LAND ACQUSITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

SFG1325 V6 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS TATA AIR Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telp. 3803303-3865546-3845266

JAKARTA

LAND ACQUSITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

LOKASI

BANJIR KANAL BARAT KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN

Public Disclosure Authorized

JAKARTA UTARA

Revisi: April, 2017

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) BANJIR KANAL BARAT (BKB)

Daftar Isi I.

PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1 1.1.

Latar Belakang....................................................................................................................... 1

1.2.

Gambaran Umum Lokasi Proyek............................................................................................ 1

1.3.

Rencana Kegiatan Proyek ...................................................................................................... 2

1.4.

Potensi Dampak Proyek Terhadap Warga .............................................................................. 2

1.5.

Tujuan Penyusunan LARAP .................................................................................................... 3

KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN TERKENA PROYEK ........................ 4

II.

2.1.

Uraian Tanah Terkena Proyek................................................................................................ 4

2.2.

Uraian Bangunan Terkena Proyek.......................................................................................... 5

2.3.

Uraian Warga yang Berpotensi Terkena Proyek ..................................................................... 6

III.

RENCANA PELAKSANAAN PENANGANAN WARGA TERKENA PROYEK ....................................... 11

3.1.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .......................................................................... 11

3.2.

Analisis Hukum.................................................................................................................... 13

3.3.

Kelembagaan ...................................................................................................................... 15

3.4.

Monitoring dan Evaluasi ...................................................................................................... 17

3.5.

Penanganan Keluhan........................................................................................................... 17

3.6.

Pelaksanaan Penanganan Warga Terkena Proyek ................................................................ 18

ii


DAFTAR TABEL Tabel 1 Rencana Kegiatan ................................................................................................................ 2 Tabel 2 Ringkasan Tanah Terkena Proyek.......................................................................................... 5 Tabel 3 Ringkasan Bangunan Terkena Proyek.................................................................................... 5 Tabel 4 Ringkasan Kegiatan Ekonomi Warga yang Berpotensi Terkena Proyek .................................. 6 Tabel 5 Ringkasan Kegiatan Ekonomi Warga yang Berpotensi Terkena Proyek .................................. 7 Tabel 6 Ringkasan tentang Kondisi Ekonomi Warga yang Berpotensi Terkena Proyek ....................... 8 Tabel 7 Ringkasan Sarana dan Prasarana Warga Terkena Proyek...................................................... 8 Tabel 8 Ringkasan tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Proyek .......................................... 9 Tabel 9 Ringkasan tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah ..................................................... 10 Tabel 10 Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali ........................................................... 15 Tabel 11 Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Proyek BKB ................................................ 18

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Foto-Foto Kondisi Lokasi Proyek ................................................................................. 20 Lampiran 2 Contoh Potongan Melintang Rencana Kegiatan Pengerukan di BKB ............................. 21 Lampiran 3 Rencana Kegiatan dan Lokasi Proyek di BKB….…………………………………………………………….22 Lampiran 4 Daftar Warga dan Aset Terkena Proyek……………………………………………………………………….23 Lampiran 5 Sketsa Lokasi Warga Terkena Proyek ........................................................................... 25 Lampiran 6 Ringkasan Bangunan dan WTP Banjir Kanal Barat ........................................................ 27 Lampiran 7 Keputusan dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait dengan JUFMP/JEDI.................. 30

iii

I.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan rehabilitasi besar terhadap sungai, kanal dan waduk. Rehabilitasi harus disertai perencanaan pengelolaan banjir untuk memastikan sistem beroperasi secara optimum. Hasil simulasi pasca banjir 2007 menunjukkan bahwa pekerjaan fisik di 12 kanal/sungai dan 4 waduk utama di Jakarta dengan mengembalikan sistem dan fungsi pengendalian banjir sesuai desain awal, diperkirakan mengurangi 40% luas genangan banjir atau dapat mengamankan sekitar 1 juta warga Jakarta. Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, dan Bank Dunia bekerjasama untuk penanganan banjir melalui Jakarta Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP/Jakarta Emergency Inititive Proyek-JEDI. Sungai/Kanal dan Waduk yang ditangani adalah Sunter Atas, Sunter Bawah, Cengkareng Drain, Ciliwung-Gunung Sahari, Sentiong-Sunter, Waduk Melati, Cideng-Thamrin, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III, Waduk Sunter Utara, Angke Bawah, Tanjungan, Banjir Kanal Barat, Grogol-Sekretaris, Pakin-Kali Besar-Jelakeng dan Krukut – Cideng. Namun, pekerjaan pengerukan Kanal/Sungai dan waduk juga berpotensi menimbulkan dampak sosial berupa pemindahan warga penghuni kawasan yang diperlukan untuk pekerjaan pengerukan. Potensi dampak terjadi terhadap warga yang menempati Tanah Negara pada Sub proyek Banjir Kanal Barat (BKB). Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini PIU Dinas Tata Air menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Pemindahan Warga terkena Proyek Banjir Kanal Barat (BKB).

1.2.

Gambaran Umum Lokasi Proyek Rencana pengerukan BKB berawal dari Pintu Air Karet sampai dengan Muara Kali Adem (mulut sungai BKB) sepanjang 10,500 m. BKB melintasi 12 Kelurahan yaitu Kampung Bali, Jati Pulo, Tomang, Duri Pulo, Grogol, Jembatan Besi, Jelambar Baru, Angke, Penjaringan, Pejagalan, Kapuk Muara dan Pluit. Namun bangunan yang berpotensi terkena proyek hanya berada diwilayah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kelurahan Pluit memiliki luas wilayah 7.71 km2 dan jumlah penduduk 16,112 KK. Kelurahan Pluit terbagi atas 18 RW dan 218 RT, dengan batas-batas wilayah: 

Sebelah Utara

: Teluk Jakarta



Sebelah Barat

: Kelurahan Kapuk Muara, dan Kelurahan Kamal Muara


1.3.



Sebelah Timur

: Kelurahan Penjaringan



Sebelah Selatan

: Kelurahan Pejagalan dan Angke

Rencana Kegiatan Proyek BKB melalui Program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) merencanakan pengerukan sepanjang 10.500 m, dengan volume lumpur 450,000 m3. Dan pemasangan embankmen (sheet pile) sepanjang 220 m1. Sebelum dilaksanakan pengerukan dan rehabilitasi embankmen, kontraktor, PIU Cilicis, dan Konsultan Supervisi akan melaksanakan Mutual Check (MC) - 0. Mutual Check disaksikan oleh PIU Dinas Tata Air DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara (Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit) dan warga yang berpotensi terkena proyek. Hal ini dilakukan dalam upaya meminimalkan kerusakan bangunan dan menghindari relokasi warga. Rencana pekerjaan JUFMP di BKB disajikan pada Tabel 1. Terkait dengan foto kondisi eksisting dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan contoh potongan melintang pengerukan di sekitar bangunan warga (WBC 30-WBC 31) disajikan pada Lampiran 2. Tabel 1 : Rencana Kegiatan Jenis Pekerjaan Pengerukan Lumpur

Review DED (akan dikerjakan) Panjang 3,060 m Panjang 10,500 m (Volume 270,000 m3) (volume 450,000 m3) DED Awal

Pemasangan Sheet WSta. 53 – Sta. 57.5 Tidak dilaksanakan pile (embankment) (750 m1)-Kanan WBC 53-WBC 57.5 Dilaksanakan (220 m1)-Kiri Parapet WBC 39- WBC 43.5 Tidak dilaksanakan (embakment) (220 m1)-Kanan 1.4.

Keterangan Pengerukan dari dalam sungai dengan pontoon: upaya meminimalkan kerusakan bangunan Rusunawa belum siap Tidak memerlukan relokasi Rusunawa belum siap

Potensi Dampak Proyek Terhadap Warga Potensi dampak pengerukan BKB terhadap warga diantaranya kehilangan tempat tinggal. Dibawah ini diuraikan dampak-dampak tersebut. a. Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah Pada tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusun dokumen DED dan LARAP, dokumen LARAP menyimpulkan bahwa pekerjaan pengerukan, 2


pemasangan sheet pile dan pembangunan jalan inspeksi akan berdampak kepada warga yang menghuni sungai BKB atau Tanah Negara. Warga yang berpotensi terkena proyek (WTP) dikategorikan sebagai “Squatter”. Mereka memanfaatkan badan air BKB sebagai hunian, warung, tambatan perahu, usaha kerang hijau, bengkel dan lainnya. Mereka telah memanfaatkan lebih dari 10 tahun, dan sebagian dari mereka telah memiliki ikatan dengan warga sekitar, terutama warga di Kelurahan Pluit.

b. Letak bangunan dan aktivitas warga yang berpotensi terkena dampak Letak bangunan yang berpotensi terkena proyek berada di badan air/penampang basahdaerah milik sungai (Damisu), yaitu “gubuk” bangunan darurat/non permanen yang tiangtiangnya terbuat dari bambu, kayu dan/atau kayu bekas, papan/triplek bekas, dan atap seng, asbes atau terpal. Disamping itu, muara BKB juga dimanfaatkan nelayan sebagai tempat sandar kapal (docking). Kepadatan sandar kapal nelayan terjadi pada April-Oktober, pada bulan tersebut kapal-kapal yang bersandar di BKB dapat lebih dari 500 unit (deretan kapal-kapal dapat mencapai 600 m)

1.5.

Tujuan Penyusunan LARAP Penyusunan LARAP dimaksudkan untuk menjelaskan prinsip, prosedur, tata cara pengorganisasian dan rencana pelaksanaan yang akan diterapkan dalam permukiman kembali, yaitu: a. Menguraikan upaya minimalisasi dampak kegiatan pengerukan dan rehabilitasi embankmen terhadap pemindahan warga dan menguraikan secara spesifik pilihan kompensasi kepada WTP. b. Menetapkan secara rinci bantuan apabila harus melibatkan permukiman kembali. c. Menguraikan secara rinci rencana kerja, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali.

3


II.

KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN TERKENA PROYEK Berdasarkan dokumen draft LARAP yang disusun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melakukan pembaharuan data survei pada Oktober-Desember 2013. Gambaran hasil survei kembali di BKB adalah 700 KK telah menempati badan sungai, kemudian dilakukan review desain. Review desain mengindikasikan warga yang berpotensi terkena proyek berjumlah 240 KK (869 jiwa meliputi :(i) 231 sebagai hunian/rumah tinggal, (ii) 8 tempat usaha/warung; dan (iii) 1 fasum fasos berupa mushollah dan balai warga. Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta (Dinas Tata Air sekarang) melaksanakan penetapan potensi warga terkena proyek pada Maret-April 2014, dimana nama-nama pemilik dan sket lokasi bangunan yang berpotensi terkena proyek dipasang di Papan Pengumuman Kelurahan, Sekretariat RT/RW dan Lokasi rencana kegiatan/warga terkena proyek (dalam hal ini di Mushola) selama 2 minggu. Selama pelaksanaan penetapan warga terkena proyek diperoleh masukan dari warga bahwa 6 KK pemilik bangunan belum terdaftar dalam pengumuman tersebut. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum merevisi dan menetapkan bahwa warga yang terkena proyek adalah 246 Kepala Keluarga.

2.1.

Uraian Tanah Terkena Proyek Sisi Timur BKB antara WBC 0 - WBC 38 dikuasai sekitar 700 KK, namun berdasarkan review DED (Februari 2016), bangunan warga yang berpotensi terkena proyek berjumlah 246 unit, luas total 6.151 m2, dengan penguasaan terluas 56 m2 dan tersempit 12 m2. Mengenai status kepemilikan tanah seluruhnya menyatakan lahan milik negara (sungai) yaitu 246 KK.

Dari 246 KK penguasaan atas badan air BKB meliputi 245 unit bangunan (> 99%) dan sebanyak 1 unit (< 1%) bangunan fasum/fasos berupa Musholla. Mengenai kepemilikan asset tanah ditempat lain diperoleh jawaban bahwa (64%) warga “mengaku tidak memiliki tanah ditempat lain”, (35%) warga “memiliki”. Sedangkan informasi cara mendapatkan tanah diketahui dengan Lain-lain (menempati saja/100%), Sedangkan pemanfaatan tanah untuk fasilitas umum (1%), Tempat Usaha (3%), dan Hunian (96%). Uraian diatas disajikan pada tabel dibawah. 4


Tabel 2: Ringkasan Tanah Terkena Proyek No 1. 2 3.

4.

Uraian tentang Tanah Status Kepemilikan Aset tanah ditempat lain Cara mendapat tanah Pemanfaatan

Jumlah Jawaban Responden dan persentase (%) Tanah Negara

Hak pakai (100%) (0 %) Ada Tidak ada Tidak Jawab (35%) (64%) (1%) Membeli Hibah Lain-lain/ menempati Tidak saja Jawab (0 %) (0 %) (100%) Hunian Usaha Kosong Fasum Lain-lain (96%) (3%) (1%) 0 (0 %)

Keterangan Keseluruhan adalah Tanah Negara (penampang basah BKB)

Dari uraian diatas, diketahui bahwa 100% tanah yang dimanfaatkan warga adalah penampang basah kanal/Tanah Negara, dan tidak dilengkapi perijinan dari institusi berwenang.

2.2.

Uraian Bangunan Terkena Proyek Aset bangunan akan terkena proyek terjumlah 246KK terdiri dari: (i) (96%) dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, (ii) (3%) tempat usaha, (iii) (< 1%) Fasum/fasos berupa Musholla. Musholla juga dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan warga. Kualitas bangunan di BKB pada umumnya “gubuk” berlantai kayu atau bambu, dengan dinding material bekas, seperti triplek, seng dan papan dan/atau bambu. Kepemilikan bangunan terluas sekitar 48 m2 dan terkecil 12 m2, dengan luas rata-rata 25.3 m2. Beberapa tenda terpal digunakan oleh sekitar 8 kelompok pekerja pengupas kerang, 1 (satu) kelompok pengupas kerang beranggotakan antara 10-15 orang, yang sebagian besar adalah ibu-ibu yang pekerja buruh kupas kerang untuk mencari penghasilan tambahan bagi keluarga. Upah mengupas kerang sekitar Rp. 8.000/keranjang (± 12 -15 kg). Mereka dapat mengupas kerang antara 4-5 keranjang dalam setengah hari. Disamping itu, dibelakang bangunan-bangunan dan tempat pengupasan kerang terdapat kapal-kapal nelayan tradisional yang sandar untuk docking dan penyiapan kebutuhan melaut. Kapal yang docking dapat lebih dari 500 unit pada April-Oktober. Tabel 3: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Proyek No.

Bentuk Kehilangan

Jumlah

Keterangan Pada umumnya gubuk-gubug dari material bangunan bekas dan atau bambu. Meliputi usaha Warungan

1.

Tempat Tinggal

237 (96%)

2.

Tempat usaha

8 (3%)

5


3.

Fasum/fasos

1 (1%)

JUMLAH :

2.3.

berupa Musholla dan juga dimanfaatkan untuk balai pertemuan warga

246 (100%)

Uraian Warga yang Berpotensi Terkena Proyek

2.3.1. Profil Warga Terkena Proyek Profil warga terkena proyek BKB adalah sebagai berikut: Jenis Kelamin terdiri dari: (i) laki-laki (85%) dan perempuan (15%). Usia : Warga berusia antara 40 s/d 50 tahun sebesar (49%), usia 30 s/d 40 tahun (24%), berusia 50 s/d 55 tahun berjumlah (23%), berusia 20 s/d 30 tahun (3%), dan berusia > 55 tahun (1%). Pendidikan: tingkat pendidikan warga adalah tamat SD/MI/sederajat (67%), tidak sekolah/tidak tamat SD sebanyak (23%), dan (9 %) tamat SLTP/MTs/sederajat. Pekerjaan Utama Kepala Keluarga : (79 %) bekerja sebagai nelayan, sebanyak (14%) sebagai ibu rumah tangga, (3%) sebagai buruh, (2%) sebagai pegawai swasta dan sebanyak (2%) bekerja sebagai wiraswasta/pedagang. Terkait dengan Status Perkawinan warga adalah menikah (86%), janda (11%), duda (2%). Tabel 4: Ringkasan Profil Warga Terkena Proyek No. 1.

Uraian Profil

2.

Jenis Kelamin Usia (tahun)

3.

Pendidikan

4.

Pekerjaan Utama KK

5.

Status perkawinan Asal usul Warga

6.

7

KTP

Profil Warga (Jumlah dan Persentase) Pria

Wanita 209 (84%) 37 (15%) 20-30 30-40 40-50 50-55 >55 (3%) (24%) (49%) (23%) (1%) Tamat SD Sederajat SMP sederajat Tidak Sekolah SLTA (23%) (67%) (9 %) (0%) Nelayan Ibu Rumah Buruh Pegawai Wiraswasta Tangga Swasta (79%) (14%) (3%) (2%) (2%) Belum Menikah Menikah Duda Janda (86%) (2%) (11%) (0%) Suami –istri Suami-Istri Suami asli-istri Istri asli-Suami asli setempat pendatang pendatang pendatang (0%) (98%) (1%) (1%) Tidak ber KTP KTP : alamat sesuai lokasi KTP tidak sesuai lokasi (0%) (1%) (99%)

Ket. 1 unit (1%) adalah fasum/fasos berupa musollah

Asal –Usul dan Status Kependudukan: Warga yang menyatakan sebagai suami istri bukan penduduk asli (98%), suami penduduk asli dan istri pendatang (1%), dan istri penduduk asli dan 6


suami pendatang (1%). Terkait dengan Kartu Tanda Penduduk diperoleh data bahwa (99%) ber KTP-Jakarta, namun berbeda alamat dengan tempat tinggal dan (1%) KTP sesuai tempat tinggal. 2.3.2. Kegiatan Ekonomi Warga di Lokasi Rencana Proyek Warga di BKB memiliki kegiatan perekonomian nelayan seperti, warung makan dan warung sembako dan penangkapan ikan dan budidaya kerang, pada umumnya usaha dikelola sendiri, mereka menyatakan tidak memiliki usaha ditempat lain. Terkait dengan rencana usaha apabila bangunan terkena proyek, mereka tetap akan berusaha ditempat yang sama. Tabel dibawah menunjukan kegiatan ekonomi warga. Tabel 5: Ringkasan Kegiatan Ekonomi Warga yang Berpotensi Terkena Proyek No.

Uraian

Hasil Survei

Keterangan

1.

Jenis usaha warga

Warung makan, sembako,

2.

Pola kepemilikan usaha

Milik sendiri

3.

Usaha di tempat lain

4.

Rencana usaha setelah terkena proyek

237 bangunan adalah 8 (100%) hunian dan 1 bangunan Musholla (100%) Tidak ada (100%)

Tetap usaha yang sama (100%)

2.3.3. Kondisi Ekonomi Warga Terkena Proyek Kepala Keluarga yang berpotensi terkena proyek berprofesi sebagai nelayan, buruh, pegawai swasta, dan wiraswasta/pedagang. Dari 246 KK, selain Kepala Keluarga, salah satu anggota keluarga yang juga bekerja sebesar (47%), selebihnya hanya Kepala keluarga saja yang bekerja (52%). Pengakuan atas total pendapatan perbulan dalam satu keluarga diperoleh gambaran tertinggi adalah Rp. 1jt - 2 juta/bulan (62%), selanjutnya berpenghasilan Rp.500 rb – 1 juta/bulan (33%), berpenghasilan Rp. 2 juta-3 juta/bulan (4%) dan berpenghasilan < Rp.500 rb/bulan (1%). Mengenai perkiraan total pengeluaran perbulan diperoleh informasi terbanyak warga berpengeluaran Rp. 1-2juta/bulan yaitu (61%), warga memiliki pengeluaran Rp. 500.000-1 Juta (36%), warga memiliki pengeluaran Rp. 2-3 juta/bulan (2%), dan warga berpengeluaran kurang dari Rp. 500.000/bulan (1%). Terkait dengan pengeluaran biaya transportasi keluarga diperoleh gambaran:

(53%)

menyatakan

pengeluarannya

<

Rp.5.000/hari.

Sebanyak

(42%)

berpengeluaran Rp.5 rb – Rp.10 rb/hari, (4%) berpengeluaran Rp.10 rb – Rp.15 rb/hari, dan (1%) berpengeluar untuk transportasi keluarganya berkisar Rp.15 rb – Rp.20 rb/hari. 7


Tabel 6: Ringkasan Tentang Kondisi Ekonomi Warga Terkena Proyek

No.

Uraian

1.

Anggota keluarga selain KK yang bekerja Total pendapatan selurunya (Rp/bulan) Total pengeluaran (Rp/bulan) Biaya transpotasi keluarga (Rp/hari)

2. 3. 4.

Hasil Survei

Keterangan

Ada < 500.000 (1%) < 500.000 (1%) < Rp.5.000 (53%)

Tidak Ada 114 (47%) 125 (52%) 500rb-1juta 1 juta-2juta 2 juta-3juta (33%) (62%) (4%) 500rb-1juta 1 juta-2juta 2juta-3juta (35%) (62%) (2%) Rp.5 rb – Rp. 10rbRp.15rb – Rp.10 rb Rp.15 rb Rp.20 rb (42%) (4%) (1 %)

Dari 246 responden 1 adalah bangunan fasum/fasos

2.3.4. Sarana dan Prasarana Warga Penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan, pada umumnya bukan distribusi langsung dari PLN, tetapi menyambung dari tetangga sebanyak (97%), yang menyambung listrik langsung dari PLN, memakai generator sendiri (1%) dan sambungan generator dari tetangga masingmasing (1%). Kebutuhan air minum warga di BKB sebagian besar menggunakan air galon/isi ulang (98%), yang menggunakan air pikulan/grobak keliling sebagai sumber air minum (1%) dan yang menggunakan sambungan PAM dari tetangga (1%). Kebutuhan air untuk MCK terbanyak menggunakan air sungai/waduk sebanyak (87%), menggunakan air pikulan/gerobak keliling sebanyak (7%), menyatakan lainnya (MCK Umum) (3%), menggunakan PAH (penampungan air hujan) (2%) dan menggunakan sumur gali/sumur pompa sendiri sebanyak (1%). Terkait dengan keperluan WC, dari 246 KK sebagian besar tidak memiliki WC/Jamban, yaitu sebanyak (56%) menggunakan sungai sebagai jamban, sebanyak (41%) menggunakan WC/Jamban Umum, sebanyak (2%) memiliki WC/Jamban sendiri, dan sebanyak (1%) tidak menjawab. Tabel 7: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasarana Warga Terkena Proyek No.

Hasil Survei

Uraian

1.

Sumber Penerangan

2.

Sumber Air minum

3.

Sumber Air MCK

PLN-dari tetangga (97%) Air galon

PLN langsung (1%) Eceran/Pikul

Generator sendiri

(1%)

(1%) PAH (tampungan

(98%) sungai (87%)

Eceran/ Pikul

(7%)

MCK Umum

(3%)

(1%) PAM dari tetangga

air hujan)

(2%)

Generator dari tetangga (1%) Lainnya (0%) sumur gali/ pompa (1%)

8


4.

Kepemilikan Jamban Alat transportasi

5.

Sungai/Waduk (56%) Jalan kaki (92%)

Jamban umum (41%) Kend umum (5%)

Jamban sendiri (2%) Sepeda (2%)

tidak jawab (1%) Mobil pribadi (1%)

Alat transportasi yang digunakan warga, sebagian warga menyatakan hanya beraktivitas di sekitar BKB, sehingga cukup berjalan kaki (92%), sedangkan sisanya menggunakan angkutan umum (5%), hanya menggunakan sepeda (2%) dan (1%) menggunakan mobil pribadi. Sedangkan akses menuju tempat tinggal, warga secara swadaya menimbun badan sungai dengan tanah/material bangunan dan membuat jembatan bambu/kayu, demikian juga akses menuju tempat mandi/cuci. 2.3.5. Persepsi dan Aspirasi Warga penghuni BKB sebagian besar sudah mengetahui keberadaan/ rencana JUFMP (99%) dan yang menyatakan tidak tahu 1%. Mereka mengetahui rencana proyek dari tokoh masyarakat (92%), dan sebagian kecil menyatakan mengetahui dari teman/tetangga (8%).

Mengenai

pendapat, apabila harus dipindahkan ke Rusunawa, sebanyak (79%) menyatakan “setuju” dan sisanya (21%) “tidak setuju”. Tabel 8: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Proyek No

Hasil Survei

Uraian

1.

Keberadaan proyek

Tahu

2.

Sumber Informasi

3.

Pendapat bila harus pindah ke Rusunawa Harapan/Usulan

Aparat (Camat, lurah, RT/RW) (0%) Setuju

4.

Tidak Menjawab

Tidak Tahu (99%) Tokoh Teman/tetangga masyarakat (92%) Tidak Setuju (79%) Adanya Perhatian Pemerintah

Setuju

(35%) Ganti Rugi

(33%) Tidak Setuju

(3%)

(1%)

(17%)

(1%)

(8%) (21%)

Setuju asal kehidupan lebih baik

(9%)

Kalau bisa dibangun lagi

(1%)

Harapan/usulan warga terhadap rencana pengerukan BKB diantaranya adalah: diberikan ganti rugi atas asset yang hilang, perhatian pemerintah terhadap mereka, agar kehidupan lebih baik dari yang sekarang, dan bisa membangun dilokasi tersebut.

9


2.3.6. Kelompok Rentan dan Anak Sekolah Kelompok rentan dalam uraian ini meliputi usia (55 tahun keatas) dan kondisi ekonomi karena tidak bekerja sehingga bergantung kepada orang lain. Sebagai indikator kondisi ekonomi “Parameter Sayogyo”: seseorang dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan pertahunnya setara dengan 480 Kg beras. Dengan asumsi harga beras sekarang Rp. 8000/kg, maka orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 320.000/bulan atau Rp. 1.280.000 keluarga/bulan dianggap hidup dibawah garis kemiskinan. Tabel 9: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah No.

Uraian

Hasil Survei

1.

Kelompok Rentan

2.

Anak Sekolah

KK miskin KK Perempuan (11.3%) (35.1%) KK Lanjut Tidak ada tanah dan atau Usia rumah ditempat lain (1%) (12.1%) SD : 153 orang SMP : 44 orang SMA : 5 orang

Keterangan KK miskin adalah penghasilan rendah, tidak memiiki rumah/ tanah ditempat lain Anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan

Terkait dengan anak-anak sekolah yang terpaksa terkena dampak apabila harus pindah diperkirakan berjumlah 122 orang.

10


III.

RENCANA PELAKSANAAN PENANGANAN WARGA TERKENA PROYEK

3.1.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kegiatan pengerukan sungai, kanal dan waduk di DKI Jakarta, termasuk BKB merupakan salah satu upaya untuk mengurangi banjir sekaligus mengembalikan fungsi badan sungai/kanal dan waduk karena sebagian bantaran Sungai, Kanal dan Waduk telah diokupasi warga sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha. Dalam upaya refungsi kembali tanah Sungai/Kanal dan Waduk, Pemerintah DKI Jakarta tidak memberi kompensasi terhadap tanah, bangunan dan asset lain diatas sungai/waduk (Tanah Negara). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta adalah: a. Memukimkan warga ke tempat yang layak BKB merupakan saluran penting di Jakarta, merupakan penyangga utama aliran Kali Ciliwung, debitnya dapat mencapai 70-100 liter/detik, sehingga apabila digunakan sebagai hunian/tempat tinggal sangat membahayakan mereka. Bangunan yang berpotensi terkena proyek pengerukan pada umumnya gubuk dengan sanitasi terbatas. Melalui Instruksi Gubernur No. 68 tahun 2014 tentang Penataan Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa bagi warga yang tinggal di Sungai/Kanal/Waduk akan dipindahkan /ditempatkan di lokasi yang layak yaitu “Rusunawa” yang sedang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Pertimbangan pindah ke Rusunawa karena mahal dan sulitnya mendapatkan tanah di Jakarta. Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memukimkan warga dari bantaran sungai ke Rusunawa dengan memberikan fasilitasi/kemudahan diantaranya: 

Subsidi atas sewa bagi warga terprogram;



Dibebaskan dari sewa bulanan selama + 6 bulan;



Diupayakan memperoleh bantuan peralatan rumah tangga (misal berupa perabot RT) melalui skema partisipasi/peran serta swasta;



Fasilitasi pindah bagi anak sekolah yang ingin pindah sekolah di dekat Rusunawa;



PAUD, pelayanan kesehatan, taman/tempat bermain, tempat berdagang di Rusunawa.



Transportasi gratis bus umum (busway) bagi penghuni Rusunawa;



Penyiapan lapangan kerja bagi warga yang memiliki keahlian;



Fasilitasi pulang kampung bagi warga ber KTP Non DKI Jakarta;



Diberi bantuan transportasi mengangkut harta benda dari lokasi lama ke lokasi baru;



Fasilitas kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat; 11




Kartu Jakarta Pintar bagi warga miskin sebagai bagian dari program sekolah gratis sampai tingkat SLTA.

Persyaratan, cara pendaftaran dan penetapan untuk mengajukan/mendapatkan Rusunawa diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Kegiatan JUFMP di BKB tidak melibatkan relokasi warga, karena bangunan-bangunannya hanya terkena sebagian kecil ( <20%), sehingga mereka masih dapat menempati sisa bangunannya, namun dampak yang mungkin timbul adalah kerusakan/robohnya bangunan ketika pengoperasian alat berat untuk pengerukan lumpur. b. Kompensasi atas tanah Memanfaatkan badan sungai, waduk dan kanal merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan Perda, untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberi kompensasi atas upaya mengembalikan fungsi tanah di BKB yang dimanfaatkan warga selama ini. Sedangkan untuk pemilikan tanah yang sah akan dilakukan sesuai dengan Undang-undang/peraturan yang berlaku. c. Kompensasi atas bangunan Membangun tempat tinggal, tempat usaha diatas badan sungai (Tanah Negara), dalam hal ini BKB merupakan salah satu bentuk penyerobotan yang melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Disamping itu, mengganggu pola aliran drainase sekitar dan menyebabkan banjir. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan rencana pemindahan mereka ke Rusunawa. d. Meminimalkan Permukiman Kembali dan dampak sosial. Kebutuhan hunian murah dan layak bagi warga berpenghasilan rendah di Jakarta sangat tinggi, disatu sisi tanah yang terbatas membuat proses penyiapan Rusunawa terlambat, sehingga JUFMP mengkaji berbagai opsi teknis untuk menghindari/meminimalkan permukiman kembali. Dengan melihat kondisi BKB yang sudah tidak di keruk lebih dari 30 tahun maka untuk mempercepat pekerjaan fisik di BKB dilakukan revisi DED dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni :  BKB telah mengalami pendangkalan, sehingga harus dilakukan pengerukan, 12


 Pekerjaan embankmen akan mengganggu vegetasi di kawasan konservasi mangrove Kapuk Muara, sehingga pekerjaan embankmen tidak dilaksanakan,  Kebutuhan Rusunawa yang tinggi di Jakarta, sehingga kesiapan dan ketersediaan unit Rusunawa bagi warga BKB belum dapat dipenuhi pada tahun anggaran 2016/2017,  Memukimkan warga (nelayan) yang memiliki keterkaitan antara tempat tinggal dan mata pencaharian memerlukan penanganan yang terpadu, sehingga proyek tidak menggangu penghidupan mereka,  Sehubungan dengan upaya optimalisasi Banjir Kanal, maka pengerukan lumpur Banjir Kanal bagian hilir (BKB) menjadi prioritas. Untuk dapat segera dilaksanakan, maka pengerukan akan menghindari relokasi warga,  Pelaksanaan pengerukan lumpur dilokasi docking kapal (WBC 0 - WBC 38) akan berkonsultasi

dengan

warga

terkena

proyek

dan

nelayan

untuk

menggeser/memindahkan sementara docking kapal selama kegiatan pengerukan.

3.2.

Analisis Hukum Analisis hukum dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan perolehan tanah serta kegiatankegiatan permukiman kembali, analisis tersebut meliputi aspek: a. Aspek perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah telah diperbaharui, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian disusul dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan-peraturan perubahannya, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015. Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK) yang menjadi landasan Rencana Permukiman Kembali (RPK), yang disusun tahun 2010 masih menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Permukiman Kembali perlu 13


disesuaikan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru.

Untuk

menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru,yaitu UU No.2 Tahun 2012, Perpres No.71 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan perubahannya serta Peraturan Ka.BPN No.5 Tahun 2012 dan peraturan perubahannya, maka tugas dan fungsi P2T digantikan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur. b. Aspek pendanaan Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara serta pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya operasional dan biaya pendukung berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012. Alokasi dana penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya ganti kerugian, operasional, dan pendukung kegiatan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; d. penyerahan hasil; e. e.administrasi dan pengolaan; f.

sosialisasi.

c. Aspek Kebijakan Permukiman Kembali Dalam pelaksanaan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging Initiative (JUFMP/JEDI), pengadaan tanah/relokasi warga menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Internasional Bank for Reconstruction and Development No. 8121-ID tanggal 17 Februari 2012 yang mensyaratkan permukiman kembali bagi WTP. Sehubungan dengan hal 14


tersebut maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Permukiman Kembali Warga yang Terkena Dampak Proyek JUFMP/JEDI.

Gubernur menginstruksikan agar aparat pemerintah DKI Jakarta mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan permukiman kembali warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI. Mengingat kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam relokasi warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI adalah merelokasi warga ke RUSUNAWA maka pelaksanaannya mengikuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa.

3.3.

Kelembagaan Pelaksanaan fisik BKB menjadi tanggungjawab Bali Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC “Cilicis”), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan pelaksanaan penanganan warga terkena proyek JUFMP, Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan penugasan kepada institusi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tabel dibawah menguraikan institusi dan tugasnya dalam rangka pengerukan di Banjir Kanal Barat (BKB), sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Permukiman Kembali Warga yang Terkena Dampak Proyek JUFMP/JEDI.

Tabel 10: Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga NO.

INSTANSI

1.

Sekretaris Daerah

2.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

3.

Asisten Pemerintahan

TANGGUNGJAWAB Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan kegiatan permukiman kembali Membantu Sekda dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemprov DKI Jakarta Membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan para Walikota dalam melaksanakan proses permukiman kembali

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA*

Selama proses permukiman kembali : persiapan, pelaksanaan dan pemantauan

APBD

Selama proses permukiman kembali : persiapan, pelaksanaan dan pemantauan Selama proses permukiman kembali : persiapan, pelaksanaan dan pemantauan

APBD

APBD

15


NO.

INSTANSI

4.

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

5.

Walikota Jakarta Utara

6.

Kepala Dinas Tata Air

7.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

8.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan Kepala Dinas Sosial, Dinas UMKM, Dinas Tenaga Kerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

9.

10.

11.

12.

13.

Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota

TANGGUNGJAWAB

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA*

Mengkoordinasikan perencanaan dan mengalokasikan anggaran SKPD terkait pelaksanaan JUFMP/JEDI, termasuk permukiman kembali BKB Mengkoordinasikan aparat Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit dalam melaksanakan proses permukiman kembali warga terkena proyek pengerukan BKB  Menetapkan & mengumumkan data warga terkena proyek BKB yang telah diverifikasi Camat dan Lurah (data terlampir)  melaksanakan pendampingan proses permukiman kembali warga terkena proyek, baik melalui relokasi ke Rusunawa yang telah disediakan maupun opsi kompensasi lainnya  menyediakan Rusunawa dan mengalokasi unit rumah susun sewa bagi warga terkena proyek BKB  melakukan pendampingan warga terpindahkan menyediakan dokumentasi, press release, dan publikasi di media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta


APBD


APBD

Selama proses permukiman kembali : persiapan dan pelaksanaan

APBD

Selama proses persiapan dan pelaksanaan pemindahan warga

APBD

Selama proses permukiman kembali : persiapan, pelaksanaan

APBD

memberikan layanan kependudukan bagi warga terpindahkan dari tempat asal ke lokasi rusun atau lokasi lain yang dituju Menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan serta transportasi

Selama proses permukiman kembali persiapan, pelaksanaan Selama proses permukiman kembali persiapan, pelaksanaan

APBD

Menyediakan bantuan pemulihan usaha/penghasilan

Selama proses permukiman kembali persiapan, pelaksanaan

APBD

Membantu warga melakukan pengosongan, pembongkaran bangunan dan pengamanan lahan yang sudah dibebaskan melaksanakan monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek


APBD


APBD

APBD

16


NO.

INSTANSI

14.

Camat Penjaringan

15.

Lurah Pluit

16.

UPT Rusunawa

TANGGUNGJAWAB

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA*

JUFMP/JEDI, termasuk permukiman kembali Verifikasi data warga terkena proyek BKB Mengkoordinasikan aparat Kelurahan Pluit dalam sosialisasi dan permukiman kembali Menverifikasi data warga terkena proyek Melaksanakan proses permukiman kembali


APBD


APBD

Melakukan pendataan kapasitas Rusunawa untuk dihuni warga terkena proyek Melakukan proses pemindahan warga


APBD

Keterangan: *): Sumber Dana melalui pelaksanaan anggaran masing-masing SKPD

3.4.

Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh CPIU yang dibantu konsultan supervisi berperan sebagai pengawas internal proyek. Pada tingkat CPIU, Laporan Bulanan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Air. Sedangkan di tingkat PIU DKI Jakarta diserahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tata Air dan Sekretaris Daerah Provinsi. Monitoring dimulai sejak persiapan penyusunan LARAP, Laporan Kemajuan dan Monitoring akan tersedia bagi warga terkena proyek dan diupload dalam Web JUFMP dan Web WB.

3.5.

Penanganan Keluhan Keluhan terkait dengan warga terkena proyek akan ditangani secepat mungkin dan selesai di Posko-ditempat warga menyampaikan keluhan (dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari). Proses penanganan keluhan difasilitasi oleh Tenaga Ahli Penanganan Keluhan dari Konsultan Supervisi yang ditugaskan dilapangan. Keluhan dapat disampaikan melalui SMS, Email/Web, datang langsung ke Posko. POSKO - Penanganan Keluhan di lokasi (Sub-proyek): keluhan yang disampaikan secara langsung/tidak langsung, tertulis /atau tidak tertulis, selanjutnya dicatat, diverifikasi, disimpan dan disampaikan kepada institusi yang berwenang dan atau PIU Cilicis/PIU Jakarta.

17


TINGKAT KOTA: jika warga tidak puas atau belum mendapat tanggapan dari PIU, warga dapat menyampaikan keluhan ke Kantor Walikota. Setelah menerima keluhan warga, Walikota akan mengambil tindakan terhadap kasus dimaksud. Untuk membantu penyelesaian keluhan, Walikota bertangung jawab mendokumentasikan dan menyimpan arsip keluhan yang ditangani. TINGKAT PROVINSI: apabila keluhan tidak mendapat tanggapan dari walikota, warga dapat menyampaikan keluhan kepada Gubernur. Waktu yang diperlukan untuk penanganan keluhan sekitar 30 (tiga puluh) hari. Langkah terakhir: Apabila warga kecewa dan atau tidak menerima tanggapan dari Gubernur, keluhan dapat dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian secara hukum.

3.6.

Pelaksanaan Penanganan Warga Terkena Proyek Penanganan warga terkena dampak proyek pengerukan BKB akan dilaksanakan secara simultan dengan pekerjaan pengerukan. Pekerjaan pengerukan tidak memerlukan pemindahan warga dan hanya mengenai sebagian kecil bangunan yang ada (<20%). Kontraktor, BBWSCC “Cilicis” dan Konsultan Supervisi akan bersama-sama melakukan Mutual Check (MC)- 0 sebelum pengerukan. Demikian pula metode kerja pengerukan akan dilakukan sedemikan rupa melalui badan air, sehingga dapat meminimalkan dampak terhadap bangunan warga. Apabila terjadi kerusakan bangunan akibat kegiatan pengerukan, kontraktor akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Tabel 11: Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Proyek Banjir Kanal Barat

No 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

Program dan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan 30 Mei 2014 Tanah(berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2014) Penyusunan Dokumen RP Agustus 2014 Cut off date 18 Maret 2014 Penetapan Warga Terkena Proyek 18 Maret 2014 Pendataan Ulang Warga Terkena Proyek Juli 2015 Revisi Dokumen RP Maret 2016 Minimalisasi Warga terdampak proyek melalui Januari-Juni 2016 REVIEW DED Review DED menghindari seluruh bangunan yang berpotensi terkena proyek Pelelangan 30 Mei 2016 s/d Maret 2017 Penandatanganan Kontrak April 2017 Konsultasi Masyarakat dan berita acara konsultasi Mei-Juni 2017 Mutual Check (MC) - 0 Mei 2017

Penanggung Jawab

Tahun Anggaran

Bappeda

2014

Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas Tata Air Dinas Tata Air CPIU

2013 – 14 2014 2014 2015 2016

BBWSCC “Cilicis”

2017 -2018

BBWSCC “Cilicis” BBWSCC “Cilicis” Cilicis; Kontraktor; CSC

2017

18


12.

Pelaksanaan Pengerukan dan pemasangan sheet pile berdasarkan atas hasil Mutual Check (MC) 0: 1) Kegiatan pengerukan dan pemasangan sheet pile akan dilaksanakan tanpa mengakibatkan pemindahan warga terkena proyek 2) Kontraktor akan bertanggungjawab atas kerusakan/pembongkaran bangunan yang terjadi akibat aktivitas proyek. 3) Penggeseran/pemindahan sementara kapalkapal nelayan dari lokasi yang akan dikeruk

Mei 2017-Juli 2018


Mei 2017-Juli 2018


2017-18

Mei 2017-Juli 2018

BBWSCC”Cilicis”, Kontraktor dan CSC

2017-2018

19


LAMPIRAN 1:

FOTO-FOTO KONDISI DILOKASI PROYEK

Akses dan Deretan Bangunan di BKB

Tempat Pengupasan Kerang Hijau di BKB

Aktivitas Docking Perahu di BKB

Akses dari Tempat tinggal ke Perahu

Akses Warga ke Perahu

Salah satu aktivitas Warga diatas Perahu

20


LAMPIRAN 2: CONTOH POTONGAN MELINTANG RENCANA KEGIATAN PENGERUKAN DI BKB

21


Bangunan warga yang berpotensi terkena proyek 246 unit ( Review DED telah menghindari relokasi warga) (no sheet piling, only selected dredging)

Kegiatan Fisik di Banjir Kanal Barat: Pelaksanaan: April 2017-June 2018  Length of Dredging: 10.500 m (Volume: ±450,000 m3 )  Embankment Rehabilitation:220 m1

Pintu Air Karet

LAMPIRAN 3 : Rencana Kegiatan dan Lokasi Proyek BKB

22


LAMPIRAN 4: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA PROYEK

23


LAMPIRAN 4: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA PROYEK (Lanjutan)

24


LAMPIRAN 5: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK

25


LAMPIRAN 5: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK (Lanjutan)

26


LAMPIRAN 6: RINGKASAN BANGUNAN WARGA TERKENA PROYEK DI BANJIR KANAL BARAT No.

Kategori WTP

Jumlah Bangunan/WTP Bangunan terkena seluruhnya

1.

2.

Warga yang menem pati

Penyew a

Bangunan terkena sebagian

246

Jumlah bangunan/ penyewa

Jumlah bangunan yang terkena sebagian

Jumlah yang harus pindah

-

-

-

Orang yang terpeng aruh matape ncahari an

Pemilik Aset yang rusak selama konstru ksi

2 -

1

Penyero bot

3

Jumlah yang tidak perlu pindah -

4

-

Bangunan dibongkar seluruhnya 1 2 3 4

246

Pilihan atas hak

Perkiraan Biaya (RP)

Jumlah bangunan/Jumla h WTP 1 2 3 4

1

Pilihan bantuan resettlement 1 2 3 4

Perkiraan biaya 1 2 3 4

2

3

4

Bantuan Pindah Pilihan Perkiraan bantuan Biaya rehab. support 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5

-

-

Bantuan rehabilita si

Dibongkar sebagian

1

2

3

Pilihan WTP

4

245

1

2

Perkiraan Biaya 3

Biaya penggant i yang disiapkan kontrakt or Fungsidan ukuran bangunan 1 2 3

5.

Banguna n terkena Sebagian

# Tipe Mata Pencaharian WTP1

-

Jumlah WTP

Hak-Hak

Kompens asi atas hilangny a banguna n

1

4.

Bangun an terkena seluruh nya

246/245

Jumlah WTP

3.

Area/luas (m2)

Fungsi sisa bangunan2 4

1

2

3

4 Tidak mendapa t

Details are presented in the attachment no…

2 Details are presented in the attachment no

27


kompens asi Jumlah WTP

6.

Jumlah bangunan sewa 1 2 3 4

Jumlah Penyewa terkena proyek 1 2 3 4

Pemilik bangun an sewa

Tanpa kompens asi banguna n diatas 3 unit

*) Notes : Persons who own and occupy dwellings and other structures: 1 = cash compensation and access to public housing 2 = public housing 3 = cash compensation only 4 = other form of compensation, please specify Renters: 1 = public housing 2 = rental costs and access to public housing 3 = other scheme 4 = etc. Persons whose livelihoods are affected: 1 = loss of income from small shop 2 = loss of income from small industry 3 = loss of income from site-specific earning activities (such as fishermen) 4 = loss of income from services 5 = others Preference for rehabilitation support: 1 = facilitation to find new place close to the original area or on-site 2 = training for different type of job 3 = credit 4 = facilitation in the establishment of new income generating activity 5 = combination of the above Owners of assets that are damaged during construction: All structures are damaged 1 = house 2 = commercial structure 3 = fences 4 = others Partially damaged 1 = house 2 = commercial structure 3 = fences 4 = others Preference for compensation 1 = cash compensation 2 = rebuild 3 = rent Encroachers: Type of uses and size of the encroached structures 1 = commercial, average size.. 2 = kitchen, average size .. 3 = toilets, average size.. 4 = other, average size .. Uses and size of remaining structures 1 = main house, average size.. 2 = main house and commercial, average size.. 3 = commercial only, average size.. 4 = other, average size… Squatter landlords: Number of structures rent 1 = one unit 2 = two units 3 = three units 4 = more than three units Number of affected renters 1 = in one unit 2 = in two units 3 = in three units 4 = in four units

28


LAMPIRAN 7:  Surat Gubernur DKI Jakarta kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku Ketua CPMU JUFMP tertanggal 8 Mei 2015.  Keputusan Gubernur No. 1363/2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembebasan Lahan dan Permukiman Kembali JUFMP,  Instruksi Gubernur No. 41/2011 tentang Percepatan Penyelesaian Rencana Pembebasan Lahan dan Permukiman Kembali.

29


30


31


32


33


34


35


36


37


38

LAND ACQUSITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

Recommend Documents