KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP
PUTUSAN AJUDIKASI NON LITIGASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
MOH. SIDIQ DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
1
KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP PUTUSAN Nomor: 003/X/KI.KAB.SMP-PS-A/2014
KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Kabupaten Sumenep yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 003/REG-PSI/VIII/2014, yang diajukan oleh:
Nama
: MOH. SIDIQ
Alamat
: Kompleks Perumahan Batu Kencana Blok S. No. 29 Batuan – Sumenep.
Di dalam persidangan dihadiri oleh: Nama
: 1. MOH. SIDIQ
Alamat
: Kompleks Perumahan Batu Kencana Blok S. No. 29 Batuan – Sumenep.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap
Nama
: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
Alamat
: Jl. Asta Tinggi No. 99 Kebonagung - Sumenep
Yang pada persidangan dihadiri oleh Drs. H. Fajar Rahman, M.Si Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon;
2
Telah membaca keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep pada tanggal 06 Juni 2014 dengan kronologi sebagai berikut : Kronologi
[2.2] Pada tanggal 19 September 2013 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum. Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2013; 2. Salinan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) realisasi anggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013; 3. Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep [2.3] Karena tidak ada tanggapan, Pada tanggal 16 Oktober 2013 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep [2.4] Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tidak menanggapi keberatan atas permohonan a quo dari Pemohon, Termohon baru menyampaikan tanggapan setelah Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Kabupaten Sumenep, maka pada tanggal 07 Januari 2014, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten Sumenep.
3
[2.5] Termohon telah mengirimkan surat balasan untuk permohonan informasi Pemohon tertanggal 1 Oktober 2013, perihal Jawaban Atas Permohonan Salinan Dokumen, namun yang mengantarkannya tidak bertemu dengan Pemohon sehingga surat jawaban tersebut dibawa kembali yang kemudian dijadikan arsip
[2.6]. Termohon telah menyampaikan jawaban atas surat keberatan Pemohon tertanggal 17 Oktober 2013, perihal Jawaban Surat Keberatan Pemohon, dan diterima oleh orang yang bernama Wiwin selaku saudara Pemohon [2.5] Pada tanggal 21 Juli 2014, diadakan sidang Ajudikasi pertama yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dimana Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut terdaftar dengan Nomor Register: 003/REG-PSI/VIII/2014. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak adanya tanggapan dari Termohon.
Tujuan Permohonan Informasi Publik
[2.7] Bahwa Tujuan Permohonan Informasi Publik oleh Pemohon adalah: 1. Untuk kepentingan terpenuhinya hak dan kebutuhan atas informasi dalam rangka menjalankan hak dan tanggung jawab Pemohon dalam berperan serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan Negara yang baik, terbuka, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan. 2. Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme Petitum
[2.8] Pemohon meminta kepada Ketua Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan , dengan petitum sebagai berikut : -
Menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
4
-
Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, atau seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
-
Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi Surat Permohonan Informasi Publik dan Surat Keberatan dari Pemohon
-
Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi publik yang Pemohon mohonkan tanpa dasar atau alasan
-
Memerintahkan Termohon untuk memenuhi dan menjalankan kewajibannya dengan menyediakan dan mengumumkan seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
-
Memerintahkan Termohon untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya dengan memberikan salinan dokumen seluruhnya kepada Pemohon sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon
-
Memerintahkan Termohon untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya dengan memberikan seluruh salinan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon , selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak salinan putusan KI Kabupaten Sumenep diterima oleh Termohon
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon
[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menyatakan seluruh Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon untuk seluruhnya, berdasarkan pasal 9 maupun pasal 11 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Surat-Surat Pemohon
[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-1
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
Bukti P-2
Salinan surat Permohonan Data dan Informasi tertanggal 19 September 2013, kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.
5
Bukti P-3
Salinan Tanda Terima Surat Permohonan DPA, SPJ, Daftar Informasi Publik Yang Dikelola Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, tanggal 20 September 2013
Bukti P-4
Salinan surat Pengajuan Keberatan Terhadap Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tertanggal 16 Oktober 2013.
Bukti P-5
Salinan Tanda Terima Surat Keberatan Tertanggal 16 Oktober 2013
[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan data kepada Pemohon sesuai dengan permohonannya. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Termohon
[2.12] Menimbang bahwa di persidangan Termohon telah memberikan keterangan/penjelasan terkait dengan permohonan pemohon, yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon tidak berada dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep (Termohon), yang menguasai sepenuhnya adalah Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur 2. Bahwa Informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan Informasi yang masih dalam proses pendokumentasian, dan belum/sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3. Bahwa Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon sebenarnya sudah ada dan tersedia di website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep 4. Bahwa Termohon keberatan atas pertimbnagan mengingat Termohon telah menjawab suratsurat dari Pemohon dan telah disampaikan kepada Pemohon 5. Bahwa Termohon juga telah mengumumkan DIPA bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013 , dan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2013 di website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep
6
Surat-Surat Termohon
[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti T-1
Surat dari Moh.. Sidiq tertanggal 19 September 2013, Perihal Permohonan Salinan Dokumen
Bukti T-2
Surat Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Sumenep tertanggal 1 Oktober 2013 Nomor: 1417.1/SesKab-014.329908/X/2013, Perihal Jawaban Atas Permohonan Salinan Dokumen (tidak terlampir)
Bukti T-3
Laporan Pelaksanaan Tugas oleh staf Tertanggal 1 Oktober 2013
Bukti T-4
Surat dari Moh. Sidiq tertanggal 16 Oktober 2013 , Perihal Surat Keberatan
Bukti T-5
Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tertanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 1442/SesKab-014.329908/X/2013, Perihal Jawaban Atas Surat Keberatan
Bukti T-6
Tanda terima surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor: 1442/SesKab-014.329908/X/2013
Bukti T-7
Surat
Nomor:
369/SesKab-014.329908/VIII/2014,
Perihal
Kronologi
Pelaksanaan Sidang Ajudikasi Bukti T-8
Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor: 392/Komisi Pemilihan Umum Kab-014.3290908/IX/2014, Perihal Keterangan Dalam Sidang Ajudikasi Komisi Informasi
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon
[3.1] Bahwa informasi publik yang diminta berupa SPJ hingga kwitansi sebagai bukti pendukung dari realisasi anggaran yang telah dibelanjakan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013, menurut Termohon tidak dapat diberikan karena belum diaudit, alasan tersebut secara logika hukum sangat sulit dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal 17 tidak terdapat ketentuan yang mengatur, kalau dokumen yang belum diaudit tidak dapat diakses oleh publik.
[3.2] Bahwa informasi publik yang berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran adalah termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan
7
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 9 UU RI Nomor 14 Tahun 2008
[3.3] Bahwa Surat Pertanggungjawaban hingga kwitansi sebagai bukti pendukung dari realisasi anggaran yang telah dibelanjakan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 adalah termasuk dalam kategori informasi publik yang wajib tersedia setiap saat
[3.4] Bahwa telah terjadi pertentangan antara keterangan Termohon yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan, yang disampaikan kalau DIPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggran 2013 dapat diakses di situs Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, sedangkan dalam isi surat Termohon tertanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 1442/SesKab014.329908/X/2013, perihal Jawaban Atas Surat Keberatan disampaikan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berada dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, yang menguasai sepenuhnya adalah Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, padahal sebagaimana diterangkan oleh saksi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam sidang pembuktian tanggal 26 September 2014, kalau DIPA atau yang disebut juga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 berada atau dapat diakses di situs Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep. Hal ini membuktikan adanya pertentangan antara surat Termohon dengan keterangan Termohon di persidangan.
Kesimpulan Termohon
[3.2] Termohon tidak menggunakan haknya
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon kepada Komisi Informasi Kabupaten Sumenep sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b; Pasal 13; Pasal 36 ayat (1) ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan permintaan Informasi tidak ditanggapi. [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
8
1. Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep
untuk memeriksa dan memutus
permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep
[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya mengatur tentang kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; [4.4] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [4.1]; [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep pada tanggal 06 Juni 2014 dengan Nomor register Nomor: 003/REG-PSI/VI/2014; [4.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan Ajudikasi/Mediasi I (pertama) dengan dan untuk menghadiri sidang Ajudikasi/Mediasi pada tanggal 21 Juli 2014; [4.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi II (Dua) dengan dan untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 15 Agustus 2014 dan seterusnya hingga sidang putusan,, setelah mediasi dinyatakan gagal; [4.8] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU KIP menyebutkan bahwa : “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana” [4.9] Menimbang bahwa atas pertimbangan pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] di atas, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Kabupaten Sumenep berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
9
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8,Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11,12 Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten Sumenep setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon; [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan: 1. Pemohon adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal di Kompleks Perum. Batu Kencana Blok S No. 29 Batuan - Sumenep. 2. Salinan surat permohonan informasi tanggal 19 September 2013, yang menurut Pemohon, atas permohonan informasi tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban; 3. Salinan surat Pengajuan Keberatan, oleh karena Permohonan informasi tidak ditanggapi oleh termohon, tanggal 16 Oktober 2013; 4. Pada tanggal 24 Oktober 2013 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten Sumenep. [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] dan [4.11] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing). Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon;
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON
[4.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP Nomor 14 tahun 2008 mengatur, bahwa : “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”
10
[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang dibentuk oleh pemerintah dan menggunakan APBN maupun APBD, Sehingga dengan demikian Termohon memenuhi kriteria sebagai Badan Publik; [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan [4.14] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Termohon Badan Publik.
D. Pokok Permohonan
[4.16] Menimbang bahwa dari fakta persidangan, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti
surat maupun keterangan secara lisan dan tulisan dari para pihak,
Majelis
menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan salinan dokumen Pemohon, namun tidak sampai di tangan Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara d. Termohon telah menyampaikan surat jawaban atas keberatan Pemohon dan diterima oleh orang yang bernama Wiwin selaku saudara Pemohon, sebagaimana diuraikan di dalam Duduk Perkara
E. Pendapat Majelis
[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menyatakan Data/Informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah Informasi publik yang Terbuka, yang Wajib Tersedia dan Disediakan oleh Termohon dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 9, dan pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik [4.18] Bahwa Keterangan Pemohon di atas, Majelis berpendapat, hal tersebut merupakan keterangan dan atau kesimpulan yang disampaikan di dalam persidangan dengan memberikan alasan yuridis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
11
Keterbukaa Infomasi Publik. Majelis berpendapat bahwa keterangan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 9, pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 11, pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Bahwa Termohon menyatakan, informasi yang diminta oleh Pemohon tidak berada dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep (Termohon), yang menguasai sepenuhnya adalah Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
[4.20] Bahwa Keterangan Termohon di atas, Majelis berpendapat kurang tepat karena berdasarkan UU 14 Tahun 2008, Termohon merupakan Badan Publik, yang sekretarisnya ditunjuk selaku kepala, sebagaimana yang dimaksud dengan Badan Publik oleh pasal 1 ayat 3 juncto penjelasan pasal 6 ayat 3 Perki No. 1 Tahun 2013. Aturan tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkhis. Dan data/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah data/informasi yang dihasilkan, disimpan dan dikelola oleh Termohon di Kabupaten Sumenep. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kewajiban Pelayanan Informasi Publik melekat pada Termohon sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, dengan tetap memperhatikan kemungkinan adanya komunikasi dan kordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum RI apabila dipandang perlu 1. Bahwa Informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan Informasi yang masih dalam proses pendokumentasian, dan belum/sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
[4.21] Bahwa terhadap keterangan Termohon di atas, Majelis berpendapat hal dan keadaan tersebut dapat terjadi oleh karena pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dapat dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (UU RI N0. 17 tauhn 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 31). Sedangkan penentuan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, termasuk waktu dan metodenya
12
dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK (UU RI N0. 17 Tauhn 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 6). Dan oleh karena pada saat perkara a quo diselesaikan di Komisi Informasi Kabupaten Sumenep perkara a quo diduga kuat telah selesai diaudit oleh BPK dan telah disampaikan ke legislatif, karena telah melampaui masa 6 (enam) bulan berakhirnya Tahun Anggaran 2013, sejak itu perkara a quoa dalah dokumen yang terbuka.
5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Kabupaten Sumenep berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; [5.3] Terhadap dalil-dalil/keterangan Pemohon terbukti beralasan untuk sebagian [5.4] Terhadap dalil-dalil/keterangan Termohon terbukti beralasan untuk sebagian
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan memberikan Data/informasi kepada Pemohon, sebagai tugas, kewajiban dan kewenangannya, sesuai dengan permohonan Pemohon, selambatlambatnya 14 hari kerja sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap.
[6.3] Menetapkan untuk biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Moh. Yusuf, M.H.I, selaku Ketua merangkap Anggota, Rudi Hartono, SH. MH dan Mohammad Rasyid, M.Pd.I masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu 20 Oktober 2014 dan dibacakan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 24 Oktober 2014 oleh
13
Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hadiyanto, SH sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.
Ketua Majelis
ttd
(DRS. MOH. YUSUF, M.H.I)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
ttd
ttd
(RUDI HARTONO, SH. MH)
(MOHAMMAD RASYID, M.Pd.I)
Panitera ttd
(HADIYANTO, SH)
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Sumenep, 24 Oktober 2014 Panitera
(HADIYANTO, SH)
14
