LIL LAND ACQUISITION AND WADUK SUNTER SELATAN RESETTLEMENT ACTION PLANT. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Li

Public Disclosure Authorized


LJ


LIL

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLANT

WADUK SUNTER SELATAN


LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)


-

KATA PENGANTAR

31UG 2015 BY: --- -

-- -

Sehubungan dengan kegiatan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk melalui program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/ Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), dengan ini disampaikan Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dalam rangka mendukung pelaksanaan fisik di Kali Sentiong - Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Timur IlIl yang termasuk dalam JUFMP Paket- 4. Untuk itu, kami meminta No Objection Letter (NOL> dari Bank Dunia untuk dokumen dimaksud. Kesimpulan darl dokumen LARAP tersebut adalah:

*

Warga terkena proyek di lokasi Kali Sentiong - Sunter dan Waduk Sunter Utara yang harus direlokasi ke Rusunawa Semper, terkait dengan kegiatan fisik di Waduk Sunter Selatan telah dilakukan Review DED dengan menghindari bangunan terkena proyek, sehingga tidak memerlukan relokasi warga.

*

Rusunawa dimaksud slap dihuni pada akhir tahun 2016. Mekanisme perolehan Rusunawa akan menggunakan system Inden/ Kupon dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Sistem inden/ kupon yaitu system pemberian kupon kepada WTP yang memenuhi syarat yang menandakan bahwa mereka berhak menerima unit Rusunawa, namun baru dapat dibuni setelah Rusunawa selesai dibangun yaitu pada akhir tahun 2016.



•

Rencana

pelaksanaan

fisik Jakarta Urgent Flood Mitigation

Project (JUFMP)/

Jakarta

Emergency Dredging Initiative (JEDI) paket 4 meliputi Kali Sentiong - Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Timur III akan dimulal pada September 2015. •

Proses Permukiman

Kembal! akan dilaksanakan secara

pelaksanaan konstruksi.

parallel/

bersamaan dengan

Terkait dengan hal tersebut, sementara menunggu kesiapan

Rusunawa untuk dihuni, WTP dapat menempati sisa bangunan yang dibongkar namun masih layak untuk ditempati.

Im

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP}


DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar 1s

iii

Daftar Tabel Daftar Lampiran I.

PENDAHULUAN

vi i

1.1. Latar Belakang

i

1.2. Potensi Dampak

1

a. Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah

1

b. Letak Bangunan yang akan Terkena Dampak

2

1.3. Tujuan 1I.

GAMBARAN UMUM KEGIATAN FISIK

2 2

2.1. Lokasi Kegiatan Fisik

2

2.2. Rencana Kegiatan Fisik

3

iI.

KARAKTERISTIK WARGA, TANAH & BANGUNAN YANG AKAN TERKENA KEGIATAN FISIK

3

3.1. Uralan Tanah Terkena Kegiatan Fisik

3

3.2. Uralan Bangunan Terkena Kegiatan Fisik

4

3.3. Uraian Warga Terkena Kegiatan Fisik

5

3.3.1.Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik

5

3.3.2.Keglatan Ekonomi Warga dl Lokasi Rencana Kegiatan Fisik

7



3.3.3.Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik

7

3.3.4.Sarana dan Prasarana Warga

8

3.3.5.Persepsi dan Aspirasi

9

3.3.6.Kelompok Rentan dan Anak Sekolah

10

IV. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK

11

4.1. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

11

a. Memukimkan warga ke tempat yang layak

11

b. Kompensasi atas tanah

12

c. Kompensasi atas Bangunan

13

d. Meminimalkan Permukiman Kembali

13

4.2. Analisis Hukum

13

a. Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan

13

b. AspekPendanaan

14

c. Aspek Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum

23

4.3. Kelembagaan

23

4.4. Monitoring dan Evaluasi

26

4.5. Penanganan Keluhan

27

4.6. Rencana Pelaksanaan

27

iv



DAFTAR TABEL

r

Tabel 1: Ringkasan Tentang Tanah Terkena Keiatan Fisik

4

Tabel 2: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Kegiatan Fisik

5

Tabel 3: Ringkasan Tentang Profil Warga Terkena KegiatanFisik

6

Tabel 4: Ringkasan Tentang Kegiatan Ekonomi Warga Terkena Kegatan Fisik

7

Tabel 5: Ringkasan Tentang Kondis Ekonomi Warga Terkena Kegatan Fisik

8

Tabel 6: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasarana Warga Terkena Kegiatan Fisik

9

Tabel 7: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Kegiatan Fisik

10

Tabel 8: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah

11

Tabel 9: Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kemball Pada Sub Kegiatan FisikJUFMP/JEDI

16

Tabel 10: Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga Terkena Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter Tabel 11: Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter

i-'

24 28

v

LAND ACOUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)


DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

: FOTO-FOTO KONDISI WILAYAH TERKENA KEGIATAN FISIK

30

LAMPIRAN 2A

: POTONGAN MELINTANG DI LOKASI

31

LAMPIRAN 2B

: LOKASI RENCANA KEGIATAN FISIK

33

LAMPIRAN 3

: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA KEGIATAN FISIK

34

LAMPIRAN 4

: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK

36

LAMPIRAN 5

: RINGKASAN BANGUNAN TERKENA KEGIATAN FISIK DAN WTP SENTIONG-SUNTER

39

LAMPIRAN 6

: TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK

45

LAMPIRAN 7

: INSTRUKSI GUBERNUR NO. 48 TAHUN 2014

53

LAMPIRAN 8

: PERATURAN GUBERNUR NO. 111 TAHUN 2014

57

LAMPIRAN 9

: PRESENTASI RENCANA AKSI SUB POKJA TERTIB HUNIAN TAHUN 2015

88

vi

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) WADUK SUNTER SELATAN

1.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan rehabilitasi besar terhadap sungal, kanal dan waduk. Rehabilitasi harus disertai perencanaan pengelolaan banjir untuk memastikan sistem

beroperasi secara optimum. Hasil simulasi pasca banjir 2007 menunjukkan bahwa pekerjaan fisik di 12 kanal/sungai dan 4 waduk utama di Jakarta dengan mengembalikan sistem dan fungsi pengendalian banjir sesuai desain awal, diperkirakan akan mengurangi 40% luas genangan banjir atau dapat mengamankan sekitar 1 juta warga Jakarta. Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PU (sekarang Kementerian PUPR), dan Bank Dunia bekerjasama untuk penanganan banjir melalui Jakarta Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP/Jakarta Emergency Inititive Kegiatan Fisik-JEDI. Sungai/Kanal dan Waduk yang akan ditangani adalah Sunter Atas, Sunter Bawah, Cengkareng Drain, Ciliwung-Gunung Sahari,

Sentiong-Sunter, Waduk Melati, Cideng-Thamrin, Waduk

Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur Il1,Waduk Sunter Utara, Angke Bawah, Tanjungan, Banjir Kanal Barat, Grogol-Sekretaris, Pakin-Kali Besar-Jelakeng dan Krukut - Cideng. Namun,

pekerjaan fisik di kanal/ sungal dan waduk di Jakarta berpotensi menimbulkan

dampak sosial adalah berupa pemindahan warga penghuni kawasan yang diperlukan. Potensi dampak juga terjadi terhadap warga yang menempati Tanah Negara di Waduk Sunter Selatan

(WSS). Untuk itu, Pemerintah Provinsi DK1 Jakarta, dalam hal ini PIU Dinas Tata Air menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Pemindahan Warga

terkena kegiatan fisik Waduk Sunter

Selatan (WSS).

1.2.

Potensi Dampak Potensi dampak kegiatan fisik Waduk Sunter Selatan terhadap warga diantaranya kerusakan bangunan dan kehilangan tempat tinggal. Di bawah ini diuraikan dampak tersebut.

a. Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah Pada tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum menyusun dokumen DED dan LARAP, dokumen

LARAP

menyimpulkan

bahwa

pekerjaan pernasangan

sheet pile

dan

pembangunan jalan inspeksi berada area Waduk Sunter Selatan atau Tanah Negara dan Tanah Milik.

Warga menempati area Waduk Sunter Selatan yang akan terkena.

Pemanfaatan tanah pada area tersebut adalah untuk hunian, usaha, berladang, dan

1


berternak. Kebanyakan dar! mereka telah menetap lebih dari 10 tahun, dan sebagian dari mereka telah memiliki ikatan yang kuat dengan warga sekitar. b. Letak Bangunan yang akan Terkena Dampak Encroacher

Squatter di Waduk Sunter Selatan merupakan sebagian isu yang harus

ditangani pada kegiatan kegiatan fisik Jakarta Urgent Flood Mitigation ProjectJUFMP/iakarta Emergeny Dedging Initiative-JEDI. Letak bangunan terkena kegiatan fisik berada di area waduk, termasuk yang menggantung di atas permukaan air. Apabila akan dilakukan pemasangan sheet pile, maka mereka harus dipindahkan. Disamping itu, juga terdapat penghuni legal dengan surat kepemilikan atas berupa sertifikat, akte jual beli dan girik.

f

1.3

Tujuan Tujuan

dari

LARAP

ini

adalah

menjelaskan

prinsip-prinsip,

prosedur, tata

cara

pengorganisasian dalam pelaksanaan permukiman kembali, yaitu: a. Menguraikan secara spesifik pilihan kompensasi kepada WTP. b. Menetapkan secara rinci bentuk-bentuk bantuan permukiman kembali dan bantuan lain yang diberikan kepada WTP. c. Menguraikan rencana kerja implementasi permukiman kemball.

Ii.

GAMBARAN UMUM LOKASI RENCANA KEGIATAN FISIK

2.1.

Lokasi Kegiatan Fisik Waduk Sunter Selatan berada di Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Total luas wilayah Kelurahan Sunter Jaya adalah 505,42 Ha dengan jumlah penduduk adalah 58.495 jiwa (13.484 KK), terdiri atas 30.267 orang laki-laki dan 28.172 orang perempuan. Batas wilayah Administrasi: b

Sebelah utara

:

Kelurahan Sunter Agung dan Sungai Bambu

b

Sebelah timur

:

fl. Yos Sudarso dan Kelurahan Kelapa Gading

b

Sebelah selatan

:

Kall Sunter Kemayoran dan Kecamatan Kemayoran

*

Sebelah barat

Tembok lapangan eks Kemayoran 2


2.2.

Rencana Kegiatan Fisik Untuk Waduk Sunter Selatan melalul Program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) direncanakan perbaikan embankment waduk sepanjang 1.347 m, saluran kolektor sepanjang 2.471 m dan divider sepanjang 1.285 m serta pembangunan sheet pile sepanjang 48 m. Gambar Lokasi Rencana Kegiatan dapat dilihat pada pada Lampiran 2a dan gambar potongan melintang (Cross Section) pada lampiran 2b.

III.

KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN TERKENA KEGIATAN FISIK Berdasarkan dokumen draft LARAP yang disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melakukan pembaharuan data survei pada Oktober-Desember 2013. Gambaran hasil survei

kembali di Waduk Sunter Selatan (WSS) adalah 201 KK (1.445 jiwa) telah memetak-metak dan memanfaatkan tanah di atas 201 petak tanah yang meliputi : (i) 198 petak sebagai tapak bangunan (perorangan/perusahaan/fasum-fasos), (ii) 1 petak sebagai ladang/kebun; dan (iii) 2 petak tanah kosong. Kondisi Tanah, bangunan/asset diatas diuraikan dibawah !ni.

3.1.

Uralan Tanah Terkena Keglatan Fisik Tanah di Waduk Sunter Selatan yang dikuasai warga berjumlah 201 petak, luas total 30,541 m2, dengan status kepemilikan tanah terbagi menjadi: (i) sebanyak 174 (87%) menyatakan

sebagai pemilik tanah, penyewa/lainnya (numpang dan over garapan) dan Fasilitas Umum/Sosial; (ii) 18 (9%) warga menyatakan sebagai penggarap, dan (iii) 9 (4%) tidak dapat

ditemui/tidak diketahui pemiliknya. Dari hasil survei yang dilakukan di lokasi Kegiatan Fisik Waduk Sunter Selatan (WSS) didapatkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan tanah/lahan dan memiliki Surat kepemilikan lahan saat ini yang memiliki Sertifikat Hak Milik sebanyak 58 orang (29%), yang menjawab lainnya (AJB Kelurahan/Akte Notaris) sebanyak 45 orang (22%), yang menjawab tanah negara/tanah publik sebanyak 40 orang (20%), yang menjawab Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kecamatan sebanyak 29 orang (14%), yang menjawab girik letter C sebanyak 13 orang (6%), sebanyak 2 orang (1%) menjawab Hak Guna Bangunan dan dengan persentase yang sama yaitu 1% atau masing-masing sebanyak 1 orang untuk kepemilikan SPT dan SKTA,

sebanyak 12 orang (6%) tidak menjawab. 3


Tabel 1: Ringkasan Tentang Tanah Terkena Kegiatan Rsik E

No

Jumlah Jawaban Responden dan persentase (%)

Uraian tentang

Keterangan

Tanah 1.

Status

Tanah Milik

Tanah Negara

85 (58%)

Kepemilikan

116 (42)%

atastanah

2

Kepemilikan tanah ditempat

Ada

Tidak Jawab

Tidak ada 123 (61,19%)

38 (18,91%)

Fasum-fasos 15 (7%)

25 (12%)

lain 3.

Cara mendapat tanah

4.

Pemanfaatan

Warisan/Hibah

Membeli 136(68%) Hunlan 134 (67%)

Usaha

4(2%) Ladang

40(20%)

3(1%)

TidakJawab

Lain-lain 27 (13%) Kosong 1(1%)

Fasum 15 (7%)

19 (9%) Lain-lain 8(4,98%)

Dai Uraian dan Tabel di atas, diketahui bahwa lebih dari 50%tanah yang dimanfaatkan warga di Waduk Sunter Selatan adalah Tanah Negara dan tanpa seijin dari institusi yang berwenang. Sedangkan selebihnya merupakan tanah milik.

3.2.

Uralan Bangunan Terkena Keglatan Fisik Aset bangunan yang akan terkena kegiatan fisik: dari 201 petak tanah yang dikuasai warga, terdapat 198 unit bangunan yang meliputi: (i) 110 (56%) dimanfaatkan sebagal tempat tinggal,

(ii) 50 (25%) sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, (iii) 19 (10%) sebagai tempat usaha dan (iv) 4 (2%) berupa kandang/kolam. Kandang pada umumnya dimanfaatkan untuk memelihara ayam.

Kualitas bangunan yang berada disepanjang sisi dari Waduk Sunter Selatan (WSS), terdiri dar! bangunan permanen (66%), semi permanen (22%) dan darurat 11 %). Kepemilikan bangunan terluas sekitar 280 m2 dan kepemilikan bangunan terkecil 6 m2. Pemanfaatan bangunan sebagai kandang kepemilikan ayam sebanyak rata-rata 30 ekor, dan kolam ikan. Penghasilan rata-rata mereka sekitar Rp.500.000 s/d Rp.1.500.000/bulan.

4

LAND ACQUISTON ANDRESETTLEMENTACTIONPLAN(LARAP) WADUK SUNTER SELATAN

Tabel 2: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Kegiatan Fisik No. 1.

Bentuk Kehilangan TempatTinggal

Jumlah 110 (55%)

Keterangan Kondisi bangunan terdiri dari Permanen, Semi Permanen dan Darurat

2.

Tempat Tinggal dan Tempat

50 (25%)

Usaha 3.

Tempat Usaha

19 (9%)

4.

Kandang Ayam

4 (2%)

5.

Fasum-Fasos

15 (7%)

JUMLAH

198(100%)

Pernanfaatan lahan untuk ladang di Waduk Sunter Selatan pada umumnya ditanami sayur mayur, dengan perkiraan hasil panen Rp 500.000/ bulan.

3.3.

Uralan Warga Terkena Kegiatan Fisik

3.3.1.

Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik Profil warga terkena Kegiatan Fisik Waduk Sunter Selatan adalah sebagai berikut: Jenis Kelamin terdiri dari: (i) laki-laki 169 orang (84%) dan perempuan 17 orang (8%). Usla: Warga berusia antara 40 s/d 50 tahun sebanyak 69 orang (34%), berusia > 55 tahun 42 orang (21%), berusia 50 s/d 55 tahun berjumlah 35 orang (17%), usia 30 s/d 40 tahun berjumlah 28 orang (14%), dan berusla 20 s/d 30 tahun berjumlah 4 orang (2%), serta yang tidak menjawab/tidak diketahui pemiliknya dan termasuk fasum fasos sebanyak 23 orang (11%). Pendidikan: tingkat pendidikan warga adalah tamat SITA/MA/Sederajat sebanyak 59 orang (29%), tamat SD/MI/Sederajat sebanyak 55 orang (27%), tamat SLTP/MTs/Sederajat sebanyak 47 orang (23%), tidak sekolah/tidak tamat SD sebanyak 14 orang (7%), tamatan Sarjana Sl sebanyak 2 orang (1%) dan yang terendah tamatan Akademi (D1/D2/D3) sebanyak 1 orang (1%). Sedangkan tidak menjawab/tidak diketahu pemiliknya dan termasuk fasum fasos sebanyak 23 unit (11%), Pekerjaan Utama Kepala Keluarga : sebagai Wiraswasta/Pedagang sebanyak 89 orang (44%), yang menyatakan bekerja sebagai buruh sebanyak 34 orang (17%), bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 25 orang (12%), yang menjawab lainnya sebanyak 13 orang (6%), bekerja 5

LAND ACQUISTON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) WADUK SUNTER SELATAN

sebagai Pengemudi sebanyak 9 orang (4%),

sebagai ibu rumah tangga sebanyak 4 orang

(29%), bekerja sebagai petani sebanyak 2 orang (1%), yang menyatakan sebaga PNS sebanyak

1 orang (1%), yang menyatakan sebagai TNI/Poiri sebanyak 1 orang (1%), yang menjawab lainnya (tidak bekerja, pemulung atau serabutan) sebanyak 13 orang (6%) dan yang tidak menjawab/tidak diketahui pemiliknya dan atau fasum fasos sebanyak 23 unit (11%). Terkait dengan Status Perkawinan, terbanyak menyatakan kawin sejumlah 162 orang (81%), yang menyatakan janda sebanyak 13 orang (6%), yang menyatakan belum menikah sebanyak 2 orang (1%), yang menyatakan duda sebanyak 1 orang (1%) dan yang tidak menjawab/tidak diketahul pemiliknya dan atau termasuk fasum fasos sebanyak 23 orang (11%).

Tabel 3: Ringkasan Tentang Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik No. 1.

Uraian Profil Jenis

Profil Warga (Jumlah dan Persentase)

Usla (tahun)

Pendidikan

Tidak

Tamat SD

SMP

Sekolah

Sederajat

sederajat

Pekerjaan

PNS/TNI/Pol.

Utama KK

Buruh

Pegawai

Tangga

Swasta 4(2%)

Wiraswasta

5.

Status perkawinan

6.

Menikah

Petani/Peternak

25(12%)

13(6%) Janda

Duda

162(81%)

2(1%)

Lain-lain

89(44%)

34(17%)

3(2%)

59(29%)

[bu Rumah

2 (1%)

SI/Diploma

SLTA

47(23%)

55(27%)

42(30%)

35(17%)

69(34%)

28(14%)

tidak menjawab

>55

50-55

40-50

30-40

20-30

14(7%) 4.

17 (8%)

169 (84%)

4(2%) 3.

23 (11%)

Wanita

Pria

Kelamin 2.

Ket.

1(1%)

Belum Menikah 13(6%)

2(1%)

Asal usul

Suami -istri

Suami-Istri

Suami Asli-

Istri asli-Suami

Warga

Asli setempat

pendatang

istri

pendatang

pendatang 56(28%) 7

KTP

Tidak ber KTP

7 (3%)

4(2%)

111(55%) KTP: alamat sesuai lokasi

KTP tidak sesual lokasi

5(2%)

143(71%)

30(15%)

Asal -Usul dan Status Kependudukan : Warga yang menyatakan suami istri bukan penduduk asli berjumlah 111 orang (55%), suami dan isteri penduduk asli 56 orang (28%), istri penduduk asli tetapi suami pendatang 7 orang (3%), dan suami penduduk asli, tetapi Istri pendatang 4 6

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP} WADUK SUNTER SELATAN

orang (2%). Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperoleh data: 143 orang (71%) ber KTP sesuai dengan lokasi, 30 orang (15%) berKTP DKI Jakarta, tetapi alamat berbeda dengan lokasi Kegiatan Fisik dan 5 orang (2%) tidak ber KTP.

3.3.2.

Kegiatan Ekonomi Warga di Lokasi Rencana Kegiatan Fisik Warga di Waduk Sunter Selatan yang memanfaatkan lahan waduk sebagal kegiatan ekonomi berupa: untuk usaha warung sembako/warung makan/bengkel/kantor sebanyak 10%, usaha lainnya (ternak, tani, pengepul barang bekas) sebanyak 23%, dan sebanyak 60% menjawab usaha ditempat lain (pegawai/pedagang). Sedangkan yang menyatakan

memiliki usaha

ditempat lain sebanyak 7 (3 %). Terkait dengan rencana usaha apabila bangunan terkena Kegiatan Fisik, mereka: (i) akan tetap berusaha ditempat yang sama sebesar 30%, (ii) buka usaha baru ditempat lain sebesar 2%. Tabel dibawah menunjukan kegiatan ekonomi warga.

Tabel 4: Ringkasan Tentang Kegiatan Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik iaSur

Ni

1.

1

Jenis usaha warga terkena

Ternak,/Kolam

Usaha ditempat

Warung makan,

Kegiatan Fisik

ikan/Tani,

lain

sembako, kantor,

bengkel

pengepul barang bekas

120(60%)

46(23%) 2.

Pola kepemilikan usaha

Lain-lain

Miiik sendiri

120(60%)

66 (33%) 3.

Usaha di tempat lain

Ada

Tidak ada 59(29%)

4.

Rencana Usaha setelah

Tetap usaha yang

terkena Kegiatan Fisik

sama

61(30%)

3.3.3.

20(10%)

7 (3,5%)

Buka usaha baru

5(2%)

Tidak usaha lagi

0(0%)

Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik Kepala Keluarga warga terkena Kegiatan Fisik berprofesi sebagai PNS/TNI/Polri, buruh, pegawai swasta, pemulung, pedagang dan pengemudi terdapat 60 (30%) yang salah satu anggota keluarganya juga bekerja, sedangkan hanya Kepala keluarga yang bekerja sebanyak 110 (55%) dan sisanya tidak menjawab 16 (8%). Pengakuan atas total pendapatan perbulan dalam satu keluarga diperoleh gambaran tertinggi adalah berpenghasilan diatas Rp. 7


3.000.000/bulan (29%), selanjutnya berturut-turut lebih rendah adalah berpenghasilan Rp. 1-2 juta/bulan (25%), berpenghasilan dibawah Rp.500.000 sampaj Rp. 1.000.000/bulan sebanyak (12%), diatas Rp. 3 juta (6%), dan berpenghasilan Rp. 2 juta-3 juta (19%).

Adapun total pengeluaran dan seluruh anggota keluarga yang terbanyak menyatakan adalah >Rp 3.000.000,- per bulan sebanyak sebesar

57 orang (28%), yang menyatakan pengeluarannya

Rp 1.000.000,- s.d. Rp 2.000.000 - per bulan sebanyak 49 orang (24%), yang

menyatakan pengeluaran dari seluruh anggota keluarga sebesar Rp 2.000.000,- s.d. Rp

3.000.000,- per bulan sebanyak 47 orang (23%), hanya 17 orang (8%) yang menyatakan pengeluarannya Rp. 500.000,- s.d. Rp 1.000.000,- per bulan, responden yang tidak menjawab sebanyak 15 orang (7%) dan responden yang menjawab pengeluaran < Rp 500.000,- per bulan sebanyak 2 orang (1%). Terkait dengan pengeluaran biaya transportasi keluarga diperoleh gambaran : 12% warga mengeluarkan kurang dari Rp. 10.000/hari, dan masing-masing 29% warga mengeluarkan biaya transport berkisar Rp. 10.000 - Rp.25.000/hari dan diatas Rp. 25.000/hari sebanyak 44%.

m

Tabel 5: Ringkasan Tentang Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik

1.

Anggota keluarga selain KK

Ada

Tidak Ada

yang bekerja 2.

Total pendapatan selurunya

60 (30%) <500.000

(Rp/bulan)

500rb-1juta

3(1%) 2

juta-3juta

Total pengeluaran

<500.000

(Rp/bulan)

>

47(23%) 4.

Biaya transpotasi keluarga

(Rp/hari)

58 (29%)

ljuta-2juta

500rb-ljuta

juta-Sjuta

< 10.000

17(8%)

>

49(24%)

Sjuta 57 (28%)

Rp. 10rb-25rb

24(12%)

51(25%)

Sjuta

2(1%) 2

1juta-2juta

21(10%)

39(19%)

3.

110 (55%)

58(29%)

>Rp.25rb

89(44%)

3.3.4. Sarana dan Prasarana Warga Penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan, pada umumnya distribusi langsung dari dan menyambung dan tetangga (97%), warga yang tidak memiliki penerangan listrik sebesar (3%). Kebutuhan air minum diperoleh gambaran (45%) warga mengandalkan dari PAM, (31%) 8


membeli air secara eceran (39%) dan sisanya lain-lain (6%). Sedangkan untuk keperluan MCK,

sebagian besar menggunakan sumber air PAM, Sumur, Air pikulan dan hanya sebagian kecil yang memanfaatkan sumber air waduk. Tabel 6: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasaran Warga Terkena Kegiatan Fisik

1.

isil SurveI

?j1H

Uralan

No.

Sumber Penerangan

PLN-sendiri

PLN-dari

Generator

tetangga

sendiri/dari

Tidak listrik

tetangga

2.

PAM:sendiri

Air minum

0(0%)

7(3%)

Sungai/Waduk

Eceran/Pikul/Galon

0 (0%)

79 (39%)

Sungal/Waduk

Eceran/Pikul/Galon

1 (1%)

4 (2%)

Waduk

Lainnya

27 (13%)

167(83%)

PAM: dar! tetangga

90 (45%)

1 (1%)

Sumur

Lainnya 12(6%)

4(2%) 3.

PAM:sendiri

MCK

PAM: dari tetangga

90 (50%)

1(1%)

Sumur

Lainnya

77(38%) 3.

Kepemilikan Jamban

13(6%)

Jamban

Jamban

sendir!

umum

4.

Alat transportasi

Jalan kaki 6(3%)

Kend umum

Motor

Sepeda

12 (6%)

6(3%)

9(4%)

159(79%)

9(4%)

134(67%)

14(7%)

Mengenal alat transportasi yang digunakan warga, sebagian besar warga menggunakan sepeda motor (67%), sepeda (4%), berjalan kaki (3%), angkutan umum (7%) dan lainnya (9%).

3.3.5.

Persepsi dan Aspirasi Warga

penghuni

Waduk

Sunter

Selatan

sebagian

besar

sudah

mengetahul

keberadaan/rencana kegiatan fisik JUFMP (79%) dan yang menyatakan tidak tahu sebesar (9%).

Mereka mengetahui rencana Kegiatan Fisik dar Camat, Lurah, RT/RW, tokoh

masyarakat, media dan tetangga.

Mengenai pendapat, apabila harus dipindahkan ke

9


Rusunawa, (30%) warga "tidak setuju" dan sisanya (24%) menyatakan "setuju" dan selebihnya tidak menjawab/fasum fasos.

Tabel 7: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Keglatan Fisik No 1.

.Uraian Keberadaan Kegiatan

Hasil Surei TidakTahu

Tahu

Fisik 2.

Sumber Informasi

159(79%)

18(9%)

Tokok masyarakat

Aparat (Camat,

Tetangga

lurah, RT/RW 142 (71%)

Media

Lain-lain 1(1%)

1(1%) 3.

Pendapat bila harus

5 (2%)

12(6%)

Setuju

Tidak setuju

Tidak menjawab

pindah ke Rusunawa 61(30%) 4.

Harapan/Usulan

Ganti rugi

48(24%)

Tidak

Diikutkan dl

Ingin Rumah

merugikan

Kegiatan Fisik

Deret

39(19/.)

9(4%)

0(0%)

Perhatikan

Setuju

Kerusakan

pengontrak

dikeruk

diganti

3(1%)

77 (38%)

51(25%)

18(9%)

5(2%) Tidak usul

76(38%)

Harapan/usulan warga terhadap rencana kegiatan fisik Waduk Sunter Utara diantaranya adalah: diberikan ganti kerugian atas asset yang hilang, diikutsertakan dalam kegiatan fisik, agar kerusakan diberi ganti kerugian dan dipindah rumah deret.

3.3.6.

Kelompok Rentan dan Anak Sekolah Kelompok rentan dalam uraian !ni meliputi usia (antara 55 tahun keatas) dan kondisi ekonomi karena tidak bekerja sehingga bergantung kepada orang lain.

Sebagai indikator kondisi

ekonomi "Parameter Sayogyo": seseorang dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan pertahunnya setara dengan 480 Kg beras. Dengan asumsi harga beras sekarang Rp. 8000/kg, maka orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 320.000/bulan atau Rp. 1.280.000 keluarga/bulan dianggap hidup dibawah garis kemiskinan.

10


mi


Tabel 8: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah

No. 1.

*ilSre

U~~~raia

Kelompok Rentan

KK miskin

KK Perempuan

75

13

KK Lanjut Usia

Tidak punya tanah dan atau rumah ditempat lain

42 2.

Anak Sekolah

38

SD: 26 orang SMP: 29 orang SMA:14orang

Terkait dengan anak-anak sekolah yang terpaksa harus mengikuti pindah, diperkirakan berjumlah 69 orang, mereka adalah anak-anak kurang mampu yang masih membutuhkan pendidikan

IV.

RENCANA PELAKSANAAN PERMUKIMAN KEMBALI

4.1.

Kebijakan Pemerintah Provins! DKI Jakarta Kegiatan fisik di sungai, kanal dan waduk di DKI Jakarta, termasuk Waduk Sunter Selatan merupakan salah satu upaya mengurangi banjir sekaligus mengembalikan fungsi badan sungai/kanal dan waduk, dimana bantaran Sungai, Kanal dan Waduk yang diokupasi warga untuk bangunan tempat tinggal dan/ atau tempat usaha akan difungsikan kembali. Dalam upaya refungsionalisasi kemball tanah Sungal/Kanal dan Waduk, Pemerintah tidak memberi kompensasi terhadap tanah, bangunan dan asset lain yang ada di atas Tanah Negara. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah: a. Meminimalkan Permukiman Kemball Sesuai dengan prinsip kebijakan permukiman kembali bahwa, permukiman kembali harus dihindarkan atau diminimalkan, dengan cara mencari semua alternatif desain- desain kegiatan fisik yang layak. Dengan melihat kondisi Waduk Sunter Selatan, baik dilihat dari aspek fisik maupun aspek sosial, maka JUMFP/JEDI melakukan revisi DED dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni:

11

LAND ACQUISION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) WADUK SUNTER SELATAN

»

Kondisi fisik Waduk Sunter Selatan perlu dilakukan perbaikan embankment. Bantaran waduk di sisi Selatan

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk hunian,

kandang pemeliharaan unggas, pemeliharaan ikan dan utilitas umum.

»

Pelaksanaan kegiatan fisik di Waduk Sunter Selatan dinilai memungkinkan untuk dilaksanakan perbaikan embankment dengan menghindari bangunan. Rencana kegiatan fisik tidak menyebabkan pemindahan warga, karena hanya bagian

kecil dari bangunan yang terkena pembongkaran. Bagian bangunan yang akan dibongkar adalah bangunan di bantaran waduk yang dimanfaatkan sebagai tempat pemeliharaan unggas, ikan, utilitas umum, serta beberapa bagian hunian. E

b. Memukimkan warga ke ternpat yang layak Tempat tinggal dan/atau bangunan lain yang akan terkena kegiatan fisik pada umurnnya permanen dan non permanen diatas waduk. Apabila bangunan terkena proyek habis dibongkar, maka

diusulkan

kepada Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta agar

di

pertimbangan menjadi bagian darl Rencana Aksi Sub Pokja Tertib Hunian Tahun 2015, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Potensi Rusunwa terdekat dengan warga terkena Proyek JUFMP/JEDI di Waduk Sunter Selatan adalah

Rusunawa Semper. Rusunawa tersebut merupakan program oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang direncanakan selesai dan siap

dihuni pada tahun 2016. Mekanisme perolehan rusunawa ini menggunakan sistem Inden/ Kupon dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta No. 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Sistem inden/ kupon yaitu WTP yang terkena Proyek JEDI dan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 Tahun 2014 akan diberi kupon yang menandakan bahwa warga tersebut berhak menerima unit rusunawa, namun baru bisa menempati rusunawa setelah rusunawa tersebut siap digunakan yaitu pada tahun 2016.

Adapun persyaratan, pendaftaran, dan penetapan calon penghuni rusunawa diatur dalam Pergub No. 111 Tahun 2014 Bab 3, pasal 4 dan 5.

Berikut persyaratan warga yang dapat menjadi calon penghuni rusunawa diantaranya: •

Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga Daerah

*

Memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan

*

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

*

Sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan 12


*

Tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat

*

Sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS (Unit Pengelola Rumah Susun) dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan.

c. Kompensasi atas tanah Memanfaatkan Tanah Negara seperti bantaran sungai, waduk dan kanal merupakan

tindakan yang tidak bijaksana dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang maupun Perda, untuk itu, Pemerintah Provinsi DK Jakarta tidak memberi kompensasi apapun atas upaya mengembalikan fungsi tanah Waduk Sunter Selatan yang dimanfaatkan warga selama ini. Sedangkan penanganan atas tanah milik akan dilakukan sesuai dengan Undang-undang maupun peraturan yang berlaku d.

Kompensasi atas Bangunan Membangun tempat tinggal, tempat usaha dan memanfaatkan Tanah Negara, dalam hal ini bantaran Waduk Sunter Selatan merupakan salah satu bentuk penyerobotan yang melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Disamping itu, akan mengganggu

pola aliran drainase sekitar dan menyebabkan banjir. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberi ganti kerugian tunai atas bangunan yang terpaksa harus dibongkar terkena kegiatan pembangunan jalan inspeksi dan pembangunan sheet pile dalam rangka pengembalian fungsi Waduk Sunter Selatan. Sedangkan untuk bangunan di atas tanah milik, mekanismenya penanganan sesuai Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

4.2.

Analisis Hukum Suatu hasil analisis hukum terhadap setiap peraturan perundang undangan yang diperlukan

untuk memastikan

efektifnya pelaksanaan

perolehan tanah serta kegiatan-kegiatan

permukiman kembali, diperlukan analisis dari aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah telah diperbaharui, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian disusul dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 13


Pengadaan Tanah. Dengan keluarnya ketiga peraturan tersebut maka peraturan-peraturan yang sebelumnya menjadi dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak berlaku lagi. Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK) yang menjadi landasan Rencana Permukiman Kembali (RPK), yang disusun tahun 2010 masih menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

65 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Permukiman Kembali perlu disesuaikan dengan menggunakan peraturan perundangundangan yang baru. Untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu UU No.2 Tahun 2012, Perpres No.71 Tahun 2012 dan Peraturan Ka.BPN No.S Tahun 2012, maka tugas dan fungsi P2T digantikan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah

yang dibentuk oleh Gubernur, demikian pula dengan beberapa kegiatan lainnya yang memerlukan penyesuaian. b. Aspek Pendanaan Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara serta pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya operasional dan biaya pendukung berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012. Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya Ganti Kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung untuk kegiatan: o

perencanaan;

o

persiapan;

o

pelaksanaan;

o

penyerahan hasil;

14


o

administrasi dan pengelola; serta

o

sosialisasi.

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung, sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan biaya jasa penilai. Mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali dapat dilihat pada Tabel 9:

E1


Tabel 9 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBALI PADA SUB KEGIATAN FISIKJUFMP/JEDI

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBAL PADA SUB KEGIATAN FISIK JUFMP/JEDI SUB KEGIATAN : WADUK SUNTER SELATAN (WSS) PAKET / PIU 7 /DINAS PU DKI JAKARTA

ALOKASI No.

1

URAIAN.KEGIATAN

WAKTU

PERKIRAAN

PENANGGUNG JAWAB

(Hari

BIAYA

SUMBER

DAN PELAKSANA

Kerja)

(Rp)

DANA

PERENCANAAN PENGADAAN TANAH *)

APBD

KETERANGAN

* Dibuat oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam hal

ini

Project Implementation Unit 1.

Rencana Pengadaan Tanah

PIU/Lembaga Terkait/

(PIU) yang berada di Dinas PU DKI

a. Studi Kelayakan

Lembaga Professional

Jakarta bersama dengan instansi

b. Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah

teknis terkait atau dapat dibantu oleh

2.

Penyampaian Dokumen Rencana Pengadaan Tanah ke

PlU

lembaga profesional yg ditunjuk 16


Gubernur DKI Jakarta

oleh Pl.

APBD

PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Il

Anggota: 1.

Pembentukan Tim Persiapan/Sekretariat Tim Persiapan

2.

Pemberitahuan Langsung Rencana Pembangunan:


a. Sosialisasi

Tim Persiapan

b.Tatap Muka

Tim Persiapan

10

Walikota,SKPD,P/U,Ins-

20

tansi terkait.

Gub.dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan

c. Surat Pemberitahuan

Tim Persiapan

persiapan

3.

Notulen Soslalisasi/Tatap Muka

Ketua Tim Persiapan

pengadaan tanah kpd Walikota

4.

Pemberitahuan Tidak Langsung Rencana Pembangunan: a. Media Cetak

Tim Persiapan

b.Media Elektronik

Tim Persiapan

5.

Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Tim Persiapan

30

6.

Konsultasi Publik Rencana Pembangunan

Tim Persiapan

60

7.

Berita Acara Kesepakatan

Tim Persiapan

8.

Pembentukan Tim Kajian


9.

Pembentukan Sekretariat Tim Kajian

Ketua Tim Kajian

10.

Pelaksanaan Kegiatan Tim Kajian

Dibentuk bilamana setelah konsultasi publik masih ada

pihak yang keberatani 14

a. Inventarisasi Masalah yang Menjadi Alasan Keberatan

Tim Kajian

b. Pertemuan/Klarifikasi Dengan Pihak yang Keberatan

Tim Kajian

17

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) WADUK SUNTER SELATAN I

c. Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan

Tim Kajian

d. Penyampaian Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan

Tim Kajian

11.

Penetapan Lokasi Penbangunan


12.

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan


13.

Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

III

1.

14

PlU

APBD

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya selaku

Penugasan mempertimbangkan

Ka Kan Wil BPN Jkt

effis[ensi,efektivitaskondis geo-

Ketua Peraksana Pengadaan Tanah 2.

Laporan Penugasan KaKan Pertanahan Kotamadya

Ka Kan Wil BPN Jkt

3.

Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan

Ka Kan Wil BPN Jkt

grafi dan SDM.

Tanah dan Sekretariat Provinsi DKI Jakarta 4.

5.

Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan

Ka Kan Pertanahan

Tanah dan Sekretariat Kotamadya

Kotamadya

Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Ketua Pelaksana Peng-

Sesual kewenangan (Kakanwil BPN,ataupun Kakan

a. Penyusunan Rencana Kerja

Pertanahan)

adaan Tanah

b. Pembentukan SATGAS Pelaksana Pengadaan Tanah

6.

30

Inventarisasi dan ldentifikasi a. Pemberitahuan Kepada Pihak yang Berhak

Pelaksana PT/SATGAS

b. Pengukuran dan Pemetaan Bidang per bidang

SATGAS A

18



c. Pembuatan Peta Bidang

SATGAS A

d. Pengumpulan Data

SATGAS B

e. Pembuatan Daftar Nominatif

SATGAS B

7.

Berita Acara Hasil Inventarisasi dan identifikasi

Ketua SATGAS

8.

Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

Ketua Pelaksana PT

14

9.

Pengajuan Keberatan oleh Pihak yang Berhak

Ketua Pelaksana PT

14

10.

Verifikasi dan Perbaikan Peta Bidang/Data Nominatif

Ketua Pelaksana PT

14

11.

Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi

Ketua Pelaksana PT

dan Identifikasi 12.

Berita Acara Penolakan Keberatan

Ketua Pelaksana PT

13.

Penetapan Penilai

Ketua Pelaksana PT

30

a. Seleksi Sederhana b. Seleksi Umum

14.

Penunjukan Penilai Publik

Ketua Pelaksana PT

15.

Berita Acara Penyerahan Hasil lnv.dan Identifikasi

Ketua Pelaksana PT

16.

Penilalan Besarnya Ganti Keruglan

Penilai

17.

Berita Acara Penyerahan Hasil Penialan

Penilai

18.

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

Ketua Pelaksana PT

19.

Berita Acara Kesepakatan

Ketua Pelaksana PT

20.

Pemberian Ganti Keruglan Dalam Bentuk Uang

30

30

7

a. Pembukaan RekeningTabungan a.n. yang berhak

Ketua Pelaksana PT

b. Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dim Bentuk Uang

Ketua Pelaksana PT

19


21.

22.

c. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Uang

Pihak yg Berhak

c. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian

PIU/Pihak yg Berhak

d. Berita Acara Pelepasan Hak

Kakan Pertanahan

e. Dokumentasi Foto/Video

Pelaksana Peng.Tanah

Pemberian Ganti Kerugian Dim BentukTanah Pengganti a. Penyediaan Tanah Pengganti

P/UIPihak yang Berhak

a. Validasi Pemb. Ganti Rugi Dim Bent.Tanah Pengganti

Ketua Pelaksana PT

b.Tanda Terima Penyerahan GR Dim Bent.Tanah Penggantl

Pihakyang Berhak

c. BA.Pemberian Ganti Rugi Dim BentTanah Pengganti

PlU/Pihak yang Berhak

d. BA. Pelepasan Hak

Kakan Pertanahan



180

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Permukiman Kembali

23.

a. Penyediaan Permukiman Kembali

P/U

b. Validasi Pemberian Ganti Rugi Dim Btk.Perm.Kemball

Ketua Pelaksana PT

c. Tanda Terima Penyerahan GR Dim Bent.Permukiman Kbl.

Pihak yang Berhak

d. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian

PIU/Pihak yg Berhak

e. Berita Acara Pelepasan Hak

Kakan Pertanahan

f. Dokumentasi Foto/Video


365

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Lain a. Validasi Pemb. Ganti Rugi Dim Bentuk lain.

Ketua Pelaksana PT

b. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Lain

Pihak yang Berhak

20



24.

25.

26.

c. Berita Acara Penyerahan

PlU/Þihak yg Berhak

d. Dokumentasi Foto/Video


Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham a. Validasi Pemb.Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham

Ketua Pelaksana PT

b. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian

Pihak yang Berhak

c. BA Pemb.Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham

PIU*/Pihak yg Berhak

d.Berita Acara Pelepasan Hak

Kakan Pertanahan



Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus a. Validasi Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus

Ketua Pelaksana PT

b.Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Keadaan Khusus

Pihak yang Berhak

c. BA Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus

PlU/Þihak yg Berhak

d.Berita Acara Pelepasan Hak

Kakan Pertanahan

d. Dokumentasi Foto/Video


Penitipan Ganti Kerugian a. Permohonan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan

27.

*dalam hal ini BUMN/BUMD

PlU

b. Berita Acara Ganti Kerugian

Ketua Pengadflan Negeri

Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data

Kakan Pertanahan

Administrasi Pengadaan Tanah

21



28.

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum a. Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah b. Permohonan Sertipikat Atas Tanah

Ketua Pelaksana PT

7

P/U

c. Penerbitan Surat Ukur

Kakan Pertanahan

d. Penerbitan Sertipikat Atas Tanah

Kakan Pertanahan

Keterangan Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendudkung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber darl APBN,

22


c. Aspek Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Karena kegiatan permukiman liar disepanjang bantaran kali pada kenyataannya telah mengganggu lingkungan hidup dengan mencemarkan air dan mengganggu pengaliran air sehingga menjadi potensi banjir. Oleh karena itu keberadaan permukiman liar di bantaran waduk adalah merupakan pelanggaran hukum. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan di Kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman bersih dan indah maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Salah satu yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai tertib sungai, saluran, kolam, dan lepas pantai. Oleh karena itu kegiatan di bantaran waduk seperti membangun MCK, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha tidak diperkenankan, kecuali atas seizin gubernur.

4.3.

Kelembagaan Dalam pelaksanaan penanganan warga terkena kegiatan fisik di Waduk Sunter Selatan dan lokasi lainnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Permukiman Kembali Warga yang Terkena Dampak Kegiatan Fisik JUFMP/JEDI, yang memberikan penugasan kepada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan. retokasi warga terkena kegiatan fisik JUFMP/JED.

Tugas/tanggung jawab masing-masing

instansi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

23


Tabel 10: Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga Terkena Kegiatan Fisik Waduk Sunter Selatan NO.

INSTANSI

TANGGUNGJAWAB

WAKTU

SUMBER DANA

PELAKSANAAN 1.

Sekretaris Daerah

i

mengkoordinasikan seluruh kegiatan

Selama proses

APBD DKI

dukungan Pemerintah Provinsi DKI

permukiman kembali

Jakarta 2014 -

Jakarta atas pelaksanaan kegiatan

: persiapan, pelaksanaan dan

2017

permukiman kemball

pemantauan 2.

Asisten

Membantu Sekda dalam

Selama proses

APBD DKI

Pembangunan dan

mengkoordinasikan seluruh

permukiman kembali

Jakarta 2014-

Lingkungan Hidup

kegiatan dukungan Pemprov DKI


2017

Jakarta

pemantauan 3.

Asisten

membantu Sekretaris Daerah

Selama proses

APBD DKI

Pemerintahan

mengkoordinasikan para Walikota

permukiman kembali

Jakarta 2014-

dalam melaksanakan proses

persiapan, pelaksanaan dan

2017

permukiman kembali

pemantauan 4.

Kepala Bappeda

mengkoordinasikan perencanaan

Selama proses

APBD DKI

Provinsi DKI Jakarta

dan mengalokasikan anggaran SKPD

permukiman kembali

Jakarta 2014-

terkait pelaksanaan JUFMP/JEDI,


2017

termasuk permukiman kembali warga terkena Kegiatan Fisik Waduk

pemantauan

Sunter Selatan

5.

Walikota Jakarta

mengkoordinasikan aparat di

Selama proses

APBD DKI

Utara

Kecamatan Tanjung Priok dan

permukiman kembali

Jakarta 2014-

Kelurahan SunterJaya dalam


2017

melaksanakan proses permukiman kembali warga terkena Kegiatan Fisik

pemnantauan

Waduk Sunter Selatan 6.

Kepala Dinas Tata

Menetapkandan mengumumkan

Selama proses

APBD DKI

Air (Pemisahan

data warga

permukiman

Jakarta 2014-

Dinas PU DKI

Fisik Waduk Sunter Selatan yang

kembali: persiapan

2017

Jakarta tahun

telah diverifikasi

dan pelaksanaan

*

terkena

Kegiatan

Camat dan

2014)

24

11


NO.

INSTANSI

WAKTU

TANGGUNGJAWAB

SUMBER DANA

PELAKSANAAN

7

Lurah (data terlampir) melaksanakan proses

pendampingan

permukiman

kembali

warga terkena Kegiatan Fisik, baik

melalui

relokasi

ke

Rusunawa yang telah disediakan maupun

opsi

kompensasi

lainnya 7.

Kepala Dinas

menyediakan rumah susun sewa

Selama proses

APBD DKI

Perumahan dan

dan mengalokasi unit rumah

persiapan dan

Jakarta 2014-

Gedung Pemda

susun sewa bagi warga terkena

pelaksanaan

2017

Kegiatan Fisik Waduk Sunter

pemindahan warga

*

Selatan *

melakukan pendampingan Vang terpindahkan

ir"warga

8. F-

Kepala Dinas

menyediakan dokumentasi, press

Selama proses

APBD DKL

Komunikasi,

release, dan publikasi di media

permukiman kembali

Jakarta 2014-

Informatika dan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

: persiapan, pelaksanaan

2017

Kepala Dinas

memberikan layanan kependudukan

Selarna proses

APBD DKI

kependudukan dan

bagi warga terpindahkan dari tempat

permukiman

Jakarta 2014-

Catatan Sipil

asal ke lokasi rusun atau

kembali persiapan,

2017

Kehumnasan 9.

10.

11.

lokasi lain

yang dituju

pelaksanaan

Kepala Dinas

Menyediakan layanan ksehatan dan

Selama proses

APBD DKI

Kesehatan, Dinas

pendidikan serta transportasi

permukiman

Jakarta 2014-

Pendidikan, Dinas

kembali persiapan,

2017

Perhubungan

pelaksanaan

Kepala Dinas Sosial,

Menyediakan hantuan pemulihan

Selama proses

APBD DKI

Dinas UMKM,

usaha/penghasilan

permukiman

Jakarta 2014-

kembali persiapan,

2017

Dinas Tenaga Kerja

pelaksanaan 12.

Kepala Satuan

Membantu warga melakukan

Selama proses

APBD DKI

25


INSTANSI

NO.

TANGGUNGJAWAB

WAKTU

SUMBER DANA

PELAKSANAAN pengosongan, pembongkaran

permukiman kembali

Jakarta 2014-

bangunan dan pengamanan lahan

: persiapan,

2017

yang sudah dibebaskan

pelaksanaan

Kepala Biro

melaksanakan monitoring dan

Selama proses

APBD DKI

Prasarana dan

mengkoordinasikan pelaksanaan

permukiman kembali

Jakarta 2014-

Sarana Kota

Kegiatan FIsik JUFMPJEDI, termasuk

Polisi Pamong Praja

13.

proses permukiman kembali

perslapan,

pelaksanaan dan

2017

pemantauan

14.

Camat Tanjung

Verifikasi data

Priok

warga terkena

Selama proses

APBD DKI

Kegiatan Fisik Waduk Sunter Selatan

permukiman

Jakarta 2014-

Mengkoordinasikan aparat

kembali:

2017

Kelurahan Papanggo dalarn

persiapan,

sosialisasi dan proses permukiman

pelaksanaan

kembali 15.

16.

4.4.

Lurah SunterJaya

UPT Rusunawa

Melakukan

verifikasi data warga

Selama proses

APBD DKI

terkena Kegiatan Fisik

permukiman kembali

Jakarta 2014-

Melaksanakan proses permukiman

2017

kernbali

: perslapan, pelaksanaan dan pemantauan

Melakukan pendataan kapasitas

Selarna proses

APBD DKI

Rusunawa di Wilayahnya untuk

permukiman

Jakarta

dihuni warga terkena Kegiatan Fisik

kembali:

Melakukan proses pemindahan

persiapan,

warga

pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh CPIU dan dibantu konsultan supervisi akan berperan sebagai pengawas internal. Pada tingkat CPIU, Laporan Bulanan akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Sedangkan di tingkat PIU DKI Jakarta akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tata Air dan Sekretaris Daerah Provins. Monitoring dimulai sejak persiapan penyusunan LARAP, Laporan Kemajuan dan Monitoring akan tersedia bagi warga dan dapat diupload datam Web JUFMP dan Web WB. 26


I.

:M


4.5.

Penanganan Keluhan Keluhan yang terkait dengan aspek pemindahan warga terkena kegiatan fisik akan ditangani secepat mungkin dan selesai di Posko-ditempat warga menyampaikan keluhan (dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari). Proses penanganan keluhan akan difasilitasi oleh Tenaga Ahli Penanganan Keluhan dari Konsultan Supervisi yang ditugaskan dilapangan. Keluhan dapat disampaikan melalui SMS, Email/Web, datang langsung ke Posko. POSKO - Penanganan Keluhan di lokasi (Sub-Kegiatan Fisik) : Warga terkena Kegiatan Fisik yang membawa keluhan secara langsung/tidak langsung, tertulis /atau tidak tertulis, selanjutnya mencatat, menverifikasi, menyimpan dan menyampaikan kepada institusi yang berwenang dan atau PIU Dinas PU DKI Jakarta. TINGKAT KOTA : jika warga kecewa, tidak puas atau belum mendapat tanggapan dar PIU, Warga dapat menyampaikan keluhan ke Kantor Walikota. Setelah menerima keluhan warga, Walikota akan mengambil tindakan terhadap kasus dimaksud. Untuk membantu penyelesaian keluhan, Walikota bertangung jawab mendokumentasikan dan menyimpan arsip keluhan yang ditangani. TINGKAT PROVINSI : apabila keluhan tidak mendapat tanggapan dari walikota, warga dapat menyampaikan keluhan kepada Gubernur. Waktu yang diperlukan untuk penanganan keluhan sekitar 30 (tiga puluh) hari.

Langkah terakhlr Apabila warga kecewa dan atau tidak menerima tanggapan dari Gubernur, keluhan dapat dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian secara hukum.

4.6.

Rencana Pelaksanaan Permukiman Kemball Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena kegiatan fisik dl Waduk Sunter Selatan (WSS) disajikan pada tabel dl bawah dan lampiran 6.

27


Tabel 11: Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Kegiatan Fisik Waduk Sunter Selatan No.

Program dan Kegiatan

Waktu

Penanggung Jawab

Pelaksanaan I.

Tahun Anggaran

PERSIAPAN 1

Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan

2014

Bappeda

2014

Tanah (Instruksi Gubernur) 2

Penyusunan Dokumen RP

Agustus 2014

Dinas PU

2013-2014

3

Cut off date

Februari 2014

Dinas PU

2014

4

Penetapan Warga Terkena Kegiatan Fisik

Juni 2014

Dinas PU

2014

Agustus 2015

Walikota Jakarta Utara;

2015

I.

PENGADAAN TANAH

5 Ilt

6

Tidak ada PEMUKIMAN KEMBALI

Musyawarah dengan warga terkena Kegiatan Fisik untuk penentuan lokasi batas

Camat Tanjung Priok;

lokasi proyek

Lurah SunterJaya; Dinas Tata Air

7

IV 8

Pembongkaran bagian bangunan terkena

Agustus 2015 -

Dinas Perumahan;

2015 -

kegiatan fisik

Desember 2016

Dinas Tata Air;

2016

Catatan

Satpol PP;

Kontraktor akan bertanggung jawab atus

Walikota Jakarta Utara;

kerusakan/pembongkaran pembongkaran

Camat Tanjung Priok;

bangunan yang terjadi akibat kegatanfisik

Lurah Sunter Jaya

PELAKSANAAN FISIK Pekerjaan devider, perbaikan embankment

Agustus 2015 -

dan pemasangan sheet pile,

Desember 2016

Dinas Tata Air

2015 2016

28


r LAMPIRAN

29


LAMPIRAN 1:

FOTO-FOTO KONDISI WILAYAH AKAN TERKENA KEGIATAN FISIK

Kondisi Waduk Sunter Selatan yang

Bangunan darurat yang berada di tepian waduk

mengalami pendangkalan

Deretan bangunan di tepi Waduk Sunter

Sensus dari rumah ke rumah terhadap warga

Selatan

yang bertempat tinggal tepian Waduk Sunter Selatan

30


LAMPIRAN 2A: POTONGAN MELINTANG Di LOKAS!

z" LU

* um w tjli 1D @.ZIF

u"

w -m

l a6 ? 0in 1De

wsse6

31


LAMPIRAN 2A: POTONGAN MELINTANG DI LOKASI (LANJUTAN)

wss25

wgs 26

32


LAMPIRAN 2B: LOKASI RENCANA KEGIATAN FISIK RETAINING WALL 1,347 m COLLECTOR DRAIN 1,471 m

gak

Dredging ::...... 46,990 m3 Embankment Repair .OF 1,347 m + 48 m1.2a

ARE"A DREDGING

WADUK DEVADER ,5m

33

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) WADUK SUNTER SELATAN

LAMPIRAN 3: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA KEGIATAN FISIK

HASIL PENDATAAN WARGA SUNTER SELATAN PROGRlAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)-WADUK JAKARTA UTARA PRI0K DiWILAYAH KEURAHAN SUNTER JAYA, KECAMATAN TANJUNG

AS

NO.

A

NAMA

ALAMAT

A$ETTERKENA

No,

NA

ALAT

AETERKENA Rumah fngal

RTL5/05 D79 ASI.AMV RumlahTingidenTeMpatusaha RumahTingldanrTempatUsaha OS/05 RT 00 UODNUUNET101 M8 RUDINHARTONO RumahT~gl dan TempetUtsaha RT19/0 kmah ingai dan Tempat Usaha / RTW05 041 RAUF CASMUDI 081 RumahingaldanTempatUsaha RT21/01NoAO RmahTIngal RT19/0 002 SURIAN Rumahingl dan TematUsaha RTOS/S5 042 PONIMIN 082 WAHUD RmahTing RTM211 RuMahTIngUl 3 HULK RT19/01 TempatUsaba RAUF NI RTO5/05 043 083 RUSDI RumahTIgal nT2g1 TempatUsaha RT19/01 04 ISUMINI H.AHMADRODI 044 Rumahn&g4 RTO/S RUMahlnma 084 TARBUN RT2/1 RumahTlnga 005 RUKINo RT19/01 C5 AAMAI rT S/05 NO.72ahT Faum/Fas 08 WAROI RT211 RumahTingi 006 paSRT021 Rýmah ngaldanTempatlkaha RT19/01 RTO5/05 046 MISANTO ffi6 SA~Ri Rumnahinal RT22/14o.42 RumahT~na No.B0A RT19/01 007 ISAIDI fasum/F~so -HAMA RT05/MS 047 087 POSRT06 RumahTýngal RT22/m Tempat Usaha 7AENUDIN 00W RT19/LO FaSUM/Fasos 1/05 RT ASNULWAM1 04q POMPAAIR M8 RumhIngpi RT22/01 No.3S RumnebIngal RTP/5Fsu/ao RT19/01 009 MILNAMMADTisAm GARDUUL.STRIK 089 MIRIN 049 Rumbhingal RT19/1 Rufnal RT22/01 NATWUY :sum/Fs 010 øuNAi RM0 RT22/1Rmhna/ntkn05 M9 WCUMUM/PASARKAGV_ ~~~011 5SlANUNTAK RumahTnial I RT Fasum/Fasos SUPARYONO RTi3/05 051 091 BANKSAMPAH Temptussh r22/01 RTIMI Nao.65A Rnahilnggal 012 YAT RurnahTingal 052MOR SYARIFUDIN RT /05 092 IMUSIADI RmahTInWi RT22/01 RumhTn 013 MLSRAN RT19/01 dan Tempat Usaha Rumshngpi No.,53 2/05 SURYADIN RT 053 093 SULASTI RumahlngaldanTMatUsaha MT2/0NO.14 Rumah T ldanlempat Usa NO68 I 014 ARISKAMINO RT 094 AMURNAPI TempatUsaha 054 SUCIPTD RT24/01 Ru"Lnl den Tempat Usahø RT22/1 055 TIHIMENTHONG o1 AMn Runia RT22/01 linjEl Rumah 0L ONO RT13/05 095 ISAYEM FØM/Ftsos 016 RT24/l TempatUseha RTI/»5 056 POS 096 ISIMANJUNTAK Rumah lngai 22/01 RT Rurnah Tngildan Tempat Usaha No.29 RT24/01 017 GUNAWAN M.YASIN 05T Rumlahi No,57 RTS5 Rumah Tngal 097 ISUPRI RT22/01 ungpi Rumbgal 018 RUDI RT24/01No.30 Rumab TIgi mARYAi m5 /05 RT RumahTIeldanTempatusaha BAMBANGSUMANTRI 09 RT22/01NMo,0 RumBb [ngi dan Tmpt Usaha 019 LELlIDOWATI RumiahTingpld4in TempatUsaha R24/01 RT /35 SARAGI1 M WAR5Mi m9 RumahTingpl 7ngpldan TempotLbAha RWmth RT24U 02 IKIANOT TempatUseaa ALAMSAH 1/05 RT HAffS U60 100 ISUTRISNM R~ahIng3l RT22W RumahIngpildan Tempat Usaht RTW8/0 021 -PALGUNADI Rumah Éng irdan TapttUsah RT13/0 061 SRIYU.NI 101 M,5AHROLOH/EN1N RmaahTng1 RT22/01 ngpldanTempatUseha gumib RumahTInWi dan Tempat ~soh RTw/0 022 50DIKN 13/05 RT 5UGIATNO 062 02 ISAUM RumahTngaldanTempatUsaha RT22/01 Rumifi Intga danrTept Usaha 48/0 RT 13 DIDISUPARDI ¶inga 7otraa ýRum RT LV/W 0DB KAMURI 103 1JUMIV0 Rumsh lngal dan Tempat Usahl Rumbh TingØ dan Tefmat Uswh RT22I ND.55 RTIM81 NO.44 RumyofTIngwvK4ntrakln 1/05 RT NURY=N SUMlYAR 104 IH.SIDIK Rumarngall i64 RT 22/01 Ammahingel RTUf/i1 Rvmah]ngpKNtraken f25 ARIYANT RT13/05 065 JUANGNAPITPULW 1% lToy1 Rumah lngal RT22/DI RumAhTngl RT IDRUS 026 Tlnr dan Tempat Usaha Rumab A T3 No. M 13/05 SA RT 066 1a6 "bangSuharson Rumahnøpl RT22/01 RutnahTingpl 1l llt 027 HANI RumahlIngl/Kontrakan RT13s/ 067 JSEMMETRADI 107 ABDULBASIR Tingai Rumah c 221 Rumah nal RTU o2iD.MAL140 RumalIngpi dan empat Usaha 13/05 NO74 RT 068 ASDULAZIS h 108SUDARMAN Rumah ngaldanTempat RT22/L1 Engai RumAh 029 M,NUR Rm InEl RT31 ISANIT 069 10 OPUSUNGUN Rumi TIngl RTM/ Tingi dan Temat Usaha Rumah Rumahingi RT? 01 m SUATI N.78B T/05 1A3 TAADI 070 Usaha Tmpat n Rumeblngpi dan Ir 2 No.90 AmAiblinM IdenTempatUsaha 3 H.N 05No,36 RTOS RumahuSngl Amo 071 RumahbTial 1VSAR3 RT22/"1 Rum;hgl 032 NAMIN RTO05 lingal Rumah 13/05 IAGUS RT 072 U2 TARMUDU Rmahingt RT22/M1 F&Nm/Fass IWATI/AlmMAXMI OM ATO5/S Rurmhnul 073 MUSHOLLA(RTO5) RT1/OSNo. 79A Rumahsagal 1 SA'AMIN RT22/01 o3 M.RIDM RAV5f/uhTingl RmahlngldanTempatUsaha RT1305 No.79 AIDULMUM 074 UWARDI 4 RnahTinal RT22/1 TampatUsaha RTf 035 NURYATIm Rumahnngpl FTSINAROBOR 075 RT13/05 Rumøh1~ SYAFUL RT21 T115 om MUS Rumahlngal RT13/05No81 JO~ANXANIF Rumahngl_075 TUR1SMAN U6 _22/0 ADULA_S 37 Rumahlngai dan TempatUsaba RTo50 Rumahinggal RT13/05 077 KUWAT 117 SUMAN Rumahringl RT19/01 Gudeflt RTOS/M5 038 DASMI 078 MAN Wlctuarga RTI9i0iNOj8 0M9OM NO,

AA

AT Tempat Usaha

04

URIRT

19/01

RT1/05

[024

34

No,54

Rumftah


LAMPIRAN 3: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)

AET TERoENA

ATAAT 118 TwimN

r

mT7/5

2.21 MULlADI

a124

AY-EPtT7SNo.59

RT07/03 RTo SNo.157

SUMARNO WALMO SUPRATMAN ARIN/DEsiTR ANTO 130 RENDY(nmaaba) 131 W~HA0I ASAN 132

1.25 126 127 2 129

RT0705 RT07/05 WT 07/5Na,152 RT07 5 RT7/05No.122

Kr07/05

RT07OSNé.121

33 MUHLIS

RTO5

134 cEW 135 NURACHIM IASNUR IONFDLNG 136 137 SARMiNI

RT70

No. 120 RT018/05 ItT01/05

L

139

RT018/5

DARMO $AGmN 140 P704

IT04/06

RT04/06 RT04/06 RT0406 RT RT

141 MUSHOLlA NURHIWAYAi 142 MAN MRUWAHID 143 1 mAU 144 155 AII

RtnahTInm

FAMR

154 AMULDLMOID 155 omaoi 156 AUD~ANER

ito15/0s

RT/

RT09/06

luigl

RT09/06

numahlIIa RwmhlngldanoTempatubaha

YUS&BAHUAA

190

191 92

Ruahna14

luatg

Ru

RTr9/06

uahna

R0/0

Rum RumahTinge

RT/06 RTæ/06

RT09/06

Umamumr187 suBmRs 189 JARm

Rwknhmngl Rumahýng=/omiakn

RT0t106

WAKUM PONOS.AAO POM BENSIN/BAHTIAR

IMAIR0/6Knaea

RMFAI

DuHAN LT5D

BAAMA1

Kandamayi RT/06

Rumah1Ng1dan

WTw106 RTQ9/06

Rum%ahlng~t =

RumhdngMldanT*mpa"sh

13.HA:YANrrO

Tmash

WT09/06

audnadnaa

R~A/6Fsu/ao 1109/06

195KNO

Tempat Usa

Rmhaa

Jaka

NaMia )wLt"h

L iKetua Rw

g. 2.

/X

«etut RT

gel.

Wai W*

JA. Taman Jatiberu No. L,JAKARTA

TCIP, 021 - 34627273

[

23)

t

ea

ANurahan SunterJaya

ern

Feari 2014 melul,N

hi Kigpala Sid aan

DInas Na

Suntýer Jy-lý

KeterLani Penyømpalan saran atam masukan samnpol dengan DInas Pakerjaan Umumn ProvAnsl DK] akarta

Lahån kon RunahTinga Rumnhr1 RumahTiKIL Usu Tøm TempatUsaha

9/umahl1ga

IsIS

T1empats"

rois/06

2AINUDIN

RTaO06 RTr013/06 RT~01/06 RTOZ3/06 T1/06 RT013/06

Rumahpl Rurmhfnl/IKntrakan Ruahin gantrakan KandarAyam RumahingI Rumah Tingal Rumahnl danTempatUakta Rumah-ill/ontrakan RumahTgI Tert Uaha Rumnat RnhAr/"ntakn Rma Laasng

RTr/06 RT09/06 RT0/06 Fr0/0 RTos RT09" R09/06 RT09/6 RTG/06 R09/

SAIM Am suAR EOMARMAN

8

7Fasm

IMMOLNR015/06,

178 179

TOMMVWANATA

/umah5m

,OuGtga/ntaa

i51

RT09/06m

,182

a

15w Ta 0Ha"ARRIZAL

Easum/l]Fasog RTQ/6 5Fasum/Fasos T Fasum/Fas RumahTng RT09/05

177 SinENG M

6tidang

149 $UllMN,RT017/0,

157 IMATRONIRT1/ 158 lpDs RTGq&5 59 SANGGACAMPURSARI 160 PAR&iR9/ x61 PURWOWASONO 62 mAl 163 MUSPRAMO URJIR0 16 165 PARJONO ~166 SURATMAN 167 WAGIAN t68 MUIAMIM 169 WASINO MAMMURLANDO 171 SUAJI 172 OI 173 MAMURtmDO 174 WIYA 175 NADI 176 sUMyATI

LASIAN liL3$YN RmhTin NUYATI RumahTngl1 KHRUDI RmahTilne1dmnTemp1tiah8

WAT017/6

ina PNk017/06

13 sw"o

,.70

Fasum Fasoø RuhTlnMaIiDNURWANTo

DANV 97017/06 .

,

Fanums

ROR40/06

146

152

RiumahMngal Ruma1ng Rumhi RumshTlngai RumahTing Rumana Rwnahfnnl Rumahina Tem atUsSu RumahTi RumahTingal RumahTingal Rumahtiil dniTempsUsaha Rumahinl Rumahngl Rum*hTI RumahTI RumahT RmahIl tumahTnWaldrTempUsaha TempatUsha m T

T1"/05

RT15 No.108 RT75 RT7/S5 RT07/05

119 ~0FANZAHID JO IMAN 121 MSFANI RU 122

ASETRKIMA

AIAMAT

NONAMA 196 197 198 199 200 201

RumnahTIa

196309221985031006

.KDa

r

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)


LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK

PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)

Jalan Denau Sunter Soltan


wn

tWilayah

ya

aw41

0,1

RW 01Daaf

U 36


LAMPIRAN 4:

SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)

PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)

JALAN DA~AU SUNTER SELATAN


II

m

MIe

1 34*0u

Wilayah RW 05

U37


LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)

PROGRAM PENANGGULANGAN BANJHWMCARTA (JEDI)

JALAN DANAU SUNTER SELATAN

js0 15

1*76

170 7 171 170 5

*8~~ 277

3 l

ag

___

__

im

_

18

Wilayah RW 06

38

LAND ACQUISON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) WADUK SUNTER SELATAN

LAMPIRAN 5: RINGKASAN BANGUNAN TERKENA KEGIATAN FISIK DAN WTP WADUK SUNTER SELATAN No.

Kategori

Jumlah Bangunan/WTP

Area/uas (m2)

Hak-Hak

Pilihan atas hak'

WTP

1.

Warga

Perkiraan Biaya (RP)

Bangunan

Bangunan

Bangun

Bangun

Jumlah

terkena

terkena

an

an

bangunan/Jumla

seluruhnya

sebagian

terkena

terkena

h WTP

seluruh

Sebagia

1

nya

n

0

840

0/0

200/200

2

3

4

1 2

3 4

Kompensa

yang

si atas

menem

hilangnya

pati

bangunan Jumlah

Jumlah

.umlah

Jumlah

Pilihan bantuan

Perkiraan

bangunan/

bangunan

yang

yang

resettlement

blaya

penyewa

yang terkena

harus

tidak

1

sebagian

pindah

perlu

2

3

4

1 2 3

4

pindah 2.

Penyew

0/0

12/12

0

12

Bantuan

a

Pindah Jumlah WTP

# Tipe Mata Pencaharian WTP,

Pilihan

Perkiraan

bantuan

Biaya

rehab. support

3.

Orang

50

1

2

12

10

yang

3 2

4 8

5 8

1 2

4

3

4

5

1 2 3 4 5

Bantuan rehabilitasi

terpeng aruh matape ncahari an

I Details are presented in the attachment no... 2 Details are presented in the attachment no... 3 Details are presented in the attachment no... Details are presented in the attachment no

39


Jumlah WTP

Bangunan

Pilihan WTP'

Dibongkar

dibongkar

Perkiraan

sebagian&

Biya

5

seluruhnya 1 4.

2

3

4

2

1

3

4

1

Pemilik

Biaya

Aset

pengganti

yang

yang

rusak

disiapkan

selama

kontraktor

2

3

konstru

fl

ksi Fungsidan

Fungsi sisa

ukuran

bangunan 9

bangunans 1 S,

2

3

4

1

2

3

4

Penyero

Tidak

bot

mendapat kompensa si

Jumlah WTP

Jumlah

Jumlah

bangunan

Penyewa

sewa'a

terkena Kegiatan Fisik"

1 6.

2

3

4

1

2

34

Pernilik

Tanpa

bangun

kompensa

an sewa

Si

bangunan diatas 3 unit

I Details are presented in the attachment no - Details are presented in the attachment no Details are presented in the attachment no Details are presented in the attachment no Details are presented in the attachment no nDetails are presented in the attachment no 1o Details are presented in the attachment no are presented in the attachment no

4Details

40


*) Notes:

Persons who own and occupy dwellings and other structures: 1 = cash compensation and access to public housing 2 = public housing 3 = cash compensation only 4 = other form of compensation, please specify Renters: 1 = public housing 2 = rental costs and access to public housing 3= other scheme 4= etc. Persons whose livelihoods are affected: 1 = loss of income from small shop 2 = loss of income from small industry 3= loss of income from site-specific earning activities (such as fishermen) 4 = loss of income from services

5 =others Preference for rehabilitation support: 1= facilitation to find new place close to the original area or on-site 2= trainingfor different type of job

3 = credit 4= facilitation in the establishment of new income generating activity 5 = combination of the above Owners of assets that are damaged during construction: All structures are damaged

1 = house 2 = commercial structure 3 =fences

4 = others Partially damaged 1= house 2= commercial structure 3= fences 4= others Preference for compensation 1 = cash compensation 2= rebuild

41


3= rent Encroachers: Type of uses and size of the encroached structures 1 = commercial, average size.. 2 = kitchen, average size.. 3 = toilets, average size.. 4 = other, average size.. Uses and size of remaining structures 1 = main house, average size.. 2 = main house and commercial, average size.. 3= commercial only, average size.. 4 = other, average size... Squatter landlords: Number of structures rent

I =one unit 2=two units 3= three units 4= more than three units Number of affected renters 1= in one unit 2= in two units 3= in three units

4 =in four units Orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan struktur lainnya: 1 = uangtunai kompensasi dan akses ke perumahan rakyat 2 = perumahan rakyat 3 = uang tuna! kompensasi hanya 4= bentuk lain dari kompensasi, sebutkan Penyewa: 1 = perumahan rakyat 2 = biaya sewa dan akses ke perumahan rakyat

3 = skema lain 4= dlI Orang yang mata pencahariannya akan terpengaruh: 1 = hilangnya pendapatan dari toko kecil 2 = kehilangan pendapatan dari industri kecil 3 = hilangnya penghasilan dari kegiatan produktif spesifik (seperti nelayan) 42


4 = hilangnya pendapatan dari jasa 5 = lain Preferensi untuk dukungan rehabilitasi: 1 = fasilitasi untuk menemukan tempat baru dekat dengan wilayah asli atau on-site 2 = pelatihan untuk berbagai jenis pekerjaan 3 = kredit 4 = fasilitasi dalam pembentukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan baru 5 = kombinasi di atas Pemilik aset yang rusak selama konstruksi: Semua struktur yang rusak 1= rumah 2 = struktur kornersial 3 = pagar 4 = lain sebagian rusak 1= rumah 2 = struktur komersial 3 = pagar 4= lain Preferensi untuk kompensasi

i = kas kompensasi 2 = membangun kembali 3=sewa

perambah: Jenis penggunaan dan ukuran struktur dirambah

i = komersial, rata-rata ukuran.. 2 = dapur, ukuran rata-rata.. 3=toilet, ukuran rata-rata.. 4 = lainnya, rata-rata ukuran .

Penggunaan dan ukuran struktur yang tersisa 1 = rumah utama, ukuran rata-rata.. 2 = rumah utama dan komersial, rata-rata ukuran 3 3 = komersial saja, ukuran rata-rata..

43


4 =lainnya, rata-rata ukuran ...

Tuan tanah liar: Jumlah struktur sewa 1 = satu unit 2=dua unit 3 =tiga unit 4 = lebih dari tiga unit Jumlab penyewa yangterkena dampak 1 = dalam satu unit 2 = di dua unit 3 = di tiga unit 4=empatunit

44


LAMPIRAN 6: TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK

TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA PROYEK NAMA KEGIATAN :

JUFMP PAKET 4

LOKASI SUB KEGIATAN:

WADUK SUNTERSELATAN

RENCANA PINDAH KE

PENANGANAN SEMENTARA

RUSUNAWA

SEBELUM TERSEDIA RUSUNAWA *

PEMINDAHAN NAMA

NO

2

1

PENDUDUK

3

4

PINDAH

TDK PINDAH

Tanggal Pindah

Lokasi/Nama

5

6

Tanggal

Lokasi/Nama Hunian

Pindah

Sementara

7

8

RENCANA BONGKAR SOSIALISASI

KETERANGAN

BANGUNAN TERKENA PROYEK

9

10

11

i

RUKO DANAU SUNTER

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bagian kearah waduk telah dli sheet pile sendiri

2

SURIAH

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar mandi.

3

HULIK

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


4

SUMINI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


5

RUKINO

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


6

POS RT 021

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasos / Fasum

7

SAIDI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar mani,

8

ZAENUDDIN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar mandi,

9

MUHAMMADTISAM

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/karnar mandi.

10

L

BUNADI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


SIMANJUNTAK

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


12

YATNA

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Sangunan darurat/dapur/kamar mandi.

13

MISRAN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar

1

ARIS KARSINO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


LASMITO

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


16

R,LESMONO

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


17

GUNAWAN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


18

RUDI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


i

B5

45


19

LELI WIDOWATI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


20

IRIANO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


21

PALGUNADI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


22

SODIKIN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


23

DIDI SUPARDI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


24

SUPIYAH

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


25

ARIYANTO

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


26

IDRUS

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


27

H.ZAINI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


28

D. HALOHO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


29

M.NUR

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


30

SUJIATI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


31

H.IKING

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


32

NAMIN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


33

WATI/ALM.MAKKI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


34

M.RIDOI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


35

NURYATIN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


36

MISRI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


37

ABDULAZIS

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


38

BASMI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


39

OMAS

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


40

SUARDI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


41

RAUF

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


2

PONIMIN

43

M.RAUF

44

H.AHMAD ROD]

45

AHMADI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


46

MISYANTO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


47

HASAN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


48

ASNULWANI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


v

46

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) WADUK SUINTER SELATAN

49

MIRIN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


50

NARTO WALUYO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


51

SUPARYONO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


52

MOH.SYARIFUDIN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


53

SURYADIN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


54

SUCIPTO

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


55

TJHI MENTONG

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


56

POS

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fasos

57

M.YASIN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


58

MARYATI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


59

SARAGIH

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


60

HARIS ALAMSYAH

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/k¯mar mandi.

61

SRI YUNI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


62

SUGIATNO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


63

KAMURI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


64

NURYONO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


65

JUANG NAPITUPULUH

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


66

SARKAM

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


67

SELAMET RIADI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


68

ABDULAZIS

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


69

SABANDI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar mand.

70

TA'ADI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar mandi

71

RASJO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


72

AGUS

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar¯mandi.

73

MUSHOLLAH (RT 05)

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum/Fasos

74

ABDUL MUIN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


75

PT. SINAR OBOR

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Milik Perusahaan

76

JOHAN KANIF

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


77

KUWAT

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar¯mandi

78

IWAN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


47


ASLAM

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


79

RUDI HARTONO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar mani.

80

CASMUDI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


81

WAHUD

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


82

RUSDI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


83

TARBUN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


84

85

WAROJI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


SAHARI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


86

POS RT 06

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fasos

87

POMPA AIR

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fasos

88

GARDU LISTRIK

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fasos

89

WC UMUM / PASAR KAGET

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fasos

90

BANK SAMPAH

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fasos

91

IIM RUSIADI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


92

93

SULASTRI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


AMOR NAPITUPULU

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


94

SAYEM

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


95

96

SIMANJUNTAK

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


97

SUPRI

v v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/ikam

BAMBANG SUMANTRI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


98

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


WARSITO B99

100

SUTRISNO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


M.SAHROLOH

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


101

SAHLM

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


102

JUMlYo

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


103

H. SIDIK

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


104

TOYIB

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


BAMBANG SUHARSONO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


106

ABDUL BASIR

V

Ags, 2015

Ag: 2015 s.d. es 2016


107

SUDARMAN

VAgs,

2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


108

15

ENTIN

48


109

OPUSUNGGUH

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


110

DALIO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


i1

RUSMIATI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


112

TARMUDI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


113

SA'AMIN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


114

SUWARDI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


115

SYAIFUL

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


116

TURISMAN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


117

SUKIMAN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar mandL

118

TUGIMIN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar mandt

119

SOFYAN / ZAHID

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


120

LIMAN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


121

MATSANI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


122

HURUDI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


123

MULYADI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


124

AY1EP

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


125

SUMARNO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


126

WALUYO

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


127

SUPRATMAN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


128

ARIFIN / DESI FITRI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


129

ANTO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


130

RENDY (NAMA ANAK)

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


131

WIHADI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


132

HASAN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar mand

133

MUKHUS

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


134

DEWI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


135

NURACHIM HASNUR

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


136

BUN FOD LIONG

vAgs,

2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


137

SARMINI

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


138

DARMO

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar¯mandi.

49


139

SAGIMIN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


140

POS RT 04

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fasos

141

MUSHOLLAH NURHIDAYAH

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fasos

142

IMAN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


143

AGUS RUWAHID

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


144

DADUN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


145

KITAGINTING

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


146

CASMITO

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


147

SADIWI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


148

SANGAT

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


149

SUHERMAN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


150

MUSHOLLAH ARRIZAL

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fsos

151

IMAM ROMLAN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


152

KASMIR

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


153

SUYITNO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


154

ABDUL ROSID

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


155

DASMODI

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


156

ALEXANDER

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


157

MATRONI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


158

POS RT09 & 15

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fsos

159

SANGGAR CAMPURSARI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fsos

160

PARKIR

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fsos

161

PURWOWASONO

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


162

SARJI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


163

AGUS PRATINO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


164

DUL ROJI

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


165

PARJONO

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


166

SURATMAN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


167

WAGIRAN

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


168

MUHAIMIN

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


50


169

WASINO

170

MAKMURLA-NDO

171

5URANI

172

DUDI

173

MAKMUR LANDO

V

174

WUAYA

V

175

NADI

V

V v

V V

S17 UMYATI

v

177

SENENG

178

SAKIMAN

v

179

SUMARNI

v

180

BEJO MARMAN

V

181

NURWANTO

v

180

LASIRAN

183

NUYONO

v

184

NURHAYATI

v

185

KHAERUDIN

v

186

ISKAH

V

18

SUBUR

188

JAMHARI

189

DARSIM

V

190

RIFAl

v

19

BUHANI

V

192

SYUKUR

V

193

B.HARYANTO

v

194

BALAI REMAJA

195

TIKNO A6IRTOMMYWINATA

197

198

ZAINUDIN TOMMYWWAR AA

WARKUM

V

V

v V

V V V

v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar,m

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar mand.

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fasos

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kam

Ags, 2015 Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016 Ags 2015 s.d. Des 2016

Bangunan darurat/dapur/kamar mandi Bangunan darurat/dapur/kamar mandi.

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016



199

PONO S. RAHARJO

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

200

POM BENSIN / BAHTIAR


v

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016

Fasum / Fasos

201

YUSUF & BAHTIAR

V

Ags, 2015

Ags 2015 s.d. Des 2016


0

201

Bangunan darurat/ dapur/ kamar mandi * Dimaksud adalah bangunan yang dibangun dl bagian belakang rumah utama yang umumnya permanen.

Bangunan ini digunakan untuk dapur ataupun kamar mandi dsb.

Ci

52

LAND ACQUISTON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

-


LAMPIRAN 7: INSTRUKSI GUBERNUR NO. 48 TAHUN 2014

72

INSTRUKSI GUBERNLR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

48 TAHUN 2014 TENTANG

PELAKSANAAN PERMUKIMAN KEMBALI WARGA YANG TERKENA DAMPAK PROYEK JUFMP/JEDI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Dalam rangka pelaksanaan proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emerging Drodging Initiative (JUFMP/JEDI) paket 4. paket 6 dan paket 7 yang memerlukan adanya proses relokas] warga dan menindaklanjuti perjanjian pinjarnan antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Bank for Reconstruction and Development Nomar 8121-10 tanggal 17 Februari 2012 yang mensyaratkan permukiman komboli warga yang terkena clampak proyck sebelum proyek dilaksanakan. dengan Ini mnenginstruksikan : Kepada

I . Pil. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarla

2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sokda Provinsi DKI Jakarta 3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKl Jakarta 5. Wallkota Jakarta Pusat 6. Wallkota Jakarta Utara 7. Walikota Jakarta Barat 8. Walikota Jakarta Timur 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta 10. Kepala Dinas Perumahan den Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 11, Kepala Dinas Komunikasi, Informaika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta 12. Kepala Dinas Kependcudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 13. Kapala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DK1 Jakarta 14. Kepala Bro Hukum Solda Provins! DK Jakarta 15. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DK1 Jakarta 164 Camat Gambir 17. Camat Tanjung Priok 18. Camat Penjaringan 19. Camat Taman Sari 20. Camat Tambora 21. Camat Pulogndung 22, Lurah Petojo Utara 23. Lurah Sunter Agung

53


24. Lurah Papanggo

25. Lurah Pluit

Lurah Sunter Jaya 27. Lurah Penjaringan 28. Lurah Pinangsia 26. 29.

Lurah Tambora

31. 32. 33. 34.

Lurah Krukut Lurah Tanah Sereal Lurah Tamborm Lurah Jatinegara Kaum

35.

Kepala UP Rusun Wilayah I

30. Lurah Roa Malaka

36 Kepala UP Rusun Wifayah fi 37. Kepala UP Rusun Wilayah til

Untuk KESATU

Mendukung dan memfasilltasi pelaksanaan kegiatan relokasi warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI dengan tugas masing-mosing, sebagai berikut: a.

Pit. Sekretaris Daerah Provinsi DK Jakarta mengoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan kegiatan permukiman kembali warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI

Jakarta

membantu

PiL.

Sekretaris

Daerah

mengoordinasikan

pelaksanaan keglatan JUFMP/JEDI dan proses permukiman kembali warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

c. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DK1 Jakarta membantu

Pit. Sekretaris Daerah mengoordtnasikan para Walikota terkait dalam melaksanakan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JED1;

d.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikzn perencansan dan mengalokasikan anggaran pada SKPD terkalt pelaksanaan proyek JUFMP/JED1 serta kegiatan pendukung lainnya dalam rangka permukiman kemball warga yang torkona dampak proyek JUFMP/JEDI;

e.

Wallkota Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Utara, Walikota Jakarta Barat dan Walikota Jakarta Timur mengoordinasIkan aparat dl wilayah masing-masing dalam melaksanakan proses permukiman kemball warga yang tørkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

f.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DK1 Jakarta-:

1. melaksanakan proyek JUFMP/JEDI sesuai tugasnya; 2. menetapkan dan mengunmumkan data Jumlah warga yang terkena dampak pada lokasi pelaksanaan proyck JUFMP/JED

Paket Sentiong Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter, Selatan. Muara Baniir Kanal Barat, Sunter Atas, Kali Pakin-Kall Besar-Kali Jelangkeng, Krukut-Cideng yang telah diverifikasi oleh Camat den Lurah; dan

3. melaksanakan

pendampingan

proses permukiman

kembal

warga yang torkena dampak baik melalul relokasi warga yang terkena dampak ke rumah susun sewa yang telah disediakan maupun opsi kompensasi lainnya.

54

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) WADUK SUNTER SELATAN i

g.

Kepala Dinas Perurnahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi OKI Jakarta menyediakan rumah susun sewa dan mengalokasi unit rumah susun sewa yang khusus diperuntukkan

bagi warga

yang terkena

dampak proyek JUFMP/JEDI dan

melakukan pendampingan warga terpindahkan;

h.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta menyediakan dokumentasi. press re[ease dan mempublikasikan dl media Pemerintah Provinsi DK Jakarta terkalt

pelaksancan permulkiman kembali warga; i.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI

Jakarta memberikan layanan kependudukan bagi warga terpindahkan dari tempat asal ke tempat lokasi rusun atau lokasi lainnya yang dituju;

i

Kepala Satuan Poisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban, pengosongan dan pengamanan lahan yang sud ah dibebaskan;

k.

Kepala

Biro Hukun

Setda

Provinsi DKI

Jakarta

memberikan

pendampingan/advokasi terhadap tuntutan ataupurn permasalahan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dan pelaksanaan proses permukiman kembai warga yang terkena dampak;

I.

Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan mengoordinasikan pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI;

m.

Camat Gambir, Camat Tanjung Priok, Camat Penjaringan, Camat

Taman Sari, Camat Tambora dan Camat Pulogadung: 1.

melakukan verifikasi data warga yang terkene dampak pada

lokasi proyek JUFMP/JEDI; dan 2.

n.

mengoordinasikan aparat dl wi!ayahnya dalam mensosiallsaskan dan melMcsanakan permukiman kembai warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDr.

Lurah Petojo Utara, Lurah Sunter Agung, Lurah Papanggo, Lurah

Pluit, Lurah Sunter Jaya, Lurah Penjaringan, Lurah Pinangste, Lurah Tambora. Lurah Roae Malaka, Lurah Krukut, Lurah Tanah Sereal, Lurah Tambora dan Lurah Jatinegara Kaum :

c.

1.

melakukan verifikasi data warga yang terkena dampak pada lokasi proyek JUFMP/JEDI; dan

2.

rnembantu proses permukiman kembali warge yang terkena dampak proyek JUFMP/JED.

Kepala UP Rusun Wilayah l, Kepala UP Rusun Wilayah IlI dan

Kepala UP Rusun Wilayah Il: 1.

melakukan pendataan kapasitas rumah susun sewa di wilayahnya masing-masing untuk dihuni oleh warga yang terplndahkan; dan

2.

melakukan proses pemindahan warga yang lerkena dampak proyek JUFMP/JEDI ke unit rumah susun sewa dl wilayahnya masing-masing-


KEDUA

Pit Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan kemajuan pelaksanaan keglatan permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMPIJEDI kepada Gubernur secara berkala setlap 3 (tiga) bulan sekall danlatau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBO) melalul Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

Instruksi Gubemur Ini mula! beraku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 30 Mei 2014 Provinsi Daerah Khusus A-ybukotaJakarta,

o Widodo

56


LAMPIRAN 8: PERATURAN GUBERNUR NO. 111 TAHUN 2014

SALINAN

4

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

111 TAHUN 2014

TENTANG MEKANISME PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang

:a bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa; b. bahwa dengan kondisi lahan yang semakin terbatas Khusus Ibukota Jakarta mernbuat rumah susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi salah masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah kebutuhan ternpat tinggal;

di Provinsi Daerah sederhana sewa satu alternatif bagi untuk pemenuhan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairmana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perfu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa; Mengingat

:1. Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomar 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Kawasan Permukiman;

2011 tentang

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Peraturan Perundang-undangan;

2011

Perumahan

tentang

dan

Pembentukan

6. Undang-Undang Nómor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 7. Peraturan Pernerintah Nonor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;

57

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP}

i


2

8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik; 9. Peraturan Pemerintah No.mor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 12.Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger! Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15.Peraturan Daerah Nonor 5 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pokok-Pokok

2007 tentang

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 18.Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 19.Peraturan Gubernur Nornor 143 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun; 20. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

MEKANISME

PENGHUNIAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur in! yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

58


3

Ibukota

3.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

4.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPGP adalah Dinas Perurmahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta selaku pengguna anggaran yang menyelenggarakan perurnahan. permukiman dan pembinaan teknis gedung Pemerintah Daerah.

5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Penerintah Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPGP adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disingkat UPRS adalah Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan dan Gedung Pernerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola Rumah Susun Sedarhana Sewa. 7. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disebut Kepala UPRS adalah Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola Rumah Susun Sederhana Sewa. 8.

Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam. suatu ingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah dan status penguasaannya sewa.

9. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan dengan cara sewa. 10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan mempunyai keterbatasan daya bel! sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rusunawa dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bidang rumah susun. 11. Penghuni adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan menempati rusunawa sebagal penyewa. 12. Lantal Dasar adalah lantai rusunawa yang bukan merupakan [antal hunian dan dipergunakan untuk kegiatan penunjang kehidupan dl lingkungan rusunawa. 13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunlan yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. 14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi.

untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan soslal, budaya dan ekonomi.

59

r


4 15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

BAB U SASARAN Pasal 2 Sasaran penghunian rusunawa dalam Peraturan Gubernur !ni adalah masyarakat terprogram dan masyarakat tidak terprogram/urmum. Pasal 3 (1) Masyarakat terprogram sebagaimana dinaksud dalam Pasal 2 merupakan masyarakat yang terkena : a.

program pembangunan untuk kepentingan umum;

b.

bencana alam;

c.

penertiban ruang kata; dan/atau

d.

kondisi lain yang sejenis.

(2) Masyarakat tidak terprogram/umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan MBR yang memenuhi persyaratan penghunian. BAB III PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Masyarakat Terprogram Pasal 4 (1) Masyarakat terprogram yang dapat menjadi calon rusunawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Keluarga (KK) Daerah;

b. memiliki penghasilan penghasilan; c.

dibuktikan

dengan

penghuni

Daerah dan Kartu surat

keterangan

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan; e.

tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat; dan

f.

sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan.

60


5 (2) Apabila masyarakat terprogram tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c danlatau huruf d, tetap dapat menjadi calon penghuni rusunawa setelah mendapatkan rekomendasi dari Lurah setempat. Pasal 5 (1) Masyarakat terprogram yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 - dan telah mendapat rekomendasi dar! Kapala DPGP metalul Kepala UPRS'berdasarkan hasil verifikasi dari Walikota, Camat dan Lurah setempat dapat didaftarkan menjadi calon penghuni rusunawa. (2) Calon penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan sebagai penghuni rusunawa melalul Keputusan Kepala UPRS dan dikenakan tarif sewa rusunawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berdasarkan Keputusan Kepala UPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat terprogram dapat menghuni rusunawa yang ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian sewa menyewa. (4) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bag! penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selarna 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (5) Perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup: a. identitas para pihak; b. waktu terjadinya kesepakatan; c.

menuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;

d.

bak, kewajiban dan larangan para pihak;

e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian; f.

keadaan di tuar kemampuan (force majeur);

g.

penyelesaian perselisihan; dan

h.

sanksi atas pelanggaran.

(6) Bentuk perjanjian sewa menyewa bag! penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Beglan Kedua Masyarakat Tidak Terprogram/Umum Pasal 6 Masyarakat tidak terprogram/umum dapat menjadi calon penghuni rusunawa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

61


B

a.

memenuhi kategori sebagai MBR:

b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah; c.

memiliki penghasilan penghasilan;

d.

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e.

sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan;

f.

tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat; dan

dibuktikan

dengan

surat

keterangan

g. sanggup mrnembayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan,

Pasal 7 Masyarakat tidak terprogram/umum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan pendaftaran menjadi calon penghuni rusunawa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPRS. Pasal 8 (1) Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7, selanjutnya dilaklkan penetapan calon penghuni oleh Kepala UPRS dengen tata cara sebagai berikut: a.

menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan;

b. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi; c.

mengumumkan dan memanggil calon penghuni;

d. melakukan proses pengundian penghunian rusunawa; e. meminta penghuni untuk meng[si mematuhi tata tertib penghunian; f.

surat

pernyataan

untuk

meminta penghuni untuk memberikan jaminan uang tarif sewa sebesar 3 (tiga) kali tarif sewa per bulan melalui bank yang ditunjuk oleh Kepala UPRS;

g. menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan h.

membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga setempat untuk dicatat.

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

62


7 (3) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ni. (4) Bentuk tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubemur ini. Pasal 9 Calon penghuni yang telah masuk daftar tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, akan diprioritaskan untuk mendapatkan sarusunawa yang kosong sesual dengan nomor urut pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala UPRS. BAB IV SATUAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAINNYA' Pasal 10 (1) Lanta dasar dan/atau area yang ditetapkan oleh Kepala UPRS pada rusunawa dapat digunakan untuk satuan kegiatan usaha dan/atau satuan kegiatan lainnya. (2) Satuan kegiatan lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk: a.

kegiatan pendidikan;

b.

kegiatan kesehatan;

c.

kegiatan sosial;

d. kegiatan ibadah; dan/atau e.

kegiatan [ain yang ditetapkan oleh Kepala UPRS.

(3) Jenis satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPRS. (4) Satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk dimanfaatkan oleh penghuni.

pada ayat (1)

(5) Apabila penghuni tidak ada yang berminat .terhadap penggunaan satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala UPRS dapat memberikan kesempatan kepada bukan penghun untuk menggunakan satuan kegiatan usaha tersebut. Pasal 11 Penghuni yang menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagal berikut: a.

memiliki perjanjian sewa menyewa sarusunawa;

b.

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah; dan

63


8 c.

memiliki bukti pembayaran sewa sarusunawa untuk 1 (satu) bulan terakhir. Pasal 12

Bukan penghuni yang dapat menjadi calon pengguna satuan keglatan usaha rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); danfatau c.

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TOP) khusus untuk bukan penghuni yang memiliki badan hukunn. Pasal 13

Penghuni danlatau bukan penghuni yang telah mernriuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 dapat nielakukan pendaftaran menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan proposal, kepada Kepala UPRS. Pasal 14 (1) Setelah dilakukan pendaftaran cafon pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, selanjutnya dilakukan penetapan calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa oleh UPRS dengan tata cara sebagai berikut: a.

menyeleksi calon pengguna satuan kegiatan usaha yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan;

b. menetapkan daftar tunggu calon pengguna satuan kegiatan usaha yang memenuhi syarat dan lulus seleksi; c. mengumumkan dan memanggil calon pengguna satuan kegiatan

cusaha; d.

melakukan proses pengundian pengguna satu an kegiatan usaha rusunawa;

e. meminta pengguna satuan keglatan usaha urituk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian; f.

meminta pengguna satuan kegiatan usaha untuk mernberikan jaminan uang sewa sebesar 3 (tga) kali biaya sewa per bulan melalui bank yang ditunjuk oleh Kepala UPRS;

g.

menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan

h. membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga setempat untuk dicatat.

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g selama 2 (dua) tahun dan dapat dipQrpanjang.

64


9J

(3) Perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit mencakup: a.

identitas kedua belah pihak;

b.

waktu terjadinya kesepakatan;

c.

memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah-pihak;

d.

hak, kewajiban dan :arangan para pihak;

e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian; f.

keadaan di luar kemampuan (force majeur); dan

g.

sanksi atas pelanggaran.

(4) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V BIAYA Pasal 15 (1) Setiap penghuni dan/atau pengguna satuan kegiatan usaha di rusunawa dikenakan biaya sewa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenal biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 16 (1) Kepala DPGP dan/atau Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Sekretariat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengbunian pada rusunawa sesuai tugas dan fungsinya minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkalt dan/atau instansi terkait lainnya. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur.

65


10

BAB VII SANKSI Pasal 17 Setiap penghuni rusunawa danfatau pengguna satuan kegiatan usaha di rusunawa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana tercantum dalam Format 1 dan Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi administratif danlatau sanksi pidana. Pasal 18 (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat berupa: a.

denda;

b.

teguran tertulis;

c.

pemutusan perjanjian sewa menyewa; dan

d. penertiban. (2) Mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal 19 Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa denda dan/atau kurungan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun. BAB Vill KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20

7

Dalam hal biaya sewa sarusunawa belum diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka besaran biaya sewa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah. Pasal 21 (1) Terhadap perjanjian sawa menyewa yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Gubemur ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian sewa menyewa berakhir. (2) Terhadap perjanjian sewa menyewa yang sedang dalam proses pembahasan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maka perjanjian sewa menyewa tersebut harus mengacu pada Peraturan Gubernur [ni.

66


11 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Gubernur

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah. Provins! Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta padatanggal 22 Juli 2014 Pit. GUBERNUR PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta padatanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAE

H PROVINSI DAERAH KHUSUS

IB KOTA JAKARTA,

SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSi DAERAH KHUSUS TAHUN 2014 NOMOR 53016

[BUKOTA JAKARTA

67


11 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mula! berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA, Ttd. BASUK1 T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Jul 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd. SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 53016

KEP p

sesual dengan aslinya 4$ UM SEKRETARIAT DAERAH HUSUSIBUKOTAJAKARTA,

281985032003

68


Lampiran

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 TAHUN 2014 Tanggal 22 Juli 2014

FORMAT 1

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 2

TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 3

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGGUNA SATUAN KEGIATAN USAHA PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 4

MEKANiSME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pilt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. BASUKI T. PURNAMA

69


FORMAT 1 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGHUNI

SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA NOMOR.............. Pada hari !ini bawah 1i

-.... .

.............. yang bertanda tangan dl

..... tanggal

S1.Nam a

Jabatan NIP Alamat

:

... ..... ...... .. _...... Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah .... Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ............................ ........ Jalan Taman Jatibaru No. 1 Komplek Dinas-Dinas Teknis Provinsi DKI Jakarta

Bertindak sebagal Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah.... dan oleh karena jabatannya yang dalam hal ini adalah sebagai Pemilik/Pihak yang MenyewakanlPengelola selanjutnya disebut-sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Narna

NIK

..................

......

.

Tempa/Tg. Lahir Pekerjaan Alamat Bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang dalam hal ini adalah sebagal Penyewa/Penakai satuan rumah susun sederhana sewa selanjutnya disebut sebagal

PIHAK KEDUA. Untuk seterusnya PIlHAK PERTAMA dan PIlHAK KEDUA secara bersama -sama disebut "PARA PIHAK". Bahwa PARA PIHAK sepakat mrembuat perjanjian sewa menyewa pemakaian Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa .......... yang terletak dl Jalan ........... Kelurahan ....... Kecamatan ............. Kota Administrasi ................... dengan ketentuan sebagal berikut: Pasal I

OBJEK SEWA PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA,Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa ...................... yang terletak dl: Cluster : ................. Blok/Lantai : ................. Nomor : ................. Peruntukkan . (Selanjutnya disebut "Sarusunawa") Pasal 2 JANGKA WAKTU (1) Jangka waktu Perjanjian int adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian in! sampal dengan tanggal..-.... dan dapat diperpanjang berdasarkan partimbangan PIHAK PERTAMA.

70


2 2) Apabila disatujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian lni dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan Øerpanjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling larnbat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian in! berakhir. Pasal 3 BIAYA SEWA (1) Biaya sewa sarusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 per bulan sebesar Rp.............. (terbilang dalam rup!ah) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 s/d tanggal 20. (2) Biaya sewa sarusunawa dapat berubah sesual ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya- peraturan perundangundangan. Pasa14 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) P[HAK PERTAMA, berhak untuk: a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni; b. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila penghuni melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa; c. menagih/menerima ditetapkan;

biaya

sewa

dan/atau

biaya

lainnya yang telah

d. memberikan sanksi denda atas keterambatan pembayaran yang menjadi kewajlban penghun! serta pelanggaran terhadap tata tertib penighunian sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa dan tata tertib penghunian; e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajlban dan larangan penghuni; dan f. melaksanakan pengaturan pengelolaan rusunawa.

dan

penertiban teknis berkaitan

dengan

(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk: a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni; b. msnyediakan sarana dan prasarana rusunawa; c. melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD terkait; d. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur; e. menjaga situasi dan kondisi keamanan Iingkungan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan;

71


3 f. mengadakan sosialisasi berkala terrnasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni; g. mengembalikan uang jaminan dari penghuni, apabia terjadi perjanjian sewa menyewa antara UPRS dan penghuni yang berakhir/dibatalkan; h. menanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni; i. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesual yang telah

disepakati dalam perjanjian sewa rnenyewa sarusunawa; j. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialisasi kepada penghuni rusunawa, termasuk hak. kewajiban dan larangan; k. memonitor kesesuaian/kebenaran penghuni yang tingga di rusunawa sesual dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan I. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas. Pasa1 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) PIlHAK KEDUA, berhak untuk: a. menempatilmemanfaatkan

sarusunawa sebagaim.ana dimaksud

dalam

Pasal 1; b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih danlatau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS; d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, sarana dan utilitas urnum yang bukan disebabkan oleh penghuni; e. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagal wadah kornunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama; f. mondapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi. (2) PJHAK KEDUA, berkewajiban untuk: a. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan; c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan sarusunawa dan sarana umurn;

72


4 d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; e. mernbayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; f. membayar biaya sewa rusunawa dan jarninan biaya sewa rusunawa; g. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di rusunawa; h. melaporkan pada pihak UPRS apabila mengetahui adanya pemindahan hak sewa kepada pihak lain;

i. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakan kriminal dl rusunawa;

j. membayar ganti rugl untuk setiap kerusakan yang diakibatkan ketalaian penghuni; k. mengosongkan sarusunawa pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir/ dibatalkan dan menyerahkan kembali kepada Kepala UPRS; I. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; m.mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPRS atau intansi terkait lainnya; dan n. mengurus perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan lokasi rumah susun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perjanilan in! ditandatangani. Pasal 6 JAMiNAN (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saat Perjanjian in! ditandatangani oleh PARA PIHAK. (2) PIHAK KEDUA wajib membuka Rekening Tabungan di Bank DKI atas nama PIHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 (tiga) kali dari biaya sewa sarusunawa yang dihuni oleh PIHAK KEDUA. (3) Jaminan Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan åelama PIHAK KEDUA menempatilmenghuni sarusunawa. (4) PIHAK PERTAMA menerima kussa dari PIHAK KEDUA untuk dapat mencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila: a. PIHAK KEDUA menunggak/tidak membayar biaya sewa pernakaian sarusunawa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; daa/atau b. Sarusunawa yang ditempati oleh PIHAK KEDUA ditertibkan dengan memperhitungkan tunggakan biaya sewa yang belum diselesaikan. (5) Jaminan Uang Biaya Sewa tetap menjadi hak PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA tidak memiliki tunggakan dan/atau melakukan pelanggaran.

73


r

5 Pasal 7 LARANGAN PIlHAK KEDUA, dilarang untuk: a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain; b. menyewa lebih dar! satu sarusunawa; c. menggunakan sarusunawa sebagal tempat usahafgudang; d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada; e. menjemur pakaian dan

lainnya diHuar tempat yang telah ditentukan;

f menjualfmemaka/memproduksl narkoba dan minuman keras. berjudi, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang; g. menasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; h. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan; i. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimlia, bahan bakar atau bahan

terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; j. mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan k. meletakkan barang-barang melampaul daya dukung bangunan. Pasal

8

SANKSI (1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran berikut dendanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban. (3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau denda berupa ganti kerugian sebesar jumlah yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan/atau ditertibkan. (4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian [ni menjadi batal demi hukurn dan PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan sarusunawa. (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 ayat (2) danlatau ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan sarusunawa.

74



6

r-melakukan ,

(6) Apabila selama Perjanjian ini berlangsung sarusunawa tidak dihuni selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PIlHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta pengosongan secara paksa. Pasal 9 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karena alasan-alasan yang secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu : a. FIHAK KEDUA tidak melaksahakan pembayaran biaya sewa berikut dendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau b. PIlHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), danlatau melanggar ketentuan Pasal 7. (3) Apabila PIlHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Teguran yang pertama kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera memenuhi kewajibannya dantatau memperbaki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya. (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIlHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Kedua sebagai teguran yang terakhir kepada PI-AK KEDUA. (5) Apabfla dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhir diterbitkan PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhl

kewajibannya danlatau

memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIlHAK PERTAMA akan membatalkan secara sepihak Perjanjian int (6) Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan melakukan penyegelan sarusunawa, dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan dan mengosongkan sarusunawa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut. (7) Sehubungan dengan pembatalan terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata. 7 Pasal 10 PENERTIBAN DAN PENGOSONGAN (1)Apabila PIHAK KEDUA tidak meninggalkan dan mengosongkan sarusunawa dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan pembatalan Perjanjian dan penempelan segel sebagaimana dimaksud da[am Pasal 9 ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan (selanjutnya disebut "SP") I (kesatu).

75


7 (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP l (kesatu) diterbitkan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP I (kesatu) tersebut maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan SP 11(kedua). (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KÉDUA masih tetap tidak mengindahkan SP 11 (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan metakukan pengosongan secara paksa terhadap PIHAK KEDUA dan segala biaya serta risiko yang timbul atas pengosongan paksa tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA. Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, kebakaran) yang mengakibatkan sarusunawa tidak dapat dipergunakan, Perjanjian ini batal danlatau berakhir demi hukum. (2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan sarusunawa tanpa menuntut ganti kerugian berupa apapun dan dengan alasan apapun.

r-

(3) Bahwa

pemakalan

sarusunawa

disebut

sewalkontrak

bulanan

pembayarannya disebut pembayaran biaya sewalkontrak bulanan.

dan

(4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah aset/milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 12 PERJANJIAN TAMBAHAN Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur danlatau diperlukan perubahan terhadap is! Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

!

rawal

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnya. dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan di Perjanjian ini, sehingga keduanya mempunyal kekuatan hukum yang sama.

Jakarta ................... PIHAK KEDUA

NAMA JELAS )(

PIHAK PERTAMA Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah -,

NAMA JELAS) NIP .......................

76


FORMAT 2 TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA I.Melaksanakan pembayaran biaya sewa pemakalan sarusunawa (hunian maupun bukan hunian/kios kegiatan usaha), biaya pemakalan air dan listrik paling lambat pada akhir bulan berjalan dl loket pembayaran Unit Pengelola Rumah Susun. 2.Menempati dan memanfaatkan sarusunawa (hunian maupun bukan hunlanlkios kegiatan usaha) sesual dengan peruntukannya, sarusunawa hanya untuk Hunlan dan kios hanya untuk usaha. 3.Dilarang mengalihkan/memindahtangankan hak sewa atau menyewakan/ mengontrakkan kembali sarusunawa atau menjual sarusunawa kepada pihak laln. 4.Dilarang menggunakan sarusunawa sebagai tempat menjuallmemakail merriproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, serta kegiatan lainnya yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang. 5.Dilarang menggabungkan 2 (dua) sarusunawa atau lebih untuk dijadikan satu sarusunawa atau satu unit usaha. 6.Dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi bentuk/struktur sarusunawa kecuali atas persetujuan tertulis darl Unit Pengelola Rumah Susun. 7.Dilarang mengubah atau menambah Jaringan atau Instalasi Air dan Listrik yang ada pada Sarusunawa kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Unit Pengelola Rumah Susun. 8.Menjaga ketertiban, Sederhana Sewa.

kebersihan dan

keamanan lingkungan

Rumah

Susun

9.Menyerahkan kembali sarusunawa dalam keadaan kosong beserta dengan kuncikuncinya kepada Unit Pengelola Rumah Susun pada saat surat perjanjlan sewa menyewa berakhir atau apabila sarusunawa (hunlan maupun bukan hunian/kios kegiatan usaha) sudah tidak digunakan oleh Penghunl. 10.Melaporkan kepada Pengelola Rumah Susun melalu! petugas Pengelola Rumah Susun apabila mengetahul adanya pergantian penghuni di unit lain. 11.Dilarang membawa masuk atau memelihara hewan di lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). 12.Dilarang menyimpan/meletakkan barang-barang milik pribadi seperti meja, kursi, atau barang lainnya dl selasar, koridor, atau temnpat-temnpat yang merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial. 13.Pengerjaan peralatan atau perbaikan/renovasi yang bersifat umum harus seizin Unit Pengelola Rumah Susun. 14.Dilarang menggunakan halaman luar, koridor atau selasar untuk kepentingan pribadi. 15.Dilarang menempatkan/menyimpan barang-barang di depan pintu darurat, tangga atau fasilitas umum.

77


-


FORMAT3 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGGUNA SATUAN KEGIATAN USAHA PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

.......

NOMOR...........

7

1. N am a Jabatan

yang bertanda tangan di bawah

....

Pada hari in,....................... tanggal ......... ini :

.. ......... .................................... Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah... Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta .... .................................................. Jalan Taman Jatibaru No. 1 Komplek Dinas-Dinas Teknis Provins! DKI Jakarta

NIP Alamat

Bertindak sebagai Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah.... dan oleh karena jabatannya yang dalam hal ini adalah sebagai Pemilik/Pihak yang Menyewakanl Pengelola selanjutnya disebut sebagal PIHAK PERTAMA. 2. Nam a NIK TempatfTgl. Lahir Pekerjaan Alamat

..............

.. .

....... .......... ............... ...........

Bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang dalam

... . hal ini adalah sebagal

Penyewa/Pemakai satuan rumah susun sederhana sewa bukan hunian /kios kegiatan usaha, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk seterusnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersarna -sama disebut "PARA PIHAK1 . Bahwa para pihak sepakat membuat kontrak perjanjian sewa menyewa pemakaian Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha................. yang terletak di Jalan..................................,.. Kelurahan.................................. Kecamatan........................... Kota Administrasi ................... ... dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1

OBJEK SEWA PLHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha............... yang terletak di: Cluster Blok/Lantai

...............

Nomor Peruntukkan

:e.........

.......

(Selanjutnya disebut "Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha") Pasal 2 JANGKA WAKTU (1) Jangka waktu Perjanjian ini ada[ah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjilan ini sampai dengan tanggal ............ dan.

dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA.

78

J

m


2 (2) Apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian ini dapat d[perpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan, perpanjangan Perjanjian kepada P[HAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian iniberakhir. Pasal 3 BIAYA SEWA (1) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 per bulan sebesar Rp.......... (terbilang dalam. rupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan darl tanggal 1 s/d tanggal 20. (2) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dapat berubah sesual ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. (3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya peraturan perundangundangan. Pasal 4 HAK DAN KEWAJ IBAN PIHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk: a. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa; b.'menagih/menerima ditetapkan:

biaya

sewa dan/atau

blaya

penyewa/pemåkai

lainnya yang telah

c. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni/penyewalpemakai serta petanggaran terhadap tata tertib penghunian sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa; d. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghunilpenyewa/pemaka; dan e. melaksanakan pengaturan pengelolaan rusunawa.

dan

penertiban teknis

berkaitan

dengan

(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk: a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon pengguna Sarusunawa Bukan HunianlKios Kegiatan Usaha; b. menyediakan sarana dan prasarana Sarusunawa Kegiatan Usaha:

Bukan Hunian/Kios

c. melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbalkan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD terkait; d. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur; e. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkurigan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan:

79

LAND ACQUISITiON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) WADUK SUNTER SELATAN

3 f. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kabakaran kepada pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; g. mengembalikan uang jaminan dari penghunilpenyewalpemakai, apabila terjadi perjanjian sewa menyewa antara UPRS dan pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang berakhir/dibatalkan; h. menanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; i. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa Sarusunawa Bukan Hunian/ Ki6s Kegiatan Usaha; j. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialisasi kepada pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha, termasuk hak, kewajiban dan larangan; k. memonitor kosesuaian/kebenaran pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/ Kios Kegiatan Usaha sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan 1. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarar,a dan utilitas. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) PJHAK KEDUA, berhak untuk: r

a. menempatilmemanfaatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal I; b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS; d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan olah penghuni/penyewa/ pemakai; e. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama; f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan 9. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi. (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk: a. menaati peraturan, taLa tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan;

80


4 c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dan sarana umum; d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; e. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; f. membayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa; g. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas dl rusunawa; h. melaporkan pada pihak UPRS apabila mengetahui adanya pemindahan hak sewa kepada pihak lain; i. melaporkan pada pihak UPRS apabiia melihat adanya indikasi tindakan kriminal di rusunawa; j. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghunilpenyewalpemakai; k. mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir/dibatalkan dan menyerahkan kembali kepada Kepala UPRS; I. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; dan m.mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPRS atau intansi terkait lainnya. Pasal 6 JAMINAN (1) PIlHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIlHAK. (2) PIHAK KEDUA wajib membuka rekening tabungan di Bank DK atas nara PIHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 (tiga) kali dari biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Klos Kegiatan Usaha yang dihuni oleh PiHAK KEDUA. (3) Jaminan Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selama PIHAK KEDUA menempatilmenghuni Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. (4) PIHAK PERTAMA menerima kuasa dari PIHAK KEDUA untuk dapat mencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila : a.

PIHAK KEDUA menunggak/tidak membayar biaya sewa pemakaian Sarusunawa Bukan Hunian Kios Kegiatan Usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan

b. Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang ditempati oleh PIHAK KEDUA ditertibkan dengan memperhitungkan tunggakan biaya

sewa yang belum diselesaikan.

81

|


5 (S) Jaminan Uang Biaya Sewa adalah tetap menjadi hak PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA tidak memiliki tunggakan dan/atau melakukan pelanggaran. Pasal 7 LARANGAN PIHAK KEDUA, dilarang untuk: a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain; b. menyewa lebih dari satu Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; c. menggunakan hunian;

Sarusunawa Bukan

Hunian/Kios Kegiatan Usaha

sebagai

d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang sudah ada; e. menjemur pakaian dan lainnya di tuar tempat yang telah ditentukan; f. menjua[/memakai/memprodtiksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang; g. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; h. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan; . menyimpan segala jenis bahan peledak, behan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; j. mengubah konstruksi bangunan Sarusunawa Bukan HunianlKios Kegiatan Usaha; dan k. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan. Pasal 8 SANKSI (1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran biaya sewa sebagairnaia dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pernbayaran berikut dendanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban. (3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud 7 huruf a, huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksjPasal pidana penjara paling lama (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta ruplah) atau denda berupa ganti keruglan sebesar

jumlah yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan/atau ditertibkan.

82

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP} WADUK SUNTER SELATAN

6 (4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan/atau ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. (6) Apabila selama Perjanjian ini berlangsung Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tidak dihuni selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa pernberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa. Pasal 9

PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karena alasan-alasan yång secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu: i. PiHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran biaya sewa berikut dendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; danfatau ii. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan/atau melanggar ketentuan Pasal 7. (3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PLHAK PERTAMA akan memberikan Surat Teguran yang pertama kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera memenuhi kewajibannya dan/atau memperbalki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya. (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya danlatau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Kedua sebagai teguran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhir diterbitkan PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya danlatau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan membatalkan secara sepihak Perjanjian ini. (6) Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertal dengan melakukan penyegelan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Useha dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan dan mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

83


7 (7) Sehubungan dengan pembatalan terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 10 PENERTIBAN DAN PENGOSONGAN (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak manInggalkan dan mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan pembatalan Perjanjian dan penempelan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Sural Peringatan (selanjutnya disebut "SP") l (kesatu). (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP I (kesatu) diterbitkan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP I (kesatu) tersebut maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan SP 11 (kedua). (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIlHAK KEDUA masfh tetap tidak mengindahkan SP 11 (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pengosongan secara paksa terhadap PIHAK KEDUA dan segala biaya serta risiko yang timbul atas pengosongan paksa tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA. Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, Kebakaran) yang mengakibatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Klos Kegiatan Usaha tidak dapat dipergunakan, Perjanjian ini batal danfatau berakhir dem! hukum. (2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tanpa menuntut ganti kerugian berupa apapun dan dengan alasan apapun. (3) Bahwa pemakaian Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha disebut sewalkontrak bulanan dan pembayarannya disebut pembayaran blaya sewa/kontrak bulanan.

-

(4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa termasuk Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah aset/milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 12 PERJANJIAN TAMBAHAÑ Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan terhadap is! Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjiari ini.

84


8

r Demikian Perjanjian in! dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meteral secukupnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian in!, sehingga keduanya mempunyal kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, ................... PIHAK KEDUA

PIlHAK PERTAMA Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah.

(NAMA JELAS) NIP

( NAMA JELAS ) . .......................

85


FORMAT 4 MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI Setiap penghuni rusunawa danfatau pengguna satuan kegiatan usaha dl rusunawa yang melanggar kewajiban danlatau larangan dikenal sanksi administratif. Sanksi administrasi sesual dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur in! adalah berupa : 1.

DENDA Bagi penghuni yang terlambat melakukan pembayaran sampal dengan akhir bulan berjalan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak.

2.

TEGURAN TERTULIS A. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis dikenakan kepada penghuni yang: 1. menunggak pembayaran tarif sewa rusunawa sejama lebih dari 2 (dua) bulan; 2.

menggunakan sarusunawa sebagai tempat usaha/gudang;

3.

mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada;

4.

menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;

5.

melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bisirig, bau menyengatj termasuk memellhara binatang;

6.

memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

7. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyurnbat saturan pembuangan; 8.

mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan

9. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan. B. Teguran tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

3.

-

Teguran pertama diberikan bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf A; dan

-

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari penghuni tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud diatas dikenakan teguran kedua.

yang

melakukan

tindakan

PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender penghuni tidak mengindahkan teguran kedua, maka UPRS dapat melakukan pernutusan perjanjian sewa menyewa secara sepihak dan melakukan penyegelan serta penghuni wajib mengosongkan hunian rusunawa. PERINGATAN 1. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender penghuni tidak melaksnakan pengosongan hunlan tersebuc maka UPRS memberikan Surat Peringatan Pertama.

86


2 2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender perghuni tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama, maka UPRS memberikan Surat Peringatan kedua. 3. Apabila Surat Peringatan Kedua tetap tidak diindahkan, maka UPRS bersama-

sama dengan instansi terkait lainnya akan melakukan pengosongan secara paksa. 4. PENERTIBAN TINDAKAN PELANGGARAN KHUSUS UPRS akan langsung melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa terhadap penghuni yang melakukan tindakan-tindakan sebagal berikut: 1. Penghuni tidak menghuni unit rusunawa selarna 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa ada pemberitahuan disertal dengan alasan yang jelas secara tertulis kepada UPRS minimal i (satu) hari sebelumnya; 2. Penghuni memindahkan hak sewa kepada pihak lain; 3. Penghuri menyimpan bahan peledak, bahan kimia, behan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; dan 4. Unit sewa digunakan sebagai tempat berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, dan perbuatan maksiat. DAFTAR HITAM PENGHUNI RUSUNAWA Penghuni rusun yang terkena penertiban atas tindakan pelanggaran khusus dimasukkan ke dalam dafter hitam dan tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan dl semua lokasi rusunawa di Provinsi DKI Jakarta selama 10 (sepuluh) tahun, baik atas nama Kepala Keluarga maupun anggota yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

87


LAMPIRAN 9: PRESENTASI RENCANA AKSI SUB POKJA TERTIB HUNIAN TAHUN 2015

ii RENCANA AKSI SUB POKJA TERTIB HUNIAN TAHUN 2015

Tujuan Kegiatan

88

7


Sasaran Kegiatan

n

I

~ ~ ~

~

~

2.

TamantMakam'

4

Kolong To & Lokasi La n

-

-

------

r

-

-

z

-

-

-______

5

0

5

1

0

1

Prioritas Sasaran Kegiatan Tahun 2015 JAKARTA UTARA Cakung Dmin Wcduk svnter

Q

Cakung Lama Banjir Kanal Baraf

T ANGMEG

AAAN

åPESANGGRAHANå

E3 d

ýø 4F

3

-

U

KUT'ef

..

KAU-;i.UN1ER

KALSBARUIPSRMNGGU

2AUC~-

aBA

TIUR

89


Rencana Aksi Sub Pokja Tertib Hunian Tahun 2015 Kegiatan Penertiban -ff..Jn

Melaya

1

Kai C~U-pmg Kama~g

2

Kal C.awg

&AI! Dur>-Jak4a1ta

3

Ka47CIli-ng

Blara

4

dan KX4 ickang - Kali Pkn - Kalb acrjpkqrna Uta.. Jakatta Baral] JJDIPokel7

5

Ka Kruko -Cideng k,arta SarO>(YEDiPoktt 7

228

Aacta Pusao)(MEDIPoket 7]

145

idt Sodeta,

S.p

Okt

Nov

D-.

Saan.20

CilwrSng-LBKT,1 korta Timur)

KaNKrkA -Cid-ng

7

Woduk SonterUt~r', Setn (JOkrta Uom) (JEDIPaket4]

a

Kol SeW4ö0ng - Sater (Jokersa Pott danIoarta (JEDIPaket 4)

9

Cmnir Kand.oaI r~EDI Pako 6>

10

KallGrogal-Tdbgsngke(Jokordp Bort>

11

Kali 5kretari (J.karia Boral)

12

KollCakungama~1

13

C~k

y4

xl

m m

355

Lara) 246

1200 340

akaratlra)

3100

zD :

3.000

ontktkta)

Tano

Agd

Cna

o

Dmr-

M

530

0.kara nlr)

DaOOidan Jpkwrtc PWef

Sejoroap

665

Penanganan Kawasan Permukiman di Bantaran Waduk Sunter Utara,

Selatan (Jakarta Utara) (Jedi Paket 4)

EPendaton

DATA

KETERANGAN:

JUMLAN X4>=

Soilss Pengervkan (Dredging) Pengawasan

&43

~

255

KK

ANGGARAN = DIANGGARKAN DALAM DPA SKPDDINAS TATAAIR TA. 201$ PERSONEL: • SATPOL PP = 500 ORG • INSTANSI TERKAIT (WALIKOTA, TATAAIR, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, KESEHATAN,

Penerflban

^

DINSOS. DISKOMINFOMAS, KICAMATAN, K2iLURAHAN, MASYARAKAT) =113 ORG TNI = 50 ORG KEPOl1SIAN = 150 ORG

RUSUNSEMPER

90


RENCANA AKSI SUB POKJA HUNIAN TAHUN ANGGARAN 2015 C. PEMBANGUNAN RUSUN ¯¯

o~

'

¯N

-. ....

PNUS ELOK PAK-TIM)

-ÜL N T..... A

TA¯HU.-.AY

I BLOK

100 UNIT

2015

32M

RAWA SUAYA {JAK-BAR)

2 TOWER

384 UNIT

2015-2016

40M

3

SEMPER (JAK- UT)

1 TOWER

235 UNIT

2015-2016

40 M

4

JATINEGARA KAUM (JAK-TIM)

3 BLOK

300 UNIT

2015-2016

3OM

5

KS TUBUN (JAK-PUS)

3 TOWER

524 UNIT

2015-2016

5OM

6

CAKUNG BARAT (JAK-TIM)

4 BLOK

300 UNIT

2015-2016

AOM

7

BEKASI KM 2 (JAK-TIM)

2 BLOK

200 UNIT

2015-2016

25 M

8

RAWA BEBEK (.AK-TIM)

4 BLOK

400 UNIT

2015-201 6

40 M

~Rencanakokasi

is

-UM

2

UMLAH UNIT

i

H

2.443 UNIT

297 M

Pernbangunan Rusunawa 2015-

*ftenonne Pembangunan Itusun 2015F Eu,nal unwawaaya SR~nh s..un s.m.

2

K.-ubu

I

.. K .. buS« si-g-

£

Rømaj, SusanCaktng Barat

Jat...ar.KaSun tr~ah Sumun

:..ab 5

w~ i Knu9 n

91.


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

z Monitoring Pelaksanaan pemantauan tahapan kegiatan. L Evaluasi Progres pelaksanaan kegiatan disampaikan pada kesempatan pertama, selanjutnya diajukan secara tertulis.

7 Pelaporan Dilaksanakan setelah kegiatan, setiap minggu, setiap bulan dan setiap triwulan.

92

LIL LAND ACQUISITION AND WADUK SUNTER SELATAN RESETTLEMENT ACTION PLANT. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Recommend Documents