PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMENEP, Menimbang :

bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan menara telekomunikasi dengan memperhatikan khaidah dan tata ruang, kelestarian dan estetika lingkungan serta keselamatan dan kesehatan masyarakat, perlu menetapkan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1.

:

2.

3.

4.

5.

6.

Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Salinan Perda No 21 Th 2011/Dok.huk.Setda

Page 1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 01); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981); Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


Page 2

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005, tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 2005, tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 Tahun 2000, tentang Keselamatan Operasi Penerbangan Disekitar Bandar Udara Husein Sastranegara-Bandung; 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas; 25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009, tentang Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP Dan BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI


Page 3

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep; 3. Bupati adalah Bupati Sumenep; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwaklian Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep; 5. Badan Pelayanan Perizinan terpadu selanjutnya disebut BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau elektromagnetik lainnya; 7. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi; 8. Jaringan Utama adalah adalah bagian jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungankan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC); 9. Menara Telekomunikasi, adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi; 10. Menara Bersama Telekomunikasi, adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan celluler planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi; 11. Menara Telekomunikasi Khusus, adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus; 12. Menara Telekomunikasi Kamuflase, adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada; 13. Rencana Induk, adalah zona lokasi yang telah ditentukan untuk pembangunan menara bersama telekomunikasi dengan memperhatikan aspek-aspek khaidah perencanaan jaringan seluler yaitu ketersediaan coverage area pada area potensi generated trafik dan ketersediaan kapasitas trafik telekomunikasi seluler;


Page 4

14. Rencana Induk Menara Telekomunikasi, adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten; 15. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia; 16. Operator adalah perisahaan-perisahaan operator telekomunikasi yang menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Tranciever Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara telekomunikasi; 17. Penyelenggara telekomunikasi adalah perorangan dan/atau badan usaha milik negara, daerah dan swasta/instansi pemerintah yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggaran jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus; 18. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 19. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi; 20. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mempergunakan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain; 21. Izin, adalah bukti tertulis sebagai keabsahan dalam menyelenggarakan usaha menara telekomunikasi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupatenl 22. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah; 23. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada badan usaha yang akan membangun menara telekomunikasi; 24. Pembangunan menara telekomunikasi, adalah sarana yang dilaksanakan oleh penyelenggara dan/atau penyedia diatas tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten atau Masyarakat/Warga sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi, meliputi perencanaan, perizinan, pembangunan dan fasilitas pendukungnya; 25. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara selama jangka waktu perjanjian yang tidak terbatas pada kegiatan penyewaaan, perawatan, perbaikan dan asuransi;


Page 5

26. Tim Pengedalian Penataan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disebut TP3MT, adalah Tim Pengendalian, Penataan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang bertugas untuk pengendalian, pengawasan serta mengawasi aspek teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi, yang dibentuk Bupati. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan Penyelenggaraan Telekomunikasi merupakan tatacara bagi setiap orang dan atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Sumenep agar sesuai dengan kaidah dan tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Pembangunan Menara dan Rencana Induk Menara Pasal 3 (1)

(2)

Pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sumenep wajib mengacu pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat telaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka : a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata; b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan kepemerintahan; c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali; d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata; e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;


Page 6

f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan; g. meminimalisir gejolak sosial dan meningkatkan citra wilayah; h. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK); i. memudahkan pengawasan dan pengendalian; j. mengantisipasi menara telekomunikasi yang illegal; k. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal; l. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank sport area); m. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (Global System for Mobile Communications) dan CDMA (Code Division Multiple Access) serta dapat digunakan untuk layanan Nirkabel, LAN dan lain-lain; n. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antar opearator; o. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator. Bagian Kedua Pembagian Zona (Cell Plan), Pembangunan dan Penempatan Titik Lokasi Pasal

4

(1) Pembagian zona (cell plan) pembangunan dan pengoperasian telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zona menara telomunikasinya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang belaku dalam wilayahnya. (2) Zona menara telekomunikasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 5 (1) Pembangunan menara dalam zona dibatasi maksimal 3 (tiga) menara dengan radius 200 (dua ratus) meter. (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing. (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat. (4) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya dalam radius maksimum 250 (dua ratus lima puluh) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan.


Page 7

Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Pasal 6 (1) Untuk efektifitas den efisisensi penggunaan ruang, maka pembangunan menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama Telekomunikasi dengan ketentuan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi. (2) Ketentuan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, untuk : a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis. Pasal 7 Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan b. Badan Usaha Swata Nasional. Pasal 8 (1) Antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Bersama Telekomunikasi. (2) Menara telekomunikasi yang dibangun diatas papan reklame atau papan iklan agar dibatasi/dikendalikan peruntukannya agar memenuhi estetika kawasan. Pasal 9 (1) Jasa konstruksi untuk pembangunan menara telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. (2) Penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memilikli izin usaha jasan konstruksi. (3) Penyelenggara telekomunikasi yang menaranya dikelola Pihak Ketiga, harus menjamin bahwa Pihak Ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


Page 8

(4) Penyelenggara telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh Pihak Ketiga, harus menjamin bahwa Pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria kontaktor menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 10 Pembangunan menara telekomunikasi, harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktorfaktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstuksi menara telekomunikasi, antara lain : a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama; b. ketinggian menara telekomunikasi; c. struktur menara telekomunikasi; d. rangka struktur menara telekomunikasi; e. pondasi menara telekomunikasi; f. kekuatan angin; g. gempa bumi. Pasal 11 (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : pentanahan (grounding), penangkal petir, catu kayu, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan dan pagar pengaman. (3) Indentitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. nama pemilik; b. penyedian jasa konstruksi; c. lokasi, tinggi menara dan titik koordinat; d. tahun pembuatan/pemasangan menara; e. luas area; f. kapasitas listrik terpasang; g. beban maksimal menara; h. data telco operator yang menyewa di tower tersebut; i. nomor dan tanggal Izin Mendirikan Bangunan (IMB); j. nomor dan tanggal Izin Gangguan (HO).


Page 9

Bagian Keempat Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus Pasal 12 Untuk pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus, seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah/swasta tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Di Kawasan Tertentu Pasal 13 (1) Untuk pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di kawasan tertentu, harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan ketentuan yang diatur kawasan tersebut. (2) Kawasan tetertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi : a. kawasan bandar udara/pelabuhan; b. kawasan cagar budaya; c. kawasan pariwisata; d. kawasan hutan lindung; e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasaiaan yang tinggi. (3) Penyelenggaraan menara telekomunikasi di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi pengelolanya. Bagian Keenam Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamuflase Pasal 14 (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung, diizinkan apabila hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.


Page 10

(2) Menara telekomunikasi kamulfase dan bangunan pendukungnya yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bentuk dan desain menara wajib berwujud dan bercirikan arsitektur Kabupaten Sumenep, sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga bagian dari manara bersama telekomunikasi. (3) Apabila dimungkinkan hasil bentuk dan desain sebagimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis akan dilakukan pengkajian oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. BAB IV PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 15 Menara telekomunikasi yang dibangun dan atau dimiliki oleh penyedia/pengelola menara dapat dipergunakan sebagai menara bersama telekomunikasi harus memberikan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara bersama telekomunikasi secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan teknis menara bersama telekomunikasi. Pasal 16 Calon pengguna menara bersama telekomunikasi dalam memanfaatkan/menggunakan menara bersama telekomunikasi, harus mengajukan surat permohonan yang dilampiri dengan persyaratan yang memuat keterangan, antara lain : a. nama penyelenggara dan penanggungjawabnya; b. Izin penyelenggaraan telekomunikasi; c. maksud dan tujuan penggunaan menara dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara. Pasal 17 (1) Penggunaan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan dan apabila terjadi hal interefernsi yang merugikan wajib diselesaikan dengan cara saling berkoordinasi, guna mencapai kesepakatan.


Page 11

(2) Apabila dalam hal berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghasilkan kesepakatan, pengguna/penyedia menara bersama telekomunikasi dapat memintakan keterangan kepada Direktur Jenderal pada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi. BAB V PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI Pasal 18 Penyedia/pengelola menara bersama telekomunikasi, berkewajiban untuk : a. memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku kaitan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menara kepada calon pengguna secara transparan; c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna yang lebih dahulu menyampaikan permohonan penggunaan dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan. Pasal 19 Apabila dalam 1 (satu) wilayah menara bersama telekomunikasi terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan untuk membangun menara bersama telekomunikasi, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar akan mendapatkan izin terlebih dahulu. Pasal 20 Penggunaan menara bersama telekomunikasi antara penyelenggara dengan antar penyedia menara bersama atau antara penyelenggara dengan antar pengelola menara bersama, harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dicatat dalam registrasi penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi. BAB VI KETENTUAN PERIZINAN Pasal 21 (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang akan menyelenggarakan penggunaan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi harus memiliki izin operasional menara bersama telekomunikasi.


Page 12

(2) Kelengkapan untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. rekomendasi pengusahaan menara bersama telekomunikasi dari TP3MT; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara; c. Izin Gangguan (HO) Menara; (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk oleh Bupati. (4) Tugas dan tanggungjawab TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut : a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan; b. meneliti kelayakan konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); c. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan; d. memberikan rekomendasi pemberian, pencabutan izin dan pembongkaran menara bersama telekomunikasi; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait pemberian izin menara telekomunikasi bersama. (5) Keanggotaan TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun. (7) Mekanisme dan tatacara perizinan diatur oleh Bupati. BAB VII KETENTUAN PENGUSAHAAN DAN OPERASIONAL MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi Pasal 22 (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan dan operasional menara bersama telekomunikasi, wajib mengajukan permohonan rekomendasi pengusahaan menara bersama kepada Bupati. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan langkah awal untuk mengurus perizinan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindahtangankan. (3) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk masa 6 (enam) bulan berikutnya.


Page 13

Bagian Kedua Operasional Menara Bersama Telekomunikasi Pasal 23 Setiap penyelenggaraan operasional menara bersama telekomunikasi, terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan teknis, antara lain : a. peta lokasi; b. peta situasi lokasi; c. site plan; d. denah bangunan 1 : 100; e. tampak potongan, rencana pondasi 1 : 100; f. perhitungan struktur / konstruksi; g. uji penyelidikan/kelayakan tanah; h. grounding (pangkal petir); i. titik koordinat (dari GPS); j. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Badan Lingkungan Hidup; k. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai/memanfaatkan menara bersama telekomunikasi; l. surat kontrak kerjasama minimal 3 (tiga) operator untuk permohonan izin baru dan minimal 2 (dua) operator untuk menara existing. Pasal 24 Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilengkapi persyaratan lainnya , terdiri dari: a. rekomendasi ketinggian dari istansi yang berwenang; b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain; c. bukti kepemilikan tanah dan/atau surat perjanjian penggunaan/ pemanfaatan sewa tanah atau lahan; d. surat pernyataan persetujuan dari warga sekitar minimal ¾ dari jumlah Kepala Keluarga dengan jarak radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat setempat setelah dilakukan sosialisasi kepada warga/masyarakat sekitar menara; e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga/masyarakat, apabila terjadi kerusakan/kerugian yang diakibatkan keberadaan menara yang dibangun dan dioperasikan; f. bukti asuransi menara telekomunikasi; g. surat kesanggupan membongkar, apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Page 14

Pasal 25 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, paling lama 14 (empat) belas hari sejak diterimanya permohonan izin apabila secara administratif telah lengkap dan benar, setelah adanya rekomendasi dari TP3MT. (2) Izin operasional menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dan atas nama Bupati. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 26 Penyelenggara menara bersama telekomunikasi yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berhak menggunakan/memanfaatkan menara bersama telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan/perjanjian kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan; b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan internal; d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan. BAB VIII KETENTUAN BIAYA Pasal 27 Penyedia atau pengelola menara bersama telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan/pemanfaatan menara bersama telekomunikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.


Page 15

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 28 Setiap penyelenggara menara bersama telekomunikasi, apabila melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi adminsitratif. Pasal 29 (1) Sanksi adminisitratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berupa tegoran/peringatan secara tertulis. (2) Apabila tidak diindahkan terhadap tegoran/peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin penyelengaraan menara bersama telekomunikasi dibekukan. (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara penyegelan terhadap menara bersama telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan. (4) Masa waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin. (5) Izin yang dibekukan dapat dicabut, apabila pemilik izin telah mengindahkan tegoran/peringatan serta telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 30 (1) Apabila tegoran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak diindahkan, maka Izin IMB Menara, Izin HO Menara dan Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti dengan pembongkaran menara bersama telekomunikasi dan atau bangunan penunjang, yang dilaksanakan oleh pemilik paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin. Pasal 31 Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30, dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MT.


Page 16

Pasal 32 (1) Pembongkaran menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dalam waktu 30 (tiga puluh hari) tidak dilakukan pembongkaran, maka akan akan dibongkar paksa oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan biaya pembongkaran dibiayai oleh pemilik menara bersama telekomunikasi. (2) Apabila tidak terpenuhinya ketentuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka menara bersama telekomunikasi dan bangunan penunjang lainnya menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten. Pasal 33 (1) Apabila penyelenggara membangun dan mengoperasikan menara bersama telekomunikasi, setelah dilakukan pengendalian dan pengawasan ternyata melanggar ketentuan dalam Pasal 21 pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, maka dikenakan denda administrasi paling tinggi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 34 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah). (2) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 35 Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


Page 17

Pasal 36 (1) Dalam melakukan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berwenang : a. menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tentang : a. pemeriksaan tersangka; b. penyitaan benda; c. pemeriksaan surat; d. pemeriksaan saksi; e. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 37 (1) Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan menara bersama telekomunikasi dilakukan oleh TP3MT. (2) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 38 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.


Page 18

Pasal 39 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati. Pasal 40 Pada saat berlakunya Paraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 41 Peraturan Daerah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 15 Nopember 2011 BUPATI SUMENEP ttd KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 02 Mei 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP ttd Drs. MOH. SALEH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19560506 198002 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 17


Page 19

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 21 Tahun 2011 Tanggal : 15 Nopember 2011 TITIK ZONA LOKASI MENARA (CELL PLAN) PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA NO. ID

SITE ID

LONGITUDE LATTITUDE STATUS

KECAMATAN

1.

mp_smnp01

113.737

-6.88934

Existing

AMBUNTEN

2.

mp_smnp02

115.28

-6.85625

Existing

ARJASA

3.

mp_smnp03

113.997

-6.94827

Existing

BATANG-BATANG

4.

mp_smnp04

113.954

-6.92906

Existing

BATANG-BATANG

5.

mp_smnp05

114.014

-6.95323

Existing

BATANG-BATANG

6.

mp_smnp06

114.035

-6.91323

Existing

BATANG-BATANG

7.

mp_smnp07

114.004

-6.93752

Existing

BATANG-BATANG

8.

mp_smnp08

113.842

-7.00899

Existing

BATUAN

9.

mp_smnp09

113.862

-7.03237

Existing

BATUAN

10.

mp_smnp10

113.814

-7.01533

Existing

BATUAN

11.

mp_smnp11

113.919

-6.91396

Existing

BATUPUTIH

12.

mp_smnp12

113.905

-6.91505

Existing

BATUPUTIH

13.

mp_smnp13

113.734

-7.11247

Existing

BLUTO

14.

mp_smnp14

113.77

-7.11778

Existing

BLUTO

15.

mp_smnp15

113.785

-7.12032

Existing

BLUTO

16.

mp_smnp16

113.805

-7.11344

Existing

BLUTO

17.

mp_smnp17

113.812

-7.1051

Existing

BLUTO

18.

mp_smnp18

113.759

-7.08033

Existing

BLUTO

19.

mp_smnp19

113.725

-7.11217

Existing

BLUTO

20.

mp_smnp20

113.817

-6.90928

Existing

DASUK

21.

mp_smnp21

113.779

-6.88644

Existing

DASUK

22.

mp_smnp22

113.838

-6.93015

Existing

DASUK

23.

mp_smnp23

114.059

-6.92991

Existing

DUNGKEK

24.

mp_smnp24

114.067

-6.99443

Existing

DUNGKEK

25.

mp_smnp25

114.096

-6.97739

Existing

DUNGKEK

26.

mp_smnp26

114.084

-6.97558

Existing

DUNGKEK

27.

mp_smnp27

114.034

-6.96072

Existing

DUNGKEK

28.

mp_smnp28

113.703

-7.03829

Existing

GANDING

29.

mp_smnp29

113.726

-7.06221

Existing

GANDING

30.

mp_smnp30

113.701

-7.00772

Existing

GANDING


Page 20

31.

mp_smnp31

113.729

-7.03599

Existing

GANDING

32.

mp_smnp32

113.972

-7.00023

Existing

GAPURA

33.

mp_smnp33

113.957

-6.99696

Existing

GAPURA

34.

mp_smnp34

114.348

-7.16217

Existing

GAYAM

35.

mp_smnp35

114.33

-7.16213

Existing

GAYAM

36.

mp_smnp36

113.677

-7.02258

Existing

GULUK-GULUK

37.

mp_smnp37

113.684

-7.05303

Existing

GULUK-GULUK

38.

mp_smnp38

113.672

-7.0581

Existing

GULUK-GULUK

39.

mp_smnp39

113.638

-7.04723

Existing

GULUK-GULUK

40.

mp_smnp40

113.604

-7.03647

Existing

GULUK-GULUK

41.

mp_smnp41

113.689

-7.03829

Existing

GULUK-GULUK

42.

mp_smnp42

113.857

-7.09652

Existing

KALIANGET

43.

mp_smnp43

113.898

-7.03937

Existing

KALIANGET

44.

mp_smnp44

113.908

-7.02971

Existing

KALIANGET

45.

mp_smnp45

113.935

-7.04623

Existing

KALIANGET

46.

mp_smnp46

113.924

-7.0436

Existing

KALIANGET

47.

mp_smnp47

113.873

-7.06233

Existing

KALIANGET

48.

mp_smnp48

113.841

-7.09

Existing

KALIANGET

49.

mp_smnp49

113.876

-7.00011

Existing

KOTA SUMENEP

50.

mp_smnp50

113.862

-6.9986

Existing

KOTA SUMENEP

51.

mp_smnp51

113.869

-7.00403

Existing

KOTA SUMENEP

52.

mp_smnp52

113.852

-7.00561

Existing

KOTA SUMENEP

53.

mp_smnp53

113.86

-7.01062

Existing

KOTA SUMENEP

54.

mp_smnp54

113.857

-7.01974

Existing

KOTA SUMENEP

55.

mp_smnp55

113.868

-7.01346

Existing

KOTA SUMENEP

56.

mp_smnp56

113.877

-7.02022

Existing

KOTA SUMENEP

57.

mp_smnp57

113.898

-7.00023

Existing

KOTA SUMENEP

58.

mp_smnp58

113.882

-6.98222

Existing

KOTA SUMENEP

59.

mp_smnp59

113.778

-7.03647

Existing

LENTENG

60.

mp_smnp60

113.767

-7.03732

Existing

LENTENG

61.

mp_smnp61

113.864

-6.94126

Existing

MANDING

62.

mp_smnp62

113.871

-6.95166

Existing

MANDING

63.

mp_smnp63

114.417

-5.56872

Existing

MASALEMBU

64.

mp_smnp64

114.491

-6.9954

Existing

NONGGUNONG

65.

mp_smnp65

114.282

-7.08045

Existing

NONGGUNONG

66.

mp_smnp66

113.649

-6.96446

Existing

PASONGSONGAN

67.

mp_smnp67

113.656

-6.89019

Existing

PASONGSONGAN


Page 21

68.

mp_smnp68

113.644

-6.89019

Existing

PASONGSONGAN

69.

mp_smnp69

113.678

-6.96388

Existing

PASONGSONGAN

70.

mp_smnp70

113.644

-6.98524

Existing

PASONGSONGAN

71.

mp_smnp71

113.661

-7.11193

Existing

PRAGAAN

72.

mp_smnp72

113.674

-7.10643

Existing

PRAGAAN

73.

mp_smnp73

113.685

-7.10564

Existing

PRAGAAN

74.

mp_smnp74

113.698

-7.10643

Existing

PRAGAAN

75.

mp_smnp75

113.67

-7.07562

Existing

PRAGAAN

76.

mp_smnp76

113.646

-7.11164

Existing

PRAGAAN

77.

mp_smnp77

114.527

-7.13898

Existing

RA’AS

78.

mp_smnp78

114.581

-7.13898

Existing

RA’AS

79.

mp_smnp79

114.61

-7.14618

Existing

RA’AS

80.

mp_smnp80

113.799

-6.96422

Existing

RUBARU

81.

mp_smnp81

113.753

-6.9589

Existing

RUBARU

82.

mp_smnp82

113.797

-7.06704

Existing

SARONGGI

83.

mp_smnp83

113.827

-7.08504

Existing

SARONGGI

84.

mp_smnp84

113.956

-7.06659

Existing

TALANGO

85.

mp_smnp85

113.985

-7.07625

Existing

TALANGO

86.

mp_smnp86

113.943

-7.06284

Existing

TALANGO

87.

mp_smnp87

113.898

-7.18956

Existing

GILIGENTING

88.

mp_smnp88

115.708

-7.00475

Existing

SAPEKEN

89.

mp_smnp89

113.629

-7.11384

Baru

PRAGAAN

90.

mp_smnp90

113.632

-7.08013

Baru

PRAGAAN

91.

mp_smnp91

113.606

-7.12435

Baru

PRAGAAN

92.

mp_smnp92

113.657

-7.04993

Baru

GULUK-GULUK

93.

mp_smnp93

113.683

-7.08122

Baru

PRAGAAN

94.

mp_smnp94

113.718

-7.07772

Baru

PRAGAAN

95.

mp_smnp95

113.666

-7.03301

Baru

GULUK-GULUK

96.

mp_smnp96

113.78

-6.95726

Baru

RUBARU

97.

mp_smnp97

113.738

-7.01525

Baru

LENTENG

98.

mp_smnp98

113.751

-7.04159

Baru

LENTENG

99.

mp_smnp99

113.771

-7.05542

Baru

LENTENG

100. mp_smnp100

113.797

-7.03966

Baru

LENTENG

101. mp_smnp101

113.791

-7.02371

Baru

LENTENG

102. mp_smnp102

113.843

-7.0515

Baru

SARONGGI

103. mp_smnp103

113.816

-6.98708

Baru

BATUAN

104. mp_smnp104

113.779

-6.97996

Baru

RUBARU


Page 22

105. mp_smnp105

113.732

-6.97924

Baru

RUBARU

106. mp_smnp106

113.736

-6.95266

Baru

RUBARU

107. mp_smnp107

113.715

-6.99858

Baru

GANDING

108. mp_smnp108

113.711

-6.91122

Baru

AMBUNTEN

109. mp_smnp109

113.684

-6.97444

Baru

PASONGSONGAN

110. mp_smnp110

113.672

-6.93394

Baru

PASONGSONGAN

111. mp_smnp111

113.644

-6.91896

Baru

PASONGSONGAN

112. mp_smnp112

113.684

-6.88464

Baru

PASONGSONGAN

113. mp_smnp113

113.708

-6.88802

Baru

AMBUNTEN

114. mp_smnp114

113.707

-6.93913

Baru

RUBARU

115. mp_smnp115

113.691

-6.90187

Baru

PASONGSONGAN

116. mp_smnp116

113.74

-6.92802

Baru

RUBARU

117. mp_smnp117

113.744

-6.90772

Baru

AMBUNTEN

118. mp_smnp118

113.76

-6.88814

Baru

AMBUNTEN

119. mp_smnp119

113.79

-6.91038

Baru

DASUK

120. mp_smnp120

113.806

-6.88621

Baru

DASUK

121. mp_smnp121

113.838

-6.87908

Baru

DASUK

122. mp_smnp122

113.873

-6.87341

Baru

BATUPUTIH

123. mp_smnp123

113.87

-6.90506

Baru

BATUPUTIH

124. mp_smnp124

113.922

-6.8693

Baru

BATUPUTIH

125. mp_smnp125

113.961

-6.87618

Baru

BATUPUTIH

126. mp_smnp126

114.008

-6.89358

Baru

BATUPUTIH

127. mp_smnp127

113.947

-6.896

Baru

BATUPUTIH

128. mp_smnp128

113.936

-6.92222

Baru

BATANG-BATANG

129. mp_smnp129

113.978

-6.91243

Baru

BATANG-BATANG

130. mp_smnp130

113.841

-6.9018

Baru

BATUPUTIH

131. mp_smnp131

113.832

-6.96426

Baru

MANDING

132. mp_smnp132

113.859

-6.98323

Baru

MANDING

133. mp_smnp133

113.902

-6.94605

Baru

MANDING

134. mp_smnp134

113.886

-6.92258

Baru

MANDING

135. mp_smnp135

113.927

-6.99979

Baru

GAPURA

136. mp_smnp136

113.945

-6.95629

Baru

GAPURA

137. mp_smnp137

113.985

-6.97707

Baru

GAPURA

138. mp_smnp138

114.008

-7.00256

Baru

GAPURA

139. mp_smnp139

114.02

-6.97888

Baru

BATANG-BATANG

140. mp_smnp140

114.086

-6.93804

Baru

DUNGKEK

141. mp_smnp141

114.044

-6.98674

Baru

DUNGKEK


Page 23

142. mp_smnp142

114.059

-6.97031

Baru

DUNGKEK

143. mp_smnp143

114.109

-6.95979

Baru

DUNGKEK

144. mp_smnp144

114.17

-6.98263

Baru

DUNGKEK

145. mp_smnp145

113.954

-7.03289

Baru

GAPURA

146. mp_smnp146

113.945

-7.05053

Baru

KALIANGET

147. mp_smnp147

113.98

-7.09306

Baru

TALANGO

148. mp_smnp148

114.041

-7.07651

Baru

TALANGO

149. mp_smnp149

114.02

-7.09668

Baru

TALANGO

150. mp_smnp150

114.052

-7.10575

Baru

TALANGO

151. mp_smnp151

113.836

-7.06733

Baru

SARONGGI

152. mp_smnp152

113.89

-7.12242

Baru

SARONGGI

153. mp_smnp153

113.855

-7.13003

Baru

SARONGGI

154. mp_smnp154

113.799

-7.12315

Baru

BLUTO

155. mp_smnp155

113.827

-7.12882

Baru

BLUTO

156. mp_smnp156

113.772

-7.10043

Baru

BLUTO

157. mp_smnp157

113.785

-7.08017

Baru

BLUTO

158. mp_smnp158

113.751

-7.11469

Baru

BLUTO

159. mp_smnp159

113.621

-7.01863

Baru

GULUK-GULUK

160. mp_smnp160

113.67

-6.9935

Baru

PASONGSONGAN

161. mp_smnp161

113.647

-7.01307

Baru

GULUK-GULUK

162. mp_smnp162

114.323

-7.07711

Baru

NONGGUNONG

163. mp_smnp163

114.481

-7.14574

Baru

RA’AS

164. mp_smnp164

114.675

-7.16362

Baru

RA’AS

165. mp_smnp165

114.78

-7.12109

Baru

GUWA-GUWA

166. mp_smnp166

114.649

-7.08219

Baru

GUWA-GUWA

167. mp_smnp167

115.269

-6.92536

Baru

ARJASA

168. mp_smnp168

115.339

-6.96934

Baru

ARJASA

169. mp_smnp169

115.416

-6.91207

Baru

KANGAYAN

170. mp_smnp170

115.561

-6.94228

Baru

KANGAYAN

171. mp_smnp171

115.532

-7.01912

Baru

SAPEKEN

172. mp_smnp172

115.361

-6.83692

Baru

ARJASA

173. mp_smnp173

115.471

-6.86471

Baru

KANGAYAN

174. mp_smnp174

115.339

-6.87969

Baru

ARJASA

175. mp_smnp175

115.418

-6.87558

Baru

KANGAYAN

176. mp_smnp176

115.521

-6.91159

Baru

KANGAYAN

177. mp_smnp177

115.629

-7.05851

Baru

SAPEKEN

178. mp_smnp178

115.877

-6.95557

Baru

SAPEKEN


Page 24

179. mp_smnp179

115.763

-7.15613

Baru

SAPEKEN

180. mp_smnp180

115.819

-7.15951

Baru

SAPEKEN

181. mp_smnp181

115.861

-7.19818

Baru

SAPEKEN

182. mp_smnp182

115.9

-7.14115

Baru

SAPEKEN

183. mp_smnp183

113.765

-7.01425

Baru

LENTENG

184. mp_smnp184

114.31

-7.11118

Baru

GAYAM

185. mp_smnp185

114.37

-7.13076

Baru

GAYAM

186. mp_smnp186

113.924

-7.18005

Baru

GILIGENTING

187. mp_smnp187

113.912

-7.20253

Baru

GILIGENTING

188. mp_smnp188

113.938

-7.20519

Baru

GILIGENTING

189. mp_smnp189

113.798

-7.22548

Baru

GILIGENTING

190. mp_smnp190

113.777

-7.21992

Baru

GILIGENTING

191. mp_smnp191

113.642

-6.94384

Baru

PASONGSONGAN

192. mp_smnp192

113.618

-6.98323

Baru

PASONGSONGAN

193. mp_smnp193

113.764

-6.9207

Baru

DASUK

194. mp_smnp194

113.801

-6.92667

Baru

RUBARU

195. mp_smnp195

113.976

-6.93672

Baru

BATANG-BATANG

196. mp_smnp196

113.84

-7.02327

Baru

BATUAN

197. mp_smnp197

113.878

-7.01016

Baru

KOTA SUMENEP

198. mp_smnp198

113.906

-6.99594

Baru

GAPURA

199. mp_smnp199

113.89

-6.96248

Baru

MANDING

200. mp_smnp200

113.766

-6.90123

Baru

DASUK

BUPATI SUMENEP ttd KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si


Page 25

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Recommend Documents