LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED) PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR TANGGAL

: LK- 166/PW16/1/2016 : 15 APRIL 2016

JALAN JENDERAL A.YANI KM 32,5 BANJARBARU 70712

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited)

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPKP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai

laporan

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/

pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwkilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Banjarbaru, 15 April 2016 Kepala Perwakilan,

Sumitro NIP 19621020 198302 1 001

Kata Pengantar - i -


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Profil dan Kebijakan Teknis A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Basis Akuntansi A.5. Dasar Pengukuran A.6. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal E.2. Surplus/(Defisit) LO E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan E.4. Transaksi Antar Entitas E.5. Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya F.1. Informasi Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2015

i ii iii iv v 1 3 4 5 6 7 7 7 8 9 9 9 10 18 18 19 23 23 24 31 33 34 36 36 42 43 43 43 43 44 45 46 46

Daftar Isi - ii -


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1

:

Rincian Realisasi PNBP TA 2015

18

Tabel 2

:

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014

19

Tabel 3

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015

19

Tabel 4

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015

19

Tabel 5

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

20

Tabel 6

:

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

21

Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014

21

Tabel 8

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

22

Tabel 9

:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

23

Tabel 10

:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

23

Tabel 11

:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

24

Tabel 12

:

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

24

Tabel 13

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015

31

Tabel 14

:

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

31

Tabel 15

:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

33

Tabel 16

:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember Tahun 2015

34

Tabel 17

:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2015

36

Tabel 18

:

Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014

37

Tabel 19

:

Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014

38

Tabel 20

:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014

39

Tabel 21

:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014

39

Tabel 22

:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014

40

Tabel 23

:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

41

Tabel 24

:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014

41

Tabel 25

:

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2015 dan 2014

42

Daftar Tabel - iii -


DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok A. Neraca Percobaan B. Laporan Realisasi Anggaran C. Neraca D. Laporan Operasional E. Laporan Perubahan Ekuitas 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja 6. Laporan Barang Pengguna – SIMAK- BMN 7. Neraca SIMAK-BMN 8. Daftar Persediaan – SIMAK –BMN 9. Lampiran Pendukung Lainnya

Daftar Lampiran - iv -


BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarbaru, 15 April 2016 Kepala Perwakilan,

Sumitro NIP 19621020 198302 1 001

Pernyataan Tanggung Jawab - v -


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

ini telah

disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsurunsur PendapatanLRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan s.d. 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara selama periode 1 Januari sampai dengan s.d. 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp81.101.830,00 dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak menetapkan estimasi pendapatan. Realisasi Belanja Negara s.d. 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp26.706.928.235.000,00 atau mencapai 95,14 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp28.072.416.000,00.

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp25.713.440.118,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp282.233.803,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp25.429.727.915,00, dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp1.478.400,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masingmasing Rp70.158.330,00 dan Rp25.713.440.118,00. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatanLO, beban, surplus/defisit dari

kegiatan

operasional,

surplus/defisit

dari

kegiatan

nonoperasional,

dan

surplus/defisitLO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. PendapatanLO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp31.438.310,00, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp25.614.375.222,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai ( Rp25.582.936.912,00). Kegiatan Non Operasional terjadi

Ringkasan - 1 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) surplus sebesar Rp19.451.520,00, sehingga sampai dengan 31 Desember 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mengalami DefisitLO sebesar (Rp25.563.485.392,00). 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp31.398.089.002,00 dikurangi DefisitLO sebesar Rp25.563.485.392,00, terdapat Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp19.313.846,00 dan tidak terdapat penambahan dari

koreksikoreksi

Rp19.789.364.332,00

aset

dan

ditambah

kenaikan/penurunan

ekuitas

Transaksi minus

Antar sebesar

sehingga Ekuitas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Entitas

sebesar

Rp5.754.807.214,00 pada tanggal 31

Desember 2015 adalah senilai Rp25.643.281.788,00. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan

Operasional, dan L aporan

Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan

disajikan dengan basis akrual.

Ringkasan - 2 -


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN

CATA-

%

TAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

TA 2014 REALISASI

THD ANGGARAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

B.1

■ Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

81.101.830

100,00

50.163.200

0

79.972.830

100,

50.163.200

Rupiah Murni

28.072.416.000

26.706.928.235

95,14

20.549.879.823

■ Belanja Pegawai

18.821.559.000

17.971.885.769

95,49

13.953.649.655

■ Belanja Barang

7.493.608.000

7.059.956.434

94,21

6.392.616.818

■ Belanja Modal

1.757.249.000

1.675.086.032

95,32

203.613.350

28.072.416.000

26.706.928.235

95,14

20.549.978.823

Jumlah Pendapatan BELANJA

B.2

Jumlah Belanja ■ Belanja Pegawai

B.2.1

18.821.559.000

17.971.885.769

88,21

13.953.649.655

■ Belanja Barang

B.2.2

7.493.608.000

7.059.956.434

94,21

6.392.616.818

■ Belanja Modal

B.2.3

1.757.249.000

1.675.086.032

95,32

203.613.350

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Laporan Realisasi Anggaran- 3 -


II. N E R A C A PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

ASET ASET LANCAR

C.1

■ Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.1

19.000.000

0

■ Persediaan

C.1.2

263.233.803

225.187.472

282.233.803

225.187.472

JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP

C.2

■ Tanah

C.2.1

13.655.047.674

19.286.931.174

■ Peralatan dan Mesin

C.2.2

4.875.711.210

4.238.031.885

■ Gedung dan Bangunan

C.2.3

12.916.781.622

13.348.275.915

■ Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4

512.583.113

512.583.113

■ Akumulasi Penyusutan

C.2.5

(6.530.395.704)

(6.180.721.438)

25.429.727.915

31.205.100.649

JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA

C.3

■ Aset Lain-lain

C.3.1

3.696.000

13.900.000

■ Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.3.2

(2.217.600)

(13.900.000)

1.478.400

-

25.713.440.118

31.430.288.121

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4

■ Utang Kepada Pihak Ketiga

C.4.1

31.658.330

23.911.119

■ Pendapatan Diterima Dimuka

C.4.2

38.500.000

8.288.000

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

70.158.330

32.199.119

JUMLAH KEWAJIBAN

70.158.330

32.199.119

EKUITAS

C.5

 Ekuitas Dana Lancar

C.5.1

0

192.988.353

 Ekuitas Dana Investasi

C.5.2

0

31.205.100.649

 Ekuitas

C.5.3

25.643.281.788

0

JUMLAH EKUITAS DANA

25.643..281.788

31.398.089.002

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

25.713.440.118

31.430.288.121


Neraca - 4 -


III. LAPORAN OPERASIONAL PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

KEGIATAN OPERASIONAL

D.1

31 DES 2015

31 DES 2014

PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1.1

■ Pendapatan Negara Bukan Pajak

D.1.1.1

31.438.310

-

D.1.1

31.438.310

-

Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1) BEBAN OPERASIONAL

D.1.2

■ Beban Pegawai

D.1.2.1

17.975.770.064

-

■ Beban Persediaan

D.1.2.2

249.838.158

-

■ Beban Barang dan Jasa

D.1.2.3

1.409.075.511

-

■ Beban Pemeliharaan

D.1.2.4

785.278.211

-

■ Beban Perjalanan Dinas

D.1.2.5

4.581.894.985

-

■ Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.1.2.6

612.518.293

-

25.614.375.222

-

(25.582.936.912)

-

-

Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)

D.1.2

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1–D.1.2)

D.1

KEGIATAN NON OPERASIONAL

D.2

SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

D.2.1.

■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.2.1.1

19.451.520

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1)

D.2.1

19.451.520

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)

D.2

19.451.520

SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2)

(25.563.485.392)

-


Laporan Operasional - 5 -


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

EKUITAS AWAL

E.1

31.398.089.002

-

SURPLUS/(DEFISIT) – LO

E.2

(25.563.485.392)

-

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN

E.3 19.313.846

-

19.313.846

-

19.789.364.332

-

(5.754.807.214)

-

25.643.281.788

-

■ Penyesuaian Nilai Aset

E.3.1

Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

E.4

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4) EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)

E.5


Laporan Perubahan Ekuitas - 6 -


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa

kali

diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Presiden

Nomor 192 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

menyatakan

BPKP

berperan

dalam

mendukung

akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -


Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

Kepala BPKP

: Sumitro, SE., MM

Kepala Bagian Tata Usaha

: Subroto, Ak., MM

Kabidwas Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

: M. Hasan Riyadi, SE

Kabidwas Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

: Yan Setiadi, Ak., MBA

Kabidwas Bidang Akuntan Negara

: Saryanto, Ak

Kabidwas Bidang Investigasi

: Drs. Ganis Diansyah, MM

A.2. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai tahun anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut:  Sesuai

dengan

Interpretasi

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, BPKP tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.  BPKP menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual.  Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuaangan komparatif. Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan lintas tahun.



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan per 30 November 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan

penyajian

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui



dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 telah

mengacu pada

Kebijakan

akuntansi

Standar Akuntansi merupakan

Pemerintahan

prinsip-prinsip,

(SAP).

dasar-dasar,

konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu

entitas

pelaporan

dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA  Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).



 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA

disajikan

menurut

klasifikasi

sumber

pendapatan. Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO  Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO pendapatan aliran

diakui pada saat

timbulnya

hak

atas

dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya

masuk

sumber

daya

ekonomi.

pengakuan pendapatan-LO pada

Secara

khusus

BPKP adalah sebagai

berikut:  Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.  Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.  Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja

(3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran,



pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

(4) Beban  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

Aset

(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar  Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.  Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.



 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.  Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian. Aset Tetap

b. Aset Tetap  Aset

tetap

mencakup

seluruh

aset

berwujud

yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.  Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

biaya

kecuali

pengeluaran

untuk

tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka

Panjang

adalah

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.  TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa



Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan

melawan

hukum

mengakibatkan

kerugian

negara/daerah.  TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset Lainnya

d. Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.  Aset

Tak

Berwujud

merupakan

aset

yang

dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.  Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Kewajiban

(6) Kewajiban  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan



Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban

diklasifikasikan

sebagai

kewajiban

jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.  Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut: Kualitas

Uraian

Piutang Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

Kurang

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Lancar

Pertama tidak dilakukan pelunasan

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Tarif Penyisihan 0,5%

10%

50%



1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Macet

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.  Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

 Penghitungan dilakukan

dan

pencatatan

Penyusutan

Aset

Tetap

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.  Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.  Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

4 tahun


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Anggaran Awal Kode 51

Belanja Pegawai

14.653.226.000

18.821.559.000

52

Belanja Barang

7.797.806.000

7.493.608.000

53

Belanja Modal

385.000.000

1.757.249.000

22.836.032.000

28.072.416.000

Jumlah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp81.101.830,00

Anggaran Revisi

Uraian

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2015 adalah sebesar Rp81.101.830,00. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak membuat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah TA 2015. Keseluruhan Pendapatan Negara di BPKP merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Lainnya. Rincian

Realisasi Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Rincian Realisasi PNBP TA 2015 Uraian Jenis Pendapatan

Estimasi (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi

Pendapatan Pengelolaan BMN

-

61.650.310

-

Pendapatan Jasa

-

-

-

Pendapatan Lain-Lain

-

19.451.520

-

-

81.101.830

-

Jumlah

Dibandingkan dengan TA 2014, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp30.938.630,00 atau 61,67 persen yang disebabkan adanya kenaikan pendapatan sewa Tanah Gedung dan Bangunan ATM BRI sebesar Rp46.200.000,00. Perbandingan realisasi PNBP


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 2 berikut ini: Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 Realisasi PNBP

Naik / (Turun)

Uraian Jenis PNBP TA 2015 (Rp)

Pendapatan Pengelolaan BMN

Rp

%

61.650.310

47.463.200

14.187.110

29,89

Pendapatan Jasa

-

-

-

-

Pendapatan Iuran dan Denda

-

-

-

-

19.451.520

2.700.000

16.751.520

620,43

81.101.830

50.163.200

30.938.630

61,67

Pendapatan Lain-Lain Jumlah Netto

Realisasi Belanja Negara Rp26.706.928.235,00

TA 2014 (Rp)

B.2. Belanja Negara Realisasi belanja BPKP pada TA 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp26.706.928.235,00 atau 95,14 persen dari anggaran sebesar Rp28.072.416.000,00. Anggaran dan realisasi Belanja menurut program TA 2015 disajikan pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015 Program Anggaran (Rp) Kode

Realisasi (Rp)

%

Uraian

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

23.795.864.000

22.676.843.632

95,38

06

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

4.276.552.000

4.030.084.603

94,31

28.072.416.000

26.706.928.235

95,22

Jumlah

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 berikut ini: Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015 Jenis Belanja Anggaran Kode

Realisasi

Uraian

51

Belanja Pegawai

52 53

% Realisasi

18.821.559.000

17.971.885.769

95,49

Belanja Barang

7.493.608.000

7.059.956.434

94,21

Belanja Modal

1.757.249.000

1.675.086.032

95,32

28.072.416.000

26.706.928.235

95,22

Jumlah


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2015 disajikan pada Grafik 1 berikut ini: Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015

Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp6.157.048.412,00 dibandingkan TA 2014 disebabkan adanya kenaikan Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 5 berikut ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014 Jenis Belanja Kode

Uraian

51

Belanja Pegawai

52 53

TA 2015 (Rp)

TA 2014 (Rp)

Naik / (Turun) Rp

%

17.971.885.769

13.953.649.655

4.018.236.114

28,79

Belanja Barang

7.059.956.434

6.392.616.818

667.339.616

10,43

Belanja Modal

1.675.086.032

203.613.350

1.471.472.682

722,68

26.706.928.235

20.549.879.823

6.157.048.412

29,96

Jumlah

Belanja Pegawai Rp17.971.885.769,00

Realisasi Belanja

B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp17.971.885.769,00 dan Rp13.953.649.655,00. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp4.018.236.114,00 atau 28,79 persen antara


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) lain disebabkan adanya kenaikan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Auditor dan kenaikan tunjangan kinerja. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 6 berikut ini: Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 Realisasi Belanja

Naik / (Turun)

Uraian TA 2015 (Rp) Belanja Gaji dan Tunj. PNS Belanja Lembur Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Realisasi Belanja Bruto

Belanja Barang Rp7.059.956.434

Rp

%

8.562.165.370

7.267.652.443

1.294.512.927

17,81

199.089.000

124.045.000

75.044.000

60,49

9.218.073.207

6.675.098.424

2.542.974.783

38,10

17.979.327.577

13.967.795.867

4.011.531.710

28,71

(7.441.808)

(14.146.212)

-

-

17.971.885.769

13.953.649.655

4.018.236.114

28,79

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

TA 2014 (Rp)

B.2.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp7.059.956.434,00

dan

Rp6.392.616.818,00.

Kenaikan

realisasi

Belanja Barang sebesar Rp667.339.616,00 atau 10,43 persen antara lain disebabkan realisasi Belanja Barang baru sampai dengan 31 Desember 2015. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 7 berikut ini: Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 Uraian

Realisasi Belanja TA 2015 (Rp)

Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

Belanja Barang Operasional

799.435.256

778.241.546

21.193.710

2,72

Belanja Barang Non Operasional

276.508.985

396.498.588

(119.989.603)

(30,26)

Belanja Barang Persediaan

313.882.326

-

313.882.326

-

Belanja Jasa

329.268.354

303.593.296

25.675.058

8,45

Belanja Pemeliharaan

778.966.528

477.848.427

301.118.101

63,01

Belanja Perj. Dalam Negeri

4.585.631.485

4.442.351.961

143.279.524

3,23

Realisasi Belanja Bruto

7.063.692.934

6.398.533.818

685.159.116

10,71

(3.736.500)

(5.917.000)

-

-

7.059.956.434

6.392.616.818

667.339.616

10,75



Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) Belanja Modal Rp1.675.086.032,00

B.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.675.086.032,00 dan Rp203.613.350,00. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp1.471.472.682,00 atau 722,68 persen antara lain disebabkan adanya penambahan Belanja Modal dari optomalisasi Belanja Modal Tahun 2015 dari sisa anggaran pembangunan gedung pada Perwakilan BPKP Provinsi NTB dan Kepri sebesar Rp1.025.442.000,00. Rincian realisasi Belanja Modal Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 8 berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 Realisasi Belanja

Naik / (Turun)

Uraian TA 2015 (Rp) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2014 (Rp)

Rp

%

641.375.325

182.211.000

459.164.325

BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

-

21.402.350

(21.402.350)

BM Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

1.046.117.200

-

1.046.117.200

-

Realiasi Belanja Bruto

1.687.492.525

203.613.350

1.483.879.175

728,77

12.406.493

-

-

-

1.675.086.032

203.613.350

1.471.472.682

722,68


Realisasi

Belanja

Modal

Peralatan

dan

Mesin

251,99 -

sebesar

Rp641.375.325,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Peralatan dan Mesin. Daftar rinciaan perolehan peralatan dan mesin terlampir. Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar

Rp1.033.710.707,00

Penambahan

Nilai

telah

Gedung

dicatat

dan

di

Neraca

sebagai

Daftar

rincian

Bangunan.

penambahan nilai gedung dan bangunan terlampir.


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Aset Lancar Rp282.233.803,00

C.1. Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp282.233.803,00 dan Rp225.187.472,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 9 berikut ini: Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Aset Lancar

1.

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

2.

Persediaan

31 Des 2015 (Rp)

31 Des 2014 (Rp)

19.000.000

0

263.233.803

225.187.472

282.233.803

225.187.472

Jumlah

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp19.000.000,00

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp19.000.000,00 dan nihil. Belanja Dibayar Dimuka merupakan kupon BBM yang masih harus diterima/digunakan dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat

dari

telah

dibayarkannya

secara

penuh

belanja

dan

membebani anggaran tahun berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 10 berikut ini: Tabel 10 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Kode

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

114112

BBM (Pertalite) Jumlah

31 Des 2015 (Rp)

31 Des 2014 (Rp)

19.000.000

0

19.000.000

0


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) Persediaan Rp263.233.803,00

C.1.2. Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp263.233.803,00 dan Rp225.187.472,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 11 berikut ini: Tabel 11 Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Kode

31 Des 2015 (Rp)

Jenis Persediaan

117111

Barang Konsumsi

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

117131

Bahan Baku

117199

Persediaan Lainnya Jumlah

31 Des 2014 (Rp)

234.718.395

185.483.679

2.211.525

14.104.810

-

12.400

26.303.883

13.198.983

263.233.803

225.187.472

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp263.233.803,00 berada dalam kondisi baik. Aset Tetap Rp25.429.727.915

C.2. Aset Tetap Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp25.429.727.915,00 dan Rp31.205.100.649,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 12 berikut ini: Tabel 12 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Uraian

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Des 2015 (Rp) 13.655.047.674

31 Des 2014 (Rp) 19.286.931.174

4.875.711.210

4.238.031.885

12.916.781.622

13.348.275.915

512.583.113

512.583.113

Nilai Perolehan

31.960.123.619

37.385.822.087

Akumulasi Penyusutan

(6.530.395.704)

(6.180.721.438)

Nilai Buku

25.429.727.915

31.205.100.649


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) Tanah Rp13.655.047.674.

C.2.1. Tanah Nilai

Aset

Tetap

berupa

Tanah

yang

dimiliki

BPKP

per

31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp13.655.047.674,00 dan Rp19.286.931.174,00. Selama tahun 2015 terjadi penurunan nilai perolehan Tanah sebesar Rp5.631.883.500,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

19.286.931.174

Mutasi Tambah: - Koreksi Nilai Aset Tetap

-

- Transfer Masuk

233.116.500

Jumlah Mutasi Tambah

233.116.500

Mutasi Kurang: Transfer Keluar

(5.865.000.000)


13.655.047.674

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Tanah dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

Mutasi

Tambah

melalui

Transfer

Masuk

sebesar

Rp233.116.500,00 merupakan perolehan tanah dari Badan Pusat Stasitik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan. 

Mutasi

Kurang

melalui

Transfer

Keluar

sebesar

Rp5.865.000.000,00 merupakan penyerahan tanah kepada Badan Pusat Stasitik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan. Rincian Tanah per 31 Desember 2015 dapat dilihat sbb: Daftar Tanah No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lokasi Jl. Dahlia No. 7 Banjarmasin Jl. Bali No. 97 Banjarmasin Jl. Bali No. 20 Banjarmasin Jl. Zafri Zam-zam No. 17 Banjarmasin Jl. S. Parman No. 57 Banjarmasin Jl. Pembangunan II Banjarmasin Jl. Cendrawasih Banjarmasin Jl. Dharma Bhakti IV Banjarmasin

Luas M2 249 232 354 530

Nilai (Rp) 183.015.000 157.760.000 240.720.000 530.000.000

2.247

3.370.500.000

400

228.000.000

1.072 900

589.600.000 189.900.000


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) 9. 10. 11. 12. 13.

Peralatan dan Mesin Rp4.875.711.210

Jl. Dharma Bhakti V Banjarmasin Jl. Dharma Praja VIII Banjarmasin Jl. Karang Anyar Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru Jl. Karang Rejo Rt. 09 Banjarbaru Jumlah

1.626

343.086.000

1.848

462.000.000

8.771 9.480 5.359

877.100.000 6.250.250.174 233.116.500

33.068

13.655.047.674

C.2.2. Peralatan dan Mesin Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp4.875.711.210,00 dan Rp4.238.031.885,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp971.417.953,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


4.238.031.885

Mutasi Tambah: - Pembelian

641.375.325

- Transfer Masuk

-

- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain

-

Jumlah Mutasi Tambah

641.375.325

Mutasi Kurang: - Transfer Keluar

-

- Penghentian Aset dari Penggunaan

3.696.000

- Penghapusan

-

- Koreksi Nilai Aset Tetap

-

Jumlah Mutasi Kurang

(3.696.000)


4.879.407.210

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember/31 Desember 2015

(3.904.293.257) 971.417.953

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin tahun 2015 adalah sebagai berikut:  Mutasi Tambah melalui Pembelian Rp641.375.325,00 yang seluruhnya berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) Mesin sebesar Rp641.375.325,00.  Mutasi

Tambah/Kurang

melalui

Transfer

Masuk/Keluar

sebesar Rp3.696.000,00 aset pemerintah yang tidak dapat lagi digunakan sebagai alat operasional kegiatan perkantoran dan dikelompokan kedalam asset lainnya.  Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp3.904.293.257,00. Rincian belanja modal Peralatan dan Mesin sbb: 3678.996 (Alat Pengolah Data) Realisasi sebesar Rp453.117.000,00 1 Rincian Barang: No.

Nama Barang

1 2 3 4

HP PC 22-3016d All In One Note Book Epson Printer Scanner Otomatis JUMLAH

Satuan

Vol

Unit Unit Unit Unit Unit

6 7 8 2 23

Harga (Rp) 12,850,000 11,580,000 3,000,000 5,650,000

Jumlah (Rp) 77,100,000 81,060,000 24,000,000 11,300,000 193,460,000

Harga (Rp) 11,000,000 9,900,000 1,500,000 5,700,000 4,460,000 4,200,000 6,100,000 1,990,000 4,950,000

Jumlah (Rp) 88,000,000 49,500,000 12,000,000 22,800,000 4,460,000 4,200,000 6,100,000 1,990,000 4,950,000 194,000,000

2 Rincian Barang: No.

Nama Barang

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PC HP Pavilion Note Book Printer HP Brother Scanner Mini ITX Monitor Projector Digital Camera Printer Multifungsi JUMLAH

Satuan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah

Vol 8 5 8 4 1 1 1 1 1 30

3 Rincian Barang: No. 1 2 3 4 5 6

Nama Barang PC Lenovo Printer Eksternal Hardiks Router Tamron LCD Projector JUMLAH

Satuan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah

Vol 1 6 5 3 1 1 17

Harga (Rp) 17,845,000 2,260,000 2,008,000 730,000 5,510,000 16,572,000

Jumlah (Rp) 17,845,000 13,560,000 10,040,000 2,190,000 5,510,000 16,572,000 65,717,000


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) 36.997. ( Peralatan dan Fasilitas Perkantoran) sebesar Rp188.198.325,00 1 Rincian Barang No. 1 2 3

Nama Barang AC 1 PK AC 1 1/2 PK Exhause Fan

Satuan

Vol

Unit Unit Unit Jumlah

6 3 2 11

Harga (Rp) 3,554,000 4,922,750 456,750 Pajak Total

2 No.

Rincian Barang Nama Barang

Satuan

Vol

Harga (Rp)

Jumlah (Rp)

1

Lemari Pakaian

Unit

6

2.025.000

12.150.000

2

Mesin Cuci

Unit

5

3.645.000

18.225.000

3

Televisi 32”

Unit

4

4.550.000

18.200.000

4

Tempat Tidur

Set

4

4.085.000

18.200.000

5

Kasur/Spring Bed

Unit

1

3.060.000

3.060.000

6

Meja Makan

Set

6

3.140.000

18.840.000

7

Sice

Set

6

6.170.000

37.020.000

8

Rak Piring

Unit

7

723.000

5.061.000

9

AC 1,5 PK

Unt

2

5.508.000

11.016.000

10

AC ½ PK

Unit

2

3.790.000

7.580.000

JUMLAH

Gedung dan Bangunan Rp12.916.781.622

Jumlah (Rp) 21,324,000 14,768,250 913,500 37,005,750 3,700,575 40,706,325

43

147.492.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, masing-masing sebesar Rp12.916.781.622,00 dan Rp13.348.275.915,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp10.715.254990,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

Jumlah (Rp) 13.348.275.915

Mutasi Tambah:  Pengembangan Nilai Aset  Transfer Masuk

1.033.710.707 -


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) Jumlah Mutasi Tambah

1.033.710.707

Mutasi Kurang  Transfer Keluar

(1.465.205.000)

 Koreksi Nilai Aset Tetap

-


(1.465.205.000)


12.916.781.622

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

(2.201.526.632)

Nilai Buku per 31 Desember 2015

10.715.254.990

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

 Mutasi Tambah melalui Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp1.033.710.707,00 yang seluruhnya berasal dari realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

 Mutasi

Kurang

berupa

Transfer

Keluar

sebesar

Rp1.465.205.000,00 merupakan transfer ke Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp12.916.781.622,00, termasuk nilai bangunan kantor dan Rumah Dinas yang digunakan sementara oleh Perwakilan Ombudsman RI di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di jalan S Parman Banjarmasin berdasarkan Surat Sekjend Ombudsman RI Nomor SEK.3-PL.01.01-771 tanggal 14 November 2014 tentang pemanfaatan Ruang Kantor yaitu Bangunan Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pendidikan Banjarmasin senilai Rp259.073.350,00. Pada tahun 2015 Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan melakukan rehabilitasi atas Bangunan dan Pagar kantor di Jalan S. Parman Banjarmasin,

namun sampai dengan laporan

keuangan ini disusun, hasil pekerjaan rehabilitasi bangunan kantor tersebut belum diserahkan Perwakilan Ombudsman kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Banguanan sebesar Rp1.033.710.707,00 sebagai berikut:


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp512.583.113,00

Uraian

Satuan

Rehab Gedung Kantor Rehab Pagar Tanah Eks BPS Rehab Rumah Negara Rehab Rumah Dinas Rehab Fasilitas WC Ps Satpam Rehab Pagar Rumah Dinas Rehab Pagar Kantor JUMLAH

Unit/M2 Unit/M2 Unit/M2 Unit/M2 Unit/M2 Unit/M2 Unit/M2

Nilai (Rp) 185.922.650 180.643.057 189.540.000 390.169.000 25.552.000 45.884.000 16.000.000 1.033.710.707

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp512.583.113,00 dan Rp512.583.113,00. Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp88.007.298,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


512.583.113

Mutasi Tambah: Pembelian

-

Mutasi Kurang

-


512.583.113


424.575.815


88.007.298

Tidak terdapat Penambahan/pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp6.530.395.704)

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp6.530.395.704,00 dan Rp6.180.721.438,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap

yang

disajikan

berdasarkan

pengakumulasian

atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 13, sedangkan rincian lebih lanjut akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran . Tabel 13 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 No

Nilai Perolehan (Rp)

Uraian

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan Jumlah

Aset Lainnya Rp1.478.400,00

Akumulasi Penyusutan (Rp)

Nilai Buku (Rp)

13.655.047.674

-

13.655.047.674

4.875.711.210

3.904.293.257

971.417.953

12.916.781.622

2.201.526.632

10.715.254.990

512.583.113

424.575.815

88.007.298

31.960.123.619

6.530.395.704

25.429.727.915

C.3. Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing sebesar Rp1.478.400,00 dan Rp0,00, yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut disajikan pada Tabel 14 berikut ini: Tabel 14 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Uraian

31 Des 2015 (Rp)

1

Aset Lain-Lain

2

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Nilai Perolehan

Aset Lain-Lain Rp3.696.000,00

31 Des 2014 (Rp)

3.696.000

13.900.000

(2.217.600)

(13.900.000)

1.478.400

0

C.3.1. Aset Lain-Lain Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp3.696.000,00

dan

Rp13.900.000,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPKP serta dalam proses penghapusan dari BMN, sehingga tidak digolongkan dalam kategori Aset Tetap, tetapi


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain. Sedangkan nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp1.478.400,00. Mutasi nilai Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


0

Mutasi Tambah: Penghentian dari Penggunaan

3.696.000

Mutasi Kurang:

0


0


3.696.000


(2.217.600)


1.478.400

Nilai perolehan per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.696.000,00 terdiri atas: Uraian

Jumlah (Rp)

Aset Lain-Lain

3.696.000 0

Aset Tetap yg Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Jumlah

3.696.000

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

 Mutasi Tambah karena Penghentian dari Penggunaan Aset Tetap sebesar Rp3.696.000,00 merupakan:

 Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.696.000,00 merupakan penghentian penggunaan. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya (Rp2.217.600,00)

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Saldo

Akumulasi

Penyusutan/Amortisasi

Aset

Lainnya

per

31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp2.217.600,00 dan Rp13.900.000,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintahan karena sudah dalam kondisi rusak berat, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut.


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) Kewajiban Jangka Pendek Rp70.158.330,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

masing-masing

Kewajiban

Jangka

sebesar

Pendek

Rp70.158.330,00

merupakan

dan

kelompok

Rp32.199.119,00. kewajiban

yang

diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 15 berikut ini: Tabel 15 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

31 Desember 2015 (Rp)

Uraian

1

Utang Kepada Pihak Ketiga

31.658.330

23.911.119

2

Pendapatan Diterima Dimuka

38.500.000

8.288.000

70.158.330

32.199.119

Jumlah

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp31.658.350,00

31 Des 2014 (Rp)

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

Rp23.911.119,00.

masing-masing Saldo

sebesar

Rp31.658.350,00

Utang Kepada Pihak Ketiga

dan

sebesar

Rp31.658.350,00 dengan rincian sebagai berikut: Uraian

Nilai (Rp)

 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

3.884.295

 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

27.774.055

Jumlah

31.658.350

Penjelasan Pembayaran kekurangan gaji bulan Oktober s.d Desember 2015 untuk 6 pegawai/23 jiwa Belanja daya dan jasa bulan Desember 2015.

C.4. 1. 1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp3.884.295,00 merupakan kekurangan gaji bulan Oktober s.d Desember 2015 sebanyak 6 pegawai/ 23 jiwa, dengan rincian sebagai berikut: Kode Akun

Uraian Akun

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

Jumlah (Rp) 3.276.000 87 327.600


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) 511122

Belanja Tunj. Anak PNS

123.528

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

157.080

Total Belanja Pegawai

3.884.295

C.4.1.2. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp27.774.055,00 merupakan belanja daya dan jasa bulan Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut: Kode Akun

Uraian Akun

Jumlah (Rp)

522111

Belanja Langganan Listrik

22.042.948

522112

Belanja Langganan Telepon

522113

Belanja Langganan Air

1.473.840

521114

Belanja Langganan Jasa Pos

3.627.710

629.537

Total Belanja Daya dan Jasa Pendapatan Diterima Dimuka Rp38.500.000,00

27.774.055

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp38.500.000,00

dan

Rp8.288.000,00 merupakan pengakuan kewajiban perhitungan akrual per tanggal Neraca atas pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara (BMN) yang diterima terlebih dahulu. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 disajikan pada tabel 16. Tabel 16 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 No

Obyek Sewa

Jangka Waktu (Periode)

1

ATM BRI (di halaman)

36 bulan (1/7/2015 s.d 30/6/2018)

Jumlah

Ekuitas Rp25.643.281.788

Nilai Sewa (Rp)

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2015 (Rp)

46.200.000

38.500.000

46.200.000

38.500.000

C.5. Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

masing-masing

sebesar Rp25.643.281.788,00 dan Rp31.398.089.002,00. Ekuitas adalah


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Dana Lancar Rp0,00

C.5.1. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp192.988.353,00. Jumlah per 31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh aset lancar, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

 Cadangan Persediaan

225.187.472

 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(23.911.119)

 Barang/Jasa yang Harus Diserahkan

(8.288.000)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp0,00

192.988.353

C.5.2. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar

Rp0,00

dan

Rp31.205.100.649,00.

Jumlah

per

31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh aset tetap dan aset lain, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Akun  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap  Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah

Ekuitas Rp25.643.281.788,00

Nilai (Rp) 31.205.100.649 0 31.205.100.649

C.5.3. Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp25.643.281.788,00 dan Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp25.582.936.912)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp25.582.936.912,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp31.438.310,00

dikurangi

dengan

Beban

Operasional

sebesar

Rp25.614.375.222,00. Pendapatan Operasional Rp31.438.310,00

D.1.1. Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional pada tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar

Rp31.438.310,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut

seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Rp31.438.310,00

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp31.438.310,00 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan PajakLO Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 17 berikut ini: Tabel 17 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2015 dan 2014 Uraian Pendapatan Pemanfaatan BMN

Realisasi Tahun 2015

Tahun 2014

31.438.310

Pendapatan Lain-Lain Jumlah

Naik / (Turun) Jumlah

%

31.438.310

-

-

-

-

31.438.310

-

31.438.310

-

Realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMN tahun 2015 menurut Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp61.650.310,00

sedangkan

menurut

Laporan

Operasional adalah sebesar Rp31.438.310,00. Dengan demikian terdapat selisih minus sebesar Rp30.212.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Nilai (Rp)

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2015

38.500.000

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2014

(8.288.000)

Jumlah

30.212.000

CaLK-Laporan Operasional - 36 -


Realisasi Pendapatan Lain-Lain tahun 2015 menurut Laporan

Realisasi

Rp19.451.520,00

Anggaran

sedangkan

adalah

sebesar

menurut

Laporan

Operasional adalah sebesar nihil. Dengan demikian terdapat

selisih

sebesar

Rp19.451.520,00

dengan

penjelasan sebagai berikut: Uraian

Nilai (Rp)

Pendp Penyelesaian TP/TGR Non Bendahara

10.500.000

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

7.946.520

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

1.005.000

Jumlah

Beban Operasional Rp25.614.375.222,00

19.451.520

D.1.2. Beban Operasional Jumlah Beban Operasional pada tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp25.614.375.222,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan

realisasi

beban

yang

terjadi

dalam

rangka

pelaksanaan kegiatan operasional selama tahun 2015. Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 18 berikut ini: Tabel 18 Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Naik / (Turun)

Uraian Tahun 2015 Beban Pegawai

Jumlah

%

17.975.770.064

-

17.975.770.064

-

249.836.158

-

249.836.158

-

1.409.075.511

-

1.409.075.511

-

785.278.211

-

785.278.211

-

Beban Perjalanan Dinas

4.581.894.985

-

4.581.894.985

-

Beban Penyusutan dan Amortisasi

612.518.293

-

612.518.293

-

25.614.375.222

-

25.614.375.222

-

Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan

Jumlah

Beban Pegawai Rp17.975.770.064,00

Tahun 2014

D.1.2.1 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp17.978.990.064,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik



dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 19 berikut ini: Tabel 19 Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 Realisasi Uraian

Tahun 2015

Beban Gaji dan Tunjangan PNS

Jumlah

%

8.560.416.857

-

8.560.416.857

-

199.089.000

-

199.089.000

-

9.216.264.207

-

9.216.264.207

-

17.975.770.064

-

17.975.770.06 4

-

Beban Lembur Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito Jumlah

Naik / (Turun) Tahun 2014

Realisasi Belanja Pegawai (netto) tahun 2015 menurut Laporan

Realisasi

Rp17.971.885.769,00,

Anggaran sedangkan

adalah

sebesar

menurut

Laporan

Operasional adalah sebesar Rp17.975.770.064,00. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp3.884.295,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Beban Persediaan Rp249.838.158,00

Nilai (Rp)

Belanja pegawai yang belum dibayar pada tahun 2015

3.884.295

Jumlah

3.884.295

D.1.2.2. Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp249.838.158,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan

merupakan

beban

untuk

mencatat

pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:



Tabel 20 Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 Realisasi Tahun 2015

Beban Persediaan Barang Konsumsi

231.737.004

-

231.737.004

-

537.200

-

537.200

-

17.563.954

-

17.563.954

-

249.838.158

-

249.838.158

-

Beban Persediaan Bahan Baku Beban Persediaan Lainnya Jumlah

Beban Barang dan Jasa Rp1.409.075.511,00

Naik / (Turun)

Uraian

Tahun 2014

Jumlah

%

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.409.075.511,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam

rangka

penyelenggaraan

kegiatan

entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 21 berikut ini: Tabel 21 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 Uraian


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Barang Operasional

799.435.256

-

799.435.256

-

Beban Barang Non Operasional

276.508.985

-

276.508.985

-

Beban Jasa

333.131.270

-

333.131.270

-

1.409.075.511

-

1.409.075.511

-

Jumlah

Realisasi Belanja Barang Operasional (netto) tahun 2015 menurut

Laporan

Rp799.435.256,00,

Realisasi sedangkan

Anggaran menurut

sebesar Laporan

Operasional sebesar Rp799.435.256,00. Dengan demikian tidak terdapat selisih. Realisasi Belanja Barang Non Operasional (netto) tahun 2015 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp276.508.985,00,

sedangkan

menurut

Laporan

Operasional sebesar Rp276.508.985,00. Dengan demikian tidak terdapat selisih.



Realisasi Belanja Jasa (netto) tahun 2015 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp329.268.354,00, sedangkan

menurut

Laporan

Operasional

sebesar

Rp333.131.270,00. Dengan demikian terdapat selisih sebesar

Rp3.862.916,00

dengan

penjelasan

sebagai

berikut: Uraian

Beban Pemeliharaaan Rp785.2768.211

Nilai (Rp)

Pembayaran langganan daya dan jasa tahun 2015 atas beban yang terutang tahun 2014

23.911.119

Langganan dan jasa yang belum dibayarkan s.d. 31 Desember 2015

(27.774.035)

Jumlah

(3.862.916)

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan Jumlah Beban Pemeliharaan pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp785.278.211,00 dan Rp0,00. Beban

Pemeliharaan

merupakan

beban

yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 22 berikut ini: Tabel 22 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 Uraian


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

408.269.635

-

408.269.635

-

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

364.096.893

-

364.096.893

-

12.789.843

-

12.789.843

-

121.840

-

121.840

-

785.278.211

-

785.278.211

-

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Beban Persediaan suku cadang Jumlah

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (netto) tahun 2015 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp370.696.893,00, sedangkan menurut Laporan



Operasional sebesar Rp364.096.893,00. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp6.600.000,00 karena dicatat sebagai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Perjalanan Dinas Rp4.581.894.985,00

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar

Rp4.581.894.985,00 dan

Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 23 berikut ini: Tabel 23 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Jumlah

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp612.518.293,00

Realisasi

Naik / (Turun)

Tahun 2015

Tahun 2014

Jumlah

%

4.381.774.985

4.381.774.985

-

-

120.620.000

120.620.000

-

-

79.500.000

79.500.000

-

-

4.581.894.985

4.581.894.985

-

-

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp612.518.293,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 24 berikut ini: Tabel 24 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Realisasi

Naik / (Turun)

Tahun 2015

Tahun 2014

282.978.667

-

Jumlah 282.978.667

% -



Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Beban Penyusutan Jaringan Jumlah

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp19.451.520,00)

299.057.598

-

299.057.598

-

27.343.264

-

27.343.264

-

2.769.164

-

2.769.164

-

612.518.293

-

612.518.293

-

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp19.451.520,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp19.451.520,00.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp19.451.520,00

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp19.451.520,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp19.451.520,00.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp19.451.520

D.2.1.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp19.451.520,00 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Tabel 25 berikut ini: Tabel 25 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2015 dan 2014 Uraian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

19.451.520

-

19.451.520

-

19.451.520

-

19.451.520

-



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp31.398.089.002,00

E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp31.398.089.002,00 dan Rp0,00. Dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut merupakan reklasifikasi dari akun-akun Neraca per 31 Desember 2014, sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

KEWAJIBAN EKUITAS DANA LANCAR  Cadangan Persediaan

225.187.472

 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(23.911.119)

 Barang/Jasa yang Harus Diserahkan

(8.288.000)

EKUITAS DANA INVESTASI  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

31.205.100.649

 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

0

Jumlah Surplus/(Defisit) LO (Rp25.563.485.392)

31.398.089.002

E.2. Surplus/(Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar minus Rp25.563.485.392,00 dan Rp0,00. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar

Rp25.582.936.912,00, dan defisit dari kegiatan

non operasional sebesar Rp19.451.520,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional. Penyesuaian Nilai Aset Rp19.313.846

E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian

Nilai

Aset

merupakan

penyesuaian

nilai

perolehan persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan pada tanggal neraca menggunakan harga pembelian terakhir, sementara persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang berbeda-beda. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp19.313.846,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut terdiri atas:

CaLK-Laporan Perubahan Ekuitas - 43 -


Jenis Persediaan

Jumlah (Rp)

Barang Konsumsi

15.876.884

Bahan untuk Pemeliharaan

611.818

Persediaan Lainnya

2.825.144

Jumlah

19.313.846

Daftar Penyesuaian Nilai Persediaan per Satuan Kerja per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran . Transaksi Antar Entitas Rp19.789.364.332,00

E.4. Transaksi Antar Entitas Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp19.789.364.332,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri atas: Uraian Ditagihkan ke Entitas Lain

26.706.928.235

Diterima dari Entitas Lain

(81.101.830)

Transfer Masuk

233.116.500

Transfer Keluar

(7.069.578.573) Jumlah

Ditagihkan ke Entitas Lain Rp26.706.928.235,00

Jumlah (Rp)

19.789.364.332

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp26.706.928235,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca.

Diterima dari Entitas Lain Rp81.101.830,00

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp81.101.830,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Transfer Masuk Rp233.116.500,00

E.4.3. Transfer Masuk Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp233.116.500,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan penambahan nilai aset karena pertukaran aset, berupa:  Tanah dari Badan Pusat Statistik ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp233.116.500,00 sesuai dengan BAST-BMN Nomor: 01/BAST/17-II/2015 dan BAST-



437/SU/05/2015 tanggal 17 Februari 2015 yaitu: Satker Penerima

Diterima Dari

Perw. BPKP Prov. Kalsel

Badan Pusat Statistik Kalsel

Jumlah

Transfer Keluar Rp7.069.578.573,00

Jumlah 233.116.500 233.116.500

E.4.4. Transfer Keluar Jumlah Transfer Keluar per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp7.069.578.573,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan pengurangan nilai aset karena pertukaran aset dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan kepada Badan Pusat Statistik berupa Tanah dengan nilai Rp5.865.000.000,00 dan Gedung dan Bangunan senilai Rp1.204.578.573,00, sesuai dengan BAST-BMN Nomor: 01/BAST/17-II/2015 dan BAST437/SU/05/2015 tanggal 17 Februari 2015 dengan rincian sebagai berikut: Nama Aset

Diterima Dari

Jumlah

Tanah

BPKP Kalsel

BPS Kalsel

5.865.000.000

Gedung dan Bangunan

BPKP Kalsel

BPS Kalsel

1.204.578.573

Jumlah

Ekuitas Akhir Rp25.643.281.788,00

Penerima

7.069.578.573

E.5. Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp25.643.281.788,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp25.713.440.118,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp70.158.330,00.


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Audited) Pengungkapan Penting Lainnya

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA F.1. Informasi Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2015 Selama

tahun

2015

kegiatan

pengawasan

di

lingkungan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selain didanai dari DIPA, juga didanai dari bantuan kedinasan. Kegiatan tersebut berupa

pendampingan,

berdasarkan

bimbingan

permintaan

dari

teknis

dan

sosialisasi

kementerian/lembaga,

dan

BUMN/BUMD/ BLU yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan.

Desember

2015

Sampai

dengan

tanggal

31

jumlah penugasan yang dibiayai dari dana

bantuan kedinasan sebanyak 65 PP dan telah menghasilkan 65 LHP, dan realisasi dana penugasan beban mitra kerja sebesar Rp803.191.413,00, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Penugasan BIDANG

Jumlah LHP

Total Dana (Rp)

Jumlah Dana (Rp)

RK T

Non RKT

RK T

Non RKT

APD

-

24

-

24

-

478.305.213

478.305.213

IPP

6

35

6

35

104.140.000

220.746.200

324.886.200

AN

-

-

INV

-

-

Jumlah

6

104.140.000

699.051.413

803.191.413

Jumlah

59

dana

6

59

tersebut

RKT

Non RKT

seluruhnya

dikelola

dan

dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masingmasing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian

biaya

perjalanan

dinas/transport

lokal,

dan

selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.


LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

Recommend Documents