LAMPIRAN I HASIL KAJIAN ASPEK NON TEKNIS DAN LEMBAR KERJA AREA BERISIKO
Lampiran 1.1: Struktur Organisasi Daerah dan Keuangan Daerah A. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kudus
Gambar Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kudus
SKPD Yang Membidangi Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Kudus
BUPATI KUDUS
BAPPEDA
BPMPKB
BLH
BIDANG FISIK DAN PRASARANA
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
DINAS KESEHATAN
BIDANG CIPTA KARYA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERKOTAAN
Gambar Struktur SKPD yang terkait dalam pembangunan sanitasi Kabupaten
BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
B. Keuangan dan Perekonomian Daerah Tabel Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2015 No
Realisasi Anggaran
A a.1 a.1.1 a.1.2
Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dana Perimbangan (Transfer) Dana bagi hasil Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya
a.1.3 a.1.4 a.2 a.2.1 a.2.2 a.2.3 a.3 a.3.1 a.3.2 a.3.3 a.3.4 a.3.5 B b.1
Belanja (b.1 + b.2) Belanja Tidak Langsung
Tahun n-4 n-3 n-2 n-1 n 978.990.134.000 1.130.474.397.000 1.346.817.650.000 1.585.733.326.000 1.617.763.897.000 114.232.379.000 116.138.722.000 138.912.024.000 206.560.187.000 244.741.959.000 31.760.386.000 36.659.444.000 50.392.794.000 60.446.000.000 64.925.668.000 64.001.804.000 16.781.272.000 20.609.924.000 22.092.880.000 24.490.215.000
Rata2 Pertum-buhan 16% 15% -17%
4.485.954.000
4.505.015.000
4.505.015.000
5.007.400.000
8.611.400.000
14%
13.984.235.000
58.192.991.000
63.404.291.000
118.943.907.000
146.714.675.000
60%
641.761.121.000 114.619.929.000 488.819.992.000 38.321.200.000 222.996.634.000 1.000.000.000 -
825.699.250.000 129.737.118.000 637.615.372.000 58.346.760.000 188.636.407.000 675.163.000 -
930.992.277.000 1.026.921.246.000 1.025.535.851.000 159.376.462.000 175.880.495.000 179.549.844.000 719.406.935.000 795.851.851.000 784.919.177.000 52.208.880.000 55.188.900.000 61.066.830.000 276.913.349.000 352.251.893.000 347.486.087.000 6.571.270.000 6.426.400.000 10.427.090.000 0 0 0
10% 9% 10% 10% 9% 60%
45.281.565.000
51.447.401.000
59.225.259.000
78.870.404.000
90.081.583.000
15%
111.582.259.000
88.545.748.000
146.439.054.000
171.705.007.000
246.977.414.000
17%
65.132.810.000
47.968.095.000
64.667.766.000
95.250.082.000
0
8%
1.036.170.287.000 1.220.540.785.000 1.307.667.758.000 1.815.266.664.000 1.842.667.762.000 806.181.215.000 919.239.597.000 1.010.330.634.000
12% 10%
No
Realisasi Anggaran
b.1.1 b.1.2 b.1.3 b.1.4 b.1.5 b.1.6 b.1.7 b.1.8 b.2 b.2.1 b.2.2 b.2.3
Belanja pegawai Bunga Subsidi Hibah Bantuan sosial Belanja bagi hasil Bantuan keuangan Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal
C
Pembiayaan
Surplus/Defisit Anggaran
Tahun n-4 615.824.677.000
n-3 705.442.207.000
522.412.193.000 1.412.566.000 37.927.089.000 28.453.300.000 2.738.829.000 21.738.829.000 1.500.000.000 420.345.610.000 28.846.060.000 219.610.356.000 171.889.194.000
596.045.198.000 1.068.279.000 41.842.940.000 27.472.735.000 4.350.066.000 31.210.977.000 3.452.012.000 515.098.578.000 23.194.801.000 292.818.098.000 199.085.679.000
700.288.330.000 70.802.000 0 35.316.645.000 24.938.887.000 4.418.196.000 39.148.355.000 2.000.000.000 501.486.543.000 31.525.217.000 312.777.569.000 157.183.757.000
777.938.012.000 70.802.000 0 50.055.515.000 36.070.987.000 6.280.726.000 45.027.635.000 3.795.920.000 896.027.067.000 33.146.981.000 486.453.132.000 376.426.954.000
833.748.254.000 70.802.000 0 26.052.945.000 23.830.757.000 8.697.695.000 114.930.181.000 3.000.000.000 832.337.128.000 56.290.038.000 400.977.095.000 375.069.995.000
10% -45%
57.180.153.000
97.211.688.000
47.000.426.000
229.533.338.000
224.903.865.000
32%
(57.180.153.000)
(90.066.406.000)
39.149.892.000
229.533.338.000)
224.903.865.000)
32%
Sumber : Realisasi APBD tahun 2011 - 2015 diolah Keterangan : n = tahun penyusunan pemutakhiran SSK
n-2
n-1
n
Rata2 Pertum-buhan
-7% -3% 26% 40% 15% 15% 14% 13% 17%
Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2015 No
Uraian
Belanja Sanitasi (Rp.) n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
Rata-rata Pertumbu-han
3.508.425.000
5.999.370.000
11.401.843.000
42.988.938.000
14.111.882.000
0,320974846
Air Limbah Domestik
880.125.000
355.350.000
1.066.553.000
2.503.750.000
2.670.664.000
0,248575989
1.2
Sampah rumah tangga
733.750.000
556.000.000
3.302.290.000
15.613.188.000
5.594.138.000
0,501194665
1.3
Drainase perkotaan
1.894.550.000
5.088.020.000
7.033.000.000
24.872.000.000
5.847.080.000
0,252813986
2
Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )
0
1.099.952.000
1.273.541.000
1.538.213.000
2.413.013.000
0,217016544
2.1
DAK Sanitasi
1.099.952.000
1.273.541.000
1.538.213.000
2.413.013.000
0,217016544
2.2
DAK Lingkungan Hidup
2.3
DAK Perumahan dan Permukiman
3
Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi
2.488.000.000
4.233.000.000
4
Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi
1
Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )
1.1
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung % APBD murni terhadap Belanja Langsung
Sumber: APBD 2011-2015, diolah
0,304364427
3.508.425.000
4.899.418.000
7.640.302.000
37.217.725.000
11.698.869.000
0,272349244
420.345.610.000
515.098.578.000
501.486.543.000
896.027.067.000
832.337.128.000
0,146406264
0,834652466
0,951161236
1,523530812
4,153638475
1,405544533
0,109858943
Lampiran 1.2 : Lembar kerja analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen Profil Sanitasi Instrumen Profil Sanitasi dan instrumen Perencanaan ( terlampir).
Lampiran 1.3 : Ringkasan Eksekutif hasil studi EHRA dan Kajian lainnya 1.3.1
Ringkasan Eksekutif Studi EHRA Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan / Envinronmental Health Risk Assessment
(EHRA) adalah sebuah survey partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Dalam pelaksanaan studi EHRA menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni 1) wawancara (interview) dan 2) pengamatan (observasi). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam EHRA adalah Enumerator yang merupakan bidan desa, kader desa/Kesehatan dan pramuka saka bhakti husada. Sementara Sanitarian bertugas menjadi Supervisor selama pelaksanaan survey. Unit sampling utama (Primary Sampling) adalah RT (Rukun Tetangga). Unit sampling ini dipilih secara proporsional dan random berdasarkan total RT di semua RW dalam setiap Desa/Kelurahan yang telah ditentukan menjadi area survey. Jumlah sampel RT per Desa/Kelurahan minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT sebanyak 5 responden. Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan adalah minimal 40 responden. Yang menjadi responden adalah Ibu atau anak yang sudah menikah, dan berumur antara 18 sampai dengan 60 tahun. Metode penentuan target area survey dilakukan berdasarkan kondisi geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan Stratifikasi. Hasil stratifikasi ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai indikasi awal lingkungan berisiko. Kriteria utama penetapan strata tersebut adalah kepadatan penduduk, angka kemiskinan, daerah/wilayah yang dialiri sungai/kali/saluran drainase/saluran irigasi, daerah terkena banjir. Jumlah desa/kelurahan yang akan dijadikan objek studi ini adalah 132 desa/kelurahan di 9 Kecamatan (seluruh desa/kelurahan di kabupaten Kudus) Di Kabupaten Kudus responden yang digunakan dalam studi EHRA ini adalah sejumlah 5.280 responden yang telah dilakukan random sampling dan terdistribusi dalam 132 desa/kelurahan terpilih. Berdasarkan study EHRA yang telah dilakukan di semua wilayah Kab. Kudus. Data untuk masing – masing bidang yang menjadi dasar penilaian area beresiko memperoleh hasil sbb : a. Sumber air minum Tabel 5.2. Sumber Air Minum Berdasarkan Data Study EHRA Sumber air minum Air botol kemasan Air isi ulang PDAM Hidran umum PDAM Kran umum Pamsimas Kran umum HIPPAM Sumur bor pompa tangan Sumur gali terlindungi Sumur gali tidak terlindungi
Jumlah 282 762 612 72 38 44 862 2444 332
Prosentase 5.34% 14.43% 11.59% 1.36% 0.72% 0.83% 16.33% 46.29% 6.29%
471 Mata air terlindungi 13 Mata air tidak terlindungi 0 Air hujan 16 Air sungai 6 Waduk Sumber : Olah data EHRA Kab. Kudus, 2011
8.92% 0.25% 0.00% 0.30% 0.11%
b. Air limbah domestik Tabel 5.3. Penyaluran Air Limbah Domestik Berdasarkan Data Study EHRA Penyaluran air limbah Jumlah 2726 Tangki septik 1434 Cubluk/lubang tanah 104 Saluran drainase 444 Sungai/Danau 29 Kolam/sawah 49 Kebun/tanah lapang 191 Lainnya 74 Tidak tahu Sumber : Olah data EHRA Kab. Kudus, 2011
Prosentase 51.63% 27.16% 1.97% 8.41% 0.55% 0.93% 3.62% 1.40%
c. Persampahan Tabel 5.4 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Data Study EHRA Pengelolaan sampah rumah tangga Dibuang dan dikubur di lubang Diangkut tukang sampah Dibakar Dibuang ke sungai/danau Dibiarkan saja Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan Lainnya Sumber : Olah data EHRA Kab. Kudus, 2011
Jumlah
Prosentase
1083 283 2339 779 10 720 37
20.51% 5.36% 44.30% 14.75% 0.19% 13.64% 0.70%
d. Drainase lingkungan Tabel 5.5. Sarana Pengolahan Air Limbah Berdasarkan Data Study EHRA Sarana pengolahan air limbah Tidak ada Parit Sumur resapan/lubang galian Lainnya Tidak tahu Sumber : Olah data EHRA Kab. Kudus, 2011
Jumlah
Prosentase
1864 1693 1238 311 15
35.30% 32.06% 23.45% 5.89% 0.28%
Tabel 5.6. Kejadian Banjir Berdasarkan Data Study EHRA Kejadian banjir Tidak pernah Sekali dalam setahun Beberapa kali dalam setahun Sekali atau beberapa kali dalam setahun Tidak tahu Sumber : Olah data EHRA Kab. Kudus, 2011
Jumlah 3802 1062 270 15 41
Prosentase 72.01% 20.11% 5.11% 0.28% 0.78%
e. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Tabel 5.7. Waktu CTPS Berdasarkan Data Study EHRA Waktu CTPS Sebelum ke toilet Setelah menceboki bayi/anak Setelah buang air besar Sebelum makan Setelah makan Sebelum memberi/menyuapi anak Sebelum menyiapkan masakan Setelah memegang hewan Sebelum sholat Lainnya Sumber : Olah data EHRA Kab. Kudus, 2011
Jumlah 638 2107 4357 3770 4259 1716 2290 2619 2265 99
Prosentase 12.08% 39.91% 82.52% 71.40% 80.66% 32.50% 43.37% 49.60% 42.90% 1.88%
Tabel 5.8. Anggota Keluarga Yang Terkena Diare Berdasarkan Data Study EHRA Anggota keluarga terakhir yang terkena diare Anak-anak balita Anak-anak non balita Anak remaja laki-laki Anak remaja perempuan Orang dewasa laki-laki Orang dewasa perempuan Sumber : Olah data EHRA Kab. Kudus, 2011
Jumlah 946 318 325 322 964 1291
Prosentase 17.92% 6.02% 6.16% 6.10% 18.26% 24.45%
Tabel. 5.9. Tempat Buang Air Besar Berdasarkan Data Study EHRA Tempat buang air besar Jamban pribadi MCK/WC umum WC helikopter/empang/kolam Sungai Kebun/pekarangan rumah Selokan/parit/got Lubang galian Lainnya Tidak tahu Sumber : Olah data EHRA Kab. Kudus, 2011
Jumlah 4578 86 98 358 73 30 40 87 22
Prosentase 86.70% 1.63% 1.86% 6.78% 1.38% 0.57% 0.76% 1.65% 0.42%
Peta Hasil Survei EHRA Kabupaten Kudus
1.3.2
Ringkasan Eksekutif Kajian Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Sanitasi
A. Peran Pihak Swasta Inisiatif pihak swasta dalam persampahan sudah bermunculan dengan sendirinya karena mereka melihat adanya peluang bisnis. Peran pengusaha pengepul barang bekas sebagaimana di kota-kota lain, mereka mengumpulkan sampah non organik baik yang bersumber dari rumah tangga maupun dari fasilitas umum dan kawasan bisnis (hotel, restoran dan lain-lain) yang memiliki nilai jual. Beberapa pengusaha daur ulang sampah yang ada di Kabupaten Kudus tersebar di Desa Terban, Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo, Desa Getas Pejaten, Desa Tanjungkarang, Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati. Jenis barang yang didaur ulang meliputi plastik, kertas, logam, CD, dan lainlain. Selain itu di Kabupaten Kudus juga ada perusahaan kertas besar yaitu PT. Pura Group yang selalu menampung kertas-kertas bekas kardus dan lain-lain untuk dilakukan pengolahan menjadi kertas kembali. B. Peran Lembaga Non Pemerintah (LSM/KSM) Di Kabupaten Kudus terdapat banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam berbagai bidang antara lain bidang sosial kemasyarakatan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang social ekonomi, sosial politik, bidang hukum, bidang kemanusiaan, ormas dan organisasi profesi. Dari sekitar 42 LSM/Ormas di Kabupaten Kudus yang bergerak di bidang lingkungan hidup ada 2 organisasi sebagaimana Tabel di bawah ini. Namun demikian jumlah LSM/Ormas tersebut berpotensi bisa digerakkan untuk mendukung pembangunan sanitasi di Kabupaten Kudus. Untuk partisipasi lembaga non pemerintah (LSM/KSM) di Kabupaten Kudus masih sedikit yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah. Ada beberapa LSM yaitu kelembagaan petani yang tercatat bergiat dalam pengurangan dampak sampah pembuatan kompos dari sampah yaitu IP3A Logung Tirta Jaya. Selain itu juga mengoperasikan mesin pembuatan kompos di TPA Tanjungrejo hanya saja saat ini kegiatan composing sedikit menurun, cenderung vakum karena beban operasional yang cukup tinggi. Selain itu, ada LSM Sadar Lingkungan dan LSM Tersono Pecinta Alam (Terpal) kegiatan yang dilakukan adalah mengadvokasi perilaku budaya bersih melalui acara kampanye program kebersihan/sanitasi lingkungan. Beberapa kegiatan LSM melakukan gerakan masyarakat dalam perubahan perilaku, yang menggambarkan dengan perilaku bersih dunia akan terasa tertib dan indah melalui penyadaran pembuangan sampah pada tempatnya.
Tabel Data Ormas / LSM Yang Aktif di Kabupaten Kudus NO
NAMA ORMAS / LSM
1
Tersono Pecinta Alam (TERPAL) Kudus
Jl. Jepara No.518 Desa Tersono Kec. Kali wungu Kudus 59361 Telepon 0291 3412009
2
LSM HAMAS CENTER
Jl. Wahid Hasyim No. 245 Jetak Kembang Rt 02/IV Kota Kudus Telp. 0291 443216 / 085640510133
3
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kudus
Jl. Dr. Lukmonodi Ds. Ploso Kec. Jati Kabupaten KudusTelp 0291 446347
4
LSM LKH (Lemb Kajian Hukum) AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat)
Kell. Mlati Norowito Gang IA Rt. 04/II Kec. Kota Kudus Telp. 0291 444528 / 081325190625
5
LSM LPP (Lemb Pendd dan Pelatihan) KARYA NYATA Kudus
Desa Piji Rt. 02/V Dukuh Peterongan Kec. Dawe Kab. Kudus Telp. 081 325 781 840
6
LSM MENARAKU
Desa Getas Pejaten Rt. 04/I Kec. Jati Kudus Telp. 0291.3360234
7
LSM KOMPTRAS (Komite Pemantau Transformasi dan Ankuntabilitas Sekolah) BPK-ASKUMINDO (Badan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia) Kabupaten Kudus LSM Permata Mulya Kudus
Desa Colo Rt. 04/IV Kec. Dawe Kab. Kudus Telp 081326373140
11
Dewan Pengurus Keluarga Besar marhaenis Kab. Kudus
Desa Pedawang Rt.03/II Kecamatan Bae Kab. Kudus Telp 085 640 425 295
12
LSM Humanisma Kudus
Jl. Suryo Kusumo Ds. Jepang Rt.04/XII Kec. Mejobo Kabupten Kudus
13
DPK LPPN – RI KAB. KUDUS (Dewan Pimp. Kab. Lembaga Pemantau Penyelengara Negara DPC Persatuan Advokasi Indonesia (PERADIN) Kab. Kudus
Ds. Jati Kulon Gang 4 Rt. 02/II No.207A Kec. Jati Kudus Telp. 0291 3426495 - 3426496
Persatuan Warga Sapta Dharma Kudus
Desa Mlati lor GG. Budan No 18 Kec Kota Kudus Telp 085640500871
8
10
14
15
AL AM AT
Jl. Sunan Muria N0. 56 Telp. 0291. 3319436 Fax 0291. 438291 Kudus Jl. Raya Kudus – Pati No. 50 Ds Tenggeles Mejobo Kudus Tejp 0291 3414030/ 3303097
Jl. Pasuruan Kidul RT.05 /II No. 1 Kec. Jati Kab. Kudus Telp. 081 565 51614 – 08157661452 - 081325187836
SUSUNAN PENGURUS Ketua : Dwidaryanto Sekre : Hendy Rubiyanto Benda: Kustanto Ketua : Badruddin, SHI Sekre : Widiarto Benda: Rohman, SHI Ketua : Drs. Isdarmadi, MM Sekre : Drs. Teguh Adi Mulyani Benda; Sri Widyowati, SPd Ketua : Drs. Ali Imron, SH Sekre : Iwan Aslich Benda: Yulias Aditya Nugroho Ketua : Abdillah Khasan Sekre : Kasmi’an, S.Ag Benda: Saiful S. Ketua : Isroch Djamarjanto, SE Sekre : AB. Sidqul Wafa, S.Sos Benda: Kasmi’an, S.Ag Ketua : M. Zaenul Anwar, S.Pdi Sekre : slamet Waluyo, S.Pdi Benda: Jumadi, S.Sos Ketua : Ir. Agus Setiadi Sekre : H. Firda Firdausi, SE MM Benda: Robby Ardiarta Ketua : Gunari M Latief Sekre : Muhtarom Benda: Mas’ud Wahab Ketua : Drs. Abdul Rochim Sekre : Muhaimin Benda: M. Andi Bahtiar Ketua : Ali Zuhdi BA Sekre : Drs. Saniman Benda: Sumarlan Ketua: Edi Santoso Wahyono, ST Sekre : Ali Maksun Benda: Masri’an Ketua : Dwi Hardiyanto, SH Sekre : H Suprayitno Widodo, SH Benda: Evi Fikriyah, SH Ketua : Nurlan Sekre : Sugeng Tri Cahyono Benda: Suhali
KEKHUSUSAN
SKT (NO & TGL)
Bid. Lingkungan Hidup
220/009/11/2009 Tgl: 17-3-2009 MB: 2009 - 2014
Bid. Sosial Kemanusiaan
220/002/11/2009 Tgl: 28-2-2009 MB: 2007 - 2011
Bid. Pendidikan & Pelatihan
220/003/11/2009 Tgl: 18-2-2009 MB: 2008 - 2012
Bid. Hukum
220/004/11/2009 Tgl: 18-2-2009 MB: 2005 - 2010
Bid. Pendidikan & Pelatihan
220/005/11/2009 Tgl: 24-2-2009 MB: 2007 - 2012
Bid. Pendidikan & Kemanusiaan
220/006/11/2009 Tgl: 24-2-2009 MB: 2005 - 2010
Bid. Pendidikan
220/007/11/2009 Tgl: 24-2-2009 MB: 2005 - 2010
Org. Profesi
220/008/11/2009 Tgl: 2-3-2009 MB: 2008 - 2012
Bid. Sosial Kemasyarakatan
220/010/11/2009 Tgl: 17-3-2009 MB: 2005 - 2010
Bid. Sosial Kemasyarakatan
220/011/11/2009 Tgl: 25 -3-2009 MB: 2005 - 2010
Bid. Sosial Kemasyarakatan
220/012/11/2009 Tgl: 29 – 4 - 2009 MB: 2005 - 2010
Bid. Pemerintahan dan Hukum
220/013/11/2009 Tgl: 12-5-2009 MB: 2008- 2013
Bid. Hukum
220/014/2009 Tgl: 26-5-2009 MB: 2005 - 2010
Bid: Aliran Kepercayaan
220/15/11/2009 Tgl 18 Juni 2009 MB: 2005 - 2010
NO
NAMA ORMAS / LSM
AL AM AT
16
Dewan Pimp. Pusat Asosiasi Tibbunnabawi Indonesia
Jl. Mayor Kusmanto 234 Desa Pedwanag Bae Kudus Telp 0291 4250915
17
LSM Forum Masyarakatr Peduli Kesejahteraan dan Keadilan (FMPKK)
Desa Loram Wetan Jl. Patimura 63 Jati Kudus Telp. 02914251538
18
Lembaga Dharma Bhakti Persada Kudus
Perum Pondok Bambui Blok C No. 02 Tenggeles Kec. Mejobo Kudus Telepon 029-3342832 /081914020218
19
Kudus Care Institut
Kelurahan Purwosari Jl. Ganesha IV Kec. Kota Kudus 029119111999 – 0291 3419144
20
LSM GANAZ KUDUS
Perum Gondangmanis Kecamatan Bae Kudus
21
Lembaga Reclasseering Indonesia (LRI) Kabupaten Kudus
22
LSM CITRAKU (CINTA RAKYAT KUDUS)
Jl. Rahtawu gang nangka Desa Gondosari 03/07 Kecamatan Gebog Kudus Telepon 0291-3431669, 3377305, 085865701168 Desa Lau Rt. 3 Rw. III Kec. Dawe Kudus Telp 08122648420 - 0881253578
23
LSM Karya Putra Kudus (LSM KPK)
Desa Tenggeles RT. 01/III Mejobo Kudus Telp. 02913333428
25
LSM Kudus Rescue
Jl. Bhakti No. 74 Desa Burikan Keca. Kota Kudus Telp. 0291 - 3446123
26
Jl. Raya Colo Muria KM 9 Desa Piji Kec. Dawe Kudus Telp. 08156695309 - 08226202210
27
Ormas Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)Kab Kds LSM CERIA KUDUS
28
LSM Satria Kudus
Jl. Ganesha II No. 5 Kelurahan Purwosari Kec. Kota Kudus Telp. 0291-435082
29
FB LSM Laskar Merah Putih Kab. Kudus
Jl. Joleno Desa Getas Pejaten Kec. Jati Kudus Telp. 08132001940 - 0816695309
30
LSM Hitam Putih Kudus
Desa Tumpang Krasak Kec Jati Kudus Telepon 081575874735
31
LSM El=Quds Studies Kudus
Jl. Kauman No 491 Desa Mejobo Kudus Telpon 0291435843
Desa Kedungdowo Rt. 3/V Kaliwungu Kudus Telp 081390041623/ 0857217100807
SUSUNAN PENGURUS Ket:Faiq Afthoni Rachman, M,AC Sekre : HZ. Musthofa M.A,NLP Benda; Eka Kartika Hindun,DR Ketua : Amat Sholeh Sekre : Heryanto Benda; Noor Said Ketua : Fatoni Suyadi Sekre : Rochmad Benda; Heri Kustiyanto Ketua : Amin Hidayat, S.Pd.I Sekre : Nurhudi, SH Benda; Abdul Kadir, SH.I Ketua : Purnomo Putra Sekre : Johan Wiliem Benda; Danang S Ketua :Sucipto Sekr:Eko Prasetyo Widodo, S.Pd Benda;Paring Siadmiko, S.Pd Ketua : Nugroho Sekre : Fahrur Rozi Benda; Sumarni Ketua : Nosi Dwy Anggoro, SH Sekre : Dwi wahyu Utami, S.Pd Benda;Agus Budi Utomo, S. Com Ketua : H. Murwanto Sekre : M. Arif Muhlisin Benda; Heny Yunita Ketua : Madyo Utomo Sekre : Moh. Arif Sofyanto Benda; M. Zaenal Arifin Ketua :Desi Sofyan Sekre :Amri Benda;Agus Susanto Ketua : Rahmad Taufiq Sekre : Muh. Machfud Benda; Machrus Ketua : Nursalis Sekre : madyo Utomo, SH Benda; Rahmad Ketua : Sarjoko Saputro Sekre : Rumain, SH Benda; Sumardi Ketua : Miftahun Arif, S,Fil Sekre : Siti Aminah,SS, M.Pd Benda; Siti Asmah, S.PI
KEKHUSUSAN
SKT (NO & TGL)
Bid: Organisasi Profesi Kesehatan
220/16/11/2009 Tgl 9 -9-2009 MB:2009-2012
Bid: Sosial Kemasyarakatan
220/17/11/2009 Tgl. 11 Sep 2009 MB: 2009 - 2012
Bid. Sosial Kemanusiaan
220/018/11/2009 Tgl 3 Nop 2009 MB: 2007 - 2012
Bid. Sosial Kemanusiaan
220/019/11/2009 Tgl 26 Nop 2009 MB: 2009 - 2013
Bid. Sosial Kemanusiaan
220/020/11/2009 Tgl 3 Nop 2009 MB: 2007 - 2012
Bid. Sosial Kemanusiaan
220/21/11/2010 Tgl 29-01-2010 MB 2010-2012
Bidang Sosial Kemasyarakatan
220/22/11/2010 Tgl 29-01-2010 MB 2010-2012
Bid. Sosial Kemasyarakatan
220/23/11/2010 Tgl 4-3-2010 MB:2010 - 2014
Bid. Sosial Kemnusiaan
220/ 25/20/2010 Tgl 10 -3-2010 MB. 2009 -2014
Bid Sosial Kemasyarakatan
220/ 26 20/2010 Tgl. 25- 3 – 2010 MB: 2009 - 2014
Bidang Sosial Kemasyarakatan
220/27/20/2010 Tgl 25 -3- 2010 MB. 2009-2014
Bid lalulintas & Angkutan Jalan
220/28/20/2010 Tgl 13-4-2010 MB 2010 -2014
Bid. Sosial Kemasyarakatn
220/29/20/2010 Tgl 25 -3- 2010 MB. 2009-2014
Bid Sosial Kemasyarakatan
220/30/20/2010 Tgl 23 – 4 – 2010 MB 2009 - 2013
Bid Pendidika Ekonomi, Sosial, Bud, Agama &Pol
220/29/20/2010 Tgl 23-4-2010 MB: 2010 - 2015
NO
NAMA ORMAS / LSM
AL AM AT
32
LSM Pandawa Kudus
Kelurahan Wergu Kulon No 22 Rt 01/I Kec. Kota Kudus 085290491909/ 085225891992
33
ORMAS SBTDM ”SATRIA UTAMA”
Perum Sumber Indah No. 72 Tenggeles
34
Lembaga Cegas Kejahatan Indonesia (LCKI) Kabupaten Kudus
Ruko Ronggolawe 29 a Desa Getas pejaten Kecamatan Jati Kudus Telp. 0291 5706007
35
PERMAHI
Sekreatiat Kampus UMK Gondang manis Bae, PO.BOX 53 Kudus Telp 085740539000
36
PANTI ASUHAN BUDI LUHUR
Jl. Pandean Rtr. 02/III Desa Jekulo Kec. Jekulo Kudus Telp. 0291 33320455 / 085640094579
37
DPD LDII KAB KUDUS
Kelurahan Mlati Kidul No 54 Rt. 03/III Kota Kudus Telp. 0291 435825
38
DARLINK (Sadar Lingkungan) Kudus
Desa Papringan Rt 02/III Kaliwungu Kudus Telp 081326663679 - 08812712912
39
PANTI ASUHAN AISYIAH
Jl. Kudus – Jepara Desa Prambatan Rt. 02/III Kaliwungu Kudus KP. 59331 Telp 0291 438310
40
YPALB ”Among Laras” Kudus
Jl. Jepara Km. 7 Desa Kaliwungu Rt. 01/III Kaliwungu Kudus 59361 Telpo 431363
41
PAGUYUBAN MERAH PUTIH Cab Kds
Jln Kampus Stain Ngetuk Ds Ngembalrejo Rt 02/I Kec Bae Kudus 59322 Telp 085290510709
42
PANTI ASUHAN DARUL AMANAH Kds
Desa Termulus Rt 03 Rw IV Kec Mejobo Kab. Kudus Kp. 59381 TELP 081228463003 / 081226926596
43
PERMATA
Desa Piji Rt. 02/V Dawe Kudus Telp 081325781840
44
MERAH PUTIH
45
SINOM
46
KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI KUDUS/ KMPK
Desa Getas Pejaten Gg. I No. 1 Kec. Jati Kudus Telp 081326046078 Desa Kandangmas Rt. 02/08 Dawe Kudus Telp 08156607935 Desa Peganjaran Rt. 01/III Kec. Bae Kudus Telp. 081931983336
SUSUNAN PENGURUS Ketua : Bambang Wiryanto, S Sekre : Suharno Benda; Ricardo Tambunan Ketua :Mubarok, S.Hi Sekre :Adi saputro, S.Pd Benda;Hasan As’ari Ketua : R. Djoko Santoso Sekre : Bambang Sumadiyono, SH Benda; Wiwik Sutarni Ketua : Ahmad Fatkhul Azis Sekre : Ferizal Martino Benda; M. Ulin Nuha Ketua : Hj. Wiwik Purwati, Spd Sekre :Abdul Rohim Benda; Wahyu Ridlo Purwanto Ketua : Mardjono, S.Pd Sekre : Irawan A,Md Benda; Subarkah, S.Pd Ketua : Mujahidin Sekre : Muh Riyanto Benda; Solikan Ketua : Hj. Farida Achmad, BA Sekre : Hj. Luthfiati Benda; Saptorini Sajad Ketua : PraptonHarsoyo Sekre : Sutarno Benda; Nur Yanto Ketua : Ngudi Darsono Sekre : Udi Karyono Benda; Purnomno Ketua : MUH AWI Sekre : SYAMSUL HADI Benda; M BUDI ULIR ROSYAD Ketua : Kasmian, S.Ag Sekre : Ketua : Budi Yuwono Sekre : Ketua : Muklis Sekre : Kasmian Ketua : Kristanto Eko Wibowo Sekre :
KEKHUSUSAN
SKT (NO & TGL)
Bid Sosial Kemasyarakatan
220/32/20/2010 Tgl 30 April 2010 MB: 2010 - 2015
Bidang Sosiah & Olah raga
220/33/20/2010 Tgl 18 Mei 2010 MB: 2010 - 2012
Sosial Kemasyarakatan
220/34/20/2010 Tgl 31 Mei 2010 MB: 2010 - 2015
Bidang Hukum
220/35/20/2010 Tgl 24 Ags 2010 MB: 2010 - 2015
Bid Sosial Kemasyarakatan
220/36/20/2010 Tgl 19 Okt 2010 MB: 2010 - 2015
Bid. Keagamaan
220/37/20/2010 Tgl 24 Ags 2010 MB: 2010 - 2015
Bid Lingk & Sosial
220/38/20/2010 Tgl 22 Okt 2010 MB: 2010 - 2015
Bid Sosial Masy
220/39/20/2010 Tgl 27 Okt 2010 MB: 2010 - 2015
Bid Sosial Masy
220/40/20/2010 Tgl 26 Nop 2010 MB: 2010 - 2015
Biud Sosial Kemasy
220/41/20/2010 Tgl 9 Des 2010 MB: 2010 - 2015
Bid Sosial Keagamaan
220/42/20/2010 Tgl 27 Des 2010 MB: 2010 - 2015
Bid. Sosial Kemasyakatan Bid. Sosial Kemasyakatan Bid. Sosial Kemasyakatan Bid. Sosial Kemasyakatan
Sumber Data : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus (KESBANGPOLINMAS)
1.3.3
Ringkasan Eksekutif Kajian Kelembagaan dan Kebijakan
Tabel Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten Kudus A. Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik FUNGSI PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestic Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestic Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestic
PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten/ Kota Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru
Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru
-
V V
Dinas Ciptaru
V
--
Dinas Ciptaru
V
--
Dinas Ciptaru
V
-
Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru BPMPT
V V -
V -
Dinas Ciptaru
-
-
Dinas Ciptaru
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Ciptaru Satpol PP
Bappeda, Dinas Ciptaru, DKK Bappeda, Dinas Ciptaru, DKK Bappeda, Dinas Ciptaru, DKK Bappeda, Dinas Ciptaru, DKK
B. Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan FUNGSI PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota, Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target
PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten/Kota Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru Bappeda, Dinas Ciptaru
FUNGSI PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Membangun sarana TPA Menyediakan sarana composting PENGELOLAAN Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS Mengelola sampah di TPS Mengangkut sampah dari TPS ke TPA Mengelola TPA Melakukan pemilahan sampah* Melakukan penarikan retribusi sampah Memberikan izin usaha pengelolaan sampah PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan
PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten/Kota BLH, Dinas Ciptaru
V
v
V
v
Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru, BLH Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru BLH, Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru
v
Dinas Ciptaru Dinas Ciptaru, BLH
v
Dinas Ciptaru, Satpol PP Bappeda, Dinas Ciptaru Bappeda, Dinas Ciptaru Bappeda, Dinas Ciptaru, BLH
C. Daftar Pemangku Kepentingan yang Terlibat Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan FUNGSI PERENCANAAN Menyusun target pengelolaandrainaselingkunganskalakab/kota Menyusunrencana program drainaselingkungandalamrangkapencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainaselingkungan dalamrangkapencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan / membangunsaranadrainaselingkungan PENGELOLAAN Membersihkansaluran drainase lingkungan Memperbaikisalurandrainaselingkungan yang rusak Melakukanpengecekankelengkapanutilitasteknisbangunan (salurandrainaselingkungan) dalampengurusan IMB
PEMANGKU KEPENTINGAN PemerintahKabupa Swasta Masyarakat ten/Kota Dinas Ciptaru BAPPEDA, Ciptaru BAPPEDA, Ciptaru, DPPKAD Dinas Ciptaru, DPPKAD
v
v
Ciptaru Ciptaru Ciptaru, BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu)
v v
Warga sekitar v
FUNGSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN Menyediakanadvis planning untukpengembangankawasanpermukiman, termasukpenataandrainaselingkungan di wilayah yang akandibangun Memastikanintegrasisistemdrainaselingkungan (sekunder) dengansistemdrainasesekunderdan primer Melakukansosialisasiperaturan, danpembinaandalamhalpengelolaandrainaselingkungan Memberikansanksiterhadappelanggaranpengelolaandrainas elingkungan MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring danevaluasiterhadapcapaian target pengelolaandrainaselingkunganskalakab/kota Melakukan monitoring danevaluasiterhadapkapasitasinfrastruktursaranapengelolaa ndrainaselingkungan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan
PEMANGKU KEPENTINGAN PemerintahKabupa Swasta Masyarakat ten/Kota Bappeda, Ciptaru
Ciptaru, Bina Marga, Bappeda Ciptaru, Bagian Hukum Setda Kudus, Bappeda Ciptaru, Satpol PP, Bappeda Ciptaru, Bappeda, Bagian Pembangunan Ciptaru, Bappeda, Bagian Pembangunan Ciptaru, Bappeda, Bagian Pembangunan
Tabel diatas menggambarkan daftar pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik, Persampahan dan drainase sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hasil studi/kajian kelembagaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Kudus fungsi-fungsi pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik lebih banyak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Ciptakarya Seksi Perumahan dan Permukiman. Pihak swasta menjalankan fungsi Pengadaan Sarana dan Pengelolaan sarana khususnya layanan sedot tinja. Masyarakat menjalankan fungsi pengadaan sarana dan pengelolaan sarana untuk sarana individual (jamban keluarga) serta pengelolaan sarana umum seperti MCK dan IPAL Komunal. Fungsi-fungsi dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan juga masih didominasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pihak swasta dan masyarakat juga telah berperan dalam menjalankan fungsi Pengadaan sarana pewadahan di sumber sampah, sarana pengumpulan dari sumber ke TPS serta menyediakan sarana komposting. Sementara untuk fungsi pengelolaan pihak swasta dan masyarakat telah berperan dalam mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS, mengelola sampah di TPS, melakukan pemilahan sampah. Masyarakat juga telah melakukan penarikan retribusi sampah. Seluruh fungsi dalam pembangunan dan pengelolaan drainase masih dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
1.3.4. Ringkasan Eksekutif Kajian Komunikasi dan Media A. Peran Stakeholder Dalam Pemasaran Sosial (Hasil Pengumpulan Data dari SKPD) Pengumpulan data dilakukan pada masing-masing SKPD yang berhubungan dengan sanitasi melalui study komunikasi dan pemetaan media. Untuk Kabupaten Kudus, sumber yang bisa didapatkan untuk melakukan komunikasi yang terkait dengan sanitasi yaitu Humas Setda Kudus, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Dinas Kesehatan (DKK). Tabel Sumber Dan Data Komunikasi Informasi Untuk Sanitasi No 1
Sumber Humas Setda a. b. c. d. e. f.
2
Dishubkominfo
Data Informasi Untuk Instansi Pemerintah: Kegiatan komunikasi untuk masyarakat yang pernah dilakukan : Kegiatan dengan Pers (Jumpa Pers). Penerbitan Media Majalah Triwulanan Pemerintah Kabupaten (Gema Semarak). Siaran Radio melalui FM dan AM Isu yang pernah diangkat masalah politik sosial dan ekonomi Politik : penyampaiam Visi – Misi Bupati kepada masyarakat Ekonomi : Kudus Pro Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Sosial : JPKM sebagai Implementasi Kepedulian Sosial sekaligus Membangun Kemandirian,Sosialisasi Komisi Informasi Publik, dll. Khalayak sasaran yang dituju : Masyarakat Kudus Masyarakat luar Kudus Jenis Kegiatan yang dilakukan : Dialog Workshop / pelatihan Siaran Radio Penerbitan Media yang digunakan : Media massa swasta dan pemerintah Ruang Dialog Radio Pemkab Safari Jum’at Media massa mana saja yang diajak kerjasama : Media Massa Lokal (Radar Kudus) Media Massa Regional (Suara Merdeka, Wawasan, TVRI Semarang). Media Massa Nasional (Media Indonesia, Republika, Kompas). Media Massa Internasional (The Jakarta Post)
Kegiatan komunikasi dan informasi yang pernah dilakukan : 1. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi 2. Pengadaan alat studio dan komunikasi
No
Sumber
Data Informasi 3. Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi 4. Penyebarluasan luasan informasi pembangunan daerah melalui situs web pemkab kudus
3
Dinas Kesehatan
1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Dalam Komunikasi Sanitasi isu yang sering diangkat adalah “ Pola Hidup sehat Gizi Kesehatan Balita dan Ibu Bahaya HIV/AID Bahaya Narkoba Media yang digunakan adalah : Penyuluhan Pertemuan Kader Leaflet Wawancara dan iklan di Radio Sasaran utama adalah masyarakat, Baik langsung maupun lewat kader.
4
Kantor Lingkungan Hidup
Kegiatan Komunikasi dengan masyarakat yang telah dilakukan Diantaranya : Sosialisasi Pengelolaan Sampah rumah tangga berbasis masyarakat Sosialisasi pembuatan biogas dari kotoran ternak Sedangkan Isu yang sering diangkat dalam komunikasi program adalah : perubahan iklim / pemanasan global Pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan Konservasi dan rehabilitasi Sumber Daya AlamLingkungan Hidup Sasaran Komunikasi adalah Masyarakat, Stakeholder dan LSM Program yang dilaksanakan adalah Pembangunan Instalasi Biogas Pembanguan sumur resapan Sumber :Study komunikasi dan pemetaan media, PPSP,Kab. Kudus,2015 B. Profil Media Massa Lokal Di Kabupaten Kudus cukup banyak media lokal baik media cetak maupun media elektronik. Berdasarkan study komunikasi dan pemetaan media, berikut daftar media massa di Kudus : Tabel Daftar Nama Radio di Kabupaten Kudus No 1 2 3
Nama Radio Radio Suara Kudus PT. Radio Prakarsa Muria (Pamira FM) PT. Swara
Gelombang / Chanel 88.00 Mhz 93.00 Mhz 100.4 FM
Alamat Jl. Jendral Sudirman No. 192B Kudus Jl. Sukun Raya No. 70A Bae, Kudus Gedung Srikandi Jl. Kudus – Pati KM. 5
Manggala Sakti
Ngembalrejo Telp/Fax (0291) 438657 Email :
[email protected] Sumber :Study komunikasi dan pemetaan media, PPSP,Kab. Kudus,2015 Tabel Daftar Harian Surat Kabar di Kabupaten Kudus No 1 2
Nama Surat Kabar Jawa Pos / Radar Kudus Suara Merdeka / Suara Muria
Alamat Jl. HOS Cokroaminoto No. 9A Kudus Jl. Veteran 72 Kudus, Telp. (0291) 444227 Fax. (0291) 441091 3 Majalah Gema Semarak (Triwulanan) Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus, Penerbit Bagian Humas Setda Kudus Sumber :Study komunikasi dan pemetaan media, PPSP,Kab. Kudus,2015 Radio Suara Kudus (RSK) 1. Format acara :
Berita
24,46%
Pendidikan
11,01%
Hiburan
43,23%
Kesehatan
8,38%
Lainnya
12,92%
2. Segmentasi audien a. Pelajar/mahasiswa, dengan kelompok umur
10 – 19 tahun
21%
20 – 29 tahun
25%
30 – 39 tahun
34%
40 – 49 tahun
10%
50 tahun keatas 10%
b. Ibu rumah tangga c. Karyawan, berdasarkan pekerjaan
Karier
16%
Swasta
39%
Rumah tangga 35%
Lain – lain
10%
3. Jangkauan Siaran : Jepara, Demak, Pati, Kudus, Juana, Kudus 4. Keterlibatan dalam Iklan Layanan Masyarakat : Sering ada siaran tentang penerangan, himbauan dari Pemerintah, Karena radio ini milik Pemerintah 5. Sumber Informasi Topik adalah dari Dinas instansi Pemkab.
6. Acara ”Mikir Kudus Bareng Kang Mus” yaitu Tanya Jawab dengan Bupati satu minggu sekali setiap hari Jum’at pkl 08.00-09.00 7. Iklan layanan masyarakat yang pernah disiarkan baru baru ini adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan dan Waspada Demam Berdarah. 8. Acara yang pernah diadakan tentang Kesehatan adalah : a. Konsultasi Kesehatan b. Kesehatan Repoduksi Remaja Radio Pamira FM Radio yang beralamat Jln.Peganjaran – Besito Desa Besito, Bae ini menjangkau Kudus, Jepara, Demak, Pati, Grobogan. Format hiburan sebesar 60% hiburan dan informasi 40%, membidik kalangan remaja dan keluarga. Untuk informasi, setiap hari ada acara Musik dan Informasi setiap pukul 09.00 – 11.00 berisi kabar hangat sekitar Kudus maupun Nasional. Harian Jawa Pos Radar Kudus 1. Format; Berita. 2. Segmentasi; Keluarga. 3. Oplah di wilayah Kudus ádalah 4000 exp per hari, dengan jumlah langganan sebesar 60%. 4. Harga Iklan adalah Rp 11.000/mm/kolom. Untuk iklan Layanan masyarakat ada potongan 40%. Keterlibatan dalam Iklan Layanan Masyarakat : 1. Pemberitaan mengenai program pembangunan 2. Rubrik Halo Bupati Kudus, berupa sms keluhan masyarakat tentang persoalan pembangunan dengan Bupati Kudus. Harian pagi Radar Kudus berdiri 3 Juni 2002. Koran ini merupakan bagian dari Jawa Pos Group yang berpusat di Surabaya. Pada awal terbit, tahun 2002, Radar Kudus hanya memiliki tiras kurang lebih 3.000 eksemplar tiap hari. Namun dari tahun ke tahun tiras Radar Kudus kian menjanjikan seiring dengan makin diterimanya media lokal ini oleh pembaca di wilayah Pantura Timur, seperti Kudus, Jepara, Pati, Grobogan, Kudus, dan Blora. Pada tahun 2004 saja (setahun setelah Radar Kudus berdiri), tiras koran ini sudah mencapai 7.000 eksemplar tiap hari. Angka itu makin berkembang hingga kini, dan terus berkembang. Selain menjalankan aktivitas jurnalistik, Radar Kudus juga melakukan kegiatan lain sebagai pendukung kinerja perusahaan dan memberi warna baru bagi pembacanya.Di antaranya, kegiataan yang kami sebut off print. Kegiatan ini lebih difokuskan pada semacam event organiser (EO).
Harian Suara Merdeka Suara Muria 1. Format Berita. 2. Segmentasi Keluarga. 3. Oplah di wilayah Kudus ádalah 7.000 exp per hari, dengan jumlah langganan sebesar 60%. 4. Harga Iklan adalah Rp 11.000/mm/kolom. Untuk iklan Layanan masyarakat ada potongan 40%. Keterlibatan dalam Iklan Layanan Masyarakat : 1. Pemberitaan mengenai program pembangunan 2. Rubrik Mikir Kudus Bareng Kang Mus, berupa tanya jawab persoalan pembangunan dengan Bupati C. Above The Line Above the line ( ATL ) adalah sebuah strategi promosi atau komunikasi dengan target audien yang sangat luas (banyak) dan massive. Dalam strategi ini tidak ada interaksi langsung dengan audiens. Komunikasi berlangsung satu arah. Contoh iklan di televisi, radio, majalah, koran dan billboard. 1) Media Massa a. Televisi Dari hasil diskusi kecenderungan masyarakat Kudus televisi media yang merupakan urutan pertama yang dijadikan sumber informasi utama adalah televisi. Urutan dari banyaknya banyaknya penonton adalah stasiun RCTI, MetroTV dan SCTV. Ditinjau dari program televisi yang sering ditonton, Berita menempati urutan pertama, pemirsa sinetron, musik infotainment, kuis dan lainnya. Oleh karenanya jika akan menggunakan televisi sebagai media kampanye sanitasi akan efektif pada acara berita dan acara-acara infotainment di beberapa TV nasional. Dari gambaran tersebut, kampanye promosi dengan menggunakan stasiun televisi nasional tampak masih lebih efektif untuk dilakukan di Kawasan Kota Kudus, tetapi dari sisi biaya belum tentu lebih efisien. b. Radio Dari hasil diskusi radio cenderung merupakan media urutan kedua yang dijadikan sumber informasi utama. Hal ini cukup penting diperhatikan, apalagi biaya promosi melalui radio jauh lebih rendah dibanding televisi. Sebagian besar masyarakat mendengarkan radio hal ini mengindikasikan bahwa mendengarkan radio dari kalangan ibu-ibu relatif cukup besar. c. Surat Kabar Dari hasil diskusi, kecenderungan tidak membaca surat kabar cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pembaca surat kabar dari kalangan ibu-ibu relatif kecil. Karenanya surat kabar belum dapat dijadikan media utama untuk kampanye sanitasi bagi ibu-ibu. Secara umumnya urutan surat kabar yang sering dibaca masyarakat adalah Suara Merdeka, Radar Kudus dan Kompas.
2) Media Khusus Dalam hal ini, yang dimaksud media khusus adalah jenis-jenis media yang biasa digunakan bagai sumber informasi tentang sanitasi seperti spanduk, billboard, leaflet, poster, dan baliho. Dari hasil pengamatan sebagian besar responden tidak membaca atau tidak melihat dari jenis-jenis media tersebut. Hal ini disebabkan instansi pemerintah maupun pihak lain memang relatif sedikit menggunakan spanduk sebagai media kampanye. Selain itu disebabkan oleh (1) memang informasi tentang sanitasi /jarang sekali disampaikan melalui poster dan (2) masyarakat kurang peduli terhadap informasi sanitasi melalui poster. Tampaknya tema sanitasi perlu ditingkatkan penginformasiannya melalui poster di masa datang. Dengan pertimbangan poster merupakan jenis media promosi yang mudah dipasang, mudah didistribusikan dan relatif murah dibandingkan media yang lain. Karenanya papan pengumuman atau lokasi untuk menempelkan poster juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Dari hasil pengamatan tentang intensitas papan pengumuman di kelurahan/ sekitar lingkungannya sebagian masyarakat tidak pernah membaca papan pengumuman. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kondisi tersebut, antara lain ; materi yang dipasang di papan pengumuman tersebut tidak menarik (eye cacthing), design iklan atau materi yang terpasang terlalu ramai atau sulit ditangkap secara cepat, lamanya materi tersebut terpasang (aspek pengamanan), ukuran materi yang terpasang terlalu kecil (sulit dibaca). Dengan mengatasi satu atau dua faktor penyebab tersebut, papan pengumuman dapat menjadi sarana yang relatif efektif dan terjangkau untuk kampanye sanitasi. Masyarakat yang membaca/melihat informasi sanitasi dalam bentuk billboard juga cenderung kecil. Kondisi ini disebabkan billboard memang relatif jarang digunakan, khususnya oleh instansi pemerintah karena biaya pemasangan sebuah billboard realtif mahal atau pertimbangan lainnya. Dengan demikian, salah satu alternatif untuk mengatasinya dengan pola kampanye kemitraan dengan pihak swasta atau co branding. 3) Kesenian Tradisional. Kesenian tradisional juga merupakan media yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Kondisi masyarakat di Kabupaten Kudus diketahui bahwa sebagian masih menonton kesenian tradisional, wayang kulit dan menyenangi tarian dan nyanyi. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk penyampaian advokasi sanitasi melalui jalur keenian. Sebagai catatan ada beberapa kesenian khas Kudus yang bisa dijadikan sarana advokasi, yaitu : kesenian Ketoprak, wayang kulit, event-event budaya seperti Kirab Dandangan, Festival Barongsai, Kirab Seribu Kupat, Pesta Rakyat Bulusan, Ampyang Maulid, Syawalan dan serta kesenian dalam rangka perayaan hari-hari besar.
4) Below The Line Below the line (BTL) adalah sebuah strategi promosi atau komunikasi dengan target audiens yang terbatas (spesifik). Dalam strategi ini tercipta interaksi langsung dengan audiens. Komunikasi berlangsung dua arah. Media atau kegiatannya memberikan kesempatan kepada audiens untuk merasakan, menyentuh atau berinteraksi, bahkan langsung action (membeli produk). Contoh: even, sponsorship, sampling, promosi langsung ke konsumen (masyarakat). Kondisi di Kabupaten Kudus menunjukkan Ketua RT/RW dan stafnya merupakan pihak yang diakui oleh masyarakat sebagai sumber informasi tentang sanitasi. Oleh karena itu, ketua RT/RW dan stafnya perlu dijadikan pihak pertama yang harus dilibatkan dalam kegiatan kampanye sanitasi. Mereka penguasa wilayah yang mempunyai pengaruh luas di masyarakat. Pada urutan kedua, kader-kader yang tinggal di masyarakat, baik itu kader posyandu dan jumantik. Hubungan emosional para kader dengan lingkungan tempat tinggal mereka merupakan faktor yang menguntungkan bagi kampanye sanitasi. Harapannya adalah mereka dapat secara obyektif memotret kondisi sanitasi di lingkungannya dan secara sadar dapat menjadi agent perubahan (agent of change) bagi masyarakatnya. Selain itu sanitarian puskesmas dianggap sebagai sumber informasi utama sanitasi.
1.3.5
Ringkasan Eksekutif Kajian Peranserta Masyarakat Untuk mendapatkan sebuah penilaian yang kredibel dibutuhkan data dan informasi yang valid dan kredibel pula. Untuk itu diperlukan serangkaian survey dan observasi langsung yang terencana dan komprehensif terhadap kondisi partisipasi masyarakat dan jender memiliki kemampuan seperti di atas, penilaian tentang kondisi sanitasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengadopsi Methodology for Participatory Assessment (MPA). Masyarakat merupakan komponen dalam suatu komunitas dan mempunyai posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari pihak pemerintah. Oleh karena itu perlu disusun suatu studi penilaian mengenai partisipasi masyarakat dan peran jender dalam pengelolaan sanitasi, baik dalam skala kota maupun dalam skala nasional. Studi ini melibatkan masyarakat sebagai subyek secara langsung dan partisipatif akan sangat berguna dalam menyusun strategi pembangunan sistem sanitasi. MPA merupakan metodologi yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi yang dikembangkan dari metodologi partisipatif yang sudah ada sebelumnya Participatory Rural Assessment (PRA) yang dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, termasuk di dalamnya program air bersih dan sanitasi, di tingkat komunitas. MPA terbukti sangat bermanfaat untuk pembangunan di berbagai sektor, yang mengaitkan keberlanjutan pelayanan program dengan kegiatan peka jender, berpihak pada kaum miskin, pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive Approach = DRA),
menyatakan pola asosiasi antara pelayanan yang baik bisa dimanfaatkan dan berkelanjutan, hingga munculnya berbagai institusi dan pengambil kebijakan mendukung pendekatan ini. Studi tentang Partisipasi Masyarakat Jender dan Kemiskinan (PMJK) dilakukan dengan tujuan: 1. Terkumpulnya informasi sanitasi secara kuantitatif-sistematis dengan menggunakan alatalat partisipatori, untuk menilai kesinambungan dan ketanggapan terhadap kebutuhan; 2. Teridentifikasinya pengalaman masyarakat dalam kegiatan/proyek perbaikan sanitasi, baik yang dilakukan secara swadaya atau gotong royong maupun bantuan dari instansi lain; 3. Teridentifikasinya kebutuhan dan kesanggupan masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan sanitasi; 4. Teridentifikasinya peran perempuan pada tahap perencanaan pembangunan sarana sanitasi dan beberapa perubahan tugas antara perempuan dan laki-laki; 5. Teridentifikasi keberadaan, manfaat, peranan dan hubungan berbagai lembaga yang ada di kelurahan. Sementara itu, hasil yang diharapkan dari studi PMJK adalah: 1. Peningkatan kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah kota baik laki-laki dan perempuan mengenai kondisi dan seriusnya masalah sanitasi dan kebersihan; 2. Munculnya kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi; 3. Teridentifikasinya daerah setingkat Kelurahan yang berpotensi untuk pelaksanaan program program sanitasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Dari kegiatan FGD Pokja dalam study PMJK di Desa / Kel. yang termasuk area beresiko tinggi diperoleh hasil seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. Hasil analisa data dapat digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Tindak untuk kelurahan-kelurahan tersebut oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kudus. Tabel Hasil Analisa Data Survei Partisipasi Masyarakat & Jender Di Area Beresiko Tinggi No. 1
Topik A. ALUR SEJARAH MASYARAKAT Tingkat Keberhasilan Pembangunan
Temuan dan Analisa 1. Pembangunan Sarana Sanitasi seperti Jamban/WC, sarana saluran air, paving block jalan dengan sumber dana dari Pemda, AMD dan proyek PNPM Mandiri. 2. Bantuan IPAL Komunal dari dana DAK. 3. Pamsimas Tahun 2008 - 2011. 4. Pada umumnya masyarakat (laki-laki dan perempuan) tidak terlibat langsung pada pelaksanaan pembangunan sarana yang sumber dananya dari Pemda. Hal ini disebabkan pelaksana pekerjaan sudah menyediakan tukang sendiri. Dalam PNPM dan Pamsimas Masyarakat dilibatkan.
B. KEMAUAN BERKONTRIBUSI 1. Masyarakat laki-laki dan perempuan, kaya dan Pengalaman membangun miskin sudah terbiasa melakukan gotong royong
No.
Topik prasarana secara gotong royong dan kemauan berkontribusi
Temuan dan Analisa
2. 3.
4.
2
A. SIAPA MELAKUKAN APA
1. 2.
B. PEMBAGIAN JENIS 1. PEKERJAAN BERDASARKAN JENDER a. Keseimbangan beban kerja antara perempuan, laki-laki, kaya dan 2. miskin selama masa pelaksanaan & pemeliharaan sarana b. Keseimbangan dalam 1. pembayaran upah kerja (dalam bentuk uang dan in-kind/lainnya) selama masa pemeliharaan 2.
3
A. KLASIFIKASI KESEJAHTERAAN
dalam membangun sarana umum di lingkungan tempat tinggalnya. Ada Kemauan untuk berkontribusi berupa material lokal, tenaga kerja, konsumsi (makanan & minuman) dan uang tunai. Ada pengelolaan walaupun belum optimal. Sarana yang sudah terbangun tetap dimanfaatkan tetapi kurang dipelihara oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya potensi bilamana diberikan bantuan pembangunan sarana sanitasi yang bersifat umum ataupun individual di lokasi ini. Bisa dikatakan perlunya dibentuk suatu Kelompok Pengguna Sarana (KPS) di masyarakat agar lebih jelas tugas dan tanggungjawab serta pengelolaan dan pemanfaatan dana yang terkumpul. KPS dapat mengelola semua sarana umum baik air bersih maupun sanitasi yang ada di wilayah tempat tinggal mereka pada saat pasca konstruksi. Masih ada ketergantungan peran pada kaum laki laki dalam pengendalian pembangunan yang berhubungan dengan hal-hal teknis . Tetapi kaum perempuan sudah terlibat dalam perencanaan dan pengendalian. Pembagian tugas tetap ada walaupun fungsi laki-laki lebih dominan dalam perencanaan dan pembangunan fisik sanitasi. Kondisi seperti diatas perlu dipertahankan, tetapi masih diperlukan penguatan melalui penyuluhan dan media kampanye partisipatif yang berhubungan dengan kesetaraan jender pada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Umumnya pekerjaan yang memerlukan ketrampilan, masih didominasi oleh kaum lakilaki. Perempuan hanya pada pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan seperti menyiapkan makanan dan minuman Tetapi pada bidang administrasi sudah terlibat seperti halnya dalam Program PNPM Mandiri
Dalam hal pemeliharaan, ada bidang pekerjaan yang dibayar terutama menyangkut ketrampilan. Ada juga yang tidak dibayarkan yaitu yang bersifat sukarela atau gotong royong. Hal ini berlaku pada kaum pria maupun wanita. Upah kerja untuk yang memiliki keterampilan, lebih banyak di dominasi oleh kaum pria. Sedangkan Perempuan (kaya & miskin) tidak dibayar dan hanya melakukan pekerjaan yang bersifat sukarela dan tidak membutuhkan suatu keahlian. 1. Dibedakan atas hal kepemilikan harta/asset,pekerjaan. Penghasilan, pendidikan, kondisi rumah, kesehatan dan kemampuan untuk
No.
Topik
Temuan dan Analisa memanfaatkan pelayanan umum di wilayah mereka. 2. Dalam hal sanitasi, dilihat dari kepemilikan sarana sanitasi dan prilaku hidup sehat.
B. PEMETAAN SOSIAL 1. Masyarakat miskin banyak yang tidak MASYARAKAT mempunyai jamban sendiri. Umumnya & MATRIKS SANITASI menggunakan sungai / pekarangan. a. Proporsi dan tingkat 2. Ada saluran yang meluber pada waktu musim kesejahteraan hujan karena mampet dan daya tampung yang masyarakat terhadap akses tidak seimbang. jamban 3. Masyarakat yang tinggal di dalam permukiman, b. Proporsi dan tingkat tidak terlayani oleh pelayanan persampahan. kesejahteraan masyarakat terhadap akses drainase lingkungan c. Proporsi dan tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap akses pengelolaan/pengumpulan sampah C. KESIAPAN KELEMBAGAAN Ada lembaga yang mempunyai ikatan dan SAAT INI kerterkaitan dengan masyarakat, seperti Kader Posyandu, Kelompok PKK, Kelompok Arisan, dan Kelompok Pengajian. Yang keberadaannya bermanfaat untuk sebagian besar warga, rutin berinteraksi dengan masyarakat, dan memperoleh pengakuan resmi dari Pemerintah Sumber : Study PMJK, PPSP Kab. Kudus, 2015 1.3.6
Ringkasan Eksekutif Kajian Sanitasi Sekolah Kajian sanitasi sekolah dilakukan di 203 Sekolah Dasar Negeri, 14 SD Swasta dan 59 MI yang ada di Kota Kudus. Untuk perilaku higiene dan sanitasi, dilakukan wawancara pada 900 murid yang tersebar di 217 SD dan 59 MI. Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan guru dan murid, maka diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Dasar/MI Kondisi
Sangat Baik
%
Baik
%
Kurang Baik
%
Toilet Guru
21
11,1
205
71,8
50
17,1
Toilet siswa
15
7,8
215
63,0
96
29,2
Fasilitas CTPS
32
16,1
173
60,2
71
23,7
Sarana Air Bersih
105
43,3
111
41,4
52
15,2
Pengelolaan sampah
44
17,8
131
50,7
102
31,5
Drainase
36
13,3
145
54,0
96
32,7
Kondisi
Sangat Baik
%
Baik
%
Kurang Baik
%
Ketersediaan dana
0
0,0
94
38,9
182
61,1
Pendidikan HS
10
5,6
209
74,4
43
20,0
Dari data kondisi sarana sanitasi, Selain Ketersediaan Dana yang perlu mendapat perhatian lebih adalah toilet siswa, pengelolaan sampah dan drainase. Sedangkan untuk sarana air bersih kondisinya sangat baik yaitu sebesar 43,3 %
dan 41,4% yang kondisinya baik.
Sedangkan untuk fasilitas CTPS, terdapat 16,1% dengan kondisi sangat baik dan 60,2% SD/MI yang fasilitasnya sangat baik. Tabel Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar/MI di Wilayah Kajian No
Status Sekolah Dasar
Jumlah Sekolah
Jumlah Siswa
Jumlah Guru
Sumber Air Bersih *)
1 SDN
203
L P 12314 11132
L 576
P 1123
2 SD Swasta
14
2126
76
177
6
6
3 MI Total
59 276
6978 5589 399 21418 18291 1051
390 1690
15 388
27 135
1570
PDAM SPT/ PL SGL 367 102 30
Toilet Guru **)
Toilet Siswa ***)
L/P 204
Fasilitas
L dan P T 79 238
Cuci tangan Y T 242 0
TPS Sekolah Saluran Drainase Y T Y T 220 36 167 22
T 158
L/P L dan P T 165 43 139
5
17
10
17
26
23
31
53
48
0
48
2
23
0
17 52
48 223
50 225
23 83
53 218
113 340
37 147
136 427
101 391
7 7
108 376
11 49
64 254
8 30
Perilaku Higiene dan Sanitasi Tabel PHBS terkait Sanitasi di Sekolah Dasar/MI Perilaku Higiene dan Sanitasi Cuci tangan pakai sabun Penggunaan toilet/jamban Perilaku buang sampah
Baik
%
Kurang baik
%
762 732 447
84,67% 81,33% 49,67%
138 168 453
15,33% 18,67% 50,33%
Berdasarkan hasil survey, perilaku cuci tangan pakai sabun telah dilaksanakan dengan baik. 84,67% siswa masih telah belum melakukan praktek cuci tangan pakai sabun dengan benar.
Sedangkan untuk penggunaan toilet/jamban, sebagian besar siswa sudah melakukannya dengan baik dan benar yaitu sebesar 81,33%. Untuk perilaku buang sampah masih kurang baik yaitu sebesar 50,33% Kajian sanitasi sekolah menunjukkan bahwa untuk permasalahan ketersediaan dana, drainase dan pengelolaan sampah perlu mendapatkan perhatian lebih bahkan menjadi prioritas. Sedangkan untuk perilaku, buang sampah dengan benar masih perlu digalakkan.
