pakar Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., Mhum. 2. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Drs. Gatot S Dewa Broto, MBA. 3. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Ir. Waskito Pandu, MSc. 4. Kepala Biro Hukum, Siti Martini, SH., Msi. Setelah mengikuti sosialisasi ini, seluruh jajaran di lingkungan Kementerian PU paham akan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik.

II.2.2 Forum Koordinasi PPID Antar Kementerian/ Lembaga Negara Hampir

seluruh

Kementerian/Lembaga

Negara

pernah

mengalami

penyelesaian sengketa informasi publik. Penyebab sengketa informasi ini muncul 11

2013


adalah

salah

satunya

karena

belum

ada

keseragaman

diantara

Kementerian/Lembaga Negara dalam memberikan informasi publik, contohnya terkait informasi RKAKL, informasi perjanjian/kontrak, informasi laporan keuangan, LHP BPK, LHKPN, dll. Informasi-informasi tersebut bukan merupakan informasi umum tetapi merupakan informasi yang beresiko tinggi, yang apabila diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat disalahgunakan. Sementara UU KIP itu sendiri masih memiliki beberapa kekurangan, yang menyebabkan sebagian Kementerian/Lembaga Negara mengalami kebingungan. Keseragaman visi dan misi dalam implementasi UU KIP merupakan kunci sukses terciptanya penyelenggaraan pelayanan informasi secara prima kepada masyarakat. Diantara Kementerian/Lembaga Negara perlu adanya komunikasi dan koordinasi intensif yang berkesinambungan. Hal itu merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya gab dan overlapping dalam pelayanan informasi, sehingga tidak sampai terjadi penyampaian informasi yang kurang tepat dan akurat kepada masyarakat. Melalui wadah forum koordinasi PPID ini diharapkan dapat menciptakan komunikasi

dan

koordinasi

intensif

yang

berkesinambungan

baik

antar

Kementerian/Lembaga Negara, memperoleh keseragaman dan kesamaan persepsi serta kesatuan visi dan misi dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta memetakan berbagai permasalahan dan kendala yang muncul

dalam

penyelenggaraan

pelayanan

informasi

publik

di

Kementerian/Lembaga Negara sekaligus menemukan solusi yang efektif dan berdaya guna secara positif. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan/atau petugas pelaksana kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kementerian/Lembaga Negara. Diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013, di Hotel Grand Sahid Jaya, Ruang Candi Panataran, DKI Jakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang. Narasumber yang hadir dan memberikan pembekalan materi adalah: 1. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Drs. Gatot S Dewa Broto, MBA. 2. Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Alamsyah Saragih. 12

2013


3. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat/ PPID, Ir. Waskito Pandu, MSc. 4. Kepala Pusat Komunikasi Publik/ Wakil PPID I, Danis H Sumadilaga. Penyelenggaraan kegiatan forum koordinasi PPID ini mendapatkan apresiasi dari seluruh peserta yang hadir dan diharapkan setiap tahun dapat dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leader UU KIP.

II.2.3 Workshop Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU Kementerian

Pekerjaan

Umum

sebagai

salah

satu

badan

publik

penyelenggara pembangunan khususnya di sektor infrastruktur, senantiasa berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam setiap program dan kegiatan yang dijalankannya. Terlebih di era reformasi yang memberikan jaminan terhadap hak publik untuk memperoleh informasi, keterbukaan menjadi sesuatu yang sifatnya wajib guna terciptanya keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat. Workshop

KIP

di

lingkungan

Kementerian

PU

bertujuan

untuk

mengoptimalkan pengetahuan serta pemahaman sekaligus memiliki keseragaman dan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan koridor yang diamanahkan dalam UU KIP. Pelaksanaan pelayanan informasi publik yang prima merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur penyelenggaraan negara yang sejalan dengan prinsip good governance. Selain itu, kegiatan Workshop KIP ini juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi intensif antar humas baik di unit satminkal pusat maupun unit pelaksana teknis (Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan, Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan Loka di lingkungan Kementerian PU). Kegiatan ini diperuntukkan bagi seluruh pejabat dan/atau petugas pelaksana kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik di unit satminkal pusat maupun unit pelaksana teknis (Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan, Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan Loka di lingkungan Kementerian PU). Diselenggarakan pada tanggal 24 – 26 Oktober 2013, di Hotel Grand Inna Kuta Beach, Bali, diikuti sebanyak 60 (enam puluh) orang peserta kegiatan. 13


2013

Narasumber yang hadir dan memberikan pembekalan materi adalah : 1. Prof. DR. Yos Johan Utama (Akademisi Universitas Diponegoro, Semarang); 2. Bapak Soekartono (Kementerian Komunikasi dan Informatika); 3. Bapak Sofyan Herbowo (Konsultan KIP) 4. Bapak Risang Rimbatmaja (Fasilitator)

II.2.4 Rekapitulasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik A.

Pelayanan Informasi Publik Terdapat peningkatan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi ke-

PU-an dalam 4 tahun sejak diundangkannya UU KIP nomor 14 tahun 2008. Pada tahun 2010 jumlah pemohon sebesar 9 (sembilan) orang dengan total jenis permintaan informasi sebesar 23 (dua puluh tiga) jenis, tahun 2011 jumlah pemohon sebesar 20 (dua puluh) orang dengan total jenis permintaan informasi sebesar 50 (lima puluh) jenis, tahun 2012 jumlah pemohon sebesar 82 (delapan puluh dua) orang dengan total jenis permintaan informasi sebesar 137 (seratus tiga puluh tujuh) jenis. Selama periode tahun 2013, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik telah melayani 103 (seratus tiga) pemohon informasi dengan total jenis permintaan informasi sebesar 189 (seratus delapan puluh sembilan) jenis, dengan data detil pemohon terlampir pada lampiran laporan. Gambar grafik di bawah ini menjelaskan tingkat kenaikan jumlah pemohon informasi publik yang telah dilayani oleh PPID Kementerian PU periode tahun 2010 hingga 2013.

14


2013

Diagram di bawah ini merupakan rekapitulasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU selama periode tahun 2013 dengan membutuhkan ratarata waktu penyelesaian sebanyak 3-5 hari kerja.

Status pelayanan permintaan informasi publik tahun 2013 sebesar 75% permintaan informasi dikabulkan, 0% permintaan informasi yang sedang proses, dan 25% permintaan informasi ditolak karena data dan informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Kementerian PU dan termasuk dalam klasifikasi informasi

15


2013

publik yang dikecualikan. Gambar Pia Chart di bawah ini menunjukkan Presentasi Status Pelayanan Permintaan Informasi Publik Tahun 2013.

Adapun media permintaan informasi yang digunakan oleh pemohon sebesar 86 % menggunakan media elektronik baik itu melalui PU-net, email, maupun telepon, dan sisanya 14 % merupakan pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan informasi publik. Dapat terlihat pada gambar pie chart Media Permintaan Permohonan Informasi Yang Digunakan Pemohon Periode 2013 di bawah ini.

Berdasarkan catatan buku tamu yang berada di Ruang Layanan Informasi Publik, jumlah tamu dan/atau pemohon informasi yang pernah datang sebesar 64 (enam puluh empat) orang yang berasal dari berbagai kalangan mulai dari pribadi, 16


2013

mahasiswa, wartawan, LSM, kontraktor, pegawai pemda, dan institusi lain serta internal Kementerian PU. Dengan keperluan mulai dari permintaan informasi wawancara, riset, studi banding, dan konsultasi.

B.

Pengelolaan Informasi Publik Untuk memudahkan proses pengumuman informasi publik, PPID menyediakan

penambahan menu tab baru yaitu “Daftar Informasi Publik” pada menu Layanan Informasi Publik di website Kementerian PU (www.pu.go.id). Halaman website ini berisi daftar informasi publik yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri PU nomor 391/KPTS/M/2011 tentang penetapan klasifikasi informasi di lingkungan Kementerian PU dan langsung di link kan dengan informasi yang dimaksud. Daftar informasi publik digolongkan dalam 3 jenis kategori informasi antara lain sebagai berikut: (1) Kategori Informasi Berkala, yang berisi informasi detail terkait: - Profil Kementerian Pekerjaan Umum - Ringkasan Program dan / atau Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum - Ringkasan kinerja - Ringkasan laporan keuangan Kementerian PU - Ringkasan laporan akses pelayanan informasi publik - Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan - Hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa informasi publik - Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran - Pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait - Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (2) Kategori Informasi Yang Tersedia Setiap Saat, yang berisi informasi detail terkait: - Daftar informasi publik yang di bawah penguasaan Kementerian Pekerjaan Umum, tidak termasuk informasi yang dikecualikan - Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan 17


2013

- Kepegawaian dan keuangan - Perizinan - Data perbendaharaan atau inventaris - Rencana strategis - Kegiatan pelayanan informasi publik - Pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal - Pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat - Hasil-hasil penelitian - Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum (3) Kategori Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, yang berisi informasi detail terkait: - Dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum Gambar di bawah ini adalah printscreen dari menu tab ‘Daftar Informasi Publik’

18


2013

19

2013


Berdasarkan Keputusan Menteri PU nomor 156/KPTS/M/2011 tentang penetapan

organisasi

dan

penunjukkan

pejabat

pengelola

informasi

dan

dokumentasi di lingkungan Kementerian PU menyebutkan bahwa Tim Pendukung PPID Kementerian PU memiliki tugas yang salah satunya adalah menyediakan dukungan data kepada PPID terkait dengan unit kerja masing-masing satminkal kecuali untuk Inspektorat Jenderal dan Pusat Pengolahan Data dalam hal ini informasi yang termuat dalam Layanan Pengaduan Secara Elektronik dikarenakan sistem database informasi terpisah dengan database layanan informasi publik. Setiap satuan kerja administrasi pangkal diwajibkan unit data dan informasi komunikasi untuk meng-upload data

dan informasi publik dalam

website

Kementerian PU www.pu.go.id pada menu layanan informasi publik. Dalam kurun waktu tahun 2013 telah terpublis informasi publik dengan total jumlah 1988 jenis informasi publik. Pusat komunikasi Publik mempublikasikan informasi publik yang wajid sediakan dan diumukan secara berkala sebesar 992 jenis yang berisi tentang kegiatan

dan

berita

terkini

dari

Kementerian PU,

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan mempublikasikan jenis informasi publik sebesar 522 jenis informasi yang berisi tentang jurnal hasil-hasil penelitian Puslitbang Pusat Jalan dan jembatan yang merupakan jenis klasifikasi informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, serta sebesar 309 jenis informasi yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang berisi informasi daftar daerah yang telah memiliki perda 20


2013

rencana tata ruang wilayah (rtrw) serta peraturan bidang penataan ruang yang merupakan jenis klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Gambar grafik berikut merupakan rekapitulasi informasi publik yang telah di publish dalam menu Layanan Informasi Publik.

Gambar grafik di bawah ini menjelaskan jumlah rekapitulasi klasifikasi daftar informasi publik yang telah di publis pada tahun 2013 dalam bentuk persentase, yaitu: 1.

Sebanyak 69% merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2.

Sebanyak 30% merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;

3.

1% informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta

21


2013

II.2.5 Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kementerian PU memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PU terutama unit pelaksana teknis (balai diklat, balai besar/ balai pelaksanaan jalan nasional dan balai besar/ balai wilayah sungai) yang tersebar di seluruh nusantara sebagai tim pendukung PPID Kementerian PU dalam menyelenggarakan layanan informasi publik di daerah. Perlu dilakukan upaya konsolidasi bagi para Pejabat balai terkait pentingnya keseragaman dan persamaan persepsi atas pengetahuan dan pemahaman klasifikasi informasi publik khususnya informasi publik yang dikecualikan. Berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi pusat nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik terutama pada pasal 4 yaitu kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi menyebutkan bahwa badan publik wajib melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya, Kementerian PU turut melaksanakan kewajiban tersebut di atas dengan menggunakan metode monitoring dan evaluasi pada beberapa balai balai secara random yang berada di bawah kewenangannya. Dengan monitoring dan evaluasi, dapat terukur tingkat kemajuan pelaksanaan implementasi UU KIP nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing balai 22


2013

di lingkungan Kementerian PU, sehingga dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan bagi PPID Kementerian PU dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu kebijakan terutama dalam pembuatan Surat Edaran Standar Pelayanan Informasi publik. Tujuan diselenggarakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah sebagai berikut: a. Mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan implementasi UU KIP di lingkungan balai b. Melihat sejauh mana kendala dan hambatan yang ada, dan bagaimana upayaupaya yang telah dan harus ditempuh untuk mengatasi kendala serta hambatan yang muncul selama pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan informasi publik. c.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada pejabat balai sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d. Mewujudkan keseragaman dan persamaan persepsi antar balai-balai yang ada di bawah naungan Kementerian PU, khususnya dalam klasifikasi informasi publik di lingkungan Kementerian PU yang diatur dalam Keputusan Menteri PU nomor 391/KPTS/M/2011. e. Membangun komunikasi dan koordinasi intensif yang berkesinambungan baik antar balai-balai di bawah naungan Kementerian PU sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik lebih terarah. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan selama periode tahun 2013 dengan ruang lingkup Balai Diklat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, yaitu: I.

II.

Balai Pendidikan dan Pelatihan 1.

Balai Diklat PU wilayah I

2.

Balai Diklat PU wilayah V

3.

Balai Diklat PU wilayah VIII

Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 1.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I

2.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI

3.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII 23


III.

2013

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai 1.

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

2.

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana

3.

Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak

4.

Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji – Sekampung

5.

Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang

6.

Balai Wilayah Sungai Sumatera II

7.

Balai Wilayah Sungai Sumatera IV

8.

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI

9.

Balai Wilayah Sungai Sumatera VII

10. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I 11. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II 12. Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV 13. Balai Wilayah Sungai Bali – Penida Setelah

melakukan

kegiatan

Evaluasi

dan

Monitoring

Pelaksanaan

Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait ruang lingkup di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dapat disimpulkan bahwa: 1. Beberapa Balai Kementerian Pekerjaan Umum, baik Balai Diklat, Balai Jalan maupun Balai Wilayah Sungai, belum memiliki bidang khusus yang menangani pelayanan informasi publik. Namun ada juga beberapa balai yang sudah memiliki bagian

tersendiri

yang

menangani

kehumasan

termasuk

di

dalamnya

penyelenggaraan pelayanan informasi publik. 2. Seluruh balai telah melakukan publikasi dari informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan untuk publik melalui media elektronik maupun non elektronik (media cetak). 3. Pemohon informasi yang datang ke balai untuk meminta informasi belum sepenuhnya terdata dan tertangani dengan baik. 4. Kesulitan yang dihadapi oleh Balai dalam melaksanakan pelayanan informasi, antara lain: -

Kurangnya koordinasi antar Bidang, Seksi, SNVT dan PPK sehingga kurang mendukung informasi yang dibutuhkan oleh Humas selaku pelaksana 24


2013

pemberi pelayanan informasi publik terutama untuk kepentingan rekapitulasi permohonan informasi; -

Kurangnya infrastruktur teknologi dan infrastruktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik yang menyebabkan belum terintegrasinya data dan informasi antar unit kerja;

-

Terbatasnya SDM dari jumlah maupun kualitas tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam unit-unit lokal terkait pengetahuan dan pemahaman tentang kehumasan;

-

Kurangnya sumber - sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyedia layanan informasi publik

5. Upaya yang dilakukan Balai untuk persiapan Informasi Publik antara lain menyediakan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan pelayanan informasi seperti meja informasi ataupun ruang layanan informasi, perpustakaan balai, menyiapkan SDM Kehumasan yang siap memberikan pelayanan dan melayani semua permintaan informasi sesuai dengan prosedur, serta mengumpulkan data – data seluruh kegiatan yang dilakukan Balai lebih baik, rapi dan lengkap. 6. Pihak balai sangat mengharapkan adanya Standar operasional Pelayanan Informasi kepada publik sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Hal-hal tersebut di atas ke depan menjadi catatan bagi kami untuk memperbaiki

dan

mengatasi

persoalan-persoalan

mengenai

implementasi

keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian PU.

II.3 Mekanisme layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU a. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik Kegiatan pelayanan informasi publik tersentral oleh Pusat Komunikasi Publik pada Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik di Ruang Layanan Informasi Publik sebagai pusat layanan informasi Kementerian PU yang terletak di Gedung Utama kantor Kementerian PU. Dilengkapi dengan fasilitas meja informasi, LCD touch screen, jaringan internet, kotak saran dan 25


2013

pengaduan, nomor antri layanan, meja baca dan beberapa koleksi buku-buku dan leaflet tentang ke-PU-an, serta sofa tamu. b. Sumber daya manusia pelayanan informasi publik Sumber daya manusia pelayanan informasi publik berasal dari Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik yang berjumlah 4 (empat) orang. c. Anggaran pelayanan informasi publik Anggaran pelayanan informasi publik berasal dari APBN tahun 2013, yang menjadi bagian anggaran sub bidang Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 1.362.450.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terjadi penghematan. II.4 Penghargaan Yang Diterima Selama Tahun 2013 Pada tahun 2013, PPID Kementerian PU telah menerima 2 (dua) penghargaan antara lain sebagai berikut: (1)

Pada tanggal 12 Desember 2013, Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2013 kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai Badan Publik kategori Kementerian dan Lembaga terbaik ke-2 dalam pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penghargaan diserahkan langsung oleh Bapak Boediono Wakil Presiden RI di istana Wapres RI.

(2)

Pada tanggal 19 Desember 2013, UKP-4 memberikan penghargaan eTransparency Award kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Badan Publik terbaik ke-2 pada kompetisi situs terbaik Kementerian/ Lembaga dalam transparansi kinerja dan anggaran. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Bapak Kuntoro Mangkusubroto. Kegiatan ini digagas oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI).

26


2013

BAB III KENDALA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PU Keseluruhan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU pada tahun 2013 telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: 1. Masih belum tercipta keseragaman dan optimalisasi Pelayanan informasi publik yang diberikan baik dalam lingkup Balai dan Unit Kerja karena belum terselesaikannya draft peraturan internal sebagai pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU. Hal ini disebabkan masih dalam proses penelaahan serta persetujuan dari pimpinan. 2. Perlu ditingkatkan komitmen unit data informasi/informasi komunikasi di tiap Satminkal maupun balai-balai di daerah dalam menanggapi permohonan informasi secara efektif dan efisien. Seringkali masih terkendala proses administrasi dan birokrasi yang membutuhkan waktu lebih lama sehingga masa penyelesaian permohonan informasi sebagai tanggapan/jawaban masih beragam di setiap Satminkal. 3. Perlu ditingkatkannya partisipasi aktif dari unit satminkal dalam melakukan proses input daftar informasi publik dan dalam penyelesaian sengketa informasi publik. 4. Belum optimalnya target peserta sosialisasi dikarenakan peserta yang hadir bukanlah petugas di bidang humas dan/atau pelayanan informasi serta terbatasnya jumlah sosialisasi. 5. Keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan monitoring atas implementasi UU KIP ke daerah menjadi salah satu kendala dalam upaya pemenuhan kebutuhan balai terhadap penjelasan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang semakin tinggi. 6. Kurangnya koordinasi antar Bidang, Seksi, SNVT dan PPK sehingga kurang mendukung informasi yang dibutuhkan oleh Humas selaku pelaksana pemberi 27


2013

pelayanan informasi publik terutama untuk kepentingan rekapitulasi permohonan informasi; 7. Belum

optimalnya

pelaksanaan

sistem

tugas-tugas

teknologi pelayanan

yang

digunakan

publik,

yang

dalam

menunjang

menyebabkan

belum

terintegrasinya data dan informasi antar unit kerja; 8. Terbatasnya SDM dari jumlah maupun kualitas tenaga kerja yang terlatih dan terampil pada unit kerja lainnya;

28

2013


BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PU

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada bab sebelumnya, terdapat rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU, antara lain: 1. Mendorong percepatan disahkannya draft Surat Edaran tentang Standar pelayanan informasi publik di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU. 2. Sosialisasi/Workshop Keterbukaan Informasi Publik akan terus dilakukan dan lebih ditekankan untuk petugas serta pejabat di bidang humas dan/atau pelayanan informasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keseragaman

terkait

pelaksanaan

pelayanan

informasi

publik

kepada

masyarakat sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU KIP. 3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi hingga ke tingkat balai, hal ini dikarenakan permintaan informasi ke-PU-an sebesar 86% menggunakan media teknologi internet. 4. Menggunakan sertifikasi ISO dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berstandar dan berkualitas. 5. Meningkatkan koordinasi internal dengan Tim PPID Kementerian PU.

III.3 PENUTUP Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU 2013 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerin PU. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum

29


2013

dilaksanakan akan segera diwujudkan agar target dan sasaran yang ingin dicapai dapat diwujudkan. Kiranya Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU dapat memenuhi kewajiban Kementerian PU dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi PPID Kementerian PU. Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU 2013 ini disusun sebagai bahan masukan bagi pertimbangan kebijakan tahun berikutnya.

30

Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU 2013 KATA PENGANTAR

Recommend Documents