PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMENEP Menimbang

: a. bahwa dengan terus berkembangnya jumlah pelanggan Perusahaan Daerah air Minum dan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka mencapai MDG (Millenium Development Goal’s) tahun 2015, dipandang perlu menyempurnakan Susunan Organisasi dan Pengelolaan Perusahaan Air Minum Kabupaten Sumenep; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;


19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 21. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 22. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga; 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep Nomor 21 Tahun 1974 Tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Tingkat II Sumenep ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP Dan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Daerah adalah Kabupaten Sumenep; 4. Bupati adalah Bupati Sumenep; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;. 6. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumenep. 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM. 8. Direksi adalah Direksi PDAM. 9. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.


10. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 11. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah. 12. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah. 13. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 14. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat. 15. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkapan air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) 16. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir/bak penampungan. 17. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan. 18. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air. 19. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah. 20. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air. 21. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah. 22. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang. 23. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air. 24. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat. 25. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan. 26. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat atau badan yang mendapatkan jasa layanan air minum dari PDAM. 27. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m3 (nol meter kubik). 28. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan. 29. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.


30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. 31. Instalatir air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 32. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenisnya. 33. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan. 34. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah. BAB III TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama PDAM. (2) PDAM berkedudukan dan berkantor di pusat di Kabupaten Sumenep. (3) PDAM dipimpin oleh seorang Direksi. BAB IV AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas. Pasal 5 PDAM dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Pasal 6 PDAM mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan pengelolaan Air Minum dan memberi pelayanan sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan jasa kepada Daerah, mengembangkan dan memelihara kelestarian PDAM serta meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pasal 7 PDAM dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. menggali dan melestarikan sumber daya alam (air bersih); b. mengelola dan pendistribusian air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat; c. memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum dan dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat; d. memberikan jasa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah pada khususnya serta pembangunan Nasional pada Umumnya; e. mengembangkan, memajukan dan memelihara pengembangan usaha PDAM; f. meningkatkan kesejahteraan karyawan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna secara optimal dalam meningkatkan pengabdiannya bagi kepentingan masyarakat luas; g. menyusun dan membuat laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas. BAB VI PENGURUS Pasal 8 Pengurus PDAM terdiri dari : a. Bupati selaku Pemilik Modal; b. Dewan Pengawas; c. Direksi. BAB VII BESARAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9 (1) Besaran organisasi PDAM berdasarkan jumlah pelanggan digolongkan menjadi beberapa type : a. Tipe A adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) sambungan pelanggan yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik. Masingmasing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi; SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

b. Tipe B adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sambungan pelanggan yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur dan 3 (tiga) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Teknik dan Bagian Hubungan Pelanggan. Masingmasing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi. Untuk Unit Cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur; c. Tipe C adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) sambungan pelanggan yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur, yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik, memiliki 6 (enam) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian Produksi dan Bagian Transmisi dan Distribusi. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi. Untuk Unit Cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi; d. Tipe D adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu satu) sambungan pelanggan yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur, yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik, memiliki 7 (tujuh) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian Produksi, Bagian Transmisi dan Distribusi dan Bagian Perawatan. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi. Untuk Unit Cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi; e. Tipe E PDAM Tipe E dapat mengembangkan Struktur Organisasinya sendiri dengan pertimbangan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 3 (tiga) Direktur. (2) Susunan Organisasi PDAM, terdiri dari : a. Direksi; b. Bagian; c. Sub Bagian; d. Unit PDAM. SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

(3) Susunan Organisasi serta penjabaran tugas dan fungsi PDAM akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 10 (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit PDAM ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Pengangkatan dan pemberhentian karyawan PDAM ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Bagian Kesatu Direksi Pasal 11 (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. (2) Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Pasal 12 (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1); b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah; d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM; e. bersedia bekerja penuh waktu; f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar dan ; g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli dibidangnya yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 13 (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan : a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.001. (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan kualitas pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. Pasal 14 (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni : a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten; b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan atau ; d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. Tugas dan Wewenang Pasal 15 Direksi mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM ; b. membina pegawai ; c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ; e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business/Coorporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas ; f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/coorporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan g. menyusun, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan seluruh kegiatan PDAM yang diantaranya memuat tingkat capaian program yang terukur dan terarah sesuai dengan tingkat keberhasilan yang diperoleh. Pasal 16 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati. SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis. (6) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati. Pasal 17 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang : a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM ; b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas ; c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi ; d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan ; e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM ; f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ; g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas ; h. melakukan Pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM. Pasal 18 Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif ditetapkan 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun. Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 19 (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.


Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti Pasal 20 (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan; (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak ; dan b. tunjangan lainnya. (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebih 40% (empa puluh per seratus) dari total Pendapatan Anggaran tahun yang lalu. Pasal 21 (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. Pasal 22 (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi : a. cuti tahunan ; b. cuti besar ; c. cuti sakit ; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ; e. cuti nikah ; f. cuti bersalin ; dan g. cuti di luar tanggungan PDAM (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pemberhentian Pasal 23 (1) Direksi berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir ; dan b. meninggal dunia.


(2) Direksi diberhentikan karena : a. permintaan sendiri ; b. reorganisasi ; c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ; e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun ; dan f. tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 15. (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 24 (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 25 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Bagian Kedua Dewan Pengawas Pengangkatan Pasal 26 (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah Kabupaten profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati. (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. Pasal 27 (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan : a. menguasai manajemen PDAM ; b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ; dan


c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 28 (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan : a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan asas efisiensi pengawas dan efektifitas pengambilan keputusan. (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati. Pasal 29 (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat. Tugas dan Wewenang Pasal 30 Dewan Pengawas mempunyai tugas : a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM ; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ; dan c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/coorporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. Pasal 31 Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai wewenang : a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM; b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati. Pasal 32 (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas. (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM. (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM. Penghasilan dan Jasa Pengabdian Pasal 33 Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa Pasal 34 (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama. (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama. (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama. Pasal 35 Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 34. Pasal 36 Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan pasal 35 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. Pasal 37 (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan berakhir. SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

Pemberhentian Pasal 38 (1) Anggota Dewan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena : a. permintaan sendiri ; b. reorganisasi ; c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir ; d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun ; e. tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan indikator Pasal 15 huruf c ; f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; dan g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara. (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 39 (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 40 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud paa ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. BAB VIII PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM Bagian Pertama Kewenangan Pasal 41 Pemerintah Wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pengembangan penyediaan air minum meliputi : (1) Menyusun kebijakan dan strategi di daerah berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi. SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

(2) Memfasilitasi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standart pelayanan minimum yang ditetapkan. (3) Mengusahakan pengembangan penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Sumenep. Pasal 42 (1) PDAM diberi kewenangan sebagai operator dalam pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum. (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut : a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Sumenep; b. melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM; c. memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Bupati; d. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum; e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia; f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan; g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan Pasal 43 Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut : a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain atau pelanggan; b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan; c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya; d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan; e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan; f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah didapat.


Pasal 44 Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal; b. apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain; c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure); d. melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajian PDAM untuk melakukan penggantian meter air; e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan; f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum; g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan; h. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian; i. menyediakan call centre yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam dan kotak pos pengaduan. Bagian Ketiga Pelayanan Umum Air Minum Pasal 45 PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi : a. menyediakan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu; b. menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU) bagi masyarakat Kabupaten Sumenep yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu; c. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan. Bagian Keempat Tata Cara Pelayanan Air Minum Paragraf 1 Pemasangan Baru Pasal 46 (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM. (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM. (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM. (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan langganan akan dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi. SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

(5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan. Pasal 47 Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Keputusan Direksi. Pasal 48 Untuk pemasangan baru yang belum ada jaringan perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pemohon, berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) PDAM. Pasal 49 (1) Untuk pelanggan yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Direksi. (2) Pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran. (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan. Pasal 50 Pipa dinas, meter air dan assesoriesnya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan sepenuhnya milik PDAM. Paragraf 2 Pemutusan Sambungan Langganan Pasal 51 (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut : a. menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut; b. pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM; c. karena permintaan pelanggan. (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. pemutusan sementara; b. pemutusan tetap. Pasal 52 (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara. (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan; SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya buka kembali. (3) Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 53 (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi. (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila : a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a; b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b; c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan. (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi. BAB V REKENING AIR MINUM Bagian Pertama Tarif Air Minum Pasal 54 (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum. (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip : a. keterjangkauan dan keadilan; b. mutu pelayanan; c. pemulihan biaya (ful cost recovery) d. efisiensi pemakaian air; e. transparansi dan akuntabilitas; dan f. perlindungan air baku. Pasal 55 (1) Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala yang tata cara dan penghitungannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Bagian Kedua Rekening Air Minum Pasal 56 (1) Rekening air minum terdiri atas : a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m3) dikalikan dengan tarif air; b. biaya beban tetap hanya biaya administrasi (BA). (2) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur melalui keputusan Direksi. (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan. (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir. (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Bagian Ketiga Pembayaran Rekening Air Minum Pasal 57 (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM dengan jadwal pembayaran yang diatur melalui Keputusan Direksi. (2) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dikenakan biaya buka kembali sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Besarnya denda keterlambatan dan biaya buka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Bagian Keempat Biaya Non Air Pasal 58 (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas : a. biaya buka kembali; b. biaya balik nama; c. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan; d. biaya pindah letak meter; e. biaya tera meter atas permintaan pelanggan; f. biaya pengujian kualitas air minum atas permintaan pelanggan; g. biaya beban pelanggan pasif. (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN Bagian Pertama Hak Pelanggan Pasal 59 Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut : a. mendapatkan hasil pengujian atas : 1) perhitungan tagihan rekening air minum bulanan; 2) kualitas air; 3) akurasi meter air. b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru; c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan; d. mendapatkan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan, mendesak (Force Majeure) dan/atau adanya kerusakan; e. apabila selama 3 hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil di rumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tinggi, maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air minum; f. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukkan kondisi rusak; g. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; h. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi : 1) keberatan atas tagihan rekening air minum; 2) pendistribusian air minum; 3) kualitas air minum; 4) hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum. Bagian Kedua Kewajiban Pelanggan Pasal 60 Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya; b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum; c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan; d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama; e. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan; SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

f. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air di bawah permukaan tanah/ground reservoir) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air); g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan; h. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggungjawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain. Bagian Ketiga Pelayanan Pengaduan Pasal 61 (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum. (2) PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi. (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait. (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IX PENGENDALIAN Bagian Pertama Larangan Pasal 62 Setiap orang atau badan dilarang : a. menimbun dan atau mendirikan bangunan diatas meter air; b. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil; c. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan; d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM; e. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain; f. memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin PDAM; g. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya; h. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air; i. menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal); j. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang; k. menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM; l. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM; SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

m. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; n. melakukan kegiatan di sekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; o. menggunakan logo, atribut atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM. Bagian Kedua Pemeriksaan/Penelitian Pasal 63 (1) Pengujian meter air dilaksanakan di bengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan. (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan. (3) Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya diatur dalam Keputusan Direksi. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 64 Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum. BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 65 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM. (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM. (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 66 (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas : a. sanksi denda; b. sanksi polisional. (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. penyegelan meter air; b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas : SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

a). pemutusan sementara sambungan langganan; b). pemutusan tetap sambungan langganan. (3) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(4) Selain sanksi seperti yang tersebut dalam ayat (1) PDAM berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melakukan tuntutan apabila terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, yang berakibat merugikan PDAM baik secara langsung maupun tidak langsung. BAB X PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 67 (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi; e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan f. lulus seleksi. (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik. (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan penilaian meliputi : a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; e. kerajinan; f. prestasi kerja; dan g. kejujuran (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. Pasal 68 (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten. (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan. Pasal 69 (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun. SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti Pasal 70 (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan; c. tunjangan lainnya. (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan. (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan dirumah sakit, klinik dan lainlain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (5) Tunjangan lainnya sesuai dengan pasal 68 ayat (2) huruf b pelaksanaannya ditetapkan melalui Keputusan Direksi. (6) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM. Pasal 71 (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM. (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 72 (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. (2) Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri atau belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak. (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi. (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Pasal 73 (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM dan iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.


Pasal 74 Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai kemampuan keuangan PDAM. Pasal 75 (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM. (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 76 (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi : a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin; dan g. cuti di luar tanggungan PDAM. (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa Pasal 77 (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM. (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM. (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan Pasal 78 Setiap pegawai wajib : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya; c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan. SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

Pasal 79 Pegawai dilarang : a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara ; b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM ; dan c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara. Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian Pasal 80 (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman. (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat; e. penurunan pangkat; f. pembebasan jabatan; g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian dengan tidak hormat. (3) Pelaksanaan penjatuhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 81 (1) Pegawai PDAM diberhentikan apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan/atau tindak pidana. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Pasal 82 (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, mulai bulan berikutnya diberikan bantuan penghasilan bagi keluarganya maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari gaji. (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 83 (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. tidak dapat melaksanakan tugas; SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau f. reorganisasi. (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya. Pasal 84 Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena : a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan ; b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperolah kekuatan hukum tetap; dan/atau c. merugikan keuangan PDAM. BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 85 (1) Direksi, serta semua pegawai Perusahaan Daerah atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah, disamping dia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya. (2) Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas. BAB XII Bagian Pertama Tahun Buku Pasal 86 Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim Bagian Kedua Anggaran Perusahaan Pasal 87 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka Direksi diwajibkan mengirimkan Anggaran Perusahaan untuk memintakan persetujuan kepada Dewan Pengawas untuk disyahkan oleh Bupati; (2) Apabila Dewan Pengawas atau Bupati tidak mengemukakan keberatan atau menolak rencana yang tercantum di dalam Anggaran Perusahaan seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya; (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran Perusahaan yang terjadi di dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pertimbangan lebih dahulu dari Dewan Pengawas sebelum disetujui oleh Bupati.


BAB XIII LAPORAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Laporan Berkala Perhitungan Hasil Usaha Kegiatan Pasal 88 Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan kepada Dewan Pengawas tiap 3 (tiga) bulan sekali. Bagian Kedua Laporan Perhitungan Tahunan Pasal 89 (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan laba rugi kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku. (2) Cara penilaian dalam perhitungan tahunan harus disebutkan. (3) Apabila dalam waktu sebulan setelah waktu seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini Dewan Pengawas tidak menyatakan keberatan tertulis, maka perhitungan dianggap telah disahkan. BAB XIV Bagian Kesatu Pemindahan dan Penerimaan Aset Perusahaan Pasal 90 Tata cara penjualan, pemindahan tangan ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Perhitungan Tahunan Pasal 91 (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan. (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diaudit oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan Akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan Perusahaan Daerah kepada Bupati, Dewan Pengawas dan Badan-Badan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Dewan Pengawas. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Bupati tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan. BAB XV PENETAPAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI Pasal 92 (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dulu dikurangi dengan candangan tujuan ditetapkan sebagai berikut : a. untuk Pembangunan PDAM, sebesar 30%; b. untuk Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumenep, sebesar 25%; c. untuk Cadangan Umum, sebesar 20%; d. untuk Sosial Pendidikan, sebesar 5%; e. untuk Jasa Produksi, sebesar 10%; f. untuk Sumbangan Dana Pensiun, sebesar 10%. Pasal 93 (1) Pembagian Laba bersih perusahaan dapat diterapkan sesuai yang diatur dalam pasal 93 ayat (2) apabila PDAM Sumenep telah mampu melayani pelanggan sebesar 60% untuk wilayah pedesaan dan 80% untuk wilayah perkotaan. (2) Selama PDAM belum melayani pelanggan sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 pasal ini, PDAM tidak wajib menyetor laba bersih perusahaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 93 ayat (2) butir a dan b. BAB XVI Bagian Kesatu Dana Pensiun Pasal 94 (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM. Bagian Kedua Asosiasi Pasal 95 (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI). SALINAN PERDA 15 Th 2011/Dokhuk. Setda

(2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah. BAB XVII PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 96 (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah. (3) Pertanggung jawaban likuidasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah. (4) Apabila setelah diadakan likuidasi ternyata terdapat kerugian dalam neraca dan perhitungan laba/rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 97 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Pengelolaan Perusahaan Air Minum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 98 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati atau Keputusan Direksi PDAM. Pasal 99 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep. Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 15 Nopember 2011 BUPATI SUMENEP ttd KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 26 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP ttd Drs. MOH. SALEH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19560506 198002 1 004 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 8


PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Recommend Documents