RP248 V. 2. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized




RP248 V. 2

URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROGRAM (USDRP) Japanese Grant No. T F 026836 through IBRD

Kerangka Safeguard USDRP: Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali,

Daftar Isi DAFTAR ISI....................................................................................................................................................... SINGKATAN DAN AKRONIM........................................................................................................................ RINGKASAN EKSEKUTIF...............................................................................................................................

1.

SIFAT PROGRAM DAN PROYEK USDRP ............................................................ 1

2.

TINJAUAN SINGKAT SIKLUS PROYEK USDRP ................................................. 2

3.

PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI .......................................... 4

4.

5.

3.1.

Prinsip Dasar ................................................................................................ 4

3.2.

Batas Ambang (threshold) ........................................................................... 5

3.3.

Prosedur Pengadaan Tanah, Konsultasi Publik dan Mekanisme Penanganan Keluhan................................................................................... 9

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT ................................................................................................................................ 12 4.1.

Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Daerah ................................. 12

4.2.

Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Nasional ............................... 13

4.3.

Susunan Kelembagaan.............................................................................. 13

PERTIMBANGAN HUKUM ................................................................................... 14

D:\Adobe\Acrobat 4.0\PDF Output\RP2480IND.doc

i



Daftar Lampiran

Lampiran 1:

Peta Jenis Proyek

Lampiran 2:

Organisasi Safeguard USDRP

Lampiran 3:

Kriteria dan Ketentuan Penyaringan untuk Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Lampiran 4:

Ketentuan Penilaian dan Pelaporan


ii



SINGKATAN DAN AKRONIM AC

Appraisal Committee – Komite Penilai (di tingkat Pusat)

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DAU

Dana Alokasi Umum

DP

Displaced People – warga yang harus dipindahkan

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

GOI

Government of Indonesia – Pemerintah Indonesia

IUIDP

Integrated Urban Infrastructure Development Project – Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu

KIMPRASWIL

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

KMK 35/2003

Keputusan Menteri Keuangan No 35 tahun 2003

Musbangkel Musbangkot LSM

Musyawarah Pembangunan (Tingkat) Kelurahan Musyawarah Pembangunan (Tingkat) Kota Lembaga Swadaya Masyarakat

KMP

Konsultan Manajemen Pusat

NOL

No Objection Letter – Surat Persetujuan Bank Dunia

PJM

Program Jangka Menengah

Rakorbang

Rapat Koordinasi Pembangunan

RTPTPK

Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman kembali (ekivalen dengan Land Acquisition and Resettlement Plan – atau LARAP)

SK

Surat Keputusan, yang dikeluarkan oleh Walikota / Bupati

FS

Forum Stakeholders

TPS

Tim Pemantau Safeguard (Safeguard Monitoring Team atau TPS)

UIDF

Urban Institutional Development Facility – Fasilitas Pembangunan Institusional Perkotaan

USDRP

Urban Sector Development Reform Program


iii



RINGKASAN EKSEKUTIF Urban Sector Development Reform Project (USDRP) mendukung pemantapan tata pemerintahan yang baik melalui implementasi reformasi pemerintahan, pengembangan institutional dan pembiayaan investasi perkotaan prioritas di tingkat lokal. Pendekatan terpadu yang menekankan sinergi di antara tiga unsur ini merupakan salah satu rancangan strategis terpenting USDRP. Diharapkan, pembiayaan investasi prioritas akan memberikan insentif bagi pemerintah kota/kabupaten untuk melaksanakan reformasi tata pemerintahan mengikuti rencana tindak reformasi yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Selain dampak positif langsung dari segi sosio-ekonomi, keuangan dan lingkungan, investasi perkotaan ini juga memberikan kesempatan nyata penerapan tata pemerintahan melalui partisipasi stakeholder dalam pemrioritasan investasi, pengadaan barang dan jasa secara kompetitif, dan pelaporan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota/Kabupaten peserta USDRP menyiapkan Program Jangka Menengah (PJM) bersama forum stakeholder, yang menjadi landasan usulan investasi dalam proyek ini. Usulan investasi tersebut merupakan bagian terpadu dari proses penyusunan dan implementasi anggaran kota/kabupaten. Proyek berukuran kecil dan menengah diharapkan akan diusulkan sebagai proyek 1 tahun, sementara proyek-proyek besar diusulkan sebagai program tahunan (multi-years). Proyekproyek tahunan tersebut harus dilengkapi dengan Nota Kesepahaman (MOU) antara Eksekutif, Legislatif dan unsur-unsur non- pemerintah di dalam forum stakeholder, untuk menjamin tersedianya dukungan anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang terhadap usulan dimaksud. Dengan pengaturan yang demikian maka hanya program investasi tahun pertama yang akan diidentifikasi secara rinci sifat dan kemungkinan dampaknya bagi lingkungan. USDRP tidak mendukung usulan investasi tahun pertama yang menimbulkan dampak lingkungan yang penting, yang analisis dampaknya tidak dapat diselesaikan dalam masa satu tahun anggaran tersebut. Karena itu kerangka safeguard ini terutama dimaksudkan untuk investasi tahun kedua dan seterusnya. Tujuan kerangka safeguard USDRP ini adalah untuk menyediakan landasan bersama bagi semua pihak terkait dalam menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan dan memantau proyek-proyek potensial sejalan ketentuan-ketentuan Bank dan peraturan-perundangan terkait yang berlaku di Indonesia. Kerangka safeguard diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota/Kabupaten melakukan penilaian sistimatis terhadap proyek, sehingga dapat menekan dan mengelola risiko yang merugikan; meningkatkan manfaat sosial; dan menjamin keterbukaan proyek dan proses konsultasi publik yang bermakna dengan warga yang terkena proyek. Urban Sector Development Reform Project (USDRP) dipandang merupakan proyek kategori “A” menurut kriteria Bank Dunia. Isu-isu penting yang ditekankan dalam proyek ini terdiri dari komponen-komponen safeguard berikut ini:


iv



Kebijakan-Kebijakan Safeguard yang Dicetuskan oleh Proyek

Ya

Tidak

Pengkajian Lingkungan (OP/BP/GP 4 01)

[x]

[]

Habitat Alami (OP/BP 4 04)

[]

[x]

Pengelolaan Pestisida (OP 4 09)

[]

[x]

Kekayaan Budaya (OPN 11 03, direvisi menjadi OP 4 11)

[]

[x]

Pemukiman Kembali (OP/BP 4 12)

[x]

[]

Masyarakat Terasing (OD 4 20, direvisi menjadi OP 4 10)

[x]

[]

Hutan (OP/BP 4 36)

[]

[x]

Pengamanan Bendungan (OP/BP 4 37)

[]

[x]

Proyek-Proyek di Wilayah Sengketa (OP/BP/GP 7 60)

[]

[x]

Proyek-Proyek pada Perairan Internasional (OP/BP/GP 7 50)

[]

[x]

A. Apabila pemukiman kembali tak terhindarkan, Pemrakarsa harus menerapkan proses konsultasi dan persetujuan yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk orang yang akan dipindahkan, forum stakeholder, Tim Pemantau Safeguard, Walikota/Bupati dan Bank Dunia. Proyek yang mengakibatkan pemukiman kembali bagi 40 kepala keluarga (200 jiwa) atau lebih harus dilengkapi dengan Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RTPTPK, atau LARAP) Menyeluruh. RTPTPK Menyeluruh berisi: (i) identifikasi kondisi ekonomi dan sosial warga yang dipindahkan; (ii) rencana menyeluruh tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali, termasuk jadwalnya (jadwal konsultasi dan negosiasi), penentuan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, anggaran dan pemantauan cara kerja; (iii) mekanisme pengaduan dan menyampaian keluhan. B. Usulan proyek yang mengakibatkan dampak pada kurang dari 40 KK dan kurang dari 10% dari aset produktif harus dilengkapi dengan RTPTPK sederhana, yang menggambarkan: hasil sensus orang-orang yang dipindahkan dan valuasi asetnya, uraian tentang kompensasi dan bantuan lain yang akan diberikan untuk pemukiman kembali, konsultasikonsultasi dengan orang-orang yang dipindahkan mengenai alternatif-alternatif yang dapat diterima, tanggung jawab kelembagaan dalam pelaksanaan dan prosedur ganti rugi, pengaturan pemantauan dan pelaksanaan, dan jadwal serta anggaran. C. Persetujuan terhadap RTPTPK Sederhana diberikan oleh PMU Pusat, dengan catatan: (i) lembaga tersebut telah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang mencukupi dalam mengkaji RTPTPK dan menjamin konsistensinya dengan kebijakan Bank Dunia; (ii) perbaikan-perbaikan secara tepat, yang harus disediakan dalam kesepakatan pinjaman; dan (iii) implementasi RTPTPK tunduk pada kaji-ulang Bank Dunia. Safeguard ini juga menguraikan badan-badan pelaksana dan pemantau RTPTPK Menyeluruh ataupun Sederhana. Pengaturan kelembagaan ini berlaku pada seluruh aspek mekanisme safeguard tersebut, dan tidak dapat ditafsirkan seolah-olah setiap aspek memerlukan pengaturan atau badanbadan yang berbeda.


v



SIFAT PROGRAM DAN PROYEK USDRP Urban Sector Development Reform Project (USDRP) bertujuan mendukung Pemerintah Kota/Kabupaten dalam usahanya menanggulangi persoalan kemiskinan, mendorong perkembangan ekonomi lokal, dan meningkatkan layanan perkotaan secara berkelanjutan dan berdasar-permintaan (demand-driven). Tujuan akhir upaya-upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek akan mendorong Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proyek ini untuk: A.

Memilih investasi prioritas untuk pengembangan prasarana, dengan berdasar pada Strategi Pembangunan Jangka Panjang dan Program Jangka Menengah (PJM) yang telah disepakati;

B.

Terlibat dalam reformasi tata-pemerintahan yang mendorong partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta reformasi dalam manajemen internal yang berfokus pada pengadaan barang dan jasa, dan manajemen keuangan

C.

Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan peraturan-perundangan untuk menjamin pemberian layanan perkotaan yang lebih baik;

D.

Menentukan dan melaksanakan investasi prioritas secara partisipatif dan akuntabel.

USDRP menjawab kebutuhan masyarakat sipil (civil society), yang berubah pada lingkungan yang terdesentralisasi dan demokratis. USDRP dibangun di atas pendekatan proyek-proyek pengembangan perkotaan sebelumnya, seperti IUIDP (Integrated Urban infrastructure Program), yang menempatkan investasi prasarana sebagai tujuan utamanya. Namun demikian, USDRP memandang investasi dalam infrastruktur hanyalah salah satu bagian dari pendekatan pembangunan yang lebih luas dan komprehensif. Unsur-unsur strategis lainnya, antara lain, adalah pembentukan dan pelaksanaan reformasi tata-pemerintahan secara menyeluruh dan peningkatan kapasitas pelayanan publik. USDRP mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten yang terlibat dalam proyek ini untuk mengidentifikasi proyek melalui pendekatan “open-menu”1. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan perkotaan, Pemerintah Kota/Kabupaten dapat melakukan investasi tanpa batasanspesifik tertentu. Sektor investasi utama meliputi: pekerjaan umum dan transportasi. Proses identifikasi dan seleksi kebutuhan proyek perlu dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan: Pemerintahan Kota/Kabupaten, DPRD dan Forum Stakeholders2. Konsisten dengan pendekatan ini, USDRP tidak menetapkan plafon angka bagi usulan proyek. Namun proyek-proyek yang diajukan harus layak secara sosial, lingkungan dan ekonomi, dan telah termaktub dalam Program Jangka Menengah (PJM) yang disepakati. Jumlah pinjaman bagi masing-masing Pemerintah Kota/Kabupaten bergantung pada kemampuan keuangannya masingmasing. Sesuai namanya, investasi yang terkait dengan USDRP hanya akan dilakukan di wilayah perkotaan dan tidak akan memasuki wilayah yang dilindungi. Hal ini mempengaruhi jenis kerangka safeguard yang diperlukan oleh sebagian terbesar subproyek USDRP, yaitu lingkungan, pengadaan tanah dan pemukiman kembali, dan warga terasing dan rentan. Kerangka safeguard pengadaan tanah dan pemukiman kembali ini merupakan salah satu dari kerangka safeguard dimaksud. 1 2

Lampiran 1 adalah daftar indikatif proyek yang dapat didanai melalui USDRP Lihat Subbab 6.1 F Lembaga-lembaga yang terlibat Di Tingkat Lokal


1



Semua usulan proyek yang terkait dengan USDRP wajib memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen ini. Di samping itu, karena kerangka safeguard ini merupakan bagian dari dokumen-dokumen negosiasi pinjaman, maka kandungannya harus telah disetujui oleh semua pemerintah kota/kabupaten yang terlibat sebelum negosiasi berlangsung. Apabila proyek-proyek investasi pilihan telah teridentifikasi sebelum negosiasi, dokumen-dokumen negosiasi harus mencakup ringkasan rencana tindak pengadaan tanah. Pelanggaran serius terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan terhambatnya program pada proyek-proyek investasi yang tidak sesuai dengan kerangka ini.

TINJAUAN SINGKAT SIKLUS PROYEK USDRP Tinjauan berikut bersifat generik, dan mungkin ideal, untuk mengilustrasikan langkah-langkah pengembangan proyek dan interaksinya dalam tiga kegiatan utama, yaitu: (i) pendekatan rencana anggaran rutin Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia, (ii) tahapan teknis yang diperlukan untuk pengembangan proyek, dan (iii) tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan safeguard. Pemerintah Kota/Kabupaten yang terlibat diminta untuk mempertimbangkan pentahapan dan unsur-unsur tinjauan umum ini, sebagai persyaratan minimum dalam penyiapan proyek. Pendekatan ini berlaku baik untuk proyek-proyek investasi 1 tahun maupun proyek multi-tahun (multi-year). Untuk proyek multi-tahun, Pemerintah Kota/Kabupaten yang terlibat perlu mengalokasikan dana pendamping untuk masing-masing tahun anggaran, meskipun persetujuan awal telah diberikan oleh DPRD untuk proyek-proyek multi-tahun dimaksud. Untuk menjamin alokasi dana pendamping tersebut, Pemerintah Kota/Kabupaten perlu membuat MOU dengan DPRD setempat. Berkaitan dengan alokasi anggaran untuk kebutuhan safeguard, patut dicatat bahwa anggaran untuk penyiapan RTPTPK harus dialokasikan bersamaan dengan alokasi anggaran untuk perencanaan dan desain, baik melalui APBD maupun UIDF (Urban Institutional Development Program); UIDF adalah fasilitas khusus USDRP, berupa hibah, untuk membantu penyiapan proyek. Anggaran ini biasanya dialokasikan setahun sebelum investasi. Anggaran untuk pemantauan dan pelaksanaan rencana pengelolaan perlu dialokasikan dalam anggaran daerah selama tahap pelaksanaan.


2


Bulan

Februari

Maret

Proses Perencanaan Anggaran Kota/Kab.

Tahap Pengembangan Proyek


Permasalahan-permasalahan Safeguard2 Aspek Pengadaan Tanah dan Pemukiman-Kembali

Dinas menyiapkan usulan anggarannya

PemKot/Kab membentuk Project Implementation Unit (PIU) USDRP

Tim Pemantau Safeguard (TPS) dibentuk di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten. TPS menentukan kriteria penyaringan dan persyaratan proyek-proyek USDRP berdasarkan Kerangka Safeguard ini.

Musbangkel (Musyawarah Pembangunan Kelurahan)

Pemrakarsa (Dinas) menyerasikan PJM dan usulan proyeknya – hasilnya adalah daftar proyek prioritas

TPS berdiskusi dengan Pemrakarsa tentang kriteria dan persyaratan penyaringan3. Dinas dan badan-badan terkait (spt: Badan Pertanahan Daerah) menyaring usulan-usulan proyek berkaitan dengan aspek Pengadaan Tanah: apakah proyek harus dikategorikan tidak memerlukan pengadaan tanah, pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara terbatas, pengadaan tanah dan pemukiman kembali, atau kontribusi sukarela.

Daftar proyek prioritas telah disusun Mei

Pemkot/kab. menyelenggarakan Rakorbang untuk membahas, merumuskan, dan menyerasikan usulan proyek dengan PJM dan memperkirakan ketersediaan anggaran

Proyek yang akan dibiayai melalui USDRP, atau sumber lainnya, telah ditentukan.

Pemrakarsa menyiapkan: survey sosial-ekonomi (jika pengadaan tanah diperlukan)

Pemrakarsa menyiapkan anggaran untuk proyek besar dan kompleks yang memerlukan AMDAL dan RTPTPK menyeluruh yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang. Pemrakarsa mengadakan studi kelayakan (FS) Pemrakarsa menyiapkan RTPTPK sederhana (jika pengadaan tanah berdampak kepada sedikitnya 40 KK dan 10% aset produktif) dan meminta persetujuan (NOL) Bank Dunia Menyerahkan FS, meminta persetujuan dan pembiayaan proyek kepada Komite Penilai (AC)

Oktober

Informasi DAU (hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah)

Nov./Des.

Persetujuan anggaran

Pemkot/kab. memobilisasi Konsultan untuk menyiapkan DED dan dokumen lelang

Pemrakarsa menyelesaikan konsultasi dengan warga yang harus dipindahkan (DP)

Walikota/Bupati mengeluarkan draft SK RTPTPK dan meminta persetujuan Bank Dunia Penyiapan anggaran proyek USDRP

SK disetujui dan Pemrakarsa mulai melaksanakan RTPTPK dan memberikan kompensasi kepada warga

2

Siklus berikut adalah tipikal untuk RTPTPK sederhana. Kerangka waktu untuk RTPTPK menyeluruh perlu ditentukan per kasus bergantung pada sifat proyek yang diusulkan.

3

Lihat kriteria dan ketentuan penyaringan aspek pengadaan tanah dan pemukiman kembali pada Lampiran 5.


3



USDRP

yang dipindahkan

Pelelangan dan pelaksanaan proyek

Pemrakarsa melaksanakan RTPTPK sederhana dan memberikan kompensasi. TPS mengawasi pelaksanaan RTPTPK sederhana dan mengadakan pemantauan yang diperlukan Pemrakarsa mulai menyiapkan RTPTPK menyeluruh pada proyek skala besar dan kompleks yang memerlukan RTPTPK. RTPTPK menyeluruh diharapkan selesai pada saat anggaran USDRP untuk proyek dimaksud telah siap (Januari).

PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI Prinsip Dasar Pengadaan tanah dan pemukiman kembali terpicu jika suatu proyek yang akan didanai berlokasi pada tanah yang bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh usaha privat selama lebih dari satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah adalah bahwa semua langkah yang diambil harus dilakukan untuk meningkatkan, atau sedikitnya memperbaiki, pendapatan dan standar kehidupan warga yang terkena dampak negatif akibat pengadaan tanah ini. Prinsip pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk proyek yang berhubungan dengan USDRP adalah sebagai berikut: A.

Transparan: Proyek dan kegiatannya yang terkait harus diinformasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang akan terkena dampak. Informasi harus mencakup, antara lain, daftar warga dan aset (tanah, bangunan, tanaman, atau lainnya) yang akan terkena;

B.

Partisipatif: Warga yang mungkin perlu dipindahkan (Displaced People - DP) harus terlibat dalam seluruh tahap perencanaan proyek, seperti: penentuan lokasi proyek, jumlah dan bentuk kompensasi, dan lokasi pemukiman kembali;

C.

Adil: Pengadaan tanah tidak boleh memperburuk kondisi kehidupan warga yang terkena dampak. Warga dimaksud memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang memadai, seperti tanah alternatif dan/atau uang kompensasi yang sama dengan harga pasar tanah dan aset. Biaya terkait lainnya, seperti biaya pindah, pengurusan surat tanah, dan pajak, harus ditanggung oleh Pemrakarsa. Warga yang terkena harus diberi kesempatan untuk membahas secara terpisah di antara mereka sendiri dan menyetujui syarat-syarat dan jumlah kompensasi dan/atau pemukiman kembali;

D.

Terdapat sejumlah cara untuk menghitung kompensasi: i). tanah, berdasarkan nilai pasar setempat yang mempunyai nilai ekonomi atau keuntungan lokasional yang sama, yang berlaku pada saat pembayaran ganti rugi; ii). bangunan, berdasarkan nilai pasar setempat untuk kondisi/kualitas bangunan yang sama; iii). tanaman, sesuai dengan harga pasar, ditambah perhitungan atas kerugian nonmaterial; dan iv). aset lain, diganti dengan aset yang minimal sama, atau dengan memperhitungkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh aset yang sama.

E.

Pihak-pihak terkena yang dimaksud di sini dapat termasuk orang, badan hukum, atau lembaga yang, karena implementasi proyek, terkena dampak dalam bentuk seperti: a). faktor fisik, berupa tanah, bangunan, tanaman, atau aset lainnya; dan b). faktor non-fisik, berupa manfaat lokasional, akses ke tempat kerja,


4



infrastruktur, dan sebagainya. Berdasarkan alas haknya, kategori spesifik warga atau pihak yang terkena adalah sebagai berikut: i). pemilik – orang yang memiliki hak atas tanah, termasuk masyarakat adat pemegang hak ulayat; ii). penyewa orang atau pihak yang menguasai tanah berdasarkan perjanjian atau kesepakatan tertentu dengan pemilik tanah; iii). penggarap – orang atau pihak yang menguasai tanah secara fisik tanpa alas hak, atau perjanjian dengan pemilik tanah; dan iv). nadzir – orang atau pihak yang mengelola tanah wakaf. F.

Warga atau pihak yang terkena perlu menyepakati suatu nilai kompensasi tertentu, atau jika dapat diterima, secara sukarela menyumbangkan sebagian tanah dan asetnya kepada proyek. Pertemuan dan diskusi di kalangan warga atau pihak yang terkena, difasilitasi oleh Forum Stakeholders, akan diatur untuk menjamin bahwa warga atau pihak tersebut dapat mengambil keputusan secara independen.

Pemberian secara sukarela hanya dapat dipertimbangkan jika warga yang terkena mendapatkan manfaat langsung yang jauh melebihi harga tanah (dibuktikan dengan perhitungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak), sama dengan atau kurang dari 10% dari luas tanah tersebut, dan dikuatkan oleh surat persetujuan yang ditandatangani oleh warga dimaksud setelah mereka melakukan pembicaraan terpisah seperti dimaksud pada butir F di atas dan mendapatkan penjelasan atas hak-hak mereka. Tim Pemantau Safeguard harus memastikan bahwa tidak ada paksaan atas warga tersebut untuk memberikan tanahnya secara sukarela. Persetujuan ini harus didokumentasikan dalam dokumen resmi (legal). Proyek harus sudah memiliki batas-batas (alignment) tanah yang dibutuhkan, jumlah warga yang harus dipindahkan, informasi umum tentang pendapatan dan mata pencaharian warga tersebut, dan harga pasar tanah yang berlaku, yang diajukan oleh Pemrakarsa dan didukung oleh formulir NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak), sebelum pengadaan tanah (dengan atau tanpa pemukiman kembali) dilaksanakan. Proyek yang berdampak pada lebih dari 200 jiwa atau memindahkan lebih dari 100 jiwa, harus disertai dengan RTPTPK menyeluruh. Sedangkan proyek yang mengakibatkan dampak pada kurang dari 200 jiwa atau kurang dari 10% aset produktif atau dipindahkan sementara selama konstruksi, harus disertai dengan RTPTPK sederhana. Persiapan rencana pengadaan tanah (RTPTPK menyeluruh, atau sederhana), dan implementasinya merupakan tanggung jawab Pemrakarsa (Dinas) yang mengajukan proyek, dengan dipantau dan diawasi oleh TPS. Apabila ada konflik atau inkonsistensi antara peraturan-perundangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip atau prosedur yang ditetapkan dalam kerangka pengadaan tanah ini, maka Pemerintah Republik Indonesia, termasuk Pemerintah Kota/Kabupaten peserta USDRP, akan mengabaikan peraturan-perundangan tersebut sejauh diperlukan, sehingga implementasi kerangka ini dapat berlangsung efektif.

Batas Ambang (threshold) A. Usulan proyek yang menimbulkan dampak pada 40 keluarga (200 jiwa) atau lebih harus disertai Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RTPTPK). RTPTPK terdiri dari:


5



•

Uraian sub-proyek yang memerlukan pengadaan tanah.

•

Dampak potential, termasuk identifikasi: komponen/aktivitas proyek yang menimbulkan pemukiman kembali; zona dampak komponen/aktivitas tersebut; alternatif yang dipertimbangkan dapat menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali; dan mekanisme yang ditetapkan untuk meminimalkan pemukiman kembali, jika mungkin, selama implementasi proyek

•

Tujuan utama program pengadaan tanah dan pemukiman kembali.

•

Studi sosioekonomi, termasuk: -

Sensus warga yang potensial dipindahkan, mencakup (a) informasi tentang luas tanah yang dikuasai oleh warga tersebut sebagai data dasar untuk merancang program pemukiman kembali; (b) karakteristik standar, sosial, ekonomi, kebudayaan, tingkat penghidupan, dan lain-lain dari warga tersebut; (c) besaran aset yang diperkirakan hilang dan jangkauan pemindahan, baik secara fisik maupun ekonomi; (d) informasi tentang kelompok/perorangan yang dipandang rentan menurut OP 4.12 Bank Dunia dan (e) penyediaan informasi terbaru secara reguler tentang warga yang akan dipindahkan tersebut, meliputi tingkat penghidupan dan standar yang berlaku, sehingga informasi terbaru tersedia pada saat pemindahan dilakukan

-

Studi-studi lainnya yang menjelaskan: (a) sistem penguasaan tanah dan pengalihan hak; (b) pola-pola interaksi sosial di dalam komuniti (yang warganya akan dipindahkan); (c) infrastruktur publik dan layanan sosial yang akan terpengaruh; dan (d) karakteristik sosial dan kebudayaan komuniti tersebut

•

Analisis kerangka hukum, meliputi antara lain: (a) lingkup kekuasaan eminent domain dan sifat kompensasi yang berkaitan dengan itu, baik metodologi valuasi maupun saat pembayaran; (b) prosedur administratif dan hukum yang berlaku; (c) hukum yang berlaku (termasuk hukum adat dan kebiasaan) yang mengatur sistem penguasaan tanah, valuasi aset dan bagian aset yang hilang (losses), kompensasi dan hak-hak penggunaan sumber daya alam; hukum adat yang berkaitan dengan pengalihan hak, hukum lingkungan dan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial; (d) peraturanperundangan yang mengatur penanggung jawab implementasi pemukiman kembali; (e) celah, jika ada, antara peraturan perundangan yang berlaku secara lokal (meliputi eminent domain dan pemukiman kembali) dan kebijakan Bank Dunia berkenaan dengan pemukiman kembali, dan mekanisme untuk menjembatani celah tersebut; dan (f) langkahlangkah hukum yang diperlukan untuk menjamin efektifitas implementasi aktivitas pemukiman kembali di bawah USDRP.

•

Analisis kerangka institusional, termasuk (a) identifikasi lembaga-lembaga penanggung jawab aktivitas pemukiman kembali dan LSM-LSM yang mungkin berperan dalam implementasi proyek; (b) penilaian tentang kapasitas institusional lembaga-lembaga tersebut; dan (c) langkah-langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas institusional lembaga-lembaga (termasuk LSM) penanggung jawab implementasi pemukiman kembali.

•

Eligibilitas: penentuan warga yang akan dipindahkan dan kriteria untuk mendapatkan ganti rugi dan bantuan lainnya.

•

Penaksiran dan kompensasi aset yang hilang (losses), termasuk metode untuk menaksir nilai aset yang hilang tersebut, sehingga dapat ditentukan biaya penggantiannya; dan uraian tentang macam dan tingkatan konpensasi yang diusulkan berdasarkan hukum setempat, dan langkah-langkah tambahan untuk mendapatkan biaya penggantian aset yang hilang.


6



•

Langkah-langkah pemukiman kembali: uraian tentang paket-paket konpensasi dan langkah-langkah pemukiman kembali yang membantu setiap kategori warga yang dipindahkan untuk mencapai sasaran kebijakan ini. Paket-paket pemukiman kembali ini harus layak secara teknis dan ekonomis, dan sejalan dengan preferensi kultural warga yang akan dipindahkan, dan disiapkan berdasarkan konsultasi dengan mereka.

•

Seleksi dan penyiapan tapak, serta relokasi. Paket pemukiman kembali harus mempertimbangkan tapak-tapak relokasi alternatif, dan penjelasan mengenai tapak terpilih, termasuk: (a) pengaturan teknis dan institusional dalam identifikasi dan penyiapan tapak relokasi; (b) langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah spekulasi tanah, atau masuknya warga yang tidak berhak ke dalam tapak terpilih tersebut; (c) prosedur relokasi fisik menurut proyek USDRP, termasuk jadwal penyiapan tapak dan pemindahan; dan (d) pengaturan hukum berkaitan dengan penguasaan tanah dan pengalihan alas-hak kepada pemukim baru.

•

Layanan perumahan, prasarana, dan sosial, termasuk: (a) rencana untuk menyediakan (atau membiayai penyediaan) perumahan, prasarana (misal air bersih, jalan), dan layanan sosial (seperti sekolah, kesehatan); (b) rencana untuk menjamin layanan yang memadai kepada warga asli setempat; (c) berbagai desain pembangunan, teknik, dan arsitektur yang diperlukan untuk fasilitas-fasilitas tersebut.

•

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Uraian tentang batas-batas kawasan relokasi; dan pengkajian dampak lingkungan usulan pemukiman kembali serta langkah-langkah untuk menanggulangi dan mengelolanya.

•

Partisipasi masyarakat. Keterlibatan pemukim baru dan warga asli setempat (host communities), termasuk (a) uraian strategi konsultasi dengan, dan partisipasi dari, pemukim baru dan warga asli setempat dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali; (b) ringkasan pandangan berbagai pihak, dan bagaimana pandanganpandangan tersebut dipertimbangkan dalam penyiapan rencana pemukiman kembali; (c) pengkajian alternatif-alternatif pemukiman kembali yang tersedia dan alternatif yang dipilih oleh warga tersebut (DP); (d) pengaturan kelembagaan yang memungkinkan DP mengkomunikasikan hal-hal yang dipandang perlu kepada otoritas proyek dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta langkah-langkah untuk menjamin bahwa kelompokkelompok rentan seperti penduduk asli (indigenous people), etnis minoritas, penduduk yang tak memiliki tanah, dan perempuan, terwakili secara memadai.

•

Integrasi dengan warga asli setempat. Langkah-langkah untuk mencegah dampak pemukiman kembali pada warga asli setempat, termasuk (a) konsultasi dengan warga asli tersebut dan Pemerintah Kota/Kabupaten; (b) pengaturan pembayaran kepada warga setempat atas tanah dan aset lainnya yang diperuntukkan bagi pemukim baru; (c) mekanisme penanganan konflik yang mungkin timbul antara penukim baru dan warga asli setempat; dan (d) langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan layanan (seperti pendidikan, kesehatan, dsb.) bagi warga asli, agar layanan bagi mereka setidak-tidaknya sebanding dengan layanan yang tersedia bagi pemukim baru.

•

Prosedur keluhan. Prosedur penanganan perselisihan yang terjangkau dan mudah dicapai; mekanisme tersebut perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber yudisial dan mekanisme penyelesaian perselisihan (tradisional) yang dikenal komuniti setempat.

•

Tanggungjawab organisasi. Bagian ini harus menjelaskan kerangka organisasional bagi pelaksanaan pemukiman kembali (badan yang bertanggung jawab, koordinasi antarlembaga terkait, langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas lembaga terkait, ketentuan tentang transfer fasilitas dan layanan ke Pemerintah Kota/Kabupaten atau pemukim baru).


7



•

Jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan yang mencakup semua kegiatan pemukiman kembali mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Jadwal perlu menggambarkan bagaimana kegiatan pemukiman kembali terhubung dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

•

Pembiayaan dan anggaran. Tabel-tabel yang menunjukkan perkiraan biaya per item bagi semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk cadangan untuk inflasi, pertumbuhan penduduk dan biaya tak-terduga lainnya; jadwal pengeluaran; sumber-sumber dana; dan pengaturan arus kas secara tepat, serta pendanaan pemukiman kembali di luar wilayah hukum badan-badan pelaksana (implementing agencies), jika ada.

•

Pemantauan dan evaluasi. Pengaturan tentang pemantauan kegiatan pemukiman kembali oleh badan pelaksana, yang dilengkapi dengan pemantau independen jika diperlukan, untuk menjamin informasi yang lengkap dan obyektif; indikator-indikator pemantauan kinerja; keterlibatan DP dalam proses pemantauan; evaluasi dampak pemukiman kembali untuk jangka waktu tertentu setelah semua kegiatan pemukiman kembali dan kegiatan terkait lainnya, selesai; menggunakan hasil-hasil pemantauan untuk mengarahkan pelaksanaan selanjutnya.

RTPTPK yang menyeluruh akan dikaji dan disetujui oleh Bank Dunia. Identifikasi kondisi sosial dan ekonomi perlu diformalkan dalam suatu studi komprehensif, yang berisi: i)

Daftar warga atau kepala keluarga yang berpotensi terkena dampak proyek;

ii)

Jenis, jumlah atau nilai (dalam bentuk uang) aset yang terkena dampak atau skala pemindahan secara fisik;

iii)

Kondisi sosial-ekonomi: pekerjaan, pendapatan, dan sebagainya;

iv)

Persepsi dan harapan atas proyek.

v)

Penyediaan informasi terkini tentang mata pencaharian DP dan standar kehidupan sehari-hari. Informasi terbaru harus tersedia pada saat pemindahan berlangsung.

B. Usulan proyek yang mengakibatkan dampak kepada kurang dari 40 kepala keluarga harus melaksanakan kajian berikut:

i.

RTPTPK sederhana yang menunjukkan: sensus warga yang harus dipindahkan dan penaksiran aset, uraian tentang kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya yang akan disediakan, konsultasi dengan warga yang dipindahkan (DP) tentang alternatif-alternatif yang dapat diterima, tanggungjawab kelembagaan untuk pelaksanaan dan prosedur ganti-rugi, pengaturan pemantauan dan pelaksanaan, dan jadwal serta anggaran. Proses dan persetujuan negosiasi yang transparan dan partisipatif;

Warga yang dipindahkan harus menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kompensasi dan/atau bentuk bantuan lainnya; dan Proyek dan paket kompensasi yang disetujui. Persetujuan RTPTPK sederhana dapat diberikan oleh PMU Pusat, dengan catatan: i). Lembaga tersebut telah menunjukkan kapasitas institusionalnya dalam mengkaji RTPTPK, sehingga dapat dijamin bahwa persetujuan tersebut sejalan dengan kebijakan Bank Dunia; ii). Implementasi RTPTPK terbuka untuk dikaji-ulang oleh Bank Dunia.


8



Prosedur Pengadaan Tanah, Konsultasi Publik dan Mekanisme Penanganan Keluhan Apabila pengadaan tanah tidak dapat dihindari, Pemrakarsa harus melaksanakan proses konsultasi dan persetujuan yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk warga yang harus dipindahkan, Forum Stakeholder, Tim Pemantau Safeguard, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Bank Dunia. Bagan berikut ini menggambarkan secara garis besar aliran proses minimum yang perlu diikuti oleh Pemrakarsa.


9



Gambar 2: Prosedur Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RTPTPK) Pemrakarsa (yaitu: Dinas atau unit di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten) mengajukan usulan proyek

Selesai. Safeguard pengadaan tanah tidak berlaku

Tidak

Perlu pengadaan tanah?

TPS mendiskusikan dengan Pemrakarsa Kriteria dan Ketentuan Penapisan

Pemrakarsa melaporkan survei ini ke KMP, cc Executing Agency dan Bank Dunia

Sosialisasi kepada warga yang dipindahkan, difasilitasi oleh Forum Stakeholders

Pemrakarsa (dapat dibantu oleh Konsultan) melaksanakan survei sosial ekonomi

Tidak

Proyek membawa dampak bagi 40 KK atau lebih

Ya Konsultasi dengan DP, yang difasilitasi oleh Forum Stakeholder

Pemrakarsa membuat TOR tentang RTPTPK Menyeluruh

Permakarsa membuat RTPTPK Sederhana

Tidak

Revisi TOR TOR disetujui Bank?

Tidak

PMU Pusat menyetujui RTPTPK sederhana?

Ya Pemrakarsa menyusun RTPTPK Menyeluruh

Ya TPS mengkaji draft RTPTPK Menyeluruh dan Sederhana

Pemrakarsa menyusun draft SK Walikota/ Bupati untuk melegalisasi RTPTPK

Tidak

Bank menyetujui Draft SK?

Ya

Pemrakarsa melaksanakan RTPTPK

TPS memantau dan mengawasi pelaksanaan RTPTPK

Pemrakarsa melaporkan pelaksanaan RTPTPK kepada Walikota/Bupati dengan tembusan ke Bank Dunia dan KMP


10



Prosedur penyampaian informasi kepada publik berkenaan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali adalah sebagai berikut: •

Proyek harus disosialisasikan dan dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya warga yang akan dipindahkan. Sosialisasi dan konsultasi harus dilakukan pada saat: studi pendahuluan, studi sosial-ekonomi, penyusunan draft Surat Keputusan (SK) Walikota/Bupati, dan pengeluaran SK. Sosialisasi dan konsultasi merupakan tanggungjawab Pemrakarsa (dapat dibantu oleh konsultan). Juga perlu diperhatikan bahwa warga yang akan dipindahkan harus memiliki kesempatan untuk membahas usulan tersebut secara terpisah, dan menyetujui rencana kompensasi dan pemukiman kembali;

•

Sosialisasi dan konsultasi harus meliputi: informasi rinci mengenai ukuran, isi, rencana pelaksanaan, manfaat dan risiko, serta kemungkinan dampak negatif proyek. Warga yang akan dipindahkan dapat: memberikan saran, mengajukan pertanyaan atau menyatakan pandangannya atas proyek (atau rencana investasi) dimaksud. Lebih jauh lagi, warga yang akan dipindahkan harus dapat memberikan masukan bagi RTPTPK, misalnya mengenai paket kompensasi, lokasi pemukiman kembali, dan manfaat-manfaat lainnya. Sosialisasi dan konsultasi dapat dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok terarah (focus group discussion), yang mengikutsertakan kelompok perempuan, selain anggota masyarakat lainnya. Untuk menjamin bahwa persepsi dan aspirasi warga yang akan dipindahkan tertampung, hasil rapat yang ditandatangani oleh wakil setiap pihak harus dilampirkan dalam RTPTPK;

•

Kerangka kerja ini harus dibicarakan secara terbuka dan disetujui oleh Forum Stakeholder. Kerangka kerja ini juga harus disebarkan secara terbuka kepada seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten yang terlibat dalam bentuk yang mudah dimengerti, seperti leaflet dan poster. Leaflet dan poster tersebut harus dibagikan kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak dan media massa setempat;

•

Warga yang akan dipindahkan harus memahami haknya berdasarkan kerangka kerja ini dan memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk berdiskusi di antara mereka sendiri, guna menghasilkan keputusan yang independen.

•

Setiap keputusan dan rencana safeguard harus disebarluaskan, terutama di kalangan warga yang akan dipindahkan. Tim Pemantau Safeguard harus memantau/mengawasi penyebaran informasi ini.

A.

Jika warga yang akan dipindahkan (DP) dan LSM pendamping atau kelompok berkepentingan lainnya tidak puas atas hak-hak yang ditawarkan, pengaturan pelaksanaan, atau pelaksanaan sebenarnya, mereka dapat mengajukan pertanyaan dan keluhan ke TPS, atau pejabat-pejabat yang ditunjuk. Jika hal tersebut tidak juga menyelesaikan masalah, DP dapat menyampaikan keluhan secara tertulis kepada PMU Pusat. Pada setiap tingkat, masing-masing pejabat berwenang harus mencatat keluhan-keluhan dan menjawabnya dalam sepuluh hari setelah menerima keluhan. DP harus dibebaskan dari segala beban administratif atau hukum sehubungan dengan pengajuan pertanyaan atau keluhan tersebut. DP juga dapat menyampaikan tuntutan kepada TPS, kontraktor, dan/atau Dinas terkait. Apabila keluhan yang disampaikan sebelum konstruksi tidak dapat diselesaikan secara mufakat dalam satu tahun, konstruksi proyek harus diubah, disesuaikan atau ditunda.

B.

RTPTPK menyeluruh atau sederhana harus disahkan melalui SK Walikota/ Bupati.

C.

Pengadaan tanah (dan pemukiman kembali) yang sudah selesai sebelum usulan proyek disampaikan harus diperiksa ulang dalam suatu studi penelusuran (tracer study). Maksud


11



studi ini adalah untuk menjamin bahwa proses pengadaan tanah sesuai dengan standar yang disebutkan di atas, kondisi kehidupan DP tidak menjadi lebih buruk, tersedia mekanisme keluhan, dan tanggapan yang diberikan tepat-sasaran.

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Daerah Badan-badan di tingkat daerah terlibat dalam berbagai aspek dan tahap implementasi kerangka safeguard ini. Pada dasarnya, mereka dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu badan pelaksana dan pemantau. A.

Badan Pelaksana. i)

Pemrakarsa Proyek. Pemrakarsa proyek adalah Pemerintah Kota/Kabupaten yang berpartisipasi dalam USDRP, melalui dinas terkait. Pemrakarsa bertanggungjawab melakukan survei sosio-ekonomi, menyiapkan KA dan Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RTPTPK, atau LARAP), serta mengarahkan implementasinya;

ii)

Warga yang harus dipindahkan (DP). Warga yang harus dipindahkan adalah individu, keluarga, dan/atau komuniti yang memiliki, menyewa atau menempati tanah, bangunan, dan atau aset lainnya pada suatu petak tanah yang, karena adanya proyek, akan dibebaskan, dan karenanya, akan mempengaruhi kualitas hidup, aset (yang terkait dengan tanah dimaksud), akses menuju aset produktif, dan kesempatan usaha/bekerja mereka.

iii)

Bappeda. Bappeda adalah lembaga yang bertanggungjawab mengkordinasikan penyiapan Program Jangka Menengah (PJM). Dalam kaitan ini, Bappeda harus mampu mengadakan penyaringan awal proyek yang diusulkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan safeguard.

Badan Pemantau. i)

Tim Pemantau Safeguard (TPS). TPS adalah tim yang dibentuk di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten sebelum masa persiapan proyek. Tugas TPS termasuk (namun tidak terbatas pada): menetapkan kriteria penyaringan proyek terpilih (sesuai dengan ketentuan-ketentuan safeguard), memantau dan mengawasi kesesuaian proyek dengan kerangka safeguard; menengahi dan memecahkan persoalan yang diperselisihkan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan proyek. TPS terdiri atas wakil Dinas atau unit di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten dan LSM yang memusatkan kegiatannya pada masalah-masalah lingkungan, pertanahan, dan/atau hakhak asasi manusia. TPS dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah Daerah. Pembentukan TPS harus disahkan melalui Surat Keputusan Walikota/Bupati;

ii)

Forum Stakeholder (FS). FS adalah perwakilan informal unsur-unsur

masyarakat sipil (civil society), seperti LSM setempat, dosen universitas, pemuka masyarakat, pemimpin tradisional, ulama, serta anggota DPRD dan pejabat pemerintahan daerah – semuanya dalam kapasitas pribadi -- untuk bersama-sama membahas masalah-masalah pembangunan kota dan berkontribusi bagi perbaikannya. USDRP mendorong pendekatan multi-pihak


12



ini sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi publik. FS terlibat sebagai fasilitator yang memfasilitasi konsultasi antara warga yang harus dipindahkan dan Pemrakarsa. Sebagian kecil anggota FS akan terpilih menjadi anggota TPS.

Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Nasional Berbagai lembaga tingkat nasional terlibat secara langsung dalam implementasi USDRP, dan berbagai aspek atau tahap implementasi kerangka safeguard. Lembaga-lembaga dimaksud adalah: A.

Executing Agency - EA. Untuk USDRP, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah executing agency yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia;

B.

Konsultan Manajemen Pusat (KMP). Atas nama EA, KMP bertanggungjawab mengelola keseluruhan operasi harian proyek. Karenanya, KMP bertanggungjawab kepada EA, dan menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali sebulan.

C.

Bank Dunia. Bank Dunia adalah kreditor yang membiayai sebagian atau seluruh bagian proyek yang diusulkan. Konsekuensinya, Bank Dunia berhak mengkaji dan menyetujui KA dan SK-RTPTPK.

Susunan Kelembagaan Berdasarkan penetapan peran di atas, dua tabel berikut menggambarkan kerangka institusional penyiapan dan persetujuan RTPTPK, serta hubungan pelaporan di antara lembaga-lembaga dimaksud.


13



Tabel 4 : Susunan Kelembagaan untuk Penyiapan Rencana Pengadaan Tanah Dikonsultasi-kan dengan

Persetujuan (tahap pesiapan) atau pengawasan (tahap pelaksanaan)

Laporan Kepada

No.

Tahap RTPTPK

Dilaksanakan oleh

1.

Penyiapan Rencana: KA (TOR) dan RTPTPK Menyeluruh; dan RTPTPK Sederhana

Pemrakarsa (yaitu Dinas) - dapat dibantu oleh konsultan

DP, difasilitasi oleh Forum Stakeholder (FS)

DP dan Bank Dunia (untuk KA, RTPTPK Menyeluruh dan SK). DP dan PMU Pusat untuk RTPTPK Sederhana. Kedua kategori RTPTPK disahkan melalui Surat Keputusan Walikota / Bupati

KMP, tembusan kepada Bank Dunia dan Executing Agency

2.

Pelaksanaan

Idem

DP

Tim Pemantau Safeguard (TPS)

Walikota/

TPS

Idem

3.

Pemantauan

TPS

DP

Bupati, dengan tembusan kepada Bank Dunia dan KMP

A.

Untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab di atas memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efisien, disarankan untuk menganalisis kapasitas manajemen lembaga dimaksud dan melaksanakan pelatihan guna meningkatkannya. Lembaga yang perlu diprioritaskan adalah Tim Pemantau Safeguard, Badan Pertanahan Daerah dan Pemrakarsa (Dinas).

B.

Bank Dunia dapat diminta untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten (atau Dinas) selama proses penyiapan RTPTPK, tetapi dana Bank Dunia tidak dapat digunakan untuk membiayai bagian manapun dari RTPTPK. Ini berlaku baik untuk rencana investasi yang akan didanai seluruhnya atau sebagian oleh Bank. Namun demikian, dana Bank dapat digunakan untuk membiayai pengembangan lokasi pemukiman kembali, seperti penyediaan prasarana dasar.

C.

Kedua kategori RTPTPK harus dikaji oleh TPS dan disahkan melalui Surat Keputusan Walikota/Bupati. Surat Keputusan itu harus disetujui terlebih dahulu oleh Bank Dunia untuk memastikan kesesuaiannya dengan Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement).

PERTIMBANGAN HUKUM A.

Landasan hukum utama penyiapan dan implementasi RTPTPK adalah Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia berkenaan dengan USDRP. Bagi pihak Bank Dunia, isi Perjanjian ini merupakan penjabaran prosedur operasional sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan


14



operasional. Proses pengadaan tanah juga mengacu pada Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun demikian, mengingat bahwa standar Bank Dunia berkenaan dengan pengadaan tanah (dengan atau tanpa pemukiman kembali) lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang diatur dalam Keppres tersebut, maka Bank Dunia berhak, jika perlu, untuk memberlakukan standar yang berlaku di lingkungannya. B.

Penyiapan Kerangka Acuan (TOR), dan SK Walikota/Bupati untuk pengadaan tanah, perlu disetujui terlebih dahulu oleh Bank Dunia. Bersama dengan mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam susunan kelembagaan di atas, mekanisme persetujuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penyiapan dan implementasi RTPTPK sejalan dengan standar dan prosedur yang berlaku.


15



Lampiran 1: Peta Jenis Proyek Jenis-Jenis Proyek yang Termasuk Kategori Cost Recovery

Jenis-Jenis Proyek yang Termasuk Kategori NonCost Recovery

Definisi: suatu proyek yang langsung menghasilkan Definisi: suatu proyek yang tidak bersifat pendapatan dalam bentuk biaya pemakaian (tarif atau mengembalikan biaya pajak) Contoh-contoh proyek yang memenuhi syarat Rumah sakit (selain Puskesmas)

Puskesmas

Rumah Bersalin

Perbaikan Kampung

Pembangunan pasar

Sekolah dasar dan menengah

Pengumpulan sampah (tidak termasuk TPA)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Fasilitas pengkomposan

Drainase dan pengendalian banjir

Terminal angkutan

Prasarana manajemen lalu lintas

Layanan angkutan umum

Konsolidasi tanah

Areal parkir

Perlindungan lingkungan

Rumah pemotongan hewan

Panti asuhan

Pengumpulan limbah manusia (tidak termasuk jamban Jamban umum umum) Sistem penyediaan air bersih

Perlindungan erosi

Jalan dan jembatan tol

Jalan dan jembatan (bukan tol)

Perumahan

Irigasi kecil (mikro)

Pemakaman umum

Pusat kegiatan pemuda

Fasilitas pendingin

Perpustakaan

Fasilitas penyimpanan produk pertanian

Musium

Prasarana Radio dan TV

Pusat rehabilitasi sosial

Obyek-obyek wisata

Taman

Fasilitas rekreasi

Fasilitas pembakaran sampah

Fasilitas olah raga Pusat-pusat konvensi Ferry Fasilitas pelabuhan Fasilitas e-government Kawasan Siap Bangun (Kasiba) Catatan: - Proyek yang termasuk dalam daftar di atas tidak secara otomatis akan disetujui - Proyek-proyek “cost recovery” yang tidak layak secara financial tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah - Proyek-proyek “cost recovery” dengan satu unsur yang disubsidi diklasifikasikan sebagai “cost


16



recovery” - Proyek-proyek pandu dalam daftar proyek “cost recovery” diklasifikasikan sebagai “cost recovery” - Jika Pemerintah Kota/Kabupaten secara sengaja berusaha merestrukturisasi suatu proyek agar terhindar dari klasifikasi “cost recovery”, maka Pemerintah Kota/Kabupaten dimaksud akan dikesampingkan dari proses penilaian selama masa maksimum tiga tahun - Jika suatu usulan proyek tidak termasuk dalam daftar di atas, Tim Penilai akan mengklsifikasikan proyek dimaksud berdasarkan definisi proyek “cost recovery”. Sumber: Consultant


17



Lampiran 2: Organisasi Safeguard USDRP IN IN INT TE ER R-M -M INIS ISTTE ER RIA IALL S T E E R IN G C O M M IT STEERINGCOMMITTTE EE E E E EX XE EC CU UTTIN ING GA AG G EN NC CY Y K IM P R A S W IL-D G U KIMPRASWIL-DGUR RD D

LINE MINISTRIES

M IN M INIS IST TR RYO YOFF F IN A N C FINANCE E

B BA AP PP PE EN NA AS S

CPMU CPMO CONSULTANT

WORLDBANK

CPFO

CPRS

Central Level

APPRAISAL COMMITTEE

UIDF

P PR RO OJ JE EC CT T P R O P O S PROPOSA AL LS S

P U PM M U

Provincial Level

P U PP PM M U

P PR RO OV VIN INC CIA IALL G V E GO O VE ER RN NM M EN NTT

B BU UP PA ATTI/I/ W A L IK WALIKO OTTA A

LLO C O CA ALL A P AS SS SE EM M PLLY Y (D P R D (DPRD))

U UR RB BA AN NF FO OR RU UM M

=Optional

S SE EC CR RE ETTA AR RY Y

City Level

C CO ON NS SU UL LT TA AN NT T =StructuralInstitutions

BAGIAN

S SM MT T

=ProjectImplementationSupport S SM MT T =SafeguardMonitoringTeam A AU U =AnchorUnit(ProcurementReform) E EA AC C =EACommittee

BAPPEDA A AU U

DINASLH

OTHERDINASES

BADAN

BUMD

E EA AC C

C CO ON NS SU UL LT TA AN NT T

PIU

CO ON NS SU UL LT TA AN NT T C

PIU


PIU


PIU

USDRPProject:\StaffFiles\Charts\ProjectOrganization Safeguard.ppt


18



Lampiran 3: Kriteria dan Ketentuan Penyaringan untuk Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Dampak terbatas Ya

Terpaksa Dampak serius

Perlu pengadaan tanah?

Sukarela Tidak

Faktor-faktor Pemicu

Persyaratan

Kebutuhan persetujuan

Aspek legal

Mempengaruhi lebih dari 200 jiwa atau memindahkan lebih dari 100 jiwa

RTPTPK menyeluruh

KA dan draft RTPTPK menyeluruh harus disetujui Bank Dunia

Kedua kategori RTPTPK dilegalisasi dengan SK Walikota/Bupati

Mempengaruhi kurang dari 200 jiwa atau kurang dari 10% aset produktif atau pemukiman kembali sementara selama konstruksi

RTPTPK sederhana

Draft RTPTPK sederhana harus disetujui oleh PMU Pusat, dan PMU Pusat melaporkan kemajuannya kepada Bank Dunia

RTPTPK sederhana dilegalisasi dengan SK Walikota/Bupati.

Surat Perjanjian antara warga yang secara sukarela menyumbangkan tanahnya dan Pemrakarsa.

Warga yang menyumbangkan tanahnya dan Pemrakarsa harus menandatangani surat perjanjian tersebut.

•

•

Terpaksa

Sukarela

Hanya dapat dilakukan jika: tidak lebih dari 10% tanah produktif dan terpotong kurang dari 1,5 m dari batas tanah atau kurang dari garis sempadan bangunan, dan bangunan atau aset permanen lainnya bernilai tidak lebih dari Rp 1 juta.

•

Tidak ada Pengadaan Tanah

Proyek secara keseluruhan menempati tanah negara, yang tidak ditempati oleh usaha privat.

Surat Pernyataan dari Pemrakarsa

Surat Pernyataan akan dikaji oleh Bank Dunia

Surat Pernyataan harus ditandatangani oleh kepala Dinas (Pemrakarsa) dan diketahui oleh TPS dan kepala PMU

Laporan akan dikaji oleh Bank Dunia

Laporan harus ditandatangani oleh kepala Dinas (Pemrakarsa) dan diperiksa oleh TPS dan kepala PMU

atau

Subpryek berlokasi seluruh atau sebagiannya di atas tanah yang telah disumbangkan secara sukarela


Laporan yang dipersiapkan oleh Pemrakarsa

19



Lampiran 4: Ketentuan Penilaian dan Pelaporan 1.

Kasus-kasus yang tidak memerlukan pengadaan tanah atau pemukiman kembali secara sukarela:

Bagi semua investasi yang tidak membutuhkan pengadaan tanah secara sukarela, Dinas yang relevan harus menyediakan informasi berikut: •

BAIK suatu pernyataan, yang ditandatangani oleh kepala Dinas terkait dan ikut ditandatangani oleh TPS serta fasilitator/konsultan, bahwa proyek tersebut berlokasi seluruhnya di atas tanah negara dan tidak dikuasai oleh usaha privat;

•

ATAU suatu laporan yang dipersiapkan oleh Dinas terkait dan diperiksa oleh TPS serta Fasilitator/Konsultan yang menyatakan bahwa proyek seluruhnya ataupun sebagiannya berlokasi di atas tanah yang telah disumbangkan secara sukarela. Laporan dimaksud juga perlu berisi informasi berikut: a.

Perkiraan jumlah tanah atau aset lainnya yang akan digunakan, dan hasil-hasil pengukuran di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak lebih dari 10% total hak milik atau aset dengan nilai tidak lebih dari Rp 1 juta dibutuhkan dari suatu KK;

b.

Uraian tentang metode yang digunakan untuk memberikan informasi kepada individu-individu yang berpotensi terkena dampak proyek, dan hak-hak mereka serta pilihan-pilihan sehubungan dengan tanah dan aset lain yang diperlukan, serta konfirmasi bahwa individu-individu telah diberi tahu bahwa mereka mempunyai pilihan untuk menolak menyumbangkan tanahnya, termasuk keuntungan jika mereka menyumbangkan tanahnya;

c.

Pernyataan sumbangan sukarela yang ditandatangani oleh masing-masing individu yang menyumbangkan tanahnya (dan aset di atasnya), yang menggambarkan persetujuan penuh mereka (lihat contoh formulir sumbangan sukarela pada halaman berikut); dan

d.

Laporan rapat publik yang membahas pengaturan pengadaan tanah secara sukarela (termasuk peta kunjungan) ke, dan disahkan oleh, penduduk di kawasan proyek tersebut.


20



Contoh formulirnya adalah sebagai berikut: A.

Formulir sumbangan sukarela

Saya menyadari bahwa terhadap proyek ini Saya mempunyai hak atas ganti rugi tapi Saya menyatakan dengan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun untuk menyumbangkan tanah milik saya untuk tujuan pembangunan ......................................................... bagi kepentingan umum. Saya setuju untuk menyumbangkan tanah Saya karena Saya akan mendapat manfaat dari proyek ini berupa: •

...................................................................................................................................

•

tanah yang saya sumbangkan kurang dari 10% dari total luas tanah Saya

•

tanah yang terpotong kurang 1,5 m

•

Tidak ada bangunan atau aset lainnya pada tanah ini yang saya sumbangkan

•

Tidak ada seoprangpun yang menyewa tanah saya, atau penyewa masih mampu untuk menggunakan tanah saya degnan produktivitas yang relatif seimbang

Tandatangan penyewa ..................................................

Pernyataan saya ini benar adanya dan dinyatakan tanpa ada tekanan dari siapapun dan dengan pemahaman yang penuh terhadap proyek dan kerangka safeguard proyek. Tanda tangan:

.....................................

Saya menyatakan bahwa perjanjian ini benar adanya dan telah ditandatangani tanpa ada tekanan dari siapapun dan dengan pemahaman yang penuh terhadap proyek dan kerangka safeguard proyek dari orang yang terkena dampak proyek:

Tandatangan tim pemantau safegurad (TPS)


Tandatangan fasilitator

21


2.


Kasus-kasus yang memerlukan pengadaan tanah atau pemukiman kembali secara terpaksa:

Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RTPTPK) harus disiapkan, jika tanah atau aset lainnya akan diperoleh secara terpaksa (involuntarily) dari warga. Apabila RTPTPK menyeluruh diperlukan (sehubungan dengan penyaringan di atas), maka RTPTPK tersebut sekurang-kurangnya perlu mencakup: ƒ

Uraian tentang proyek yang memerlukan tanah tersebut;

ƒ

Dampak potensial, termasuk identifikasi: komponen/kegiatan yang menimbulkan pemukiman kembali; zona dampak komponen/kegiatan tersebut; alternatif untuk mencegah, atau meminimalkan pemukiman kembali; dan mekanisme yang disiapkan untuk, sejauh mungkin, meminimalkan pemukiman kembali selama pelaksanaan proyek.

ƒ

Tujuan utama pengadaan tanah dan pemukiman kembali.

ƒ

Studi-studi sosial-ekonomi, termasuk sensus warga yang harus dipindahkan sebagai data dasar, identifikasi dampak dan warga yang akan terkena, serta penaksiran aset yang terkena dampak proyek;

ƒ

Langkah-langkah dan prosedur kompensasi, seperti: o

Pengaturan untuk penggantian tanah yang setimpal, atau kompensasinya, termasuk pernyataan yang ditandatangani oleh semua pemilik tanah yang tekena dampak yang menegaskan bahwa pengaturan tersebut memuaskan.

o

Pengaturan untuk menjamin memadainya kinerja kontraktor sehubungan dengan kompensasi terhadap dampak sementara.

o

Daftar aset (selain tanah), yang perlu diganti sebagai bagian dari kontrak konstruksi, dan pernyataan yang ditandatangani oleh para pemilik tanah yang menegaskan bahwa pengaturan tersebut memuaskan.

ƒ

Jadwal pelaksanaan yang menjelaskan tanggung jawab kelembagaan dan menggambarkan bahwa tanah pengganti akan disediakan sebelum pelaksanaan proyek;

ƒ

Pembiayaan dan anggaran.

ƒ

Peta dan langkah-langkah lapangan yang disahkan oleh warga, yang menggambarkan tanah yang dibebaskan dan tanah penggantinya, yang cukup rinci sehingga memudahkan verifikasi;

ƒ

Pengaturan pengungkapan informasi, konsultasi, pemantauan pelaksanaan dan prosedur penyampaian keluhan;

ƒ

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali.

Dalam kasus dimana Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RTPTPK) sederhana diperlukan, maka Rencana Tindak tersebut perlu mencakup hal-hal sebagai berikut: ƒ

Survei sensus warga yang harus dipindahkan dan penaksiran asetnya;

ƒ

Uraian kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya yang akan disediakan;

ƒ

Konsultasi dengan warga yang dipindahkan tentang alternatif-alternatif yang dapat diterima;


22



ƒ

Tanggungjawab kelembagaan untuk implementasi dan prosedur penyampaian keluhan;

ƒ

Jadwal dan anggaran;

ƒ

(apabila warga yang dipindahkan kehilangan lebih dari 10% aset produktinya atau memerlukan relokasi fisik, Rencana Tindak juga perlu mencakup survei sosial-ekonomi dan langkah-langkah pemulihan pendapatan).

RTPTPK harus disiapkan sebagai bagian dari studi kelayakan (FS), dan harus mencakup pelurusan (alignment) tanah yang dibutuhkan, jumlah warga yang harus dipindahkan (DP), informasi umum tentang pendapatan dan pekerjaan DP, serta penaksiran tanah berdasarkan tiga sumber berikut: ƒ

sampel di pasar: transaksi terakhir jual-beli tanah di kawasan tersebut menurut catatan kecamatan/kelurahan.

ƒ

Usulan Pemerintah Kota/Kabupaten.

ƒ

NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak - PBB).

Contoh tabel laporan sensus sederhana disajikan di bawah ini. Peta Proyek: Pelurusan (Alignment) Sungai Alur sungai yang ada sekarang Alignment baru

Kondisi Ekonomi DP

Pekerjaan dan Pendidikan Penda-patan

Soni

Menangkap ikan di sungai

Rendah: 7000/KK

Istri: pedagang keliling (2 km dari rumah)

Catatan ttg Kerentanan

Kompensasi yang Ditawarkan/Diminta oleh

Dampak thd Tanah

Harus dekat dg Terpotong 1,5 sungai dan m atau 9m2 pasar lokal

Bangunan 4 m2

Aset lain

Pemerintah

1 tambat-an X untuk tanah perahu sederhana; 2 Y untuk bangunan pohon Z untuk bangunan mangga semi permanen

Entong: SD klas 1 (... km dari rumah) Revi

Wanita, kepala keluarga

DP A ...

Perkiraan Pajak (PBB) M Rp/m2

B .... C ....

D .... .......

Rekomendasi tindakan 1.

Kompensasi tunai berdasarkan negosiasi

2.

Pembangunan tambatan perahu untuk komuniti

Hasil negosiasi:

Disetujui oleh:

Tanah

Bangunan

Aset lain

xx

yy

zz

Walikota/Bupati: (lihat lampiran)

DP

RTPTPK harus dikaji sebagai bagian dari proses penilaian teknis sebelum rencana Dinas disetujui. Mengiringi persetujuan, penyediaan aset pengganti, selain yang harus dimasukkan dalam kontrak pelaksanaan proyek (konstruksi akan dilakukan dalam satu kontrak dengan investasi yang diusulkan), akan diselesaikan sebelum kontrak pelaksanaan proyek ditandatangani. Contoh persetujuan kompensasi ditunjukkan pada tabel berikut.


23



Formulir Persetujuan Kompensasi Warga yang tercantum namanya di bawah ini setuju bahwa kompensasi atas tanahnya adalah sebagai berikut: ƒ ƒ

Tanah lain di ….. (lihat Peta…) yang telah dilihat dan disetujui dengan kondisi sebagaimana tertera pada Peta terlampir dan penjelasan rinci (termasuk fasilitas: a. listrik, b. air bersih, c. jalan aspal, …….) Kompensasi tunai: o Untuk tanah …….. o Untuk bangunan ……. o Untuk asset lainnya: ƒ Pohon a………………; b………….. ƒ ………….

Warga yang dipindahkan (DP): Nama: Abdul

Letak tanah di atas Peta Lihat plot x2 Peta…

Kompensasi Total ( ditransfer melalui rekening bank)

Rp……………..

Tanda tangan:

Acc No. ……………..

Soni

Persetujuan ini adalah benar dan ditandatangani tanpa tekanan dari siapapun dan dengan pemahaman penuh oleh warga yang dipindahkan: Tanda tangan Tim Pemantau Safeguard:

Tanda tangan Fasilitator:

Hak warga yang dipindahkan (DP) untuk mendapatkan: ƒ Nilai penggantian penuh untuk kompensasi ƒ Pandangan independen yang berbeda dengan pandangan Pemerintah atau warga lainnya di dalam komuniti ƒ Kompensasi yang dibayarkan sebelum konstruksi dimulai ƒ Penjelasan yang jelas dan seksama tentang Kerangka Safeguard/Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali yang berlaku dalam Program ini ƒ Formulir ini bukan tanda terima pembayaran. Tanda terima harus ditanda tangani setelah pembayaran diterima, atau kompensasi selesai, dan uang telah ditransfer ke Bank yang ditunjuk.


24




25

RP248 V. 2. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Recommend Documents