Lampiran 1: Hasil Kajian Aspek Non Teknis dan Lembar Kerja Area Berisiko
Lampiran 1.1: Struktur Organisasi Daerah dan Keuangan Daerah
Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora, maka Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai berikut : 1.
Inspektorat;
2.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3.
Badan Kepegawaian Daerah;
4.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana;
5.
Badan Lingkungan Hidup;
6.
Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan;
7.
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
8.
Kantor Ketahanan Pangan;
9.
Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora; dan 11. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu. Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Blora, maka Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai berkut : 1.
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2.
Dinas Kesehatan;
3.
Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan;
4.
Dinas Kehutanan;
5.
Dinas Pekerjaan Umum;
6.
Dinas Perhubungan,Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi Dan Informatika;
7.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
8.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial;
9.
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
10. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan 11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
Tabel Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Blora Tahun 2010– 2014
Tabel Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014 No
Uraian
Belanja Sanitasi (Rp.) 2011
1
Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )
2012
2013
Rata-rata Pertumbuhan 2014
2015
1.945.301.000
2.860.750.000
1.675.432.000
5.584.541.000
6.793.000.000
1.1
Air Limbah Domestik
460.000.000
1.705.000.000
1.510.432.000
2.061.000.000
705.000.000
1.2
Sampah rumah tangga
635.000.000
285.750.000
165.000.000
1.923.000.000
2.203.000.000
1.3
Drainase Perkotaan
850.301.000
870.000.000
-
1.600.541.000
3.885.000.000
1.307.700.000
893.700.000
1.637.110.000
1.213.000.000
4.100.973.300
2
Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )
2.1
DAK Sanitasi
617.700.000
400.000.000
1.177.110.000
-
2.806.680.000
2.2
DAK Lingkungan Hidup
690.000.000
493.700.000
460.000.000
1.213.000.000
1.294.293.300
2.3
DAK Perumahan dan Permukiman
-
65%
66%
-
3
Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)
3.253.001.000
3.754.450.000
3.312.542.000
6.797.541.000
10.893.973.300
42%
148.697.720.000
318.474.541.000
326.034.006.000
405.996.639.000
500.000.557.000
41%
2,19%
1,18%
1,02%
1,67%
2,18%
1,65%
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)
1,5%
Total Belanja Langsung
% APBD murni terhadap Belanja Langsung
Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kab/Kota Tahun 2010– 2014 Belanja Sanitasi (Rp.) No
Uraian
1
2010
2011
Pertumbuhan ratarata
2012
2013
2014
-
-
60.000.000
250.000.000
1.260.000.000
Belanja Sanitasi
1.1 1.1.1
Air Limbah Domestik Biaya operasional / pemeliharaan (justified)
1.2
Sampah rumah tangga
1.2.1
Biaya operasional/pemeliharaan (justified)
1.3
Drainase Perkotaan
1.3.1
Biaya operasional/pemeliharaan (justified)
10.000.000
375.000.000
425.000.000
1.823.000.000 375.000.000
680.301.000
250.000.000
1.260.000.000
1.823.000.000
Tabel Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Bloea Tahun 2010 - 2014 Tahun No
Deskripsi
1
Total Belanja Sanitasi Kabupaten
2
Jumlah Penduduk
Belanja Sanitasi Perkapita (1 / 2)
Sumber : APBD dan BPS, diolah
Rata-rata 2010
2011
2012
2013
2014
3.253.001.000
3.754.450.000
3.312.542.000
6.797.541.000
10.893.973.300
852.312
855.496
3.817
4.389
858.691
861.899
5.325
7.887
865.119
12.592
Tabel Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi per Kapita No
SKPD
2010
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2011 2012 2013
2014
Pertum-buhan (%)
-
-
163.611.000 -
-
1 1.a 1.b
Retribusi Air Limbah Realisasi retribusi Potensi retribusi
2 2.a 2.b
Retribusi Sampah Realisasi retribusi Potensi retribusi
3 3.a 3.b
Retribusi Drainase Realisasi retribusi Potensi retribusi
4
Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a)
163.611.000
5
Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)
-
6
Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)
-
-
-
-
-
Tabel Tabel Peta Perekonomian Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2014 No
Deskripsi
1
PDRB harga konstan (struktur perekonomian) (Rp.)
2
Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (Rp.)
3
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
2.182.809
2.241.69
2.354.441
2.528.812
2.596.018,27
-
-
-
-
-
2.70
5,03
4,98
5,02
5,04
Gambar Struktur SKPD yang terkait dalam pembangunan sanitasi Kabupaten
Lampiran 1.2: Lembar kerja analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen Profil Sanitasi Berisi print out dari semua lembar kerja (sheet) yang ada di Instrumen Profil Sanitasi. Dapat menggunakan lembar A3 apabila diperlukan.
Lampiran 1.3: Ringkasan Eksekutif hasil studi EHRA dan Kajian lainnya 1.3.1 Ringkasan Eksekutif Studi EHRA Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan / Envinronmental Health Risk Assessment (EHRA) adalah sebuah survey partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Dalam pelaksanaan studi EHRA menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni 1) wawancara (interview) dan 2) pengamatan (observasi). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam EHRA adalah Enumerator yang merupakan kader desa/Kesehatan/PKK. Sementara Sanitarian bertugas menjadi Supervisor selama pelaksanaan survey. Unit sampling utama (Primary Sampling) adalah RT (Rukun Tetangga)/Pemangku. Unit sampling ini dipilih secara proporsional dan random berdasarkan total Pemangku/RT di semua RW dalam setiap Desa/Kelurahan yang telah ditentukan menjadi area survey. Jumlah sampel RT per Desa/Kelurahan minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT sebanyak 5 responden. Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan adalah minimal 40 responden. Yang menjadi responden adalah Ibu atau anak yang sudah menikah, dan berumur antara 18 sampai dengan 60 tahun.
Metode penentuan target area survey dilakukan berdasarkan kondisi geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan Stratifikasi. Hasil stratifikasi ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai indikasi awal lingkungan berisiko. Kriteria utama penetapan strata tersebut adalah kepadatan penduduk, angka kemiskinan, daerah/wilayah yang dialiri sungai/kali/saluran drainase/saluran irigasi, daerah terkena banjir. Jumlah desa/kelurahan yang akan dijadikan objek studi ini adalah 30 desa/kelurahan yang terdistribusi dalam 5 (lima) strata yaitu strata 0 sebanyak 2 desa/kelurahan, strata 1 sebanyak 11 desa/kelurahan, strata 2 sebanyak 8 desa/kelurahan, strata 3 sebanyak 8 desa/kelurahan, dan strata 4 sebanyak 1 desa/kelurahan. Karena di Kabupaten Blora sampel yang akan dijadikan target survey adalah desa/kelurahan, maka hasil olah data adalah tidak per strata melainkan per desa/kelurahan.
Di Kabupaten Blora responden yang digunakan dalam studi EHRA ini adalah sejumlah 1.200 responden yang telah dilakukan random sampling dan terdistribusi dalam 30 desa/kelurahan terpilih. Kondisi sampah di Kabupaten Blora adalah sebanyak 46,8% melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara dibakar. Sebesar 18,5% rumah tangga melakukan pemilahan sampah, sedangkan 81,5% rumah tangga tidak melakukan pemilahan sampah. Jumlah rumahtangga yang memiliki sarana jamban pribadi adalah sebesar 72,9%, dimana sebanyak 24,2% rumah tangga memiliki saluran akhir pembuangan akhir tinja berupa tangki septik namun sebanyak 90,3% rumah tangga yang memiliki tangki septik tersebut tidak pernah mengosongkan tangki septik. Dari 1200 responden, ternyata 676 rumah tangga (56,3%) telah memiliki Saluran Pengelolaan Air Llimbah (SPAL), namun hanya sebesar 477 SPAL (70,5% yang berfungsi. Untuk pengelolaan air bersih rumah tangga, sumber air utama dari 1200 responden adalah menggunakan air ledeng PDAM dimana penggunaan air ledeng PDAM tersebut tertinggi adalah untuk memasak sebesar 29,2% (350 rumah tangga). Sementara itu, yang menggunakan air ledeng PDAM untuk sumber air minum sebesar 27,8% (334 rumah tangga). Untuk praktik Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di 5 (lima) waktu penting, sebanyak 82,5% responden melakukannya, dan sisanya
sebesar 17,5% tidak melakukan CTPS. Persentase tertinggi praktek Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dilakukan saat sebelum makan yaitu sebesar 78,5%, sementara saat setelah makan 46%, dan saat setelah buang air besar sebanyak 44,8%.
Hasil analisa indeks risiko sanitasi adalah sebagai berikut: 1. Kategori area berisiko sangat tinggi pada anggota strata 2 yaitu dengan nilai/skor 266, dimana risiko sanitasi paling tinggi adalah persampahan sebesar 93%, perilaku hidup bersih dan sehat 60% dan 58% air limbah domestik. 2. Kategori area berisiko tinggi pada anggota Strata 1 yaitu dengan nilai/skor 239, dimana risiko sanitasi paling tinggi adalah persampahan sebesar 94%, dan 58% air limbah domestik. 3. Kategori area berisiko sedang pada anggota Strata 3 yaitu dengan nilai/skor 197, dimana risiko sanitasi paling tinggi adalah air limbah domestik sebesar 58%, dan 53% perilaku hidup bersih dan sehat. 4. Kategori area berisiko rendah pada anggota Strata 4 dan Strata 0 yaitu dengan nilai/skor masingmasing 186 dan 160, dimana risiko sanitasi paling tinggi untuk Strata 4 adalah 68% air limbah domestik, dan 46% persampahan. Sedangkan untuk Strata 0 adalah 56% Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan 46% persampahan.
1.3.2
Ringkasan Eksekutif Kajian Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Sanitasi
Sektor swasta yang terlibat dalam layanan sanitasi adalah dalam hal pengelolaan sampah. Sampah tak pernah lepas dari kehidupan kita setiap hari, dengan banyaknya sampah yang menumpuk menimbulkan inisiatif dari masyarakat untuk menjadikannya sebagai peluang bisnis terutama sampah non-organik yang memiliki nilai jual. Sampahsampah tersebut dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya seperti kardus, plastik, kertas, logam besi, botol dan aluminium. Sampah-sampah tersebut mereka kumpulkan rumah tangga, fasilitas umum dan kawasan bisnis (seperti hotel dan rumah makan) dengan cara membeli (untuk yang memiliki modal) ataupun memungutnya (pemulung). Sampah yang terkumpul tersebut kemudian dijual kepada para pengusaha pengepul. Di Blora terdapat beberapa orang yang memiliki usaha sebagai pengepul sampahsampah tersebut atau yang biasa disebut dengan pengepul rongsok, seperti di Kelurahan Krandegan di daerah tersebut banyak terdapat pengepul rongsok mulai dari skala kecil, menengah maupun besar. Adapun beberapa pengepul yang berhasil diwawancarai adalah sebagai berikut : 1.
Nama pengusaha BAKAT, alamat Dukuh.Pelem Kelurahan Jepon, mulai usaha sejak tahun 1991 dengan jumlah tenaga kerja 7 orang, untuk jenis dan volume barang yang ditampung adalah : Tabel 5.3. Data Pengepul Milik BAKAT No.
1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Barang Bekas
Plastik (cacahan) Kertas Logam besi Aluminium Botol/kaca
Volume rata-rata per bulan (kg/kwintal/ton) 5 Kwintal 5 Kwintal 5 Kwintal 1,5 Kwintal 100 kg
Harga beli (Rp./Kg) 1.700 1.200 1.700 9.000 . 500
Harga jual (Rp./Kg) 1.900 1.500 2.000 11.000 700
Kota tujuan penjualan Kabupaten Kudus, Pati, Surabaya. Adapun kendala dalam usaha adalah keterbatasan pada pembeli rongsok.
Gambar 5.2. Pemilahan Sampah Pengepul Milik BAKAT
2.
Nama pengusaha KUSNO, alamat RT. 07 RW. 2 Kelurahan Jepon, mulai usaha sejak tahun 2010 dengan jumlah tenaga kerja 2 orang, untuk jenis dan volume barang yang ditampung adalah : Tabel 5.4. Data Pengepul Milik Kusno No.
1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Barang Bekas
Plastik (cacahan) Kertas Logam besi Aluminium Botol/kaca
Volume rata-rata per bulan (kg/kwintal/ton) 900 Kg 800 Kg 1.600 Kg 200 Kg 280 buah
Harga beli (Rp./Kg) 1.800 1.200 2.700 10.000 700
Kota tujuan penjualan Kabupaten Kudus,Pati,Rembang Bojonegoro
1.3.3
Ringkasan Eksekutif Kajian Kelembagaan dan Kebijakan
Harga jual (Rp./Kg) 2.000 1.500 3.000 12.000 900
1.3.3
Ringkasan Eksekutif Kajian Kelembagaan dan Kebijakan
Peraturan Daerah terkait sanitasi yang ada di Kabupaten Bloraberdasarkan hasil studi/kajian kelembagan dan kebijakan dapat disimpulkan antara lain: Tabel Daftar Peraturan Sanitasi Kabupaten Blora Substansi Peraturan
Air Limbah Domestik Ketersediaan (Sebutkan) Pelaksanaan
Persampahan Ketersediaan (Sebutkan) Pelaksanaan
Tata cara perijinan pembuangan air limbah/sampah
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan
Belum efektif
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
Belum efektif
Retribusi
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
Efektif
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Efektif
Drainase Ketersediaan (Sebutkan)
Pelaksanaan
Belum tersedia
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Blora telah memiliki perda terkait air limbah domestik, persampahan, tetapi untuk Drainase belum ada kebijakan yang mengaturnya. Perda tersebut belum berjalan dengan efektif sehingga perlu untuk ditingkatkan.
Tabel Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten Blora Pemangku Kepentingan Air Limbah Domestik
Persampahan
Fungsi Pemerintah Kabupaten (Unit SKPD pengelola)
PERENCANAAN
Swasta
Masyarakat
Pemerintah Kabupaten/ Kota (Unit SKPD pengelola)
Swasta
Drainase
Masyarakat
DPU, BLH
DPU, BLH
Pemerintah Kabupaten/ Kota (Unit SKPD pengelola)
Masyarakat
DPU, BLH
PENGADAAN SARANA
DPU
V
V
V
V
V
DPU
PENGELOLAAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN
DPU
V
V
V
V
V
DPU
MONITORING DAN EVALUASI
Swasta
DPU
V
DPU
DPU, BAPPEDA
V
DPU, BAPPEDA
Tabel diatas menggambarkan daftar pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik, Persampahan dan drainase sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hasil studi/kajian kelembagaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Blora fungsi-fungsi pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik lebih banyak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Ciptakarya Seksi Perumahan dan Permukiman. Pihak swasta menjalankan fungsi Pengadaan Sarana dan Pengelolaan sarana khususnya layanan sedot tinja. Masyarakat mejalankan fungsi pengadaan sarana dan pengelolaan sarana untuk sarana individual (jamban keluarga) serta pengelolaan sarana umum seperti MCK dan IPAL Komunal. Fungsi-fungsi dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan juga masih didominasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pihak swasta dan masyarakat juga telah berperan dalam menjalankan fungsi Pengadaan sarana pewadahan di sumber sampah, sarana pengumpulan dari sumber ke TPS serta menyediakan sarana komposting. Sementara untuk fungsi pengelolaan pihak swasta dan masyarakat telah berperan dalam mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS, mengelola sampah di TPS, melakukan pemilahan sampah. Masyarakat juga telah melakukan penarikan retribusi sampah. Seluruh fungsi dalam pembangunan dan pengelolaan drainase masih dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas PU Blora.
1.3.4. Ringkasan Eksekutif Kajian Komunikasi dan Media No.
Komponen
1
Air limbah domestik
2
3
Kegiatan
Pemicuan CLTS
Tahun
2010-2014
Dinas Pelaksana Dinas Kesehatan
Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
2010-2014
DPU. BLH
Penyuluhan Kebersihan Lingkungan
2012, 2013, 2014
DPU,B LH, penggerak PKK kab
Bersih-bersih kali / selokan
2009-2012
DCK
Sosialisasi kebersihan selokan/sungai
2012
DCK
Persampahan
Drainase
Tujuan Kegiatan Mengubah prilaku masyarakat ke prilaku higiene
Khalayak Sasaran FGD
Meningkatkan pengetahuan - Kader lingk Masyarakat - Ibu-ibu PKK dalam - Komplek pengelolaan perumahan sampah Meningkatkan pengetahuan serta kepedulian - Kader masyarakat Lingkungan dalam pengelolaan sampah Menciptakan kali/selokan Umum bersih dari sampah Kebersihan selokan/sungai menjadi tanggung Umum jawab kita bersama
Pesan Kunci
Pembelajaran
Lebih sehat BAB di jamban
Masyarakat bisa sadar dengan sendirinya telah mengotori lingkungan dengan BAB di sembarang tempat
Bersih gaya hidupku
Arti 3 R, Tujuan dan manfaat 3 R, aplikasi 3 R
Blora Sehat
Bina Cinta Lingkungan
Selokan bersih bebas genangan
Kebersihan harus menjadi budaya
Bersih menjadi hak kita bersama
Kebersihan sungai tanggung jawab bersama
Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama terkait sanitasi No.
1.
2.
3.
Komponen
Jenis Media
Khalayak
Pendanaan
Isu yang Diangkat
APBD
Peran serta masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan
Leaflet
Masyarakat umum
Poster
Persampahan
Radio Gagak Rimang
Drainase
Radio Gagak Rimang
Air Limbah Domestik
Radio Gagak Rimang
Umum
Pesan Kunci
Efektivitas
BAB tidak di sungai
Efektif
APBD
Perilaku ramah lingkungan termasuk pengelolaan air limbah rumah tangga
Peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan
Kurang efektif
Masyarakat umum
APBD
BAB di tempat yang aman
Awas KLB Diare
Kurang efektif
Umum
APBD
3R
Bersih gaya Hidupku
Efektif
APBD
Kebersihan Lingkungan (sungai/selokan) dambaan setiap warga
Hidup bersih tanpa banjir
Efektif
Umum
Tabel pertama menunjukkan kegiatan komunikasi terkait komponen sanitasi. Di setiap komponen sudah ada kegiatan komunikasi yang pada umumnya bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat. Untuk komponen air limbah domestik, kegiatan komunikasi yang dilakukan baru berupa pemicuan CLTS. Sedangkan untuk dua komponen lainnya sudah cukup beragam. Ke depan, diharapkan adanya keberagaman kegiatan komunikasi di setiap komponen.
Tabel kedua menunjukkan media komunikasi dan kerjasama terkait komponen sanitasi. Di setiap komponen sudah ada media komunikasi tersendiri. Semua media komunikasi ini didanai oleh APBD. Ke depan, diharapkan adanya pendanaan dari swasta (dalam bentuk CSR) dan/atau pendanaan dari masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan komunikasi terkait sanitasi perlu ditingkatkan. Kerja sama dengan media lokal perlu ditingkatkan.
Kegiatan komunikasi dan kerjasama dengan media perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat mendukung terjadinya perubahan perilaku sebagai bagian dari pembangunan sanitasi.
1.3.5
No
Ringkasan Eksekutif Kajian Peranserta Masyarakat
Komponen
Nama Program/ Kegiatan
Pelaksana/PJ
Lokasi
Penerima manfaat ***)
Tahun Program/kegia tan **) L
1.
2.
3.
Air Limbah Domestik
Persampahan
Drainase
Sanimas: IPAL Komunal TPST 3 R : TPST Sampah Organik Pemilahan Sampah di Rumah tangga Jaringan Drainase Perkotaan sepanjang 500 m
Dinas PU
Kamolan, Balun, Karangboyo
2011
BLH
Ngroto
2012
Masyarakat
Tempelan, Blora
2012
Dinas PU
Bangkle
2010
Jumlah Sarana
Kondisi Sarana Saat Ini ****) Tidak Berfungsi
Berfungsi
P
350 orang 100 orang 200 orang
300 orang 150 orang 250 orang
400 orang
300 orang
1
3 unit IPAL Komunal
-
1
1 TPST
-
10
1 TPST
-
1
1
Pengelola Lembaga
KSM Berkah KSM Rejeki KSM Berseri
Kajian peran swasta dalam penyedia layanan sanitasi menunjukkan bahwa di Kabupaten Blora sudah ada pihak swasta yang berkontribusi dalam pembangunan sanitasi baik di bidang air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan. Identifikasi lebih lanjut mengenai potensi kerjasama sangat diperlukan sehingga ke depan pihak swasta dapat lebih berperan dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Blora.
Kondisi
Baik Baik Baik
1.3.6
Ringkasan Eksekutif Kajian Sanitasi Sekolah
Kajian sanitasi sekolah dilakukan di 20 Sekolah Dasar dan 10 MI yang ada di Kabupaten Blora. Untuk perilaku higiene dan sanitasi, dilakukan wawancara pada 600 murid yang tersebar di 20 SD dan 10 MI. Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan guru dan murid, maka diperoleh hasil sebagai berikut: Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Dasar/MI Kondisi Toilet Guru Toilet siswa Fasilitas CTPS Sarana Air Bersih Pengelolaan sampah Drainase Ketersediaan dana Pendidikan HS
Sangat Baik 3 1 19 27 4 4 11 15
% 10.00 3.33 63.33 90.00 13.33 13.33 36.67 50.00
Baik 0 1 10 2 0 2 5 10
% 0.00 3.33 33.33 6.67 0.00 6.67 16.67 33.33
Kurang Baik 27 28 1 1 26 24 14 5
% 90.00 93.33 3.33 3.33 86.67 80.00 46.67 16.67
Dari data kondisi sarana sanitasi, yang perlu mendapat perhatian adalah toilet siswa, toilet guru, dan pengelolaan sampah. Hampir di seluruh SD/MI (> 80%), ketiga hal ini dalam keadaan kurang baik. Sedangkan untuk sarana air bersih dan fasilitas CTPS, kondisinya sangat baik. 90.00% memiliki sarana air bersih yang sangat baik. Sedangkan untuk fasilitas CTPS, terdapat 63.33% SD/MI yang fasilitasnya sangat baik. Perilaku Higiene dan Sanitasi Perilaku Higiene dan Sanitasi Cuci tangan pakai sabun Penggunaan toilet/jamban Perilaku buang sampah
Baik 46 580 596
% 7.67 96.67 99.33
Kurang baik 554 20 4
% 92.33 3.33 0.67
Berdasarkan hasil survey, perilaku cuci tangan pakai sabun masih belum dilaksanakan dengan baik. 92.33% siswa masih belum melakukan praktek cuci tangan pakai sabun dengan benar. Sedangkan untuk penggunaan toilet/jamban serta perilaku buang sampah, sebagian besar siswa sudah melakukannya dengan baik dan benar.
Kajian sanitasi sekolah menunjukkan bahwa untuk permasalahan sarana sanitasi, toilet siswa, toilet guru, dan pengelolaan sampah perlu mendapatkan perhatian lebih bahkan menjadi prioritas. Sedangkan untuk perilaku, cuci tangan pakai sabun dengan benar masih perlu digalakkan.
Lampiran 1.4: Peta rencana pengembangan berdasarkan masterplan (apabila ada)
