PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMENEP Menimbang
:
a. bahwa dengan pesatnya pembangunan menara telekomunikasi sebagai implikasi kemajuan teknologi dan meningkatnya investasi sektor telekomunikasi seluler dari berbagai jenis, sudah barang tentu berdampak pada keberadaan lingkungan terutama lingkungan sekitar; b. bahwa demi terpeliharanya keamanan, kenyamanan dan estetika lingkungan, maka pembangunan menara telekomonikasi, perlu ditertibkan dan ditata sedemikian rupa sehingga lebih memudahkan upaya pengawasan dan pengendaliannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Menara Telekomonikasi Bersama dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075); 9. Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah. 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/ M.KOMINFO/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kawasan Lindung. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep. 3. Bupati adalah Bupati Sumenep. 4. Telekomunikasi adalah setiap bentuk pemancaran, pengiriman dan/atau peneimaan dari setiap informasi dalam bentuk tandatanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 5. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 6. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari 1 (satu) operator. 7. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usahanya. 8. Penyelenggara Menara adalah perusahaan berbadan hukum yang mempunyai kemampuan untuk membuat cell plan, membangun, mengelola dan menyewakan Menara Telekomunikasi Bersama. 9. Penyedia Menara adalah perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hak membangun. 10. Cell Plan adalah rencana penempatan Menara Telekomunikasi Bersama dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keindahan dan kelestarian lingkungan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. 11. Master Plan adalah keseluruhan cell plan yang telah dipresentasikan, disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah. 12. Menara Telekomunikasi Existing adalah menara telekomunikasi yang telah dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini. 13. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi. 14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah atau instansi pertahanan keamanan negara, yang memiliki kegiatan penyediaan dan/atau jasa telekomunikasi. 15. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah kabuopaten kepada menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dimaksudkan untuk : a. menata pembangunan menara telekomunikasi sesuai rencana tata ruang wilayah ; b. mempertahankan keindahan dan kelestarian lingkungan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat ; c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi ; dan d. menyediakan jasa layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dari berbagai jenis layanan antara lain GSM, CDMA, Wireless LAN dan 3G. Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama adalah untuk mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi dengan mengarahkan pada upaya penggunaan menara telekomunikasi secara bersama-sama sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna, termasuk dalam hal penggunaan lahan. BAB III PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 4 (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan atau penyedia jasa kontruksi. (2) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional. (3) Dalam melaksanakan pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin mendirikan bangunan menara dan wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara. (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antar penyelenggara telekomunikasi. Pasal 5 (1) Bidang usaha jasa kontruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. (2) Penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor pembangunan menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri. (3) Penyelenggara telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kreteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penyelenggara telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kreteria kontraktor menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 (1) Menara telekomunikasi dapat dibangun di atas tanah atau di atas bangunan gedung dengan memperhatikan tingkat kepadatan pemukiman, bangunan gedung bertingkat dan pengguna jasa serta geomorfologis daerah. (2) Penempatan menara telekomunikasi di atas tanah dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan tanah. (3) Penempatan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan konstruksi bangunan gedung dan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan serta memperhatikan hasil kajian atau studi yang mengutamakan pada pelayanan masyarakat dengan memperhatikan cell plan. Pasal 7 (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yakni : a. menara tunggal (monopole) ; dan b. menara rangka (self support) ; (2) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain. (3) Menara rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat sebagai simpul untuk menyatukan. Pasal 8 Pembangunan manara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain : a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomonikasi untuk penggunaan bersama; b. ketinggian menara; c. struktur menara; d. pondasi menara; dan e. kekuatan angin. BAB IV PERSYARATAN Pasal 9 Persayaratan izin pembangunan menara telekomunikasi adalah sebagai berikut : a. izin HO, izin prinsip dan izin lokasi; b. tidak termasuk kawasan yang dilarang;
luas lahan paling sedikit 400 m2, sehingga jarak dari poros menara tidak kurang dari 10 m2 dari rumah penduduk yang terdekat; d. status kepemilikan tanah harus jelas; dan e. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
c.
Pasal 10 Izin mendirikan bangunan menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.. Pasal 11 Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain: a. kawasan bandar udara/pelabuhan; b. kawasan pengawasan militer; c. kawasan cagar budaya; d. kawasan pariwisata; atau e. kawasan pengendalian ketat lainnya. Pasal 12 Pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut : a. izin mendirikan bangunan (IMB); b. memperoleh persetujuan tetangga radius 200 m2; perencanaan bangunan agar ditunjuk c. terhadap perencana/konsultan perencana yang sudah terdaftar dan diakui oleh Pemerintah; d. hasil perencanaan baik kekuatan daya dukung tanah maupun kekuatan struktur/rangka batang bangunan harus mendapat pengesahan dari instansi teknis; e. terhadap pelaksanaan pembangunan agar ditunjuk pelaksana/kontraktor bangunan yang mempunyai keahlian/klasifikasi sesuai dengan bidangnya dan terdaftar pada instansi yang berwenang; dan f. dilengkapi sarana pendukung dan identitas yang jelas. Sarana pendukung dan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f antara lain : 1. sarana pendukung : a. pertanahan ( grounding ); b. penangkal petir; c. catu daya; d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan f. Pagar pengaman. 2. identitas yang jelas : a. nama pemilik menara; b. lokasi menara; c. tinggi menara; d. tahun pembuatan/pemasangan menara; e. penyedia jasa konstruksi menara; dan f. beban maksimun menara.
BAB V PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA Pasal 14 Penyelenggara Telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara, atau pengelola menara yang mengelola menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara. Pasal 15 Calon pengguna menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurangkurangnya, antara lain : a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya; b. izin penyelenggaraan telekomunikasi; c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara. Pasal 16 (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi, minimal dilakukan oleh 3 (tiga) operator penyelenggara telekomunikasi; (2) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan; (3) Dalam terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara bersama harus saling berkoordinasi; (4) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara bersama, penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara dan/atau penyedia menara dapat meminta Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi. Pasal 17 (1) Dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama, Bupati dapat menunjuk perusahaan yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara menara. (2) Penyelenggara menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan mengajukan cell plan yang selanjutnya ditetapkan sebagai master plan menara telekomunikasi bersama. Pasal 18 Penyelenggara menara harus memberikan kesempatan kepada pihak lain sebagai penyedia menara untuk membangun menara telekomunikasi bersama sesuai dengan master plan dan disain teknis serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
BAB VI KETENTUAN PERIZINAN Pasal 19 (1) Setiap orang atau badan hukum sebagai penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang akan membangun menara, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ; (2) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang akan menggunakan menara, baik secara sendiri atau bersama, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ; (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dari penyedia menara, pengelola menara atau penyelenggara telekomunikasi. Pasal 20 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dicabut apabila : a. atas permintaan pemegang izin; b. penyedia menara, pengelola menara dan atau penyelenggara telekomunikasi tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang nyata-nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 21 Bagi pemegang izin harus melaksanakan sendiri usahanya dan dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BAB VII MASA BELAKUNYA IZIN Pasal 22 (1) Masa berlakunya izin penyelenggaraan menara bersama adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk pertimbangan selanjutnya. (2) Masa berlakunya izin penyelenggaraan telekomunikasi bersama adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk pertimbangan selanjutnya. BAB VIII KETENTUAN LARANGAN Pasal 23 Setiap pengelola menara, penyelenggara telekomunikasi, dilarang : a. melakukan kerjasama dengan pihak lain, sebelum mendapat izin dari Bupati; b. mengoperasikan kegiatannya sebelum mendapat izin dari Bupati.
BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 24
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan, meliputi: pemantauan, sosialisasi, penertiban, serta mempertimbangkan kelayakan pembangunan menara dan penyelenggaraan telekomunikasi ; (2) Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan terutama pada radius di lingkungan menara telekomunikasi Bersama, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut : a. pada saat pelaksanaan konstruksi ; b. setelah konstruksi ; dan (3) petugas pengawas mempunyai keahlian/klasifikasi di bidangnya. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 (1) Setiap pengelola menara dan penyelengara telekomunikasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa tegoran secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ; (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kewajibannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin atas usahanya serta diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut yang masing-masing peringatan tertulis tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27
(1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia manara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi (existing) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini. (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan belum membangun menaranya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (3) Menara telekomunikasi yang tidak dipergunakan atau difungsikan, harus segera dilakukan pembongkaran.
(4) Jika dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabuoaten dapat melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundangundangan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.
Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 25 September 2008 BUPATI SUMENEP
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 25 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
H. FEN A. EFFENDY SAID, SE.M.Si,MM Pembina Utama Muda NIP. 510 087 567
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2009 NOMOR 03
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SAAAAALAAAAAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMENEP Menimbang
:
a. bahwa dengan pesatnya pembangunan menara telekomunikasi sebagai implikasi kemajuan teknologi dan meningkatnya investasi sektor telekomunikasi seluler dari berbagai jenis, sudah barang tentu berdampak pada keberadaan lingkungan terutama lingkungan sekitar; b. bahwa demi terpeliharanya keamanan, kenyamanan dan estetika lingkungan, maka pembangunan menara telekomonikasi perlu ditertibkan dan ditata sedemikian rupa sehingga lebih memudahkan upaya dan pengawasan dan pengendaliannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Menara Telekomonikasi Bersama dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075); 9. Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah. 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/ M.KOMINFO/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kawasan Lindung.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep. 3. Bupati adalah Bupati Sumenep. 4. Telekomunikasi adalah setiap bentuk pemancaran, pengiriman dan/atau peneimaan dari setiap informasi dalam bentuk tandatanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 5. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 6. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari 1 (satu) operator. 7. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usahanya. 8. Penyelenggara Menara adalah perusahaan berbadan hukum yang mempunyai kemampuan untuk membuat cell plan, membangun, mengelola dan menyewakan Menara Telekomunikasi Bersama. 9. Penyedia Menara adalah perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hak membangun. 10. Cell Plan adalah rencana penempatan Menara Telekomunikasi Bersama dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keindahan dan kelestarian lingkungan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi.
11. Master Plan adalah keseluruhan cell plan yang telah dipresentasikan, disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah. 12. Menara Telekomunikasi Existing adalah menara telekomunikasi yang telah dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini. 13. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi. 14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah atau instansi pertahanan keamanan negara, yang memiliki kegiatan penyediaan dan/atau jasa telekomunikasi. 15. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah kabuopaten kepada menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dimaksudkan untuk : a. menata pembangunan menara telekomunikasi sesuai rencana tata ruang wilayah ; b. mempertahankan keindahan dan kelestarian lingkungan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat ; c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi ; dan d. menyediakan jasa layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dari berbagai jenis layanan antara lain GSM, CDMA, Wireless LAN dan 3G. Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama adalah untuk mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi dengan mengarahkan pada upaya penggunaan menara telekomunikasi secara bersama-sama sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna, termasuk dalam hal penggunaan lahan. BAB III PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 4 (1) Pembangunan menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara. (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan : a. penyelenggara telekomunikasi; atau b. bukan penyelenggara telekomunikasi. (3) Penyediaan menara seb agaimabna dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi. (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional. Pasal 5 (1) Bidang usaha jasa kontruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. (2) Penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor pembangunan menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri. (3) Penyelenggara telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kreteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penyelenggara telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kreteria kontraktor menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 (1) Menara telekomunikasi dapat dibangun di atas tanah atau di atas bangunan gedung dengan memperhatikan tingkat kepadatan pemukiman, bangunan gedung bertingkat dan pengguna jasa serta geomorfologis daerah. (2) Penempatan menara telekomunikasi di atas tanah dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan tanah. (3) Penempatan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan konstruksi bangunan gedung dan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan serta memperhatikan hasil kajian atau studi yang mengutamakan pada pelayanan masyarakat dengan memperhatikan cell plan. Pasal 7 (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yakni : a. menara tunggal (monopole) ; dan b. menara rangka (self support) ; (2) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain. (3) Menara rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan
rangka baja yang diikat sebagai simpul untuk menyatukan. Pasal 8 (1) Pembangunan manara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain : a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomonikasi untuk penggunaan bersama; b. ketinggian menara; c. struktur menara; d. pondasi menara; dan e. kekuatan angin. (2) Pembangunan menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.. Pasal 9 Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain: a. kawasan bandar udara/pelabuhan; b. kawasan pengawasan militer; c. kawasan cagar budaya; d. kawasan pariwisata; atau e. kawasan pengendalian ketat lainnya. BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN Pasal 10
(1) Permohonan Izin Mendirikan bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati. (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan, sebagai berikut : a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis. (3) Tata cara dan persayaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati. Pasal 11
(1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraaturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. pertanahan ( grounding ); b. penangkal petir; c. catu daya; d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan f. Pagar pengaman.
(3) identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. nama pemilik menara; b. lokasi dan koordinat menara; c. tinggi menara; d. tahun pembuatan/pemasangan menara; e. penyedia jasa konstruksi menara; dan f. beban maksimun menara. BAB V PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA Pasal 12 Penyedia menara yang memiliki menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara menara untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara. Pasal 13 Calon pengguna menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurangkurangnya, antara lain : a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya; b. izin penyelenggaraan telekomunikasi; c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara. Pasal 14
(1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi, minimal dilakukan oleh 3 (tiga) operator penyelenggara telekomunikasi; (2) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan; (3) Dalam terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara bersama harus saling berkoordinasi; (4) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara bersama, penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara dan/atau penyedia menara dapat meminta Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi. Pasal 15
(1) Dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama, Bupati dapat menunjuk perusahaan yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara menara.
BAB VIII KETENTUAN LARANGAN Pasal 16 Setiap pengelola menara, penyelenggara telekomunikasi, dilarang : a. melakukan kerjasama dengan pihak lain, sebelum mendapat izin dari Bupati; b. mengoperasikan kegiatannya sebelum mendapat izin dari Bupati. BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 17
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan, meliputi: pemantauan, sosialisasi, penertiban, serta mempertimbangkan kelayakan pembangunan menara dan penyelenggaraan telekomunikasi ; (2) Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan terutama pada radius di lingkungan menara telekomunikasi Bersama, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut : a. pada saat pelaksanaan konstruksi ; b. setelah konstruksi ; dan c. petugas pengawas mempunyai keahlian/klasifikasi di bidangnya. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18
(1) Setiap pengelola menara dan penyelengara telekomunikasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa tegoran secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ; (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kewajibannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin atas usahanya serta diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut yang masing-masing peringatan tertulis tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19
(1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia manara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi (existing) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan
Daerah ini. (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan belum membangun menaranya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (3) Menara telekomunikasi yang tidak dipergunakan atau difungsikan, harus segera dilakukan pembongkaran. (4) Jika dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep. Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 25 September 2008 BUPATI SUMENEP
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 25 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
H. FEN A. EFFENDY SAID, SE.M.Si,MM Pembina Utama Muda NIP. 19530424 198502 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2009 NOMOR 03
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMENEP Menimbang
:
d. bahwa dengan pesatnya pembangunan menara telekomunikasi sebagai implikasi kemajuan teknologi dan meningkatnya investasi sektor telekomunikasi seluler dari berbagai jenis, sudah barang tentu berdampak pada keberadaan lingkungan terutama lingkungan sekitar; e. bahwa demi terpeliharanya keamanan, kenyamanan dan estetika lingkungan, maka pembangunan menara telekomonikasi, perlu ditertibkan dan ditata sedemikian rupa sehingga lebih memudahkan upaya pengawasan dan pengendaliannya; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Menara Telekomonikasi Bersama dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
:
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 23. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 26. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 27. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 28. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075); 29. Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146); 30. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 31. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 33. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah. 39. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/ M.KOMINFO/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kawasan Lindung. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 16. Daerah adalah Kabupaten Sumenep. 17. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep. 18. Bupati adalah Bupati Sumenep. 19. Telekomunikasi adalah setiap bentuk pemancaran, pengiriman dan/atau peneimaan dari setiap informasi dalam bentuk tandatanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 20. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 21. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari 1 (satu) operator. 22. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usahanya. 23. Penyelenggara Menara adalah perusahaan berbadan hukum yang mempunyai kemampuan untuk membuat cell plan, membangun, mengelola dan menyewakan Menara Telekomunikasi Bersama. 24. Penyedia Menara adalah perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hak membangun. 25. Cell Plan adalah rencana penempatan Menara Telekomunikasi Bersama dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keindahan dan kelestarian lingkungan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. 26. Master Plan adalah keseluruhan cell plan yang telah dipresentasikan, disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah. 27. Menara Telekomunikasi Existing adalah menara telekomunikasi yang telah dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini. 28. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi. 29. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah atau instansi pertahanan keamanan negara, yang memiliki kegiatan penyediaan dan/atau jasa telekomunikasi. 30. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah kabuopaten kepada menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dimaksudkan untuk : e. menata pembangunan menara telekomunikasi sesuai rencana tata ruang wilayah ; f. mempertahankan keindahan dan kelestarian lingkungan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat ; g. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi ; dan h. menyediakan jasa layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dari berbagai jenis layanan antara lain GSM, CDMA, Wireless LAN dan 3G. Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama adalah untuk mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi dengan mengarahkan pada upaya penggunaan menara telekomunikasi secara bersama-sama sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna, termasuk dalam hal penggunaan lahan. BAB III PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 4 (5) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan atau penyedia jasa kontruksi. (6) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional. (7) Dalam melaksanakan pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin mendirikan bangunan menara dan wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara. (8) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antar penyelenggara telekomunikasi. Pasal 5 (5) Bidang usaha jasa kontruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. (6) Penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor pembangunan menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri. (7) Penyelenggara telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kreteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (8) Penyelenggara telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kreteria kontraktor menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 (4) Menara telekomunikasi dapat dibangun di atas tanah atau di atas bangunan gedung dengan memperhatikan tingkat kepadatan pemukiman, bangunan gedung bertingkat dan pengguna jasa serta geomorfologis daerah. (5) Penempatan menara telekomunikasi di atas tanah dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan tanah. (6) Penempatan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan konstruksi bangunan gedung dan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan serta memperhatikan hasil kajian atau studi yang mengutamakan pada pelayanan masyarakat dengan memperhatikan cell plan. Pasal 7 (4) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yakni : c. menara tunggal (monopole) ; dan d. menara rangka (self support) ; (5) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain. (6) Menara rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat sebagai simpul untuk menyatukan. Pasal 8 Pembangunan manara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain : f. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomonikasi untuk penggunaan bersama; g. ketinggian menara; h. struktur menara; i. pondasi menara; dan j. kekuatan angin. BAB IV PERSYARATAN Pasal 9 Persayaratan izin pembangunan menara telekomunikasi adalah sebagai berikut : f. izin HO, izin prinsip dan izin lokasi; g. tidak termasuk kawasan yang dilarang;
h. luas lahan paling sedikit 400 m2, sehingga jarak dari poros menara tidak kurang dari 10 m2 dari rumah penduduk yang terdekat; i. status kepemilikan tanah harus jelas; dan j. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pasal 10 Izin mendirikan bangunan menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.. Pasal 11 Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain: f. kawasan bandar udara/pelabuhan; g. kawasan pengawasan militer; h. kawasan cagar budaya; i. kawasan pariwisata; atau j. kawasan pengendalian ketat lainnya. Pasal 12 Pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut : g. izin mendirikan bangunan (IMB); h. memperoleh persetujuan tetangga radius 200 m2; i. terhadap perencanaan bangunan agar ditunjuk perencana/konsultan perencana yang sudah terdaftar dan diakui oleh Pemerintah; j. hasil perencanaan baik kekuatan daya dukung tanah maupun kekuatan struktur/rangka batang bangunan harus mendapat pengesahan dari instansi teknis; k. terhadap pelaksanaan pembangunan agar ditunjuk pelaksana/kontraktor bangunan yang mempunyai keahlian/klasifikasi sesuai dengan bidangnya dan terdaftar pada instansi yang berwenang; dan l. dilengkapi sarana pendukung dan identitas yang jelas. Sarana pendukung dan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f antara lain : 3. sarana pendukung : a. pertanahan ( grounding ); b. penangkal petir; c. catu daya; d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan f. Pagar pengaman. 4. identitas yang jelas : g. nama pemilik menara; h. lokasi menara; i. tinggi menara; j. tahun pembuatan/pemasangan menara; k. penyedia jasa konstruksi menara; dan l. beban maksimun menara.
BAB V PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA Pasal 14 Penyelenggara Telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara, atau pengelola menara yang mengelola menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara. Pasal 15 Calon pengguna menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurangkurangnya, antara lain : e. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya; f. izin penyelenggaraan telekomunikasi; g. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan h. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara. Pasal 16 (5) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi, minimal dilakukan oleh 3 (tiga) operator penyelenggara telekomunikasi; (6) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan; (7) Dalam terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara bersama harus saling berkoordinasi; (8) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara bersama, penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara dan/atau penyedia menara dapat meminta Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi. Pasal 17 (2) Dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama, Bupati dapat menunjuk perusahaan yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara menara. (3) Penyelenggara menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan mengajukan cell plan yang selanjutnya ditetapkan sebagai master plan menara telekomunikasi bersama. Pasal 18 Penyelenggara menara harus memberikan kesempatan kepada pihak lain sebagai penyedia menara untuk membangun menara telekomunikasi bersama sesuai dengan master plan dan disain teknis serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
BAB VI KETENTUAN PERIZINAN Pasal 19 (4) Setiap orang atau badan hukum sebagai penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang akan membangun menara, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ; (5) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang akan menggunakan menara, baik secara sendiri atau bersama, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ; (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dari penyedia menara, pengelola menara atau penyelenggara telekomunikasi. Pasal 20 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dicabut apabila : c. atas permintaan pemegang izin; d. penyedia menara, pengelola menara dan atau penyelenggara telekomunikasi tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang nyata-nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 21 Bagi pemegang izin harus melaksanakan sendiri usahanya dan dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BAB VII MASA BELAKUNYA IZIN Pasal 22 (3) Masa berlakunya izin penyelenggaraan menara bersama adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk pertimbangan selanjutnya. (4) Masa berlakunya izin penyelenggaraan telekomunikasi bersama adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk pertimbangan selanjutnya. BAB VIII KETENTUAN LARANGAN Pasal 23 Setiap pengelola menara, penyelenggara telekomunikasi, dilarang : c. melakukan kerjasama dengan pihak lain, sebelum mendapat izin dari Bupati; d. mengoperasikan kegiatannya sebelum mendapat izin dari Bupati.
BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 24
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan, meliputi: pemantauan, sosialisasi, penertiban, serta mempertimbangkan kelayakan pembangunan menara dan penyelenggaraan telekomunikasi ; (2) Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan terutama pada radius di lingkungan menara telekomunikasi Bersama, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut : c. pada saat pelaksanaan konstruksi ; d. setelah konstruksi ; dan (4) petugas pengawas mempunyai keahlian/klasifikasi di bidangnya. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 (4) Setiap pengelola menara dan penyelengara telekomunikasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa tegoran secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ; (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kewajibannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin atas usahanya serta diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut yang masing-masing peringatan tertulis tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27
(5) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia manara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi (existing) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini. (6) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki izin mendirikan menara dan belum membangun menaranya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (7) Menara telekomunikasi yang tidak dipergunakan atau difungsikan, harus segera dilakukan pembongkaran.
(8) Jika dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabuoaten dapat melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundangundangan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.
Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 25 September 2008 BUPATI SUMENEP
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM
