LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PEKERJAAN UMU JI. Taman Jatibaru No. 1 Telp. 3803302 - 3865546 - 3845266 JAKARTA

REVISE REPORT OF LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

T Av

ed ve r9 A0

P~ecie6~q4~9 go3~

Location

KRUKUT-CIDENG, KRUKUT LAMA KELURAHAN TANAH SAREAL, KELURAHAN TAMBORA KECAMATAN TAMBORA KELURAHAN KRUKUT KECAMATAN TAMANSARI JAKARTA BARAT AND KELURAHAN PETOJO UTARA KECAMATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT

Revised on July, 2015

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI KRUIKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan rehabilitasi besar terhadap sungai, kanal dan waduk. Rehabilitasi harus disertai perencanaan pengelolaan banjir untuk memastikan sistem beroperasi secara optimum. Hasil simulasi pasca banjir 2007 menunjukkan bahwa pekerjaan fisik di 12 kanal/sungai dan 4 waduk utama di Jakarta dengan mengembalikan sistem dan fungsi pengendalian banjir sesuai desain awal, diperkirakan akan mengurangi 40% genangan banjir atau dapat mengamankan sekitar 1 juta warga Jakarta.

luas

Terkait dengan itu,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PU, dan Bank Dunia bekerjasama untuk penanganan banjir melalui Jakarta Urgent Flood Mitigation ProjectJUFMP/Jakarta Emergency Inititive Proyek-JEDL Sungai/Kanal dan Waduk yang akan ditangani adalah Sunter Atas, Sunter Bawah, Cengkareng Drain, Ciliwung-Gunung Sahari,

Sentiong-

Sunter, Waduk Melati, Cideng-Thamrin, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur 111,Waduk Sunter Utara, Angke Bawah, Tanjungan, Banjir Kanal Barat, Grogol-Sekretaris, Pakin-Kali BesarJelakeng dan Krukut - Cideng. Namun, pekerjaan pengerukan Kanal/Sungai dan waduk di Jakarta berpotensi menimbulkan dampak sosial yaitu berupa pemindahan warga penghuni kawasan yang diperlukan untuk pekerjaan pengerukan. Potensi dampak tersebut terjadi terhadap warga yang menempati Tanah Negarapada Sub proyek Krukut Cideng Krukut Lama. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini PIU Dinas Pekerjaan Umum menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Pemindahan Warga terkena Proyek pada Sub Proyek Krukut Cideng dan Krukut Lama.

1.2.

Potensi Dampak Potensi dampak pengerukan pada Sub Proyek Krukut Cîdeng dan Krukut Lama terhadap warga diantaranya adalah kehilangan tempat tinggal. Dibawah ini diuraikan dampak-dampak tersebut.

a.

Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah Pada tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum menyusun dokumen DED dan LARAP, dokumen LARAP menyimpulkan bahwa pekerjaan pengerukan, dan pemasangan sheet pile berada di sepanjang aliran sungai atau di Tanah Negara. Warga menempati area Krukut Cideng yang akan terkena proyek (WTP) dikategorikan sebagai "Squatter". Mereka memanfaatkan lahan Krukut Cideng dan Krukut Lama untuk tempat tinggal, fasum/fasos dan usaha lainnya. Mereka telah memanfaatkan tanah lebih dari 2 tahun, bahkan sebagian 1

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI KRUKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA

diantaranya lebih dari 40 tahun, dan sebagian menyatakan adalah penduduk asli yang sudah turun temurun menempati lokasi tersebut b.

Letak Bangunan yang akan Terkena Dampak Squatter di Sub proyek

Krukut Cideng dan Krukut Lama merupakan isu yang harus

ditangani pada kegiatan Proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP/Jakarta Emergeny Dedging Initiative-JEDI. Letak bangunan terkena proyek berada diarea Sub proyek Krukut Cideng, termasuk yang menggantung diatas permukaan air. Apabila akan dilakukan pengerukan, dan pemasangan sheet pile, maka mereka harus dipindahkan. Bangunan akan terkena proyek bervariasi sebagian bangunan permanen, semi permanen dan non permanen (sementara). Pada wilayah Sub Proyek Krukut Cideng + Krukut Lama didapati bangunan-bangunan berlantai 2 dan ada pula yang berlantai 3.

1.3.

Tujuan Tujuan dari Rencana Permukiman Kembali (RPK) ini adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip, prosedur- prosedur dan tata cara pengorganisasian yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali, yaitu : a.

Menguraikan secara spesifik pilihan kompensasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP).

b.

Menetapkan secara rinci bantuan permukiman kembali dan bantuan secara khusus.

c.

Menguraikan secara

rinci

rencana

kerja implementasi

pengadaan tanah

dan

permukiman kembali.

2


1. 2.1.

GAMBARAN UMUM PROYEK Lokasi Proyek Sub Project Krukut Cideng dan Krukut Lama

ini membentang di 10 (sepuluh) wilayah

Kelurahan yang meliputi: a.

Kelurahan Krukut, Keagungan dan Glodok, Kecamatan Tamansari, wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

b. Kelurahan Tanah Sereal dan Tambora, Kecamatan Tambora wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat c.

Kelurahan Duri Pulo, Petojo Utara, Petojo Selatan, Cideng dan Gambir, Kecamatan Gambir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dari 10 (sepuluh) kelurahan tersebut diatas, yang masuk kedalam kegiatan LARAP ada 4 (empat) kelurahan, hal ini dikarenakan adanya warga yang terkena dampak langsung dari perencanaan (DED) pada lokasi proyek yang akan dibangun SheetPile, yaitu: a. Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat b. Kelurahan Tanah Sereal dan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat c.

2.2.

Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir,Jakarta Pusat

Rencana Kegiatan Proyek Untuk Sub Proyek Krukut Cideng dan Krukut Lama melalui Program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) direncanakan akan dilakukan pengerukan sepanjang 6.700 m dan diperkirakan volume kerukan adalah sebesar 41.410

M

. Adapun perbaikan embankment yang

akan dilakukan sepanjang 4.000 m. Kegiatan ini direncanakan akan dimulai pada September 2015. Foto-foto dan Gambar Lokasi Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.

3


IH.

KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN TERKENA PROVEK Berdasarkan dokumen draft LARAP yang disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melakukan pembaharuan data survei pada Oktober-Desember 2013. Gambaran hasil survei kembali di Sub proyek Krukut Cideng dan Krukut Lama adalah 225 KK (726 jiwa) telah memetak-metak dan memanfaatkan tanah di atas 225 petak tanah yang meliputi :(i) 224petak sebagai tapak bangunan (perorangan/perusahaan/fasum-fasos),dan

(ii)

1 petak sebagai

ladang/ kebun. Kondisi Tanah, bangunan/asset diatas diuraikan dibawah ini.

3.1.

Uraian Tanah Terkena Proyek Tanah di Sub proyek Krukut Cideng dan Krukut Lama yang dikuasai warga berjumlah 225petak, luas total 4.039 m2, dengan penguasaan terluas120 m2 dan tersempit 2 m2 . Mengenai status kepemilikan tanah : (i) 60 (26.67%) warga menyatakan sebagai penggarap, (ii) masing-masing 153 (68.00%) menyatakan sebagai pemilik tanah, penyewa/lainnya (numpang dan over garapan) dan Fasilitas Umum/Sosial; dan (iii) 12 (5.33%) tidak dapat ditemui/tidak diketahui pemiliknya. Dari 225 petak tanah yang dikuasai, petak yang mempunyai surat kepemilikan tanah Hak Pakai 29 orang (12.89%), sedangkan 196 petak lainnya (87.11%) Tanah Negara. Terkait dengan Kepemilikan Tanah di tempat lain diperoleh jawaban bahwa 206 (91.56%) warga "warga tidak memiliki tanah ditempat lain", 8 (3.56%) warga "memiliki" dan"tidak menjawab" 11 (4.89%). Sedangkan informasi caramendapatkan tanah diketahui dengan Lain-lain 158 (70.22%), membeli 47(20.89%), hibah 4(1.78%) dan tidak menjawab 16(7.11%). Sedangkan pemanfaatan tanah sebagai ladang dan fasilitas umum

masing-masing 39(17.33%),

Tempat

Usaha

14(6.22%), Lain-lain 18(8.00%) dan Hunian 154 (68.44%). Uraian diatas disajikan pada Tabel

dibawah. Tabel 1: Ringkasan Tentang Tanah Terkena Proyek No 1. 2 3. 4.

Uraian tentang Tanah Status Kepemilikan atas tanah Kepemilikan tanah ditempat lain Cara mendapat tanah Pemanfaatan

Jumlah Jawaban Responden dan persentase (%) Tanah Negara Ada

Tanah Milik 196/87% Tidakada

29/13% TidakJawab

8/4% 206/91% 11/5% Membeli Hibah Lain-lain Tidak Jawab 47/21% 4/2% 158/70% 16/7% Hunian iUsaha iLadang Kosong Fasum/fasos Lain-lain 4


No

Uraian tentang

Jumlah Jawaban Responden dan persentase (%)

Tanah

154/68%

|

14/6%

I

1/1%

-/- %

38/17%

18/8%

Dari Uraian dan Tabel diatas, diketahui bahwa 87% tanah yang dimanfaatkan warga di Sub proyek Krukut Cideng + Krukut Lama adalah Tanah Negara dan tanpa seijin dari institusi yang berwenang.

3.2.

Uraian Bangunan Terkena Proyek Aset bangunan yang akan terkena proyek: dari 225 petak tanah yang dikuasai warga, terdapat 142 unit bangunan yang meliputi:(i) 149 (67%) dimanfaatkan sebagai Tempat tinggal, (ii) Tempat tinggal dan tempat usaha 25 (11%), (iii)12 (5%) untuk Tempat usaha/kantor, dan (iv) 38 (17%) sebagai fasum/fasos yang terdiri dari pos RW, pos Keamanan, Masjid, dan lainnya yang dipergunakan untuk umum Kualitas bangunan yang berada disepanjang sisi dari Sub proyek Krukut Cideng dan Krukut Lama, sebagian berupa bangunan permanen ada pula yang berlantai 2 dan 3, sebagian berupa "gubuk" berlantai peluran, dengan dinding bangunan berasal dari material bekas, seperti triplek, seng dan papan. Kondisi bangunan bervariasi, ada yang permanen, semi permanen dan darurat. Kepemilikan bangunan terluas sekitar 120 m2 dan kepemilikan bangunan terkecil 2 m2 , dengan luas bangunan rata-rata 24 m2. Tabel 2: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Proyek

No. 1.

Bentuk Kehilangan TempatTinggal

Jumlah 149 (67%)

Keterangan Bangunan bervariasi, ada yang permanen, semi permanen dan darurat.

2.

Tempat Tinggal dan Tempat

25 (11%)

Usaha 3.

Tempat usaha

4.

Kandang Ayam dan Kolam Ikan

0 (0,00%)

5.

Fasum/fasos

38 (17%)

12 (5%)

Pos RW, Pos Keamanan, Masjid, dan lainnya

JUMLAH

3.3.

Uraian Warga Terkena Proyek

3.3.1.

Profil Warga Terkena Proyek

225 (100%)

Profil warga terkena padaSub proyek Krukut Cideng dan Krukut Lama adalah sebagai berikut:

5


Jenis Kelamin responden terdiri dari: (i) laki-laki 145 orang (64%), perempuan 42 orang (19%) dan tidak menjawab ( tidak diketahui pemiliknya/fasum/fasos) 38 (17%). Usia responden : beruslia antara 40 s/d 50 tahun sebanyak 60 orang (27%), berusia 50 s/d 55 tahun berjumlah 49 orang (22%), berusia > 55 tahun 36 orang (16%), usia 30 s/d 40 tahun berjumlah 34 orang (15%), berusia 20 s/d 30 tahun berjumlah 6 orang (2%), dan tidak menjawab (tidak diketemukan pemilik/fasum/fasos) berjumlah 40 (18%). Pendidikan: tingkat pendidikan warga yang terbanyak adalah tamat SD/Ml/sederajat 73 orang (32%), kemudian 60 orang (27 %) tamat SLTP/MTs/sederajat, sebanyak 37 orang (16%) menyatakan tamatan SLTA/MA/Sederajat, tidak sekolah/tidak tamat SD sebanyak 11 orang (5%)

dan tidak menjawab (tidak diketemukan pemiliknya/fasum/fasos) sebanyak 44 orang

(20%). Pekerjaan Utama Kepala Keluarga : sebagian besar WTP atau 64 orang (29%) bekerja sebagai Wiraswasta/pedagang, masing-masing 30 orang (26%) bekerja sebagai Pegawai swasta dan Buruh, sebanyak 25 orang (11%) sebagai Ibu Rumah Tangga, sebanyak 21 orang (9%) bekerja serabutan/pemulung/tidak bekerja, sebanyak 5 orang (2%) bekerja sebagai pengemudi, sebanyak 4 orang (2%) sebagai peternak, dan yang tidak menjawab (tidak diketemukan pemiliknya/fasum/fasos) sebanyak 46 (21%).

Terkait dengan Status Perkawinan,wargayang

menikah berjumlah 148 orang (66%), janda sebanyak 26 orang (12%) dan duda sebanyak 3 orang (1%), belum menikah sebanyak 2 orang (1%) dan sebanyak 46 (20%) tidak menjawab (tidak diketemukan pemiliknya/fasum/fasos). Asal -Usul dan Status Kependudukan : Warga yang menyatakan suami istri penduduk asli berjumlah92 orang (41%), suami dan isteri bukan penduduk asli (pendatang)76 orang (34%), istri penduduk asli tetapi suami pendatang 5 orang (2%), dan suami penduduk asli, tetapi Istri pendatang4 orang (2%), dan sebanyak 48 (21%) tidak menjawab (tidak diketemukan pemiliknya/fasum/fasos).Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperoleh data: 162 orang (72%) ber KTP sesuai dengan lokasi, 12 orang (5%) berKTP DKI Jakarta tetapi alamat berbeda dengan lokasi proyek,3 orang (2%) tidak ber KTP, dan sebanyak 48 (21%) tidak menjawab (tidak diketemukan pemiliknya/fasum/fasos).

Tabel 3: Ringkasan Tentang Profil Warga Terkena Proyek No. 1. 2. 3.

Profil Warga (Jumlah dan Persentase)

Uralan Profil Jenis Kelamin Usia (tahun) Pendidikan

20-30 6 (2%) Tidak Sekolah 11 (5%)

Pria 145 (64%) 30-40 34 (15%) Tamat SD Sederajat 73 (32%)

40-50 60 (27%) SMP sederajat 60 (27%)

Ket.

Wanita 42 (19%) 55 50-55 36 (16%) 49 (22%) SLTA

S2

37 (16%)

-

tidak menjawab (tidak diketemukan pemilik/fasum/fasos) berjumlah 40 (18%)

6


No.

Profil Warga (Jumlah dan Persentase)

Uraian

Ket.

Profil

4.

Pekerjaan

PNS/TNI/Pol.

Ibu Rumah

Pegawai Swasta

Petani/Pet

Menikah

Tangga 25 (11%) Wiraswasta 64 (29%) Duda

30 (26%) Lain-lain 21 (9%) Janda

ernak 4(2%) Pengemudi 5 (2%) Belum

3 (1%) Suami-Istri pendatang

26 (12%) Suami Asli-istri pendatang

92 (41%)

76 (34%)

4 (2%)

Utama KK -

Buruh 5.

Status

perkawinan

Menikah

6.

Asal usul Warga

148 (66%) Suami -istri Asli setempat

7

KTP

Tidak ber KTP 1 KTP: alamat sesuai lokasi

3 (2%)

3.3.2.

2 (1%) Istri asliSuami pendatang 5 (2%)

KTP tidak sesuai lokasi

162 (72%)

12 (5%)

Kegiatan Ekonomi Warga di Lokasi Rencana Proyek Warga di Sub proyek Krukut Cideng dan Krukut Lamayang memanfaatkan lahan sungai sebagai kegiatan ekonomi seperti Ternak, pengepul barang bekas, warung makan dan warung sembako berjumlah 109 Kepala Keluarga (48%), pada umumnya usaha dikelola sendiri. Mereka menyatakan tidak memiliki usaha ditempat lain.

Terkait dengan rencana usaha apabila

bangunan terkena proyek, mereka: (f) akan tetap berusaha ditempat yang sama28%, (ii) buka usaha baru ditempat lain 16 % dan tidak usaha lagi 5 %. Tabel dibawah menunjukan kegiatan ekonomi warga.

Tabel 4: Ringkasan Tentang Kegiatan Ekonomi Warga Terkena Proyek No.

Uraian

1.

Jenis usaha warga terkena

Hasil Survei

proyek

3.3.3.

Tidak menjawab /tidak

Usaha lainnya

punya usaha/fasum/fasos

2.

Pola kepemifikan usaha

3.

Usaha di tempat lain

4.

Rencana Usaha setelah terkena proyek

116(52%) Milik sendiri 63 (28%) Tidak ada 103 (46%) Tetap usaha yang sama 63 (28%)

Warung makan,

sembako, lainnya (0%) Bagi hasil

109(48%) Lain-lain 123 (55%)

7 (3%)

Buka usaha baru 35 (16%)

Ada 6 (3%) Tidak usaha lagi 11(5%)

Kondisi Ekonomi Warga Terkena Proyek Kepala Keluarga warga terkena proyek berprofesi sebagaiburuh, pegawai swasta, pemulung, pedagang dan peternak. Dari 225 KK, yang salah satu anggota keluarganya juga bekerja terdapat (25%), sedangkan hanya Kepala keluarga yang bekerja (52%), dan selebihnya adalah tidak menjawab/tidak diketemukan pemiliknya/fasum/fasos (22%). pendapatan

perbulan

dalam

satu

keluarga

diperoleh

Pengakuan atas total

gambaran

tertinggi

adalah 7

LAND AOUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI KRUKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA

berpenghasilan Rp. 1.000.000 -2.000.000/bulan (34%), selanjutnya berturut-turut lebih rendah adalah berpenghasilan Rp. 500.000 - 1.000.000/bulan (26%), berpenghasilan Rp. 2.000.0003.000.000/bulan (11%), berpenghasilan diatas Rp. 3.000.000/bulan (4%), berpenghasilan < Rp.500.000/bulan

(2%),

selebihnya

pemiliknya/fasum/fasos (23%) .

adalah

tidak

menjawab/tidak

diketemukan

Adapun perkiraan total pengeluaran perbulan diperoleh

informasi:sebanyak(37%) warga memiliki pengeluaran Rp. 1.000.000 - 2.000.000/bulan, sebanyak(26%) warga berpengeluaran Rp. 500.000 - 1.000.000/bulan, (9%) warga memiliki pengeluaran Rp.

2.000.000 - 3.000.000/bulan, (3%) warga

berpengeluaran lebih dari Rp.

3.000.000/bulan, (2%) warga berpengeluaran < Rp. 500.000/bulan dan tidak

menjawab/tidak

diketemukan

pemiliknya/fasum/fasos

selebihnya adalah

(23%).Terkait

dengan

pengeluaran biaya transportasi keluarga diperoleh gambaran : (28%) warga mengeluarkan kurang dari Rp. 5.000/hari, (24%) warga mengeluarkan biaya transport berkisar Rp.5.000 10.000/hari, (19%) warga menyatakan pengeluaran biaya transport berkisar Rp.10.000 15.000/hari, sebanyak (3%) warga menyatakan pengeluarannya > Rp.25.000/hari, dan masingmasing (3%) warga menyatakan biaya transport berkisar Rp. 15.000 - Rp.20.000/hari dan Rp. 20.000-25.000/hari,

selebihnya

adalah

tidak

menjawab/tidak

diketemukan

pemiliknya/fasum/fasos (23%).

Tabel 5: Ringkasan Tentang Kondisi Ekonomi Warga Terkena Proyek No.

Hasil Survei

Keterangan Tidak Ada

Sebanyak 51(23%)

118(52%)

tidak menjawab/tidak diketemukan

Anggota keluarga selain KK yang bekerja Total pendapatan selurunya (Rp/bulan)

Ada 56(25%) < 500.000 6(2%) 2 juta-3juta 25(11%)

9(4%)

3.

Total pengeluaran (Rp/bulan)

< 500.000 4(2%) 2 juta-3juta

1 juta-2juta 84(37%)

4.

Biaya transpotasi keluarga (Rp/hari)

20(9%) < 5.000 64(28%) 15 rb-20 rb

500rb-1juta 59(26%) >3juta 7(3%) 5 rb - 10 rb 53(24%) 20 rb - 25 rb

4 (2%)

3(1%)

7(3%)

1. 2.

3.3.4.

Uraian

500rb-1juta 58(26%) >3juta

1 juta-2juta 76(34%)

pemiliknya/ fasum/fasos

10 rb-15 rb 43(19%) >25.000

Sarana dan Prasarana Warga Penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan,pada umumnya menggunakan sambungan langsung listrik dari PLN sebanyak 134 (60%), yang menggunakan sambungan listrik PLN dari tetangga

sebanyak 75 (33%)

dan yang

menyatakan

lainnya

(Tidak menjawab/tidak

menggunakan listrik) sebanyak 16 (7%). Kebutuhan air minum diperoleh gambaran 72(32%) 8


warga memakai PAM dirumah sendiri, 55 (24%) warga menggunakan Air Galon, 42 (19%) warga menggunakan sambungan PAM dari tetangga, masing-masing sebanyak 5 (2%) warga menggunakan sumur gali/pompa dan air pikulan dan sebanyak 51 (22%) lainnya (Tidak menjawab/tidak diketemukan pemiliknya/gudang/fasum/fasos. Terkait dengan keperluan MCK, dari 225 KKyang ada, sebanyak 78 (35%) warga menggunakan sambungan PAM dirumah sendiri, sebanyak 72 (32%) warga menggunakan sambungan PAM dari tetangga, 16 (7%) warga menggunakan sumur gali/sumur pompa dirumah sendiri, masing-masing sebanyak 8 (3.5%) warga menggunakan Hidran umum, Air galon, Air pikulan/grobak keliling, Air sungai dan PAH (penampungan air hujan) dan sebanyak 51 (22%) lainnya (Tidak menjawab/tidak diketemukan pemiliknya/gudang/fasum/fasos.

Tabel 6: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasaran Warga Terkena Proyek No.

Uraian

Hasil Survei

1.

Sumber Penerangan

Sambungan Langsung PLN 134 (60%)

75 (33%)

16 (7%)

2.

Air minum

Sambungan PAM sendiri 72(32%) Sumur Gali/

PAM dari Tetangga

Air Galon

PLN dari Tetangga

42 (19%) Sungai/Waduk

Pompa sendiri

3.

4

5.

Lainnya (tidak ada Listrik)

55 (24%)

Menggunakan generator Air pikulan/ Gerobak 2 (1%)

lainnya (Tidak menjawab/tidak diketemukan pemiliknya/gudang/fasum/fasos)

3(2%) 51 (22%) MCK Sambungan PAM dari Tetangga SumurGali/ PAM sendiri Pompa sendiri 78 (35%) 72 (32%) 16(7%) lainnya (Tidak menjawab/tidak diketemukan Hidran umum, Air galon, Air pikulan/ pemiliknya/gudang/ fasum/fasos) grobak keliling, Air sungai dan PAH 8 (3.5%) 51(22%) lainnya (Tidak menjawab/tidak diketemukan Jamban WC/Jamban Kepemilikan WC/Jamban pemiliknya/gudang/ fasum/fasos) umum dialirkan ke Sungai sendiri Jamban 82 (37%) 73 (32%) 20 (9%) 50 (22%) Alat Jalan kaki Motor Pribadi Kend umum Sepeda Mobil Pribadi transportasi 71 (32%) 62 (28%) 29 (13%), 12 (5%), 2 (1%) lainnya (Tidak menjawab/tidak diketemukan pemiliknya/gudang/ fasum/fasos) 49 (21%)

Untuk kepemilikan WC/Jamban diwilayah Sub Proyek Krukut Cideng dan Krukut Lama, sebanyak 82 (37%) warga memiliki WC/Jamban sendiri, sebanyak 73 (32%) menyatakan WC/Jamban dialirkan kesungai, sebanyak 20 (9%) warga menyatakan WC/Jamban Umum, dan sebanyak

50 (22%)

lainnya

(Tidak menjawab/tidak

diketemukan

pemiliknya/gudang/

fasum/fasos).Mengenai alat transportasi yang digunakan warga, sebagian warga menyatakan hanya beraktivitas di sekitar Sub Proyek Krukut Cideng + Krukut Lama, sehingga cukup berjalan kaki 71 (32%), sedangkan memiliki Sepeda Motor pribadi 62 (28%), menggunakan angkutan umum 29 (13%), menggunakan sepeda 12 (5%), menggunakan mobil pribadi 2 (1%) dan 9


lainnya (Tidak menjawab/tidak diketemukan pemiliknya/gudang/fasum/fasos) sebanyak 49 (21%).

3.3.5.

Persepsi dan Aspirasi Warga penghuni sepanjang Sub Proyek Krukut Cideng dan Krukut Lama sebagian besar sudah mengetahui keberadaan/rencana proyek JUFMP 160 (71%) dan yang menyatakan tidak tahu sebanyak 22 (10%) dan lainnya

(Tidak menjawab/tidak diketemukan pemiliknya/gudang/

fasum/fasos) sebanyak 43 (19%). Mereka mengetahui rencana proyek dari Teman/Tetangga 77(34%), dari aparat (Camat, Lurah, RT/RW) sebanyak 49 (22%), dari tokoh masyarakat sebanyak 36 (16%), dan yang menyatakan lainnya (Tidak menjawab/tidak diketemukan pemiliknya/gudang/fasum/fasos) sebanyak 63 (28%). Mengenai pendapat, apabila harus dipindahkan ke Rusunawa, Sebanyak 155 (69%) warga "tidak menjawab", sebanyak 50(22%) warga menyatakan "setuju" dan sisanya 20 (9%) menyatakan "tidak setuju". Tabel 7: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Proyek No 1.

Uraian Keberadaan proyek

Hasil Survei Tahu

Tidak Tahu

Iainnya (tidak diketemukan pemiliknya/gudang/fasum/fasos)

2.

Sumber Informasi

160(71%) 22 (10%) 43 (19%) Teman/tetangga Aparat (Camat, lurah, RT/RW) Tokoh masyarakat 101 (69%) 49 (22%) 36 (16%) lainnya (tidak diketemukan pemiliknya/gudang/fasum/fasos)

Media

3. 4.

Pendapat bila harus pindah ke Rusunawa Harapan/Usulan

Tidak menjawab 155 (69%) Tidak ada Kalau bisa usulan 200 (89%)

jangan ada pemnbongkaran 10(4%)

63 (28%) Setuju Tidak Setuju 50 (22%) 20(9%) Jangan Rusun tapi Rumah Deret, Jangan menyusahkan warga dan Kebijakan jangan menyengsarakan ralkyat 9(4%)

Diberikan ganti rugi dan cepat dilaksanakan

Setuju (mencegah banjir dan kehidupan lebih baik)

4(2%)

2(1%)

Harapan/usulan warga terhadap rencana Pengerukan dan pemasangan Sheet Pile pada Sub Proyek Krukut Cideng dan Krukut lama sebagian besar tidak ada usulan atau tidak menjawab sebanyak 200 (89%), yang menyatakan kalau bisa jangan ada pembongkaran sebanyak 10 (4%) dan sisanya sebanyak (7%) menyatakan: jangan rusun tapi rumah deret, jangan menyusahkan masyarakat, setuju agar kehidupan lebih baik, setuju tapi diberikan ganti rugi, setuju agar tidak banjir lagi.

10


3.3.6.

Kelompok Rentan dan Anak Sekolah Kelompok rentan dalam uraian ini meliputi usia (antara 55 tahun keatas) dan kondisi ekonomi karena tidak bekerja sehingga bergantung kepada orang lain.

Sebagai indikator kondisi

ekonomi "Parameter Sayogyo": seseorang dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan pertahunnya setara dengan 480 Kg beras. Dengan asumsi harga beras sekarang Rp. 8000/kg, maka orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 320.000/bulan atau Rp. 1.280.000 keluarga/bulan dianggap hidup dibawah garis kemiskinan.

Tabel 8: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah No. 1.

2.

Uraian Kelompok Rentan

Anak Sekolah

Hasil Survei KK miskin 47 KK Lanjut Usia

9 SD: 203 orang SMP: 109 orang SMA: 54 orang

KK Perempuan 26 Tidak tanah dan atau rumah ditempat lain 68

Terkait dengan anak-anak sekolah yang terpaksa harus mengikuti pindah, diperkirakan berjumlah 366 orang (siswa/siswi), mereka adalah anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan dan orang tua mereka tidak mampu.

11


IV.

RENCANA PELAKSANAAN PROYEK

4.1.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kegiatan pengerukan sungai, kanal dan waduk di DKI Jakarta, termasuk Krukut Cideng dan Krukut Lama merupakan salah satu upaya untuk mengurangi banjir sekaligus mengembalikan fungsi badan sungai/kanal dan waduk, dimana bantaran Sungai, Kanal dan Waduk yang diokupasi warga untuk bangunan tempat tinggal dan/ atau tempat usaha akan difungsikan kembali.

Dalam upaya refungsionalisasi kembali tanah Sungai/Kanal dan Waduk tersebut,

Pemerintah tidak memberi kompensasi terhadap tanah, bangunan dan asset lain yang ada di atasnya (Tanah Negara). Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah:

a.

Memukimkan warga ke tempat yang layak Tempat tinggal dan/ atau bangunan lain yang terkena proyek pengerukan pada umumnya gubuk yang tidak layak huni dengan sanitasi terbatas (tidak sehat). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

menetapkan pindah /tinggal ditempat yang lebih layak, dalam hal ini

Rusunawa. Pertimbangan

pemindahan ke Rusunawa terkait dengan mahal dan sulitnya

mendapatkan tanah untuk mendirikan bangunan secara horizontal di Jakarta. Melalui Rencana Aksi Sub Pokja Tertib Hunian Tahun 2015, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menepatkan Warga Terkena Proyek JUFMP/JEDI Lokasi Kali Krukut Cideng dan Kali Krukut Lama di Rusunawa Rawa Buaya/ Rusunawa KS Tubun. Rusunawa Rawa Buaya/ Rusunawa KS Tubun merupakan program pembangunan rusunawa oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang direncanakan selesai dan slap dihuni pada tahun 2016. Mekanisme perolehan rusunawa ini menggunakan sistem Inden/ Kupon dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Sistem inden/ kupon yaitu WTP yang terkena Proyek JEDI Paket 7 dan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 Tahun 2014 akan diberi kupon yang menandakan bahwa warga tersebut berhak menerima

unit rusunawa, namun baru bisa menempati rusunawa

setelah

rusunawa tersebut slap digunakan yaitu pada tahun 2016. Sesuai dengan rapat koordinasi mengenai pelaksanaan LARAP Paket 7 ini, Camat Gambir menginformasikan bahwa tidak semua bangunan warga akan terkena kegiatan ini. Hanya sebagian bangunan yang akan terbongkar, dan masih ada sisa bangunan yang bisa ditempati warga untuk sementara. Oleh karena itu, sementara menunggu rusunawa dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta slap dihuni, warga

12


yang sudah menerima kupon sementara menempati sisa bangunan yan masih bisa ditempati warga tersebut. Adapun persyaratan, pendaftaran, dan penetapan calon penghuni rusunawa diatur dalam Pergub No. 111 Tahun 2014 Bab 3, pasal 4 dan 5. Berikut persyaratan warga yang dapat menjadi calon penghuni rusunawa diantaranya : a)

Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga Daerah

b) Memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan c)

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

d) sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan e) tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat f)

sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS (Unit Pengelola

Rumah Susun)

dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan.

b. Kompensasi atas tanah Memanfaatkan Tanah Negara seperti bantaran sungai, waduk dan kanal merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan Perda,untuk itu,

Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta

tidak

memberi

kompensasi

atas

upaya

mengembalikan fungsi tanah di sepanjang bantaran Krukut Cideng dan Krukut Lama yang dimanfaatkan warga selama ini. Sedangkan untuk pemilik tanah yang sah, maka mekanismenya akan diatur sesuai dengan Undang-undang maupun peraturan yang berlaku.

c.

Kompensasi atas Bangunan Kegiatan dengan membangun tempat tinggal, tempat usaha dan memanfaatkan Tanah Negara, dalam hal ini disepanjang bantaran Krukut Cideng dan Krukut Lama merupakan salah satu bentuk penyerobotan yang melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan UU Sumber Daya Air. Disamping itu, akan mengganggu pola aliran drainase sekitar dan menyebabkan banjir. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberi ganti kerugian secara tunai atas bangunan yang terpaksa harus dibongkar terkena kegiatan pengerukan, dan pembangunan sheet pile dalam rangka pengembalian fungsi Kali Krukut Cideng dan Krukut Lama. Sedangkan untuk bangunan di atas lahan milik, mekanismenya akan diatur melalui Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

13


4.2.

Analisis Hukum Suatu hasil analisis hukum terhadap setiap peraturan perundang undangan yang diperlukan untuk memastikan

efektifnya

pelaksanaan

perolehan

tanah

serta

kegiatan-kegiatan

permukiman kembali di Sub-proyek Krukut-Cideng dan Krukut Lama, diperlukan analisis dari aspek-aspek sebagai berikut: 1.

Aspek Perencanaan,Penyelenggaraan dan Pelaksanaan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah telah diperbaharui, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian disusul

dengan

keluarnya

Peraturan

Presiden

Nomor

71 Tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Dengan keluarnya ketiga peraturan tersebut maka peraturan-peraturan yang sebelumnya menjadi dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak berlaku lagi. Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK)

yang menjadi landasan Rencana

Permukiman Kembali (RPK), yang disusun tahun 2010 masih menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005

tentang Pengadaan Tanah

Bagi

Pembangunan

Untuk

Kepentingan

Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Permukiman Kembali perlu disesuaikan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru. Untuk menyesualkan dengan peraturan perundang-undangan yang baru,yaitu UU No.2 Tahun 2012, Perpres No.71 Tahun 2012 dan Peraturan Ka.BPN No.5 Tahun 2012, maka tugas dan fungsi P2T digantikan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur,

demikian

pula

dengan

beberapa

kegiatan

lainnya yang

memerlukan

penyesuaian. 2.

Aspek Pendanaan Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam

rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya operasional dan biaya pendukung berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 14


Pendanaan

Pengadaan

Tanah

untuk Kepentingan

Umum

dari Anggaran

bersumber

Pendapatandan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 dan Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

72

tahun

2012.

Alokasi

dana

untuk

penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya Ganti Kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung untuk kegiatan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; d. penyerahan hasil; e. administrasi dan pengelola; dan f. sosialisasi. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung, sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan biaya jasa penilai. Mekanisme

pelaksanaan pengadaan tanah dan permukiman

kembali dapat

dilihat pada Tabel 9:

15


Tabel9

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBALI PADA SUB PROYEK JUFMP/JEDI SUB PROYEK: KRUKUT - CIDENG DAN KRUKUT LAMA PAKET / PIU :7 /DINAS TATA AIR DKI JAKARTA ALOKASI URAIAN KEGIATAN

No.

(KEL/KEC)

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

I 1.

WAKTU (Hari Kerja)

2.

Penyampaian Dokumen Rencana Pengadaan Tanah ke Gubernur DKI Jakarta

Il

PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

1.

Pembentukan Tim Persiapan/Sekretariat Tim Persiapan

2.

Pemberitahuan Langsung Rencana Pembangunan a. Sosialisasi b.Tatap Muka

3.

c. Surat Pemberitahuan Notulen Sosialisasi/Tatap Muka

4.

Pemberitahuan Tidak Langsung Rencana Pembangunan :

BIAYA

SUMBER

(Rp)

DANA APBD

PERENCANAAN PENGADAAN TANAH *

Rencana Pengadaan Tanah a. Studi Kelayakan b. Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah

PERKIRAANjL KETERANGAN

* Dibuat oleh Instansi yang me-

merlukan tanah dalam hal ini Project Implementation Unit

PIU/Lembaga Terkait/

ang brada di Dinas Tata Air DK Jakarta bersama dengan

Lembaga Professional

instansi

PlU

teknis terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yg ditunjuk oleh Plu. APBD

Gubernur DKI Jakarta

Tim Persiapan Tim Persiapan Tim Persiapan Ketua Tim Persiapan

10

Anggota:

20

Walikota,SKPD,PIU,Instansi terkait. Gub.dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kpd

Walikota

16


5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. III

1. 2. 3. 4.

a. Media Cetak

Tim Persiapan

b.Media Elektronik

Tim Persiapan

Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Tim Kajian Pembentukan Sekretariat Tim Kajian Pelaksanaan Kegiatan Tim Kajian a. Inventarisasi Masalah yang Menjadi Alasan Keberatan b. Pertemuan/Klarifikasi Dengan Pihak yang Keberatan c. Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan d. Penyampaian Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan Penetapan Lokasi Pembangunan Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Tim Persiapan Tim Persiapan Tim Persiapan Gubernur DKI Jakarta Ketua Tim Kajian

30 60

14 Tim Kajian

Tim Kajian Tim Kajian Tim Kajian Gubernur DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta PlU

14

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Laporan Penugasan KaKan Pertanahan Kotamadya Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat Provinsi DKI Jakarta Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat Kotamadya

5.

Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah a. Penyusunan Rencana Kerja b. Pembentukan SATGAS Pelaksana Pengadaan Tanah

6.

Inventarisasi dan Identifikasi a. Pemberitahuan Kepada Pihak yang Berhak b. Pengukuran dan Pemetaan Bidang per bidang

Dibentuk bilamana setelah konsultasi publik masih ada pihak yg keberatan.

APBD

Ka Kan Wil BPN Jkt

Penugasan mempertimbangkan effisiensi,efektivitas,kondisi geografi dan SDM.

Ka Kan Wil BPN Jkt Ka Kan Wil BPN Jkt Ka Kan Pertanahan Kotamadya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

Sesuai kewenangan (Kakanwil BPN,ataupun Kakan Pertanahan) 30

Pelaksana PT/SATGAS SATGAS A

17


c. Pembuatan Peta Bidang

SATGAS A

d. Pengumpulan Data

SATGAS B

e. Pembuatan Daftar Nominatif

SATGAS B

Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengajuan Keberatan oleh Pihak yang Berhak Verifikasi dan Perbaikan Peta Bidang/Data Nominatif Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Berita Acara Penolakan Keberatan Penetapan Penilai a. Seleksi Sederhana b.Seleksi Umum

Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua

14.

Penunjukan Penilai Publik

Ketua Pelaksana PT

15.

Berita Acara Penyerahan Hasil Inv.dan Identifikasi

Ketua Pelaksana PT

16.

Penilaian Besarnya Ganti Kerugian

Penilai

30

17. 18. 19.

Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Berita Acara Kesepakatan

Penilai Ketua Pelaksana PT Ketua Pelaksana PT

30

20.

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang a. Pembukaan Rekening Tabungan a.n. yang berhak b. Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dlm Bentuk Uang c. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Uang

Ketua Pelaksana PT Ketua Pelaksana PT Pihak yg Berhak

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

21.

SATGAS Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana

PT PT PT PT

Ketua Pelaksana PT Ketua Pelaksana PT

14 14 14

30

7

c. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian

PIU/Pihak yg Berhak

d. Berita Acara Pelepasan Hak e. Dokumentasi Foto/Video

Kakan Pertanahan Pelaksana Peng.Tanah

Pemberian Ganti Kerugian DIm BentukTanah Pengganti a. Penyediaan Tanah Pengganti

PIU/Pihak yang Berhak

a. Validasi Pemb. Ganti Rugi Dlm Bent.Tanah Pengganti

Ketua Pelaksana PT

b.Tanda Terima Penyerahan GR Dlm Bent.Tanah Pengganti

Pihak yang Berhak

180

18


c. BA.Pemberian Ganti Rugi Dim Bent.Tanah Pengganti

22.

PIU/Pihak yang Berhak

d. BA. Pelepasan Hak

Kakan Pertanahan

e. Dokumentasi Foto/Video

Pelaksana Peng.Tanah

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Permukiman Kembali

a. Penyediaan Permukiman Kembali b. Validasi Pemberian Ganti Rugi Dim Btk.Perm.Kembali c.Tanda Terima Penyerahan GR Dim Bent.Permukiman Kbi. d. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian e. Berita Acara Pelepasan Hak f. Dokumentasi Foto/Video 23.

24.

25.

PlU Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak PIU/Pihak yg Berhak Kakan Pertanahan Pelaksana Peng.Tanah

365

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Lain a. Validasi Pemb, Ganti Rugi Dim Bentuk lain.

Ketua Pelaksana PT

b.Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Lain c. Berita Acara Penyerahan

Pihak yang Berhak PIU/Pihak yg Berhak

d. Dokumentasi Foto/Video


Pemberian Ganti Kerugian balam Bentuk Saham a. Validasi Pemb.Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham b. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian c. BA Pemb.Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham d.Berita Acara Pelepasan Hak e. Dokumentasi Foto/Video

Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak PIU*/Pihak yg Berhak Kakan Pertanahan Pelaksana Peng.Tanah

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus a. Validasi Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus b.Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Keadaan Khusus c. BA Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus d.Berita Acara Pelepasan Hak

Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak PIU/Pihak yg Berhak Kakan Pertanahan

d. Dokumentasi Foto/Video


*dalam hal ini BUMN/BUMD

19

LAND ACUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI KRUKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA

26.

Penitipan Ganti Kerugian a. Permohonan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan

PlU

b. Berita Acara Ganti Kerugian

Ketua Pengadilan Negeri

27.

Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administrasi Pengadaan Tanah

Kakan Pertanahan

28.

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum a. Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah b. Permohonan Sertipikat Atas Tanah

c. Penerbitan Surat Likur d. Penerbitan Sertipikat Atas Tanah

Ketua Pelaksana PT

7

PlU

Kakan Pertanahan Kakan Pertanahan

Keterangan : Dasar Hukum 1.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendudkung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD.

20

LAND AGUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI KRUKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013

tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN.

21


3. Aspek Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatakan bahwa dalam

menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat,

sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Karena

kegiatan permukiman liar disepanjang bantaran

kenyataannya

telah

mengganggu

lingkungan

kali pada

hidup

dengan

mencemarkan air dan mengganggu pengaliran air sehingga menjadi potensi

banjir. Oleh

karena

itu keberadaan

permukiman

liar di

sepanjang bantaran kali adalah merupakan pelanggaran hukum. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan di Kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman bersih dan indah maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Salah satu yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai tertib sungai, saluran, kolam, dan lepas pantai. Oleh karena itu setiap kegiatan

di

sepanjang

bantaran

kali seperti

membangun

MCK,

hunian/tempat tinggal atau tempat usaha tidak diperkenankan, kecuali atas seizin gubernur.

4.3 Kelembagaan Dalam pelaksanaan penanganan warga terkena proyek di sepanjang bantaran Kali Krukut Cideng dan Krukut Lama dan juga di lokasi-lokasi lainnya pada Paket 4, 6 dan 7 - Proyek JUFMP/JEDI ,Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Permukiman Kembali Warga yang Terkena Dampak Proyek JUFMP/JEDI, yang memberikan penugasan kepada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan relokasi warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI. Tugas/ tanggung jawab masingmasing instansi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 10: Instansi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga Terkena Proyek di Kali Krukut Cideng dan Krukut Lama NO. 1.

INSTANSI Sekretaris Daerah

TANGGUNGJAWAB mengkoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan kegiatan permukiman kembali

WAKTU PELAKSANAAN Selama proses permukiman kembali : persiapan, pelaksanaan dan

SUMBER DANA APBD DKI Jakarta 2015-2016

22


NO.

INSTANSI

TANGGUNGJAWAB

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA

pemantauan 2.

3.

4.

5.

Asisten

Membantu Sekda dalam

Selama proses

APBD DKI Jakarta

Pembangunan dan Lingkungan Hidup

mengkoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemprov DKI Jakarta

2015-2017

Asisten

membantu Sekretaris Daerah

permukiman kembali : persiapan, pelaksanaan dan pemantauan Selama proses

Pemerintahan

mengkoordinasikan para Walikota dalam

permukiman kembali

2012-2017

melaksanakan proses permukiman kembali

APBD DKI Jakarta 2012-2017

APBD DKI Jakarta

Kepala Bappeda

mengkoordinasikan perencanaan dan

: persiapan, pelaksanaan dan pemantauan Selama proses

Provinsi DKI Jakarta

mengalokasikan anggaran SKPD terkait

permukiman kembali

pelaksanaan JUFMP/JEDI, termasuk

: persiapan,

permukiman kembali warga terkena

pelaksanaan dan

proyek Krukut Cideng dan Krukut Lama

pemantauan

Walikota Jakarta

mengkoordinasikan aparat di Kecamatan

Selama proses

APBD DKI Jakarta

Pusat

Gambir dan Kelurahan Petojo Utara

permukiman kembali

2012-2016

dalam melaksanakan proses permukiman kembali terhadap warga

: persiapan, pelaksanaan dan

terkena proyek pengerukan Krukut Lama

pemantauan

mengkoordinasikan aparat di: • Kecamatan Tambora, Kel.Tanah

Selama proses permukiman kembali

Walikota Jakarta Barat

o

Sareal dan Kel. Tambora dalam

: persiapan,

melaksanakan proses permukiman

pelaksanaan dan

kembali terhadap warga terkena proyek pengerukan Krukut Cideng

pemantauan


Kecamatan Tamansari, Kel. Krukut dalam melaksanakan proses permukiman kembali terhadap warga terkena proyek pengerukan Krukut Cideng

6.

Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta

•

*

Menetapkandan mengumumkan data warga terkena proyek Krukut


Cideng dan Krukut Lama yang telah

: persiapan dan

diverifikasi Camat dan Lurah (data terlampir)

pelaksanaan

melaksanakan


pendampingan

proses permukiman kembali warga

terkena proyek, baik meialui relokasi ke Rusunawa yang telah disediakan maupun opsi kompensasi lainnya 7.

Kepala Dinas

menyediakan rumah susun

Selama proses

APBD DKI Jakarta

Perumahan dan

sederhana sewa dan mengalokasi

persiapan dan

2015-2017

Gedung Pemerintah

unit rumah susun sederhana sewa

pelaksanaan

Daerah Provinsi DKI

bagi warga terkena proyek Pakin-

pemindahan warga

Jakarta

*

Kali Besar-Jelangkeng di lokasi Rusunawa KS Tubun atau Rusunawa Rawa Buaya

23


NO.

INSTANSI

TANGGUNGJAWAB

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA

melakukan pendampingan warga 8.

9.

10.

11.

12.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas UMKM Provinsi DKI Jakarta, Dînas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

13.

Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

14.

Camat Gambir

Camat Tambora

CamatTamansari

15.

Lurah Petojo Utara

yang terpindahkan menyediakan dokumentasi, press release, dan publikasi di media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Selama proses permukiman kembali persiapan, pelaksanaan


Selama proses permukiman kembali persiapan, pelaksanaan Selama proses permukiman kembali persiapan, pelaksanaan


Menyediakan bantuan pemulihan usaha/penghasilan

Selama proses permukiman kembali persiapan, pelaksanaan


Membantu warga melakukan pengosongan, pembongkaran bangunan dan pengamanan lahan yang sudah dibebaskan melaksanakan monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI, termasuk proses permukiman kembali



memberikan layanan kependudukan bagi warga terpindahkan dari tempat asal ke lokasi rusun atau lokasi lain yang dituju Menyediakan layanan ksehatan dan pendidikan serta transportasi

Verifikasi data warga terkena proyek Krukut Lama Mengkoordinasikan aparat Kelurahan Petojo Utara dalam sosialisasi dan proses permukiman kembali Verifikasi data warga terkena proyek Krukut Cideng Mengkoordinasikan aparat Kelurahan Tanah Sareai dan Kelurahan Tambora dalam sosialisasi dan proses permukiman kembali Verifikasi data warga terkena proyek Krukut Cideng Mengkoordinasikan aparat Kelurahan Krukut dalam sosialisasi dan proses permukiman kembali Melakukan verifikasi data warga terkena

: persiapan, pelaksanaan Selama proses permukiman kembali : persiapan, pelaksanaan dan pemantauan Selama proses permukiman kembali




: persiapan, pelaksanaan

Selama proses

APBD DKI Jakarta

24


NO.

INSTANSI

Lurah Tanah Sareal

TANGGUNGJAWAB

WAKTU PELAKSANAAN

proyek

permukiman kembali

Melaksanakan proses permukiman kembali Melakukan verifikasi data warga terkena

: persiapan, pelaksanaan dan pemantauan

SUMBER DANA 1 2015-2016

proyek

Melaksanakan proses permukiman kembali

Lurah Tambora

Melakukan verifikasi data warga terkena proyek Melaksanakan proses permukiman kembali

Lurah Krukut

Melakukan verifikasi data warga terkena proyek Melaksanakan proses permukiman kembali

16.

UPT Rusunawa

Melakukan pendataan kapasitas Rusunawa di Wilayahnya untuk dihuni warga terkena proyek Melakukan proses pemindahan warga

Selama proses permukiman kembali : persiapan, pelaksanaan


4.4. Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum yang diwakili oleh CPIU yang dibantu konsultan supervisi akan berperan sebagai pengawas internai proyek. Pada tingkat CPIU, Laporan Bulanan akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Sedangkan di tingkat PIU DKI Jakarta akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretaris Daerah Provinsi. Monitoring dimulai sejak persiapan penyusunan RP, Laporan Kemajuan dan Monitoring akan tersedia bagi Warga Terkena proyek dan diupload dalam Web JUFMP dan Web WB. 4.5. Penanganan Keluhan Keluhan yang terkait dengan aspek Pemindahan Penduduk terkena proyek akan ditangani secepat mungkin dan selesai di Posko-ditempat warga menyampaikan keluhan (dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari).Proses penanganan keluhan akan difasilitasi oleh Tenaga Ahli Penanganan Keluhan dari Konsultan Supervisi yang ditugaskan di lapangan. Keluhan dapat disampaikan melalui SMS, Email/Web, datang langsung ke Posko. POSKO - Penanganan Keluhan di lokasi (Sub-proyek) : Warga terkena proyek yang membawa keluhan secara langsung/tidak langsung , tertulis /atau tidak tertulis, selanjutnya mencatat, menverifikasi, menyimpan dan menyampaikan kepada institusi yang berwenang dan atau PIU Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta. TINGKAT KOTA : jika warga kecewa, tidak puas atau belum mendapat tanggapan dari PIU, Warga dapat menyampaikan keluhan ke Kantor Walikota. Setelah menerima keluhan warga, 25


Walikota akan mengambil tindakan terhadap kasus dimaksud. Untuk membantu penyelesaian keluhan, Walikota bertangung jawab mendokumentasikan dan menyimpan arsip keluhan yang ditangani. TINGKAT PROVINSI : apabila keluhan tidak mendapat tanggapan dari walikota, warga dapat menyampaikan keluhan kepada Gubernur. Waktu yang diperlukan untuk penanganan keluhan sekitar 30 (tiga puluh) hari. Langkah terakhir: Apabila warga kecewa dan atau tidak menerima tanggapan dari Gubernur, keluhan dapat dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian secara hukum.

4.6. Rencana Pelaksanaan Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Proyek Pengerukan Krukut-Cideng dan Krukut Lama. Tabel 11: Rencana Tindak Penanganan

Warga Terkena Proyek Krukut-Cideng dan Krukut

lama No. l.

Program dan Kegiatan

PERSIAPAN 1. Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2014) 2. Penyusunan Dokumen RP 3. Cut off date 4. Penetapan Warga Terkena Proyek P

l1l. 5.

Tidak ada PEMUKIMAN KEMBALI Persiapan Lokasi Baru Pembangunan/Penyiapan Rumah Susun

N

AA

6.

Musyawarah dengan warga terkena proyek untuk penentuan lokasi baru, prosedur mendapatkan bangunan, hak dan kewajiban, jadwual pemindahan 7. Penyerahan Kupon Inden unit Rusunawa

8.

9.

Bantuan transportasi mengangkut harta benda dari lokasi lama ke Rusunwan/lokasi baru Pemindahan Warga Terkena Proyek (WTP)

Penanggung Jawab

Tahun

I-Anggaran

30 Mel 2014

Bappeda

2014

Agustus 2014 21 Maret 2014 21 Maret 2014

Dinas PU Dinas PU Dinas PU

2013-2014 2014 2014

j-

I1.

AD

Waktu Pelaksanaan

--

Agustus 2015Desember 2016 AgustusSeptember 2015

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Walikota Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Camat, Lurah dilokasi WTP

2014-2016

AgustusSeptember 2015 Desember 2016

Lurah, Camat, PIU dan Dinas Perumahan

2015/2016

Dinas perhubungan

2016/2017

Desember 2016

Dinas Perumahan dan

2016-2017

2015/2016

Gedung Pemda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kepala Satuan Polisi i Pamong Praja

10.

Pembongkaran bangunan terkena proyek:

Desember 2016

Pemilik bangunan dibantu oleh

2015-2017 26


No.

Program dan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Penanggung Jawab

Tahun Anggaran

Kecamatan, Kelurahan 1) Kontraktor akan bertanggungjawab atas kerusakan/pembongkaran bangunan yang terjadi akibat aktivitas proyek, 2) Rencana pekerjaanfisik

lapanganakan disiapkan

Kontrktour dengan menyesuakun kes ipUi pemindahan warga ke Rusunawa atau tempat

tinggal sementara sebelum pindah ke Rus unawa 3) Pembongkaran bangunan yang mengakibatkan warga harus pindah akan dilaksanakan setelah

Agustus 2015Desember 2016

Dinas Tata Air

Agustus-

Dinas Tata Air

September 2015

Dinas Tata Air

mereka pindah ke Rusunawa yang disiapkan atau mendapatfasilitasi tinggal sementara

sebelum pindah ke Rusunawa.

11.

12.

IV

Bantuan untuk Anak Sekolah bagi anak sekolah diberikan Kartu Jakarta Pintar sebagai bagian dari program sekolah gratis

Juni 2016 atau Juni 2017

Dinas Pendidikan

2014-2015

sampai tingkat SLTA Fasilitas kesehatan melalui Kartu Jakarta

Oktober 2014-

Dinas Kesehatan

2014-20

Sehat

Mei 2015

Dinas Tata Air

2015-2017

PELAKSANAAN PENGERUKAN DAN PEMASANGAN SHEET PILE

13.

Pengerukan

14.

Pemasangan sheet pile



*)Pengadaan Tanah dilaksanakan sesuai: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tan ah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendudkung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyeleng garaan Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN

27

LAND AQUISITIOrJ AriD RESE TTLEMklE NT ACTIOrj PLAN (LARAP) KALI KRUKUT CIDENG DAU KRUKUT LAMA

L A M P l RA'

28

LArUD AQUISITION AND RESETTLEMErjT ACTION PLAN (LARAP) KALI KRUKUT CIDErjG DAN KRUKLIT LArIA

LAMPIRAN 1:

FOTO-FOTO KONDISI WILAYAH TERKENA PROYEK

Deretan bangunan milik warga yang berada di

Pedagang yang menempati bantaran kali krukut

tepian Kali Krukut Lama

di jalan Hanura Kelurahan Tanah Sareal

Disebelah jembatan krukut, pada wilayah Kelurahan Petojo Utara terdapat bangunan illegal yang menempati lahan milik kali dan pada lokasi ini terdapat juga penyempitan Kali

Sensus dari rumah ke rumah terhadap warga Vang bertempat tinggal tepian Kali KrukutCideng dan Krukut Lama

29

LAND AQUISITION ANiD RESE TTLEMENT ACTIOri PLAri (LARAP) KALI KRUKUT CIDEriG DAri KRUKUT LAMA

LAMPIRAN 2: LOKASI RENCANA PROYEK

-

/30

//

-

.

.-

.3-

LAND AQUISITION AriD RESETTLEMET ACTiOh1J PLAr (LARAP) KALI KRUKUT CIDEriG DAri KRUKUT LAMA

3-h

..

-9,

--

31

L

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) IKALI KRUKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA

LAMPIRAN 2B: GAMBAR SEBAGIAN POTONGAN MELINTANG DILOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN DI KRUKUT LAMA

1_L-

SED

MENT

DBE S G R VR

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) K~ALI KRUKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA

i,¶.

D IA UM= 04

ANC1 t

-


LAMPIRAN 3:DAFTARWARGA DAN ASETTERKENA PROYEK

HASLt PENDATAAN WARGA

PROGRAM~ PENANGGULANGANr~

1ANiR JAKARTA (JEDJ)-KRUKUT-QDJENG, KRUJKUT LAMIA KELURAHAN TANAH SAREAL DAN XELURAH4AN TAMBORA, KECAMATAN TAMBORA DŽAN KELURAHiAN KRUKUT, KECAMATAN TAMANSRI, JAKARTA DI WiAYAH KELURAHAN~ PETOJO UTARA, IKECAMATAN GAMRIR, XAKARTA PUSAT

RAT7

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENJT ACTION~ PLAN' (LARAP) KALI KRUKUT CIDENG DAN IKRUKUT L AMA

LAMPIRAN 3: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA PROYEK (Lanjutan)

.

LI.

Keurh Ketu

RW

2

:

I

Ke-a

-

ay

i

u

-

-

-

-*

-

-

R

Ni

AGN

A

SKM

Tep.02-34277

i:

--

33

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KRUKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA DRAIN

LAMPIRAN 4:

SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK

)3

LAND AQUJISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KRUKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA DRAIN

LAMPIRAN 4:

SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK (Lanjutan)

______r_____Robert_Rajagukg_k,_MT

Nv<

II

T~~~Lo

L35

9(02197310


LAMPIRAN 4:

SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK (Lanjutan)

36


LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK (Lanjutan)

3a

HnaaiDaAam

37



gåa

)7

157 Ci

j

<1

1

38



"I

39

LAND AQUISITION AhlD RESET TLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI KRUKUT CIDEIdG DAN KRUKUT LAMA

LAMPIRAN 5: RINGKASAN BANGUNAN TERKENA PROYEK DAN WTP KALI KRUKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA No.

Kategori WTP

1.

Warga yang

Jumlah Bangunan/WTP Bangunan terkena seluruhnya

Bangunan terkena sebagian

55/52

42/42

Area/luas (m2) Banguna n terkena seluruhn ya 2550

Hak-Hak

Bangunan terkena Sebagian 840

Pilihan atas hak

Perkiraan Biaya (Rp.)

Jumlah bangunan/ Jumlah WTP 1 2 3 4

1

2

3

4

Kompensasi

menempati

atas hilangnya banigunian Jumlah bangunan/ penyewa

2.

Penyewa

35/38

Jumlah bangunan yang terkena sebagian

Jumlah yang harus pindah

Jumlah yang tidak perlu pindah

20/14

48

4

Pilihan bantuan pemukiman kembali 1 2 3 4

Perkiraan biaya (Rp.) 1

2

3

4

BantuanPindah

Jumlah WTP 3.

Orang yang terpengaruh mata pencaharian nya

50

Jumlah WTP

4.

# Tipe Mata Pencaharian WTP

Pilihan bantuan

rehabilitasi 1 12

2 10

3 2

Bangunan dibongkar seluruhnya 1 2 3 4

4

5

8

8

Dibongkar sebagian

1

| 2

3

4

5

Pilihan WTP

4

1

2

Perkiraan Biaya {Rp.) 3

Biaya pengganti yang disiapkan kontraktor Fungsi dan ukuran bangunan 1 2 3 4

Fungsi dan ukuran sisa bangunan 1 2 3 4

Penyerobot

Tidak mendapat kompensasi Jumlah WTP

6.

3

Bantuan rehabilitasi

PemilikAset yang rusak selama konstruksi

5.

1| 2

Perkiraan Biaya (Rp.) 1 2 3 4 5

Jumlah bangunan sewa 1 2 3 4

Jumlah Penyewa terkena proyek 1 2 3 4

Pemilik bangunan sewa informal

Tanpa kompensasi bangunan diatas 3 unit

*) Catatan Orangyang memiliki dan menempati tempat tinggal dan bangunan lainnya: 1 =kompensasi uang tunaidan akses keperumahan rakyat 2 =perumahan rakyat 3 =hanya kompensasi uang tunai 4 =bentuk lain darikompensasi, pemindahan ke rusunawa yang sesuai

Penyewa: 1=perumahan rakyat 2=biaya sewadan akses keperumahan rakyat 3=skemalain 4=dl

dengan ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

40

LAND AQUISITION AriD RESET TLEMENT ACTIOj PLAN (LARAP) KALI KRUKLIT CIDENcG DANri KRUKUT LAMA

Orangyang mata pencahariannyaakan terpengaruh: 1=hilangnyapendapatan daritoko kecil 2=kehilangan pendapatandari industrikecil 3=hilangnyapenghasilan dari kegiatanproduktifspesifik(seperti nelayan) 4=hilangnyapendapatan darijasa 5=lainnya

Pilihan untukbantuan rehabilitasi: 1=fasilitasiuntuk menemukantempat baruterdekat dengan wilayahsemula 2=pelatihanuntuk berbagaijenispekerjaan 3=kredit 4=fasilitasidalam pembentukankegiatanyang menghasilkan pendapatanbaru 5=kombinasi di atas

Pemilikasetyang rusak selamakonstruksi: Semua bangunanyang rusak 1=tempat tinggal 2=tempat usaha 3=pagar 4=lain Sebagian rusak I=tempat tinggal 2=tempat usaha 3=pagar 4=lain Pilihan untukkompensasi 1=kompensasitunai 2=membangun kembali 3=sewa

Penyerobot: Jenispenggunaandan ukuranbangunandiserobot 1=tempat usaha 2=dapur 3=toilet 4=lainnya

Penggunaandanukuran bangunanyang tersisa 1=tempat tinggal utama, ukuran rata-rata 2=tempat tinggal utamadan usaha, ukuran rata-rata 3 =tempat usaha saja, ukuran rata-rata 4 =lainnya, rata-rata ukuran

Pemilik bangunan sewa informal: Jumlahbangunansewa 1=satu unit 2=dua unit 3=tiga unit 4=lebih dari tigaunit Jumlahpenyewayang terkena dampak 1=dalam satu unit 2=didua unit 3=ditiga unit 4=empatunit

41

LAND AQUISITIOM AfJD RESE TTLEME NT ACTION PLAN (LARAP) KALI KRUKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA

LAMPIRAN 6: Instruksi Gubernur No. 48 Tahun 2014

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

48

TAHUN

2014

TENTANG PELAKSANAAN PERMUKIMAN KEMBALI WARGA YANG

TERKENA DAMPAK PROYEK JUFMP/JEDI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Dalarn rangka pelaksanaan proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta En-irging Dredging Initiative (JUFMP/JEDI) paket 4, paket 6 dan paket 7 yang menerlukan adanya proses relokasi warga dan menindaklanjuti perjanjian pinjarnan antara Pernerintah Republik indonesia dan International Bank for Reconstruction and Development Nomor 8121-AD tanggal 17 Februari 2012 yang mensyaratkan permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek sebelurn proyek dilaksanakan, dengan ini

menginstruksikan: Kepada

1. 2. 3. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pit. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Walikota Jakarta Pusat Walikota Jakarta Utara Walikota Jakarta Barat Walikota Jakarta TimUr Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provins

DKI Jakarta 12. 13. 14. 15.

Kepala Jakarta Kepala Kepala Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Satuan Polisi Pamong Praja Provins! DKI Jakarta Biro Hukum Setda Provins DKI Jakarta Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI

Jakarta 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Camat Gambir Camat Tanjung Priok Camat Penjaringan Camat Tanan Sari Camat Tambora Camat Pulogadung Lurah Petojo Utara Lurah Sunter Agung

42


2

24.

Lurah Papanggo

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36. 37.

Lurah Pluit Lurah Sunter Jaya Lurah Penjaringan Lurah Pinangsia Lurah Tambora Lurah Roa Malaka Lurah Krukut Lurah Tanah Sereal Lurah Tambora Lurah Jatinegara Kaum Kepala UP Rusun Wilayah

I

Kepala UP Rusun Wilayah Il

Kepala UP Rusun Wilayah 1i1

Untuk KESATU

Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan relokasi warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI dongan tugas masing-masing, sebagai berikut: a.

Pit. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan kegiatan permukiman kembali warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

b.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Pit. Sekrotaris Daerah mengoordinasikan

pelaksanaan kegiatan JUFMP/JEDI dan proses permukiman kembali

warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI; c.

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Pit. Sekretaris Daerah mengoordinasikan para Walikota terkait dalam melaksanakan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

d.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan perencanaan dan mengalokasikan anggaran pada SKPD terkait pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI serta kegiatan pendukung lainnya dalam rangka permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

e.

Walikota Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Utara, Walikota Jakarta Barat dan Walikota Jakarta Timur mengoordinasikan aparat di wîilayah masing-masing dalam melaksanakan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

f.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta: 1.

melaksanakan proyek JUFMP/JEDI sesuai tugasnya;

2.

menetapkan dan mengumumkan data jumlah warga yang terkena dampak pada lokasi pelaksanaan proyck JUFMP/JEDI Paket Sentiong Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Muara Banjir Kanal Barat, Sunter Atas, Kali Pakin-Kali Besar-Kali Jelangkeng, Krukut-Cideng yang telah diverifikasi oleh Camat dan Lurah; dan

3.

melaksanakan pendampingan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak baik melalui relokasi warga yang terkena dampak ke rumah susun sewa yang telah disediakan maupun opsi kompensasi lainnya.

43

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) _ALI KRUKUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA

3

g.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menyediakan rumah susun sewa dan mengalokasi unit rumah susun sewa yang khusus diperuntukkan bagi warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI dan melakukan pendampingan warga terpindahkan;

h.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta menyediakan dokumentasi, press release dan mempublikasikan di media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan permukîman kembali warga;

i.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan kependudukan bagi warga terpindahkan dari tempat asal ke tempat lokasi rusun atau lokasî lainnya yang dituju;

j.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban, pengosongan dan pengamanan lahan yang sudah dibebaskan;

k.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta memberikan pendampingan/advokasi terhadap tuntutan ataupun permasalahan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak;

I. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI; m.

n.

o.

dan

mengoordinasikan

Camat Gambir, Camat Tanjung Priok, Camat Penjaringan, Camat Taman Sari, Camat Tambora dan Camat Pulogadung: 1.

melakukan verifikasi data warga yang terkena dampak pada lokasi proyek JUFMP/JEDI; dan

2.

mengoordinasikan aparat di wilayahnya dalam mensosialisasikan dan melaksanakan permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI.

Lurah Petojo Utara, Lurah Sunter Agung, Lurah Papanggo, Lurah Pluit, Lurah Sunter Jaya, Lurah Penjaringan, Lurah Pinangsia, Lurah Tambora, Lurah Roa Malaka, Lurah Krukut, Lurah Tanah Sereal, Lurah Tambora dan Lurah Jatinegara Kaum : 1.

melakukan verifikasi data warga yang terkena dampak pada lokasi proyek JUFMP/JEDI; dan

2.

membantu proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI.

Kepala UP Rusun Wilayah I, Kepala UP Rusun Wilayah Il dan Kepala UP Rusun Wilayah Ili : 1 . melakukan pendataan kapasitas rumah susun sewa di wilayahnya masing-masing untuk dihuni oleh warga yang terpindahkan; dan 2.

melakukan proses pemindahan warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI ke unit rumah susun sewa di wilayahnya masing-masing. 44


4

KEDUA

Pit. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 30 Mei 2014
o Widodo

45

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI KRUiIUT CIDENG DAN KRUKUT LAMA

LAMPIRAN 7 : Peraturan Gubernur No. 111 Tahun 2014

v edna

NA

,j&a

Wr

A/édeÉk

J'X
N

MEAASEP

NHi

UA?

DE NGN

flut

Dam

Repbb

i

thusy

aa

ima

ae

9

s

Petra

o

ia

otb

filna im

hm i

udpo

u ib

a

e

d t

n

flga

imsu

um geeiu

d

WoGbmtk

e

onnSn

i

t

feln

d

iM m

:

sL

igegat"

ia

y

ie

meyi

agl

Mene:

e ibkka

rtbay

i Mea

em

ieoeu

ia

humti

aa

,aa

fDgl

AAE

iaNM

a 6hH3S&Wa keaan

wa

K~~~

USNSDflNASW

i,

Ai

M6Rmæg

AN

æ

edraaSw

a

t

iba

Nia

Ks

Åndes

4Ne;r UnangUrdr ist

201i

k

ang

enm

r46

2 8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik; 9. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 21 Tahun 2011; 13.Peraturan Menteri Negara Perurnahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15.Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2007 Pengelolaan Keuangan Daerah;

tentang

Pokok-Pokok

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 18.Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 19.Peraturan Gubernur Nornor 143 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun; 20. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

MEKANISME

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dinaksud dengan:

PENGHUNIAN

3

3.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4.

Dinas Perurnahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPGP adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran yang menyelenggarakan perumahan, permukiman dan pembinaan teknis gedung Pemerintah Daerah.

5.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disebut Kepala DPGP adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6.

Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disingkat UPRS adalah Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola Rumah Susun Sedarhana Sewa.

7.

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disebut Kepala UPRS adalah Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola Rumah Susun Sederhana Sewa.

8.

Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah dan status penguasaannya sewa.

9.

Satuan Rurnah Susun Sederhana Sewa yang solanjutnya disebut sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan dengan cara sewa.

10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan mernpunyai keterbatasan daya bell sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rusunawa dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bidang rumah susun. 11. Penghuni adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan menempati rusunawa sebagai penyewa. 12. Lanta Dasar adalah lantal rusunawa yang bukan merupakan lantai hunian dan dipergunakan untuk kegiatan penunjang kehidupan di lingkungan rusunawa. 13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. 14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi

untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

4

15. Utilitas Umum adalah kelengkapan lingkungan hunian.

penunjang untuk pelay

BAB Il SASARAN Pasal 2 Sasaran penghunian rusunawa dalarn Peraturan Gubernur ini ac masyarakat terprograrn dan masyarakat tidak terprogram/umum. Pasal 3 (1) Masyarakat terprogram sebagaimana dimaksud dalam Pas merupakan masyarakat yang terkena: a.

program pembangunan untuk kepentingan umum;

b. bencana alam; c.

penertiban ruang kota; dan/atau

d. kondisi lain yang sejenis. (2) Masyarakat tidak terprogram/umum sebagaimana dimaksud d Pasal 2 merupakan MBR yang memenuhi persyaratan penghunk BAB III

PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Masyarakat Terprogram Pasal 4 (1) Masyarakat terprogram yang dapat menjadi calon rusunawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Keluarga (KK) Daerah;

b. memiliki penghasilan penghasilan; c.

dibuktikan

dengan

pen(

Daerah dan I surat

ketera

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokt yang dipersarnakan;

5 (2) Apabila masyarakat terprogram tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d, tetap dapat menjadi calon penghuni rusunawa setelah mendapatkan rekomendasi dari Lurah setempat. Pasal 5 (1) Masyarakat terprogram yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala DPGP melalui Kepala UPRS berdasarkan hasil verifikasi dari Walikota, Camat dan Lurah setempat dapat didaftarkan menjadi calon penghuni rusunawa. (2) Calon penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan sebagai penghuni rusunawa melalui Keputusan Kepala UPRS dan dikenakan tarif sewa rusunawa sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berdasarkan Keputusan Kepala UPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat terprogram dapat menghuni rusunawa yang ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian sewa menyewa. (4) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (5) Perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup: a. identitas para pihak; b. waktu terjadinya kesepakatan; c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak; d. hak, kewajiban dan larangan para pihak; e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian; f.

keadaan di luar kemampuan (force majeur);

g. penyelesaian perselisihan; dan h. sanksi atas pelanggaran. (6) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Bagian Kedua Masyarakat Tidak Terprogram/Umum Pasal 6 Masyarakat tidak terprogram/umum dapat menjadi calon penghuni rusunawa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

6

a.

memenuhi kategori sebagai MBR;

b.

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah;

c.

memiliki penghasilan penghasilan;

dibuktikan

dengan

surat

keterangan

d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e.

sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan;

f.

tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat; dan

g.

sanggup mernbayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan. Pasal 7

Masyarakat tidak terprogram/umum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan pendaftaran menjadi calon penghuni rusunawa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPRS. Pasal 8 (1) Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7, selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh Kepala UPRS dengan tata cara sebagai berikut: a.

menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan;

b. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi; c.

mengumumkan dan memanggil calon penghuni;

d.

melakukan proses pengundian penghunian rusunawa;

e.

meminta penghuni untuk mengisi mematuhi tata tertib penghunian;

f.

meminta penghuni untuk memberikan jaminan uang tarif sewa sebesar 3 (tiga) kali tarif sewa per bulan melalui bank yang ditunjuk oleh Kepala UPRS;

g.

menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan

h.

membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga setempat untuk dicatat.

surat pernyataan

untuk

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

7

(3) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini. (4) Bentuk tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal 9 Calon penghuni yang telah masuk daftar tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, akan diprioritaskan untuk mendapatkan sarusunawa yang kosong sesuai dengan nomor urut pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala UPRS. BAB IV SATUAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAINNYA Pasal 10 (1) Lantai dasar dan/atau area yang ditetapkan oleh Kepala UPRS pada rusunawa dapat digunakan untuk satuan kegiatan usaha dan/atau satuan kegiatan lainnya. (2) Satuan kegiatan lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk a.

kegiatan pendidikan;

b.

kegiatan kesehatan;

c.

kegiatan sosial;

d. kegiatan ibadah; dan/atau e.

kegiatan lain yang ditetapkan oleh Kepala UPRS.

(3) Jenis satuan kegiatan usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPRS. (4) Satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk dimanfaatkan oleh penghuni. (5) Apabila penghuni tidak ada yang berminat terhadap penggunaan satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala UPRS dapat memberikan kesempatan kepada bukan penghuni untuk menggunakan satuan kegiatan usaha tersebut. Pasal 11 Penghuni yang menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus mernenuhi persyaratan sebagal berikut: a.

memiiki perjanjian sewa menyewa sarusunawa;

b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah; dan

8

c.

memiliki bukti pembayaran sewa sarusunawa untuk 1 (satu) bulan terakhir. Pasal 12

Bukan penghuni yang dapat menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan/atau c.

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) khusus untuk bukan penghuni yang memiliki badan hukum. Pasal 13

Penghuni dan/atau bukan penghuni yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 dapat melakukan pendaftaran menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan proposal. kepada Kepala UPRS. Pasal 14 (1) Setelah dilakukah pendaftaran calon pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, selanjutnya dilakukan penetapan calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa oleh UPRS dengan tata cara sebagai berikut: a.

menyeleksi calon pengguna satuan kegiatan usaha yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan;

b.

menetapkan daftar tunggu calon pengguna satuan kegiatan usaha yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;

c.

mengumumkan dan memanggil calon pengguna satuan kegiatan usaha;

d.

melakukan proses pengundian pengguna satu'an kegiatan usaha rusunawa;

e.

meminta pengguna satuan kegiatan usaha untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian;

f.

meminta pengguna satuan kegiatan usaha untuk memberikan jaminan uang sewa sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa per bulan melalui bank yang ditunjuk oleh Kepala UPRS;

g.

menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan

h.

membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga setempat untuk dicatat.

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

9 (3) Perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit mencakup: a.

identitas kedua belah pihak;

b. waktu terjadinya kesepakatan; c.

mernuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah·pihak;

d. hak, kewajiban dan 'arangan para pihak; e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian; f.

keadaan di luar kemampuan (force majeur); dan

g. sanksi atas pelanggaran. (4) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB V BIAYA Pasal 15 (1) Setiap penghuni dan/atau pengguna satuan kegiatan usaha di rusunawa dikenakan biaya sewa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 16 (1) Kepala DPGP dan/atau Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Sekretariat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penghunian pada rusunawa sesuai tugas dan fungsinya minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait dan/atau instansi terkait lainnya. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dinaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur.

10

BAB VII SANKSI Pasal 17 Setiap penghuni rusunawa dan/atau pengguna satuan kegiatan usaha di rusunawa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana tercantum dalam Format I dan Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Pasal 18 (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat berupa: a.

denda;

b.

teguran tertulis;

c.

pemutusan perjanjian sewa menyewa; dan

d. penertiban. (2) Mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal 19 Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa denda dan/atau kurungan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Dalam hal biaya sewa sarusunawa belum diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka besaran biaya sewa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah. Pasal 21 (1) Terhadap perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian sewa menyewa berakhir. (2) Terhadap perjanjian sewa menyewa yang sedang dalam proses nprmhnh,
11 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta padatanggal 22 Juli 2014 Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA

BASUKI T. PURNAMA Diunclangkan di Jakarta pada tanggal

25 Juli 2014

SEKRETARIS DAE H PROVINSI DAERAH KHUSUS IB KOTA JAKARTA,

SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 53016

11

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 53016

KEP PR V

SI

N

alna sesuai dengan aslinya UM SEKRETARIAT DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Si AÄHAYU9 5 712281985032003

Lampiran

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 TAHUN 2014 Tanggal 22 Juli 2014

FORMAT 1

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 2

TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 3

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGGUNA SATUAN KEGIATAN USAHA PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 4

MEKANiSME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

PIL. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. BASUKI T. PURNAMA

FORMAT1 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA NOMOR.............. Pada hari ini......... bawah ini

..... tanggal

1. Nama Jabatan NIP Alamat

............... yang bertanda tangan di

...... Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah Dinas Perurnahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta .... . ................ .......... Jalan Taman Jatibaru No. 1 Komplek Dinas-Dinas Teknis Provinsi DKI Jakarta

Bertindak sebagai Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah.... dan oleh karena yang Pemilik/Pihak ini adalah sebagai dalarn hal yang jabatannya Menyewakan/Pengelola selanjutnya disebut,sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama NIK Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan Alamat Bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang dalam hal ini adalah sebagai Penyewa/Pemakai satuan rumah susun sederhana sewa selanjutnya disebut sebagali PIHAK KEDUA. Untuk seterusnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama disebut "PARA PIHAK". Bahwa PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian sewa menyewa pemakaian Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa ........... yang terletak di Jalan ............. Kelurahan -...... Kecamatan ........ Kota Administrasi ............. dengan ketentuan sebagal berikut: Pasal 1 OBJEK SEWA PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa ........... yang terletak di: Cluster : ................... Blok/Lantai : Nomor : Peruntukkan : (Selanjutnya disebut "Sarusunawa") Pasal 2 JANGKA WAKTU

2 2) Apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian ini dapat diperpanjang untukjangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir. Pasal 3 BIAYA SEWA (1) Biaya sewa sarusunawa sebagairnana dimaksud dalam Pasal I per bulan sebesar Rp............ (terbilang dalarn rupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 s/d tanggal 20. (2) Biaya sewa sarusunawa dapat berubah sesuai ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya- peraturan perundangundangan. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk: a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni; b. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa;

penghuni

c. menagih/rnenerima ditetapkan;

lainnya

biaya

sewa

dan/atau

biaya

melanggar yang

telah

d. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa dan tata tertib penghunian; e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni; dan f. melaksanakan pengaturan pengelolaan rusunawa.

dan

penertiban

teknis

berkaitan

dengan

(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk: a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni; b. menyediakan sarana dan prasarana rusunawa; c. melakukan perneriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD terkait; d. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur; e. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan;

3 f. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni; g. mengembalikan uang jaminan dari penghuni, apabita terjadi perjanjian sewa menyewa antara UPRS dan penghuni yang berakhir/dibatalkan; h. menanggapi penghuni;

pengaduan/keluhan

atas laporan yang disampaikan oleh

i. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa m.enyewa sarusunawa; j. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialisasi kepada penghuni rusunawa, termasuk hak, kewajiban dan larangan; k. memonitor kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan I. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA, berhak untuk: a. menempati/memanfaatkan Pasal 1;

sarusunawa

sebagaimana

dimaksud

dalam

b. rnendapatkan layanan suplai listrik, air bersih dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS; d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni; e. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan !ebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama; f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesual dengan fungsi. (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk: a. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan; c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan sarusunawa dan sarana umum;

d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; e. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; f. membayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa; g. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di rusunawa; h. melaporkan pada pihak UPRS apabila mengetahui adanva pemindahan hak sewa kepada pihak lain; i. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakan kriminal di rusunawa;

j. rnembayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni; k. mengosongkan sarusunawa pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir/ dibatalkan dan menyerahkan kembali kepada Kepala UPRS; 1. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yarig harmonis; m.mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPRS atau intansi terkait lainnya; dan n. mengurus perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan lokasi rumah susun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani. Pasa 6 JAMINAN (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK. (2) PIHAK KEDUA wajib membuka Rekening Tabungan di Bank DKI atas nama PIHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 (tiga) kali dar! biaya sewa sarusunawa yang dihuni oleh PIHAK KEDUA. (3) Jaminan Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selama PIHAK KEDUA menempati/menghuni sarusunawa, (4) PIHAK PERTAMA menerima kuasa dari PIHAK KEDUA mencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila: a. PIHAK KEDUA menunggak/tidak membayar biaya sewa sarusunawa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; danlatau

untuk dapat pemakaian

b. Sarusunawa yang ditempati oleh PIHAK KEDUA ditertibkan dengan memperhitungkan tunggakan biaya sewa yang belum diselesaikan. (5) Jaminan Uang Biaya Sewa tetap menjadi hak PIHAK KEDUA sepanjang PlIAK KEDUA tidak memiliki tunggakan dan/atau melakukan pelanggaran.

5 Pasal 7 LARANGAN

PIHAK KEDUA, dilarang untuk: a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain; b. menyewa lebih dari satu sarusunawa; c. menggunakan sarusunawa sebagai tempat usaha/gudang; d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada;

e. menjermur pakaian dan lainnya di !uar tempat yang telah ditentukan; f. menjual/rnemakai/memproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang; g. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

h. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan; .

menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;

j. mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan k. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan. Pasal 8 SANKSI (1) Apabila PilHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan

denda setiap bulan sobesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran berikut dendanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban. (3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau denda berupa ganti kerugian sebesar jumlah yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan/atau ditertibkan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan

PlHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan sarusunawa.

(5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

6 (6) Apabila selama Perjanjian ini berlangsung sarusunawa tidak dihuni selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa. Pasal 9 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karena alasan-alasan yang secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu: a. F'IHAK KEDUA tidak melaksahakan pembayaran biaya sewa berikut dendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan/atau melanggar ketentuan Pasal 7. (3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Teguran yang pertama kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya. (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Kedua sebagai teguran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhir diterbitkan PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesaiahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan mnembatalkan secara sepihak Perjanjian ini. (6) Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan, dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan melakukan penyegelan sarusunawa, dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan dan mengosongkan sarusunawa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut. (7) Sehubungan dengan pembatalan terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 7 Pasal 10 PENERTIBAN DAN PENGOSONGAN (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak meninggalkan dan mengosongkan sarusunawa dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan pembatalan Perjanjian dan penempelan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan (selanjutnya disebut "SP") l (kesatu).

(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP l (kesatu) diterbitkan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP I (kesatu) tersebut maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan SP I (kedua). (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA masih tetap tidak mengindahkan SP 11 (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pengosongan secara paksa terhadap PIHAK KEDUA dan segala biaya serta risiko yang timbul atas pengosongan paksa tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA. Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, kebakaran) yang mengakibatkan sarusunawa tidak dapat dipergunakan, Perjanjian ini batal dan/atau berakhir demi hukum. (2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan sarusunawa tanpa menuntut ganti kerugian berupa apapun dan dengan alasan apapun. (3) Bahwa pernakaian sarusunawa disebut sewa/kontrak bulanan pembayarannya disebut pembayaran biaya sewalkontrak bulanan.

dan

(4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah aset/milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 12 PERJANJIAN TAMBAHAN Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian ini, sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta PIHAK KEDUA

....................

PIHAK PERTAMA Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS) NIP .....

................

FORMAT2 TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 1.Melaksanakan permbayaran biaya sewa pemakalan sarusinawa (hunian maupun. bukan hunian/kios kegiatan usaha), biaya pemakalan air dan listrik paling lambat pada akhir bulan berjalan di loket pembayaran Unit Pengelola Rumah Susun. 2.Menempati dan memanfaatkan sarusunawa (hunian maupun bukan hunian/kios kegiatan Lsaha) sesuai dengan peruntukannya, sarusunawa hanya untuk Hunian dan kios hanya untuk usaha. hak sewa atau menyewakan/ 3.Dilarang mengalihkan/memindahtangankan mengontrakkan kembali sarusunawa atau menjual sarusunawa kepada pihak lain. sebagai tempat menjual/memakall 4.Dilarang menggunakan sarusunawa memproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, serta kegiatan lainnya yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk mernelihara binatang. 5.Dilarang menggabungkan 2 (dua) sarusunawa atau lebih untuk dijadikan satu sarusunawa atau satu unit usaha. 6.Dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi bentuk/struktur sarusunawa kecuali atas persetujuan tertulis dari Unit Pengelola Rumah Susun. 7.Dilarang mengubah atau menambah Jaringan atau Instalasi Air dan Listrik yang ada pada Sarusunawa kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Unit Pengelola Rumah Susun. 8.Menjaga ketertiban, Sederhana Sewa.

kebersihan

dan

keamanan

lingkungan

Rumah

Susun

9.Menyerahkan kembali sarusunawa dalam keadaan kosong beserta dengan kuncikuncinya kepada Unit Pengelola Rumah Susun pada saat surat perjanjian sewa menyewa berakhir atau apabila sarusunawa (hunian maupun bukan hunian/kios kegiatan usaha) sudah tidak digunakan oleh Penghuni. 10.Melaporkan kepada Pengelola Rumah Susun melalui petugas Pengelola Rumah Susun apabila mengetahui adanya pergantian penghuni di unit lain. 11.Dilarang membawa masuk atau memelihara hewan di lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). 12.Dilarang menyimpan/meletakkan barang-barang milik pribadi seperti meja, kursi, atau barang lainnya di selasar, koridor, atau tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial. 13.Pengerjaan peralatan atau perbaikan/renovasi yang bersifat umum harus seizin Unit Pengelola Rumah Susun. 14.Dilarang menggunakan halaman luar, koridor atau selasar untuk kepentingan pribadi. 15.Dilarang menempatkan/menyimpan barang-barang di depan pintu darurat, tangga atau fasilitas umum.

FORMAT 3 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGGUNA SATUAN KEGIATAN USAHA PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA NOMOR

Pada hari ini.............. tanggal

.................

............. yang bertanda tangan di bawah

ni: 1. Nama Jabatan NIP Alamat

: : : :

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta .......... ......... Jalan Taman Jatibaru No. 1 Komplek Dinas-Dinas Teknis Provinsi DKI Jakarta

Bertindak sebagai Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah.... dan oleh karena jabatannya yang dalarn hal ini adalah sebagai Pemilik/Pihak yang Menyewakan/ Pengelola selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama NIK Tempat/Tg. Lahir Pekerjaan Alamat

: : :.......... : :

.............

......

Bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang dalam hal ini adalah sebagai Penyewa/Pemakai satuan rumah susun sederhana sewa bukan hunian /kios kegiatan usaha, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Untuk seterusnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama disebut "PARA PIHAK". Bahwa para pihak sepakat membuat kontrak perjanjian sewa menyewa pemakaian Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha........ Kelurahan................ Jalan..........--........ yang terletak di Kecamatan..- .................. Kota Administrasi .. ....... ...... dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal I OBJEK SEWA PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha ............ yang terletak di: Cluster :........... Blok/Lantai : ............... Nomor : ................. Peruntukkan : ............... (Selanjutnya disebut "Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha") Pasal 2 JANGKA WAKTIJ

2 (2) Apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan, perpanjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir. Pasal 3 BIAYA SEWA (1) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal I per bulan sebesar Rp..-......... (terbilang dalarn rupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 s/d tanggal 20. (2) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dapat berubah sesuai ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. (3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya peraturan perundangundangan. Pasal4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk: a. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa; b. menagih/menerima ditetapkan;

biaya

sewa

dan/atau

biaya

penyewa/pemakai

lainnya

yang

telah

c. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni/penyewa/pemakai serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa; d. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi be.kaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni/penyewa/pemakai; dan e. melaksanakan pengaturan pengelolaan rusunawa.

dan

penertiban

teknis

berkaitan

dengan

(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk: a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; b. menyediakan sarana dan prasarana Kegiatan Usaha;

Sarusunawa

Bukan Hunian/Kios

c. melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbalkan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD terkait; d. rnewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur; e. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan;

3 f. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; g. mengembalikan uang jaminan dari penghuni/penyewa/pemakai, apabila terjadi perjanjian sewa menyewa antara UPRS dan pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang berakhir/dibatalkan; h. menanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; i. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa Sarusunawa Bukan Hunian/ Kios Kegiatan Usaha;

j.

menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialisasi kepada pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha, termasuk hak, kewajiban dan larangan;

k. mernonitor kesesuaian/kebenaran pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/ Kios Kegiatan Usaha sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan i. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sararia dan utilitas. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) PlHALK KEDUA, berhak untuk a. menempati/mernanfaatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1; b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS; d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghunilpenyewa/ pernakai; e. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama; f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sarnpah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi. (2) PJHAK KEDUA, berkewajiban untuk:

4 c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dan sarana umum; d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; e. membayar biaya penakaian sarana air bersih, listrik danlatau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; f. rnembayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa; g. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di rusunawa; h. melaporkan pada pihak UPRS apabila mengetahui adanya pemindahan hak sewa kepada pihak lain; i. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakan kriminal di rusunawa; j. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni/penyewa/pemakai; k. mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir/dibatalkan dan menyerahkan kembali kepada Kepala UPRS; 1. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; dan .nengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPRS atau intansi terkait lainnya. Pasal 6 JAMINAN (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, (2) PIHAK KEDUA wajib membuka rekening tabungan di Bank DKI atas nama PIHAK KEDUA dengan mininal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 (tiga) kali dari biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang dihuni oleh PIHAK KEDUA. (3) Jarninan Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selama PIHAK KEDUA menempati/menghuni Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. (4) PlHAK PERTAMA menerima kuasa dari PIHAK KEDUA mencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila:

untuk dapat

a. PIHAK KEDUA menunggak/tidak membayar biaya sewa pemakaian Sarusunawa Bukan Hunian Kios Kegiatan Usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan b. Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Keaintnn IIsnhn wnn riitpmnnti nIMh

5 (5) Jaminan Uang Biaya Sewa adalah tetap menjadi hak PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA tidak memiliki tunggakan dan/atau melakukan pelanggaran. Pasal 7

LARANGAN PIHAK KEDUA, dilarang untuk: a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain; b. menyewa lebih dari satu Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; c. menggunakan hunian;

Sarusunawa

Bukan Hunian/Kios

Kegiatan

Usaha

sebagai

d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang sudah ada; e. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan; f. menjual/memakai/memproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara -keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang; g. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; h. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan; i. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; j. mengubah konstruksi bangunan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; dan k. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan. Pasal 8 SANKSI (1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran biaya sewa sebagairmana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran berikut dendanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban. (3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud Pasal a, huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pidana7 huruf penjara paling lama i (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau denda berupa ganti kerugian sebesar

jumlah yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan/atau ditertibkan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan/atau ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. (6) Apabila selama Perjanjian ini berlangsung Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tidak dihuni selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa. Pasal 9 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karena alasan-alasan yang secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu: i. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran biaya sewa berikut dendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau ii. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan/atau meianggar ketentuan Pasal 7. (3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Teguran yang pertama kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya. (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Kedua sebagai teguran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhir diterbitkan PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan membatalkan secara sepihak Perjanjian ini. (6) Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan melakukan penyegelan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan dan mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

7 (7) Sehubungan dengan pernbatalan terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata. Pasal 10 PENERTIBAN DAN PENGOSONGAN (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak meninggalkan dan mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan pembatalan Perjanjian dan penempelan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan (selanjutnya disebut "SP") I (kesatu). (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP I (kesatu) diterbitkan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP I (kesatu) tersebut maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan SP 1l(kedua). (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) har! kalender PIHAK KEDUA masih tetap tidak mengindahkan SP 11 (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pengosongan secara paksa terhadap PIHAK KEDUA dan segala biaya serta risiko yang timbul atas pengosongan paksa tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA. Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi keadaan mrnemaksa (bencana alam, Kebakaran) yang mengakibatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tidak dapat dipergunakan, Perjanjian in! batal danlatau berakhir demi hukum. (2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanai yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tanpa menuntut ganti kerugian berupa apapun dan dengan alasan apapun. (3) Bahwa pemakaian Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha disebut sewa/kontrak bulanan dan pernbayarannya disebut pembayaran biaya sewa/kontrak bulanan. (4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa termasuk Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah aset/milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 12 PERJANJIAN TAMBAHAN Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian !ni.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian ini, sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, ..................... PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah

(Pnoto

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS) NIP ......... .....................

FORMAT 4 MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI Setiap penghuni rusunawa dan/atau pengguna satuan kegiatan usaha di rusunawa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dikenai sanksi administratif. Sanksi administrasi sesual dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur ini adalah berupa: 1.

DENDA Bagi penghuni yang terlambat melakukan pembayaran sampai dengan akhir bulan berjalan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak.

2.

TEGURAN TERTULIS A. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis dikenakan kepada penghuni yang: 1.

menunggak pembayaran tarif sewa rusunawa selama lebih dari 2 (dua) bulan;

2.

menggunakan sarusunawa sebagai tempat usaha/gudang;

3.

mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada;

4.

menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;

5.

melakukan kegiatan yang menimbu[kan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang;

6.

memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

7.

membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;

8.

mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan

9.

meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

B. Teguran tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Teguran pertama diberikan bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf A; dan

yang

melakukan

tindakan

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari penghuni tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud diatas dikenakan teguran kedua. 3.

PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender perighuni tidak mengindahkan teguran kedua, maka UPRS dapat melakukan pemutusan perjanjian sewa menyewa secara sepihak dan melakukan penyegelan serta penghuni wajib mengosongkan hunian rusunawa. PERINGATAN I.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender penghuni tidak melaksnakan pengosongan hunian tersebul maka UPRS memberikan Surat Peringatan Pertama.

2 2.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender perghuni tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama, maka UPRS memberikan Surat Peringatan kedua.

3. Apabila Surat Peringatan Kedua tetap tidak diindahkan, maka UPRS bersamasama dengan instansi terkait lainnya akan melakukan pengosongan secara paksa. 4.

PENERTIBAN TINDAKAN PELANGGARAN KHUSUS UPRS akan langsung melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan sorta melakukan pengosongan secara paksa terhadap penghuni yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1. Penghuni tidak menghuni unit rusunawa selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa ada pemberitahuan disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis kepada UPRS minimal 1 (satu) hari sebelumnya; 2.

Penghuni memindahkan hak sewa kepada pihak lain;

3.

Penghuri menyimpan bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; dan

4.

Unit sewa digunakan sebagai tempat berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, dan perbuatan maksiat.

DAFTAR HITAM PENGHUNI RUSUNAWA Penghuni rusun yang terkena penertiban atas tindakan pelanggaran khusus dimasukkan ke dalam daftar hitam dan tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan di semua lokasi rusunawa di Provinsi DKI Jakarta selama 10 (sepuluh) tahun, baik atas nama Kepala Keluarga maupun anggota yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

f

戶總兀j 斗公他可

一產艮羈翁奉莽

州

：

此邢

：鄴，

-

斤 y 頻

玲

，一黑婦＿f

!

江

二。

一二一一二：斗

妒

L 不 g → ？ f抑兀j

化

亡一艮。一

仰

：

狗

叮

》

？戶

中斗二

fi

藝？

j

糁斗杳＿州你、

尸戶

。手亡＇

搏。兀觀江于

疲

一

r

一才夕

j_＿戶戶＿華華

粹丰蘿蘇嘆荊計丰邢斤一 f~

＇“不編戶細俗斤‘戶＇汗 ‘一＇斗州

＇

“

一

邢夕，一

fj&

k 綺

無無翁丰擊一二斗．戶丰排仔細

：

才荊粥一

斗婦予

一認取賽萋響蘊計邢一、病透一不于＇：

盒華藝衫觔齋勿方蘊鍰j

糁一他一兀

。 f 讓辭很

叩弟邸

叩洛究驕俗淤州

他斗鉤一兀織馨淤：

于

么糁斤號州斤他叩仔二侈兀


LAMPIRAN 8:

州丁ABEL RENCANA

PENANGANAN

WARGATERKENAPROYEK

NAMA PROY 註k:JUFMp/JED-pAKET7 LOKASISUB PROYEK:KRUKUT-CIDENG

一

丰

rn

’ 。，』 썅

TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA PROYEK NAMA PROYEK : JUFMP 1 JEDI PAKET 7 LOKASI SUB PROYEK: KRUKUT-CIDENG fL

C,uW

F[[ !tril:.. li-li

j 1-11 Jciý ll i t, 1l ý1jrJ. T-,,.

-ri.-H -EI.ICIJT-f

r

FL-FLI-ir-1 fr-I

11

f Uýul:

LETERANCAri

Il EC TI J.j

r,I I.rjl

Il-

1.:1

1.l,_

C.:.Tj -UHErjL,q

lu:

A W,'ric.i Fif Ti' ri:..' 1-1 _i,f ET: fl.

M-

Z

j31

r: 1.ýi T-,,r..".ui

r TU E1-it,

lj',Tirir f,ý1_,1i fu Ij Ll ri .-A-I-% rj---ý-a -Hil:- 1;-11

IJF 4

611

TL81 r

c

oc,i r j. j. T

riz.-1 1T1-1f1-o-1 F.r.j_rl 71-1-1f.l riirilli., '-j-li.l I.: T.1 A.I u _C, I Ti P-

if -1i11

ru: --I.i

-iTi

21:1 1

T r

187

ROBERT

v

Desember,2016 E,

l,:

rI f-

i I

f I.: [li lij;H -111Hr.],.'T~i i TX f -Ti

u, L C

1,ý l,:... t.,ý, II.: nL.f i, 1, t.

C1C-1 TI

Ilir i

C,j 202 _,j

RUSUN RAWA BIJAYAIKS.TUBU Agustus, 2015 F UzUIJ F- CJ' -Se 11 TIJBI.,I 9,li - Lir)F ý ELJý TIJE-1-11 " EJ.på F'." Tii6ur 1:11 UIi i-CU-5Iz..i - lAJ P --tv - EUý iLi I,Ij F4b%El-I P 11 1111 F:i E-u i. F j ý,j r i F E1J jri F -V.t - -i- t,El r 19 li 4 1' P1-1ý LIT i peliz

TuE.'-ir jF TLIB,1jf T1.12 1.ir TLIEUr TI.,Elir TuPur Ti-iEj r.

Agtistus, 2015 r

:,1:

Tempat tinggal terliongkas seltiruhnya T.:

3, m:i..,.ui. I.,,.lir, 3

u [u

t,C., T.

C.i

r.i.:ý irf IC u il f, ii. f 11f. SULASTRI 2-f.i

Agustus, 2015

I

T p

d

u v

Desember,2016

H

l,,l,-

fi

RUSUN RAWA BlJAYAIKS.TUBUN-- Agustus, 2015 ' Et-1 ir i P ' 1"1 liEur

Agustus, 2015

Agustus,- 2015. ._

9 Li P ýCi - 61.1, TLipLir F-Li j l I F Pu« liri 9 tu- i. Tj Eu i

Tempat tinggal terbongkas seluruhnya Týnr.p,r T.Mr, r T

ý11,:I1.,:1.1-1

i i r: I Ti k i-i-uli F--t.",- E.u -C.I.- 191jýLlil z ý .,,iý E,j 212 -- 213 214 215

BUDI PARNYO H.SAROH TAMRIN

v

Ti E11t TLiE,ý4

- u l,,-

Desember,2016

RUSUN RAWA B1UAYAIKSTUBUt,

Agustus, 2015

Desember,2016

RUSUN RAWA BLJAYAIKS.TUBUN

Agustus, 2015

v v v

- --------

:1 T11--1 p.

ri, Liri F Eu i - TUE 'Jr lilr 19 -Vj,ýFuý i'- TI-IE1-ir FU_LirJ 1ý".PJ'EU yt-leul li r Ti En 19-ýpj Elil,ý F-U-z,Ul F- V.I , : Ti :;-liýun i-ývi - Eji:. i'- Tli Fu I

i

il'

Agustus, Agustus, Agustus, Agustus,

2015_ 2015 2015 2015

Agustus, 2015 Agustus, 2015 Agustus, 2015 Aguýtuý I 2015

r,j. -idý

137

88

i.f,, o: b.r 1hf.,

Tempat tinggal terbongkas seluruhnya Kebun Tempat tinggal terbongkas seluruhnya Kebun T j[.j Týir.ý ýr r.r r-b - iz 31i T.z.-..pzI, T ýl

-u: I .,M

Ilfic, li u m i a h

i it i b.:.

L

r..-;

ix.,


LAMPIRAN 9: Paparan Sub Pokja Tertib Hunian Tahun 2015

48

髡

訕

數

亂

: 胤顫

丰

。 ■

f

‘

&

〔

徒

二。化．丫合近可蔆一 “。． .i

汰二、。可’州’

!’ 〕一！！一！ && ．一』結、：亡i 了

森

,｀

一

；

一 ‘ l！ :了： :! ｀。

：二

，。

】’ &l ！

：

： ■ －

二：一， ,；二！！ ·

．

一 · －

一

－-.-

－一

’

一、

夕

－

－

一

〝

’

_1

＿一

’

＿濺

兀日方汙、二一：屆｝三L 一｝煩劍州二抓節斗〔；馴；！口！；一〕｝。 j 戲規日i。肥馱、于！；一 ” 跑｝｝二。以丁；『： ;&!a 添司討 ‘ ；。一｝！。．］ :「〕｝。日喂 I痲、｝〔怔！〔 ‘

M,e!＝。 g！二弱“ ” 丰？ :l私藝！ l}：弘eJ&: ’ 、； & ：兮惡』 a}al‘ 化叢；凡｝ :al ‘ 他！〔。。“ ：〕｝，二〕：!｝攤： :；。 ’ ‘ 建：主 !！騙．〔 a; ！、 d!i諍急；。 ” & ｛三，化。， ;：。 “ 濺｛叩記抆〕．亂｝〔。夜！州；三。： {“ 、， !}:,C勵：!{&: “ 日；、月？

曾！；一！、 ‘ 。 g日、；寥：日“ & ？、一。！ ,！二， !，兀9 〔訕化！丑： :■ &l e〔：；勵 l＇ ·f::! ：·i{!:a; ‘ 、：、7。：、 ’ 勾：!&:｛日，。 ” 〕絀；馴。雜’ 龜 a!c‘ 方：；擠： i! ‘ 煙；日！ l〕da&F-, {:“ 一 “ 。：}：、。：〕｝劉。， ’〔于i:&&！。一 ― 江 fa}::：日 R、！ & “ 、他三·― h 名！！一， “ 汪，！一！ i::“匹 fa;’ 〕焜！〔：日，上 ‘ 7很！：兀〕 ” :！二． !：化i;！亡，〕名： ‘ 朧界！邵很； &｛兀〕：：〕；二： !:！、 ‘ 濺！亡 ’ 。。＇ !’ 不！ & ！變；〔 ‘ 〔。

一 ’

3

Bantaran l».
25

14

2.

laman/Makam

5

0

5

3.

Pinggiran R-cl PT K.Al

3

0

3

4.

Kolong Tol 2- Lokasi Lain

1

0

1

Prioritas Sasaran Kegiatan Tahun

21

...

-

-.

--

.

---

....

L

-

:-

-

-

y-

,

é-

L

KfA

-

~**

-,*iii

~~

.~'

KAU BRl PåSRMNGGUS KAu 1ciuIWUNG

x5.1

AK

IJATi KRAMAT den

KALl CiPINANG KAUl

BARU

TIMUR

' K UN

I.Ih.n..o

A

-

sno;

N

10,

s.

Rencana Aksi Sub Pokja Tertib Hunian Tahun 2015 Kegiatan Penertiban *egaian

No.

Mei

1

Kali Ciliwung Kampung Melayu (Jakarta Timur)

2

Kali Ciliwung Bukit Duri (Jakarta Selatan)

3

Kali Ciliwung Bidara Cina (Inlet Sodetan Ciliwung - BKT, Jakarta Timur)

4

Kali Jelakeng - Kali Pakn - Kali Besar (Jakarta Utara dan Jakana Barat (JEDI Paket 7

5

Kali Krukut - Cideng (Jakarta Barat) (JEDI Paket 7)

228

6

Kali Krukut - Cideng (Jakarta Pusat) (JEDI Paket 7)

165

7

Waduk Sunter Utara, Selatan (Jakarta Utara) (JEDI Paket 4)

3_

8

Kah Sentiong - Sunter (Jakarta Pusat dan Jakarta Utara) lJEDI Paket 1-

202

9

Banjir Kanal Barat(JEDI Paket 6)

246

10

Kali Grogol - Tubagus Angke (Jakarta Barat)

1.900

11

Kali Sekretaris (Jakarta Barat)

3.450

12

Kali Cakung Lama (Jakarta Utara)

3. 100

13

Cakung Drain (Jakarta Utara)

3.000)

14

Kali Duri - Tanjung Selor (Jakarta Barat dan Jal.arta Pusat) Jumlah

530 1 200

63

665 14.451

Keterangan: =

Pendataan, Sosialisasi (Pemberian Kupon Rusun)

= Penertiban Warga =

Pengerukan, Pemasangan Sheetpile dan Pembangunan Jalan Inspeksi

Juni

Julh

Agst

Sep

Okt

Nov

Des

Penanganan Kawasan Permukiman di Sekitar Kali Jelakeng - Kali Pakin - Kali Besar (Jakarta Utara Dan Jakarta Barat) Jedi Paket 7

Pendataan & Sosialisasi

JUMLAH KK = 63 KK

Penertiban Pengerukan (Dredging)

ANGGARAN = DIANGGARKAN DALAM DPA SKPD DINAS TATA AIR TA. 2015

Penaawasang aSATPOL

PESNL

-

P =200 ORG • INSTANSI TERKAIT (WALIKOTA,TATA AIR, KEBERSIMAN, PERTAMANAN, KESEHATAN, DINSOS, DISKOMINFOMAS, KECAMATAN, -KELURAHAN, MASYARAKAT) = 113 ORG

RUSUN JATINEGARA KAUM /RAWA BUA11YA

Penanganan Kawasan Permukiman di Bantaran sekitar Kali Krukut Cideng (Jakarta Barat) Jedi Paket 7

Pendataan & Sosialisasi

GGMLAHKK

Penertiban

ANGGt-ý'WARAN

Pengerukan (Dredging)

PERSONEL:

Pengawasan

N

RK

=DIANGGARKAN

DALAM

DPA SKPD DINAS TATA AIR TA. 2015 • •

•

SATPOL PP = 500 ORG INSTANSI TERKAIT (WALIKOTA, TATA AIR, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, KESEHATAN, DINSOS, DISKOMINFOMAS, KECAMATAN, KELURAHAN, MASYARAKAT) = 113 ORG TNI=50 ORG

L RUSUN RAWA BUAYAIKS TUBUN

Penanganan Kawasan Permukiman di Bantaran Kali Krukut Cideng (Jakarta Pusat) JEDI Paket 7

Pendataan & Sosialisasi (Pemberian Kupon) Pengerukan (Dredging) Pengawasa

JUMLAH KK = 165 KK ANGGARAN = DIANGGARKAN DALAM DPA SKPD DINAS TATA AIR TA. 2015 PERSONEL : SATPOL PP = 500 ORG INSTANSI TERKAIT (WALIKOTA,TATA AIR, KEBERSIHAN,PERTAMANAN, KESEHATAN, DINSOS, DISKOMINFOMAS, KECAMATAN, KELURAMAN, MASYARAKAT) = 113 ORG

.

•S

TU

RUSUN KS TUBUN

Dukungan Personel Penertiban

1

Kali Jelakeng - Kall Pakin - Kall Besar (Jakarta Utara dan Jakarta Barat) (JEDI Paket 7)

200

50

100

113

2

Kali Krukut - Cideng (Jakarta Barat) (JEDI Paket 7)

500

50

150

113

3

Kali Krukut - Cideng (Jakarta Pusat) (JEDI Paket 7)

500

50

100

113

RENCANA AKSI SUB POKJA HUNIAN TAHUN ANGGARAN 2015 C. PEMBANGUNAN RUSUN

1

PINUS ELOK (JAK-TIM)

2

1 BLOK

100 UNIT

2015

32 M

RAWA BUAYA (JAK-BAR)

2 TOWER

384 UNIT

2015-2016

40 M

3

SEMPER (JAK-UT)

1 TOWER

235 UNIT

2015-2016

40 M

4

JATINEGARA KAUM (JAK-TIM)

3 BLOK

300 UNIT

2015-2016

30 M

5

KS TUBUN (JAK-PUS)

3 TOWER

524 UNIT

2015-2016

50 M

6

CAKUNG BARAT (JAK-TIM)

4 BLOK

300 UNIT

2015-2016

40 M

7

BEKASI KM. 2 (JAK-TIM)

2 BLOK

200 UNIT

2015-2016

25 M

8

RAWA BEBEK (JAK-TIM)

4 BLOK

400 UNIT

2015-2016

40 M

JUMLAH UNfT

2.443 UNIT

297 M

17r ERencana Pembangunan Rusun 2015 1 Rumah Susun Pinus Elok 2 3 4

Rumah Susun Rawa Buaya Rumah Susun Semper Rumah Susun Jatinegara Kaum

5

Rumah Susun KS Tubun

6 7

Rumah Susun Cakung Barat Rumah Susun Bekasi Km2

8

Rumah Susun Rawa Bebek

Y r -

-

-

-

[

--

J

-.

'-A-

I

.I

?

i~

_J,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring Pelaksanaan pemantauan tahapan keglatan. Evaluasi Progres pelaksanaan kegiatan disampaikan pada kesempatan pertama, selanjutnya diajukan secara tertulis. Pelaporan Dilaksanakan setelah kegiatan, setiap minggu, setiap bulan dan setiap triwulan.

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN

Recommend Documents