LA. LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLANT KALI SENTIONG SUNTER ... ' Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized




IL

LA.

LAND ACQUISITION AND

RESETTLEMENT ACTION PLANT

KALI SENTIONG SUNTER

Ek

................... '

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

KATA PENGANTAR

i3 1 AUG 2015 B Y: ----------------

Sehubungan dengan kegiatan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk melalui program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/ Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), dengan Ini disampaikan Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dalam rangka

mendukung pelaksanaan fisik di Kali Sentiong - Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Timur III yang termasuk dalam JUFMP Paket- 4. Untuk itu, kami meminta No Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia untuk dokumen dimaksud. Kesimpulan dari dokumen LARAP

tersebut adalah:

•

Warga terkena proyek di lokasi Kali Sentiong - Sunter dan Waduk Sunter Utara yang harus direlokasi ke Rusunawa Semper, terkait dengan kegiatan fisik di Waduk Sunter Selatan telah dilakukan Review DED dengan menghindari bangunan terkena proyek, sehingga tidak memerlukan relokasi warga.

•

Rusunawa dimaksud slap dihuni pada akhir tahun 2016. Mekanisme perolehan Rusunawa akan menggunakan system Inden/ Kupon dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Sistem inden/ kupon yaitu system pemberian kupon kepada WTP yang memenuhi syarat yang menandakan bahwa mereka berhak menerima unit Rusunawa, namun baru dapat dihuni setelah Rusunawa selesai dibangun yaitu pada akhir tahun 2016.


*

Rencana pelaksanaan fisik Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/ Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) paket 4 meliputi Kali Sentiong - Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Timur III akan dimulai pada September 2015.

*

Proses Permukiman

Kembali akan dilaksanakan secara

pelaksanaan konstruksi.

parallel/

bersamaan dengan

Terkait dengan hal tersebut, sementara menunggu kesiapan

Rusunawa untuk dihuni, WTP dapat menempati sisa bangunan yang dibongkar namun masih layak untuk ditempati.

I

Ii

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

KALI SENTIONG-UNTER

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Is

iii

Daftar Tabel

v

Daftar Lampiran

vi

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

i

1.2. Potensi Dampak

i

I.

a. Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah

i

b. Letak Bangunan yang akan Terkena Dampak

2

1.3. Tujuan

2

11. GAMBARAN UMUM KEGIATAN FISIK

2

2.1. Lokasi Kegiatan Fisik

2

a. Kelurahan Serdang

2

b. Kelurahan Sunter Agung

3

2.2. Rencana Kegiatan Fisik Iil.

KARAKTERISTIK WARGA, TANAH & BANGUNAN YANG AKAN TERKENA KEGIATAN FISIK

3 3

3.1. Uralan Tanah Terkena Kegiatan Fisik

4

3.2. Uraian Bangunan Terkena Kegiatan Fisik

5

3.3. Uraian Warga Terkena Kegiatan Fisik

5 iii


KALI SENTIONG-SUNTER

7

7

3.3.1.Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik

5

3.3.2.Kegiatan Ekonomi Warga di Lokasi Rencana Kegiatan Fisik

7

3.3.3.Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik

7

3.3.4.Sarana dan Prasarana Warga

8

3.3.5.Persepsi dan Aspirasi

10

3.3.6.Kelompok Rentan dan Anak Sekolab

10

IV. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK

11

4.1. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

11

a. Memukimkan warga ke tempat yang layak

11

b. Kompensasi atas tanah

12

c. Kompensasi atas Bangunan

12

d. Meminimalkan Permukiman Kembali

12

4.2. Analisis Hukum

7

13

a. Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan

13

b. Aspek Pendanaan

14

c. Aspek Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum

20

4.3. Kelembagaan

20

4.4. Monitoring dan Evaluasi

23

4.5. Penanganan Keluhan

23

4.6. Rencana Pelaksanaan

24

iv


KALI SENTIONGUNTER

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Ringkasan Tentang Tanah Terkena Kegiatan Fisik

4

Tabel 2: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Kegiatan Fisik

5

Tabel 3: Ringkasan Tentang Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik

6

Tabel 4: Ringkasan Tentang Kegiatan Ekonomi Warga Terkena Keglatan Fisik

7

Tabel 5: Ringkasan Tentang Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik

8

Tabel 6: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasarana Warga Terkena Kegiatan Fisik

9

Tabel 7: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Kegiatan Fisik

10

Tabel 8: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah

11

Tabel 9: Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kemball Pada Sub Kegiatan Fisik JUFMP/ JEDI

15

Tabel 10: Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga Terkena Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter Tabel 11: Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter

21 24

v

LAND ACQUISMTON AND RESIETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

KALI SENTIONG-UTER

DAFTAR LAMPI RAN

LAMPIRAN 1

: FOTO-FOTO KONDISI WILAYAH TERKENA KEGIATAN FISIK

27

LAMPIRAN 2A

: POTONGAN MELINTANG DI LOKASI

28

LAMPIRAN 2B

: LOKASI RENCANA KEGIATAN FISIK

30

LAMPIRAN 3

: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA KEGIATAN FISIK

31

LAMPIRAN 4

: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK

33

LAMPIRAN 5

: RINGKASAN BANGUNAN TERKENA KEGIATAN FISIK DAN WTP

SENTIONG-SUNTER

39

LAMPIRAN 6

TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK

41

LAMPIRAN 7

INSTRUKSI GUBERNUR NO. 48 TAHUN 2014

47

LAMPIRAN 8

PERATURAN GUBERNUR NO. 111 TAHUN 2014

51

LAMPIRAN 9

PRESENTASI RENCANA AKSI SUB POKJA TERTIB HUNIAN TAHUN 2015

82

vi


1.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan rehabilitasi besar terhadap sungal, kanal dan waduk. Rehabilitasi harus disertal perencanaan pengelolaan banjir untuk memastikan sistem beroperasi secara optimum. Hasil simulasi pasca banjir 2007 menunjukkan bahwa pekerjaan fisik di 12 kanal/ sungai dan 4 waduk utama di Jakarta dengan mengembalikan sistem dan fungsi pengendalian banjir sesuai desain awal, diperkirakan akan mengurangi 40% luas genangan banjir atau dapat mengamankan sekitar 1 juta warga Jakarta.

Terkait dengan itu,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PU (sekarang Kementerian PUPR), dan Bank Dunia bekerjasama untuk penanganan banjir melalui Jakarta Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP/Jakarta Emergency Inititive Kegiatan Fisik-JEDi. Sungal/Kanal dan Waduk yang akan ditangani adalah Sunter Atas, Sunter Bawah, Cengkareng Drain, Ciliwung-Gunung Sahari,

Sentiong-Sunter, Waduk Melati, Cideng-Thamrin, Waduk

Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III, Waduk Sunter Utara, Angke Bawah, Tanjungan, Banjir Kanal Barat, Grogol-Sekretaris, Pakin-Kali Besar-Jelakeng dan Krukut - Cideng.

Namun, pekerjaan pengerukan Kanal/ Sungai dan waduk di Jakarta berpotensi menimbulkan dampak sosial adalah berupa penindahan warga penghuni kawasan yang diperlukan untuk pekerjaan pengerukan. Potensi dampak tersebut terjadi terhadap warga yang menempati Tanah Negara k di Kali Sentiong-Sunter. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini PIU Dinas Tata Air (sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum) merevisi dokumen Rencana Pelaksanaan Pemindahan Warga terkena kegiatan fisik di Kali Sentiong-Sunter.

1.2.

Potensi Dampak Potensi dampak kegiatan pengerukan dan pemasangan sheetpile di Kali Sentiong-Sunter terhadap warga diantaranya kehilangan tempat tinggal.

Dibawah ini diuraikan dampak

tersebut. a.

Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah Pada tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum menyusun dokumen DED dan LARAP, dokumen LARAP menyimpulkan bahwa pekerjaan pengerukan, pemasangan sheet pile dan pembangunan jalan inspeksi berada area Kali Sentiong-Sunter atau Tanah Negara. Warga

7

1


menempati area Kali Sentiong-Sunter yang akan terkena kegiatan fisik (WTP) dikategorikan sebagai pemilik dan "Enchroacer dan Squatter". Mereka memanfaatkan lahan Kali Sentiong-Sunter sebagai tempat tinggal dan tempat usaha serta kegiatan lainnya.

b. Letak Bangunan yang akan Terkena Dampak Enchroacer dan Squatter di Kali Sentiong-Sunter merupakan isu yang harus ditangani pada kegiatan fisik Jakarta Urgent Flood Mitigation Project-JUFMP/Jakarta Emergeny Dredging

Initiative-JEDI. Letak bangunan terkena kegiatan fisik berada di pinggir Kali, termasuk yang menggantung

diatas

permukaan

air. Apabila

akan

dilakukan

pengerukan,

dan

pembangunan tanggul (sheet pile), maka mereka harus dipindahkan. Untuk bangunan atau

asset lainnya yang berada di atas lahan milik, akan diatur melalui Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. Kondisi Bangunan akan terkena kegiatan fisik pada umumnya permanen dan non permanen serta semi permanen. 1.3

Tujuan Tujuan dar! LARAP ini adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip , prosedur tata cara penanganan dan pelaksanaan yang akan diterapkan dalam permukiman kembali, yaitu: a. Menguraikan secara spesifik pilihan kompensasi kepada WTP. b. Menetapkan secara rinci bantuan permukiman kembali dan bantuan secara khusus. c. Menguraikan secara rinci rencana kerja permukiman kembali.

II.

GAMBARAN UMUM KEGIATAN FISIK

2.1.

Lokasi Keglatan Fisik Lokasi kegiatan fisik Kali Sentiong Sunter sepanjang 6.350 meter, membentang di 7 (tujuh)

Kelurahan di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari 7 (tujuh) kelurahan tersebut, terdapat 2 Kelurahan yang bangunan warganya akan terkena kegiatan fisik, yaitu : Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Kelurahan SunterAgung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Gambaran umum kedua kelurahan adalah: a.

Kelurahan Serdang Luas wilayah Kelurahan Serdang berdasarkan Monografi kelurahan bulan Maret 2010 seluas 82,23 Ha terdiri dan 7 Rukun Warga (RW) dan 113 Rukun Tetangga (RT) dengan jurnlah penduduk sebanyak 26.075 jiwa. Komposisi jumlah penduduk terdiri dari laki-laki

2


sebanyak 13.287 jiwa dan 12.788 jiwa untuk jenis kelamin perempuan dengan jurnlah kepala keluarga 6.934 KK.

Batas wilayah Kelurahan Serdang adalah sebagal berikut: •

Sebelah Utara

Kali Sunter/I. Sunter Kemayoran.

Sebelah Timur

:

Kali Serdang/Kelurahan Sumur Batu.

7•

Sebelah Selatan

:

JA. Bendungan Jago/J. Serdang Raya.

•

Sebelah Barat

:

Kali Sentiong/Kelurahan Kebon Kosong.

b. Kelurahan Sunter Agung Luas wilayah Kelurahan Sunter Agung berdasarkan Laporan Kelurahan Sunter Agung Bulan Juni 2010 adalah 425 Ha, terdiri dari 20 Rukun Warga (RW) dan 280 Rukun Tetangga (RT), Jumlah penduduk sebanyåk 63.686 jiwa, komposisi jumlah penduduk terdiri dari laki-laki sebanyak 32.094 jiwa dan 31.450 jiwa perempuan. Batas wilayah Kelurahan Sunter Agung adalah sebagai berikut:

2.2.

•

Sebelah Utara

:

Ji. Raya RE. Martadinata

*

SebelahTimur

:

Jl. Sunter Permai

m•

Sebelah Selatan

:

Jl. Danau Sunter Selatan

•

Sebelah Barat

:

Jl. Exs PagarAngkasa Pura

Rencana Kegiatan Kegiatan Fisik Rencana kegiatan fisik di Kali Sentiong Sunter adalah pengerukan lumpur sepanjang 6.350 m atau sebanyak 140.150 m' dan perbaikan tanggul (sheet pile) sepanjang 3.865 m. Perbaikan tanggul (sheet pile) berlokasi dl 3 (tiga) kelurahan, yaitu Kelurahan Serdang 1.003 m, Kelurahan Sunter Jaya 333 rn dan Kelurahan Sunter Agung 2.529 m. Gambar Lokasi Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 2a dan gambar potongan

melintang (Cross Section) pada lampiran 2b.

I.

KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN TERKENA KEGIATAN FISIK Berdasarkan dokumen draft LARAP yang disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,

Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DK1 Jakarta melakukan pembaharuan data survei pada Oktober-Desember 2013. Gambaran hasil survei

kembali di Kali Sentiong-Sunter adalah 202 KK (885 jiwa) telah memetak-metak dan 3


memanfaatkan tanah dl atas 202 petak tanah yang meliputi :() 201 petak sebagal tapak bangunan (perorangan/perusahaan/fasum-fasos), (ii) 1 petak tanah kosong. Kondisi Tanah, bangunan/asset lain di atas diuraikan dibawah ini.

3.1

Uralan Tanah Terkena Kegiatan Fisik Tanah di lokasi rencana fisik Sentiong-Sunter dikuasai warga berjumlah 202 petak, luas total 106,634 m2. Mengenai status kepemilikan tanah : (i) 155 (77%) warga menyatakan sebagai penggarap/pengelola, (ii) masing-masing 47 (23%) menyatakan sebagal pemilik tanah, penyewa/lainnya (numpang dan over garapan) dan Fasilitas Umum/Sosial; dan (iii) 14 (7%) tidak dapat ditemui/tidak diketahul pemiliknya.

Dari hasil survei dilokasi rencana kegiatan didapatkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan tanah/lahan dan memiliki Sertifikat Hak Milik sebanyak 24 orang (12%), yang menjawab lainnya

(AJB Kelurahan/Akte Notaris) sebanyak 15 orang (7.%), yang memiliki Surat

Keterangan Tanah (SKT) dari kecamatan sebanyak 15 orang (7%), yang menjawab tanah negara/tanah publik sebanyak 111 orang (55%), yang menjawab girik letter Csebanyak 8 orang (4%), sebanyak 3 orang (1%) menjawab Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sebanyak 12 (6%) dan sisanya tidak menjawab dan fasum-fasos. Tabel 1: Ringkasan Tentang Tanah Terkena Kegiatan Fisik No 1. 2

Keterangan Jumlah Jawaban Responden dan persentase (%) Uralan tentang Tanåh Tanah Milik Tanah Negara Status Kepemilikan 155 (77%) 47 (23%) atas tanah Fasum-fasos Tidak.Jawab Tidak ada Ada Kepemilikan 6(3%) 109 (54%) 32 (16%) tanah ditempat 55 (27%) lain

3.

Cara mendapat

89(44%)

tanah

4.

Pemanfaatan

Warisan/Hibah

Membeli Tempat Tinggal

78 (37)

Tempat Tinggal & Usaha

77(38%)

23(11%)

Tempat Usaha

40 (20%)

TidakJawab

Lain-lain 59(29%)

Ladang

3 (1%)

Kosong

1 (1%)

25(12%)

Fasum fasos

15(7%)

in SLain-la 8(4%)

4


Darl Uraian dan Tabel di atas, diketahui bahwa lebih dari 50% tanah yang dimanfaatkan warga adalah Tanah Negara. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kurang dar! separuhnya merupakan tanah milik sehingga diperlukan verifikasi selanjutnya.

3.2.

Uralan Bangunan Terkena Kegiatan Fisik Aset bangunan yang akan terkena kegiatan fisik: dari 202 petak tanah yang dikuasai warga, terdapat 201 unit bangunan yang meliputi: (i) 78 (59%) dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, (ii) 77 (38%) sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, (iii) 40 (20%) sebagai tempat usaha, selebihnya berupa fasum/fasos dan kandang.

Kualitas atau kondisi

bangunan yang berada disepanjang Kali Sentiong-Sunter adalah,

bangunan permanen, semi permanen dan non permanen.

Tabel 2: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Kegiatan Fisik No.

Bentuk Kehilangan

Jumlah

1.

TempatTinggal

78(39%)

2.

Tempat Tinggal dan Tempat

77 (38%)

Keterangan Kondisi bangunan terdiri dari Permanen, Semi Permanen dan Darurat

Usaha

3. 4. 5.

Tempat Usaha Kandang Ayam Fasum-Fasos JUMLAH:

3.3

Uralan Warga Terkena Keglatan Fisik

3.3.1.

Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik

40 (20%) 0 (0,00%) 6 (3%) 201(100%)

Profil warga terkena kegiatan Fisik Kali Sentiong Sunter adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin terdiri dari: (i) laki-laki 175 orang (87%) dan perempuan 13 orang (6%). Usla : Warga berusia antara 40 s/d 50 tahun sebanyak

17%,

berusia 50 s/d 55 tahun

sebanyak 13%, usia 30 s/d 40 tahun berjumlah 25%, berusia > 55 tahun sebanyak 27% dan

5


'

berusia 20 s/d 30 tahun berjumlah 6% serta yang tidak menjawab/tidak diketahui pemiliknya dan termasuk fasum fasos sebanyak 11%. Pendidikan: tingkat pendidikan warga adalah tamat SLTA/MA/Sederajat sebanyak 30%, tamat SD/MI/Sederajat sebanyak 20%, tamat SLTP/MTs/Sederajat sebanyak 19%, tidak sekolah/tidak tamat SD sebanyak 17%, tamatan Sarjana Sl sebanyak 1%. Pekerjaan Utama Kepala Keluarga : sebagai Wiraswasta/Pedagang sebanyak 52%, yang menyatakan bekerja sebagai buruh sebanyak 5%, bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 16%, yang menjawab lainnya sebanyak 8%, bekerja sebagai Pengemudi sebanyak 2%, sebagai ibu rumah tangga sebanyak 2%, bekerja sebagal petani sebanyak 1%, yang menyatakan sebagai PNS sebanyak 1%, yang menjawab lainnya (tidak bekerja, pemulung atau serabutan) sebanyak 8%. Terkait dengan Status Perkawinan, terbanyak menyatakan kawin sejumlah 80%, yang menyatakan janda

sebanyak 5%, yang menyatakan belum menikah sebanyak 2%, yang

menyatakan duda sebanyak 1%. Tabel 3: Ringkasan Tentang Profil Warga Terkena Kegiatan Fisik No.

Uralan Profil

1.

Jenis Kelamin

2.

Usia (tahun)

3.

Pendidikan

4.

Pekerjaan Utama KK

5.

Status perkawinan Asal usul Warga

Pria 20-30 12(6%) Tidak Sekolah

7

KTP

Wanita 175 (87%) 40-50 30-40 35(17%) 50(25%) SMP Tamat SD Sederajat sederajat

13 (6%) 50-55 27(13%) SLTA

>55 55(27%) S/Diploma

23 (11%) tidak menjawab/tidak diketahui pemiliknya

2(1%) 60(30%) Pegawai Petani/Peternak Swasta Tangga 3 (1%) 5(2%) 32(16%) 1(1%) Lain-lain wiraswasta Buruh 11(5%) 106(52%) 16(8%) Belum Menikah Duda Janda Menikah 161(80%) 3(1%) 11(5%) 4(2%) Suami AsliIstri asli-Suami Suami-istri Asli Suami-Istri setempat pendatang istri pendatang pendatang 7(4%) 8(4%) 141(70%) 23(11%) Tidak ber KTP KTP alamatsesual aset KTP alamattidak sesuai aset 32(16%) 104(52%) 43(21%) 35(17%)

6.

Ket.

Profil Warga (Jumlah dan Persentase)

PNS/TNI/Pol.

40(20%)

38(19%)

Ibu Rumah

Asal -Usul dan Status Kependudukan : Warga yang menyatakan suami istri bukan penduduk asli berjumlah 141 (70%), suami dan isteri penduduk asli 23 (11%), istri penduduk asli tetapi suami pendatang 8 (4%), dan suami penduduk asli, tetapi Istri pendatang 7 (4%). Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperoleh data: sebanyak 104 (52%) ber KTP sesuai 6

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) l KALI SENTIONG-SUNTER

dengan lokasi, sebanyak 43 (21%) berKTP DKI Jakarta, tetapi alamat berbeda dengan lokasi kegiatan fisik dan sebanyak 32 (16%) tidak ber KTP. 3.3.2.

Kegiatan Ekonomi Warga dl Lokasi Rencana Kegiatan Fisik Warga di Sentiong-Sunter yang memanfaatkan lahan waduk sebagai kegiatan ekonomi seperti untuk usaha warung sembako sebanyak 2%, dan warung makan sebanyak 6% dan yang menyatakan jenis usaha yang terkena bengkel, play station dan kantor masing-masing sebanyak 1% serta usaha ternak dan tani sebanyak 41%. Pola kepemilikan usaha terbanyak adalah milik sendiri (49%). Sedangkan yang menyatakan memiliki usaha ditempat lain sebanyak 5%. Terkait dengan rencana usaha apabila bangunan terkena kegiatan fisik, mereka: (i) akan tetap berusaha ditempat yang sama sebesar 50%, (ii) buka usaha baru ditempat lain sebesar 2%. Tabel dibawah menunjukan kegiatan ekonomi warga. Tabel 4: Ringkasan Tentang Kegiatan Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik 1.

Jenis usaha warga terkena kegiatan fisik

Ternak,/Kolam ikan/Tani

Bengkel

Warung makan, sembako, kantor, dil

82(41%)

2.

Pola kepemilikan usaha

Milik sendiri

3.

Usaha di tempat lain

Tidak ada

3(1%)

19(10%)

Bagi Hasil 99 (49%)

4.

Rencana Usaha setelah

Tetap usaha yang

terkena kegiatan fisik

sama

94 (46%) Buka usaha baru

101(50%) 3.3.3.

2(11%) Ada 11 (5%) Tidak usaha lagi

4 (2%)

0(0%)

Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik Kepala Keluarga warga terkena kegiatan fisik yang salah satu anggota keluarganya tidak memiliki pekerjaan (46%), yang menyatakan ada anggota keluarga lain yang memiliki pekerjaan (40%), dan sisainya tidak menjawab/ tidak diketemukan orangnya (11%).

Total pendapatan dari seluruh anggota keluarga dengan kisaran berpendapatan sebesar > Rp.3.000.OO0, (32%), yang menyatakan berpendapatan berkisar Rp 1.000.000,- s.d. Rp 000 0. 00 ,R.3. per bulan (28%), yang menyatakan berpendapatan sebesar Rp 500.000,- s.d. Rp

1.000.000 ,- per bulan (15%) yang menyatakan pendapatan sebesar Rp

2 000 . 00 0,-

s.d. Rp

3.000.000,- per bulan (9%), yang tidak menjawabnya/tidak diketemukan orangnya (8%), yang menyatakan berpendapatan < Rp.500.000,- per bulan (4%). 7

LAND ACQUSITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

Total pengeluaran dari seluruh anggota keluarga yang terbanyak menyatakan adalah Rp 1.000.000,- s.d. Rp 2.000.000,- per bulan (29%), yang menyatakan pengelurannya > Rp 3.000.0000,- per bulan (25%), yang menyatakan pengeluarannya sebesar Rp 500.000,- s.d. Rp 1.000.000

i

,-

per bulan (16%), yang menyatakan pengeluaran dari seluruh anggota keluarga

sebesar Rp 2.000.000,- s.d. Rp 3.000.000,- per bulan (13%), yang tidak menjawab atau tidak diketemukan pemiliknya (11%), dan yang terkecil menyatakan total pengeluaran
Terkait dengan pengeluaran biaya transportasi keluarga diperoleh gambaran : yang terbanyak adalah > Rp 25.000

,-

per har (26%), yang menyatakan pengeluaran total biaya transportasi

sebesar Rp 5.000,- s.d. Rp 10.000 ,- per hari (22%), yang menyatakan pengeluaran total biaya transportasi < Rp 5.000,-perhari (13%), yang menyatakan pengeluaran untuk transportasi IF-

keluarga sebesar Rp

1 0 .0 00 ,-

s.d. Rp 15.000,- per hari (12%), yang tidak menjawab atau tidak

diketemukan pemiliknya (10%), yang menyatakan pengeluaran untuk transportasi keluarga sebesar Rp 20.000,- s.d. Rp 25.000,- per hari (7%), yang menyatakan menyatakan sebesar Rp 1 5 . 00 0

,- s.d. Rp 20.000,- per hari (6%).

Tabel 5: Ringkasan Tentang Kondisi Ekonomi Warga Terkena Kegiatan Fisik 1.

Anggota keluarga selain KK

Ada

Tidak Ada

yang bekerja 2.

Total pendapatan selurunya (Rp/bulan)

81 (40%) <500.000 2

3.

Total pengeluaran (Rp/bulan)

9(4%) juta-3juta

19(9%)

64 (32%)

6(3%)

500rb-ljuta 32(16%)

<500.000

2

juta-3juta 26(13%)

4.

Biaya transpotasi keluarga

(Rp/har!)

93(46%)

500rb-1juta 30(15%) > 3juta

<10.000

72(36%)

>

1juta-2juta 57(28%) Tidak Menjawab

17 (8%) 1 juta-2juta 59(29%)

3juta

51(25%) Rp. 10rb-25rb

25(12%)

>Rp.25rb

52(26%)

3.3.4. Sarana dan Prasarana Warga Penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan, sebagian besar WTP menyatakan memanfaatkan sambungan listrik langsung dan PLN sebanyak 62%, yang menyatakan

8

m

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) I KALI SENTIONG-SUNTER

sambungan listrik PLN dari tetangga sebanyak 22%, yang menyatakan lainnya (atau tidak menggunakan listrik/tidak diketemukan pemiliknya/fasum/fasos) sebanyak 15%. Sumber air minum terbanyak keluarga menggunakari air galon sebanyak 48%, yang menggunakan sambungan PAM dirumah sendiri (17%), yang menjawab menggunakan air pikulan/gerobak keliling dengan cara membeli sebanyak 12%, yang menjawab lainnya (12%), yang menjawab air PAM dengan sambungan dari tetangga (4%), yang menggunakan sumur gali/sumur pompa dirumah sendiri (2%), yang menjawab menggunakan hidran umum (1%). Untuk keperluan MCK terbanyak adalah masyarakat menggunakan sumur gali/sumur pompa dirumah sendiri sebanyak 37%, yang menyatakan menggunakan sambungan PAM dirumah sendiri sebanyak 27%, yang menjawab lainnya atau tidak diketemukan penghuninya sebanyak 14%, yang menjawab Air PAM dengan sambungan dari tetangga sebanyak 9%, yang menjawab air pikulan/gerobak keliling sebanyak 5%, yang menggunakan hidran umum sebanyak 4%. Tabel 6: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasarana Warga Terkena Kegiatan Fisik

1.

2.

3.

Generator sendiri/dari tetangga 0 (0%) Sungal/Waduk

Sumber Penerangan

PLN-sendiri

PLN-dari tetangga

Air minum

126 (62%) PAM:sendiri

MCK

35 (17%) Sumur 4 (2%) PAM:sendiri

45 (22%) PAM: dari teta ngga 0 (0%) 8 (4%) Lainnya 33(16%) Sungai/Waduk PAM: dari tetangga 0 (0,00%) 19 (9%) Lainnya

55 (27%) Sumur 74(37%)

3.

Kepemilikan Jamban

4.

Alat transportasi

Tidak listrik 31(15%) Eceran/Pikul/Galon 122 (60%) Eceran/Pikul/Galon 11(5%)

43(21%)-

Jamban sendiri 107(53%) Jalan kaki

Jamban umum 13(6%) Sepeda

16(8%)

9(4,46%) Lainnya

Waduk/Sungai

Lainnya

50(25%) Motor Pribadi

32 (16%) Kend umum

& Dinas

Mobil Pribadi&

128(63%)

23(11%)

Dinas

2(1%> r

18 (9%)

Mengenai alat transportasi yang digunakan warga, sebagian besar menyatakan menggunakan sepeda motor pribadi sebanyak 63%, yang menyatakan memanfaatkan angkutan umum 9

LAND ACQUISITrION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

(termasuk ojek dan perahu) sebanyak 11%, yang menjawab lainnya (tidak diketemukan orangnya) sebanyak 9%, yang menyatakan berjalan kaki (8%), yang menyatakan menggunakan sepeda sebanyak 4%, yang menyatakan menggunakan mobil pribadi sebanyak 1%. 3.3.5.

Persepsi dan Aspirasi Warga penghuni Sentiong-Sunter sebagian besar sudah mengetahui keberadaan/rencana Kegiatan Fisik JUFMP (73%) dan yang menyatakan tidak tahu sebesar (15%). Mereka mengetahui rencana Kegiatan Fisik dari Camat, Lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, media dan tetangga.

Mengenai pendapat, apabila harus dipindahkan ke Rusunawa, (37%) warga "tidak

setuju" dan sisanya (20%) menyatakan "setuju". Tabel 7: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Kegiatan Fisik W1, Lffi

.Llg-iEffi Tidak Tahu

1.

Keberadaan Kegiatan

Tahu

2.

Fisik Sumber Informasi

Aparat (Camat,

147(73%) Tokok masyarakat

30(15%) Tetangga

lurah, RT/RW

3.

Pendapat bila harus pindah ke Rusunawa

4.

Harapan/Usulan

11 (5%)

18(9%)

129 (64%) Media

Lain-lain 6(3%) Setuju

0(0,00%) Tidak setuju 74(37%)

41(20%)

Tidak menjawab 81(40%)

Ganti rugi

Tidak merugikan

Ada sosialisasi dulu

Ingin Rumah Deret

28(14%) Bisa Berdagang Kembali 23(11%)

26(13%) Perhatikan Keluhan

36(18%) Kerusakan diganti

4(2%) Tidak usul

11(1%)

3(1%)

75(37%)

Harapan/usulan warga terhadap diantaranya adalah: diberi ganti kerugian atas asset yang hilang dan rusak; dipindah rumah deret; serta dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

3.3.6.

Kelompok Rentan dan Anak Sekolah Kelompok rentan dalam uraian ini meliputi usia 55 tahun keatas, kondisi ekonomi karena tidak bekerja sehingga bergantung kepada orang lain. Sebagai indikator kondisi ekonomi "Parameter Sayogyo": seseorang dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan pertahunnya setara dengan 480 Kg beras. Dengan asumsi harga beras sekarang Rp. 8000/kg, maka orang

10

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN {LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

yang berpenghasilan kurang dari Rp. 320.000/bulan atau Rp. 1.280.000 keluarga/bulan dianggap hidup dibawah garis kemiskinan. Tabel 8: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah

1.

2.

Kelompok Rentan

Anak Sekolah

KK miskin 39 KK Lanjut Usia

KK Perempuan 11 Tidak punya tanah dan atau rumah ditempat lain

55

69

SD: 17 orang SMP: 19 orang SMA: 21orang

Terkait dengan anak-anak sekolah yang terpaksa harus mengikuti pindah, diperkirakan berjumlah 57 orang, mereka adalah anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan dan orang tua mereka tidak mampu

IV.

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PERMUKIMAN KEMBALI

4.1.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kegiatan pengerukan sungai, kanal dan waduk di DKI Jakarta, termasuk Kali Sentiong-Sunter merupakan salah satu upaya mriengurangi banjir sekaligus mengembalikan fungsi badan sungai/kanal dan waduk, dimana bantaran Sungai, Kanal dan Waduk yang diokupasi warga untuk bangunan tempat tinggal dan/ atau tempat usaha akan difungsikan kembali. Dalam upaya refungsionalisasi kembali tanah Sungai/Kanal dan Waduk, Pemerintah tidak memberi kompensasi terhadap tanah, bangunan dan asset lain yang ada diatas Tanah Negara.

I

Kebijakan Pemnerintah Provinsi DKI Jakarta adalah: a. Meminimalkan Permukiman Kemball Sesuai dengan prinsip kebijakan permukiman kembali maka jika dimungkinkan, permukiman kembali harus dihindarkan

atau

diminimalkan, dengan cara mencari

semua alternatif desain- desain kegiatan fisik yang layak. Dengan melihat kondisi Kali Sentiong-Sunter, baik dilihat dari aspek fisik maupun aspek sosial, maka JUMFP/JEDI melakukan revisi DED dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni:

11

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-UNTER

>

Kondisi fisik Kali Sentiong-Sunter yang telah mengalami pendangkalan, sehingga perlu segera dilakukan pengerukan dan perbaikan embankment.

> Sepanjang bantaran Kali (antara 1 - 2 m) di tepi jalan, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk taman, utilitas umum dan beberapa bagian hunian yang 'over hang'. >

Pelaksanaan pengerukan dan perbaikan embankment di Kali Sentiong-Sunter dinilai memungkinkan dengan menghindari area-area hunian.

>

Pembongkaran bangunan hanya akan dilakukan pada bagian bangunan yang over hang.

b. Memukimkan warga ke tempat yang layak Tempat tinggal dan/ atau bangunan yang akan terkena kegiatan fisik pengerukan pada umumnya adalah bagian kecii dari bangunan dl atas embankment kali. Dengan kualitas bangunan permanen sederhana, semi permanen dan non permanen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

menetapkan pindah/ tinggal di tempat yang lebih layak, dalam hal ini Rusunawa Semper. Pertimbangan dipindah ke Rusunawa terkait dengan mahal dan

sulitnya mendapatkan tanah untuk mendirikan bangunan secara horizontal di Jakarta. Kebijakan memukimkan warga dari bantaran Kali Sentiong-Sunter ke Rusunawa dengan memberi kemudahan diantaranya: •

Anak sekolah akan difasilitasi apabila ingin pindah dilokasi sekolah yang dekat rusunawa;

c.

•

Bagi siswa-siswi diberikan Kartu Jakarta Pintar;

*

Bantuan transportasi mengangkut harta benda dari lokasi ke rusunawa;

•

Fasilitas kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat.

Kompensasi atas tanah Memanfaatkan Tanah Negara seperti bantaran sungai, waduk dan kanal merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan Perda, untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberi kompensasi apapun atas upaya mengembalikan fungsi tanah Kali Sentiong-Sunter yang dimanfaatkan warga selama ini. Sedangkan penanganan atas tanah milik akan dilakukan sesuai dengan Undang-undang maupun peraturan yang berlaku.

d. Kompensasi atas Bangunan Membangun tempat tinggal, tempat usaha dan memanfaatkan Tanah Negara, dalam hal ini bantaran Kali Sentiong-Sunter merupakan salah satu bentuk penyerobotan yang melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Disamping itu, akan mengganggu 12

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN {LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

pola aliran drainase sekitar dan menyebabkan banjir. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberi ganti kerugian tunai atas bangunan yang terpaksa harus dibongkar terkena kegiatan pengerukan dalam rangka pengembalian fungsi Kali Sentiong-Sunter. Sedangkan untuk bangunan di atas tanah milik, mekanismenya penanganan sesual Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

4.2.

Analisis Hukum Suatu hasil analisis hukum terhadap setiap peraturan perundang undangan yang diperlukan untuk memastikan

efektifnya pelaksanaan

perolehan tanah serta

kegiatan-kegiatan

permukiman kembali, diperlukan analisis dari aspek-aspek sebagal berikut: a. Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah telah diperbaharui, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian disusul dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Dengan keluarnya ketiga peraturan tersebut maka peraturan-peraturan yang sebelumnya menjadi dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak berlaku lagi. Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK) yang menjadi landasan Rencana Permukiman Kembali (RPK), yang disusun tahun 2010 masih menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Permukiman Kembali perlu disesuaikan dengan menggunakan peraturan perundangundangan yang baru. Untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu UU No.2 Tahun 2012, Perpres No.71 Tahun 2012 dan Peraturan Ka.BPN No.5 Tahun 2012, maka tugas dan fungsi P2T digantikan oleh Tim Perslapan Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur, demikian pula dengan beberapa kegiatan lainnya yang memerlukan penyesualian.

i

13

LAND ACOUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

b. Aspek Pendanaan Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan

oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara serta pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya operasional dan biaya pendukung berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersunber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana yang dl atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012. Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dar biaya Ganti Kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung untuk kegiatan: *

perencanaan;

*

persiapan;

*

pelaksanaan;

*

penyerahanhasil;

*

administrasi dan pengelola; dan

*

sosialisasi.

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung, sebagaimana yang diuraikan dl atas, tidak termasuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai. Mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali dapat dilihat pada Tabel 9:

14



Tabel 9 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI PADASUB KEGIATAN FISIKJUFMP/JEDI

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PERMUKIMAN KEMBALI PADA SUB KEGIATAN FISIK JUFMP/JEDI SUB KEGIATAN : KALI SENTIONG-SUNTER

PAKET / PIU 7 /DINAS PU DKI JAKARTA

llMlERlKEIII

I 1.

PERENCANAAN PENGADAAN TANAH *

APBD

P1U/Lembaga Terkait/

merlukan tanah dalam hal ini Project Implementation Unit (PIU)

a. Studi Kelayakan

Lembaga Professional

yang berada di Dinas PU DKI Jakar-

Penyampaian Dokumen Rencana Pengadaan Tanah ke Gubernur DKJ Jakarta

ta bersama dengan instansi teknis terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yg ditunjuk oleh P1U.

PlU

PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Il

1. 2.

* Dibuat oleh Instansi yang me-

Rencana Pengadaan Tanah b. Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah

2.

RANGAl

APBD

Pembentukan Tim Persiapan/Sekretariat Tim Persiapan Pemberitahuan Langsung Rencana Pembangunan:

Gubernur DKI Jakarta

a. Sosialisasi

Tim Persiapan

b.Tatap Muka c. Surat Pemberitahuan

Tim Persiapan Tim Persiapan

10 20

Anggota: Walikota,SKPD,PIU,lnstansi terkait. Gub.dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan

15


3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. III

1.

Notulen Sosialisasi/Tatap Muka Pemberitahuan Tidak Langsung Rencana Pembangunan: a. Media Cetak b.Media Elektronik Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Tim Kajian Pembentukan Sekretariat Tim Kajian Pelaksanaan Kegiatan Tim Kajian a. Inventarisasi Masalah yang Menjadi Alasan Keberatan b. Pertemuan/Klarifikasi Dengan Pihak yang Keberatan c. Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan d. Penyampaian Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan Penetapan Lokasi Pembangunan Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Ketua Tim Persiapan Tim Persiapan Tim Persiapan Tim Persiapan Tim Persiapan Tim Persiapan Gubernur DKI Jakarta Ketua Tim Kajian

Dibentuk bilamana setelah konsultasi publik masih ada pihak yang keberatan

14

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

APBD

Jkt

Ka Kan Wil BPN

5.

Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah a. Penyusunan Rencana Kerja b. Pembentukan SATGAS Pelaksana Pengadaan Tanah

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

6.

Inventarisasi dan Identifikasi

4.

30 60

14 Tim Kajian Tim Kajian Tim Kajian Tim Kajian Gubernur DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta PIU

Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Laporan Penugasan KaKan Pertanahan Kotamadya Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat Provinsi DKI Jakarta Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat Kotamadya

2. 3.

pengadaan tanah kpd Walikota

Penugasan mempertimbangkan effisiensi,efektivitas,kondisi geografi dan SDM.

Ka Kan Wil BPN kt Ka Kan Wil BPN kt Ka Kan Pertanahan Kotamadya

Sesuai kewenangan (Kakanwil BPN,ataupun Kakan Pertanahan)

30

16


a. Pemberitahuan Kepada Pihak yang Berhak b.Pengukuran dan Pemetaan Bidang per bidang c. Pembuatan Peta Bidang d. Pengumpulan Data e. Pembuatan Daftar Nominatif Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengajuan Keberatan oleh Pihak yang Berhak Verifikasi dan Perbaikan Peta Bidang/Data Nominatif Berita Acara Verifikasi dan Perbalkan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Berita Acara Penolakan Keberatan Penetapan Penilai a. Seleksi Sederhana b. Seleksi Umum

Pelaksana PT/SATGAS SATGAS A SATGAS A SATGAS B SATGAS B Ketua SATGAS Ketua Pelaksana PT Ketua Pelaksana PT Ketua Pelaksana PT Ketua Pelaksana PT

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Penunjukan Penila! Publik Berita Acara Penyerahan Hasil Inv.dan Identifikasi Penilaian Besarnya Ganti Kerugian Berita Acara Penyerahan Hasil Penilalan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Berita Acara Kesepakatan

Ketua Pelaksana Ketua Pelaksana Penilai Penila! Ketua Pelaksana Ketua Pelaksana

20.

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang a. Pembukaan RekeningTabungan a.n. yang berhak b.Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dim Bentuk Uang c. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Uang c. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian d. Berita Acara Pelepasan Hak e. Dokumentasi Foto/Video

Ketua Pelaksana PT Ketua Pelaksana PT Pihak yg Berhak PU/Pihak yg Berhak Kakan Pertanahan Pelaksana Peng.Tanah

Pemberian Ganti Kerugian DIm BentukTanah Pengganti a. Penyediaan Tanah Pengganti

PU/Pihak yang Berhak

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

21.

Ketua Pelaksana PT Ketua Pelaksana PT

14 14 14

30

PT PT 30 PT PT

30

7

180

17

LAND ACQUISTION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)


22.

23.

24.

25.

a. Validasi Pemb. Ganti Rugi Dim Bent.Tanah Pengganti b.Tanda Terima Penyerahan GR Dim Bent.Tanah Pengganti c. BA.Pemberian Ganti Rugi Dim Bent.Tanah Pengganti d. BA. Pelepasan Hak e. Dokumentasi Foto/Video Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Permukiman Kembali a. Penyediaan Permukiman Kembali b. Validasi Pemberian Ganti Rugi Dim Btk.Perm.Kembali c.Tanda Terima Penyerahan GR Dim Bent.Permukiman Kbl. d. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian e. Berita Acara Pelepasan Hak f. Dokumentasi Foto/Video

PlU Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak PIU/Pihak yg Berhak Kakan Pertanahan Pelaksana Peng.Tanah

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Lain a. Validasi Pemb. Ganti Rugi Dim Bentuk lain, b.Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Lain c. Berita Acara Penyerahan d. Dokumentasi Foto/Video

Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak PMU/Pihak yg Berhak Pelaksana Peng.Tanah

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham a. Validasi Pemb.Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham b. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian c. BA Pemb.Ganti Keruglan Dalam Bentuk Saham d.Berita Acara Pelepasan Hak e. Dokumentasi Foto/Video

Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak PIU*/Pihak yg Berhak Kakan Pertanahan Pelaksana Peng.Tanah

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus a. Validasi Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus b.Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Keadaan Khusus c. BA Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus d.Berita Acara Pelepasan Hak d. Dokumentasi Foto/Video

Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak PlUpihak yg Berhak Kakan Pertanahan Pelaksana Peng.Tanah

Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak PlU/Pihak Vang Berhak Kakan Pertanahan Pelaksana Peng.Tanah

365

*dalam hal in! BUMN/BUMD

18


26.

Penitipan Ganti Kerugian a. Permohonan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan b. Berita Acara Ganti Kerugian

27.

Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administrasi Pengadaan Tanah

28.

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum a. Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah b. Permohonan Sertipikat Atas Tanah c. Penerbitan Surat Ukur d. Penerbitan Sertipikat Atas Tanah

PIU Ketua Pengadilan Negeri Kakan Pertanahan

Ketua Pelaksana PT PlU Kakan Pertanahan Kakan Pertanahan

7

Keterangan Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 5. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendudkung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN.

19



-

c. Aspek Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Karena kegiatan permukiman liar disepanjang bantaran kali pada kenyataannya telah mengganggu lingkungan hidup dengan mencemarkan air dan mengganggu pengaliran air sehingga menjadi potensi banjir. Oleh karena itu keberadaan permukiman liar di bantaran kali adalah merupakan pelanggaran hukum. Dalarn rangka mewujudkan tata kehidupan dl Kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman bersih dan indah maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Salah satu yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai tertib sungal, saluran, kolam, dan lepas pantai. Oleh karena itu kegiatan di bantaran kali seperti mernbangun MCK, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha tidak diperkenankan, kecuali atas seizin gubernur.

4.3.

Kelembagaan Dalam pelaksanaan penanganan warga terkena kegiatan fisik di Kali Sentiong-Sunter dan lokasi lainnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Permukiman Kembali Warga yang Terkena Dampak Kegiatan Fisik JUFMP/JEDI, yang memberikan penugasan kepada instansi dl lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan. relokasi warga terkena kegiatan fisik JUFMP/JED1. Tugas/tanggung jawab masing-masing instansi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

20


-

-

.

Tabel 10: Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga Terkena Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter NO. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTANSI Sekretaris Daerah

TANGGUNGJAWAB

WAKTU PELAKSANAAN

mengkoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan kegiatan permukiman kembali

Selama proses permukiman kembali

APBD DKI Jakarta 2014-

: persiapan, pelaksanaan dan pemantauan Selama proses permukiman kembali

2017

: persiapan, pelaksanaan dan pemantauan

2017

Selama proses permukiman kembali : persiapan, pelaksanaan dan pemantauan selama proses


permukiman kembali persiapan, peîaksanaan dan pemantauan

Jakarta 2014-

Selama proses permukiman kembali


: persiapan, pelaksanaan dan pemantauan

2017

Selama proses

APBD DKI

permukiman

Jakarta 2014-

kembali: persiapan

2017

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Membantu Sekda dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemprov DKI Jakarta

Asisten Pemerintahan

membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan para Walikota dalam melaksanakan proses permukiman kembali

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Walikota Jakarta Utara dan Jakarta Pusat

Kepala Dinas Tata Air (Pemisahan Dinas PU DKI

mengkoordinasikan perencanaan dan mengalokasikan anggaran SKPD terkait pelaksanaan JUFMP/JEDI, termasuk permukiman kembali warga terkena Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter mengkoordinasikan aparat di Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Sunter Agung dan Kelurahan Serdang dalam melaksanakan proses permukiman kembali warga terkena Kegiatan Fisik pengerukan SentiongSunter • Menetapkandan mengumumkan data warga terkena Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter yang telah

Camat dan Lurah

Jakarta tahun

diverifikasi

2014)

(data terlampir) pendampingan melaksanakan proses permukiman kembali warga terkena Kegiatan Fisik, ke relokasi melalui baik Rusunawa yang telah disediakan kompensasi opsi maupun

•

SUMBER DANA


2017 APBD DKL

dan pelaksanaan

Iainnya 21


-.

y


NO.,.

INSTANSI,

TANGGUNGJAWAB

;

-

I

WAKTU

SUMBER DANA

PELAKSANAAN 7.

Kepala Dinas

menyediakan rumah susun sewa

Selama proses

APBD DKI

Perumahan dan

dan mengalokasi unit rumah

persiapan dan

Jakarta 2014-

Gedung Pemda

susun sewa bagi warga terkena

pelaksanaan

2017

Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter

pemindahan warga

0

-

melakukan pendampingan warga yang terpindahkan

8.

Kepala Dinas

menyediakan dokumentasi, press

Selama proses

APBD DKI

Komunikasi,

release, dan publikasi di media

permukiman kembali

Jakarta 2014-

Informatika dan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

: persiapan, pelaksanaan

2017

Kepala Dinas

memberikan layanan kependudukan

Selama proses

APBD DKI

kependudukan dan

bagi warga terpindahkan dari tempat

permukiman

Jakarta 2014-

Catatan Sipil

kembali persiapan, pelaksanaan

2017

Kepala Dinas

asal ke lokasi rusun atau lokasi lain yang dituju Menyediakan layanan ksehatan dan

Selama proses

APBD DKI

Kesehatan, Dinas

pendidikan serta transportasi

permukiman

Jakarta 2014-

kembali persiapan, pe[aksanaan

2017

Kehumasan 9.

10.

Pendidikan, Dinas Perhubungan 11.

Kepala Dinas Sosial,

Menyediakan bantuan pemulihan

Selama proses

APBD DKI

Dinas UMKM,

usaha/penghasilan

permukiman

Jakarta 2014-

kembali persiapan, pe[aksanaan

2017

Dinas Tenaga Kerja 12.

13.

14.

Kepala Satuan

Membantu warga melakukan

Selama proses

APBD DKI

Polisi Pamong Praja

pengosongan, pembongkaran bangunan dan pengamanan lahan

permukiman kembali

Jakarta 20142017

yang sudah dibebaskan

: persiapan, pelaksanaan

Kepala Biro

melaksanakan monitoring dan

Selama proses

APBD DKI

Prasarana dan

mengkoordinasikan pelaksanaan

permukiman kembali

Jakarta 2014-

Sarana Kota

Kegiatan Fisik JUFMP/JEDI, termasuk proses permukiman kembali

2017

Camat Tanjung

Verifikasi

: persiapan, pelaksanaan dan pemantauan Selama proses

Priok dan Camat Kemayoran

Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter

permukiman

Jakarta 2014-

Mengkoordinasikan aparat Kelurahan Papanggo dalam

kembali: persiapan, pelaksanaan

2017

Selama proses

APBD DKI

data

warga

terkena

sosialisasi dan proses permukiman

APBD DKI

kernbali 15.

16.

Lurah Sunter

Melakukan

Agung dan Lurah

terkena Kegiatan Fisik

permukiman kembali

Jakarta 2014-

Serdang

Melaksanakan proses permukiman kembali

: persiapan, pelaksanaan dan

2017

UPT Rusunawa

Melakukan pendataan kapasitas

pemantauan Selama proses

verifikasi

data

warga

APBD DKI

22

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) y,,


NO.

INSTANSi

TANGGUNGJAWAB Rusunawa di wilayahnya untuk dihuni warga terkena Kegiatan Fisik Melakukan proses pemindahan warga

4.4.

WAKTU PELAKSANAAN permukiman kembali: persiapan, pelaksanaan

SUMBER DANA Jakarta 20142017 l

Monitoring dan Evaluasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh CPIU dan dibantu konsultan supervisi akan berperan sebagai pengawas internal. Pada tingkat CPIU, Laporan Bulanan akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Sedangkan di tingkat PIU DK1 Jakarta akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tata Air dan Sekretaris Daerah Provinsi. Monitoring dimulai sejak persiapan penyusunan LARAP, Laporan Kemajuan dan Monitoring akan tersedla bagi warga dan dapat diupload dalam Web JUFMP dan Web WB.

4.5.

Penanganan Keluhan Keluhan yang terkait dengan aspek pemindahan warga terkena kegiatan fisik akan ditangani secepat mungkin dan selesai di Posko-ditempat warga menyampaikan keluhan (dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari). Proses penanganan keluhan akan difasilitasi oleh Tenaga Ahli Penanganan Keluhan dari Konsultan Supervisi yang ditugaskan dilapangan. Keluhan dapat disampaikan melalui SMS, Email/Web, datang langsung ke Posko. POSKO - Penanganan Keluhan dl lokasi (Sub-Kegiatan Fisik): Warga terkena Kegiatan Fisik yang menbawa keluhan secara langsung/tidak langsung

,

tertulis /atau tidak tertulis,

selanjutnya mencatat, menverifikasi, menyimpan dan menyampaikan kepada institusi yang berwenang dan atau PIU Dinas PU DKI Jakarta. TINGKAT KOTA : jika warga kecewa, tidak puas atau belum mendapat tanggapan dari PIU,

Warga dapat menyampaikan keluhan ke Kantor Walikota. Setelah menerima keluhan warga, Walikota akan mengambil tindakan terhadap kasus dimaksud. Untuk membantu penyelesaian keluhan, Walikota bertangung jawab mendokumentasikan dan menyimpan arsip keluhan yang ditangani. TINGKAT PROVINSI : apabila keluhan tidak mendapat tanggapan dari walikota, warga dapat menyampaikan keluhan kepada Gubernur. Waktu yang diperlukan untuk penanganan keluhan sekitar 30 (tiga puluh) hari. 23


.


Langkah terakhir; Apabila warga kecewa dan atau tidak menerima tanggapan dari Gubernur, keluhan dapat dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian secara hukurn. 4.6.

Rencana Pelaksanaan Permukiman Kembali Rencana tindak penanganan warga terkena kegiatan fisik di Kali Sentiong-Sunter disajikan pada tabel dl bawah dan Lampiran 6. Tabel 11: Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Kegiatan Fisik Sentiong-Sunter

l.

PERSIAPAN

1 Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan 2

Tanah (instruksi Gubernur) Penyusunan Dokumen RP

3 Cut off date 4 Penetapan Warga Terkena Kegiatan Fisik

2014

Bappeda

2014

Agustus 2014 Februari 2014

Dinas PU

2013-2014

Jun[ 2014

Dinas PU Dinas PU

2014 2014

Agustus 2015Desember 2016

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

2015 dan 2016

PENGADAAN TANAH

lI.

5 Tidak ada 111. PEMUKIMAN KEMBALI 6 Perslapan Lokasi Baru Pembangunan/Penyiapan Rusunawa 7

Musyawarah dengan warga terkena Kegiatan Fisik untuk penentuan lokasi rusunawa, prosedur mendapatkan unit, hak dan kewajiban serta jadual pemindahan

AgustusSeptember 2015

Walikota Jakarta Utara; Camat Tanjung Priok; Lurah Sunter Agung; Dinas Tata Air.

2015

8

Penyerahan kupon inden unit rusunawa

September Oktober 2015

Dinas Perumahan; Walikota Jakarta Utara; Camat Tanjung Priok; Lurah Sunter Agung

2015

9

Bantuan transportasi mengangkut harta benda dari lokasi lama ke rusunawa/ lokasi

Desember 2016

Dinas Trantib

2015-2016

Desember 2016

Dinas Perumahan; Dinas Tata Air; Satpol PP; Walikota Jakarta Utara; Carmat Tanjung Priok; Lurah Sunter Agung

2016

baru

10

Pemindahan Warga Terkena Kegiatan Fisik (WTP)

24


S11

Pembongkaran bangunan terkena kegiatan fisik

Agustus 2015Desember 2016

Kartu Jakarta Pintar untuk Anak Sekolah (Program Sekolah Gratis dari Pemprov DKI untuk siswa SD, SMP & SLTA)

IV PELAKSANAAN FISIK 13 Pengerukan 14

Pemasangan sheet pile

2015-2016

Walikota Jakarta Utara; Camat Tanjung Priok; Lurah Sunter Agung

Catatan: (i) Kontraktorakan bertanggungjawob atas kerusakani pembongkaran bangunan yang terjadi akibat kegiatan fisik (ii) Rencana kegiatanfisik akan disiapkan kontraktor dengan menyesuaikan kesiapan pemindahan warga ke rusunawa atau temput tinggat sementara sebelum ke rusunawa. (iii) Pernbongkaran bangunan yang mengakibatkan warga harus pindab akan dilaksanakan setelah mereka pindah ke rusunawa yang disiapkan atau mendapatfasiitasi tempat tinggal sementara sebefum pindah ke rusunawa.

12

Dinas Perumahan; Dinas Tata Air; Satpol PP;

Selama program Kartu Jakarta Pintar berjalan

Dinas Pendidikan

Selama Program berjalan

Agustus 2015 Desember 2016 Agustus 2015 Desember 2016

Dinas Tata Air

2015 2016 20152016

Dinas Tata Air

25


$

$

r§t$rrÊfi-R


LAMPIRAN

26


LAMPIRAN 1:

-

¡

I

FOTO-FOTO KONDISI WILAYAH TERKENA KEGIATAN FISIK

Bangunan darurat yang berada dl teplan

Kondis!ilokasi sisi kanan tidak terdapat

sungal

bangunan dan sis! kir! terdapat bangunan yang akan terkena dampak kegiatan

Kegiatan wawancara dengan calon Warga

Sensus darl rumah ke rumah terhadap warga

Terkena Kegiatan Fisik di Wilayah Kelurahan

yang bertempat tinggal teplan Sentiong-Sunter

Sunter Agung

dl Wilayah Kelurahan Serdang

27


LAMPIRAN 2A: POTONGAN MELINTANG DI LOKASI

I

ZUi OM

4218

Til WMAa

i. ACC.Ol

sa

..

4

,,

t.

-ANCEt----

Sta. 1 + 370

28


LAMPIRAN 2A: POTONGAN MELINTANG DI LOKASI (LANJUTAN)

OM

fl

Sta. 1+420

29

LAND ACQUISTION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

-

LAMPIRAN 2B: LOKASI RENCANA KEGIATAN FISIK

SHEET PILlE

SENTIONGSUNTERDRAIN7

7.SHEE

TPILEllil 1.000 m

940 m

aqé,30

C

1336m

LENGTH OF DREDGING 6,350 mm IL

1-

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG SUNTER

LAMPIRAN 3: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA KEGIATAN FISIK HASIL PENDATAAN WARGA PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)-SENTIONG SUNTER Di WILAYAH KELURAHAN SERDANG, KECAMATAN KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT WILAYAH KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA NAMA

N.

1

11

SUPARNO

il

12 la

RIMAN TI sUTomo

Delta serdangN 27 Rt DI/07 JI.Delta serdang l No. 25 Rt 1/07

14

KIU

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

BINSANUK DIKDIK SUJMADI TIDAKiADARANGNYA ADE TARIAT UWKHARRIYAN SUARDI TPOS 1ELIM liiRu H.ROSIKIN KADORI TI.

26 27 28 29 30

SR BI.

32 33

l.Delta serdang i Rt 0107 il. Delta serdang 1 Rt 01/ 07 il. Delta serdng P Rt 0107 NoS24 il. Delta serdang 1 Rt (ni 07 No. 23 JIL Delta serdang 1 RtM1f07 il. Delta serdang 1 RtO01/07 I. Danau Sunter BaraRtt 017/0 JI.Danau Surter Barat Rt 017/O5

S ROT .

M/SRlA

68

WAHYU

TempatTinal Tempat Tngal don Tempait Usaha

69 70

MASRUDIN USTAD

Tempat TIngI dan Tempat Usah

71

TARMINA

LIDanau Sunter Barat Rt &1/O

TempatTIngWl TmatTInguai Tempat TingaI

72 73 74

SANIRO WARNADI YANLO JOKO RIDWAN KARDINI SARJONO H.NASTARA CASIDÉI.

JIDanau Sunter Barat il. Danau Sunter Barat I.Danau Sunter Barat JI.Danau Sunter Barat M.Danau Sunter Barat JLDgnau Sunter Barat JI.DtnauÎSunter Barat JiL Dansu Sunter Barat Dansu Sunter Barat LDanau Sunter Barat

-64

TeptEgl75

Rt 01/0 Rt 01OR Rt 01/05 Rt 01M0 Rt 011f At 011OS

TeamteTingai dan Tempat Usaha

Tompat Tinga dan Tempat Usaha TempatTing l dan Tempat Usaha Tempat Tgal dan Tempat Usaha Tompet Tnngpl dlan Tempet Ussha

Tempat Tingal dan Tompat Usaha TematTingml dan Tempat Usaha Taompat usahi Tompat TingaI dan Tempat Usiha Tempat Tngpl dun Tempat Ussha Tempet Tingl dan Tempat Ulahe TempatTingal dani Tompat Usahi TempatTingal dan Tompat Usaha Tempat Tian ldar Tompait Ussha

Tomat Tingal dan Tempat Usahe

82

M

Tempatn dnT put Ussha Tompat TingI dan Tompat Usnah TemnpatlTlngal don Tempat Unaha TempatTlngal dan Tempat Usha Tempat Tinggal dan Tempat ulaha

83 84 85 86 87

AKMAN M.SUATNO SE RUDI SIMARNI MAR1NO MATORI

TempatTingul danTempat Usaha

88

PEDAGANGJAMU T

m TempatUisaha THoI Tampat Tirng dan Tempat Usahe

89 90

AU RIDHO TAUFIK

Sunter Barat Rtm0 1.Dgnau .34 CUSNAD1

Tempet Tingpl da Tempat Usaha

91

!ABDULFATAH

RtOl7/5 I. anaiSurter Barat At017/05

TOmpDtTinal danTempat Usa T patTingl dan Tempat Usaha

92

KARISEMIARSITO

JAI

1.Danau Sunter Barat Rt 017OS

Tempat Tingal dan Tempat Usah-

93 94

NANO

lDanau Sunter Barat Rt 01103

Tompat Usaha

95

UDIN

I. Danau Sunter Barat RI01103

Tempat Usaha

Rt 917/0 Rt 017/05 Rto17/05 Rt 017/O5 Rit017/05

JI. L Danau Sutrer Barat Rt Ol7/0

Danau Sunter Brat Rt 027/s Danau Suter Barat Rt 017/S

CASMITA

Ternatbsaha Tompat Ting; dan Tompet Usahu Temptsaat Us

TempatTiol

l.DanuSunterBarat Rt01/05 .Dnau Sunter Barat Rt0105 . Danou Suntar BaraRtR01f05 . Danau Sunter Barat Rt /OS I.Danu Suter Barat Rt 01DS J. Danau Sunter Barat Rt 01/05

62 63

76 77 78 79 80

JI Danu Sunter Barat Daneu Sunter Barat Danou Suntr Barat ILDanau Surter Barat Ji.Danau Sunter Barat

ASANI.

KASWO YAl ANWAR UDIN

NO. 58 59 60

Tempait Tingpl dan Tempet Us*L Tempat Tngoal don Tempt Usaha Tempat TIngWlfkontrakan TempatlTingui Tempat usaha T Tampaitusahi

Dinau Sunter Barat Rt 017/05

I.DanauSunter Barat

P35 MADSANI

IIRROSU.

Ritoïl/03

Rt 011/03 Rt011/03 Rt 011/03

Donau Suter Barat Rt O/3

WIl.

WAN

P)

TompatTlnMl dan TemptUsha

Rt 011/03 Rt 011/03 Rt G11/03 Rt 011/03 Rt 011/03

Tempet Tngal dan Tempit Ussha Tapatlusaha TremptTIngE] dan Tempat Usahi TempatTingal dan Tempait Useha Tempatlnal dan Tempat Usaha

JI.Danau Sunter Barat Rt 01/03

Tempt TlIngl dan Tempat Usaha

il.Danau Sunter Barat

Tempat Tingal dan Tempat Usia Tampat Usha

JI Danau Sunter Barut l.Danu Surter Barat JI.DNnau Sunter Barat I.Danau Sunter Barat Ji.Danau Sunter Barat

Rt 06/03 .DanuSunter Barut Rt603

J.Danau Sunter Barat

Rt 011/03

JI.Danau Sunter Barat Rt 011/03 JI.Danu Sunter Barat Rt 011/3

Tempat Tlngal dan Temat Usaha

TompatUsahe Teipat Usaha

36 37

SAMSUDIN PEDAANG ESKELAPA

3I

SURIPTO

9 40

PEDAGANG PARFUM (TUP IMRON/IDA/KOSIM

I. Danau Sunter Barat Rt 017/ 1.Danau Sunter Barat Rt O75

Tmpat in l dan Tempat Usaha Tempat TIngal danTempat Usah-

96 97

AMR OPUNG

L

t nu Sterra jl,DanauSunterBrat RtOt /03

TemptTngal dan Tempat Usa dan Tempt Usaha TempatlTl

41

BUBUN

I. Danau Sunter Barat Rt 017/05

Tempat Tinaldan Tempat Usahe

98

JALUNG

Rt 02/03

Tempat usaha/MCK

42 43

AGUS DODO

Danau Sunter Barat RtI017/05 .Dnau Suntergarat Rt 017/05

Tempat Uaha TempatTina ldan Tempat Usaha

99 LEMAN 100 JUMADI

Rt 02/03 t 02/03Tm

TempatTlngwl tTng

44

TEDDY

1.Panau Sunter Barat Rt 017

Tempat Padagang Burung

BAYU

Rt 0

TempatTingal

45 46 47

MAMAT

LDanau Sunter Barit Rt 017/05 ADanou LTDDY Sunter Barat Rt7Ol / . Danau Sunter Barat Rt 017/05 M.Danau Sunter Barat Rt 017/05 DanauSurter Barat Rt 017/OS JL.Danau suntersomrt fto7/05 l. DanauSunter Barat Rt07105 I Danau Sunter Barat Rt 017/05 JiDanauSnterbirat Rt 01705 I DanauSunter Barat Rt 011/05 i. Dansu Sunter Barat Rt 011/5 i. Danau Sunter Barat Rt 011/05 J. Danau Sunter Barat Rt 011/OS

TempatTingal dan Tempat Usaha

HAUMAH MUSUMIN SONIRIN MUHAYATI ENARDI/NURIFAR2

Rt o2/03 Rt 02/03 Rt 02/03 At 02/03

TempatTingal TempatTIngWl TempatTingpl TempatTngalTomatTngl

107 PURWANTO

20 RtQ2/0

Tempatyjnwgl Tingal Tempat

108 JMANG 109 AGUS 110 BUDIONO 111 ABDULNAYi

RtC2/03 Rto3/03 Rt.03/03WKmu BLOK BNO.40 Rtp/ Rt03/03 Rt03/03 Rt 03/03

Tempntusah&MCK TempatTlngal r Mandl KamerMandl

(TUTUP)

49

MIHADI PEDAGANG TANAMAN (TUUP) PEDAGANGTANAMAN (TUTUP}

50

RASWAN

Mn 52 53 54 55 56 57

RAKMAT ROMMYMADROM1 LATIFMAKRIJO HAMAFI ANDIX HERMAWAN SUKMA T1NO ANDI WIAYA

48

--

Delta serdang No. 27 Rt 1/ 07

Delta serdang i Nt 25 Rt 0/.07 il.Delta serdang 1 No. 25 RtO1/07 07 Rt il,Delta serdanU No. 2401/

DIN

65 66 67

Tempat Tngaldan TempatUsaha TenpatlIngal Tempat Tinggal dan Tempat Usahl

5OaHINf5UARDI SUROOINSONU ISAH SIGTWIDOD

25

ASETTERKENA Tempat Usaha Ttmpt Usaha TempatUsaha Tempat Usaha Tempat Usdha T Tempat Usah Tompat Tingal dun Tempat Usahe

LIDeltaserdangI No. 8 Rt 02/07 o 07 jl.Dltaserdang RtO JI. Delta serdanq 1No. 28 Rt D1/07

8 9 10

4 5

AAMAT O5 ILDanau Sunter Barat Rt LDanauSunterBarat Rt ouos . DanauSunterBarat RtO/05 LDanu Sunter Barat Rt goS I.Danu Sunter Barat Rt01/05 1.Dunau Sunter Barat Rt 01/05 I. Danau Sunter Barat Rt /OS

ASETDTERENA TompatTngpl/kgntrakan TempatTlnal TempatMngal TempatingIl d1 Temp&t TInial TempatTIngal Tompat Tingal

7É

2

NAM^A KASNARI MARNO SUJONO IWANAWI SADUN PEDANGAN E5 KELAPA (TUTUP) SUARDI

ALAMAT .Diolta serdanigitD2f107Deltaserdang 1No. 4 Rt02/007 Deltaserdang I No,5 Rt02 07 M.Delta serdana No. SA Rt 02/7 1.0Dltaserdangi R2/07 Rt 2/07 J.oDeltaserdang I J Delta serdang INo. 7 Rt 0 0'

FWJO 5URYATINI N ERWIN S PRiNGADI YU$WnBISONO KRISTNA RIYAN-1 ,GATOT TUGIMAN

Danruunter Barat Rt017/0

WarungRokok Tempat Tingal dan Tempat Usaha Tempat Tinggal dun Tempat Usahs TmpatTingaidenTempet Usiha Ingpil don rmait T1nual ToW unahe dan Tmmpat Tempet UsaaR Tempat Tempat TingaI dan Tempat Usha TomputTingpl dan Temat Usahe TemptTinga dan TempetUsaha Tempat Usaha

Tomait UsNa Tempat Usaha Tempet Usaha

0n 102 10 104 105

1.12 MUSTARI 113 LEMAN 114 MUKTEN

TempatTinal dan Tempat Usaha

Tomat Usaha/MCK TempatTingal Tempat usaha/MCK

31

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG SUNTER

LAMPIRAN 3: DAFTAR WARGA DAN ASETTERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)

AT

AAL

NO. MIN

115

116

117

GORATUA HASIUAMK K A sT

I18

119 FARIUS/WNT 120 21 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

13F 134 135 136 137 138 139

NURSALAM M.SAM5UDIN PURWONO SYAMSUDIN SYAMSUDIN NYUPRAPTO DEDISUGANDA TEMI SARTONO GONO WARDANA KARIMAGUR

UTR1SNO

KlIS R AN NASIR SIN JUHRO KARYADI TAt

Tempat Tn[a

Rt03a03

ingt TJULSUMANTRI Tempet

167

SURYAT1

Rt 010/03

Rt 03/w

TempatTll

169

0.SUHENDI

Rt 017103

TempatlIngga

170 SATIMAN

Rto1703 Rt 017/03 Rt017/03 Rt017O03 NO.114 Rt 1/NO.115 Rt017/03 NO.115 Rt017/03 Rti1/03

TcmpatTnrai Tempat Uzaha TampatInal Tempat taha TmEpat USha U/h Tempat TfingglanTempatUssha TempatTIngl TMpatTina TanpatTingai TempatTingeal TcmpatTlnga!l Tempat Tingal dan Tempat Usaha 1ngpl TimptI TempatTnggal Timpe ingal TEDI iRt at Tirg! dan Tempåt Usaha TrnpatTinggl Tmpt TempatTlnil TärmpatInfal n l191 T

171 172 173 174 175 176 177 ±76 179 180 181 182 163 184 185 186 187 188 189 190

Rt 00 At 010/03 NO.26 Rt010/03 fRt010/03mpat

Tempat ingal TmptTu ldanlTampatUsaha patT lfg aldan Te mpat U sah a TaRm TmpatT gal dan Tempat Usha TempatTlngpl den Tenpat Useh TempatTinfal Tempat Tngal Tempet Tngal danTempatUsaha

192 193 $94 195 196 197 198 199

0903

At 09/03 NO. 79 Rt 09/03 NO. 80 Rt 0 3 RtO03 Rt 09/03 NO63 Rt 09/03 N084 Rt 09103 Rt 09/03

M.RA SUHANDI TASRIPiN OTO VWIN AGUS 144 PARMO 145 NASIRAH 146 SURANTO 147 SUPRAPTO 148 WALUO 149 WARDOYO 141 142 143

Fl

150

:r-

~156

152 153 154 1SS 157 158 159 160 161

Sp

Rt09/03NQ,86 Rt09103

TempatTIngml200 Termipet Usahm

P0S RT 09

Rt 09/03

F2sum/Fasos02 __151 Tempeattlnal Tämp*t TingWl Fatum/fsos Tem patltin1 Temnaat TIngul TemnpatlTlngap danTempet UsahmTempatllhnAlkontrakan Tem patlTlngpi TempatTingel TempatlTlngPlfkontrakan

09/03

.SGMNRt HRDMN

MUSHOLLA BAITUL RADIM SUPARMAN MATSATARI

Rt w9/3 010903 Rt09/03 NO.2= Rtt 09/03 09/03 Rt0903 NO.27 Rt 09103 Rt29fO3 N0.2

QRt

ANOORt

SUIHARI ANDI

WAIPUD11N MARSIDI

1652

MCK UMUM RT.0kof/03

Rt9A9/03 Rt 010/03Faufss

163 164 165

KARDIPA/SLASTRI HILARIUS US~AGANJ, EKERTARIAT RW 03

Rt010ol3 Rt 010/03 Rt 010/03

KetuafRW Ketun RT

TemnpatTlngal

F aa4

3.

Wat Warga:

%

~

,U

j

1Savs

asu/

S-% UNTER

:

.201

AAMAMILUDIN UM HOTO KATMAN SUGIMAN SUGIMAN H.XASIRIN H.NANI / HERMAN EFENDI HARJONO/MATERIAL ABDULMUKIT IBNUWAHYUDIfSrri HAWA KAYAT MAJIDSINARAY ANWAR MUNAWAR PANDE NYOMAN MERTA SUPARDJO AWALUDIN/WATiNI ENDICANDRA ALWIN HADI/KHAIRUL SNU WAHYUDI SAFRUDIN CtTCHAN SOMARI SUTARNO MCK UMUM T.1603 SATIMAH NURHADI PT.GIRIA SENTOSA

TempåtTInga

Tempatlnial TARaDTJngaI iRt011/03NO mpatUsUa (RM. Padang> Tempat Usaht (Tk. Obat) TempatT]nfgal dan Tempat Usaha

Rt 011/03 Rt 01 Rta Rt 011/03 Rt01103 RtO1/03 Rt 01/03 Rt 011/03 Rt 011/3 Rt 011/03 N0.67 Rt 011/03 NO.66 Rt 011f03 NO.66 Rt 011/03 Rt 011103 Rt 011f03 Rt 011/03 NO,61 Rt 011/3 Rt011/03 NO.59 Rt 011/03 NO.59 Rt 03 o0 Rt 016f03 ND.76 At 0/3 3 NO.71 Rt 0 Rt 016/03 Rt 013 Rt01f03 NO.70

Tempat Tngl TampatTIngaidanTempatUseha TempatUsaha(k. Minuman) Tempat Usaha (SGiO Tempat Tngl din Tim at Usha Timpat Usaha Tempat Tir[I dån Tempat Usaha Tempåt Tingpi dan Tempat Uaha

TempatUpha Tampat lingl Ternpat ingal TempatTinl/kontraken TempatTingf dan Tempat Usha TempatTInal TempatTInlt TempatTingail TemnpatTing TimpatTnggal T im pa t etingel Tempat ingal TampatTlnfll TempatTina Fasun/Facos

Rt 10/04

Rt 10/04

MCK UMUM RT 001/04

NI

TempatTingal TmpatTinggl Lahan Kosong Fasum/Fasol

I.

NG

n~2UWTffffhi

~bruarl

~ r

ans

ng en

a

Sumber Daya Air vins DKI Jakarta

Kas

11 *~

--NJP.

2.

Keterangan:

Penyampalan saran atau keluhan sampal dengan Dinas Pekerjaan Umum Provins[ DKI Jakarta Jl.Ta an Jatibaru No. 1, JAKARTA

2014

9,"t,

4

H--.

:

Telp. 021-334627273

PARTO/SUPINI

TempatT[nga Tempat Tngi l dan Tpat usaha Tmpat T TempatTinul

Tempet TingEai

DLuau:1. 2.

Rt 010/03 NO. 25A

Rt 03/03

03 Rm RtO17/03 Rt 017103 Rt 017103 Rt 017/03 NO.170 Rt 017/03 NO. 170 AANIH 17/03 Rt017/03 NO.177 Rt0903 Rt 09/03 At 09/

ROM

NANANG/SUNARDI

166

Rt017/03

ASET TORKENA

ALAMAT

NAMA

NO.

ASETTERKENA

Februari 2014 melalul:

R RT..001105 .tTER G

l IA.HIl M-s$.q

g ukamk, MT. Yg(40199703100


LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK

PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)

-JL SUNTER JAYA

7

-a

iw

ii

0

tMT m

33


LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)

r


7u

7

34


LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGATERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)


lir

u

35

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTiON PLAN (LARAP)

i ~

E

i


LAM PIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK (Lanjutan)

El

~

~PROGRAM

PENANGGULANGAJN BANJIR JAKARTA (JEDI)

m

_

g

i

B'

U 8

m.aSEm.-

:~36

[jj

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)KALI SENTIONG-SUNTER


Ljj]

r

PROGRAM PENANbGGULANGAN BANJIR JAKARTA (JEDI)i

B

TIDIau

i3

|i

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALl SENTIONG-SUNTER



E~X

EP.1~

~3002

38


-


LAMPIRAN 5: RINGKASAN BANGUNAN TERKENA KEGIATAN FISIK DAN WTP SENTIONGSUNTER No.

1.

Kategori WTP

Warga yang menempati

Jumlah Bangunan/WTP Banguna Bangunan n terkena terkena sebagian seluruhn ya 195/192

Jumlah banguna n/ penyewa 2.

Penyewa

4/4

Jumlah bangunan yang terkena sebagian 0/0

Jumlah WTP

4.

Orang yang terpengaruh mata pencaharian nya

2

80

Jumlah WTP

Bangunan dibongkar seluruhnya 123 4

Jumlah yang harus pindah

Jumlah yang tidak perlu pindah 0

4

Jumlah bangunan/ Jumlah WTP 1 2 3 4

2

1

3

4

4

Perkiraan biaya (Rp.) 1

4

Bantuan Pindah Pilihan bantuan rehabilitasi

5

1 2

3

Perkiraan Biaya (Rp.)

4

5

1

2

3

4

5

Bantuan rehabilitasi

Dibongkar sebagian 2

1

Pilihan WTP

3

4

1

2


3

Biaya pengganti yang disiapkan kontraktor

4

Fungsi dan ukuran sisa bangunan 3 1 2

4 Tidak mendapat kompensasi

Penyerobot

Jumlah bangunan sewa 112

Pemilik bangunan sewa informal


Pilihan bantuan pemukiman kembali 1 2 3 4

Pemilik Aset yang rusak selama konstruksi

Jumlah WTP

6.

Bangunan terkena Sebagian

Pilihan atas hak

Kompensasi atas hilangnya bangunan

3

80

Fungsi dan ukuran bangunan 3 112 5.

Bangun an terkena seluruh nya

Hak-Hak

#Tipe Mata Pencaharian WTP

1

3.

Area/Iuas (m2)

3

Jumlah Penyewa terkena Kegiatan Fisik 4

1

2

3

4

Tanpa kompensasi bangunan diatas 3 unit

39


*)Catatan Orangyangmemiliki dan menempatitempattinggal dan bangunan lainnya: 1 = kompensasi uang tunai dan akses ke perumahan rakyat 2 = perumahan rakyat 3 = hanya kompensasi uang tunai

Penyewa: i = perumahan rakyat 2 = biaya sewa dan akses ke perumahan rakyat 3 = skema lain 4 = dll

4 = bentuk lain dari kompensasi, sebutkan... Orang yang mata pencahariannya akan terpengarub: i = hilangnya pendapatan dari toko kecil 2 = kehilangan pendapatan dari industri kecil 3 = hilangnya penghasilan dari kegiatan produktif spesifik (seperti nelayan) 4 = hilangnya pendapatan dan jasa 5 =lainnya

Pilihan untuk bantuan rehabilitasi: 1 = fasilitasi untuk menemukan tempat baru terdekat dengan wilayah semula 2 = pelatihan untuk berbagai jenis pekerjaan 3 = kredit 4 = fasilitasi dalam pembentukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan baru 5 = kombinasi di atas

Pemilik asetyang rusak selama konstruksi: Semua bangunan yang rusak 1 = tern pat tinggal 2 = tem pat usaha 3 = pagar 4 =lain Sebagian rusak 1= tempat tinggal 2 = tem pat usaha 3 = pagar 4=Iain Pilihan untuk kompensasi 1= kompensasitunai 2 = membangun kem bali 3=sewa

Penyerobot: Jenis penggunaan dan ukuran bangunan diserobot i= tempat usaha, rata-rata ukuran.. 2 = dapur, ukuran rata-rata.. 3 = toilet, ukuran rata-rata.. 4 = lainnya, rata-rata uku ran.

Penggunaan dan ukuran bangunan yang tersisa 1 = tempat tinggal utarna, ukuran rata-rata 2 = tempattinggal utama dan usaha, ukuran rata-rata 3 = tempat usaha saja, ukuran rata-rata 4 = lainnya, rata-rata ukuran

Pemilik bangunan sewa informal: Jumlah bangunan sewa 1 = satu unit 2 = dua unit 3 = tiga unit 4 = lebih dari tiga unit Jumlah penyewa yangterkena dampak i = dalam satu unit 2= di dua unit 3 = di tiga unit 4 = empat unit

40

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SINTER

LAMPIRAN 6: TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK

TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA KEGIATAN FISIK NAMA KEGIATAN FISIK LOKAS SUB KEGIATAN FISIK

NO

NAMA

:

JUFMP PAKET 4 SENTIONG-SUNTER

RENCANA PINDAH KE RUSUNAWA

E PEMINDAHAN PENDUDUK

Tanggal Pindab

Lokasi/Nama

PENANGANAN SEMENTARA SEBELUM TEPSEDIA RUSUNAWA *) Tanggal Pindah Lokas/Nama Hian

SOSIALISASI

RENCANA BONGKAR BANGUNAN TERKENA PROYEK

KETERANGAN

9

10

11

Sementaraf

1

2

3 PINDAH

5

6

7

8

TDK PINDAH

I

FUJO

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

2

SURYATINI

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggir jalan inspkst/d:pan tanggu. Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul

3

ERWIN SPRINGADI

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.

4

YUSWIBISONO

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


KRISTINA RIYANTI

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

GATOT

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

7

TUGIMAN

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

8

SOLIHIN/SUARDI

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggirjalan i Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.

9

SUROSOINURHOLISAH

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

SIGIT WIDODO

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

5 16

10

Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.

SUPARNO

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

12

RIMAN

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

13

SUTMoo

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

14

KUSNANTO

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.

15

DIKDIK BINSANUK

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.

16

SUKMADI

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


17

TIDAK ADA ORANGNYA

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


18

ADE TARIAT

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul

.11

[ 20

LILIK HARBIYANTO

v v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


SUHARDI

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

[221

ELA/TOPOS

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

22

BIRU H. ROSIKIN

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul. Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat

[!24

KADORI

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat

25

ZAINAL

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


26

SARIPUDIN

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


27

BAKAMUDI

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


V

Ags, 2015 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016


L:19

23

28 [29

ASMAN SUHARTONO

V

__________Ags,

Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat 41


30

ROTIM/SARILAH

V

Ags, 2015

Ags, 2015

-

Des, 2016

Sudah dibangun Jalan Dan

31

H.RUKOYA

V

32

HOJI

V

33

CASMITA

V

34 -35

KUSNADI

V

Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015

Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015Ags, 2015-

Des, 2016 Des, 2016 Des, 2016 Des, 2016

Sudah Sudah Sudah Sudah

Ags, 2015 Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015- Des, 2016

Sudah dibangun Jalan Dan;uSne Sudah dibangun Jalan Danu

aa

Ags, 2015 Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015- Des, 2016

Sudah dibangun Jalan Danam Sudah dibangun Jalan Dan

ute

aa

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Sudah dibangun Jalan Danam

ute

aa

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015- Des, 2016

Sudah dibangun Jalan Dau Sudah dibangun Jalan Dan Sudah dibangun Jalan Dan

MADSANI

-35

V__________

MADSANI

36

SAMSUDIN

37

PEDAGANG ES KELAPA(TUTUP)

v_ V ______

v

_____

_________

dibangun Jalan Dan dibangun Jalan Dan dibangun Jalan Danu dibangun Jalan Dana

SURIPTO PEDAGANGFARFUM (TUTUP)

v v

41

IMRON/IDA/KOSIM BUBUN

V V

42

AGUS

V

Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015

-43

DODO

V

Ags, 2015

Ags, 2015- Des, 2016

Sudah dibangun Jalan Dan

:44

TEDDY

V

45

MAMAT

V

46 47 -,48

TEDDY MASHADI PEDAGANG TANAMAN (TUTUP)

V V

-49 50

PEDAGANG TANAMAN (TUTUP) RASWAN

v V

Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 gs, 5

Ags, 2015Ags, 2015Ags, 2015Ags, 2015Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 -

Sudah dibangun Jalan Danu Sudah dibangun Jlan Danar Sudah dibangun Jalan Dana Sudah dibangun Jalan Dana Sudah dibangun Jalan DanauSnezaa Sudah dibangun Jalan Danam ute aa Sudah dibangun Jalan Dan

51 52

RAKMAT ROMMY MADROMI

V V

53 54

LATIF MAKRIJO HANAFI

V V

55

ANDIK HERMAWAN

TINOSUKMA

-38

39

40

-56

J 60

ANDI WIJAYA KASNARI MARNO SUJONO

61 -"62

WAN/AWI SADUNV

.57 58

259

v

_________

Des, 2016 Des, 2016 Des, 2016 Des, 2016 Des, 2016 Des, 2016 Des, 2016

Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana AgI21,g,21-Ds 06Sdh iagnJlnDnuSne aa Ags, 2015 Ags, 2015 - Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Danu Ags 205Ds,201 As,201- Suahdibngu JlanDanu untr Bra Ags, 2015 Ags, 2015- Des, 2016 Sudah dibangun Jalan Dana Ags, 2015

Ags, 2015- Des, 2016

Sudah dibangun Jalan Dana

V

Ags, 2015

Ags, 2015- Des, 2016

Sudah dibangun Jalan Dana

V V V V V

Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015

Ags, Ags, Ags, Ags, Ags, Ags,

2015201520152015 2015 2015 -

Des, Des, Des, Des, Des, Des,

2016 2016 2016 2016 2016 2016

Sudah dibangun Jalan Sudah dibangun Jalan Sudah dibangun Jalan Sudah dibangun Jalan Sudah dibangun Jalan Sudah dibangun Jalan

Ags, 2015 Ags, 2015 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015

Ags, Ags, Ags, Ags, Ags, Ags, Ags, Ags,

2015 2015 2015 20152015201520152015 -

Des, Des, Des, Des, Des, Des, Des, Des,

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Sudah dibangun Jalan DanauSneBat Sudah dibangun Jalan Dana Sudah dibangun Jalan Dana Sudah dibangun Jalan Dana Sudah dibangun Jalan Dana Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat

V

63 64 65

-6 SALNv PEDAGANG ESKELAPA (TUTUP) SUARDI KASWO

V VAgs, V

66

ANWAR UDIN

V

67 L

ANWARUDIN

v V v

MASRUDIN

_________

Dana Dana Dana Dan Dana Dana



0

USTADI

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


1

TARMINA

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


SANIRO

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


WARNADI

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


14

YANTO

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


5

JOKO

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


72

13

r76 RIDWAN

77

KARDINI

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


78

SARJONO

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


49

H.NASTARA

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


80

CASIDI

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Sudah dibangun Jalan Danau

1

Sunter Barat

IR ROSUL

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


82

EDI

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


F3

ARMAN

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


84

M.SUJATNOSETIAWAN

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


85

RUDI SIBARANI

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


86

MARINO

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


87

MATORI

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


88

PEDAGANG JAMU (TUTUP)

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


89

v

ALI RIDHO

93

JAI

V V

:94

NANO

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

95

UDIN

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

96

AMIR

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

,97

OPUNG

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

KALUNG

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat Sudah dibangun Jalan Danau Sunter Barat Tempat usaha sementara/MCK umum

90 91 292

98

299 100

TAUFIK

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

ABDULFATAH

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

KARISEM/ARSITO

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

LEMAN

V

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Hunian mepet ke kali/over hang.

JUMADI /Dialihkan ke org lan

V vV01

Des, 2015 - Des 2016 Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 - Des 2016

Ags, Ags, Ags, Ags,

102 103

HALIMAH MUSLIMIN

V

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, Ags, Ags, Ags,

104

SOHIRIN

V

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

105

MUHAYATI

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

NARDI/NURIFAH

v V

Des, 2015 - Des 2016

106

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Hunian mepet ke kall/over hang. Hunian mepet ke kali/over hang. Fasum Hunian mepet ke kali/over hang. Hunian mepet ke kali/over hang. Hunian mepet ke kall/over hang. Hunian mepet ke kali/over hang.

107

PURWANTO

V

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


'108

JAJANG

v

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


129

AGUS

V

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Hunian mepet ke kall/over hang.

BAYU

V

2015 2015 2015 2015

2015 2015 2015 2015 -

Des, Des, Des, Des,

2016 2016 2016 2016

43


Hunianmepetkekai/overhang Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over hang.

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags,2015-Des,2016

V

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

mUsTARI

v

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

LEMAN

V

Rusun Semper

V

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

MLKGEN

Des, 2015 - Des 2016 Des, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

MIN JUL SMANTRI GORATUA HASIBUAN

V V v

Des, 2015 - Des 2016 Des, 2015 - Des 2016 Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper Rusun Semper Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

18

KAREL RASITI

v

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

19

FARILSNANTI

v

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

120 20

NURSALIM M.SAMSUDIN

V V V


Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

PURWONO


Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015

¯{22


123 '23

SYAMSUDIN

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

SYAMSUDIN

V V

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

125

NYUpRAPTO

V

Rusun Semper

v

Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

26 DEDI SUGANDA 627TEMI 28 SARTONO

Des, 2015 - Des 2016 Des, 2015 - Des 2016

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016


Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

V

Des, 2015 - Des 2016 Des, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

V

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

v

Des, 2015 - Des 2016 Des, 2015 - Des 2016


Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015 Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

V

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

V

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Hunian mepet ke kali/over hang. Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over b Hunian mepet ke kali/over hang. Hunian mepet ke kali/over b Hunian mepet ke kali/over b Hunian mepet ke kali/over b Hunian mepet ke kali/over hang. Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over bang.

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


1-LO

BUDIONO

L10

ABDULHAYI

112 13 14 15 16 117

..29

GONO

130 ROM .31 WARDANA -32

132

KARIM JAGUR

SUTRISNO

'34 ANINH

135 136

EDI

V

V V V

MUKHLIS

Rusun Semper

Ags, 2015


Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over a Hunian mepet ke kali/over b Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over bang. Hunian mepet ke kali/over hang.

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul

TRISMAN NASIR BINJUHRO

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


138

139

KARYADI

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


TAUFIK IBRAHIM

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


141 M.R.A SUHANDI 442 TASRIPIN 143 AGUS WINOTO 144 PARMO

V v v V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depantangguL

Ags, 2015 Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

NASIRAH

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depantanggul. Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.

J.37

40

145

146 SURANTO 147 SUPRAPTO 148 WALUYO

V V v

Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015


149tWARDOYO

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

E4


50

SUPRAPTO

V

.51

POS RT 09

V

1,52 53

H.SUGIMAN H.RADIMAN

154

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


Ags, 2015

V V

Ags, 2015 - Des, 2016

Fasum /Fasos

H.RADIMAN/MUSHOL BAITUL ATIQ

Ags, 2015 Ags, 2015

V

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul

-55

Ags, 2015

SUPARMAN

Ags, 2015 - Des, 2016

Fasum / Fasos

v

56

MATSATARI

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

157 SANTOSO 58 SUHARTI f59 ANDI

V

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016

v V

Ags, 2015


Ags, 2015 - Des, 2016



Ags, 2015 Ags, 2015 Ags, 2015


Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul. Hunian mepet ke kali/over hang. Hunian mepet ke kali/over hang. Hunian mepet ke kali/over hang. Hanya terkena bagian belakang bangunan

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Rusun Semper


Ags, 2015

Rusun Semper

Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

Hunian mepet ke kali/over hang. Fasum/Fasos

V

60

SAIPUDIN

61

MARSIDI

v

MCK UMUM RT.O10/03

V

Des, 2015 - Des 2016 Des, 2015 - Des 2016

63 KARDIPA/SULASTRI -i64 HILARIUS USMAN GANI 65 SEKERTARIAT RW 03

V V

Des, 2015 - Des 2016 Des, 2015 - Des 2016


Ags, 2015 - Des 2016 Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015 Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

Des, 2015 - Des 2016

Rusun Semper

Hunian mepet ke kali/over hang. Hunian mepet ke kali/over hang.

Ags, 2015 - Des 2016

Ags, 2015

Fasum/Fasos

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Hanya terkena bagian belakang bangunan

162

V

V

NANANG /SUNARDI

v

167

SURYATI

V

168

SUAWI

v

D.SUHENDI

V

SATIMAN

V

66

369 170

L71

PARTOISUPINI KARIDI

172 173 SUGIMAN .74 SUGIMAN 175

V V

V v

MAMILUDIN

.


Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Ags, 2015


Ags, 2015 - Des, 2016


Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Hanya terkena bagian belakang

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


bangunan

176 LIM HOl TO

v

1.77KATmAN

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

-V


Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


bangunan

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


bangunan

178 -1L79

80 181 -182 183

SUGIMAN

v

SUGIMAN

v

H,KASIRIN

v

H.NANIHERMANEFENDI

Ags, 2015

v

Ags, 2015 - Des, 2016

HARJONOIMATERIAL

Ags, 2015

V

/ KIOS

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

v

Hanya terkena bagian belakang bangunan Hanya terkena bagian belakang bangunan Hanya terkena bagian belakang bangunan

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Tempat usaha sementara

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggut

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tangguL

ABDUL MUKIT

7184 IBNU WAHYUDI/SITI HAWA -85 KAYAT 186 MAJID BINARAY

V V

187

ANWAR MUNAWAR

188

PANDE NYOMAN MERTA

v v v

189

SUPARDJO

V

45

LAND ACQU[SITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

190

AWALUDIN/WARTINI

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


191

HENDICANDRA

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depantanggul.

ALWINHADI/KHAIRUL IBNU WAHYUDI

V V

Ags, 2015 Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016 Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggu[.

194

SAFRUDIN

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggui.

195

CIT.CHAN

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

196

SOMARI


V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

197

SUTARNO

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggir jalan inspeksi/depan tanggul.

198

MCK UMUM RT.016/03

v

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

199

SATIMAH

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

200

NURHADI

v

201

PT. GIRIA SENTOSA

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016


V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Lahan kosong telah dibebaskan oleh perusahaan

MCK UMUM RT001 104

V

Ags, 2015

Ags, 2015 - Des, 2016

Fasum/Fasos

192 -193

ý202

J U M LA H = 202

45*)

157

*) Update data 8/21/2015

*) PENANGANAN SEMENTARA SEBELUM TERSEDIA RUSUNAWA adalah: MENEMPATI SEMENTARA SISA BANGUNAN YANG BELUM DIBONGKAR, yakni: 1. Bagi WTP yang masih tersisa bangunannya dapat menempati sisa bangunan tersebut, dengan mendapat bantuan perbaikan utilitas dari proyek. 2. Bagi WTP yang keseluruhan bangunannya dibongkar mengupayakan lokasi penampungan sementara sampai mereka dipindahkan ke RUSUN.

L L tL

f46

Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul. Bangunan di pinggirjalan inspeksi/depan tanggul.


LAMPIRAN 7: INSTRUKSI GUBERNUR NO. 48 TAHUN 2014

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

r7

NOMOR

48 TAHUM 2014 TENTANG

PELAKSANAAN PERMUKIMAN KEMBALI WARGA YANG TERKENA DAMPAK PROYEK JUFMP/JEDI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan proyek Jakarta Urgent Flood Mitfgation Project/Jakarta Emerging Drodging initiative (JUFMP/JEDI) paket 4. paket 6 dan paket 7 yang memerlukan adanya proses relokas warga dan menindaklanjuti perjanjian pinjamnan antara Pemerintch Republik Indonesia den International Bank for ReconstrucIon and Development Nomor 8121-ID tanggal 17 Februari 2012 yang mensyaratkan permukiman kembal wrga yang terkena dampak proyek sebetum proyek dilaksanakan, dengan ini menginstruksikan: Kepada

1. PIL Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Asisten Pembangunan dan Ungkungan Hidup Sekda Provinsi UKI Jakarta 3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi GKI Jakarta 4. Kepala Baden Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Walikota Jakarta Pusat 6. Walikota Jakarta Utara 7. Walikota Jakarta Barat 8. Walikota Jakerta Tinur 9. Kepara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta 10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daeralh Provinsi DKI Jakarta 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provins DKI Jakarte 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 13, Kapåla Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DK1 Jakarta 14. Kepala Biro Hukum Setda Provins? DKI Jakarta 15 Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kola Seida Provinst DRI Jakarta 16 Camat Gambir 17. Carnat Tanjung Priok 18. Carnat Penjaringen 19. Camat Taman Sari 20. Camat Tambora 21. Camat Pulogadung 22. Lurah Petpjo Utara 23. Lurah Sunter Agung


.--------


24.

Lurah Papanggo

26.

Lurah Sunter Jaya

28. 29.

Lurah Pinangsla Lurah Tambora

31. 32. 33. 34. 35. 36.

Lurah Krukut Lurah Tanah Sereal Lurah Tambora Lurah Jatinegara Kaurn Kepala UP Rusun Wilayah I Kepala UP Rusun W1fayah 11

25. Lurah Pluit

27. Lurah Penjaringan

30. Lurah Roa Malaka

37. Kepala UP Rusun Wilayah til Untuk KESATU

Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan relokasi varga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI dengan tugas masing-masing, sebagai berikut:

a. Pit. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan

seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas

pelaksanaan kegiatan permukiman kembal warga terkena dampak

proyek JUFMP/JED1;

b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Pit Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan keglatan JUFMP/JEDI dan proses permukiman kembali

warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDi;

c. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsl OKI Jakarta membantu

Pl. Sekretaris Daerah mengoordinasikan para Walikota terkait dalan melaksanakan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

d.

Kepata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan perencanaan dsn mengalokas1kan anggaran pada SKPD tarkait pelaksanaan proyek JUFMP/JED1 serta kegiatan pendukung lainnya dalam rangka permukiman kemball warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

e. Wailkota Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Utara, Waflikota Jakarta Barat dan Walikota Jakarta Timur mengoordinaskan aparat di wilayah masing-mAsing dalem melaksanakan proses permukiman kenball warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI; f. KCepala Dinas Pekerjaen Umum Provinsl DKI Jakarta: 1. melaksanakan proyek JUFMP/JEDI sesual tugasnya, 2.

menetapkan

dan mengumumkan

data jumlah warga

yang

terkena dampak pada lokasi pelaksanaan proyek JUFMP/JEDi

Paket Sentiong Sunter, Waduk Sunter Utara. Waduk Sunter,

Selatan, Muara Banjir Kanal Barat, Sunler Atas. Kali Pakin-Kall Besar-Kali Jelangksng, Krukut-Cideng yang telah diverifikasi oleh Camat den Lurah; dan

3. melaksanakan pendampingan proses permukiman kemball warga yang tcrkena dampak baik melalui relokas1 warga yang terkena dampak kø rumah susun sewa yang telah disediakan maupun opsi kompensasi lainnya.

LAND ACQUISmTON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

Kepala Dinas Perurnahan dan Gedung Penerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menyediakan rumah susun sewa dan mengalokasi unit rumah susun sewa yang khusus diperuntukkan bagi warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI dan melakukan pendampingan warga terpindahkan; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta menyediakan dokumentasi, press rerease dan menipublikasikan d[ media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkalt petaksanaan permukiman kembali warga;

g.

h.

i.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencstatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan kependudukan bagi warga terpindahkan dari tempat asal ke tempat lokasi rusun atau lokasi lainnya yang cituju;

i.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provins DKI Jakarta melakukan penertiban, pengosongan dan pengamanan lahan yang sudah dibebaskan;

k.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta nemberikan pendampinganladvokasi terhadap tuntulan ataupun hukum yang mungkin timbut sebagai akibat dari permasalahan pelaksanaan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak; I. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi OKI Jakarta melaksanakan monitoring dan mengoorcinasikan pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI;

n.

n.

o.

Camat Gambir, Canat Tanjung Priok, Canat Penjaringan, Canat Taman Sari, Camat Tanbora dan Carnat Pulogadung : 1.

melkukan verifikasi data warga yang terkena dampak pada lokasi proyek JUFMP/JEDI; dan

2.

mengoordinasikan aparat di wilayahnya dalam mensosialisasikan dan melaksanakan permukiman kembail warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDt.

Lurah Petojo Utara, Lurah Sunter Agung, Lurah Papanggo, Lurah Pluit, Lurah Sunter Jaya, Lurah Penjaringan, Lurah Pinangsia, Lurah Tambora, Lurah Roa Malaka, Lurah Krukul, Lurah Tanah Sereal. Lurah Tambora dan Lurah Jatinegara Kaum : 1.

melakukan verifikasi data warga yang terkena dampak pada fokasi proyek JUFMP/JEDI; dan

2.

mernbantu proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JED1.

Kepala UP Rusun Wilayah 1. Kepala UP Rusun Wilayah il dan Kepala UP Rusun Wilayah tII : 1.

melakukan pendataan kapasitas rumah susun sewa di wilayahnya masing-masing untuk dihuni oleh warga yang terpindahkan; dan

2.

melakukan proses pemindahan warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI ke unit rumah susun sewa dl wilayahnya masng-nasing.


KEDUA

PIL Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan keglatan permukiman kenbali warga yangkemajuan terkena dampak proyek JUFMPJEDI kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekalli danlatau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD) melalul Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masingnasing SKPD/UKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan dl Jakarta padatanggal 30 Mei 2014 x,5uh6ur Provinsi Daerah Khusus ý.,'-lbukota Jakarta,

o Widodo


LAMPIRAN 8: PERATURAN GUBERNUR NO. 111 TAHUN 2014

SALINAN

A.

....

PERATURAN GUBERNUR PROVINSi DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang

r

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa; b. bahwa dengan kondisi lahan yang semakin terbatas Khusus Ibukota Jakarta membuat rumah susun sebagaimana dinaksud dalam huruf a menjadi salah masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah kebutuhan ternpat tinggal;

di Provinsi Daerah sederhana sewa satu alternatif bagi untuk pemenuhan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairrana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa; Mengingat

:1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesla; 4. Undang-Undang Nomor Kawasan Permukiman;

1 Tahun 2011

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Peraturan Perundang-undangan;

tentang

2011

Perumahan

tentang

dan

Pembentukan

6. Undang-Undang Nómor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 7. Peraturan Pemerintah Nonor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;


2 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMENIM/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus ibukota Jakarta; 15.Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2007 Pengelolaan Keuangan Daerah; 16.Peraturan Daerah Nomor Daerah;

tentang

Pokok-Pokok

10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 18.Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 19.Peraturan Gubernur Nornor 143 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun; 20.Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

GUBERNUR

TENTANG

MEKANISME

PENGHUNIAN

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA. BAB

I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur !ni yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.


3 3.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Ibukota

4. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPGP adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran yang menyelenggarakan perumahan, permukiman dan pembinaan teknis gedung Pemerintah Daerah. 5.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPGP adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provins! Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disingkat UPRS adalah Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola Rumah Susun Sed3rhana Sewa. 7. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disebut Kepala UPRS adalah Kepala Unit Pengeola Rumah Susun Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola Rumah Susun Sederhana Sewa. 8.

Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam _suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah dan status penguasaannya sewa.

9.

Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan dengan cara sewa.

10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan mempunyai keterbatasan daya bel! sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rusunawa dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bidang rumah susun. 11. Penghuni adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan menempati rusunawa sebagal penyewa. 12. Lantal Dasar adalah lantai rusunawa yang bukan merupakan lantai hunian dan dipergunakan untuk kegiatan penunjang kehidupan di lingkungan rusunawa. 13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang Iayak, sehat, aman dan nyaman. 14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi

untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.


4

15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

BAB 1i SASARAN Pasal 2 Sasaran penghunian rusunawa dalam Peraturan Gubernur in! adalah masyarakat terprogram dan masyarakat tidak terprogram/umum. Pasal 3 a dimaksud dalam Pasal 2 (1) Masyarakat terprogram sebagaimana merupakan masyarakat yang terken a: a.

program pernbangunan untuk kepentingan umum;

b.

bencana alam;

c.

penertiban ruang kota; dan/atau

d. kondisi lain yang sejenis. (2) Masyarakat tidak terprogram/umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan MBR yang memenuhi persyaratan penghunian. BAB III PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Masyarakat Terprogram Pasal 4 (1) Masyarakat terprogram yang dapat menjadi calon rusunawa harus memenuhi persyaratan sebagal berikut: a. memiliki Kartu Tanda Keluarga (KK) Daerah; b. memiliki penghasilan panghasilan;

penghuni

Penduduk (KTP) Daerah dan dibuktikan

dengan

surat

Kartu

keterangan

c.

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d.

sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan;

e. tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat; dan i.

sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan,

LAND ACQUISJTION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

5 (2) Apabila masyarakat terprogram tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 'pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c danlatau huruf d, tetap dapat menjad calon penghuni rusunawa setelah mendapatkan rekomendasi dari Lurah setempat. Pasal 5 (1) Masyarakat . terprogram yang telah memenuhi persyaratan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 . dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala DPGP melalul Kepala UPRS berdasarkan hasil verifikasi darl Walikota, Camat dan Lurah setempat dapat didaftarkan menjadi calon penghuni rusunawa.

l

(2) Calon penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .akan ditetapkan sebagal penghuni rusunawa melalul Keputusan Kepala UPRS dan dikenakan tarif sewa rusunawa sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -

(3) Berdasarkan Keputusan Kepala UPRS sebagalmana dimaksud pada ayat (2), masyarakat terprogram dapat menghuni rusunawa yang ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian sewa menyewa. (4) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selaina 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (5) Perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup: a. identitas para pihak; b.

waktu terjadinya kesepakatan;

c.

memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;

d. hak, kewajiban dan larangan para pihak; e.

jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;

f.

keadaan di luar kemampuan (force majeur);

g.

penyelesalan perselisihan; dan

h.

sanksi atas pelanggaran.

(6) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format i Lampiran Peraturan Gubernur !ni. Bagian Kedua Masyarakat Tidak Terprogram/Umum Pasal 6 Masyarakat tidak terprogramfumum dapat menjadi calon penghuni rusunswa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:


r

6 a. memenuhi kategori sebagai MBR; b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah; c.

memilki penghasilan penghasilan;

d.

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e.

sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan;

f.

tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat; dan

g.

sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan.

dibuktikan

dengan

surat

keterangan

Pasal 7 Masyarakat tidak terprogram/umum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan pendaftaran menjadi calon penghuni rusunawa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPRS. Pasal 8 (1) Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh Kepala UPRS dengen tata carasebagal berikut: a. menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan; b. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat' dan lulus seleksi; c.

mengumumkan dan memanggil calon penghuni;

d. melakukan proses pengundian penghunian rusunawa; e. meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan mematuhi tata tertib penghunian;

untuk

f.

meminta penghuni untuk memberikan jaminan uang tarif sewa sebesar 3 (tiga) kali tarif sewa per bulan melalui bank yang ditunjuk oleh Kepala UPRS;

g.

menandatangani perjanjian sewa rnenyewa; dan

h.

membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga setempat untuk dicatat.

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagamana. dimaksud pada ayat (1) huruf g selarna 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.


I

1.1 7 (3) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format I Lampiran Peraturan Gubernur ini. (4) Bentuk tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubemur [ni. Pasal 9 Calon penghuni yang telah masuk daftar tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, akan diprioritaskan untuk mendapatkan· sarusunawa yang kosong sesuai dengan nomor urut pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala UPRS. BAB

IV

SATUAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAINNYA' Pasal 10 (1) Lantal dasar danfatau area yang ditetapkan oleh Kepala UPRS pada rusunawa dapat digunakan untuk satuan kegiatan usaha dan/atau satuan kegiatan lainnya. (2) Satuan kegiatan lainnya sebagairmana dimaksud pada ayat (1) antara laln untuk: a.

kegiatan pendidikan;

b.

kegiatan kesehatan;

c.

kegiatan sosial;

d. kegiatan ibadah; dan/atau e.

kegiatan lan yang ditetapkan oleh Kepala UPRS.

(3) Jenis satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPRS. (4) Satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk dimanfaatkan oleh penghuni. (5) Apabila penghuni tidak ada yang berminat.terhadap penggunaan satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala UPRS dapat memberikan kesempatan kepada bukan penghuni untuk menggunakan satuan kegiatan usaha tersebut. Pasal 11 Penghuni yang menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha. rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagal berikut: a.

memiliki perjanjian sewa menyewa sarusunawa;

b.

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah: dan


c.

I

memiliki bukti pembayaran sewa sarusunawa untuk 1 (satu) bulan terakhir. Pasal 12

Bukan penghuni yang dapat menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagal berikut: a.

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); danlatau c.

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SlUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) khusus untuk bukan penghuni yang memiliki badan hukum. Pasal 13

Penghuni danlatau bukan penghuni yang talah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 dapat melakukan pendaftaran menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa dengan menga]ukan permohonan tertulis dengan melampirkan proposal. kepada Kepala UPRS.

Pasal 14 (1) Setelah dilakukan pendaftaran calon pengguna satuan kegiatan

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, selanjutnya dilakukan penetapan calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa oleh UPRS dengan tata cara sebagai berikut: a. menyeleksi calon pengguna satuan kegiatan usaha yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan; b.

menetapkan daftar tunggu calon pengguna satuan kegiatan usaha yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;

c. mengumumkan dan memanggil calon pengguna satuan kegiatan usaha; d.

melakukan proses pengundlån pengguna satu'an kegiatan usaha rusunawa;

e.

meminta pengguna satuan keglatan usaha urituk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian;

f.

meminta pengguna satuan kegiatan usaha untuk memberikan jaminan uang sewa sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa per bulan melalui bank yang ditunjuk aleh Kepala UPRS;

g. menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan h,

membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga setempat untuk dicatat.

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usaha sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf g selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

LAND ACQUISTON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

9

(3) Perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan keglatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit mencakup: a.

Identitas kedua belah pihak;

b. waktu terjadinya kesepakatan; o. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh

kedua belah-pihak; d. hak, kewajiban dan tarangan para pihak; e. jangka waktu dan berakhimya perjanjian; f.

keadaan dl luar kemampuan (force majeur); dan

g.

sanksi atas pelanggaran.

(4) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur !ni. BAB V

BIAYA Pasal 15 (1) Setiap penghuni danlatau pengguna satuan kegiatan usaha di rusunawa dikenakan biaya sewa, blaya listrik, blaya air dan/atau biaya lainnya. (2) Ketentuan lebih tanjut mengenal biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB Vi MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 15 (1) Kepala DPGP danlatau Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Sekretariat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penghunian pada rusunawa sesual tugas dan fungsinya minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkalt danfatau instansi terkait lainnya. (3) Hasil monitoring dan evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur.



10 BAB ViI SANKSI Pasal 17 Setiap penghuni rusunawa dan/atau pengguna satuan kegiatan usaha di rusunawa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagalmana tercantum dalam Format 1 dan Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini dikenei sanks! adninistratif dan/atau sanksi pidana. Pasal 18 (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat berupa : a. denda; b.

teguran tertulis;

c.

pemutusan perjanjian sewa menyewa; dan

d. penertiban.

7

(2) Mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal 19 Sanksi pidana sebagalmana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupadenda danlatau kurungan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun. BAB Vill KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Dalam hal biaya sewa sarusunawa belum diatur dalarn Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka besaran biaya sewa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan d[ bidang retribusi daerah. Pasal 21 (1) Terhadap perjanjian sewa menyewa yang telah - ditandatangani sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sampal dengan jangka waktu perjanjian sewa menyewa berakhir. (2) Terhadap perjanjian sewa menyewa yang sedang dalam proses pembahasan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maka perjanjian sewa menyewa tersebut harus mengacu pada Peraturan Gubernur ini.


11 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur in[ dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta padatanggal.22 Juli 2014

PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, .n

j BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAE

r--

H PROVINSI DAERAH KHUSUS

IB KOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN

2014

NOMOR 53016


KAL SENTIONG-SUNTER

7

11 BAB IX

KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINS] DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA, Ttd. SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN

KEP P .

2014

11-

NOMOR 53016 sesual dengan aslinya UM SEKRETARIAT DAERAH HUSUS [BUKOTA JAKARTA,

AHAYU 281985032003


Lampiran

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 TAHUN 2014 Tanggal 22 Juli 2014

FORMAT 1

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 2

TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 3

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGGUNA SATUAN KEGIATAN USAHA PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 4

MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. BASUKI T. PURNAMA


FORMAT 1 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA NOMOR Pada hari ini. bawah ini

tanggal.............. yang bertanda tangan di .......... -

1. Nama Jabatan N IP Alamat FB

.............

.................................. :. : Kepala Unit Pengeola Rumah Susun Wilayah . Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta . ............. . ... : : Jalan Taman Jatibaru No. ¶ Komplek Dinas-Dinas Teknis Provinsi DKI Jakarta

åartindak sebagal Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah.... dan oleh karena hal ini adalah sebagai Pemilik/Pihak yang jabatannya yang dalam Menyewakan/Pengelola selanjutnya disebut-sebagai PiHAK PERTAMA. 2. Nama NIK Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan Alamat

:.................................

Bertindak untuk dan atas nama pribadi. yang dalam hal ini adalah sebagai Penyewa/Pemakai satuan rumah susun sederhana sewa selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA. Untuk seterusnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama disebut "PARA PIHAK". Bahwa PARA PiHAK sepakat membuat perjanjian sewa menyewa pemakaian Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa .... ...... yang ,terletak di Jalan ..................... Kelurahan ......... Kecamatan ......... Kota Administrasi ................ dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 OBJEK SEWA PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA.Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa .......... yang terletak di: : Cluster Blok/Lantal : ................. Nomor. Peruntukkan (Selanjutnya disebut "Sarusunawa") Pasal 2 JANGKA WAKTU (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tangga[ ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal...... dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA.


2 2) Apabila disetujul oleh PJHAK PERTAMA maka Perjanjian !ni dapat diperpanjang untukjangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan Øerpanjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian in! berakhir. Pasal 3 B1AYA SEWA (1) Biaya sewa sarusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 per bulan sebesar Rp...................... (terbilang dalam rup-ah) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan dari tanggal I s/d tanggal 20. (2) Biaya sewa sarusunawa dapat berubah sesual ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya, peraturan perundangundangan. Pasal4 HAK DAN KEWAJIBAN PIlHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk: a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni; b. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila penghuni melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa; c. menagih/menerima ditetapkan;

biaya sewa dan/atau

biaya lainnya

yang telah

d. memberikan sankei denda atas ketertambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa dan tata tertib penghunian; e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaltan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni; dan f. melaksanakan pengaturan pengelolaan rusunawa.

dan

penertiban teknis

berkaitan

dengan

(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk: a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni; b. menyediakan sarana dan prasarana rusunawa; c. melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental yang dapat dilaku kan bersama SKPD/UKPD terkait; d. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur; e. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan;

L. J


3 f. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni; g. mengembalikan uang jaminan dar penghuni, apabla terjadi perjanjian sewa menyewa antara UPRS dan penghuni yang berakhir/dibatalkan; h. menanggapi penghuni;

pengaduan/keluhan atas laporan yang disampaikan aleh

i. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesual yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa sarusunawa; j. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialtsasi kepada penghuni rusunawa, termasuk hak, kewajiban dan larangan; k. memonitor kesesuaan/kebenaran penghuni yang tinggal di rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan I. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA, berhak untuk: a. menempatilmemanfaatkan Pasal 1;

sarusunawa

sebagaimana dimaksud

dalam

b. mendapatkan ;ayanan suplal listrik, air bersih dan/atau. pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; o. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS; d. mendapat pelayanan atas perbalkan kerusakan bangunan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni; e. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama; f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesual dengan fungsi. (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk: a. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan; c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan sarusunawa dan sarana umum;

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER i

7

4 d. membuang sampah di tempat yang tetah ditentukan secara rapi dan teratur; e. mernbayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan ofeh Kepala UPRS; f. membayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa; g. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di rusunawa; h. melaporkan pada pihak UPRS apabla mengetahui adanya pemindahan hak sewa kepada pihak ain; . melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakan kriminal di rusunawa;

j. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalalan penghuni; k. mengosongkan sarusunawa pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir/ dibatalkan dan menyerahkan kembali kepada Kepala UPRS; l. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yarig harmonis; m.mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPRS atau

intansi terkait leinnya; dan n. mengurus perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesual dengan lokasi rumah susun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani. Pasal 6 JAMINAN (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK. (2) PIHAK KEDUA wajib membuka Rekening Tabungan di Bank DKI atas nama PIHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 (tiga) kali dari biaya sewa sarusunawa yang dihuni aleh PIHAK KEDUA. (3) Jaminan Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selarna PIHAK KEDUA menempatilmengbuni sarusunawa. (4) PIHAK PERTAMA menerima kuasa dar! PIHAK KEDUA mencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila: a. PIHAK KEDUA menunggak/tidak membayar biaya sewa sarusunawa selama 3 (tiga) bulan berturut-urut; dan/atau

untuk dapat pemaksian

b. Sarusunawa yang ditempati oleb PIHAK KEDUA ditertibkan dengan memperhitungkan tunggakan biaya sewa yang belum diselesaikan. (5) Jaminan Uang Biaya Sewa tetap menjadi bak PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA tidak memilikl tunggakan dan/atau melakukan pelanggaran.


5 Pasal 7

LARANGAN PIHAK KEDUA, dilarang untuk: a. memindahkan hak sewa kepada pihak lein; b. menyewa

febih dari satu sarusunawa;

c. menggunakan sarusunawa sebagai tempat usahalgudang; F-

d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada; e. menjemur pakaian dan tainnya dHluar tempat yang telah ditentukan; f. menjuallmernakai/memproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang; g. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; h. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan; i. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan

terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;

J. mengubah

konstruksi bangunan rusunawa; dan

k. meletakkan barang-barang melampaul daya dukung bangunan. Pasat 8 SANKSI (i) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran biaya sewa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran berikut dendanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban. (3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau denda berupa ganti kerugian sebesar jumlah yang akan ditentukan kemudian oleb PiHAK PERTAMA danlatau ditertibkan. (4) Apabila PIlHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian in!menjadl batal demi hukum dan PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan sarusunawa. (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak mefaksanakan kewajlban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) danlatau ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan sarusunawa.


(6) Apabila solama Perjanjian ini berlangsung sarusunawa tidak dihuni selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa pamberitahuan secara tertulls kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa. Pasal 9

7

PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karena alasan-alasan yang secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu : a. PHAK KEDUA tidak melaksahakan pembayaran biaya sewa berikut dendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; danlatau b. PIHAK .KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2), danlatau melanggar ketentuan Pasal 7.

7

(3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Teguran yang pertama kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya. (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Kedua sebaga teguran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhir diterbitkan1PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan membatalkan secara sepihak Perjanjian ini. (6) Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan. dengan pemberitahuan secara tertulis disertal dengan melakukan penyegelan sarusunawa, dan PIlHAK KEDUA harus segera meninggalkan dan mengosongkan sarusunawa paling fambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut. (7) Sehubungan dengan pembatalan terhadap Perjanjian ini. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7 Pasal 10 PENERTBAN DAN PENGOSONGAN (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak meninggalkan dan mengosongkan sarusunawa dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan pembatalan Perjanjian dan penempelan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan (selanjutnya disebut "%P")I (kesatu).

LAND ACOUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

7I 7 (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SF 1 (kesatu) diterbitkan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP I (kesatu) tersebut maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan SP l (kedua). (3) Apabila dalan waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KÉDUA masih tetap tidak mengindahkan SP 1l (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan meiakukan pengosongan secara paksa terhadap PiHAK KEDUA dan segala biaya serta risiko yang timbul atas pengosongan paksa tersebut menjadi beban PJHAK KEDUA. Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, kebakaran) yang mengakibatkan sarusunawa tidak dapat dipergunakan, Perjanjian ini batal danlatau berakhir demi hukum. (2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan sarusunawa tanpa menuntut ganti keruglan berupa apapun dan dengan alasan apapun. (3) Bahwa pemakalan sarusunawa disebut sewa/kontrak bulanan pernbayarannya disebut pembayaran biaya sewalkontrak bulanan.

dan

(4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa yang dimaksud dalam Perjanjian Ini adalah aset/milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 12 PERJANJIAN TAMBAHAN Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur danlatau diperlukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yang merupakan begian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Ini. Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meteral secukupnya. dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian ini, sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, ................... PIHAK KEDUA

(NAMA JELAS)

PIHAK PERTAMA Kepala Unit Pengelola Rumab Susun Wilayah

(NAMA JELAS)

N IP ...... ,. ......................

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) I

.


FORMAT 2 TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 1.Melaksanakan pembayaran biaya sewa pemakalan sarusunawa (hunian maupun bukan hunian/kios kegiatan usaha), biaya pemakaian air dan listrik paling lambat pada akhir bulan berjalan dl loket pembayaran Unit Pengelola Rurnah Susun. 2.Menempati dan memanfaatkan sarusunawa (hunian maupun bukan hunlan/kios kegiatan usaha) sesuai dengan peruntukannya, sarusunawa hanya untuk Hunlan dan kios hanya untuk usaha. 3.Dilarang mengalihkan/memindahtangankan hak sewa atau menyewakan/ mengontrakkan kembali sarusunawa atau menjual sarusunawa kepada pihak lain. menjuallmemakal/ sarusunawa sebagai tempat menggunakan 4.Dilarang merriproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, serta kegiatan lainnya yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang. 5.Dilarang menggabungkan 2 (dua) sarusunawa atau lebih untuk dijadikan satu sarusunawa atau satu unit usaha. 6.Dilarang mengubah, menarnbah danlatau mengurangi bentuk/struktur sarusunawa kecuali atas persetujuan tertulis dari Unit Pengelola Rum ah Susun. 7.Dilarang mengubah atau menambah Jaringan atau Instalasi Air dan Listrik yang ada pada Sarusunawa kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Unit Pengelola Rurnah Susun. 8.Menjaga

ketertiban,

Sederhana Sewa.

kebersihan

dan

keamanan

lingkungan

Rumah

Susun

9.Menyerahkan kembali sarusunawa dalam keadaan kosong beserta dengan kuncikuncinya kepada Unit Pengelola Rumah Susun pada saat surat perjanjian sewa menyewa berakhir atau apabila sarusunawa (hunian maupun bukan hunian/kios kegiatan usaha)sudah tidak digunakan oleh Penghunl. 10.Melaporkan kepada Pengelola Rumah Susun melalul petugas Pengelola Rumah Susun apablIa mengetahui adanya pergantian penghuni di unit lain. 1t.Dilarang membawa masuk atau memelihara hewan di lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). 12.Dilarang menyimpan/meletakkan barang-barang milik pribadi seperti meja, kursi, atau barang lainnya di selasar, koridor, atau tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial. 13. Pengerjaan peralatan atau perbalkan/renovasi yang bersifat umum harus seizin Unit Pengelola Rurnah Susun. 14.Dilarang menggunakan halaman luar, koridor atau selasar untuk kepentingan pribadi. 15.Dilarang menempatkan/menyimpan barang-barang di depan pintu darurat, tangga atau fasilitas umum.


FORMAT3 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGGUNA SATUAN KEGJATAN USAHA PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

NOMOR................ Pada har ini............ in : 1. Nama Jabatan NIP Alamat

f--

yang bertanda tangan di bawah ...........

tanggal : : : :

.. ..... Kepala Unit Pengelola Rumah Susun WHayah. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DK Jakarta .......... ...... .................. ........ Jalan Taman Jatibaru No. 1 Komplek Dinas-Dinas Teknis Provinsi DKI Jakarta

Bertindak sebagai Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah.... dan oleh karena jabatannya yang dalam hal in! adalah sebagal Pemilik/Pihak yang Menyewakant Pengelola selanjutnya disebut sebagai PiHAK PERTAMA. 2. Nama NIK

Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan Alamat

................................. ............................................ I....

.................

.

. .

................

Bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang dalam hal

ini adalah sebagai

Penyewa/Pemakal satuan rumah susun sederhana sewa bukan hunian /kios kegiatan usaha, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk seterusnya PiHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama disebut "PARA PIHAK. Bahwa para pihak sepakat membuat kontrak perjanjian sewa menyewa pemakaian Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha....... Kelurahan......................... terletak di Jalan.................. yang Kecamatan........................ Kota Administrasi ................ dengan ketentuan sebagal berikut: Pasal 1

OBJEK SEWA PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha .......... yang terletak dl: Cluster Blok/Lantai i........ Nomor .................. Peruntukkan : ................. (Selanjutnya disebut "Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha") Pasal 2 JANGKA WAKTU

(1)Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampaf dengan tanggal ....... dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA.

dan


r


i.

2 (2) Apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian !ni dapat diperpanjang untukjangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan perpantjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling

puluh) harl sebefum jangka waktu Perjanjian iniberakhir.

lamnbat

30 (tiga

Pasal 3 BIAYA SEWA (1) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal I per bulan sebesar Rp...................... (terbilang dalam, rupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan deri tanggal 1 s/d tanggal 20. (2) Blaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dapat berubah sesuai ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. (3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya peraturan perundangundangan. Pasal 4 HAK DAN KEWAJ1BAN PIHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk: a. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa; b. menagih/menerima ditetapkan;

biaya

sewa dan/atau

penyewa/psmåkai

blaya Jainnya yang telah

c. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni/penyewafpemakai serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa; d. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaltan dengan hak, kewajiban dan larangan penghunilpenyewalpemakai; dan e. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan rusunawa.

penertiban teknis berkaitan

dengan

(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk: a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Klos Kegiatan Usaha; b. menyediakan sarana dan prasarana Sarusunawa Bukan Hunian/Klos Kegiatan Usaha, c. melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbalkan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD terkalt; d. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur; e. menjaga situasi dan kondisi kearnanan lingkungan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan;


7

3 f. mengadakan sosialisasi berkala termasuk peatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; g. mengembalikan uang jaminan dari penghuni/penyewalpemakai, apabila terjadi perjanjian sewa menyewa antara UPRS dan pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang berakhir/dibatalkan; h. menanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang disampalkan oleh pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Useha; . menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesual yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa Sarusunawa Bukan Hunian/ Kios Kegiatan Usaha; j. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialisasi kepada pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha, termasuk hak, kewajiban dan larangan; k. memonitor kesesuaian/kebenaran pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/ Kios Keglatan Usaha sesual dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan I. menjaga, merawat dan memelihara prasarana. sarara dan utilitas. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA, berhak untuk: a. menempati/memanfaatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Keglatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; b. mendapatkan

layanan suplai listrik, air bersih danfatau pelayanan lainnya

yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunlan yang kurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS; d. mendapat pe[ayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni/penyewa/ pemakal; e. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama; f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi. (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk: a. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan;

LAND ACQUISION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER

4 c, memelihara, merawat, menjaga kebersihan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dan sarana umum; d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; e. membayar biaya pemakalan sarana air bersih, listrik dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; f. mrnembayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa; g. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di rusunawa; h. melaporkan pada pihak UPRS apabila mengetahul adanya pemindahan hak sewa kepada pihak laln,

i. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakan kriminal dl rusunawa;

j. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelaialan penghuni/penyewalpemakai; k. mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir/dibatalkan dan menyerahkan kembali kepada Kepala UPRS; I. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; dan m.mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPRS atau intansi terkait lainnya. Pasal 6 JAMINAN (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK. (2) PIHAK KEDUA wajib membuka rekening tabungan di Bank DKI atas nama PIHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 (tiga) kali dari biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang dihuni oleh PIHAK KEDUA. (3) Jaminan Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selama PIHAK KEDUA menempatifmenghuni Sarusunawa Bukan Hunian/Kios. Kegiatan Usaha. (4) P[HAK PERTAMA menerima kuasa dari PIHAK KEDUA untuk dapat mencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila : a.

PIHAK KEDUA menunggak/tidak membayar blaya sewa pemakalan Sarusunawa Bukan Hunian Klos Kegiatan Usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan

b. Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang ditempati oleh PiHAK KEDUA ditertibkan dengan memperhitungkan tunggakan biaya sewa yang belum diselesaikan.


5 (5) Jaminan Uang Biaya Sewa adalah tetap menjadi hak PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA tidak memiliki tunggakan danfatau melakukan pelanggaran. Pasal 7 LARANGAN PIHAK KEDUA, dilarang untuk: a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain; b. menyewa lebih dari satu Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; c. menggunakan Sarusunawa hunian:

Bukan

Hunian/Kios Kegiatan

Usaha sebagai

d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Sarusunawa Bukan Hunlan/Kios Kegiatan Usaha yang sudah ada; e. menjemur pakaian dan lainnya dl luar tempat yang telah ditentukan; f. menjuallme-makai/memproddksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat makslat, kegiatan yang menimbulkan suara -keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang; g. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; h, menbuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan; 1. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lan; j. mengubah konstruksi bangunan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha;dan k. meletakkan barang-barang melampaul daya dukung bangunan. Pasal 8 SANKSI (1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran biaya sewa sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari blaya sewa tertunggak. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran, berikut dendanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban. (3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau denda berupa ganti kerugian sebesar

jumlah yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA danlatau ditertibkan.


6 (4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dirnaksud Pasal 5 ayat (2) danlatau ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. (6) Apabila selama Perjanjian ini berlangsung Sarusunawa Bukan Hunian/KIos Kegiatan Usaha tidak dihuni selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulls kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa. Pasal 9 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karena alasan-alasan yång secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu: i. PHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran biaya sewa berikut dendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; danlatau

ii. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan/atau melanggar ketentuan Pasal 7. (3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Teguran yang pertarna kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera memenuhl kewajibannya danlatau memperbaikl kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya. (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang télah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Kedua sebagal teguran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhir diterbitkan PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya danlatau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan membatalkan secara sepihak Perjanjian ini. (6) Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertal dengan melakukan penyegelan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan dan mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut.


7 (7) Sehubungan dengan pembatalan terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 10 PENERTIBAN DAN PENGOSONGAN (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak maninggalkan dan mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak -npamberitahuan pembatalan Perjanjian dan penempelan segel sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan (selanjutnya disebut "SP") 1(kesatu). (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP l (kesatu) diterbitkan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP l (kesatu) tersebut maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan SP 11(kedua). (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA masih tetap tidak mengindahkan SP 1I (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pengosongan secara paksa terhadap PIHAK KEDUA dan segata biaya serta risiko yang timbul alas pengosongan paksa tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA. Pasal 11 KETENTJAN LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, Kebakaran) yang mengakibatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tidak dapat dipergunakan, Perjanjian ini batal dan/atau berakhir demi hukum.

r-

(2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tanpa menuntut ganti kerugian berupa apapun dan dengan alasan apapun. (3) Bahwa pemakalan Sarusunawa Bukan Hunian/Klos Kegiatan Usaha disebut sewa/kontrak bulanan dan pembayarannya disebut pembayaran biaya sewa/kontrak bulanan. (4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa termasuk Sarusunawa Bukan Hunlan/Kios Kegiatan Usaha yang dimaksud dalam Pejanjian Ini adalah aset/milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 12 PERJANJIAN TAMBAHAN Apabila terdapat hat-hal yang belum diatur danfatau diperlukan perubahan terhadap is] Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jni.

LAND ACQUISTON AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) KALI SENTIONG-SUNTER I

8 Demikian Perjanjian in! dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian !ni, sehlngga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, ................................... PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA• Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah

si0ep

( NAMA JELA'S)

( NAMA JELAS ) NIP ..... .. . ... , ............. ............. ..,


FORMAT 4 MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRAS Setiap penghuni rusunawa danlatau pengguna satuan kegiatan usaha dl rusunawa yang melanggar kewajiban danlatau larangan dikenal sanksi administratif. Sanksi admhiistrasi sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur in! adalah berupa:

1. DENDA Bagi penghuni yang terambat melakukan pembayaran sampai dengan akhir bulan berjalan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak. 2.

TEGURAN TERTULIS A. Sanksi administrasi berupa teguran tertuls dikenakan kepada penghun yang: 1. menunggak pembayaran tarif sewa rusunawa selarna leblh dari 2 (dua) bulan; 2. menggunakan sarusunawa sebagai tempat usaha/gudang; 3. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada; 4. menjemur pakaian dan

lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;

5. melakukan kegiatan yang menimbulkan suara k8ras/bising. bau menyengat termasuk memelihara binatang; 6.

memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

7. membuang benda-benda ke dalarn saluran air karnar mandil/WC yang dapat manyumbat saluran pembuangan; 8.

mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan

9.

meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

B. Teguran tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu: -

Teguran pertama diberikan bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf A; dan

yang

melakukan

tindakan

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari penghuni tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud diatas dikenakan teguran kedua. 3. PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender penfghuni tidak mengindahkan teguran kedua, maka UPRS dapat melakukan pemutusan pejanjian sewa menyewa secara sepihak dan melakukan penyegelan serta penghuni wajib mengosongkan hunian rusunawa. PERINGATAN 1. Apabia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender penghun tidak melaksnakan pengosongan hunian tersebut maka UPRS memberikan Surat Peringatan Pertama.


2 2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender perghuni tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama, maka UPRS memberikan Surat Peringatan kedua. 3. Apabila Surat Peringatan Kedua tetap tidak diindahkan, maka UPRS bersamasama dengan instansi terkait lainnya akan melakukan pengosongan secara paksa. 4.

PENERTIBAN TINDAKAN PELANGGARAN KHUSUS UPRS akan langsung melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa terhadap penghuni yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1. Penghuni tidak menghuni unit rusunawa selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa ada pemberitahuan disertal dengan alasan yang jelas secara tertulls kepada UPRS minimal 1 (satu) hari sebelumnya; 2.

Penghuni memindahkan hak sewa kepada pihak lain;

3. Penghuri menyimpan bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; dan 4.

Unit sewa digunakan sebagai tempat berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, dan perbuatan maksiat.

DAFTAR HITAM PENGHUNI RUSUNAWA Penghuni rusun yang terkena penertiban atas tindakan pelanggaran khusus dimasukkan ke dalam daftar hitam dan tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohanan di semua lokasi rusunawa di Provinsi DKI Jakarta selama 10 (sepuluh) tahun, baik atas nama Kepala Keluarga maupun anggota yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

I

81


LAMPIRAN 9: PRESENTASI RENCANA AKSI SUB POKJA TERTIB HUNIAN TAHUN 2015

|

-RENCANA

AKSI SUB POKJA TERTIB HUNIAN TAHUN 2015

Tujuan Kegiatan

r

82


7=

Sasaran Kegiatan

2.

Tam'arilMakam

4.

Kolong Tal & Lokasi

Lein

5

0

5

1

0

1

mÅ

Prioritas Sasaran Kegiatan Tahun 2015 AKARTA UTARA, cakung Drain • Waduk Sunter

-i

lfp

.Utara,

Selatan 1

.-

q

CK

Cakung Lama

Kanal Barnt

.•Banir

MuaraÅngke

-.-

KA-A

{ -BAl

---

-

KAUXRUWUT -

-

-U

Pk

KAUEUNTER PkNN KAIARUTIMUR

83


.

Rencana Aksi Sub Pokja Tertib Hunian Tahun 2015 Kegiatan Penertiban er•J'nä' KallGMw-ngKampung Malay

2

KvIl C1lwng Bl

3

KolCi.n-g BIdara Cin. Jeorto Tim Sodetma Qwng - BKT. (MIes

4

Kolletakeg -KalPakin-KallSar0akarta U_tMdenn Barot)IPoket73 Jakorto

5

Kol Kr

6

KokKUMt -deng (Jakte>t

7

Waduk S-nter Utra, Wot-n (Jakarta Ulrr) (ED Poket4)

8

KollS$eg -SS Pakt4) (JEDI

9

Ber. Kanal araffEDLPoker 4)

10

Kol Grgl -Tbaggs Angk*(Jkar

Dri (Jakato Scam).

-Cdeng Ct (Jaka,a Bormt)(ED

l

AU,sIt Sep

OkM

N-

D.s

53

12 7

Poket 7}

228

(JEDIPaker 7)

145

(Jkorla P"at den akyt

35

m jh2a 246

U

mt

Kall Sekretaris (Jakarla Sars>

3A50

12

KolC"aglamJakodaUr)

3.100

13

Cenaqg ein Jakarta Ura

14

KallDui-Tan~ng Seka(Jakasta Bat danJokarta P

1l

7

JakartaTi Tr)

1

im

000

U65

6sa

Ke!erangan : = F

.dorae.Soihos;

Ra) (teMer7icrKupon

FenurdbasWarg -

,,9~~~tqm^t

0-~er.r a eebeasa Mtepehaabspeksi

Penanganan Kawasan Permukiman di Kali Sentiong - Sunter (Jakarta Pusat Dan Jakarta Utara) (Jedi Paket 4) MEl

J

Pendataan & Sosialissi Penerliban Pengerukan (Dredging)

DATA: JUMLAH KK = 202 KK ANGGARAN = DIANGGARKAN DALAM DPA SKPO DINAS TATAAIR TA. 2015 PERSONEL:

Pengawasan

• SATPOL PP =500ORG

KETERANGAN:

TERKAIT (WAMKOTA, TATA AIR, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, KESEHATAN, DINSOS,DISKOMINFOMAS, KECAMATAN, KELURAHAN, MÅSYARAKAT) =109 ORG TNI = 50 ORG KEPOLISIAN 150 ORG

•INSTANSI

•

RUSUN SEMPIER NDENIGTEMlK

84


RENCANA AKSI SUB POKJA HUNIAN TAHUN ANGGARAN 2015 C. PEMBANGUNAN RUSUN

1

PINUS ELOK (JAK-TIM)

2

1 BLOK

100 UNIT

2015

32M

RAWA BUAYA {JAK-BAR)

2 TOWER

384 UNIT

2015-2016

40 M

3

SEMPER (JAK-UT)

1 TOWER

235 UNIT

2015-2016

40 M

4

JATINEGARA KAUM (JAK-Tim)

3 BLOK

300 UNIT

2015-2016

30 M

5

KS TUBUN (JAK-PUS)

3 TOWER

524 UNIT

2015-2016

5OM

6

CAKUNG BARAT (JAK-TIM)

4 BLOK

300 UNIT

2015-2016

40M

7

BEKASI KM. 2 (JAK-TIM)

2 BLOK

200 UNIT

2015-2016

25 M

8

RAWA BEBEK{JAK-TIM)

4 BLOK

400 UNIT

2015-2016

40

JUMLAH UNIT

2443 UNIT

.

m

297 M

Rencana Lkasi Pembangunan Rusunawa 2015

*

Rencrn

Pembangunan Rusun 2015 I Rumah Susu Pinus Elk 2 Rum3N SuV Rawa Buava 3 4 5

Rumal.

Susu np..-

R-mah

susgn Jat~egara Kaim sumu Kg T.a.a.

Runah

G et-7

£....m ..

8usS.at

Ruah su.un. "kasi X.2 Sus b n aw.. Beek-

£ Ruma

85



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

o Monitoring Pelaksanaan pemantauan tahapan kegiatan. o Evaluasi Progres pelaksanaan kegiatan disampaikan

pada kesempatan pertama, selanjutnya diajukan secara tertulis. o Pelaporan Dilaksanakan setelah kegiatan, setiap minggu, setiap bulan dan setiap triwulan.

86

LA. LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLANT KALI SENTIONG SUNTER ... ' Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Recommend Documents