IPP91 v. 2. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized




IPP91 v. 2

URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROGRAM (USDRP) Japanese Grant No. T F 026836 through IBRD

Kerangka Safeguard USDRP: Warga Terasing dan Rentan

Daftar Isi DAFTAR ISI........................................................................................................................................................ SINGKATAN DAN AKRONIM......................................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................................... 1.

SIFAT PROGRAM DAN PROYEK USDRP ......................................................................... 1

2.

TINJAUAN SINGKAT SIKLUS PROYEK USDRP .............................................................. 2

3.

WARGA TERASING DAN RENTAN (ISOLATED AND VULNERABLE PEOPLE – IVP) ............................................................. 4

4.

5.

3.1.

Prinsip Dasar .................................................................................... 4

3.2.

Pendekatan ...................................................................................... 5

3.3.

Prosedur Konsultasi Umum dan Mekanisme Penyampaian Keluhan .................................................. 6

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT .............. 6

4.1.

Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Daerah......................... 6

4.2.

Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Nasional....................... 7

4.3.

Susunan Kelembagaan .................................................................... 8

PERTIMBANGAN HUKUM .................................................................................................. 9

D:\Adobe\Acrobat 4.0\PDF Output\IPP910IND.doc

i



Daftar Lampiran

Lampiran 1:

Peta Jenis Proyek

Lampiran 2:

Organisasi Safeguard USDRP

Lampiran 3:

Faktor-Faktor Pemicu dan Persyaratan Berkenaan dengan Warga Terasing dan Rentan (IVP)


ii



SINGKATAN DAN AKRONIM

AC

Appraisal Committee – Komite Penilai (di tingkat Pusat)

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DAU

Dana Alokasi Umum

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

GOI

Government of Indonesia – Pemerintah Indonesia

IUIDP

Integrated Urban Infrastructure Development Project – Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu

IVP

Isolated and Vulnerable People – Warga Terasing dan Rentan

IVP - AP

Isolated and Vulnerable People – Action Plan – Rencana Tindak Penanganan Warga Terasing dan Rentan

KIMPRASWIL

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

KMK 35/2003

Keputusan Menteri Keuangan No 35 tahun 2003

Musbangkel

Musyawarah Pembangunan (Tingkat) Kelurahan

Musbangkot

Musyawarah Pembangunan (Tingkat) Kota

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

KMP

Konsultan Manajemen Pusat

NOL

No Objection Letter – Surat Persetujuan Bank Dunia

PAP

Potentially Affected People – warga yang terkena dampak proyek

PJM

Program Jangka Menengah

Rakorbang

Rapat Koordinasi Pembangunan

FS

Forum Stakeholders

TPS

Tim Pemantau Safeguard (Safeguard Monitoring Team atau TPS)

UIDF

Urban Institutional Development Facility – Fasilitas Pembangunan Institusional Perkotaan

USDRP

Urban Sector Development Reform Program


iii



RINGKASAN EKSEKUTIF Urban Sector Development Reform Project (USDRP) mendukung pemantapan tata pemerintahan yang baik melalui implementasi reformasi pemerintahan, pengembangan institutional dan pembiayaan investasi perkotaan prioritas di tingkat lokal. Pendekatan terpadu yang menekankan sinergi di antara tiga unsur ini merupakan salah satu rancangan strategis terpenting USDRP. Diharapkan, pembiayaan investasi prioritas akan memberikan insentif bagi pemerintah kota/kabupaten untuk melaksanakan reformasi tata pemerintahan mengikuti rencana tindak reformasi yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Selain dampak positif langsung dari segi sosio-ekonomi, keuangan dan lingkungan, investasi perkotaan ini juga memberikan kesempatan nyata penerapan tata pemerintahan melalui partisipasi stakeholder dalam pemrioritasan investasi, pengadaan barang dan jasa secara kompetitif, dan pelaporan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota/Kabupaten peserta USDRP menyiapkan Program Jangka Menengah (PJM) bersama forum stakeholder, yang menjadi landasan usulan investasi dalam proyek ini. Usulan investasi tersebut merupakan bagian terpadu dari proses penyusunan dan implementasi anggaran kota/kabupaten. Proyek berukuran kecil dan menengah diharapkan akan diusulkan sebagai proyek 1 tahun, sementara proyek-proyek besar diusulkan sebagai program tahunan (multi-years). Proyekproyek tahunan tersebut harus dilengkapi dengan Nota Kesepahaman (MOU) antara Eksekutif, Legislatif dan unsur-unsur non- pemerintah di dalam forum stakeholder, untuk menjamin tersedianya dukungan anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang terhadap usulan dimaksud. Dengan pengaturan yang demikian maka hanya program investasi tahun pertama yang akan diidentifikasi secara rinci sifat dan kemungkinan dampaknya bagi lingkungan. USDRP tidak mendukung usulan investasi tahun pertama yang menimbulkan dampak lingkungan yang penting, yang analisis dampaknya tidak dapat diselesaikan dalam masa satu tahun anggaran tersebut. Karena itu kerangka safeguard ini terutama dimaksudkan untuk investasi tahun kedua dan seterusnya. Tujuan kerangka safeguard USDRP ini adalah untuk menyediakan landasan bersama bagi semua pihak terkait dalam menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan dan memantau proyek-proyek potensial sejalan ketentuan-ketentuan Bank dan peraturan-perundangan terkait yang berlaku di Indonesia. Kerangka safeguard diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota/Kabupaten melakukan suatu penilaian sistimatis terhadap proyek, sehingga dapat menekan dan mengelola risiko yang merugikan; meningkatkan manfaat sosial; dan menjamin keterbukaan proyek dan proses konsultasi publik yang bermakna dengan warga yang terkena proyek. Urban Sector Development Reform Project (USDRP) dipandang merupakan proyek kategori “A” menurut kriteria Bank Dunia. Isu-isu penting yang ditekankan dalam proyek ini terdiri dari komponen-komponen safeguard berikut ini:


iv



Kebijakan-Kebijakan Safeguard yang Dicetuskan oleh Proyek

Ya

Tidak

Pengkajian Lingkungan (OP/BP/GP 4 01)

[x]

[]

Habitat Alami (OP/BP 4 04)

[]

[x]

Pengelolaan Pestisida (OP 4 09)

[]

[x]

Kekayaan Budaya (OPN 11 03, direvisi menjadi OP 4 11)

[]

[x]

Pemukiman Kembali (OP/BP 4 12)

[x]

[]

Warga Terasing (OD 4 20, direvisi menjadi OP 4 10)

[x]

[]

Hutan (OP/BP 4 36)

[]

[x]

Pengamanan Bendungan (OP/BP 4 37)

[]

[x]

Proyek-Proyek di Wilayah Sengketa (OP/BP/GP 7 60)

[]

[x]

Proyek-Proyek pada Perairan Internasional (OP/BP/GP 7 50)

[]

[x]

Indonesia memiliki ratusan kelompok etnis yang secara kultural berbeda. Satu kelompok etnis dapat saja secara nasional mayoritas namun di suatu kota tertentu kelompok tersebut mungkin saja minoritas dan terasing. Warga terasing dan rentan (IVP) dalam konteks Indonesia merupakan kelompok minoritas yang rentan dan relatif terisolasi di suatu kawasan tertentu, karena: i) ketergantungannya pada habitat alami tertentu dan sensitivitasnya pada perubahan; dan ii) perbedaan perilaku sosio-kultural dan sistem nilai, dibandingkan umumnya warga di kota tersebut. Kerentanan atau kelemahan secara ekonomi akan mendapat perhatian khusus dalam proses pengambilan keputusan forum kota, tapi kelompok tersebut tidak dikategorikan sebagai IVP. Safeguard ini juga menguraikan badan-badan pelaksana dan pemantau Rencana Tindak terhadap IVP (jika relevan). Pengaturan kelembagaan ini berlaku pada seluruh aspek mekanisme safeguard tersebut, dan tidak dapat ditafsirkan seolah-olah setiap aspek memerlukan pengaturan atau badanbadan yang berbeda.


v



SIFAT PROGRAM DAN PROYEK USDRP Urban Sector Development Reform Project (USDRP) bertujuan mendukung Pemerintah Kota/Kabupaten dalam usahanya menanggulangi persoalan kemiskinan, mendorong perkembangan ekonomi lokal, dan meningkatkan layanan perkotaan secara berkelanjutan dan berdasar-permintaan (demand-driven). Tujuan akhir upaya-upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek akan mendorong Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proyek ini untuk: A.

Memilih investasi prioritas untuk pengembangan prasarana, dengan berdasar pada Strategi Pembangunan Jangka Panjang dan Program Jangka Menengah (PJM) yang telah disepakati;

B.

Terlibat dalam reformasi tata-pemerintahan yang mendorong partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta reformasi dalam manajemen internal yang berfokus pada pengadaan barang dan jasa, dan manajemen keuangan

C.

Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan peraturan-perundangan untuk menjamin pemberian layanan perkotaan yang lebih baik;

D.

Menentukan dan melaksanakan investasi prioritas secara partisipatif dan akuntabel.

USDRP menjawab kebutuhan masyarakat sipil, yang berubah pada lingkungan yang terdesentralisasi dan demokratis. USDRP dibangun di atas pendekatan proyek-proyek pengembangan perkotaan sebelumnya, seperti IUIDP (Integrated Urban infrastructure Program), yang menempatkan investasi prasarana sebagai tujuan utamanya. Namun demikian, USDRP memandang investasi dalam infrastruktur hanyalah salah satu bagian dari pendekatan pembangunan yang lebih luas dan komprehensif. Unsur-unsur strategis lainnya, antara lain, adalah pembentukan dan pelaksanaan reformasi tata-pemerintahan secara menyeluruh dan peningkatan kapasitas pelayanan publik. USDRP mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten yang terlibat dalam proyek ini untuk mengidentifikasi proyek melalui pendekatan “open-menu”1. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan perkotaan, Pemerintah Kota/Kabupaten dapat melakukan investasi tanpa batasanspesifik tertentu. Sektor investasi utama meliputi: pekerjaan umum dan transportasi. Proses identifikasi dan seleksi kebutuhan proyek perlu dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan: Pemerintahan Kota/Kabupaten, DPRD dan Forum Stakeholders2. Konsisten dengan pendekatan ini, USDRP tidak menetapkan plafon angka bagi usulan proyek. Namun proyek-proyek yang diajukan harus layak secara sosial, lingkungan dan ekonomi, dan telah termaktub dalam Program Jangka Menengah (PJM) yang disepakati. Jumlah pinjaman bagi masing-masing Pemerintah Kota/Kabupaten bergantung pada kemampuan keuangannya masingmasing. Sesuai namanya, investasi yang terkait dengan USDRP hanya akan dilakukan di wilayah perkotaan dan tidak akan memasuki wilayah yang dilindungi. Hal ini mempengaruhi jenis kerangka safeguard yang diperlukan oleh sebagian terbesar subproyek USDRP, yaitu lingkungan, pengadaan tanah dan pemukiman kemnali, dan warga terasing dan rentan. Kerangka safeguard IVP ini merupakan salah satu dari kerangka safeguard dimaksud. 1 2

Lampiran 1 adalah daftar indikatif proyek yang dapat didanai melalui USDRP Lihat Subbab 6.1 F Lembaga-lembaga yang terlibat Di Tingkat Lokal


1



Semua usulan proyek yang terkait dengan USDRP wajib memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen ini. Di samping itu, karena kerangka safeguard ini merupakan bagian dari dokumen-dokumen negosiasi pinjaman, maka kandungannya harus telah disetujui oleh semua pemerintah kota/kabupaten yang terlibat sebelum negosiasi berlangsung. Apabila proyek-proyek investasi pilihan telah teridentifikasi sebelum negosiasi, dokumen-dokumen negosiasi harus mencakup ringkasan kesepakatan terhadap IVP. Pelanggaran serius terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan terhambatnya program pada proyek-proyek investasi yang tidak sesuai dengan kerangka ini.

TINJAUAN SINGKAT SIKLUS PROYEK USDRP Tinjauan berikut bersifat generik, dan mungkin ideal, untuk mengilustrasikan langkah-langkah pengembangan proyek dan interaksinya dalam tiga kegiatan utama, yaitu: (i) pendekatan rencana anggaran rutin Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia, (ii) tahapan teknis yang diperlukan untuk pengembangan proyek, dan (iii) tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan safeguard. Pemerintah Kota/Kabupaten yang terlibat diminta untuk mempertimbangkan pentahapan dan unsur-unsur tinjauan umum ini, sebagai persyaratan minimum dalam penyiapan proyek. Pendekatan ini berlaku baik untuk proyek-proyek investasi 1 tahun maupun proyek multi-tahun (multi-year). Untuk proyek multi-tahun, Pemerintah Kota/Kabupaten yang terlibat perlu mengalokasikan dana pendamping untuk masing-masing tahun anggaran, meskipun persetujuan awal telah diberikan oleh DPRD untuk proyek-proyek multi-tahun dimaksud. Untuk menjamin alokasi dana pendamping tersebut, Pemerintah Kota/Kabupaten perlu membuat MOU dengan DPRD setempat. Berkaitan dengan alokasi anggaran untuk kebutuhan safeguard, patut dicatat bahwa anggaran untuk penyiapan kesepakatan terhadap IVP harus dialokasikan bersamaan dengan alokasi anggaran untuk perencanaan dan desain, baik melalui APBD maupun UIDF (Urban Institutional Development Program); UIDF adalah fasilitas khusus USDRP, berupa hibah, untuk membantu penyiapan proyek. Anggaran ini biasanya dialokasikan setahun sebelum investasi. Anggaran untuk pemantauan dan pelaksanaan rencana pengelolaan perlu dialokasikan dalam anggaran daerah selama tahap pelaksanaan.

Bulan

Proses Perencanaan Anggaran Kota/Kab.


Tahap Pengembangan Proyek

Permasalahan-permasalahan Safeguard Aspek Sosial (IVP)

2


Februari

Maret


Dinas menyiapkan usulan anggarannya

PemKot/Kab membentuk Project Implementation Unit (PIU) USDRP

Tim Pemantau Safeguard (TPS) dibentuk di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten. TPS menentukan kriteria penyaringan dan persyaratan proyek-proyek USDRP berdasarkan Kerangka Safeguard ini.

Musbangkel (Musyawarah Pembangunan Kelurahan)

Pemrakarsa (Dinas) menyerasikan PJM dan usulan proyeknya – hasilnya adalah daftar proyek prioritas

TPS berdiskusi dengan Pemrakarsa tentang kriteria dan persyaratan penyaringan. Dinas dan badan-badan terkait (spt: Biro Kependudukan di kantor walikota/bupati) menyaring usulan-usulan proyek berkaitan dengan IVP: Apakah terdapat IVP di wilayah tersebut? Jika: Ya -

dibuat mekanisme konsultasi dengan IVP untuk mengkaji dan menyusun PJM dan desain proyek;

Tidak - kerangka IVP tidak relevan. Daftar proyek prioritas telah disusun Mei

Pemkot/kab. menyelenggarakan Rakorbang untuk membahas, merumuskan, dan menyerasikan usulan proyek dengan PJM dan memperkirakan ketersediaan anggaran

Proyek yang akan dibiayai melalui USDRP, atau sumber lainnya, telah ditentukan. Pemrakarsa menyiapkan anggaran untuk proyek besar dan kompleks yang memerlukan AMDAL dan RTPTPK menyeluruh yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang. Pemrakarsa mengadakan studi kelayakan (FS) Pemrakarsa menyiapkan Rencana Tindak Penanganan IVP (IVP-AP) dan meminta persetujuan (NOL) Bank Dunia Menyerahkan FS, meminta persetujuan dan pembiayaan proyek kepada Komite Penilai (AC)

Oktober

Informasi DAU (hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah)

Nov./Des.

Persetujuan anggaran


Pemkot/kab. memobilisasi Konsultan untuk menyiapkan DED dan dokumen lelang

Pemrakarsa menyelesaikan konsultasi dengan IVP

Penyiapan anggaran proyek USDRP

Pemrakarsa mulai melaksanakan Rencana Tindak Penanganan IVP dan memberikan kompensasi kepada warga yang terkena (PAP)

Pelelangan dan pelaksanaan proyek

Pemrakarsa melaksanakan kesepakatan IVP dan memberikan kompensasi. TPS mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut dan mengadakan pemantauan yang diperlukan

3



WARGA TERASING DAN RENTAN (ISOLATED AND VULNERABLE PEOPLE – IVP) Prinsip Dasar Indonesia memiliki beratus-ratus suku bangsa yang berbeda adat istiadat, dan karena Indonesia masih didominasi bidang pertanian, suku-suku bangsa ini sangat dekat dengan sumber daya alam di wilayahnya masing-masing. Suatu suku bangsa yang secara nasional mayoritas, atau proporsinya tinggi, mungkin saja pada satu kota tertentu merupakan kelompok minoritas. Dalam konteks Indonesia, warga terasing dan rentan (IVP) adalah mereka yang termasuk dalam kelompok etnis minoritas yang rentan dan relatif terasing di suatu kawasan karena: (i) ketergantungan mereka pada habitat alam tertentu dan kepekaannya pada perubahan habitat dimaksud; dan (ii) sistem dan perilaku sosial budaya mereka yang berbeda (dibandingkan kelompok mayoritas lainnya). Kelompok yang kurang beruntung dan terasing secara ekonomi akan mendapat perhatian khusus dalam proses pembuatan keputusan tingkat kota, namun kelompok tersebut tidak dikategorikan sebagai IVP menurut pengertian di atas. Kerangka safeguard ini mungkin tidak relevan bagi USDRP mengingat proyek ini berlokasi di areal perkotaan. Namun jika ternyata proyek ini berdampak terhadap IVP dimaksud dengan satu atau lain cara, maka prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan sebagai pedoman : A.

Safeguard IVP merupakan salah satu syarat dari Petunjuk Operasional (Operational Directives – OD) 4.20 Bank Dunia. Tujuan utama Petunjuk tersebut adalah untuk: i) menjamin bahwa IVP diberi kesempatan yang memadai untuk ikut serta dalam perencanaan yang berdampak bagi kehidupan mereka; ii) menjamin bahwa kesempatan untuk memberikan kelompok tersebut manfaat yang memadai dari sudut budaya, dipertimbangkan; dan iii) menjamin bahwa dampak negatif proyek bagi kelompok tersebut harus dihindari atau paling tidak diminimisasi dan dimitigasi.

B.

Adalah penting bahwa semua proyek disaring untuk menghindari potensi dampak negatifnya bagi IVP sejak awal proses perencanaan. Disarankan agar tim konsultan, bekerjasama dengan Bappeda, menjalankan proses penyaringan awal ini.

C.

Kerangka kerja IVP berlaku jika ada IVP di kota atau kabupaten terkait. Jika suatu proyek menargetkan IVP sebagai penerima manfaat utama, maka Bappeda kota/kabupaten perlu mengkaji PJM secara partisipatif, menggunakan FGD dengan IVP, difasilitasi oleh LSM pendamping. IVP dapat memutuskan apakah akan menerima proyek tersebut, memodifikasinya, atau menolaknya. Untuk proyek yang akhirnya diterima, proyek tersebut harus sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik IVP. Risalah FGD harus ditandatangani oleh wakil IVP dan Bappeda, sementara PJM ditandatangani oleh Walikota / Bupati.

D.

Jika IVP adalah penerima manfaat potensial proyek, maka wakil IVP harus menjadi bagian dari Forum Stakeholder dan ikut dalam proses pengambilan keputusan berkenaan dengan penyiapan atau pengkajian PJM. IVP harus mendapatkan manfaat yang relatif sama dengan manfaat yang diperoleh warga lainnya, namun mereka tidak memiliki hak eksklusif untuk menolak proyek tersebut. Proyek harus memenuhi kebutuhan-spesifik IVP.

E.

Jika IVP potensial mendapat dampak negatif proyek, maka Pemrakarsa harus menyiapkan kesepakatan - IVP. (IVP-Agreement/IVP-Ag). IVP-Ag harus mengikuti suatu panduan isi yang tersaji dalam OD 4.20, serta menjamin bahwa dampak negatif tersebut disebutkan secara memadai. Kesepakatan ini akan menjadi bagian dari rancangan proyek dan kontrak yang diberikan kepada kontraktor atau pengawas. Rancangan dimaksud harus pula menggambarkan langkah mitigasi yang akan diambil.


4


F.


Tim Pemantau Safeguard (TPS) pada Kota/Kabupaten yang memiliki IVP harus beranggotakan LSM yang perduli terhadap IVP tersebut. Di antara tugas TPS adalah mengkaji : i) risalah diskusi selama tahap penyiapan (atau pengkajian) PJM; ii) rancangan proyek yang mentargetkan IVP sebagai penerima manfaat; dan iii) Kesepakatan IVP (IVP-Ag).

Pendekatan i

ii

iii.

Unsur-unsur pokok kerangka safeguard IVP bertujuan: •

menjamin melalui rancangan proyek dan pengaturan pemantauan bahwa para IVP diberi kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pemrioritasan kebutuhan mereka sendiri;

•

menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan, selanjutnya tergambarkan dalam rencana anggaran belanja tingkat kota/kabupaten dan rumusan proyek yang disusun Dinas; dan

•

menjamin bahwa kegiatan yang terpilih untuk dibiayai tanggap terhadap prioritas IVP, serta peka terhadap kerentanan mereka.

Pengaturan partisipasi tingkat kota/kabupaten. Untuk menjamin bahwa IVP dapat berpartisipasi secara memadai di tingkat kota/kabupaten dalam mengidentifikasi dan membuat prioritas kebutuhan-kebutuhan mereka, maka pengaturan umum berikut perlu diterapkan: •

Harus terdapat LSM yang perduli dan bekerja dengan IVP dalam Forum Stakeholder;

•

Bila ada proyek yang potensial menimbulkan dampak, atau mempengaruhi IVP, maka TPSnya harus melibatkan LSM yang perduli dengan, atau berkeinginan membantu IVP.

•

IVP memiliki kesempatan untuk mendiskusikan secara mandiri (atau bersama dengan LSM pendamping) dan memiliki pandangan sendiri atas proyek yang diusulkan. Dinas terkait dan fasilitator harus memfasilitasi proses ini.

Pengaturan pengambilan keputusan tingkat kota/kabupaten •

Suatu proyek akan dianggap memiliki potensi dampak, jika (i) proyek meliputi hampir seluruh kecamatan di kota/kabupaten yang memiliki IVP, dan jika proyek tersebut memiliki potensi manfaat atau dampak negatif terhadap IVP; atau (ii) proyek tersebut berlokasi di kecamatan dimana terdapat IVP.

•

IVP memperoleh manfaat yang relatif sama dari proyek tersebut jika dibandingkan dengan para penerima manfaat lainnya. Proyek harus memperhatikan perbedaan karakteristik, hukum dan sistem nilai mereka dalam rancangan investasi.

•

USDRP tidak akan membiayai proyek yang akan menimbulkan dampak merugikan bagi IVP

•

Jika usulan investasi menargetkan IVP sebagai penerima manfaat utama, IVP memiliki hak untuk menolak investasi tersebut.


5



Prosedur Konsultasi Umum dan Mekanisme Penyampaian Keluhan 1.

Konsultasi dan pengungkapan informasi berkaitan dengan IVP utamanya dilaksanakan selama : i.

Persiapan dan pengkajian PJM menggunakan proses partisipatif; seluruh proyek yang dibiayai oleh USDRP harus berlandas pada PJM tersebut; dan

ii.

Anggaran partisipatif Dinas, ketika Dinas menyiapkan usulan proyeknya.

2.

Dalam PJM, IVP memiliki hak mengadakan FGD secara terpisah dan independen, dengan bantuan LSM pendamping, untuk menangkap kepentingan spesifik mereka berkenaan dengan strategi pembangunan kota. Hasil FGD tersebut menjadi bagian dari PJM. Risalah pertemuan dan PJM akan didiskusikan secara terbuka dalam Forum Stakeholder, dan hasilnya dilaporkan ke PMU Pusat dan Bank Dunia.

3.

Jika selama proses penyusunan anggaran partisipatif suatu Dinas permasalahan (issue) IVP tercetuskan, maka FGD harus dilakukan kembali. Jika tujuan utama usulan proyek tersebut adalah untuk memberi manfaat bagi IVP, maka mereka memiliki hak untuk menolak usulan tersebut. Juga bila usulan tersebut tidak secara khusus berkaitan dengan IVP, namun dapat menimbulkan dampak negatif bagi mereka, maka mereka memiliki hak untuk menolak proposal tersebut. Untuk semua kasus lainnya TPS akan memantau apakah kepentingan IVP telah tertampung dalam PJM atau dalam usulan proyek berdasarkan prinsip dasar kerangka safeguard ini. PJM, usulan proyek, dan rekomendasi TPS terbuka untuk umum, khususnya bagi LSM pendamping, dan akan dikaji ulang oleh PMU Pusat dan Bank Dunia.

4.

Anggaran untuk konsultasi, pengungkapan informasi, dan pelaksanaan mekanisme keluhan (grievance mechanism) harus disediakan dalam APBD. Anggaran dimaksud dialokasikan melalui dinas terkait, Sekda (yang mengkoordinasikan TPS) dan Bappeda. Bappeda dan TPS harus mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan pengungkapan informasi.

5.

Jika IVP, LSM pendamping, atau kelompok berkepentingan lainnya tidak puas terhadap pengaturan pelaksanaan yang diusulkan, PJM, rancangan proyek, atau pelaksanaan proyek, maka mereka dapat mengeluh ke TPS atau petugas yang ditunjuk. Jika hal tersebut tidak memecahkan persoalan, IVP dapat menyampaikan keluhan mereka secara lisan atau tertulis kepada PMU Pusat. Pada tiap tingkat, masing-masing instansi harus mencatat penerimaan keluhan dan memberikan jawaban kepada IVP selambat-lambatnya 10 hari setelah keluhan diterima. TPS harus mencatat semua keluhan yang masuk dan pemecahannya. IVP akan dibebaskan dari beban administrasi ataupun tuntutan hukum sehubungan dengan penyampaian keluhan tersebut.

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Daerah Badan-badan di tingkat daerah terlibat dalam berbagai aspek dan tahap implementasi kerangka safeguard ini. Pada dasarnya, mereka dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu badan pelaksana dan pemantau.


6


A.


Badan Pelaksana. i)

Pemrakarsa Proyek. Pemrakarsa proyek adalah Pemerintah Kota/Kabupaten yang berpartisipasi dalam USDRP, melalui dinas terkait. Pemrakarsa bertanggungjawab melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menyusun dan mengimplementasikan kesepakatan IVP;

ii)

IVP-Project Affected People (PAP – Warga yang terkena dampak proyek). IVP-PAP adalah individu, keluarga atau kelompok warga IVP yang diperkirakan terkena dampak proyek. IVP-PAP terlibat dalam konsultasi dan negosiasi (jika secara mendasar keberadaan proyek dapat diterima) dengan pihak Pemrakarsa.

ii)

Bappeda. Bappeda adalah lembaga yang bertanggungjawab mengkordinasikan penyiapan Program Jangka Menengah (PJM). Dalam kaitan ini, Bappeda harus mampu mengadakan penyaringan awal proyek yang diusulkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan safeguard.

Badan Pemantau. i)

Tim Pemantau Safeguard (TPS). TPS adalah tim yang dibentuk di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten sebelum masa persiapan proyek. Tugas TPS termasuk (namun tidak terbatas pada): menetapkan kriteria penyaringan proyek terpilih (sesuai dengan ketentuan-ketentuan safeguard), memantau dan mengawasi kesesuaian proyek dengan kerangka safeguard; menengahi dan memecahkan persoalan yang diperselisihkan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan proyek. TPS terdiri atas wakil Dinas atau unit di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten dan LSM yang memusatkan kegiatannya pada masalah-masalah lingkungan, pertanahan, dan/atau hakhak asasi manusia. TPS dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah Daerah. Pembentukan TPS harus disahkan melalui Surat Keputusan Walikota/Bupati.

ii)

Forum Stakeholder (FS). FS adalah perwakilan informal unsur-unsur masyarakat sipil (civil society), seperti LSM setempat, dosen universitas, pemuka masyarakat, pemimpin tradisional, ulama, serta anggota DPRD dan pejabat pemerintahan daerah – semuanya dalam kapasitas pribadi -- untuk bersama-sama membahas masalahmasalah pembangunan kota dan berkontribusi bagi perbaikannya. USDRP mendorong pendekatan multi-pihak ini sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi publik. FS terlibat sebagai fasilitator yang memfasilitasi konsultasi antara PAP dan Pemrakarsa. Sebagian kecil anggota FS akan terpilih menjadi anggota TPS.

Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Nasional Berbagai lembaga tingkat nasional terlibat secara langsung dalam implementasi USDRP, dan berbagai aspek atau tahap implementasi kerangka safeguard. Lembaga-lembaga dimaksud adalah: A.

Executing Agency - EA. Untuk USDRP, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah executing agency yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia;

B.

Konsultan Manajemen Pusat (KMP). Atas nama EA, KMP bertanggungjawab mengelola keseluruhan operasi harian proyek. Karenanya, KMP bertanggungjawab kepada EA, dan menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali sebulan.

C.

Bank Dunia. Bank Dunia adalah kreditor yang membiayai sebagian atau seluruh


7



bagian proyek yang diusulkan. Konsekuensinya, Bank Dunia berhak mengkaji dan menyetujui kesepakatan IVP.

Susunan Kelembagaan Berdasarkan penetapan peran di atas, dua tabel berikut menggambarkan kerangka institusional penyiapan dan persetujuan kesepakatan IVP, serta hubungan pelaporan di antara lembaga-lembaga dimaksud.


8



Tabel 4 : Susunan Kelembagaan untuk Penyiapan dan Implementasi Rencana Tindak Penanganan IVP Persetujuan (tahap pesiapan) atau pengawasan (tahap pelaksanaan)

Tahap

Dilaksanakan oleh

Dikonsultasi-kan dengan

1.

Penyiapan kesepakatan IVP

Pemrakarsa (yaitu Dinas) - dapat dibantu oleh konsultan

IVP-PAP, difasilitasi oleh Forum Stakeholder (FS)

IVP-PAP, PMU Pusat dan Bank Dunia

KMP, tembusan kepada Bank Dunia dan Executing Agency

2.

Pelaksanaan

Idem

IVP-PAP

Tim Pemantau Safeguard (TPS)

Walikota/

TPS

Idem

No.

3.

Pemantauan

TPS

IVP-PAP

Laporan Kepada

Bupati, dengan tembusan kepada Bank Dunia dan KMP

A.

Untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab di atas memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efisien, disarankan untuk menganalisis kapasitas manajemen lembaga dimaksud dan melaksanakan pelatihan guna meningkatkannya. Lembaga yang perlu diprioritaskan adalah Tim Pemantau Safeguard, Biro Kependudukan kantor Walikota/Bupati dan Pemrakarsa (Dinas).

B.

Bank Dunia dapat diminta untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten (atau Dinas) selama proses penyiapan kesepakatan IVP, tetapi dana Bank Dunia tidak dapat digunakan untuk membiayai bagian manapun dari kesepakatan tersebut. Ini berlaku baik untuk rencana investasi yang akan didanai seluruhnya atau sebagian oleh Bank. Namun demikian, dana Bank dapat digunakan untuk membiayai pengembangan lokasi pemukiman kembali, seperti penyediaan prasarana dasar, jika diperlukan dalam kasus IVP tertentu.

PERTIMBANGAN HUKUM A.

Landasan hukum utama penyiapan dan implementasi kesepakatan IVP adalah Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia berkenaan dengan USDRP. Bagi pihak Bank Dunia, isi Perjanjian ini merupakan penjabaran prosedur operasional sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan operasional.

B.

Penyiapan kesepakatan IVP, perlu disetujui terlebih dahulu oleh Bank Dunia. Bersama dengan mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam susunan kelembagaan di atas, mekanisme persetujuan ini dimaksudkan untuk menjamin


9



bahwa penyiapan dan implementasi kesepakatan tersebut sejalan dengan standar dan prosedur yang berlaku.


10



Lampiran 1: Peta Jenis Proyek Jenis-Jenis Proyek yang Termasuk Kategori Cost Recovery

Jenis-Jenis Proyek yang Termasuk Kategori NonCost Recovery

Definisi: suatu proyek yang langsung menghasilkan Definisi: suatu proyek yang tidak bersifat pendapatan dalam bentuk biaya pemakaian (tarif atau mengembalikan biaya pajak) Contoh-contoh proyek yang memenuhi syarat Rumah sakit (selain Puskesmas)

Puskesmas

Rumah Bersalin

Perbaikan Kampung

Pembangunan pasar

Sekolah dasar dan menengah

Pengumpulan sampah (tidak termasuk TPA)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Fasilitas pengkomposan

Drainase dan pengendalian banjir

Terminal angkutan

Prasarana manajemen lalu lintas

Layanan angkutan umum

Konsolidasi tanah

Areal parkir

Perlindungan lingkungan

Rumah pemotongan hewan

Panti asuhan

Pengumpulan limbah manusia (tidak termasuk jamban Jamban umum umum) Sistem penyediaan air bersih

Perlindungan erosi

Jalan dan jembatan tol

Jalan dan jembatan (bukan tol)

Perumahan

Irigasi kecil (mikro)

Pemakaman umum

Pusat kegiatan pemuda

Fasilitas pendingin

Perpustakaan

Fasilitas penyimpanan produk pertanian

Musium

Prasarana Radio dan TV

Pusat rehabilitasi sosial

Obyek-obyek wisata

Taman

Fasilitas rekreasi

Fasilitas pembakaran sampah

Fasilitas olah raga Pusat-pusat konvensi Ferry Fasilitas pelabuhan Fasilitas e-government Kawasan Siap Bangun (Kasiba) Catatan: - Proyek yang termasuk dalam daftar di atas tidak secara otomatis akan disetujui - Proyek-proyek “cost recovery” yang tidak layak secara financial tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah - Proyek-proyek “cost recovery” dengan satu unsur yang disubsidi diklasifikasikan sebagai “cost recovery”


11



- Proyek-proyek pandu dalam daftar proyek “cost recovery” diklasifikasikan sebagai “cost recovery” - Jika Pemerintah Kota/Kabupaten secara sengaja berusaha merestrukturisasi suatu proyek agar terhindar dari klasifikasi “cost recovery”, maka Pemerintah Kota/Kabupaten dimaksud akan dikesampingkan dari proses penilaian selama masa maksimum tiga tahun - Jika suatu usulan proyek tidak termasuk dalam daftar di atas, Tim Penilai akan mengklsifikasikan proyek dimaksud berdasarkan definisi proyek “cost recovery”. Sumber: Consultant


12



Lampiran 2: Organisasi Safeguard USDRP IN IN INT TE ER R-M -M INIS ISTTE ER RIA IALL S M IT STTE EE ER RIN ING GC CO OM M M ITTTE EE E E E EX XE EC CU UTTIN ING GA AG G EN NC CY Y K IM P R A S W IL-D G U R KIMPRASWIL-DGURD D

LINE MINISTRIES

M IN M INIS IST TR RY YO OFF F FIN INA AN NC CE E

B BA AP PP PE EN NA AS S

CPMU CPMO CONSULTANT

WORLDBANK

CPFO

CPRS

Central Level

APPRAISAL COMMITTEE

UIDF

P PR RO OJ JE EC CT T P R O P O S PROPOSA AL LS S

P U PM M U

Provincial Level

P U PP PM M U

P PR RO OV VIN INC CIA IALL G V E GO O VE ER RN NM M EN NTT

B BU UP PA ATTI/I/ W A W ALLIK IKO OTTA A

LLO C O CA ALL A P AS SS SE EM M PLLY Y (D (DP PR RD D))

U UR RB BA AN NF FO OR RU UM M

=Optional

S SE EC CR RE ETTA AR RY Y

=StructuralInstitutions

City Level

C CO ON NS SU UL LT TA AN NT T

BAGIAN

S SM MT T

=ProjectImplementationSupport S SM MT T =SafeguardMonitoringTeam A AU U =AnchorUnit(ProcurementReform) E EA AC C =EACommittee

BAPPEDA A AU U

DINASLH

OTHERDINASES

BADAN

BUMD

E EA AC C


PIU


PIU


PIU


PIU

USDRPProject:\StaffFiles\Charts\ProjectOrganization Safeguard.ppt


13



Lampiran 3: Faktor-Faktor Pemicu dan Persyaratan Berkenaan dengan Warga Terasing dan Rentan (IVP) Faktor-faktor Pemicu 1.

Bappeda kota/ kabupaten menyusun/mengkaji Program Pembangunan Jangka Menengah (PJM) secara partisipatif, dengan mengadakan FGD dengan IVP (difasilitasi oleh TPS dan LSM pendamping IVP). IVP dapat menerima atau menolak proyek.

Untuk proyek yang menargetkan IVP sebagai penerima manfaat, proyek tsb. harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik IVP

Catatan FGD, PJM, dan desain proyek harus dikaji oleh TPS dan disetujui oleh Bank Dunia

Catatan FGD harus ditandatangani oleh wakil IVP dan Bappeda, sedangkan PJM ditandatangani oleh Walikota/ Bupati.

Wakil IVP menjadi bagian dari Forum Stakeholder dan ikut dalam pengambilan keputusan tentang persiapan atau kajian PJM. IVP harus berpeluang memperoleh manfaat yang sama dengan penerima manfaat lainnya tapi tidak dapat secara eksklusif menolak proyek tersebut.

Proyek yang menempatkan IVP sebagai penerima manfaat potensial harus mengakomodasikan kebutuhan spesifik IVP.

Catatan FGD dan PJM harus dikaji oleh TPS dan disetujui oleh Bank Dunia

Catatan FGD ditandatangani oleh wakil IVP dan Bappeda, sedangkan PJM oleh Walikota/Bupati

Rencana Tindak IVP harus dikaji oleh TPS dan disetujui oleh Bank Dunia

Pemrakara menandatangani kontrak berkaitan dengan Rencana Tindak IVP dan ditandatangani juga oleh TPS dan PMU Pusat.

IVP berpotensi terkena dampak merugikan

Jika ada indikasi bahwa habitat alam atau karakter tertentu IVP akan terkena dampak merugikan, dan proyek akan menimbulkan perubahan berarti pada kondisi kehidupan IVP 4.

Aspek legal

IVP sebagai penerima manfaat potensial

Jika ada indikasi bahwa IVP memperoleh manfaat dari proyek

3.

Kebutuhan Persetujuan

Terpaksa

Jika ada indikasi bahwa IVP ada di kota/ kabupaten tersebut

2.

Warga Terasing dalam desain proyek

Persyaratan

Pemrakarsa menyusun Rencana Tindak IVP yang menjamin bahwa dampak negatif akan diperhatikan dengan semestinya. Rencana Tindak ini harus menjadi bagian dari desain proyek dan kontrak dengan kontraktor atau supervisor.

Desain proyek harus menggambarkan langkah-langkah penganggulangan dampak negatif atas IVP

Kerangka IVP tidak berlaku


14




15

IPP91 v. 2. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Recommend Documents