KONDlSl PETA SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN BOJONGMENTENG Lokasi Kelurahan Bojongmenteng merupakan salah satu Kelurahan dari 4 Kelurahan yang ada di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dengan luas wilayah 370,187 Ha, di mana di dalamnya mencakup 12 Rukun Warga (RW) dan 67 Rukun Tetangga (RT), dengan batasbatas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bojongrawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan
Mustikajaya Kota Bekasi. 3. Sebelah
Barat
berbatasan
dengan
Kelurahan
Bantargebang
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. 4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatiasih Kecamatan
Jatiasih Kota Bekasi. Letak Kantor Kelurahan Bojongmenteng sendiri berada di Jalan Siliwangi Km. 7 Kota Bekasi dan bila diambil garis lurus wilayah Kelurahan Bojongmenteng, maka Kantor Kelurahan Bojongmenteng tepat berada di tengah-tengah wilayah Kelurahan Bojongmenteng. Jalan Raya Siliwangi merupakan Jalan Provinsi yang menghubungkan Kota Bekasi dengan KotaIKabupaten Bogor dan jalan tersebut selalu ramai selama 24 jam dikarenakan merupakan jalur lalu-lintas lndustri, baik dari Kawasan lndustri Cibinong, Citeureup, Bantargebang maupun Bojongmenteng sendiri untuk kemudian ke arah Tol menuju Tanjung Priok. Wilayah Kelurahan Bojongmenteng telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang peruntukannya untuk perindustrian, perrnukiman, pertanian dan pariwisata. Adapun rincian penggunaan tanah di Kelurahan Bojongmenteng dapat dilihat pada Tabel 3
Tabel 3 Penggunaan Tanah di Kelurahan Bojongmenteng Tahun2007
I No I
PenggunaanTanah 1. Tanah PekaranganlPemukirnan Penduduk 2. Tanah Perum Perumnas dan Real Estate 3. Tanah Negara 4. Tanah Pemakarnan Umum 5. Tanah Perusahaandan lndustri 6. Tanah Sawah Tadah HujanlMilik I Perorangan 7. 1 Tanah Pengairan Jumlah Sumber: Kelurahan BojongmentengTahun 2007
1 ,..-, I ~ersentaseI 232,787 53,000 7,000 2,100 44,000 24.000
62,884 14,317 1,891 0,567 11,886 6.483
7,300 370,187
1,972 100
Dengan melihat Tabel 3, dapat diketahui bahwa sebagian besar lahan di wilayah Kelurahan Bojongmenteng masih merupakan pekarangan penduduk yakni sebesar 62,884 persen, kemudian 14,317 persen sudah dipergunakan untuk perumahan dan real estate, di mana di wilayah kelurahan Bojongmenteng terdapat 4 perumahan yakni Perum Bumi Bekasi Baru Ill, Pemrnnas Bojongmenteng, Kemang Pratama IV dan Kemang Pratama V. Kernudian 11,886 persen tanah sudah dipergunakan untuk lahan industri dan perusahaan lainnya dengan rincian 2 toko swalayan, 27 toko, 153 warung, 2 pasar kaget, 15 pedagang kaki lima, 3 kafe, dan 52 sarana industri, balk itu industri besar, sedang, menengah rnaupun kedl. Sisanya dipergunakan untuk Sawah Tadah Hujan, Tanah Pengairan dan
Pemakaman
umum,
namun
mengingat
kemajuan
wilayah
Bojongmenteng sangat pesat di sektor industri, kecenderungan warga pemilik lahan untuk menawarkantanah kepada para investor cukup tinggi. Kependudukan Data
kependudukan
Kelurahan Bojongmenteng pada
bulan
Desember 2007 menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 20.320 jiwa yang terdiri atas 9.813 jwa laki-laki dan 10.507 jiwa perempuan yang tergabung dalam 6.248 Kepala Keluarga. Berdasarkan Laporan Data
,
Potensi dan Kondisi Wilayah Kelurahan Bojongrnenteng Periode bulan Desember 2007, data kependudukan di kelurahan Bojongmenteng diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur, kelompok etnis, kelompok agama dan rnata pencaharian. Untuk melihat data penduduk berdasarkan kelornpok urnur dapat dilihat pada Tabel 4 Tabel 4 Komposisi Penduduk Kelurahan Bojongmenteng Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2007
Berdasarkan Tabel 4 teriihat bahwa sex ratio Kelurahan Bojongmenteng sebesar 1.310,35.. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk laki-laki terdapat 93 penduduk perempuan. Jika tabel ini diamati lebih jauh berdasarkan kelompok umur, terlihat variasi sex ratio. Sex ratio yang ekstrim terlihat pada kelompok urnur 65+, yaitu 47,76. Hal ini dimungkinkantingginya angka kematian pada penduduk laki-laki usia 65+. Berdasarkan data penduduk menurut kelompok urnur juga dapat dilihat struktur umur penduduk di Kelurahan Bojongrnenteng. Proporsi penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun sebesar 22,22 persen dan proporsi penduduk yang berumur lebih dari 65 tahun sebesar 0,49 persen. Berdasarkan proporsi ini terlihat bahwa struktur umur di
Kelurahan
Bojongmenteng terrnasuk struktur umur peralihan, bukan struktur muda maupun tua. Hal ini dikarenakan proporsi penduduk yang berumur kurang
dari 15 tahun sebesar 22,22 persen, sedangkan syarat struktur muda ~r proporsinya lebih dari 40 persen. Proporsi penduduk yang b e ~ I n lebih dari 65 tahun sebesar 0,49 persen, sedangkan syarat struktur penduduk tua adalah proporsi penduduk urnur lebih dari 65 tahun adalah lebih dari 10 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pirarnida penduduk Kelurahan Bojong Menteng pada Garnbar 2
Gambar 2 Piramida Penduduk Kelurahan Bojongmenteng Tahun 2007 Untuk rnelihat data penduduk berdasarkan kelornpok etnis dapat dilihat pada Tabel 5 Tabel 5 Komposisi Penduduk Kelurahan Bojongmenteng Berdasarkan Kelompok Etnis Tahun 2007 Etnis I
1 WNl Priburni 1 WNI Keturunar pi.3
/
I
I
Laki-laki Perempuan Total Jum'ah (Jiwa) (Jiwa) I
9.271
1
10.033
G2Q
I
A7A
I Jurnlah 9.813 Surnber : Kelurahan Bojongrnenteng 2007
1
10.507
1. 2. 3.
I
1 WNWenaga kerja Hslng
/
-
Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Bojongmenteng adalah warga negara lndonesia priburni, pengertian warga
lndonesia priburni di
sini
bukan warga
asli
Bojongmenteng, tetapi merupakan seluruh warga negara lndonesia dari berbagai suku bangsa yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Bojongmenteng. Kemudian urutan kedua adalah warga negara Indonesia keturunan Cina, di mana cukup banyak jumlah warga keturunan Cina yang berdomisili di Bojongrnenteng. Menurut seorang sesepuh Bojongmenteng, banyaknya warga negara lndonesia Keturunan Cina di Kelurahan Bojongmenteng adalah sejak jaman penjajahan Belanda di mana banyak warga etnis Cina bermukim di wilayah Bojongmenteng karena
pada
saat
penjajahan Belanda wilayah
Bojongmenteng merupakan tempat yang cukup arnan bagi mereka bermukim dan bersembunyi. Karena etnis keturunan Cina itu sudah berbaur dengan warga asli sejak ratusan tahun yang lalu, maka sudah tidak nampak perbedaan antara warga asli dengan warga keturunan. Selanjutnya keberadaan 3 (tiga) orang warga negara asing berkaitan dengan banyaknya industri di wilayah Kelurahan Bojongmenteng yang dimiliki atau mernbutuhkan tenaga ahli dari luar negeri, dan ketiga warga negara asing itu bermukim di perumakan Kemang Pratama IV dan V. Selanjutnya
komposisi
penduduk
Kelurahan
Bojongmenteng
diklasifikasikan berdasarkan agama dapat dilihat pada Tabel 6 Tabel 6
Komposisi Penduduk Kelurahan Bojongmenteng Berdasarkan AgamalKepercayaan Tahun 2007
Sumber: Kelurahan Bojongmenteng 2007 Dengan metihat Tabel 6 di atas maka jelaslah bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Bojongmenteng beragama Islam, kesemuanya itu tersebar baik di perumahan maupun di perkampungan. Kemudian yang kedua adalah penduduk yang beragama Kristen, baik Kristen Protestan
maupun Kristen Katolik. Untuk pemeluk agama Kristen mayoritas terdiri dari suku bangsa batak, di mana komunitas warga batak di wilayah Kelurahan Bojongmenteng cukup signifikan dibandingkan dengan jumlah suku bangsa batak di kelurahan lainnya di wilayah Kecamatan Rawalumbu. Selanjutnya urutan ketiga adalah penduduk yang memeluk agama Budha, mereka yang memeluk agama budha adalah warga negara lndonesia keturunan Cina yang secara turun temurun memeluk agama Budha. Urutan keempat adalah pemeluk agama Hindu. Sistem Ekonomi Berbicara masalah sistem ekonomi, maka akan dimulai dengan berbicara definisi. Pertama pengertian sistem. Menurut Kantaprawira (1999) Sistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur
(elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga eksistensinya. Pengertian ekonomi sendiri adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan ketersediaan barang dan jasa yang terbatas. Dikaitkan
dengan
sistem
ekonomi
masyarakat
kelurahan
Bojongmenteng, maka tidak bisa terlepas dengan sistem ekonomi negara. Sebagaimana diketahui bahwa sistem ekonomi yang dianut di lndonesia adalah sistem ekonomi Pancasilalsistem ekonomi campuran, yang pada perkembangannya sejak bergulir arus refomlasi terus melaju ke arah liberalisasi ekonomi. Hal itu pula berdampak pada mata pencaharian penduduk kelurahan Bojongmenteng. Untuk melihat komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 7
Tabel 7 Komposisi Penduduk Kelurahan Bojongmenteng Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2007
Sumber: Kelurahan Bojongmenteng Tahun 2007. Dari Tabel 7 diketahui bahwa 41,99 persen penduduk kelurahan Bojongmenteng bermata pencaharian sebagai karyawan swasta karena bechmark Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah lndustri terbesar di Jawa Barat, bahkan di Jabodetabek, namun yang diklasifikasikan sebagai buruh hanya 1.32 persen ha1 itu dimungkinkan karena penduduk yang menjadi buruh itu merupakan warga asli yang mendapatkan pekerjaan di pabrik-pabrik yang berada di wilayah Kelurahan Bojongmenteng. Kemudian diikuti oleh sektor jasa dan perdagangan sebesar 21,02 persen. Adapun penduduk yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 1,14 persen yang rata-rata mereka adalah PNS Pemda Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan PNS Departemenllembaga Pemerintah Non Departemen mayoritas berdomisili di wilayah Kelurahan Bojongrawalumbu. Adapun penduduk Kelurahan Bojongmenteng yang bermata pencaharian sebagai anggota TNllPolri sebesar 0,68 persen mereka anggota TNI yang berdinaslpemah berdinas di Kodim Bekasi karena di wilayah Kelurahan Bojongmenteng terdapat perumahan Kodim Bekasi. Sisanya anggota TNIIPolri yang berdinas di berbagai kesatuan. Adapun 33,45 persen penduduk yang tidak berkerja adalah warga yang bukan merupakan usia produktii dan juga tidak menutup kemungkinan ada di dalamnya merupakan angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan.
Adapun jenis-jenis usaha yang ada di kelurahan Bojongmentengyang mendukung perekonomian masyarakat kelurahan Bojongmenteng dapat dilihat dari Tabel 8 Tabel 8 Jumlah Lembaga Ekonomi di Kelurahan Bojongmenteng Tahun 2007 Lembaga EkonomilJenis Usaha
No
I Koperasi
1. 2.
1 lndustri makanan 1 lndustri kerajinan / lndustri pakaian
3. 4.
1
1
6. Usaha perciagangan 7. Restoran 8. Kios kelontong 9. 1 Bengkel 10. ( Toko swalayanlminimarket 11. 1 Percetakan dan sablon 1 Jumlah Sumber: Kelurahan Bojongmenteng Tahun 2007
1 I
Jumlah (Buah) 2 3 4 3
,
153 3 25 6 4 5 216
I
Data jumlah Lembaga Ekonomi disajikan dalam bentuk grafik Lembaga Ekonomi pada Gambar 3
140
1M
iw 80 BO
40 20 0
Gambar 3 Gr&k Lembaga E k o n m i di Kelumhan Bojongmenteng Dengan
banyaknya
jenis
usaha
ekonomi
di
Kelurahan
Bojongmenteng semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat kelurahan Bojongmenteng, tetapi data tersebut nampaknya belum sesuai dengan kondisi masyarakat di sana, karena justru keberadaan perusahaan di sana kurang mengakomodasi masyarakat lokal sehingga masyarakat ash Bojongmenteng lebih cenderung untuk benrsaha
pada
sektor
lainnya,
seperti
berkecimpung
dalam
organisasi
kemasyarakatanatau jasa keamanan. Struktur Komunitas Pelapisan Sosial Sistem pelapisan sosial dalam masyarakat dapat terbentuk dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri, namun dapat pula terbentuk dengan sengaja dirancang dan disusun untuk mencapai suatu tujuan. Pada awal abad 20-an Clifford Gee& mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia digolongkan menjadi tiga golongan, yakni Santri, Priyayi dan Abangan, dan teori tersebut dapat digambarkan di masyarakat Kelurahan Bojongmenteng. Namun pelapisan sosial itu sendiri tidaklah bersifat vertikal, melainkan bersifat horizontal. Contoh orang yang lebih kaya belum tentu mempunyai pengaruh lebih dibandingkan orang yang tingkat ekonominya lebih rendah. Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu pendapatnya lebih di dengar daripada orang yang lebih rendah tingkat pendidikannya. Pengkaji mengidentifikasi ada beberapa ha1 yang dapat dgadikan dasar pelapisan sosial masyarakat Kelurahan Bojongmenteng, antara lain: 1) Kepemilikan atas tanahlkekayaan, di mana seorang warga asli Bojongmenteng yang hingga saat ini masih memiliki tanah luas maka beliau akan dihormati oleh warga masyarakat setempat. Adat budaya Bekasi sangat mempengaruhi ha1 tersebut, di mana warga asli Bojongmenteng semuanya memiliki warisan tanah yang cukup luas, namun pada dekade tahun 199Qan menjadi suatu trend di wilayah itu untuk menukarkan tanah dengan mobillmotor atau menjual tanah untuk ongkos naik haji danlatau menikah lagi. Pada saat ini tanah rnereka telah habis, dan ada beberapa keluarga yang masih dapat mempertahankan tanah warisannya, juga sudah naik haji dan apalagi bila anggota keluarganya ada yang dapat menyelesaikan pendidikan tinggi atau bekerja sebagai Pegawai Negeri SipillAnggota TNllPolri maka keluarga tersebut akan lebih dihormati di lingkungan masyarakat
tersebut dan dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. 2) Pekerjaan juga memiliki peran yang cukup penting dalam pelapisan sosial di lingkungan masyarakat kelurahan Bojongmenteng. Orang yang memiliki pekerjaan di pemerintahan, baik sebagai Pegawai Negen Sipil atau Anggota TNllPolri akan lebih dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada para pedagang atau pegawai swasta. Apalagi mereka yang memiliki jabatan kewilayahan seperti Lurah, Camat, Danramil atau Kapolsek akan lebih dihormati daripada Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan sebagai Kepala Seksi, Kepala Bagian, Kepala Bidang atau bahkan Kepala Dinas sekalipun. Sebagai contoh seorang Lurah akan lebih dihormati daripada seorang Kepala Bidang atau seorang Camat akan lebih dihargai daripada seorang Kepala Dinas, padahal secara hierarki dl pemerintahan daripada jabatan Lurah, Camat tersebut sebenamya lebih tinggi pembandingnya. Sebagai contoh Drs. H. Kamaludin Djaini, M.Si. seorang warga as11 Bojongmenteng pernah menjadi Lurah Bojongmenteng, Camat Bekasi Timur dan kini Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Bekasi oleh warga kampung hingga kini masih disebut Lurah dengan sebutan "Lurah Kamal". Itu menunjukkan bahwa dalam pelapisan sosial pada aspek pekejaan, seorang aparat pemerintah apalagi seorang pamong praja masih memiliki tempat yang lebih baik di mata masyarakat dibandingkan dengan mereka yang memiliki profesi lainnya meskipun penghasilannya mungkin lebih besar mereka yang bekerja di sektor swasta. 3) Tingkat Pendidikan sebenamya tidak terlalu dominan dalam penentuan kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Tetapi apabila yang bersangkutan adalah warga asli Bojongmenteng memiliki pendidikan tinggi maka kedudukan yang bersangkutan dinilai lebih tinggi daripada rnasyarakatyang lainnya. Lain halnya seorang warga pendatang tinggal di perkampungan, meskipun memiliki pendidikan hingga S-2 atau S-3, belum tentu orang itu ditempatkan pada kedudukan yang terhormat di wilayah itu.
Kepemimpinan Kepemimpinan adalah kemarnpuan seseorang untuk rnernpengaruhi orang-orang disekitarnya sedernikian rupa sehingga rnereka rnau bekerjalbergerak secara ikhlas kearah pencapaian tujuan. Disebut sedemikian rupa artinya terdapat senr-seni tertentu agar dapat rnenarik hati orang-orang disekitarnya tersebut, dan disebut ikhlas dalam arti tanpa pamrihltidak terpaksa. Dalam kepemimpinan, orang yang memimpin disebut Pemimpin (leader) dan orang yang dipimpin disebut pengikut (follower). Bicara masalah perbedaan kepemimpinan formal dan informal bila merujuk pada pendapat para ahli teori kepemimpinan maka perbedaan yang paling urgen adalah seorang pernimpin formal diangkat melalui surat keputusan pemerintah sedangkan pemimpinan informal tidak diangkat berdasarkan surat keputusan melainkan melalui pengakuan masyarakat Untuk kondisi masyarakat Kelurahan Bojongmenteng sendin, seorang pemimpin formal adalah Lurah atau perangkat kelurahan yang memiliki peranan memberikan pelayanan kepada masyarakat ,menyangkut hal-ha1 yang bersifat adrninistrasi pemerintahan. Sedangkan pemimpin informal adalah para tokoh masyarakat, ketua organisasi kemasyarakatan ataupun para ketua RTIRW. Mungkin berbeda dengan daerah yang lebih maju, di Bojongrnenteng kegiatan kepemirnpinan informal yang paling digemari adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Dalam ha1 ini seorang pemimpin informal meski tidak memiliki otoritas akan lebih senang bila kegiatan mereka berhubungan dengan kegiatan pemerintah yang dapat dikembangkan rnenjadi mata pencaharian. Misalnya ketua RTRW di perkampungan rata-rata dipegang oleh seorang yang tidak memiliki pekerjaan, dan mereka mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai seorang pemimpm, maka kesempatan tersebut rnereka gunakan untuk mencari uang, seperti membantu warga untuk mengurus pelayanan ke kelurahan atau kecamatan, seperti membantu rnemfasiliiasi pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Waris, dan sebagainya.
Jejaring Komunitas Network atau jejaring kerja merupakan proses aktif membangun dan mengelola hubungan-hubungan yang produktif, kokoh, baik indiyidunya maupun organisasinya sendiri. Pengertian jejaring kerja dalam organisasi menurut Sedarmayanti (2004) adalah proses pemeliharaan (nurturng), penumbuhan
(cultivating) dan
integrasi (integrating) kemampuan-
kemampuan yang terpilih, bakat-bakat hubungan dan mitra kerja dengan mengembangkan kemitraan yang kreatif dan strategis bagi peningkatan kinerja organisasi pemerintah. Dengan kata lain, jejaring merupakan upaya mempersatukan bakat, potensi, kemampuan baik indiiidu, kelompok maupun seluruh jajaran organisasi baik pemerintah maupun masyarakat sedemikian rupa sehingga tefcipta
kemampuan pribadi rnaupun
kemampuan bersama yang semakin besar. Di Kelurahan Bojongmenteng sendiri jejaring sosial telah dibangun oleh Lurah sejak dulu. Rapat minggon merupakan saluran komunikasi formal yang sangat efektif yang dapat membahas pennasalahan yang ada di masyarakat. Di Kecamatan Rawalumbu diprogramkan bahwa setiap minggunya tempat rapat rninggon digilir di setiap kelurahan, dan apabila suatu kelurahan menjadi tuan rumah rapat minggon maka harus menghadirkan Ketua RTIRW, ketua LPM dan para ketua organisasi kemasyarakatan. Secara informal juga jejaring sosial dikembangkan, namun itu dilakukan
rnenurut kepentingan tertentu,
misalnya Kepala Seksi
Kesejahteraan Sosial akan membangun jejaring dengan para tokoh agama, pemimpin pondok pesantren, Forum Silaturahmi Subuh Keliling (Forsibu), Forum Komunikasi Masjid-Musholla (FKM), PKK, Karang Taruna untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial baik tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun tmgkat Kota Bekasi. Kepala Seksi Tramtib dan Linmas akan membangunjejaring dengan Forum Bekasi Rempug (FBR) dan BKMB Bhagasasi untuk dapat menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Kelurahan Bojongmenteng. Kepala Seksi Ekbang dan Kepala Seksi Pemerintahan akan membangun jejaring dengan LPM
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Kader PKK RW dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mendukung program kerjanya. Organisasi dan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Di kelurahan Bojongmenteng, lazimnya di kelurahan-kelurahan lainnya di Indonesia, terdapat berbagai lembaga kemasyarakatan, baik itu merupakan
bentukan
pemerintah yang
merupakan amanat dari
pelaksanaan Undang-Undang, maupun merupakan organisasi yang lahir dari swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga yang merupakan bentukan pemerintah misalnya LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), BKM P2KP, Karang Taruna, Posyandu, Posbindu, Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran (Balakar), dan Pokdar Kamtibmas.
Di samping o~ganisasi-
organisasi tersebut, ada juga organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kelompok-kelompok pangkalan ojeg dan Serikat Pekeja Nasional (SPN) di pabrik-pabrik yang ada di wilayah Kelurahan Bojongmenteng. Organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, antara lain Forsibu (Forum Silaturahmi Subuh Keliling), Majelis Taklim, DKM dan Kelompok Remaj'a Mesjid. Dalam tial in7 antara organisasi tersebut wilayah peranannya berbeda-beda, kalau Majelis Taklim, DKM dan Kelompok Remaja Mesjid hanya cakupan organisasinya bersifat lokal RTRW atau bahkan hanya di suatu Masjidlmusholla, lain halnya dengan Forsibu. Forsibu merupakan organisasi masyarakat bentukan Camat Rawalumbu yang melaksanakan aktifitas dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peranserta masyarakat untuk silaturahmi dengan jalan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan berpindah-pindah tempat secara bergiliran. Forsibu ini merupakan tindak lanjut dari Program Walikota Bekasi untuk menggerakkan warganya dalam ibadah shofat subuh secma berjamaah.
Organisasi kemasyarakatankepemudaan yang bergerak di bidang pemantapan stabilitas kemananan, misalnya Pokdar Kamtibmas, FKPM (Forum Kornunikasi Polisi dan Masyarakat, FBR (Forum Betawi Rempug), POB (Persatuan Orang Betawi), lkapud (Ikatan Putra Daerah). Pokdar Kamtibmas dan FKPM merupakan organisasi bentukan Polri untuk membantu polri dalam upaya menciptakan stabilitas kamtibmas di setiap kelurahan. berbeda dengan FBR, POB datau lkapud, organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan peranan warga betawilwarga asli lokal untuk meningkatkan harkat, derajat dan kesejahteraan anggotanya. Narnun pada prakteknya organisasi-organisasi ini banyak berkecimpung untuk meredam konflik horizontal di masyarakat. Namun yang menarik dalam peta sosial masyarakat, kelornpok rnasyarakat yang tergabung daiam Pokdar Kamtibmas dan FKPM rata-rata penduduk perumahan. Bermata pencaharian tetap dan berpendidikan. Berbeda dengan anggota FBR, POB dan lkabud, rata-rata mereka adalah warga perkampungan, tidak memiliki mata pencahariantetap dan rnayoritas diantaranya tidak berpendidikan. Di Kelurahan Bojongrnenteng terdapat berbagai sarana pendidikan, meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 6 buah, Sekolah Dasar (SD)ISederajat 8 buah. Madrasah 3 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 buah, Sekolah Menengah Umum (SMU) 1 buah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 buah. Disamping iiu ada juga lernbaga pendidikan infonnallnonformal, yaitu kursus menjahit sebanyak 2 buah. Sarana lembaga kesehatan masyarakat di Kelurahan Bojongmenteng meliputi; puskesmas 1 buah, poliklinikhalai pengobatan sebanyak 4 buah, apotik 8 buah, posyandu 20 buah, dan tempat praktek dokter umum 8 buah.
Fungsi Kontrol Sosial Lembaga Dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial kepada pemerintah maka lembaga-Jembagakemasyarakatan yang ada di Kelurahan Bojongmenteng akan selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan pemerintahan. Ada yang bersifat sektoral rnaupun bersifat komprehensif, terutama dalam bidang pembangunan. Setiap organisasi kemasyarakatan mengambil peranannya
masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Peranan mereka dalarn melakukan kontrol sosial lebih banyak pada bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik. Fungsi kontrol sosiai yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni fungsi kontrol secara struktural dan non struktural. Secara struktural fungsi kontrol sosial dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bojongmenteng, dan secara non struktural dilakukan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan Bojongmenteng. Unsur hakiki dari tujuan kontrol sosial ini adalah bahwa dalam komunikasi pembangunan peranan pemimpin formal maupun pemimpin informal sangat berperan dalam pembangunan, agar tercipta suatu sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara keinginan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pola pembangunan yang dilaksanakan hams ditujukan dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan mental spiritual dan keadilan masyarakat. Peranan pemimpin informal dalam pembangunan adalah untuk dapat menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dimana pemimpin informal telsebuf hams mengetahui
dan menyerap keinginan dan
kebutuhan masyarakat di satu sisi, juga mereka harus dapat menjadi mediator pemerintah untuk mernberikan pengertian kepada masyarakat tentang segala-sesuatu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga terjadi kesamaan tujuan antara tujuan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Peranan pemimpin formal pun sangat penting, dalam ha1 ini di tingkat Kelurahan adalah Lurah, Lurah harus dapat mempersatukan kondisi politik dengan kondisi kelembagaan agar tercapai kesamaan makna dimana dia harus dapat mernberikan respon terhadap kritik-kritik, saran-saran, pengarahan serta kontrol dari luar pemerintahan, namun dia juga harus
dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan operasional dalam organisasi, berarti dia harus dapat memberikan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh organisasi pemerintahan sehingga mampu menghasilkan output-output yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pencapaian tujuan. Sebagai contoh bagaimana Lurah dapat memenuhi keinginan masyarakat dalam peiayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan, di satu sisi Lurah juga hams dapat memberikan kesejahteraan yang baik bagi perangkatnya sehingga mereka mampu melayani masyarakat, baik datam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan dengan baik, dalam ha1 ini Lurah harus dapat memadukan sehingga kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dan tidak rnemheratkan salah satu pihak. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bojongmenteng pun harus dapat menjadi jembatan antara Pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan pelayanan di bidang pembangunan. Di Kelurahan Bojongmenteng misalnya, pada masa orde baru berkuasa dimana pemerintahannya
sangat
bersifat
sentralistis
tentunya
segala
pembangunan yang dilaksanakan lebih menekankan kepada programprogram pemerintah pusat sehingga seringkali pembangunan yang telah dilaksanakan kurang bemanfaat bagi masyarakat. Kini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan Bojongmenteng telah melakukan
reformasi,
pembangunan yang
program-program
dilaksanakan
oleh
dan Lembaga
rencana-rencana Pemberdayaan
Masyarakat lebih menekankan pada keinginan masyarakat, dalam arti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tengah menempatkan dirinya sebagai saran partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan.
Proses Sosialisasi dalam Kernunitas Keberadaan
lembaga-lembaga
atau
organisaskorganisasi
kemasyarakatan memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda, ada yang banyak membantu program pemerintah, ada pula yang kurang membantu bahkan seringkali bertentangan dengan program pemerintah.
Ada yang beranggotakan dari warga pribumilperkampunganada pula yang beranggotakan warga pendatanglperumahan. Ada yang beranggotakan warga yang berpendidikan dan ada pula yang beranggotakan warga yang tidak berpendidikan. Keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang merupakan bentukan pemerintah seperti LPM, PKK, Karang Taruna ataupun organisasi yang bersifat keagamaan sebenarnya tidak banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat, melainkan akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan program-programnya di masyarakat. Pemerintah harus dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian serius kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keamanan seperti FBR, lkapud dan POB. Adapun untuk Pokdar Kamtibmas dan FKPM masih banyak membantu pemerintah terutama polri dalam menciptakan kondisi kamtibmas yang stabil. Tetapi untuk FBR, POB dan lkapud seringkali terjadi persaingan atau bahkan konflik, meskipun mereka satu etnis yakni mengatasnamakan putra betawi dan putra daerah. Peranan mereka dalam menciptakan stabilitas keamanan dan meningkatkan harkat, derajat dan kesejahteraan anggotanya sering diartikan
untuk
mencari
penghasilan dengan
mengatasnamakan
organisasi. Misalnya dengan memegang keamanan suatu pasar, suatu area parkir, pabrik-pabrik atau proyek-proyek pembangunan. Tidak jarang mereka bersaing untuk "berebut lahan", yang tidak jarang pada akhimya terjadi konflik atau bahkan ada korban jiwa diantara mereka. Namun yang sangat menarik apabila komunitas mereka terusik oleh warga pendatang, mereka akan bersatu untuk melawan warga pendatang tersebut. Daiam situasi sosial seperti ini peran ulama dan tokoh asli masyarakat Betawi akan sangat berperan dalam upaya meredam konflik antar organisasi kemasyarakatan yang ada tersebut.
Surnber Daya Lokal Lokasi Kelurahan Bojongmenteng yang merupakan daerah peralihan antara kota dan desa, di samping memiliki posisi yang strategis untuk dapat dikembangkan juga sangat rawan akan terjadinya konflik horisontal dikarenakan tingkat pluralisme penduduk yang sangat tinggi. Sumber daya lokal yang dimiliki oleh Kelurahan Bojongmenteng antara lain: Lahan Wilayah Kelurahan Bojongrnentengmemiliki area seluas 370,187 Ha. Adapun peruntukkannya untuk pemukiman penduduk 232,787 Ha.. perumnas dan real estate 53,000 Ha., tanah negara 7,000 Ha., tempat pemakaman umum 2,100 Ha., perusahaan dan industri 44,000 Ha., sawah tadah hujan 24,000 Ha., pengairan 7,300 Ha. Perbandingan antara luas lahan sesuai dengan pemntukkan dan luas lahan yang telah dipergunakan di wilayah Kelurahan Bojongmenteng masih memperlihatkan potensi wilayah ini untuk lebih dikembangkan, temtama untuk pemmahan dan kawasan industri non polutan. Tenaga Kerja Tenaga kerja di Kelurahan Bojongmenteng cukup beragam, berdasarkan data laporan tahunan Kelurahan Bojongrnenteng Tahun 2007, jumlah tenaga kerja terbanyak adalah di sektor karyawan swasta sebesar 41,99 persen kemudian diikuti oleh wiraswastalpedagang sebesar 21,02 persen selanjutnya berprofesi sebagai buruh sebesar 1,32 persen, diikuti oleh pegawai negeri sipil sebesar 1,14 persen dan TNllPolri 0.68 persen dan pensiunan 0,26 persen. Namun banyak juga warga Kelurahan Bojongmenteng tidak memiliki pekerjaan yang tentunya ha1 tersebut hams mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah agar tidak menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Namun dengan melihat polensi lahan yang dernikian maka pemerintah daerah harus dapat mendorong investasi di Kelurahan Bojongmenteng yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan dapat mendorong ekonomi kerakyatan di sana.
Modal Berbicara masalah permodalan, maka kita akan berbicara modal dilihat dari dua aspek, yaitu modal ekonomi dan modal sosial. Modal ekonomi akan menyangkut aset produksi yang dimiliki oleh para pelaksana kegiatan ekonomi lokal dan investasi. Untuk industri besar dan sedang didanai oleh investasi yang sebagian besar berasal dari lembaga keuangan di luar kota Bekasi, namun untuk pengembangan ekonomi kerakyatan banyak program-program ekonomi yang dibiayai oleh pemerintah seperti BKM-P2KP, UED-SP, Koperasi Simpan Pinjam, KUD, P2WKSS dan UP2K. Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat KelurahanBojongmenteng berupa kerjasama antar komunitas, baik yang bersifat Ingroup ataupun Oytgroup. Perkumpulan tersebut terbentuk karena adanya saling percaya, kerjasama, dan jaringan kerja yang baik. Unsur-unsur
tersebut
merupakan
cikal-bakal
kemunculan
perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan pemenuhan kebutuhan ekonomi di wilayah Kelurahan Bojongmenteng, seperti kelompok tukang ojeg, paguyuban masyarakat S ku Rawagede dan kelompok pengrajin boneka. Kelompok-kelampok Usaha Di Kelurahan Bojongmentengada 4 jenis kelompok usaha, yakni: 1) lndustri Besar
:6 buah.
2) lndustri sedang
:39 buah.
3) lndustri menengah
: 5 buah.
4) lndustri kecil
: 2 buah.
Adapun jenis usaha lainnya antara lain bengkel6 buah, perdagangan lainya 153 buah, mini market 5 buah, dan usaha kontrakan 1.579 pintu.
lkhtisar Kelurahan Bojong Menteng memiliki luas wilayah 370,187 Ha, di dalamnya mencakup 12 RW dan 67 RT. Jumlah penduduk sebanyak 20.320 jiwa yang terdiri atas 9.813 jiwa laki-laki dan 10.507 jiwa perempuan yang tergabung dalam 6.248 Kepala Keluarga. Mata pencaharian warga Kelurahan Bojongmenteng terdiri dari PNS 232 jiwa, TNllPolri 139 jiwa, Karyawan Swasta 8.533 jiwa, Petani 27 jiwa, buruh 269 jiwa, wiraswasta 4.271 jiia. Adapun jenis-jenis usaha yang ada di kelurahan Bojong Menteng yang mendukung perekonomian masyarakat sebagai berikut Koperasi 2 buah, industri makanan 3 buah, industri kerajinan 4 buah, industri pakaian 3 buah, industri mebel 8 buah, usaha perdagangan 153 buah, restoran 3 buah, kios kelontong 25 buah, bengkel 6 buah, toko swalayan 2 buah, percetakan 5 buah. Struktur sosial pada komunitas yang di telaah dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu: I. Pelapisan Sosial, yang d~iadikandasar adalah: a. Kepemilikan atas tanahlkekayaan, b. Pekejaan di pemerintahan, c. Tingkat Pendidikan.; 2. Kepemimpinan, di mana pemimpin formal adalah Lurah atau perangkat Kelurahan. Sedangkan pemimpin informal adalah para tokoh masyarakat, ketua organisasi kemasyarakatan ataupun para ketua RTIRW.; 3.
Jejanng Komunitas,Di Kelurahan Bojong Menteng
jejaring sosial telah dibangun oleh lurah sejak dulu. Rapat minggon me~pakansaluran komunikasi formal yang sangat efektii yang dapat membahas permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial kepada pemerintah maka lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan pemerintahan. Ada yang bersifat sektoral maupun bersifat komprehensif, terutama dalam bldangpembangunan.
