LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PEKERJAAN UMUM JI. Taman Jatibaru No. 1 Telp. 3803302 - 3865546 - 3845266 JAKARTA

B

REVISE REPORT OF

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

DRAFT

ARAP)

,ev

VedVtO'

LOCATION PAKIN-KALI BESAR-JELANGKENG KELURAHAN PINANGSIA KECAMATAN TAMANSARI DAN KELURAHAN TAMBORA KECAMATAN TAMBORA JAKARTA BARAT DAN KELURAHAN PENJARINGAN KECAMATANPENJARINGAN JAKARTA UTARA

Revised on July, 2015

vei

~¯¯---

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) PAKIN - KALI BESAR - JELANGKENG

L

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan rehabilitasi besar terhadap sungai, kanal dan waduk. Rehabilitasi harus disertai perencanaan pengelolaan banjir untuk memastikan sistem beroperasi secara optimum.

Hasil simulasi pasca banjir Tahun 2007 menunjukkan bahwa

pekerjaan fisik di 12 kanal/sungai dan 4 waduk utama di Jakarta dengan mengembalikan sistem dan fungsi pengendalian banjir sesuai desain awal, diperkirakan akan mengurangi 40% luas genangan banjir atau dapat mengamankan sekitar 1 juta warga Jakarta.

Terkait dengan

itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, dalam hal îni Kementerian PU, dan Bank Dunia bekerjasama untuk penanganan banjir melalui Jakarta Urgent Flood Mitîgation Project / Jakarta Emergeny Dedging Initiative (JUFMP / JEDI). Sungai/Kanal dan Waduk yang akan ditangani adalah Sunter Atas, Sunter Bawah, Cengkareng Drain, Ciliwung-Gunung Sahari, Sentiong-Sunter, Waduk Melati, Cideng-Thamrin, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur 1I1,Waduk Sunter Utara, Angke Bawah, Tanjungan, Banjir Kanal Barat, Grogol-Sekretaris, PakinKali Besar-Jelakeng dan Krukut - Cideng. Namun, pekerjaan pengerukan Kanal/Sungai dan waduk di Jakarta berpotensi menimbulkan dampak sosial adalah berupa pemindahan warga penghuni kawasan yang diperlukan untuk pekerjaan pengerukan. Potensi dampak tersebut terjadi terhadap warga yang menempati Tanah Negara pada Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini PIU Dinas Pekerjaan Umum

menyusun dokumen Rencana

Pelaksanaan Pemindahan Warga terkena Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng.

1.2.

Potensi Dampak Potensi dampak pengerukan pada Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng terhadap warga diantaranya adalah kehilangan tempat tinggal.

Dibawah ini diuraikan dampak-dampak

tersebut. a.

Kegiatan yang memerlukan Pengadaan Tanah Pada tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum menyusun dokumen DED dan LARAP, dokumen LARAP menyimpulkan bahwa pekerjaan pengerukan, pemasangan sheet pile yang berada pada area Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng atau Tanah Negara. Warga menempati

area

Pakin-Kali

Besar-Jelangkeng

yang

akan

terkena

proyek

(WTP) 1


dikategorikan sebagai "Squatter". Mereka memanfaatkan lahan Sungai Pakin-Kali BesarJelangkeng untuk hunian, dan usaha lainnya. Mereka telah memanfaatkan tanah lebih dari 7 tahun, bahkan ada yang sudah 75 tahun.

b. Letak Bangunan yang akan Terkena Dampak Squatter di Pakin-Kali Besar-Jelangkeng merupakan isu yang harus ditangani pada kegiatan Proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project / Jakarta Emergeny Dedging Initiative (JUFMP / JEDI). Letak bangunan terkena proyek berada didaerah milik sungai (Damisu). Apabila akan dilakukan pengerukan, pembangunan dan pemasangan sheet pile, maka mereka harus dipindahkan. Bangunan akanterkena proyek pada lokasi ini sebagian besar adalah bangunan permanen dan sebagian kecil adalah bangunan non permanen (sementara).Untuk bangunan non permanen lebih banyak hanya untuk usaha dan parkiran.

1.3.

Tujuan Tujuan dari Laporan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) ini adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip, prosedur-prosedur dan tata cara pengorganisasian yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali, yaitu: a.

Menguraikan secara spesifik pilihan kompensasi yang akan diberikan kepada WTP.

b.

Menetapkan secara rinci bantuan permukiman kembali dan bantuan secara khusus.

c.

Menguraikan secara rinci rencana kerja implementasi pengadaan tanah dan permukiman kembali.

2


GAMBARAN UMUM PROYEK 2.1.

Lokasi Proyek Wilayah yang terkena dampak langsung perbaikan tanggul (concrete block) dan pengerukan Sub proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng meliputi:

Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat Kelurahan Tambora terletak di Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Jumlah penduduk Kelurahan Tambora sebanyak 11.129 orang terdiri dari Laki-laki sebanyak 5.818 orang, perempuan sebanyak 5.311 orang. Sedangkan kepadatan penduduk sebesar 39.283 orang/km2 , dengan luas wilayah sebesar 28,33 km 2, terdiri dari 59 RT dan 7 RW. •

Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat

Kelurahan Roa Malaka adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Kelurahan inî berbatasan dengan Kelurahan Penjaringan di sebelah utara, Kelurahan Pekojan di sebelah barat, Kelurahan Pinangsia di sebelah timur dan Kelurahan Tambora di sebelah selatan. Luas wilayah Kelurahan tambora 53,1 Ha. Kelurahan ini memiliki penduduk sebanyak 3.133 jiwa terdiri dari Laki-laki sebanyak 1.595 jiwa, Perempuan sebanyak 1.538 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk sebesar 5.900 jiwa/km2 . *

Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat

Kelurahan Pinangsia terletak di Kecamatan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan

Pademangan di sebelah utara,

Kecamatan Tambora di sebelah barat, Kecamatan Mangga Besar di sebelah timur dan Kecamatan Gambir di sebelah selatan. Jumlah penduduk Kelurahan Pinangsia sebanyak 11.129 orang terdiri dari Laki-laki sebanyak 5.818 orang, perempuan sebanyak 5.311 orang. Sedangkan kepadatan penduduk sebesar 39.283 orang/km 2, dengan luas wilayah sebesar 0,96 km2, terdiri dari 59 RT dan 7 RW. *

Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kelurahan Penjaringan terletak di Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kelurahan ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kelurahan Pluit 3


dan Kelurahan Pejagalan di sebelah barat, Kecamatan Pademangan di sebelah timur dan Kecamatan Tambora di sebelah selatan. Jumlah penduduk Kelurahan Penjaringan sebanyak 11.129 orang terdiri dar

Laki-laki sebanyak 5.818 orang, perempuan

sebanyak 5.311 orang. Sedangkan kepadatan penduduk sebesar 39.283 orang/km 2. Kelurahan Penjaringan memiliki luas wilayah sebesar 395 Ha, yang terbagi menjadi 17 RW dan 238 RT.

2.2.

Rencana Kegiatan Proyek Untuk Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng melalui Program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project / Jakarta Emergeny Dedging Initiative (JUFMP / JEDI) direncanakan akan dilakukan pengerukan sepanjang 3.650 m dan diperkirakan volume kerukan adalah sebesar 95.000 M3 . Adapun perbaikan embankment sepanjang 2.880 m. Kegiatan ini direncanakan akan dimulai pada bulan Agustus 2015.

Foto-foto dan Gambar Lokasi Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1, 2a dan 2b.

4


lit.

KARAKTERISTIK WARGA, TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN TERKENA PROYEK Berdasarkan dokumen draft LARAP yang disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melakukan pembaharuan data survey pada Oktober-Desember 2013. Gambaran hasil survey kembali di Sub Proyek Pakin-Kali

Besar-Jelangkeng adalah 63 KK dan yang bersedia

diwawancara adalah sebanyak 11 WTP dan sebanyak 52 WTP tidak bersedia diwawancara. Adapun bangunan yang ada sebagian besar adalah

:(i) 53 petak sebagai tapak bangunan

(hunian/hunian dan tempat usaha), (ii) 6 petak sebagai tempat usaha/warung; dan (iii) 3 petak fasum fasos berupa Museum Bank Indonesia, pos keamanan, dan gardu PLN. Kondisi Tanah, bangunan/asset diatas diuraikan dibawah ini.

3.1.

Uralan Tanah Terkena Proyek Tanah di Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng yang dikuasai warga berjumlah 75 petak bangunan, tetapi yang bersedia dilakukan pendataan hanya 11 WTP dengan luas total 8.842 m2, dengan penguasaan terluas 8.000 m2 dan tersempit 4 m tanah

.

Mengenai status kepemilikan

sebanyak 5 (45%) warga menyatakan milik pribadi dan 6 (55%) warga menyatakan

tanah negara termasuk museum Bank Indonesia.

Pada sub Proyek Pakin - Kali Besar -Jelangkeng yang berhasil diwawancarai yaitu sebanyak 11 petak tanah yang dikuasai, sebanyak 9 petak (82%) adalah bangunan hunian dan tempat usaha dan sebanyak 2 petak (18%) bangunan fasum/fasos (Pos Keamanan dan Museum Bank Indonesia). Mengenai Kepemilikan Tanah ditempat lain diperoleh jawaban bahwa 7 (64%) warga "memiliki tanah ditempat lain", 2 (18%) warga menyatakan "tidak memiliki tanah ditempat lain", dan 2 (18%) berupa fasum/fasos (pos keamanan dan Museum Bank Indonesia). Sedangkan informasi cara mendapatkan tanah diketahui dengan cara lain-lain (menempati saja) sebanyak 4 (36%), warisan dari orang tua 4 (36%), memperoleh lahan dengan cara membeli 1 (10%) dan pemanfaatan tanah sebagai fasilitas umum 2 (18%). Sedangkan pemanfaatan tanah diwilayah Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng yang menyatakan untuk tempat usaha 4 (36.%), yang menyatakan hunian 3 (27%), yang menyatakan lainnya (gudang

5


dan tempat parkir) 2 (18%) dan untuk fasum/fasos (Pos Keamanan dan Museum Bank Indonesia) 2 (18%). Uraian diatas disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel 1: Ringkasan Tentang Tanah Terkena Proyek jo 1.

2

3.

Uraian tentang Ian .4h Status Kepemilikan atas tanah Kepemilikan tanah ditempat lain Cara mendapat

Jurnlah

ia*aban Resporiden

Pemanfaatan

Ada

3.2.

Tidak Jawab/fasum-fasos

Tidak ada 7 (64%)

2 (18%)

Warisan

1 (10%) Hunian

(28%),

13

5 (45 %)

6 (55%)

Membeli

eterangan

:.)

Hak pakai

Tanah Negara

tanah 4.

d.an persentase

2 (18%)

Dari 63 WTP yang berada di Sub Proyek Pakin-Kali

Besar-

Lain-lain

Tidak

Jelangkeng hanya 11 WTP yang berhasil

(menempati saja)

Jawab/fasum/fasos

diwawancarai

2 (18%) (36%) 4(36%) Lain-lain Usaha Fasum/Fasos (gudang/tempat parkir) 2 (18%) 2 (18%) 4 (36 %)

dan sebanyak e2Vak

menolak

diwawancaral

Uraian Bangunan Terkena Proyek

Aset bangunan yang akan terkena proyek dari 63 bangunan yang berada diarea Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng yang berhasil dan bersedia diwawacarai hanya 11 warga, meliputi: (i) 3 (5%) dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, (ii) 51 (81%) sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, (iii) 6 (10%) tempat usaha, dan (iv) 3 (5%) Fasum/fasos berupa pos keamanan dan Museum Bank Indonesia.

Kualitas bangunan yang berada disepanjang sisi Daerah Milik Sungai (Damisu) dari Pakin-Kali Besar-Jelangkeng sebagian bangunan permanen dan semi permanen. Kepemilikan bangunan terluas sekitar 6.000 m 2 yaitu berupa Museum Bank Indonesia dan kepemilikan bangunan terkecil 3 m 2 adalah berupa pos keamanan.

Tabel 2: Ringkasan Tentang Bangunan Terkena Proyek No.

Bentuk Kehilangan

1.

Tempat Tinggal

2.

Tempat Tinggal & Tempat Usaha Tempat usaha

3.

Jumlah 3 (5%)

Keterangan Bangunan Hunian seluruhnya adalah permanen.

51 (80%) 6(10%)

Meliputi usaha Warung / rumah makan /

i__i_gudang

4.

Kandang/kolam

0 (0%) 6


5.

Fasum/fasos

3 (5%)

Fasum / fasos berupa Pos keamanan dan Museum Bank Indonesia

JUMLAH

63 (100%)

3.3.

Uraian Warga Terkena Proyek

3.3.1.

Profil Warga Terkena Proyek Profil warga terkena proyek berada diarea Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng sebanyak 63 warga

dan yang berhasil diwawancarai sebanyak 11 dan sebanyak 52 menolak

diwawancarai. Adapun yang berhasil diwawancarai adalah sebagai berikut: Jenis Kelamin terdiri dari: (i) laki-laki 9 orang (82%) dan perempuan 0 orang (0%), fasum/fasos 2 (18%) berupa Museum Bank Indonesia dan Pos Keamanan. Usia : Wargaberusia antara > 55 tahun sebanyak 6 orang (55%), sebanyak 3 orang (27%) masing-masing berusia 50 s/d 55 tahun, 40 s/d 50 dan 30 s/d 40, dan sebanyak 2 unit (18%) adalah fasum/fasos berupa pos keamanan dan Museum Bank Indonesia. Pendidikan: tingkat pendidikan warga yang terbanyak adalah tamat SLTP / MTs / sederajat sebanyak 4 orang (36%), tamat SLTA / MA / sederajat sebanyak 2 orang (18%), sebanyak 3 orang (27%) masing-masing menyatakan tamatan SD / MI

I sederajat, tamatan akademi

(D1,D2,D3), tamatan Sarjana / S1, dan sebanyak 2 (18%) adalah fasum / fasos berupa pos keamanan dan museum Bank Indonesia. Pekerjaan Utama Kepala Keluarga : sebagian besar WTP yang berhasil diwawancarai atau 6 orang (55%) menyatakan bekerja sebagai wiraswasta/pedagang, sebanyak 2 orang (18%) menyatakan lainnya (pekerja serabutan/tidak bekerja), sebanyak 1 orang (9%) menyatakan sebagai buruh dan 2 (18%) adalah fasum/fasos (Pos Keamanan dan Museum Bank Indonesia). Terkait dengan Status Perkawinan,warga yang menikah berjumlah 9 orang (82%), dan 2 unit (18%) adalah fasum/fasos (pos keamanan dan museum Bank Indonesia).

Tabel 3: Ringkasan Tentang Profil Warga Terkena Proyek No.

Profil Warga (.unilah dan Persentase)

Uralan Profil

1.

i

Jenis

3.

Usia (tahun) Pendidikan

Wanita

Pria

Kelamin 2.

I Keterangani 1

Kelamn

20-30 0(0%) Tamat SD

1Sub

9(8%)

Fasum/Fasos 2(18%)

30-40 40-50 50-55 55 Fasum/Fasos 2(18%) 6(55%) 1(9%) 1(9%) 1(9%) Fasum/ Sarjana/ Akademi SLTA/ SLTP/ sederajat Sederajat (D1/D2/D3) Si Fasos

l

Dari 63 WTP ang berada di Proyek

Pakin-Kali Besar -Jelangkeng hanya11WTP

dancrai

Sederajat

7


No.

Uraian

Keterangan

Profil Warga (Jumlah dan Persentase)

Profil

4.

Pekerjaan Utama KK

5.

Status perkawinan Asal usul Warga

6.

2 (18%) (9%) 1 1 (9%) Fasum/Fasos Buruh Lain-lain (tdk Wiraswasta/ Pedagang bekerja/serabutan) 6 (55%) 2 (18%) 1 (9%) 2 (18%) Menikah Duda Janda Belum Menikah Fasum/Fasos 9 (82%) 0(0%) 0(0%) 0(0 %) 2 (18%) Suami -istri Asli Suami-istri Fasum/Fasos setempat pendatang 7 (64%)

7

KTP

2 (18%)

52 WTP menolak

diwawancarai

2 (18%)

Tidak ber

KTP : alamat

KTP : tidak

KTP

sesuai lokasi

sesuai lokasi

6(55%)

2 (18%)

1 1(9%)

dan sebanyak

Fasum/Fasos 2 (18%)

Asal -Usul dan Status Kependudukan : Warga yang menyatakan suami dan istri penduduk asli 7 orang (64%), suami dan istri bukan penduduk asli (pendatang) 2 orang (18%), dan Tidak menjawab / fasum / fasos sebanyak 2 unit (18%). Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperoleh data: 6 orang (55%) berKTP sesuai dengan lokasi, 2 orang (18%) berKTP DKI Jakarta, tetapi alamat berbeda dengan lokasi proyek, sebanyak 1 orang (9 %) tidak ber KTP, dan sebanyak 2 unit (18%) adalah fasum/fasos berupa pos keamanan dan Museum Bank Indonesia.

3.3.2.

Kegiatan Ekonomi Warga di Lokasi Rencana Proyek Warga berada diarea Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng yang memanfaatkan lahan sungai sebagai kegiatan ekonomi seperti warung makan sebanyak 80%, dan gudang sebanyak 20% pada umumnya usaha dikelola sendiri. Mereka menyatakan tidak memiliki usaha ditempat lain. Terkait dengan rencana usaha apabila bangunan terkena proyek, mereka akan tetap berusaha ditempat yang sama 100%. Tabel dibawah menunjukan kegiatan ekonomi warga.

Tabel 4: Ringkasan Tentang Kegiatan Ekonomi Warga Terkena Proyek No. 1. 2.

Uraian Jenis usaha warga terkena proyek Pola kepemilikan usaha

Hasil Survei Usaha lain (gudang)

Warung makan 4 (80%) Milik sendiri

1 (20%) Lain-lain

5(100%) 3.

Usaha di tempat lain

Tidak ada

4.

Rencana Usaha setelah terkena proyek

Tetap usaha yang sama

0(0%) Ada

5 (100%)

5 (100%)

0(0%)

Buka usaha baru 0(0%)

Tidak usaha lagi 0 (0%)

8


3.3.3.

Kondisi Ekonomi Warga Terkena Proyek Warga terkena proyek (WTP) berprofesi sebagai buruh, pegawai swasta, wiraswasta/pedagang dan sebagian tidak bekerja/serabutan. Dari 11 WTP yang berhasil diwawancarai hanya 9 KK hal ini dikarenakan 2 responden lainnya fasum/fasos. Data yang diperoleh bahwa salah satu anggota keluarganya juga bekerja terdapat 56%, sedangkan hanya Kepala keluarga yang bekerja 44%.

Pengakuan atas total pendapatan perbulan dalam satu keluarga diperoleh

gambaran tertinggi adalah berpenghasilan > Rp. 3.000.000/bulan sebanyak 67%, selanjutnya berturut-turut lebih rendah adalah berpenghasilan Rp. 1.000.000 s/d 2.000.000/bulan sebanyak 22%, berpenghasilan Rp.2.000.000 s/d 3.000.000/bulan sebanyak 11%.

Adapun

perkiraan total pengeluaran perbulan diperoleh informasi: 45% warga memiliki pengeluaran >Rp.3.000.000/bulan, sebanyak 33% menyatakan pengeluarannya berkisar Rp.2.000.000 s/d 3.000.000/bulan, dan sebanyak 22% menyatakan pengeluarannya berkisar Rp. 1.000.000 s/d 2.000.000/bulan.

Terkait

dengan pengeluaran

biaya transportasi keluarga

diperoleh gambaran

: 33%

menyatakan mengeluarkan biaya transport berkisar > Rp.25.000/hari, yang menyatakan pengeluaran biaya transport kelurganya berkisar Rp. 5.000 s/d 10.000/hari sebanyak 22%,yang menyatakan pengeluaran biaya transport keluarganya berkisar Rp. 15.000 s/d 20.000/hari sebanyak 11%, dan sebanyak 33% tidak menjawab (lebih banyak dirumah).

Tabel 5: Ringkasan Tentang Kondisi Ekonomi Warga Terkena Proyek No. 1. 2. 3. 4.

3.3.4.

Uraian Anggota keluarga selain KK yang bekerja Total pendapatan seluruh keluarga (Rp/bulan) Total pengeluaran (Rp/bulan) Biaya transpotasi keluarga (Rp/hari)

Hasil Survel Ada Tidak Ada 5 (56%) 14 (44%) >Rp. 3.000.000 Rp. 2juta s/d Rp. 3juta Rp.ljuta s/d Rp.2 juta 6 (67%) 2 (22%) 1 (11%) >Rp. 3.000.000 Rp.2juta s/d Rp.3juta Rp.ljuta s/d Rp.2 juta 4 (45%) 3 (33%) 2 KK (22%) Rp. 15rb s/d 20rb Rp. Srb s/d 10rb >Rp.25rb tidak menjawab 1(11%) 2 (23%) 3 (33%) 3 (33%)

Sarana dan Prasarana Warga Penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan,pada umumnya warga menggunakan sambungan listrik langsung dari PLN sebanyak 82%, dan sebanyak 18% adalah fasum/fasos yang terdiri dari pos keamanan dan Museum Bank Indonesia. Mengenai kebutuhan air minum 9


warga diperoleh gambaran bahwa sebanyak 55% menggunakan sambungan PAM dirumah sendiri, sebanyak 18% menyatakan menggunakan sumur gali/pompa

dirumah sendiri,

sebanyak 9% tidak menjawab dikarenakan hanya untuk parkir mobil dan sebanyak 18% adalah fasum/fasos yang terdiri dari pos keamanan dan Museum Bank Indonesia. Dari penggunaan sumber air untuk MCK diperoleh gambaran bahwa sebanyak 55% menggunakan sambungan PAM dirumah sendiri, sebanyak 18% menyatakan menggunakan sumur gali/pompa dirumah sendiri, sebanyak 9% tidak menjawab dikarnakan hanya untuk parkir mobil dan sebanyak 18% adalah fasum/fasos yang terdiri dari pos keamanan dan Museum Bank Indonesia. Terkait dengan keperluan WC/jamban sebanyak 36% menyatakan memiliki WC/jamban milik sendiri, sebanyak 36% menyatakan WC/Jamban disalurkan kesungai, sebanyak 9% tidak menjawab dikarenakan hanya untuk parkir mobil dan sebanyak 18% adalah fasum/fasos yang terdiri dari pos keamanan dan Museum Bank Indonesia.

Tabel 6: Ringkasan Tentang Sarana dan Prasarana Warga Terkena Proyek Hasil Survei Uraian No. 1.

Sumber Penerangan

2.

Sumber Air minum

3.

Sumber Air MCK

3.

Kepemilikan Jamban

4.

Alat transportasi

Sambungan PLN Langsung 9 (82%) Sambungan PAM Sumurgali/ pompa dirumah sendiri dirumah sendiri 6 (55%) 2 (18%) Sambungan PAM Sumur gali/ pompa dirumah sendiri dirumah sendiri 6 (55%) 2 (18%) Jamban sendiri Disalurkan kesungai

Fasum/Fasos 2 (18%) Lainnya (hanya Fasum/Fasos garasi mobil) 1 (9%) 2 (18%) Lainnya (hanya Fasum/Fasos garasi mobil) 1 (9%) 2 (18%) Lainnya (hanya Fasum/Fasos garasi mobil)

4 (36%) Motor Pribadi

4 (36%) Jalan Kaki

1 (9%) Mobil Pribadi

2 (18%) Fasum/Fasos

4 (36%)

3 (27%)

2 (18%)

2 (18%)

Mengenai alat transportasi yang digunakan warga, sebagian warga menyatakan menggunakan motor pribadi sebanyak 36%, sebanyak 27% menyatakan hanya beraktivitas di sekitar lokasi sehingga cukup berjalan kaki, sebanyak 18% menyatakan menggunakan mobil pribadi, dan sebanyak 18% adalah fasum/fasos yang terdiri dari

pos keamanan dan Museum Bank

Indonesia.

3.3.5.

Persepsi dan Aspirasi Warga diarea Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng yang berhasil diwawancara sebagian besar sudah mengetahui keberadaan/rencana proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project / Jakarta Emergeny Dedging Initiative (JUFMP / JEDI) sebanyak 45%, yang menyatakan tidak 10


tahu sebesar 36% dan selebihnya adalah fasum/fasos berupa pos keamanan dan Museum Bank indonesia sebanyak 18%. Mengenai sumber informasi bahwa mereka mengetahui rencana proyek dari Aparat (Camat/Lurah/RT/RW) sebanyak 73%, sebanyak 9% tidak menjawab atau tidak tahu dan sebanyak 18% adalah fasum/fasos yang terdiri dari keamanan dan Museum Bank Indonesia.

pos

Mengenai pendapat, apabila harus dipindahkan ke

Rusunawa, sebanyak 55% menyatakan "setuju", sebanyak 27% menyatakan "tidak setuju" dan sisanya 18% adalah fasum/fasos berupa pos keamanan dan museum Bank Indonesia.

Tabel 7: Ringkasan Tentang Persepsi dan Aspirasi Warga Terkena Proyek No 1.

Uraian Keberadaan proyek

2.

Sumber Informasi

3.

Pendapat bila harus pindah ke Rusunawa Harapan/Usulan

4.

Hasil Survei Tidak Tahu 4 (36%) Lainnya (tidak tahu)

Tahu 5(45%) Aparat (Camat, lurah, RT/RW) 8 (73%) 1 (9%) Setuju Tidak Setuju 6 orang (55%) 3 orang (27%) Ganti rugi Jangan digusur Bisa Berdagang Kembali

Fasum/Fasos 2 (18%) Fasum/Fasos 2 (18%) Fasum/Fasos 2 (18%) Ada Perhatian kemasyarakat

2 (16%) Setuju dikeruk

1(9%) Mendukung

2 (16%) Dibuat lebih baik dari sekarang

2 (16%) Fasum/fasos

1(9%)

1 (9%)

1(9%)

2 (16%)

Harapan/usulan warga terhadap rencana Proyek Pengerukan dan Pemasangan Sheet Pile di Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng diantaranya adalah: diberikan ganti rugi atas asset yang hilang, setelah proyek bisa berdagang kembali, dibuat lebih baik dari sekarang, mendukung dan harus ada perhatian terhadap warga sekitar.

3.3.6.

Kelompok Rentan dan Anak Sekolah Kelompok rentan dalam uraian ini meliputi usia (antara 55 tahun keatas) dan kondisi ekonomi karena tidak bekerja sehingga bergantung kepada orang lain.

Sebagai indikator kondisi

ekonomi "Parameter Sayogyo": seseorang dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan pertahunnya setara dengan 480 Kg beras. Dengan asumsi harga beras sekarang Rp. 8000/kg, maka orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 320.000/bulan atau Rp. 1.280.000 keluarga/bulan dianggap hidup dibawah garis kemiskinan.

11


Tabel 8: Ringkasan Tentang Kelompok Rentan dan Anak Sekolah No Uraian Has115urvei,,1 1.

2.

Kelompok Rentan

Anak Sekolah

KK miskin 1 KK Lanjut Usia 4 SD : 3 orang SMP : 1 orang SMA: 2 orang

KK Perempuan 0 Tidak tanah dan atau rumah ditempat lain 2

Terkait dengan anak-anak sekolah yang terpaksa harus mengikuti pindah, diperkirakan berjumlah 6 orang, namun diperkirakan saat ini mereka sudah tamat SMA, mengingat data tabel 8 diatas diambil pada tahun 2013.

12

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) PAKIN - KALI BESAR - JELANGRENG

IV.

RENCANA PELAKSANAAN PROYEK

4.1.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kegiatan pengerukan sungai, kanal dan waduk di DKI Jakarta, termasuk Sub Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng

merupakan

salah

satu

upaya

untuk

mengurangi

banjir sekaligus

mengembalikan fungsi badan sungai/kanal dan waduk, dimana bantaran Sungai, Kanal dan Waduk yang diokupasi warga untuk bangunan tempat tinggal dan/ atau tempat usaha akan difungsikan kembali. Dalam upaya refungsionalisasi kembali tanah Sungai/Kanal dan Waduk tersebut, Pemerintah tidak memberi kompensasi terhadap tanah, bangunan dan asset lain yang ada diatas Tanah Negara. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah: a.

Memukimkan warga ke tempat yang layak Tempat tinggal dan/ atau bangunan yang terkena proyek pengerukan pada umumnya merupakan bangunan tambahan seperti Dapur dan WC. Sehingga bangunan yang tersisa masih dapat dihuni. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

menetapkan pindah / tinggal

ditempat yang lebih layak. Apabila mereka berkeinginan pindah, melalui Rencana Aksi Sub Pokja Tertib Hunian Tahun 2015, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menepatkan Warga Terkena Proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project / Jakarta Emergeny Dedging Initiative (JUFMP / JEDI) Lokasi Kali Pakin-Kali BesarJelangkeng

di Rusunawa Jatinegara Kaum atau Rusunawa Rawa Buaya. Rusunawa

Jatinegara Kaum / Rusunawa Rawa Buaya merupakan program pembangunan rusunawa oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang direncanakan selesai dan siap dihuni pada tahun 2016. Mekanisme perolehan rusunawa ini menggunakan sistem Inden / kupon dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Sistem inden/ kupon yaitu WTP yang terkena Proyek JEDI Paket 7 dan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 Tahun 2014 akan diberi kupon yang menandakan bahwa warga tersebut berhak menerima

unit rusunawa, namun baru bisa menempati rusunawa setelah

rusunawa tersebut slap digunakan yaitu pada tahun 2016. Sesuai dengan rapat koordinasi mengenai pelaksanaan LARAP Paket 7, selama menunggu Rusunawa dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta slap dihuni, warga yang sudah menerima kupon sementara menempati sisa bangunan yang masih bisa ditempati warga tersebut. Adapun persyaratan, pendaftaran, dan penetapan 13


calon penghuni rusunawa diatur dalam Pergub No. 111 Tahun 2014 Bab 3, pasal 4 dan 5. Berikut persyaratan warga yang dapat menjadi calon penghuni rusunawa diantaranya: a)

Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta

b) Memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan c)

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

d) Sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan e) Tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri yang dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat f)

Sanggup mernbayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan.

b. Kompensasi atas tanah Memanfaatkan Tanah Negara seperti bantaran sungai, waduk dan kanal merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan Perda,untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberi kompensasi mengembalikan

fungsi

tanah

di

Sub

Proyek

Pakin-Kali

apapun atas upaya

Besar-Jelangkeng

yang

dimanfaatkan warga selama ini. Sedangkan untuk pemilik tanah yang sah, maka mekanismenya akan diatur sesuai dengan Undang-undang maupun peraturan yang berlaku.

c. Kompensasi atas Bangunan Kegiatan dengan membangun tempat tinggal, tempat usaha dan memanfaatkan Tanah Negara, dalam hal ini bantaran Pakin-Kali Besar-Jelangkeng merupakan salah satu bentuk penyerobotan yang melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan UU Sumber Daya Air.

Disamping itu, akan mengganggu pola aliran drainase sekitar dan

menyebabkan banjir. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberi ganti kerugian tunai

atas bangunan yang terpaksa

harus

dibongkar terkena

kegiatan

pengerukan, pembangunan jalan inspeksi dan pembangunan sheet pile dalam rangka pengembalian fungsi Pakin-Kali Besar-Jelangkeng. Sedangkan untuk bangunan di atas lahan milik, mekanismenya akan diatur melalui Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

14


4.2.

Analisis Hukum Suatu hasil analisis hukum terhadap setiap peraturan perundang undangan yang diperlukan untuk

memastikan

efektifnya

pelaksanaan

perolehan

tanah

serta

kegiatan-kegiatan

permukiman kembalidi Sub-proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng, diperlukan analisis dari aspekaspek sebagai berikut :

a. Aspek Perencanaan,Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah telah diperbaharui, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian disusul dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Dengan keluarnya ketiga peraturan tersebut maka peraturan-peraturan yang sebelumnya menjadi dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak berlaku lagi. Kerangka

Kebijakan Permukiman

Kembali (KKPK)

yang menjadi landasan Rencana

Permukiman Kembali (RPK), yang disusun tahun 2010 masih menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 65 tahun 2006 serta peraturan

pelaksanaannya. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Permukiman

Kembali perlu

disesuaikan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru. Untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru,yaitu UU No.2 Tahun 2012, Perpres No.71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepaal BPN No.5 Tahun 2012,maka tugas dan fungsi P2T digantikan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur, demikian

pula

dengan

beberapa

kegiatan

lainnya yang memerlukan

penyesuaian.

b. Aspek Pendanaan Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan

oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan 15


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya operasional dan biaya pendukung

berpedoman pada peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012. Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya Ganti Kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung untuk kegiatan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; d. penyerahanhasil; e. administrasidanpengelolaan;dan f. sosialisasi. Biaya

Operasional dan

termasuk

Biaya

Pendukung, sebagaimana yang diuraikan di atas,tidak

untuk biaya ganti kerugian dan biaya jasa penilai. Mekanisme pelaksanaan

pengadaan tanah dan permukiman kembali dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

16


Tabel 9 Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali pada Sub Proyek JUFMP/JEDI Sub Proyek: PAKIN - KALI BESAR - Jelangkeng

Paket / PIU :7 /Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta

No.

LOKASI (KEL/K(EC)

URAIAN KEGIATAN

I

PERENCANAAN PENGADAAN TANAH *)

1.

Rencana Pengadaan Tanah a. Studi Kelayakan

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

ALOKASI A WAKTU (Hari Kerja)

PERKIRAAN BIAYA (Rp)

SUMBER AKETERANGAN DANA APBD

ii Project Implementation (PIU) yang berada di

PIU / Lembaga Terkait /Unit

Tata Air DKI Jakarta

LembagaDinas

b. Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah

Dibuat oleh Instansi yang me merlukan tanah dalam hal

Professional

bembaga

teknis terkait atau dapat 2.

Penyampaian Dokumen Rencana Pengadaan Tanah ke Gubernur

P/U

dibantu oleh lembaga

DKI Jakarta

11

PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

1.

Pembentukan Tim Persiapan/SekretaDriat Tim Persiapan

profesional yg ditunjuk oleh PIU. APBD Gubernur Provinsi DKI

10

Jakarta 2.

Pemberitahuan Langsung Rencana Pembangunan a. Sosialisasi b.Tatap Muka 1. uan imbersapan/ a

20

Tim Persiapan

Tim Persiapan Tim Persiapan JakaratPemeahunTmPriapakpd

3.

Notulen Sosialisasi/Tatap Muka

Ketua Tim Persiapan

4.

Pemberitahuan Tidak Langsung Rencana Pembangunan: a. Media Cetak

Tim Persiapan

b.Media Elektronik

Tim Persiapan

Anggota:

Walikota,SKPD,PIU,Ins tansi terkait. Gub.dapat mendelegasikan ke wIenangan pelaksanaan persiapan pengaaan tanah Walikota

Gbdptmnegain

17


IOA1 No.

URAIAN KEGIATAN

LOLIKEC

PNAGLNJWI PENANGGUNG JAWAB

ALOK
5. 6.

Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan

Tim Persiapan Tim Persiapan

7.

Berita Acara Kesepakatan

Tim Persiapan

8. 9.

Pembentukan Tim Kajian Pembentukan Sekretariat Tim Kajian

Gubernur DKI Jakarta Ketua Tim Kajian

10.

Pelaksanaan Kegiatan Tim Kajian

Tim Kajian Tim Kajian Tim Kajian

11. 12. 13.

d. Penyampaian Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan Penetapan Lokasi Pembangunan Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Tim Kajian Gubernur DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta P/U

Ill

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

2. 3. 4. 5.

LME SU/BER

KETERANGAN

30 60 Dibentuk bilamana setelah konsultasi publik masih ada pihak yg ke beratan.

14

a. Inventarisasi Masalah yang Menjadi Alasan Keberatan b. Pertemuan/Klarifikasi Dengan Pihak yang Keberatan c. Surat Diterima/Ditolaknya Keberatan

1.

PERIRAAN BIAYA (Rp)

14

APBD1

Penugasan

Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

Ka Kan Wil BPNIkt

mempertimbangkan

Laporan Penugasan KaKan Pertanahan Kotamadya Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah

Ka Kan Wil BPN kt

effisiensi,efektivitas,kondisi geografi dan SDM.

dan Sekretariat Provinsi DKI Jakarta

Ka Kan Wil BPN Jkt

Penetapan Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat Kotamadya Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Ka Kan Pertanahan Kotamadya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

a. Penyusunan Rencana Kerja b. Pembentukan SATGAS Pelaksana Pengadaan Tanah

Sesuai kewenangan (Kakanwil BPN,ataupun Kakan Pertanahan)

18


No.

6.

URAIAN KEGIATAN

LOKASI

PENJANgGuU[G JAMAB AN GGUNA

Inventarisasi dan Identifikasi

ALOKASI

(H AKKI Kea)

PERKIRAAN BAA BIAYA

SUMBER SU E

KETERANGAN

30

a. Pemberitahuan Kepada Pihak yang Berhak

Pelaksana PT/SATGAS

b. Pengukuran dan Pemetaan Bidang per bidang

SATGAS A

c. Pembuatan Peta Bidang

SATGAS A

7. 8.

d. Pengumpulan Data e. Pembuatan Daftar Nominatif Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

SATGAS B SATGAS B Ketua SATGAS Ketua Pelaksana PT

14

9.

Pengajuan Keberatan oleh Pihak yang Berhak

Ketua Pelaksana PT

14

10.

Verifikasi dan Perbaikan Peta Bidang/Data Nominatif

Ketua Pelaksana PT

14

11.

Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan

12.

Identifikasi Berita Acara Penolakan Keberatan

Ketua Pelaksana PT Ketua Pelaksana PT

13.

Penetapan Penilai

Ketua Pelaksana PT

30

14. 15. 16. 17. 18.

a. Seleksi Sederhana b. Seleksi Umum Penunjukan Penilai Publik Berita Acara Penyerahan Hasil Inv.dan Identifikasi Penilaian Besarnya Ganti Kerugian Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

Ketua Pelaksana PT Ketua Pelaksana PT Penilai Penilai Ketua Pelaksana PT

30

19.

Berita Acara Kesepakatan

Ketua Pelaksana PT

20.

Pemberian Ganti Kerugian Dalarn Bentuk Uang a. Pembukaan Rekening Tabungan a.n. yang berhak b. Validasi Pemberian Ganti Kerugian DIm Bentuk Uang

Ketua Pelaksana PT Ketua Pelaksana PT

c. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Uang

Pihak yg Berhak

d. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian

PIU/Pihak yg

30 7

Berhak

19


____-

No.

21.

22.

23.

24.

___ -_______________

URAIAN KEGIATAN

-ALOKASI

LOKASI (KELIKEC)

PENANGGLING JAWAB DAN PELAK<SANA

e. Berita Acara Pelepasan Hak f. Dokumentasi Foto/Video Pemberian Ganti Kerugian Dim BentukTanah Pengganti a. Penyediaan Tanah Pengganti b.Validasi Pemb. Ganti Rugi Dim Bent.Tanah Pengganti

Ka. Kantor Pertanahan Pelaksana Peng.Tanah

c. Tanda Terima Penyerahan GR Dim Bent.Tanah Pengganti

Pihak yang Berhak

d. BA.Pemberian Ganti Rugi Dim Bent.Tanah Pengganti e. BA. Pelepasan Hak

PU/Pihak yang Berhak Ka. Kantor Pertanahan

f. Dokumentasi Foto/Video

Pelaksana Peng.Tanah

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Permukiman Kembali a. Penyediaan Permukiman Kembali b.Validasi Pemberian Ganti Rugi Dim Btk.Perm.Kembali c. Tanda Terima Penyerahan GR Dim Bent.Permukiman Kbl. d. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian e. Berita Acara Pelepasan Hak

PIU Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak PIU/Pihak yg Berhak Ka. Kantor Pertanahan

f. Dokumentasi Foto/Video


Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Lain a. Validasi Pemb. Ganti Rugi Dim Bentuk lain. b. Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Bentuk Lain c. Berita Acara Penyerahan d. Dokumentasi Foto/Video Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham a. Validasi Pemb.Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham b. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian c. BA Pemb.Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham d.Berita Acara Pelepasan Hak e. Dokumentasi Foto/Video

PU/Pihak yang Berhak Ketua Pelaksana PT

WAKTU (Hr
PERM
SUJMBER DANA

KETERANGAN

180

365

Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak PIU/Pihak yg Berhak Pelaksana Peng.Tanah Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak P1U*/Pihak yg Berhak Ka. Kantor Pertanahan

*dalam hal ini BUMN/BUMD


20


URAIAN KEGIATAN

OKASI

PENArdGGUNG JAVAB

A

KASI

(Hari Kerja)

25.

26.

27. 28.

Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus a. Validasi Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus b.Tanda Terima Penyerahan GR Dalam Keadaan Khusus c. BA Pemb.Ganti Kerugian Dim Keadaan Khusus d.Berita Acara Pelepasan Hak

Ketua Pelaksana PT Pihak yang Berhak PIU/Pihak yg Berhak Ka. Kantor Pertanahan

e. Dokumentasi Foto/Video


Penitipan Ganti Kerugian a. Permohonan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan

P/U

b. Berita Acara Ganti Kerugian

Ketua Pengadilan Negeri

Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administrasi Pengadaan Tanah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Ka. Kantor Pertanahan

PERIRAAN

SUMBER

KETERANGAN

(Rpi

Kepentingan Umum

a. Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Ketua Pelaksana PT

b. Permohonan Sertipikat Atas Tanah

P/U

c. Penerbitan Surat Ukur d. Penerbitan Sertipikat Atas Tanah

Ka. Kantor Pertanahan Ka. Kantor Pertanahan

7

Keterangan : Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

21


c. Aspek Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum Undang-Undang

Nomor

7 Tahun

2004

mengatakan

bahwa

dalam

menghadapi

ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Karena kegiatan permukiman liar disepanjang bantaran kali pada kenyataannya telah mengganggu lingkungan hidup dengan mencemarkan air dan mengganggu pengaliran air sehingga menjadi potensi banjir. Oleh karena itu keberadaan permukiman liar di sepanjang bantaran kali adalah merupakan pelanggaran hukum. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan di Kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman bersih dan indah maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Salah satu yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai tertib sungai, saluran, kolam, dan lepas pantai. Oleh karena itu setiap kegiatan di sepanjang bantaran kali seperti membangun MCK, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha tidak diperkenankan, kecuali atas seizin gubernur.

4.3.

Kelembagaan Dalam pelaksanaan penanganan warga terkena proyek di sepanjang bantaran Kali Pakin-Kali Besar-Jelangkeng dan juga di lokasi-lokasi lainnya pada Paket 4, 6 dan 7 - Jakarta Urgent Flood Mitigation Project /Jakarta Emergeny Dedging Initiative (JUFMP /JEDI), Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Permukiman Kembali Warga yang Terkena Dampak Proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project / Jakarta Emergeny Dedging Initiative (JUFMP / JEDI), yang memberikan penugasan kepada instansi

di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

untukmendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan relokasi warga terkena dampak proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project / Jakarta Emergeny Dedging Initiative (JUFMP / JEDI). Tugas/tanggung jawab masing-masing instansi sebagaimana diuraikan pada Tabel 10 di bawah ini.

22


Tabel 10. Institusi Pelaksana Kegiatan Permukiman Kembali Warga Terkena Proyek Pakin - Kali

Besar-Jelangkeng NO. 1.

INSTANSI Sekretaris Daerah

TANGGUNGJAWAB mengkoordinasikan seluruh kegiatan

3.

4.

5.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Asisten Pemerintahan

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Walikota Jakarta Utara

Walikota Jakarta Barat

6.

Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta

WAKTU PELAKSANAAN

1 SUMBER DANA

Selama proses

APBD DKI Jakarta

permukiman kembali:

2015-2017

Jakarta atas pelaksanaan kegiatan permukiman kembali Sekda dalam Membantu mengkoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Daerah membantu Sekretaris mengkoordinasikan para Walikota

persiapan, pelaksanaan dan pemantauan Selama proses permukiman kembali:

APBD DKI Jakarta 2015-2017



proses dalam melaksanakan permukiman kembali mengkoordinasikan perencanaan dan SKPD mengalokasikan anggaran terkait pelaksanaan JUFMP/JEDI, termasuk permukiman kembali warga terkena proyek Pakin-Kali BesarJelangkeng mengkoordinasikan aparat di Kecamatan Penjaringan dan

persiapan, pelaksanaan dan pernantauan Selama proses permukiman kembali:


Kelurahan Penjaringan dalam melaksanakan proses permukiman kembali warga terkena proyek pengerukan Kali Pakin-Kali BesarJelangkeng Mengkoordinasikan aparat di • Kel. Tambora dan Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora o Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari dalam melaksanakan proses permukiman kembali warga terkena proyek pengerukan Kali Pakin-Kali Besar-Jelangkeng • Menetapkandan mengumumkan data warga terkena proyek pengerukan Kali Pakin-Kali BesarJelangkeng yang telah diverifikasi Camat dan Lurah (data terlampir) o melaksanakan pendampingan

persiapan, pelaksanaan dan pemantauan

dukungan

2.

i

proses

Pemerintah

Provinsi

permukiman

DKI

persiapan, pelaksanaan dan pemantauan

Selama proses permukiman kembali:


Selama proses permukiman kembali: persiapan dan pelaksanaan


Selama proses

APBD DKI Jakarta

kembali

warga terkena proyek, baik melalui relokasi ke Rusunawa yang telah disediakan maupun opsi kompensasi lainnya

7.

Kepala Dinas

*

menyediakan rumah susun

23


NO.

INSTANSI Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

8.

9.

10.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta, Dinas Pendidikan Provinsi

TANGGUNG JAWAB

WAKTUSUMBER DANA PELAKSANAAN

sederhana sewa dan mengalokasi unit rumah susun sederhana sewa bagi warga terkena proyek Pakin-Kali BesarJelangkeng di lokasi Rusunawa Jatinegara Kaum atau Rusunawa Rawa Buaya melakukan pendampingan warga yang terpindahkan menyediakan dokumentasi, press release, dan publikasi di media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

persiapan dan pelaksanaan pemindahan warga

2015-2016



memberikan layanan kependudukan bagi warga terpindahkan dari tempat asal ke lokasi rusun atau lokasi lain yang dituju Menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan serta transportasi

Selama proses permukiman kembali

persiapan, pelaksanaan


persiapan, pelaksanaan Selama proses permukiman kembali



DKI Jakarta, Dinas

11.

12.

13.

14.

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas UMKM Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Camat Penjaringan, Camat Tamansari dan Camat Tambora

Menyediakan bantuan pemulihan usaha/penghasilan

Selama proses permukiman kembali



Membantu warga melakukan pengosongan, pembongkaran bangunan dan pengamanan lahan yang sudah dibebaskan melaksanakan monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI, termasuk proses permukiman kembali 0 Verifikasi data warga terkena Pakin-Kali Kali pengerukan Besar-Jelangkeng * Mengkoordinasikan aparat Kelurahan Penjaringan, Roa Malaka, Pinangsia dan Tamboradalam sosialisasi dan proses permukiman kembali



persiapan, pelaksanaan Selama proses permukiman kembali:





24


NO. 15.

INSTANSI Lurah Penjaringan,

TANGGUNG JAWAB •

Lurah Roa Malaka, Lurah Pinangsia dan

•

Lurah Tambora 16.

UPT Rusunawa

•

•

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA SUBRAN

Melakukan verifikasi data warga

Selama proses

APBD DKI Jakarta

terkena proyek

permukiman kembali:

2015-2016

Melaksanakan proses


permukiman kembali

dan pemantauan

Melakukan pendataan kapasitas Rusunawa di Wilayahnya untuk


dihuni warga terkena proyek



Melakukan proses pemindahan warga

4.4.

Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum yang diwakili oleh CPIU yang dibantu konsultan supervisi akan berperan sebagai pengawas internai proyek. Pada tingkat CPIU, Laporan Bulanan akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Sedangkan di tingkat PIU DKI Jakarta akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Monitoring dimulai sejak persiapan penyusunan RP, Laporan Kemajuan dan Monitoring akan tersedia bagi Warga Terkena proyek dan diupload dalam Web JUFMP dan Web WB.

4.5.

Penanganan Keluhan Keluhan yang terkait dengan aspek Pemindahan Penduduk terkena proyek akan ditangani secepat mungkin dan selesai di Posko-ditempat warga menyampaikan keluhan (dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari). Proses penanganan keluhan akan difasilitasi oleh Tenaga Ahli Penanganan Keluhan dari Konsultan Supervisi yang ditugaskan dilapangan. Keluhan dapat disampaikan melalui SMS, Email/Web, datang langsung ke Posko. POSKO - Penanganan Keluhan di lokasi (Sub-proyek): Warga terkena proyek yang membawa keluhan secara langsung/tidak langsung , tertulis /atau tidak tertulis, selanjutnya mencatat, menverifikasi, menyimpan dan menyampaikan kepada institusi yang berwenang dan atau PIU Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta. TINGKAT KOTA :

jika warga kecewa, tidak puas atau belum mendapat tanggapan dari PIU,

Warga dapat menyampaikan keluhan ke Kantor Walikota. Setelah menerima keluhan warga, Walikota akan mengambil tindakan terhadap kasus dimaksud. Untuk membantu penyelesaian 25


keluhan, Walikota bertangung jawab mendokumentasikan dan menyimpan arsip keluhan yang ditangani. TINGK4T PROVINSI : apabila keluhan tidak mendapat tanggapan dari walikota, warga dapat menyampaikan keluhan kepada Gubernur. Waktu yang diperlukan untuk penanganan keluhan sekitar 30 (tiga puluh) hari. Langkah terakhir: Apabila warga kecewa dan atau tidak menerima tanggapan dari Gubernur, keluhan dapat dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian secara hukum.

4.6.

Rencana Pelaksanaan Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Proyek Pengerukan Pakin-Kali Besar-Jelangkeng.

Tabel 11. Rencana Tindak Penanganan Warga Terkena Proyek Pakin-Kali Besar-Jelangkeng Program dan Kegiatan

No

I.

PERSIAPAN

1.

Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan

Waktu Pelaksanaan

Penanggung jawab

Tahun Anggaran

30 Mei 2014

Bappeda

2014

Agustus 2014 18 Maret 2014 18 Maret 2014 Juli 2015 Juli 2015

Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas

2013-14 2014 2014 2015 2015

Tanah(berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI 2. 3. 4. 5. 6. 1I.

7.

Jakarta Nomor 48 Tahun 2014) Penyusunan Dokumen RP Cut off date Penetapan Warga Terkena Proyek Pendataan Ulang Warga Terkena Proyek Revisi Dokumen RP PENGADAAN TANAH*)

PU PU PU Tata Air Tata Air

Berdasarkan DED diindikasikan tidak terjadi pembelian tanah milik warga, namun apabila ternyata memerlukan tanah mereka, jumlah yang diperlukan sangat kecil (kurang dari 5 Ha) sehingga pemimpin proyek dapat melakukan negosiasi fangsung atau mengikuti poin-poin dibawah, Menyusun Rencana Kerja (berdasarkan Instruksi 30 Mei 2014 s/d Sekretaris Daerah Provinsi 2014Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun sekarang sekarang 2014 )

8.

Penelitian dan inventarisasi atas tanah (untuk memastikan kepemilikan atas tanah) dan l bangunan

9. 10. 11.

Memberikan penjelasan dan musyawarah kepada WTP tentang hasil Penelitian dan Inventarisasi Mendokumentasikan dan membuat berita acara musyawarah Pelaksanaan pemberian/pembayaran kompensasi: Pelaksanaan dan mekanisme pemberian kompensasi atas ni!a asset yang telah ditetapkan kepada pemilik asset Dokumentasi proses pemberian kompensasi, Penerbitan Surat pelepasan Hak Atas tanah yang terkena proyek

Agustus 2015

Walikota Jakarta Utara dan Barat

2015

September 2014

Walikota Jakarta Utara dan Barat Walikota Jakarta Utara dan Barat

2014

Oktober 2014 Desember 2016

Walikota Jakarta Utara dan Barat

20142016

Oktober 2014 Desember 2016 Oktober 2014 -

Walikota Jakarta Utara dan Barat Walikota Jakarta Utara dan

20142016 2014-

Barat

2016

i

September 2014

2014

26

LAND AQUISITION AND RESETTLEPVENT ACTION PLAN (LARAP) PAIZN - KALI BESAR - JELANGKENG

12.

Desember 2016

Sertifikasi Tanah atau Pengurusan Hak Atas Tanah Fasilitasi npmisahan (splitzing) sertifient ahan terkena Fasilitasi pembuatan SPPT PBB baru atas bidang tanah tidak terkena

IlIl.

PEMUKIMAN KEMBALI

13.

Persiapan Lokasi Baru Pembangunan/Penyiapan Rumah Susun Musyawarah dengan warga terkena proyek untuk penentuan lokasi baru, prosedur mendapatkan bangunan, hak dan kewajiban, jadwal pemindahan Bantuan transportasi mengangkut harta benda dari lokasi lama ke lokasi baru

14.

Serah terima kupon indent unit Rusunawa

15.

Pemindahan Warga Terkena Proyek (WTP)

Oktober 2014 Desember 2016 Oktober 2014 Desember 2016

Walikota Jakarta Utara dan Barat, BPN, KP PBB

2014 2016

Juli 2015- Desember 2016 Juli 2015- Desember 2016

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Walikota Jakarta Utara dan barat

2015 2016 2015 2016

Juli 2015- Desember 2016 Agustus-September 2015

Dinas Perhubungan/Trantip

2015 2016 2015-2016

Juli 2015- Desember 2016

Dinas Perumahan, Walikota Jakarta Barat, Kecamatan dan Kelurahan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas

2015 2016

-

-

-

Kependudukan dan Catatan Sipil, kepala Satuan Polisi Pamong Praja

16.

Pembongkaran Bangunan Terkena Proyek: 1) Kontraktor akan bertanggungjawab atas

Agustus 2015-

kerusakan/pembongkaran bangunan yang teriadi akibat aktivitas provek 2) Rencana pekerjaanfisik lapangon akan disiapkan Kontraktor dengan menyesuaikan kesiapan pemindahan warga ke Rusunawa atau tem pat tinggal sementara sebelum pindah læ Rusunawa 3) Pembongkaran bangunan yang mengakibatkan warga harus pindoh akan diaksanakan setelah

Desember 2016

IV

mereka pindah ke Rusunawa yang disiopkan atau mendapatfasilitasi tinggal sementara sebelum pindah ke Rusunawa. PELAKSANAAN PENGERUKAN DAN SHEET PILE

17.

Pengerukan

18. l Pemasangan Sheet pile

I

Dinas Tata Air

AgustusSeptember 2015

Dinas Tata Air

Antara Agustus Desermber 2016

Dinas Tata Air

Agustus 2015-

Dinas Tata Air

2015-2016

2015-2016

,,,ber 2016

*)Pengadaan Tanah dilaksanakan sesuai 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penga daan Tanah. 5. Peraturan Menteri Dalam Neger! Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendudkung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyeleng garaan Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN.

27


LAMPIRAN

27


LAMPIRAN 1:

FOTO -FOTO KONDISI WILAYAH TERKENA PROYEK

r-

-

---

-------

-

I.-

Deretan bangunan milik warga yang berada di tepian Kali Pakin, Kali Besar dan Kali Jelangkeng

I-

.

Pengusaha Kerang Hijau di tepian Wilayah Kelurahan Pinangsla

ri

Kegiatan wawancara dengan calon Warga

Sensus dar! rumah ke rumah terhadap warga

Terkena Proyek dl Wilayah Kelurahan Tambora

yang bertempat tinggal tepian Kali Kelurahan Tambora

28


LAMPIRAN 2:

LOKASI RENCANA PROYEK

-

- L,

-1L--

-

1.

DPU-DKJ

PP

... -

--

..

.L

-

-L1J

P

-

~

-

-

29

LAND AOUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) PAKIN - KALI BESAR - JELANGKENG

LAMPIRAN 2A: GAMBAR SEBAGIAN POTONGAN MELINTANG DILOKASI WARGA TERKENA KEGIATAN DI KALI PAKIN DAN JELAKENG

NEWCPCSHEETPILE

TYPW459A10

PC

LT

PLE

TYPE0W49A40L-220

too

DATUI

NEI

-

-----

----

L2.00 m

,WL'-A41

+

-10 M

POINT NUMBER

4"

DISTANCE

43

ACCUMULATIVEDST. LEFT BANK

RIGIHTBANK WATER LEVEL

BEDLEVEL

-4

2A10

----

PK.30

NEW CPC SHEET PILE

NEW CPC SHEET PILE TYPEW459A1000L=12.00n

TYPE W459 A1000 L12.00 mi

0L280

+0.280

I--------

DATUM

-10 M

POINT NUMBER

DISTANCE

57

4

12$

0.1

st

ACCUMULATIVE DIST. LEFT BANK z

RIGHT BANK WATER LEVEL

-0.440

BED LEVEL

-230

PK.31

1.07


New CPC Sheet Pile Type W450 B1 000 L=14.00 m

New CPC Sheet Pile

W4

Type W450 B1000 L=14.00rn 12 ffm

1

DATUM =-10 MPOINT NUMBER

1

DISTANCE

2

2

2

2

2r 2

es

se

r25

2

1

1

s

12 22 222

742

ACCUMULATIVE DIST, LEFTBANK RIGHTSBANK WATER LEVEL

-. 352

EBD VEL

JK.49

New CPC Sheet Pile Type W450 B1000 L=14.00 n

New CPC Sheet Pile Type W450 B1000 L=14,00 m

DATUM= -101 P04IT NUMBERI

1

DISTANCE ACCUMULATWE DIST

2

LEFTBANK RIGHTANKE

WATERLEV L

.Ui 0

BEDLEVEL

-2D10

JK.50

LAMID AOUISITION AND RESETTLEIENT ACTION PLAN (LARAP) PAKIN

-

KALI BESAR - JELANGKENG

LAMPIRAN 3: DAFTAR WARGA DAN ASET TERKENA PROYEK HASIt PENDATAAN WAR~GA PROGRAM PEANGULANGAN B3ANJ1R JAKART4A (JED)-PAK4iN-KAU BESAR-JELANGKENGi DI WitAYAH KELURAHAN~ PiNANGSIA , ECAMATAND TAMANS~ARI D~AN KELURDAHAN TAMBORMA, KECAMATAN TAMOR4A, IJAKARTA B3ARAT

II

Dia Pekejaa Umu

Prns!DKi Jaka ta

30

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) PAKIN

-

KAL BESAR - JELANGKENG

LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK

Kepala Bida-ng, Pýengefolaan Sumnber Dayva Air insi DKI Jakarta SDinas Pekerjaan: Umuý ,vý

NP 132

70310 2


-


LAMPIRAN 4: SKETSA LOKASI WARGA TERKENA PROYEK (Lanjutan)

n Pr

Day Air

* rovinsi DK! Ja

LAND AQUISITION AND RESETTLENIENT ACTION PLAN (LARAP) PAKIN

-



~~

JI. S3ank

pi 4

p

?~

-+6

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air "Dinas Pekerjaan Umum rovinsi DKI Jakarta

Ir.S.MRober Rajagukguk,

MT.

NIP. 196602221997031002


-



I

~i

I

I/

r,SiMRoert RjagukguUL, %00221970µ4 Ne

rT

LAND AOUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) PAKIN

KALI BESAR

-

JELANGKENG

LAMPIRAN 5: RINGKASAN BANGUNAN TERKENA PROYEK DAN WTP PAKIN-KALI BESARJELANGKENG No.

Kategori WTP

Bangunan terkena seluruhnya

Hak-Hak

Area/luas (m2)

Jumlah Bangunan/WTP Bangunan terkena sebagian

Jumlah bangunan/ Jumlah /TP 1 2 3 4

Bangunan terkena Sebagian

Banguna n terkena seluruhn

Pilihan atas hak

Perkiraan Biaya (Rp.)

1

2

3

4

ya

1.

Warga yang menempati

Jumlah bangunan/ penyewa

2.

Penyewa

Kompensasi atas hilangnya bangunan

59/59

0/0

Jumlah bangunan yang terkena sebagian 0/0

Jumlah yang harus pindah

Jumlah yang tidak perlu pindah

0

0

Pilihan bantuan pemukiman kembali 1 2 3 4

Perkiraan biaya (Rp.)

Pilihan bantuan rehabilitasi 1 2 3 4 5

Perkiraan Biaya (Rp.) 1|2 3 4 5

Pilihan WTP

Perkiraan Biaya (Rp.)

1 2

3

4

Bantuan

_______Pindah

# Tipe Mata Pencaharian WTP

Jumlah WTP 3.

Orang yang terpengaruh mata pencaharianny a

59

Jumlah WTP

4.

5.

1 59

2

3

4

5 Bantuan rehabilitasi

Bangunan dibongkar seluruhnya 1 2 3 4

Dibongkar sebagian

1

2

3

4

PemilikAset yang rusak selama konstruksi

1

2

3

Biaya pengganti yang disiapkan kontraktor Fungsi dan ukuran bangunan

Fungsi dan ukuran sisa bangunan

1

1

2

3

4

2

3

4

Tidak

Penyerobot

mendapat kompensasi

Jumlah WTP 6.

Jumlah bangunan sewa 1 2 3 4

Jumlah Penyewa terkena proyek 1 2 3 4

Pemilik bangunan sewa informal

Tanpa kompensasi bangunan diatas 3 unit

*) Catatan Orangyang memiliki danmenempatitempat tinggaldan bangunan lainnya: 1 =kompensasi uang tunaidan akses keperumahan rakyat 2 =perumahan rakyat 3 =hanya kompensasi uang tunai 4 =bentuk lain darikompensasi, sebutkan... Orangyang mata pencahariannyaakan terpengaruh: 1=hilangnyapendapatan daritoko kecil 2=kehilangan pendapatandari industrikecil 3=hilangnyapenghaslan dari kegiatanproduktifspesifik(seperti nelayan) 4=hilangnyapendapatan darijasa 5=lainnya

Penyewa: 1=perumahan rakyat 2=biaya sewadan akses keperumahan rakyat 3=skemalain 4=dli Pilihan untukbantuan rehabilitasi: 1=fasilitasiuntuk menemukantempat baruterdekat dengan wilayahsemula 2=pelatihanuntuk berbagai jenispekerjaan 3=kredit 4=fasilitasidalam pembentukankegiatanyang menghasilkan pendapatanbaru 5=kombinasi di atas

24


-


Pemilikasetyang rusak selamakonstruksi: Semua bangunanyang rusak 1=tempat tinggal 2=tempat usaha 3=pagar 4=lain Sebagian rusak 1=tempat tinggal 2=tempat usaha 3=pagar 4=lain Pilihan untukkompensasi 1=kompensasitunai 2=membangun kembali 3=sewa

Penyerobot: Jenispenggunaandan ukuranbangunandiserobot 1=tempat usaha, rata-rata ukuran.. 2=dapur, ukuran rata-rata.. 3=toilet, ukuran rata-rata.. 4=lainnya, rata-rata ukuran..

Penggunaandanukuran bangunanyang tersisa 1=tempat tinggal utama, ukuran rata-rata 2=tempat tinggal utamadan usaha, ukuran rata-rata 3 = tempat usaha saja, ukuran rata-rata

Pemilik bangunan sewa informal: Jumlahbangunansewa 1=satu unit 2=dua unit

4 =lainnya, rata-rata ukuran

3=tiga unit

4=lebih dari tigaunit Jumlahpenyewayang terkena dampak 1=dalam satu unit 2=didua unit 3=ditiga unit 4=empatunit

25

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) PAKIN - KALI BESAR - JELANGRENG

LAMPIRAN 6: Instruksi Gubernur No. 48 Tahun 2014

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

48 TAHUN

2014

TENTANG PELAKSANAAN PERMUKIMAN KEMBALI WARGA YANG TERKENA DAMPAK PROYEK JUFMP/JEDI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Dalam rangka pelaksanaan proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emerging Dredging Initiative (JUFMP/JEDI) paket 4, paket 6 dan paket 7 yang memerlukan adanya proses relokasi warga dan menindaklanjuti perjanjian pinjaman antara Pernerintah Republik Indonesia dan International Bank for Reconstruction and Development Nomor 8121-ID tanggal 17 Februari 2012 yang mensyaratkan permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek sebelum proyek dilaksanakan, dengan ini menginstruksikan: Kepada

1. 2.

Pit. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta 3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Walikota Jakarta Pusat 6. Walikota Jakarta Utara 7. Walikota Jakarta Barat 8. Walikota Jakarta Timur 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta 10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta 14. Kepala Biro Hukum Sotda Provinsi DKI Jakarta 15. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta 16. Camat Gambir 17. Camat Tanjung Prick 18. Camat Penjaringan 19. Camat Taman Sari 20. Camat Tambora 21. Camat Pulogadung 22. Lurah Petojo Utara 23. Lurah Sunter Agung

26



2

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Lurah Papanggo Lurah Pluit Lurah Sunter Jaya Lurah Penjaringan Lurah Pinangsia Lurah Tambora Lurah Roa Malaka Lurah Krukut Lurah Tanah Sereal Lurah Tambora Lurah Jatinegara Kaum Kepala UP Rusun Wilayah

36.

Kepala UP Rusun Wilayah Il

37.

Kepala UP Rusun Wilayah 1i1

I

Untuk KESATU

Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan relokasi warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI dongan tugas masing-masing, sebagai berikut: a.

Pit. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan kegiatan permukiman kembali warga terkena dampak proyok JUFMP/JEDI;

b.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Pit. Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan JUFMP/JEDI dan proses permukiman kembali warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

c.

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Pit. Sekretaris Daerah mengoordinasikan para Walikota terkait dalam melaksanakan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

d.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan perencanaan dan mengalokasikan anggaran pada SKPD terkait pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI serta kegiatan pendukung lainnya dalam rangka permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

e.

Walikota Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Utara, Walikota Jakarta Barat dan Walikota Jakarta Timur mengoordinasikan aparat di wilayah masing-masing dalam melaksanakan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;

f.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta: 1.

melaksanakan proyek JUFMP/JEDI sesuai tugasnya;

2.

menetapkan dan mengurnumkan data jumlah warga yang terkena dampak pada lokasi pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI Paket Sentiong Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Muara Banjir Kanal Barat, Sunter Atas, Kali Pakin-Kali Besar-Kali Jelangkeng, Krukut-Cideng yang telah diverifikasi oleh Carnat dan Lurah; dan

3.

melaksanakan pendampingan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak baik melalui relokasi warga yang terkena dampak ke rumah susun sewa yang telah disediakan maupun opsi kompensasi lainnya.

27


-


3

g.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menyediakan rumah susun sewa dan mengalokasi unit rumah susun sewa yang khusus diperuntukkan

bagi warga yang terkena dampak proy(k JUFMP/JEDI melakukan pendampingan warga terpindahkan;

dan

h.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta menyediakan dokumentasi, press release dan mempublikasikan di media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan permukiman kembali warga;

i.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan kependudukan bagi warga terpindahkan dari tempat asal ke tempat lokasi rusun atau lokasi lainnya yang dituju;

j.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban, pengosongan dan pengamanan lahan yang sudah dibebaskan;

k.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta memberikan pendampingan/advokasi torhadap tuntutan ataupun permasalahan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak;

I.

Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan mengoordinasikan pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI;

m.

Camat Gambir, Camat Tanjung Priok, Camat Penjaringan, Camat Taman Sari, Camat Tambora dan Camat Pulogadung

n.

o.

1.

melakukan verifikasi data warga yang terkena dampak pada lokasi proyek JUFMP/JEDI; dan

2.

mengoordinasikan aparat di wilayahnya dalam mensosialisasikan dan melaksanakan permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI.

Lurah Petojo Utara, Lurah Sunter Agung, Lurah Papanggo, Lurah Pluit, Lurah Sunter Jaya, Lurah Ponjaringan, Lurah Pinangsia, Lurah Tambora, Lurah Roa Malaka, Lurah Krukut, Lurah Tanah Sereal, Lurah Tambora dan Lurah Jatinegara Kaum 1.

melakukan verifikasi data warga yang terkena dampak pada lokasi proyek JUFMP/JEDI; dan

2.

membantu proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI.

Kepala UP Rusun Wilayah t, Kepala UP Rusun Wilayah Il dan Kepala UP Rusun Wilayah Ili 1.

melakukan pendataan kapasitas rumah susun sewa di wilayahnya masing-masing untuk dihuni oleh warga yang terpindahkan; dan

2.

melakukan proses pemindahan warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI ke unit rumah susun sewa di wilayahnya masing-masing. 28


-


4

KEDUA

PiLt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali danlatau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 30 Mei 2014 Gubernur Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta,

o Widodo

29


LAMPIRAN


7.

30

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

111 TAHUN 2014 TENTANG

MEKANISME PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa; b. bahwa dengan kondisi lahan yang semakin terbatas Khusus Ibukota Jakarta membuat rumah susun sebagaimana dinaksud dalam huruf a menjadi salah masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah kebutuhan ternpat tinggal;

di Provinsi Daerah sederhana sewa satu alternatif bagi untuk pemenuhan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairrana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa; Mengingat

1. Undang-Undang Nonor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor Kawasan Permukiman;

1 Tahun

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Peraturan Perundang-undangan;

2011

tentang Perumahan

2011

tentang

dan

Pembentukan

6. Undang-Undang Nómor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 7. Peraturan Pernerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;

2 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 14. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15.Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah;

2007 tentang

Pokok-Pokok

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 18.Peraturan Gubernur Nornor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pernerintah Daerah; 19.Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun; 20.Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

MEKANISME

PENGHUNIAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2.

Pemorintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPGP adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran yang menyelenggarakan perumahan, permukiman dan pembinaan teknis gedung Pemerintah Daerah. 5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pernerintah Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPGP adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6.

Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disingkat UPRS adalah Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola Rumah Susun Sedarhana Sewa.

7.

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disebut Kepala UPRS adalah Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang salah satu tugasnya mengelola Rurnah Susun Sederhana Sewa.

8.

Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah dan status penguasaannya sewa.

9.

Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan dengan cara sewa.

10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rusunawa dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bidang rumah susun. 11. Penghuni adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan menempati rusunawa sebagai penyewa. 12. Lantai Dasar adalah lantal rusunawa yang bukan merupakan lantai hunian dan dipergunakan untuk kegiatan penunjang kehidupan di lingkungan rusunawa. 13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang mpmenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. 14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi

untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan

sosial, budaya dan ekonomi.

4 15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. BAB Il SASARAN Pasal 2 Sasaran penghunian rusunawa dalam Peraturan Gubernur ini adalah masyarakat terprogram dan masyarakat tidak terprogram/umum. Pasal 3 (1) Masyarakat terprogram sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 merupakan masyarakat yang terkena: a. program pembangunan untuk kepentingan umum; b. bencana alam; c. penertiban ruang kota; dan/atau d. kondisi lain yang sejenis. (2) Masyarakat tidak terprogram/umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan MBR yang memenuhi persyaratan penghunian. BAB III PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Masyarakat Terprogram Pasal 4 (1) Masyarakat terprogram yang dapat menjadi calon rusunawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

merniliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah;

b. memiliki penghasilan penghasilan; c.

penghuni

dibuktikan

dengan

surat

keterangan

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan; e. tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat; dan f.

sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan.

5 (2) Apabila masyarakat terprogram tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d, tetap dapat menjadi calon penghuni rusunawa setelah mendapatkan rekomendasi dari Lurah setempat. Pasal 5 (1) Masyarakat terprogram yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala DPGP melalui Kepala UPRS berdasarkan hasil verifikasi dari Walikota, Camat dan Lurah setempat dapat didaftarkan menjadi calon penghuni rusunawa. (2) Calon penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan sebagai penghuni rusunawa melalui Keputusan Kepala UPRS dan dikenakan tarif sewa rusunawa sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berdasarkan Keputusan Kepala UPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat terprogram dapat menghuni rusunawa yang ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian sewa menyewa. (4) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selamfa 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (5) Perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup: a. identitas para pihak; b. waktu terjadinya kesepakatan; c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak; d. hak, kewajiban dan larangan para pihak; e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian; f. keadaan di luar kemampuan (force majeur); g. penyelesaian perselisihan; dan h. sanksi atas pelanggaran. (6) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Bagian Kedua Masyarakat Tidak Terprogram/Umum Pasal 6 Masyarakat tidak terprogram/umum dapat menjadi calon penghuni rusunawa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

6

a.

memenuhi kategori sebagai MBR;

b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah; c.

memiliki penghasilan penghasilan;

dibuktikan

dengan

surat

keterangan

d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e.

sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan;

f.

tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat; dan

g. sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan. Pasal 7 Masyarakat tidak terprogram/umum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan pendaftaran menjadi calon penghuni rusunawa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPRS. Pasal 8 (1) Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7, selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh Kepala UPRS dengan tata cara sebagai berikut: a.

menyeleksi calon penghuni yang telah meridaftar dan memenuhi persyaratan;

b. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi; c.

mengumumkan dan memanggil calon penghuni;

d. melakukan proses pengundian penghunian rusunawa; e.

meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mernatuhi tata tertib penghunian;

f.

meminta penghuni untuk memberikan jaminan uang tarif sewa sebesar 3 (tiga) kali tarif sewa per bulan melalui bank yang ditunjuk oleh Kepala UPRS;

g. menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan h. membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga setempat untuk dicatat.

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

7 (3) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini. (4) Bentuk tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalan Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal 9 Calon penghuni yang telah masuk daftar tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, akan diprioritaskan untuk mendapatkan sarusunawa yang kosong sesuai dengan nomor urut pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala UPRS. BAB IV SATUAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAINNYA' Pasal 10 (1) Lantai dasar dan/atau area yang ditetapkan oleh Kepala UPRS pada rusunawa dapat digunakan untuk satuan kegiatan usaha dan/atau satuan kegiatan lainnya. (2) Satuan kegiatan lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk: a.

kegiatan pendidikan;

b. kegiatan kesehatan; c.

kegiatan sosial;

d. kegiatan ibadah; dan/atau e.

kegiatan lain yang ditetapkan oleh Kepala UPRS.

(3) Jenis satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPRS. (4) Satuan kegiatan usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk dimanfaatkan oleh penghuni. (5) Apabila penghuni tidak ada yang berminat terhadap penggunaan satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala UPRS dapat memberikan kesempatan kepada bukan penghuni untuk menggunakan satuan kegiatan usaha tersebut. Pasal 11 Penghuni yang menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagal berikut: a. memiliki perjanjian sewa menyewa sarusunawa; b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah; dan

8

c.

memiliki bukti pembayaran sewa sarusunawa untuk 1 (satu) bulan terakhir. Pasal 12

Bukan penghuni yang dapat menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan/atau c.

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) khusus untuk bukan penghuni yang memiliki badan hukum. Pasal 13

Penghuni dan/atau bukan penghuni yang telah mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 dapat melakukan pendaftaran menjadi calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan proposal. kepada Kepala UPRS. Pasal 14 (1) Setelah dilakukah pendaftaran calon pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, selanjutnya dilakukan penetapan calon pengguna satuan kegiatan usaha rusunawa oleh UPRS dengan tata cara sebagai berikut: a.

menyeleksi calon pengguna satuan kegiatan usaha yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan;

b. menetapkan daftar tunggu calon pengguna satuan kegiatan usaha yang memenuhi syarat dan lulus seleksi; c.

mengumumkan dan memanggil calon pengguna satuan kegiatan usaha;

d. melakukan proses pengundian pengguna satu'n kegiatan usaha rusunawa; e.

meminta pengguna satuan kegiatan usaha untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian;

f.

meminta pengguna satuan kegiatan usaha untuk memberikan jaminan uang sewa sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa per bulan melalui bank yang ditunjuk oleh Kepala UPRS;

g. menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan h, membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga setempat untuk dicatat.

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

9

(3) Perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit mencakup: a.

identitas kedua belah pihak;

b. waktu terjadinya kesepakatan; c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah,pihak; d. hak, kewajiban dan larangan para pihak; e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian; f.

keadaan di luar kemampuan (force majeur); dan

g. sanksi atas pelanggaran. (4) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi pengguna satuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ni. BAB V BIAYA Pasal 15 (1) Setiap penghuni dan/atau pengguna satuan kegiatan usaha di rusunawa dikenakan biaya sewa, biaya listrik, biaya air dan/atau biaya lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 16 (1) Kepala DPGP dan/atau Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Sekretariat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penghunian pada rusunawa sesual tugas dan fungsinya minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait dan/atau instansi terkait lainnya. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur.

10

BAB VII SANKSI Pasal 17 Setiap penghuni rusunawa dan/atau pengguna satuan kegiatan usaha di rusunawa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana tercantum dalam Format 1 dan Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Pasal 18 (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat berupa: a. denda; b. teguran tertulis; c. pemutusan perjanjian sewa menyewa; dan d. penertiban. (2) Mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal 19 Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa denda dan/atau kurungan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun. BAB Vili KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Dalam hal biaya sewa sarusunawa belum diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka besaran biaya sewa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah. Pasal 21 (1) Terhadap perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian sewa menyewa berakhir. (2) Terhadap perjanjian sewa menyewa yang sedang dalam proses pembahasan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maka perjanjian sewa menyewa tersebut harus mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

11

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta padatanggal 22 Juli 2014 Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta padatanggal

25 Juli 2014

SEKRETARIS DAE H PROVINSI DAERAH KHUSUS 1B KOTA JAKARTA,

SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINS[ DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 53016

11 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 53016

KEP PR'

a sesuai dengan aslinya UM SEKRETARIAT DAERAH HUSUS IBUKOTA JAKARTA,

KSRA HAYU 57.281985032003

Lampiran

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 TAHUN 2014 Tanggal 22 Juli 2014

FORMAT 1

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAG( PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 2

TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 3

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGGUNA SATUAN KEGIATAN USAHA PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT 4

MEKANiSME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. BASUKI T. PURNAMA

FORMAT1 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA NOMOR Pada hari ini............

..............

tanggal ...............

yang bertanda tangan di

bawah ini 1. Nama Jabatan NIP Alamat

.... .... . Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah ... Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ... .. . .... ..... .... : .... Jalan Taman Jatibaru No. 1 Komplek Dinas-Dinas Teknis Provinsi DKI Jakarta

Bertindak sebagaj Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah.... dan oleh karena jabatannya yang dalam hal ini adalah sebagal Pemilik/Pihak yang Menyewakan/Pengelola selanjutnya disebut sebagal PIHAK PERTAMA. 2. Nama NIK Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan Alamat

: : :

Bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang dalam hal ini adalah sebagai Penyewa/Pemakai satuan rumah susun sederhana sewa selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk seterusnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama disebut "PARA PIHAK". Bahwa PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian sewa menyewa pemakaan Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa ................ yang terletak di Jalan ......... .... Kelurahan ....... Kecamatan ......... Kota Administrasi ................ dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 OBJEK SEWA PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa...........yang terletak di: Cluster : Blok/Lantai : Nomor : Peruntukkan : (Selanjutnya disebut "Sarusunawa") Pasal 2 JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggaL..... dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA.

2 2) Apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) har! sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir. Pasal 3 BIAYA SEWA (1) Biaya sewa sarusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 per bulan sebesar Rp............. (terbilang dalam rupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 s/d tanggal 20. (2) Biaya sewa sarusunawa dapat berubah sesual ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya- peraturan perundangundangan. Pasal4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk: a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni; b. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa; c. menagih/menerima ditetapkan;

biaya

sewa

dan/atau

penghuni melanggar

biaya Iainnya

yang telah

d. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa dan tata tertib penghunian; e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni; dan f. melaksanakan pengaturan pengelolaan rusunawa.

dan

penertiban

teknis

berkaitan

dengan

(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk: a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni; b. menyediakan sarana dan prasarana rusunawa; c. melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan., perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD terkait; d. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur; e. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan;

3 f. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni; g. mengembalikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi perjanjian sewa menyewa antara UPRS dan penghuni yang berakhir/dibatalkan; h. menanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni; i. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa m.enyewa sarusunawa;

j. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialisasi kepada penghuni rusunawa, termasuk hak, kewajiban dan larangan; k. memonitor kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan L menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA, berhak untuk: a. menempati/memanfaatkan Pasal 1;

sarusunawa

sebagaimana dimaksud

dalam

b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS; d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni; e. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama; f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi. (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk: a. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan; c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan sarusunawa dan sarana umum;

4 d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; e. mernbayar biaya pemakalan sarana air bersih, listrik dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; f. membayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa; g. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di rusunawa; h. melaporkan pada pihak UPRS apabila mengetahui adanya pemindahan hak sewa kepada pihak lain; i. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakan kriminal di rusunawa; j. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni; k. mengosongkan sarusunawa pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir/ dibatalkan dan menyerahkan kembali kepada Kepala UPRS; 1. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; m.mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPRS atau intansi terkait lainnya; dan n. mengurus perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan lokasi rumah susun selambat-laribatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani. Pasal 6 JAMINAN (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK. (2) PIHAK KEDUA wajib membuka Rekening Tabungan di Bank DKI atas nama PIHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 (tiga) kali dari biaya sewa sarusunawa yang dihuni oleh PIHAK KEDUA. (3) Jaminan Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selama PIHAK KEDUA menempati/menghuni sarusunawa. (4) PIHAK PERTAMA menerima kuasa dari PIHAK KEDUA mencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila: a. PIHAK KEDUA menunggak/tidak membayar biaya sewa sarusunawa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; daa-/atau

untuk dapat pemakaian

b. Sarusunawa yang ditempati oleh PIHAK KEDUA ditertibkan dengan memperhitungkan tunggakan biaya sewa yang belum diselesaikan. (5) Jaminan Uang Biaya Sewa tetap menjadi hak PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA tidak memiliki tunggakan dan/atau melakukan pelanggaran.

5 Pasal 7 LARANGAN PIHAK KEDUA, dilarang untuk: a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain; b. menyewa lebih dari satu sarusunawa; c. menggunakan sarusunawa sebagai tempat usaha/gudang; d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada; e. menjemur pakaian dan lainnya di !uar tempat yang telah ditentukan; f. rnenjuallmemakai/memproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang; g. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

h. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan; i. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; j. mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan

k. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan. Pasal 8 SANKSI (1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran biaya sewa

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dar! biaya sewa tertunggak.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran berikut dendanya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban. (3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau denda berupa ganti kerugian sebesar jumlah yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan/atau ditertibkan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian in! menjadi batal demi hukum dan

PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan sarusunawa.

(5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalan Pasal 5 ayat (2) dan/atau ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan sarusunawa.

6 (6) Apabila selama Perjanjian ini berlangsung sarusunawa tidak dihuni selama

15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa. Pasal 9 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karena alasan-alasan yang secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu: a. P1HAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran biaya sewa berikut dendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau b. PIHAK .KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan/atau melanggar ketentuan Pasal 7. (3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Teguran yang pertama kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera memenuhi kewajibannya danlatau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya. (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Kedua sebagai teguran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhir diterbitkan PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK

PERTAMA akan membatalkan secara sepihak Perjanjian ini.

(6) Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan melakukan penyegelan sarusunawa, dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan dan mengosongkan sarusunawa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

(7) Sehubungan dengan pembatalan terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 7

Pasal 10

PENERTIBAN DAN PENGOSONGAN (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak meninggalkan dan mengosongkan sarusunawa

dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan pembatalan Perjanjian dan penempelan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan (selanjutnya disebut "SP") l (kesatu).

7 (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP l (kesatu) diterbitkan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP f (kesatu) tersebut maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan SP 11(kedua). (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA masih tetap tidak mengindahkan SP 1l (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan meiakukan pengosongan secara paksa terhadap PIHAK KEDUA dan segala biaya serta risiko yang timbul atas pengosongan paksa tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA. Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, kebakaran) yang mengakibatkan sarusunawa tidak dapat dipergunakan, Perjanjian ini batal dan!atau berakhir demi hukum. (2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan sarusunawa tanpa menuntut ganti kerugian berupa apapun dan dengan alasan apapun. (3) Bahwa pemakaian sarusunawa disebut sewa/kontrak bulanan pembayarannya disebut pembayaran biaya sewalkontrak bulanan.

dan

(4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah aset/milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 12 PERJANJIAN TAMBAHAN Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur danlatau diperlukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian ini, sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta PIHAK KEDUA

...................

PIHAK PERTAMA Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS) NIP.

FORMAT 2 TATA TERTIB PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 1.Melaksanakan pernbayaran biaya sewa pemakaian sarusunawa (hunian maupun, bukan hunian/kios kegiatan usaha), biaya pemakaian air dan listrik paling lambat pada akhir bulan berjalan di loket pembayaran Unit Pengelola Rumah Susun. 2.Menempati dan memanfaatkan sarusunawa (hunian maupun bukan hunian/kios kegiatan usaha) sesuai dengan peruntukannya, sarusunawa hanya untuk Hunian dan kios hanya untuk usaha. hak sewa atau menyewakan/ 3.Dilarang mengalihkan/memindahtangankan mengontrakkan kembali sarusunawa atau menjual sarusunawa kepada pihak lain. 4.Dilarang menggunakan sarusunawa sebagai tempat menjuallmemakai/ memproduksi narkoba dan minurnan keras, berjudi, berbuat maksiat, serta kegiatan lainnya yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang. 5.Dilarang menggabungkan 2 (dua) sarusunawa atau lebih untuk dijadikan satu sarusunawa atau satu unit usaha. 6.Dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi bentuk/struktur sarusunawa kecuali atas persetujuan tertulis dari Unit Pengelola Rumah Susun. 7.Dilarang mengubah atau menambah Jaringan atau Instalasi Air dan Listrik yang ada pada Sarusunawa kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Unit Pengelola Rumah Susun. 8.Menjaga ketertiban, Sederhana Sewa.

kebersihan

dan

keamanan

lingkungan

Rumah

Susun

9.Menyerahkan kembali sarusunawa dalam keadaan kosong beserta dengan kuncikuncinya kepada Unit Pengelola Rumah Susun pada saat surat perjanjian sewa menyewa berakhir atau apabila sarusunawa (hunian maupun bukan hunian/kios kegiatan usaha) sudah tidak digunakan oleh Penghuni. 10.Melaporkan kepada Pengelola Rumah Susun melalui petugas Pengelola Rumah Susun apabila mengetahui adanya pergantian penghuni di unit lain. 11.Dilarang membawa masuk atau memelihara hewan di lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). 12.Dilarang menyimpan/meletakkan barang-barang milik pribadi seperti meja, kursi, atau barang lainnya di selasar, koridor, atau tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial, 13.Pengerjaan peralatan atau perbaikan/renovasi yang bersifat umun harus seizin Unit Pengelola Rurnah Susun. 14.Dilarang menggunakan halaman luar, koridor atau selasar untuk kepentingan pnibadi. 15.Dilarang menempatkan/menyimpan barang-barang di depan pintu darurat, tangga atau fasilitas umum.

FORMAT3 PERJANJIAN SEWA MENYEWA BAGI PENGGUNA SATUAN KEGIATAN USAHA PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA NOMOR. Pada hari ini............ tanggal.. ini

................ ..........

yang bertanda tangan di bawah

:

1. Nama Jabatan

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta .............. ..... . Jalan Taman Jatibaru No. 1 Komplek Dinas-Dinas Teknis Provinsi DKI Jakarta

NIP Alamat

Bertindak sebagai Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah... dan oleh karena jabatannya yang dalam hal ini adalah sebagai Pemilik/Pihak yang Menyewakan/ Pengelola selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama NIK Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan Alamat Bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang dalam hal ini adalah sebagai Penyewa/Pemakai satuan rumah susun sederhana sewa bukan hunian Ikios kegiatan usaha, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Untuk seterusnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama disebut "PARA PIHAK". Bahwa para pihak sepakat membuat kontrak perjanjian sewa menyewa pemakaian Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha............... yang terletak di Jalan .......-- -............. Kelurahan ............................ Kecamatan.............. Kota Administrasi ............... dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 OBJEK SEWA PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha ...........yang terletak di: Cluster Blok/Lantai Nomor Peruntukkan

: :........ :................... ...........

(Selanjutnya disebut "Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha") Pasal 2 JANGKA WAKTU (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal ....... dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA.

2 (2) Apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan, perpanjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir. Pasal 3 BIAYA SEWA

(1) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal I per bulan sebesar Rp.......... (terbilang dalam. rupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 s/d tanggal 20. (2) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dapat berubah sesuai ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. (3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya peraturan perundangundangan. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk:

a. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa; b. menagih/menerima ditetapkan;

biaya sewa dan/atau

penyewa/pemakai

biaya lainnya yang telah

c. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni/penyewa/pemakai serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa; d. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni/penyewa/pemakai; dan e. melaksanakan pengaturan pengelolaan rusunawa.

dan penertiban

teknis berkaitan

dengan

(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk: a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; b. menyediakan sarana dan prasarana Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; c. melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD terkait; d. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur; e. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan;

3 f. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; g. mengembalikan uang jaminan dari penghuni/penyewa/pemakai, apabila terjadi perjanjian sewa menyewa antara UPRS dan pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang berakhir/dibatalkan; h. menanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; i. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa Sarusunawa Bukan Hunian/ Kios Kegiatan Usaha; j. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan sosialisasi kepada pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha, termasuk hak. kewajiban dan larangan; k. memonitor kesesuaian/kebenaran pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/ Kios Kegiatan Usaha sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan I. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarar,a dan utilitas. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA, berhak untuk: a. menempati/menanfaatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1; b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS; d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni/penyewa/ pemakai; e. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama; f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi, (2) PIlHAK KEDUA, berkewajiban untuk: a. rnenaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan;

4 c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dan sarana umum; d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; e. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik dan/atau pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; f. membayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa; g. melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas dl rusunawa; h. melaporkan pada pihak UPRS apabila mengetahui adanya pemindahan hak sewa kepada pihak lain; i. molaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakan kriminal dl rusunawa; j. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni/penyewa/pemakai; k. mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir/dibatalkan dan menyerahkan kembali kepada Kepala UPRS; I. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; dan m.mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPRS atau intansi terkait lainnya. Pasal 6 JAMINAN (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK. (2) PIHAK KEDUA wajib membuka rekening tabungan dl Bank DKI atas nama PIHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 (tiga) kali dari biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang dihuni oleh PIHAK KEDUA, (3) Jaminan Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selama PIHAK KEDUA menempati/menghuni Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. (4) PIHAK PERTAMA menerima kuasa dari PIHAK KEDUA untuk dapat mencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila: a.

PIHAK KEDUA menunggak/tidak membayar biaya sewa pemakalan Sarusunawa Bukan Hunian Klos Kegiatan Usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan

b. Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang ditempati oleh PIHAK KEDUA ditertibkan dengan memperhitungkan tunggakan biaya sewa yang belum diselesaikan.

5 (5) Jaminan Uang Biaya Sewa adalah tetap menjadi hak PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA tidak memiliki tunggakan dan/atau melakukan pelanggaran. Pasal 7 LARANGAN PIHAK KEDUA, dilarang untuk: a. rnemindahkan hak sewa kepada pihak lain; b. menyewa lebih dari satu Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; c, menggunakan hunian;

Sarusunawa

Bukan

Hunian/Kios

Kegiatan

Usaha sebagai

d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang sudah ada; e. menjernur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan; f. menjual/memakai/memproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara -keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang; g. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; h. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan; i.

menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;

j. mengubah konstruksi bangunan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; dan k. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan. Pasal 8 SANKSI (1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pernbayaran berikut dendanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban. (3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud 7 huruf a, huruf b, dan huruf d, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Pasal pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,o (seratus lima puluh juta rupiah) atau denda berupa ganti kerugian sebesar

jumlah yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan/atau ditertibkan.

6 (4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 huruf f, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan/atau ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penertiban dan pengosongan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. (6) Apabila selama Perjanjian ini berlangsung Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tidak dihuni selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa. Pasal 9 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali karena. alasan-alasan yang secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, yaitu: i. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran biaya sewa berikut dendanya selama 2 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau ii. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan/atau melanggar ketentuan Pasal 7. (3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Teguran yang pertama kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya. (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Kedua sebagai teguran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhir diterbitkan PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan membatalkan secara sepihak Perjanjian ini. (6) Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan melakukan penyegelan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan dan mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

7 (7) Sehubungan dengan pembatalan terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 10 PENERTIBAN DAN PENGOSONGAN (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak meninggalkan dan mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan pembatalan Perjanjian dan penempelan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan (selanjutnya disebut "SP") l (kesatu). (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP I (kesatu) diterbitkan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP I (kesatu) tersebut maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan SP 11(kedua). (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA masih tetap tidak mengindahkan SP 11 (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pengosongan secara paksa terhadap PIHAK KEDUA dan segala biaya serta risiko yang timbul atas pengosongan paksa tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA. Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, Kebakaran) yang mengakibatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tidak dapat dipergunakan, Perjanjian ini batal dan/atau berakhir demi hukum. (2) Apobila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tanpa menuntut ganti kerugian berupa apapun dan dengan alasan apapun. (3) Bahwa pemakaian Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha disebut sewa/kontrak bulanan dan pembayarannya disebut pembayaran biaya sewa/kontrak bulanan. (4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa termasuk Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah aset/milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 12 PERJANJIAN TAMBAHAN Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan di

awal Perjanjian ini, sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta ....................... PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)

NIP

.......

.......

.......................

.

FORMAT 4 MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI Setiap penghuni rusunawa dan/atau pengguna satuan kegiatan usaha di rusunawa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dikenai sanksi administratif. Sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur ini adalah berupa: 1. DENDA Bagi penghuni yang terlambat melakukan pembayaran sampai dengan akhir bulan berjalan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak. 2.

TEGURAN TERTULIS A. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis dikenakan kepada penghuni yang: 1. menunggak pembayaran tarif sewa rusunawa selarna lebih dari 2 (dua) bulan; 2.

menggunakan sarusunawa sebagai tempat usaha/gudang;

3.

mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada;

4.

menjemur pakalan dan lainnya dl luar tempat yang telah ditentukan;

5.

melakukan kegiatan yang menirnbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang;

6.

memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

7.

membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;

8.

mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan

9. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan. B. Teguran tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

3.

-

Teguran pertama diberikan bagi penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf A; dan

-

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari penghuni tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud diatas dikenakan teguran kedua.

yang

melakukan

tindakan

PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender penghuni tidak mengindahkan teguran kedua, maka UPRS dapat melakukan pemutusan perjanjian sewa menyewa secara sepihak dan melakukan penyegelan serta penghuni wajib mengosongkan hunian rusunawa. PERINGATAN 1. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) har! kalender penghuni tidak melaksnakan pengosongan hunian tersebuti maka UPR8 memberikan Surat Peringatan Pertama.

2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender penghuni tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama, maka UPRS memberikan Surat Peringatan kedua. 3. Apabila Surat Peringatan Kedua tetap tidak diindahkan, maka UPRS bersamasama dengan instansi terkait lainnya akan melakukan pengosongan secara paksa. 4.

PENERTIBAN TINDAKAN PELANGGARAN KHUSUS UPRS akan langsung melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan secara paksa terhadap penghuni yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1. Penghuni tidak menghuni unit rusunawa selama 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa ada pemberitahuan disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis kepada UPRS minimal 1 (satu) hari sebelumnya; 2.

Penghuni memindahkan hak sewa kepada pihak lain;

3.

Penghursi menyimpan bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat rnenimbulkan kebakaran atau bahaya lain; dan

4. Unit sewa digunakan sebagal tempat berjudi, menjuallmemakai narkoba, minuman keras, dan perbuatan maksiat. DAFTAR HITAM PENGHUNI RUSUNAWA Penghuni rusun yang terkena penertiban atas tindakan pelanggaran khusus dimasukkan ke dalam daftar hitam dan tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan di semua lokasi rusunawa di Provinsi DKI Jakarta sclama 10 (sepuluh) tahun, baik atas nama Kepala Keluarga maupun anggota yang tercantum dalam Kartu Keluarga.


-


LAMPIRAN 8.

31

HAL 1 DARI1i

TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA PROYEK NAMA PROYEK LOKASI SUB PROYEK:

JUFMP PAKET 7 PAKIN-KALI BESAR-JELAKENG (KEL. PINANGSIA - KEC. TAMAN SARI - JAKARTA BARAT)

rOr r.

2

1

i

-.i Er1iEi

CEJlD

HCI

EjU

3

4

PINDAH

TIDAK PINDAH

v'

EJC. i Irdoh 5

j

F.SJEr

E4rji

i

U,_

{

'

in1j0.".H lE FijU~Ur!:-'/.S L__.:_-f_m_T -tjTong

_n__

6

T

Ei rrj3i[ r! 1l' i'ndah

3ErJEriT.ar .... 2EE.ELIr.

7

L:Pa. ri ma

TEF3E[.i

HTurA

1umr!d

.:a

2jiLIF5

8

Er !: r

TF

9

.

Eor-

.Er

à

KE TERArJGAr.

rnGIrr

FF , El,

10

.

~J:[

.

e:jljj.

u

C'1

t:

fJ:Tu

11

.1i

'

H n.,r

1C1~Hir..

r

i.¿n ipur d

An

i.iillr,ýE-d.~

ud-h

l

terp

ur3p pe r n : ni tiü

n,g

d b n un

ahIdc Indünr..Jnl5

*Terdapat 63 warga yang berpotensi tergusur, yang terdata hanya 6 WTP

6

0

JUMLAH

TABEL RENCANA PENANGANAN WARGA TERKENA PROYEK NAMA PROYEK

JUFMP PAKET 7

LOKASI SUB PROYEK:

PAKIN-KALI BESAR-JELAKENG (KEL. TAMBORA - KEC. TAMBORA - JAKARTA BARAT)

NO

NAMA 2

1

1

PEMINDAHAN PENDUDUK 3

4

PINDAH

TIDAK PINDAH

RENCANA PINDAH KE RUSUNAWA

PENANGANAN SEMENTARASEBELUM TERSEDIA RUSUNAWA

Tanggal Pindah

Lokasi/Nama

Tanggal Pindah

Lokasi/Nama Hunian Sementara

5

6

7

8

SOSIALISASI

RENCANA BONGKAR

9

-0¯ HAmji1

-Su

KETERANGAN

BANGUNAN TERKENA PROYEK

i

10

'CLu1

c-

.'l LacrS.

J ULHr..T

JUMHr.LHSn.

:u:r 0

5

ui

L)uu

rga ,5 . rd1r1 p.3d1 :1 t :ur e, pén,ru;unan n i. SF'~Phan,a,jYF ~.eleb,hr,3 ridl

LAND AQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) PAKIf

- KALI BESAR

-

JELANGKENG

LAMPIRAN 9.

32

JE-

鄴

一

‘ ｀

可

頻

－

一

＿

-

－

一

、－

－

一

！州叩迎中夜〕一二日日馴「卹一方

向日乎、中頃舅蠶系兀DI‘ 屹l:J ，計粅劉” 怕化劇， ti號。da 了〕ma 念．引a:h }“ 。！ _！〔＊ 11惡韃『二 ―!;a｝。

暴綱！日『 1召化” 邸 ” a“ 化g ｝界， -e『為‘ ；、：。：,{a{& ：于。付！}：日。濺！二〕 l。戶：〕 i·二 l馴｛ :：、。叩化：、！ !“ 。 “ ） ■ 任：〔 a! ：、！ i{:el ‘ 一 ” !a它 a戶：;: ｝。 ■ 他ai 〔，取弘 j；日、： {“ 、！｝、，口a 。 ’ 。。（日！！一｝ ,

忿！一！。 ” ！逕〕寥― }（江：日ir;&:l ：、，！、：9 〕〔； }！丑：e ！。｝ r:a。〔｝ !：日i: ：戶了？鋇。 ” ga 中： {a--&i 狙， ai&;&ia 。。 a。 ‘ 訕｝ :：日、！ }da 、、

】：｝一 l::i；劉。戶！｝〔 a。 ”― 很i。 ‘ ：。：;;fa},;：日 F:！、！、絨！雜a ― 一 ” ! ！己：&s!,&i 兀上．鄴 a！凡怔！｝日丰！ j豐！、｝凡、斗｛、雜〔‘ :!:：。 ’ :― 三g 藝！、 ”；不！ i&: ！〕遛． !!:；。 ‘ 馳 “ ：。。久 ‘ :.：認！ :？、肥；〔 i‘ 『

1

Bantaran Kali, Danau. VVadLik,Surigai & Ernbung

25

14

2.

Tannan/Makam

5

0

5

3.

Pinggircan Rel PT KAl

3

0

3

4.

Kolong Tol

1

0

1

Lokasi Lain

·

7 %

/ 。

〃 노

。

觸 &

.,

｀

·

.

·

굔

·

。／갇

.

/ /,

_(&

.／「 f 긔’ ［「〔 인긍걍； 이·8습： j ［뢴 1F ：긔［ 이신［n 쯔닉댜 긔긱1 t댜鞠 긺 (F,

［

·／ ,， 떼 ．。 .」 -&1 ／ 싣 申

·F( 긱： ’ ｀ 겸 ∥ ： 긔므솥 ； ,:;,::U,,

ýý~.Y71ncamý

'Un Bulan Mi

i

Kali Ciliwung Kampung Melayu (Jakarta Timur)

2

Kali Ciliwung Bukit Duri (Jakarta Selatan)

3

Kali Ciliwung Bidara Cina (iniet Sodetan Ciliwung - BKT, Jakarta Timur)

47

4

1-ýali.Jelal-,,eng - Kali Pakin - Kali Besar (Jakarta Ulara dan Jakaria Barat) iJEDI P3ket 7)

63

5

Kali Krukut - Cideng (Jakarta Barat) (JEDI Paket 7)

228

6

Kali Krukut - Cideng (Jakarta Pusat) (JEDI Paket 7)

165

7

Waduk Sunter Utara, Selatan (Jakarta Utara) (JEDI Paket 4)

355

8

Kali Sentiong - SUnier iJak,arta Pusat dan Jakarta Utara) iJEDI Paket 4)

202

9

Banjir Kanal Barat(JEDI Paket 6)

246

10

Kali Grogol - Tubagus Angke (Jakarta Barat)

1.200

11

Kali Sekretaris (Jakarta Barat)

3.450

12

Kali Cakung Lama (Jakarta Utara)

3.100

13

Cakung Drain (Jakarta Utara)

3.000

14

Kali DLIrl - Tanjung Selor (Jal-,,arta Barat dan Jakarta Pusat) Jumlah

530 1.200

665 14.451

Keterangan: Pendataan, Sosialisasi (Pemberian Kupon Rusun) Penertiban Warga Pengerukan, Pemasangan Sheetpile dan Pembangunan Jalan Inspeksi

Juni

Juli

Agst

Sep

Okt

Nov

Des

Penanganan Kawasan Permukiman di Sekitar Kali Jelakeng - Kali Pakin - Kali Besar (Jakarta Utara Dan Jakarta Barat) Jedi Paket 7

-------------------- --. ,,.__._..__....s.__ DATA :

Pendataan & Sosialisasi

JUMLAHKK= 63KK ANGGARAN = DIANGGARKAN DALAM DPA SKPD DINAS TATA AIR TA. 2015

Penertiban

Pengerukan (Dredging)

Pengawasan

-PERSONEL:

PP = 200 ORG •INSTANSI TERKAIT (WALIKOTA,TATA AIR, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, KESEHATAN, DINSOS, DISKOMINFOMAS, KECAMATAN, KELURAHAN, MASYARAKAT) = 113 •aSATPOL

-

L

ORG

RUSUN JATINEGARA KAUM /RAWA BUAYA

Penanganan Kawasan Permukiman di Bantaran sekitar Kali Krukut Cideng (Jakarta Barat) Jedi Paket 7

Pendataan & Sosialisasi

Penertiban &ANGGARAN

Penertiban

Pengerukan (Dredging)

JUMLAH KK = 228 KK = DIANGGARKAN DALAM DPA SKPD DINAS TATA AIR TA. 2015

PERSONEL:

Pengawasan

SATPOL PP = 500 ORG INSTANSI TERKAIT (WALIKOTA, TATA AIR, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, KESEHATAN, DINSOS, DISKOMINFOMAS, KECAMATAN, KELURAHAN, MASYARAKAT) = 113

ORG •

TNI=50ORG

RUSUN RAWA BUAYA/KS TUBUN

Penanganan Kawasan Permukiman d' Bantaran Kali Krukut Cideng (Jakarta Pusat) JEDI Paket 7

Pendataan & Sosialisas (Pemberian Kupon)

JUMLA

KK = 165 KK ANGGARAN = DIANGGARKAN DALAM

Penerüban Pengerukan (Dredging) Pengawasan

DPA SKPD DINAS TATA AIR TA. 2015 PERSONEL: SATPOL PP = 500 ORG TERKAIT (WALIKOTA,TATA AIR, KEBERSIHAN,PERTAMANAN, KESEHATAN, DINSOS, DISKOMINFOMAS, KECAMATAN, KELURAHAN, MASYARAKAT) = 113

•INSTANSI

ORG SU

--

*

-

TU-U-

~RUSUN KS TUBUN~-~Å~,

Dukungan Personel Penertiban

1

Kali Jelakeng - Kali Pakin - Kali Besar (Jakarta Utara dan Jakarta Barat) (JEDI Paket 7)

200

50

100

113

2

Kali Krukut - Cideng (Jakarta Barat) (JEDI Paket 7)

500

50

150

113

3

Kali Krukut - Cideng (Jakarta Pusat) (JEDI Paket 7)

500

50

100

113

RENCANA AKSI SUB POKJA HUNIAN TAHUN ANGGARAN 2015 C. PEMBANGUNAN RUSUN

1

PINUS ELOK (JAK-TIM)

2

I BLOK

100 UNIT

2015

32 M

RAWA BUAYA (JAK-BAR)

2 TOWER

384 UNIT

2015-2016

40 M

3

SEMPER (JAK-UT)

1 TOWER

235 UNIT

2015-2016

40 M

4

JATINEGARA KAUM (JAK-TIM)

3 BLOK

300 UNIT

2015-2016

30 M

5

KS TUBUN (JAK-PUS)

3 TO\AER

524 UNIT

2015-2016

50 M

6

CAKUNG BARAT (JAK-TIM)

4 BLOK

300 UNIT

2015-2016

40 M

7

BEKASI KM. 2 (JAK-TIM)

2 BLOK

200 UNIT

2015-2016

25 M

8

RAWA BEBEK (JAK-TIM)

4 BLOK

400 UNIT

2015-2016

40 M

JUMLAHlUNIT

2.443 UNIT

297 M

Rencana Pembangunan Rusun 2015 1

Rumah Susun Pinus Elok

2

Rumah Susun Rawa Buaya

L

3 Rumah Susun Semper 4 Rumah Susun Jatinegara Kaum 5

Rumah Susun KS Tubun

6 7

Rumah Susun Cakung Barat Rumah Susun Bekasi Km2

8

Rumah Susun Rawa Bebek

-

r

-

-

-

-

-

-

;

1

--7)

Ä

L

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring Pelaksanaan pemantauan tahapan kegiatan. Evaluasi Progres pelaksanaan kegiatan disarnpaikan pada kesempatan pertama, selanjutnya diajukan secara tertulis. Pelaporan Dilaksanakan setelah kegiatan, setiap minggu, setiap bulan dan setiap triwulan.

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN

Recommend Documents