PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai landasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan lembaran Negara Nomor 09 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4487); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
SALINAN PERDA 18 TH 2011/Dochuk. Setda
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4745). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYTAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Sumenep; 4. Kecamatan adalah kesatuan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep; 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan dalam Kabupaten Sumenep; 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Desa; 8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah kumpulan dari beberapa Rukun Tetangga; 9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan diakui untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan; 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
SALINAN PERDA 18 TH 2011/Dochuk. Setda
11. 12.
13.
14.
15.
16.
17. 18.
Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Kepala Desa adalah Pemimpin penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa; Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan pada program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa; Perangkat Desa adalah personil yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Unsur Pelaksana (Seksi-Seksi) dan Kepala Dusun; Perangkat Desa Lainnya adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan; Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. BAB II PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA Bagian Pertama Pengangkatan Sekretaris Desa Pasal 2
(1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Pangkat/golongan ruang paling rendah II/a; b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; c. mempunyai kemampuan di bidang adminsitrasi perkantoran; d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan; e. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan; (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. (3) Pengisian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat mempertimbangkan saran Camat dan Kepala Desa. (4) Apabila Pengisian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), belum diisi dari pegawai negeri sipil (PNS) Kepala Desa dapat mengusulkan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa kepada Bupati.
SALINAN PERDA 18 TH 2011/Dochuk. Setda
(5) Usulan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah dari perangkat desa lainnya kecuali Kepala Urusan (Kaur) Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. (6) Tata cara pengisian Sekretaris Desa dimaksud pada ayat (1), (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 3 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Sekretaris Desa wajib bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan. Pasal 4 (1) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan karier, Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dialihtugaskan ke desa lain dalam satu wilayah kecamatan setelah menjabat paling sedikit selama 2 (dua) tahun. (2) Ketentuan dimaksud ayat (1) setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Kepala Desa dan Camat atau pejabat yang berwenang. Pasal 5 (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pembinaan karier sebagai Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab kepada Camat melalui Kepala Desa. (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selama menjabat mendapat penghasilan dan fasilitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Pasal 6 (1) Perangkat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. (3) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diangkat kembali. Pasal 7 Persyaratan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), adalah :
SALINAN PERDA 18 TH 2011/Dochuk. Setda
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat; d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggitingginya berumur 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat; e. sehat jasmani dan rohani; f. berkelakuan baik, jujur dan adil; g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan dan tidak dicabut-hak-haknya; i. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa. Pasal 8 Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Desa yang ditetapkan, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan. Bagian Ketiga Pelantikan Perangkat Desa Pasal 9 (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa, sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa. (2) Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan. Pasal 10 (1) Pengucapan Sumpah/Janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan dalam suatu upacara bertempat di pusat Pemerintahan Desa/Balai Desa. (2) Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut : “ Demi ALLAH ( Tuhan ) “, Saya bersumpah/berjanji : bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadiladilnya; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SALINAN PERDA 18 TH 2011/Dochuk. Setda
Pasal 11 Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik, Perangkat Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dengan Perangkat Desa yang terdahulu/yang lama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan. BAB III PERTANGGUNG JAWABAN DAN LARANGAN Pasal 12 (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Sekretaris Desa, Unsur Pelaksana (Seksi-Seksi) dan Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa. (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. Pasal 13 Perangkat Desa dilarang : a. melakukan tindakan atau melalaikan kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat desa. b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan/atau mabukmabukan. BAB IV PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 14 (1) Perangkat Desa yang dinyatakan tersangka dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa. (2) Pemberhentian sementara dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Selama Sekretaris Desa dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh salah seorang Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa. (4) Selama Unsur Pelaksana/Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Sekretaris Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa. SALINAN PERDA 18 TH 2011/Dochuk. Setda
(5) Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa mengangkat kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah. (6) Pengangkatan kembali dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 15 (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah ada pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa. (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan tertulis kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari. (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam) melalui Camat. Pasal 16 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (2) Perangkat Desa yang bersikap dan tidak bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa atas persetujuan BPD memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya setelah melalui teguran dan/atau peringatan. (3) Teguran dan/atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan apabila melalui pembuktian secara seksama dan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan. Pasal 17 (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. telah dilantik Perangkat Desa yang baru; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa; (2) Sekretaris Desa diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. SALINAN PERDA 18 TH 2011/Dochuk. Setda
(3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 18 (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan tindakan administrastif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak dilaksanakan, Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan oleh Kepala Desa. Pasal 19 (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, tugas wewenang dan kewajibannya dilimpahkan kepada : a. Sekretaris Desa, apabila yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dari unsur pelaksana atau Kepala Dusun; b. Salah seorang dari unsur pelaksana atau Kepala Dusun, apabila yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya adalah Sekretaris Desa. (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sejak diangkatnya pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta berdasarkan Keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Perangkat Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 20 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksananan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1) Perangkat Desa lainnya yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatannya sampai berakhir masa jabatannnya. SALINAN PERDA 18 TH 2011/Dochuk. Setda
(2) Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berkaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.
Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 15 Nopember 2011 BUPATI SUMENEP ttd KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si
Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 26 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP ttd Drs. MOH. SALEH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19560506 198002 1 004
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 11
SALINAN PERDA 18 TH 2011/Dochuk. Setda