1
Dalam rangka keterbukaan informasi publik KPU Provinsi Gorontalo telah menyajikan informasi dalam berbagai bentuk, salah satu diantaranya adalah Jurnal Suara KPU yang merupakan wadah pemberi informasi kepada masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo. Pada Edisi ketiga Jurnal Suara KPU Provinsi Gorontalo telah menyusun materi seputar kegiatan yang dilaksanakan selang 4 (empat) bulan pada caturwulan terakhir, di antaranya adalah : 1.
Sosialisasi PPID Dilingkungan Kpu Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Serta Launching Program SMS Center
Kpu Kabupaten Pohuwato. 2.
Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelaporan Dana Hibah Pemilukada Tahun 2015
3.
Rapat koordinasi dan indentifikasi Hukum dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo
4.
Rapat koordinasi Penggantian Antar Waktu (PAW), Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan DPRD Kabupaten/Kota
5.
Penyampaikan Berkas Dokumen Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
6.
Rapat Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
Tahun 2015 7.
Forum diskusi stakeholder Pemilu dengan Tema ” Potensi dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015”. 8.
Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Boalemo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten
Boalemo 9.
Pemaparan Hasil Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat Hasil Pemilu Tahun 2014
10.
Rapat Evaluasi Penyampaian Pengelolaan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2015
11.
Pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo
12.
Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Pelaksanaan Kinerja di lingkungan KPU se-Provinsi Gorontalo
13.
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
14.
Seleksi Tes Tertulis dan Penulisan Makalah Calon Sekretaris Kpu Provinsi Gorontalo
15.
Rapat Kesiapan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2015 serta Tindak Lanjut Hasil Konsolidasi Nasional Persiapan Perselisihan
Hasil Pemilihan (PHP) Kegiatan – kegiatan tersebut di atas merupakan output dari rangkaian agenda KPU Provinsi Gorontalo yang sebagian besarnya adalah mendukung pelaksanaan PILKADA serentak di Provinsi Gorontalo. Akhir kata, kami segenap redaksi JURNAL SUARA KPU Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga Edisi Ketiga ini terbit. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.
Redaksi
2
3
SOSIALISASI PPID DILINGKUNGAN KPU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI GORONTALO SERTA LAUNCHING PROGRAM SMS CENTER KPU KABUPATEN POHUWATO
RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA HIBAH PEMILUKADA TAHUN 2015
K
PU
Provinsi
Gorontalo Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi pencatatan
melaksanakan Rapat Koordinasi Gorontalo,
Drs
Muh
N.
Tuli,
dalam
laporan
keuangan.
M.Ag
Pengelolaan dan Pelaporan Dana menyampaikan pada proses pelaksanaan Ditambahkan pula, bahwa KPU RI telah
Hibah Pemilukada Tahun 2015 bagi para Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor pengelola keuangan di lingkungan KPU Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan 115/Kpts/KPU/Tahun
2015
tentang
Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Wakil Walikota yang jadwal tahapannya Pengelolaan Dana Hibah dan Penyaluran
D
alam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak di Provinsi Gorontalo, dilaksanakan Sosialisasi Implementasi Dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Gorontalo. Sosialisasi PPID yang dilaksanakan di Hotel Magna pada Rabu, 9 September 2015, diikuti peserta berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang terdiri dari 6 KPU Kabupaten/Kota, dimana masing-masing KPU Kab/Kota mengutus 10 peserta dan sisanya adalag peserta KPU Provinsi Gorontalo sebanyak 15 orang. Dalam pengantar kata, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Drs. Muh N Tuli, M.Ag mengatakan pada Pemilu 2014 Gorontalo memperoleh penghargaan dari KPU RI. Karena terbaik memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Gorontalo dan untuk Provinsi Gorontalo memperoleh penghargaan yaitu daftar pemilih yang berkualitas. Hal ini membuat kami bahagia. Insya Allah dengan kegiatan sosialisasi pada hari ini, nantinya kita bisa meraih lagi penghargaan salah satunya
4
berlangsung selama 2 (dua) hari sejak tanggal sangat ketat, diharapkan dalam mengelola Dana serta Pertanggungjawaban Penggunaan adalah melalui keterbukaan informasi. Sosialisasi Implementasi dan Pelayanan Informasi Publik, yang menjadi Narasumber Bapak Arief Budiman, SS, S.IP, MBA Anggota KPU RI mengungkapkan bahwa melalui Sosialisasi PPID, KPU sebagai badan publik menyadari pentingnya memenuhi hak masyarakat agar mengetahui informasi terutama menghadapi Pilkada serentak di 3 (tiga) daerah di Provinsi Gorontalo. Saya bersyukur KPU Provinsi Gorontalo, Kabupaten dan Kota sudah terbentuk PPID, tapi apakah PPID sudah berjalan dengan baik. Olehnya saya meminta agar KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera mengaktifkan PPID sebagai pengelola informasi publik. Karena hal ini sebagai bentuk dukungan kepada KPU menjadi salah satu pelopor keterbukaan informasi publik. Kegiatan yang berlangsung sehari itu, juga dirangkaikan dengan Launching SMS Center Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Pohuwato. Program SMS Center ini tidak banyak memakan biaya, karena untuk pengelolaannya tidak menggunakan jasa profesional, melainkan dikelola secara intern
28 s.d 29 September 2015, di aula kantor KPU keuangan
melalui
dana
Provinsi Gorontalo. Rakor ini dibuka oleh diberikan
pemerintah
hibah daerah
yang Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan harus Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Drs Muh N. benar-benar dilaksanakan secara tepat, Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Tuli, M.Ag dan didampingi oleh Komisioner cermat dan cepat, sehingga proses tahapan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya Selvi Katili, SE, Maspa Mantulangi, S.Ag, pemilukada dapat berjalan dengan baik, untuk dipedomani, ungkap Muh N Tuli. M.Pdi, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo termasuk anggarannya tidak ada kendala Drs. Abdul Haris Hadju, MM, Para Pejabat serta oleh salah satu Komisioner KPU Kabupaten Pohuwato. Menariknya Arief Budiman sangat mengapresiasi, dan berharap akan menjadi inspirasi bagi 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota mengikuti Kabupaten Pohuwato. Saya meminjam kata orang ”dari Provinsi Gorontalo untuk Indonesia”. Program launching Sms Center secara resmi ditandai dengan pemukulan gong oleh Anggota KPU RI, Arief Budiman, SS, S.IP, MBA ketika penutupan acara Sosialisasi Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik KPU se- Provinsi Gorontalo.
dapat
dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan Rapat Koordinasi ini,
Eselon III dan IV dilingkungan Sekretariat
Muh N. Tuli berharap agar para peserta
KPU Provinsi Gorontalo. Peserta yang Lanjut, dengan adanya Naskah Hibah, KPU dapat
mengikuti
materi
dengan
baik
diundang adalah Ketua KPU Kabupaten/ sebagai penyelenggara pemilukada perlu serta dapat meningkatkan pemahaman Kota dan Sekretaris KPU, Kasubag Keuangan mengawal proses ijin pembukaan rekening khususnya dalam hal pengelolaan dan serta para pengelola keuangan Sekretariat ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pelaporan dana hibah pemilukada. Bagi KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Gorontalo. (KPPN), melakukan registrasi anggaran KPU
Provinsi
Gorontalo
yang
tidak
Rakor ini juga menghadirkan Narasumber hibah ke Direktorat Jenderal Pengelolaan melaksanakan pemilukada diharapkan juga dari Biro Keuangan KPU RI, Badan Pembiayaan
dan
Resiko,
Kementerian secara berjenjang melakukan penyampaian
Pemeriksa Keuangan (BPK), Diroktorat Keuangan, Revisi DIPA kedalam anggaran terkait pengelolaan dan pelaporan dana Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan BA 076 dan proses Pengesahan Hibah hibah Pemilukada Tahun 2015, ke KPU RI Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo. dengan
KPPN.
Kemudian
melakukan
5
RAPAT KOORDINASI DAN INDENTIFIKASI RUMUSAN HUKUM DENGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO
RAPAT KOORDINASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW), ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT KPU RI NOMOR : 643/KPU/X/2015 TANGGAL 2 OKTOBER 2015 PERIHAL PEMENUHAN SYARAT CALON MANTAN NARA PIDANA Dijelaskan, tugas Bawaslu Provinsi Gorontalo hanya melakukan monitoring dan supervisi, kewenangan sepunuhnya ada di Panwaslih Kab. Bone Bolango.
Jika KPU Kabupaten
Bone Bolango ingin bersebarangan dengan teman-teman
Panwaslih,
saya
pikir
itu
kewenangan KPU Kabupaten Bone Bolango memutuskan, kami tidak punya kewenangan. Sementara, menurut Darwin Botutihe disinilah perbedaan surat Bawaslu RI Nomor : 0270 kemudian disusul dengan Surat Bawaslu RI Nomor : 0275, menyampaikan kajian, Bawaslu
K
PU Provinsi Gorontalo bersama dengan Sementara Surat Bawaslu RI Nomor : 0275/ KPU Kabupaten Bone Bolango melakukan Bawaslu/IX/2015 perihal dugaan pelanggaran
rapat koordinasi dan indentifikasi Hukum dengan terkait terpidana sebagai calon Gubernur, pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo hari Rabu Bupati dan Walikota Tahun 2015 bahwa 21 Oktober 2015 bertempat dikantor Bawaslu seseorang yang masih dalam masa pembebasan Provinsi Gorontalo. Rakor dihadiri Komisioner bersyarat adalah tidak memenuhi persyaratan KPU Provinsi Gorontalo Drs. Muh N. Tuli, calon pada pemilihan Gubernur, Bupati dan M.Ag, Ahmad Abdullah, S.Ag. Selvi Katili, SE Walikota Tahun 2015, olehnya diminta KPU Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas, Kasubag setempat untuk memastikan bahwa pasangan Hukum Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo, calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan Komisioner KPU Bone Bolango Darwis Hasan, Gubernur,
Bupati
dan
Walikota
Tahun
Katon Mohi, Oneng Madjid, Kasubag Hukum 2015 telah memenuhi syarat sebagai calon. Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango. Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Bawaslu Dalam
pertemuan
tersebut
Ketua
KPU Provinsi Gorontalo, Hasyim Wantu, S.Ag, M.Hi
Provinsi Gorontalo, Drs. Muh N. Tuli, M.Ag sebelumnya kami telah diminta keterangan menyampaikan maksud kedatangan pada hari ini oleh pihak DPRD terkait dengan hasil kajian ke Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk melakukan Panwaslih Kabupaten Bone Bolango yang koordinasi sebagaimana yang diminta Bawaslu disampaikan kepada KPU Kabupaten Bone RI untuk memastikan persyaratan calon mantan Bolango serta dimintai penjelasan mengenai nara pidana yang masih berstatus bebas bersyarat. status bapak Drs. Ismet Mile, MM, apakah Ditambahkan pula, hasil kajian Panwaslih sudah bebas murni atau masih bebas bersyarat. Kabupaten Bone Bolango tidak ditemukan Sampai dengan sekarang kami belum melihat adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan hasil kajian dari teman-teman Panwaslih oleh KPU Bone Bolango ketika menetapkan Bone Bolango dan saya juga belum melihat Drs. Ismet Mile, MM sebagai calon Bupati. seperti apa status Bapak Drs. Ismet Mile, MM.
6
RI menegaskan bahwa rekomendasi harus diikuti dengan hasil kajian. Asumsi inilah terdapat temuan/laporan tindakan KPU Bone Bolango tepat, apakah harus diminta kajian. Kalo keluar rekomendasi ada kesalahan pidana dan disertai dengan kajian. Dengan demikian adalah hampir bisa hasil kajian Panwaslih tidak ada pelanggaran. PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tidak satupun menyebutkan bebas bersyarat,
K
PU Provinsi Gorontalo melaksanakan Politik dalam daerah pemilihan yang sama. Lebih lanjut, berdasarkan salinan Keputusan rapat koordinasi Penggantian Antar Ditambahkan pula, bahwa calon pengganti dari
Waktu (PAW), Anggota DPRD Provinsi antar
waktu
anggota
DPRD
Mendagri
Provinsi anggota
tentang
DPRD
pemberhentian
Provinsi
Gorontalo
inilah maksud Bawaslu melakukan kajian. Saya
Gorontalo dan DPRD Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota adalah nama calon menetapkan
yakin Panwaslih sudah punya kajian dan intinya
diaula Kantor KPU Provinsi Goorntalo pada pengganti dari daftar calon tetap hasil pemberhentian ke dua anggota DPRD
belum ada kepastian hukum, boleh atau tidak.
hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015. Rapat pemilihan legislatif 2014. Lebih lanjut, dalam Provinsi Gorontalo tersebut, karena maju
Dengan demikian belum ada kejelasan maka
Koordinasi PAW dihadiri Komisioner KPU pasal 4 PKPU Nomor 22 Tahun 2010 bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Panwas telah mengambil keputusan sudah tepat
Kabupaten/Kota, Kasubag Hukum, Kasubag anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 yakni Hi. Moh. Kris Wartabone,
karena sampai saat ini belum ada kepastian
Teknis dan Hupmas se-Provinsi Goorntalo. berhenti karena alasan meninggal dunia, S.AP dan DR. Rustam Akili, SH,MH sehingga
hukum.
Oleh
pemilu
kembali
karena pada
itu
hukum,
Surat
mengundurkan diri dan diberhentikan. turunnya SK ini maka syarat pencalonan
penyelenggara
kepastian
pemberhentian.
Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi
sudah mencukupi. KPU Provinsi Gorontalo
kewajiban kita mengikuti, suka atau tidak suka.
Gorontalo Drs. Muh N. Tuli, M.Ag mengatakan Sementara itu, Ahmad Abdullah yang juga sudah menerima surat usulan PAW
Akhirnya, Bawaslu apa yang disampaikan teman-
berdasarkan PKPU Nomor 22 Tahun 2010 membidangi Divisi Teknis Penyelenggara dari DPRD Provinsi Gorontalo dan KPU
teman Panwaslih mau melakukan intervensi. Kalo
bahwa Penggantian Antar Waktu Anggota Pemilu mengatakan ada dua anggota DPRD Provinsi Gorontalo akan menyampaikan
KPU ruang untuk itu. Yang jelas surat Bawaslu RI
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Provinsi Gorontalo resmi diberhentikan oleh nama penggantian antar waktu tersebut.
maka bebas bersyarat tidak memenuhi syarat dan
proses pemberhentian anggota DPRD yang Menteri Dalam Negeri karena mengikuti Rencananya
saya sampaikan hari ini belum membaca hasil
berhenti dan digantikan dengan calon yang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Gorontalo akan menggelar rapat pleno untuk
kajian dari teman-teman Panwas,”ujar Hasyim.
diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD Daerah sebagai pemenuhi syarat sebagai calon melakukan verifikasi / penelitian terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Partai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. kelengkapan
hari
ini
persyaratan
KPU
calon
Provinsi
PAW.
7
PENYAMPAIKAN BERKAS DOKUMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO.
RAPAT KOORDINASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2015
M
enghadapi Pemilihan Bupati dan cara Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Ahmad Abdullah, S.Ag (Divisi Teknis), Wakil Bupati Tahun 2015, KPU hasil
penghitungan
suara,
rekapitulasi Road Logistik To Pemilukada Tahun 2015
Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat hasil pemilihan kepala daerah dan wakil oleh Anggota KPU Provinsi Gorontalo Selvi Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi kepala daerah tahun 2015, sehingga hasil Katili, SE, dan Dokumen Hukum dalam
“ Berkas dokumen Pengganti Antar Waktu
(PAW), anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas nama Sunaryo Dulanimo, S.Pd dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Hj. Yusna Tolingguhu, SE,MM dari Partai Golongan Karya (Golkar) sudah diserahkan kepada DPRD Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan urutan perolehan suara sah hasil pemilu legislatif 2014, “ungkap Selvi Katili”.
Berkas dokumen Pengganti Antar DPRD Provinsi Gorontalo karena yang
Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Pemilukada dapat dipertanggungjawabkan. Rakapiltulasi Pemungutan dan Penghitungan
Waktu (PAW), anggota DPRD bersangkutan
Kepala Daerah Tahun 2015 hari Kamis, 5
Provinsi Gorontalo yang serahkan, calon
Kepala
telah
ditetapkan
Daerah
Tahun
sebagai 2015.
suara dan Penetapan Hasil Pemilukada
November 2015 yang dilaksanakan di aula Muh N. Tuli juga mengharapkan agar Tahun 2015, oleh Aniki Suleman, S.Sos,
diterima langsung oleh Wakil Ketua
kantor KPU Provinsi Gorontalo. Rapat peserta rakor untuk mengikuti Bimtek M.Si (Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas).
DPRD Provinsi Gorontalo Ir.H. Selvi Katili, SE yang mewakili komisioenr
Koordinasi tersebut dibuka oleh Ketua KPU ini dan dapat menyampaikannya PPK,
Hamid Kuna, MM diruang kerjanya KPU Provinsi Gorontalo menambahkan,
Provinsi Goorntalo Drs. Muh N. Tuli, M.Ag PPS
pada hari Kamis, 29 Oktober 2015. sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 2
yang turut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi mempunyai
Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011
dan
KPPS
sehingga
pemahaman
semuanya
yang
sama.
Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo, Ketua
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD tentang Perubahan atas Peraturan KPU
Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Adapun
Provinsi Gorontalo Ir.H. Hamid Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman
Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten dan pemungutan
dan
penghitungan
suara,
Pawaslih Kabupaten serta para Kasubag rekapitulasi
hasil
pemilukada
tahun
Kuna,
MM
yang
didampingi Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti
pemateri
rapat
Koordinasi
sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Antar Waktu Anggota DPRD provinsi dan
Teknis dan Hupmas se-provinsi Gorontalo. 2015 adalah Fungsi Pengawasan dalam
mengatakan, Anggota DPRD Kabupaten/Kota bahwa
Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi
DPRD KPU provinsi menyampaikan nama calon
Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi dalam Pemilukada 2015 oleh Ketua Bawaslu
Alvon
Usman
pemberhentian
anggota
Provinsi Gorontalo masing-masing pengganti antar waktu yang memperoleh
Gorontalo
DR. Rustam Akili, SH, MH dan H. suara
kepada
menyampaikan kegiatan pada hari ini Aksebilitas Bagi Pemilih Disabilitas Dalam
Moh Kris Wartabone, S.AP telah Pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5
bertujuan agar seluruh penyelenggara baik Pemilukada oleh diwakili sekretaris PPDI
diparipunakan. Sebagai tindak lanjut (lima) hari kerja sejak diterimanya surat
KPU, Bawaslu Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo Helmi Mahmud, SH, Isu-
atas surat pernyataan pengunduran Pimpinan DPRD provinsi yang dibuktikan
Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten secara isu Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan
diri yang bersangkutan kepada dengan tenda terima oleh KPU Provinsi .
berjenjang sampai ketingkat PPK, PPS, KPPS, dan Rekapitulasi Hasil Pemilukada Tahun
terbanyak
berikutnya
Drs
Muh
N.
Tuli,
M.Ag Provinsi
Gorontalo
Hasyim
Wantu,
Panwascam, PPL agar dapat memahami tata 2015 oleh Anggota KPU Provinsi Gorontalo
8
9
FORUM DISKUSI STECHOLDER POTENSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA TAHUN 2015
Hasyim Wantu menegaskan, jika ada pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi memutuskan sengketa
antara
penyelenggara
pemilu
disana akan diputuskan. Kecuali Panwaslih memperlakukan
Calon
keputusan
KPU,
tindak
pidana,
dengan Gorontalo. Purwanto berharap, sebagai Ngguli Liwar M. Awang Hakim Pengadilan
peserta silahkan dilaporkan ke Panwaslih, Penyelenggara mendukung
perkara
maka secara
adil,
pasangan calon yang merasa dirugikan boleh semua
Kepala
termasuk
informasi
berkewajiban Negeri Gorontalo mengemukakan bahwa Daerah dalam penyelesaian pidana pilkada, baik
menyampaikan itu
pengawas
maupun
penyelenggara
penyelenggaraan harus menerima laporan pelanggaran yang
melakukan banding di PT TUN Makassar. pemilihan kepada masyarakat. Yang paling disampaikan oleh pemilih, pemantau dan
P
emilihan Kepala Daerah Dan Wakil KPU
Provinsi
Gorontalo
itu
sendiri. tersebut merupakan sumber konflik yang
Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2015 Pada forum diskusi stakeholder Pemilu timbul dari peserta itu sendiri. Selain itu
tidak lama lagi akan dilaksanakan secara yang digelar dalam bentuk panel, Muh N. ketidak netralan penyelenggara juga sebagai serentak di tiga daerah di Provinsi Gorontalo. Tuli selaku Ketua KPU Provinsi Gorontalo sumber konflik dalam pelaksanaan Pilkada Untuk itu KPU Provinsi Gorontalo menggelar menyampaikan materi tentang Sumber forum diskusi stakeholder Pemilu bertempat Konflik dan Sengketa pada Penyelenggaraan Unsur Bawaslu Provinsi Gorontalo yang di Maqna Hotel Gorontalo, 9 November 2015 Pilkada Tahun 2015, sebagai contoh, peserta disajikan langsung oleh Ketua Hasyim dengan Tema ” Potensi dan Penyelesaian yang tidak patuh atau kurang paham regulasi Wantu, S.Ag, M.Hi menyorot soal proses Sengketa Pemilu Dalam Penyelenggaraan proses tahapan Pilkada, dicontohkannya penyelesaian Pemilihan
Kepala
Daerah
dan
Wakil ketika pada masa pendaftaran pasangan Pemilukada
pelanggaran dan
administrasi
pengawasan
proses
Kepala Daerah Tahun 2015”. Forum diskusi calon, berkas administrasi yang diajukan pemungutan dan penghitungan suara pemilu/ stakeholder Pemilu, dibuka Ketua KPU pasangan calon tidak lengkap padahal KPU pilkada Tahun 2015. Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Drs. Muh N. Tuli, diberi batas waktu pendaftaran hanya sampai mengedepankan M.Ag dengan pembicara unsur Kejaksaan pukul 16.00 waktu setempat, karena berkas dari Tinggi
Gorontalo,
Polda
pada
proses
penindakan
pencegahannya dalam
proses
Gorontalo, administrasinya tidak lengkap maka KPU mewujudkan Pemilukada yang demokratis.
Pengadilan Negeri, Tim Pemeriksa Daerah meng ”TMS” kan, termasuk didalamnya pula Menyangkut
penanganan
pelanggaran
dan Bawaslu Provinsi Gorontalo serta dualisme kepengurusan partai politik. Hal administrasi maupun pelanggaran pidana,
10
utama kata Purwanto bagi penyelenggara peserta pemilihan. Laporan tersebut kata
Ketua Tim Pemeriksa Daerah Prof. DR. Jassin adalah melaksanakan kewajiban sesuai Ngguli disampaikan secara tertulis kepada Tuloli, M.Pd lebih pada prosedur pemeriksaan dengan ketentuan perundang-undangan. pengawas, tentu disertai dengan identitas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
pelapor dan pihak terlapor, termasuk
Dikatakan, dalam pelaksanaan pemilukada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi waktu dan tempat serta uraian kejadian. dalam rangka memilih calon - calon harus Gorontalo betul-betul
berkualitas
dan
berbicara
tentang
proses
terpercaya. penuntutan dalam perkara tindak pidana Forum dialog dilanjutkan dengan diskusi
Penyelenggara harus betul - betul selektif pemilu/pilkada Tahun 2015. Nur Yalamlan peserta yang terdiri dari Pengurus Partai menghadirkan orang-orang yang berkualitas. Cayana mengatakan, dalam penyelenggaraan Politik, Mahasiswa, Unsur Akademisi dari Tugas utama DKPP (Tim Pemeriksa Daerah) Pemilukada sangat potensial terjadi berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Gorontalo, adalah
demi
menjaga
penyelenggara pelanggaran,
baik
pelanggaran
kode Pemerintah Daerah yang dalam hal ini diwakili
agar menjalankan Undang-Undang dan etik yang dilakukan oleh penyelenggara oleh Kepala Kantor KesbangPol Provinsi Peraturan Pemilu dan Pilkada secara tepat. Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota, Panwaslih Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, 3 (tiga) daerah Penyelenggara Pilkada, LO AKBP Purwanto, S.Ik dari unsur Polda Sengketa Tata Usaha Negara maupun dari masing-masing pasangan calon peserta Gorontalo mengemukakan bahwa pihak Perselisihan Hasil Pemilu. Nur Yalamlan Pilkada di 3 daerah, serta dari unsur Media, Kepolisian
sudah menyiapkan langkah- Cayana mengingatkan bahwa Pidana Pemilu baik media cetak maupun media elektronik.
langkah taktis guna mencegah hal-hal merupakan pelanggaran atau kejahatan. yang tidak diharapkan akan terjadi pada Terakhir,
Prosedur
pradilan
dalam
11
RAPAT EVALUASI PENYAMPAIAN PENGELOLAAN LOGISTIK PILKADA SERENTAK 2015 PROVINSI GORONTALO
KUNJUNGAN KERJA BADAN ANGGARAN DPRD DAN TAPD KABUPATEN BOALEMO KE KPU PROVINSI GORONTALO
K
PU Provinsi Gorontalo menggelar Bone Bolango, dan Kabupaten Pohuwato. Sebelumnya divisi Logistik Selvi katili, SE rapat
Pengelolaan
Evaluasi Logistik
Penyampaian Drs, Muh N. Tuli, M.Ag menyoroti berbagai menyampaikan hasil monitoring, masih Pilkada
serentak permasalahan logistik dari 3 (tiga) Kabupaten terdapat pejabat pemeriksa
tahun 2015, sebagai tindak lanjut dari hasil yang menyelenggarakan Pilkada, antara lain melakukan monitoring yang dilaksanakan terhadap 3 pengadaan formulir yang
barang tidak
pemeriksaan apakah sudah
belum sesuai sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang
(tiga) daerah yang melaksanakan pilkada dengan PKPU, kemudian kelengkapan berkas tercantum dalam dokumen pengadaan. serentak di Provinsi Gorontalo tahun 2015. dokumen kontrak pengadaan, kelebihan Selain pengadaan formulir yang
tidak
Rapat Evaluasi yang dilaksanakan di Aula segel. buku panduan PPK dan KPPS segera sesuai dengan PKPU Nomor 113/KPTS/ Kantor KPU Provinsi Gorontalo pada hari diselesaikan. Sehingga hal ini akan menjadi KPU/Tahun 2015, juga kesalahan cetak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak- pada formulir C6, dan kelebihan di
KPU
Provinsi
Gorontalo
menerima serentak berbarengan dengan Pelaksanaan Salah satu kesiapan adalah ketersediaan
kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur anggaran yang dibiayai melalui Anggaran Kabupaten Boalemo dan Tim Anggaran Gorontalo pada Tahun 2017 mendatang. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa Terkait dengan penganggaran pilkada 2016, Boalemo, pada Senin 9 November 2015. Tim hal yang menjadi pertanyaan Komisi I kami juga sudah meminta kepada KPU yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD diantaranya yakni menyangkut dengan Kabupaten Boalemo agar terus melakukan Boalemo, Oktohari Dalanggo ini diterima proses
tahapan
pelaksanaan
Pemilihan koordinasi
dengan
pemerintah
daerah
oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Drs. H. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo maupun DPRD setempat dan memastikan Muh N. Tuli, M.Ag serta 2 (dua) Komisioner bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan kesiapan
anggaran
yang
dibutuhkan.
lainnya Ahmad Abdullah, S.Ag dan Selvi Wakil Gubernur, serta bagaimana teknis Ditambahkan, karena pelaksanaan proses Katili, SE, pada pukul 15.00 wita bertempat pengganggarannya, kami perlu mengetahui. tahapan baru akan dimulai pada awal tahun di aula Kantor KPU Provinsi Gorontalo. Sementara itu, menanggapi pertanyaan 2016. KPU Kbabupaten Boalemo saya kira Maksud
dan
tujuan
kunjungan
kerja dari para wakil rakyat Drs, Muh N. Tuli, jauh-jauh hari mereka telah mempersiapkan
DPRD Kabupaten Boalemo tersebut, dalam M.Ag rangka
konsultasi
terkait
mengatakan
meskipun
tahapan termasuk
pengusulan
draf
anggaran
Penganggran pilkada Boalemo dan Pilgub nanti pada ke pemerintah daerah, kemudian akan
Dana Pilkada Kabupaten Boalemo yang tahun 2016, KPU Provinsi Gorontalo dibahas dengan Badan Anggaran DPRD. tahapannya masuk pada Tahun 2016. Pilkada sudah meminta kesiapan KPU Kabupaten Kabupaten Boalemo dilaksanakan secara Boalemo tentunya dalam hal perencanaan.
12
Jum’at 13 November 2015 tersebut, dibuka pihak dari pasangan calon. Harapan saya, cetak
formulir
oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo Drs. Muh agar setiap permasalahan yang timbul agar permasalahan
serta alat
segel.
peraga
Termasuk kampanye.
N. Tuli, M.Ag dihadiri anggota KPU yang segera di bicarakan dan diberikan solusi, membidangi Divisi Keuangan dan Logistik, juga dibuatkan Berita Acara khususnya Sekretaris, Kasubag Umum dan Logistik dari kelebihan pengadaan. Kemudian melakukan 3 (tiga) daerah yang melaksanakan Pilkada pelaporan melalui input data ke SILOG. yaitu, KPU Kabupaten Gorontalo, Kabupaten
13
PEMAPARAN HASIL RISET TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT HASIL PEMILU TAHUN 2014
dari teman-teman KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan rekomendasi, sehingga kita mampu mengidentifikasi hal apa yang perlu diberi rekondasi perbaikan. Dikabupaten Bone Bolango, Oneng Rauf Madjid mengatakan, tingkat partisipasi lebih tinggi disebabkan karena mani politik, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah sangat rendah. Kami berharap pertemuan kali ini kita dapat merumuskan kiat-kiat yang bisa mengurangi mani politik. diKabupatenBoneBolango,IwanK.UsmananggotaKPUbahwakondisiekonomisangatberpengaruhterhadapprilaku,dalampartisipasimasyarakatdidapilyangpalingtinggi yaitu di dapil 6 kecamatan Batudaa, pada hal kita melihat masyarakat semakin marjinal. Untuk dapil I dan II yang masih tinggal diperkotaan tingkat partisipasinya rendah. Lapandri Ilahude anggota KPU Kota Gorontalo, mengatakan bahwa sikap apatis dari masyarakat itu sendiri, kemudian sosialisasi pada pemilih pemula yang tidak menarik. Di kabupaten Goorntalo Utara, Muh Gandhi A. Tapu mengatakan tingkat partisipasi yang lebih tinggi berada didaerah yang menyeberang pulau. Sedangkan di Kabupaten Boalemo yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena kurangnya ketidak percayaan masyarakat terhadap pemimpin. Terakhir
D
alam
rangka
masyarakat
peningkatan
dalam
pemilu,
partisipasi Sementara, Maspa Mantulangi melihat bahwa dipaparkan
tingkat netralitas pada pemilihan yang peling rendah
di
Kabupaten
Pohuwato,
Idris
Pakaya
menyampaikan
mani
politik
tidak
mempengaruhi
pada
partisipasi
masyarakat
secara umum. Kami tidak bisa manarik kesimpulan apakah riset ini menggunakan metode apa? Dan
hasil riset mengenai tingkat partipasi masyarakat itu ada di Kabupaten Bone Bolango, karena tingkat untuk menguji hasil riset itu menggunakan apa?. pemilu
tahun
2014
dan
pemilihan
Kepala
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara
Sedangkan DR. Radjak Umar memaparkan bahwa
Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015.
sangat rendah. Kemudian penyelenggara juga tingginya partipasi politik, ternyata mani politik
Ketua KPU Provinsi Gorontalo Drs. Muh N. Tuli, M.Ag
terlalu banyak menafsirkan peraturan. Selain
sangat tinggi, dimana masyarakat datang ke TPS
mengatakan perlu ada penelitian yang lebih lanjut itu juga paradigma kasta masih berlaku, dimana bukan atas kesadaran, tapi karena dimobilisasi. tentang faktor – faktor yang mendominasi partipasi masyarakat masih memilih orang yang berasal
Sehingga mani politik ini menjadi temuan kami
masyarakat, sehingganya pendekatan pisikologi
dari daerahnya sendiri. Lain halnya di Kabupaten secara keseluruhan yang terjadi di Kabupaten/
perlu dilakukan. Harapan saya hasil riset ini lebih
Pohuwato mani politik tidak bisa mempengaruhi
Kota dan ini terjadi didaerah – daerah yang miskin,
menonjolkan tema yang paling dominan terhadap masyarakat. Maspa menambahkan, dari catatan
tapi kenyataannya juga terjadi didaerah yang
agar 6 (enam) Kabupaten/Kota di provinsi Gorontalo.
14
hasil riset, adalah kami mengamati hanya ulasan pendidikannya tinggi. Olehnya diperlukan rumusan
15
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SERTA KOORDINASI PELAKSANAAN KINERJADi LINGKUNGAN KPU SE-PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
D
alam
rangka
pelaksanaan
DIKLAT PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI GORONTALO Diklat Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/ Kota Se Provinsi Gorontalo merupakan agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo dengan berkoordinasi langsung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam diklat ini peserta berasal dari unsur Pejabat dan staff Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/ kota berjumlah 26 orang. Kegiatan ini sesuai rencana akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, terhitung dari hari Jumat, 27 November s.d 30 November 2015 bertempat di Kantor KPU Provinsi Gorontalo.
manusia KPU Provonsi dan KPU Kabupaten/ Kota, mengetahui norma-norma dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundangundang yang berlaku, menciptakan aparatur yang profesional dalam pelaksanaan teknis pengelolaan maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah serta terlatih dan tersertifikasinya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kegiatan ini dibuka langsung oleh kabupaten/kota dalam mengolola kegiatan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Hupmas, Bapak Aniki Suleman, S.sos, M.Si yang dalam sambutannya Pada akhir kegiatan diklat ini, peserta akan menyampaian bahwa pentingnya mengikuti ujian sertifikasi pejabat pengadaan kegiatan ini diikuti oleh Sekretariat barang dan jasa Pemerintah dengan KPU Provonsi dan KPU Kabupaten/ standarisasi yang dikeluarkan oleh LKPP. Kota, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan sumber daya
memaksimalkan Kota Se-Provinsi Gorontalo bertempat di masing satker KPU se-Provinsi Gorontalo. program
kegiatan ruang rapat Kantor KPU provinsi Gorontalo Dalam pelaporan aplikasi e-monev (PP
dan kinerja tahun anggaran tahun 2015 Rapat tersebut dibuka oleh Plh. Ketua KPU 39 Tahun 2006 dan PMK 249 Tahun 2011) di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Provinsi Gorontalo Bpk Ahmad Abdullah, dapat diukur capaian realisasi anggaran dan Kabupaten/Kota,
Komisi
Pemilihan S.Ag. yang selanjutnya dipimpin oleh Anggota kinerja output dari yang telah ditargetkan,
Umum Provinsi Gorontalo pada tanggal KPU Provinsi Gorontalo Divisi Perencanaan sehingga kegiatan yang dilakukan benar18 November 2015 melakukan Rapat Keuangan,
Logistik,
Umum,
Rumah benar dapat terukur persentase fisiknya.
Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Tangga dan Organisasi Ibu Selvi Katili, SE Untuk itu KPU Provinsi Gorontalo meminta Pelaksanaan Kinerja di lingkungan KPU Sasaran kegiatan ini adalah mengevaluasi kepada KPU Kabupaten/Kota agar dalam se-Provinsi Gorontalo yang dihadiri oleh pelaksanaan
program
dan
kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan
Ketua, Anggota KPU yang membidangi khususnya dalam pelaporan aplikasi PP sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam perencanaan
anggaran,
Sekretaris
dan 39 Tahun 2006 dan aplikasi PMK 249 jadwal kegiatan, agar kinerja anggaran dapat
Kasubag program dan data KPU Kabupaten/ Tahun 2011 yang dilakukan oleh masing- dimaksimalkan secara efektif dan efisien.
16
17
SELEKSI TERTULIS CALON SEKRETARIS KPU PROVINSI GORONTALO
Seleksi Penjaringan Calon Sekretaris KPU
berlangsung selama satu hari dan besok Riau,
Provinsi Gorontalo sudah mulai memasuki
langsung diperiksa oleh pansel, setelah Ketua Sekretariat Tim Pansel, Adrian Umar
tes tertulis. Sedikitnya ada tujuh peserta
itu baru diumumkan. Mungkin lusa Mustafa, S.Pd, M.Si mengatakan, pihaknya
mengikuti tes untuk jabatan sekretaris yang
(besok Red) kita juga sudah umumkan, tidak ikut melakukan pengujian. Tim
telah kosong,
setelah diumumkan baru kita masuk pansel hanya bertugas untuk mengorganisir
sejak beberapa bulan lalu.
Sabtu
(17/10/2015)
Sekretaris Panitia Seleksi, Ahmad Abdullah
pada
yang juga adalah Komisioner KPU Provinsi
Grup Discusion
Gorontalo mengatakan, sejak dibukanya
Target kita sekitar tanggal 5 Desember Berikut
nama-nama
proses
sudah kita laporkan ke Sekjen KPU RI. dalam
tahapan
pendaftaran
Calon
Sekretaris
petang.
tahapan berikutnya, FGD Focus dan memfasilitasi saja. Sisanya dilakukan dan fit and properties. oleh
pihak
yang
Tes
ditunjuk. ikut
ujian
Tertulis
dan
Dari 3 orang
tetapi dari jumlah tersebut hanya tujuh
yang putuskan, dari 3 orang tersebut 1.
Drs. Abd. Rahman Husain, M.Si
orang saja yang memuhi syarat. “satu
siapa yang Sekjen pilih, apakah ada 2.
Drs. Ardin Danial, M.Ec.Dev
orang tidak memenuhi syarat, sehingga
tes kompetensi selanjutnya dari sekjen 3.
Drs. Irwan Halid, M.Si
hanya tujuh calon saja yang memenuhi
atau
saja. 4.
Drs. Mukti Mile, M.Si
syarat untuk tahapan seleksi selanjutunya.
Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Sekretaris 5.
H. Rudi Iriawan, S.Sos
Kita konsultasikan ke Sekjen KPU RI,
Komisi
Drs. Sjamsul Bahri Pooe, M.AP
karena sesuai PKPU minimal enam orang,
mengumumkan 6 nama kandidat calon 7.
tapi karena Sekjen mengizinkan untuk
yang lolos pada tahap Uji Kompetensi
dilaksanakan seleksi bagi 4 calon, sehingga
dan Psikologi. Penetapan nama tersebut
hari ini, kita melakukan seleksi tes tertulis.
dilakukan usai tim pansel mengadakan
Dikatakan Ahmad, tes tertulis ini hanya
rapat internal di ruangan Ketua KPU
18
apa
Pemilihan
kita
tunggu
Umum
Provinsi 6.
serta
sudah
KPU, terdapat 8 orang yang mendaftar,
seperti
kita ambil, nanti Sekjen Penulisan
yang
presentasi
makalah
:
Drs. H. Sofyan Maku, M.Si
19
20
