PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SADULANG DAN DESA SAUR SAEBUS KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1. 2.
bahwa dalam rangka penataan wilayah serta terwujudnya peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta atas dasar aspirasi masyarakat Sapeken Kecamatan Sapeken maka perlu adanya pembentukan Desa; bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagai tindak lanjut dari perkembangan situasi, dan kondisi yang sesuai dengan norma-norma prinsip demokrasi, serta karena Desa Sapeken mengalami kesulitan geografis dan managerial dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang berada di daerah kepulauan sehingga Desa Sapeken Kecamatan Sapeken layak untuk dibentuk Desa baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
Salinan Perda No.10 Th 2012/DokHuk
Page 1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Salinan Perda No.10 Th 2012/DokHuk
Page 2
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 22); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 23); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 24); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 25); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 24 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 28); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 18); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 20); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 21). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SADULANG DAN DESA SAUR SAEBUS DI KECAMATAN SAPEKEN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep; Salinan Perda No.10 Th 2012/DokHuk
Page 3
2. 3.
4. 5. 6.
7.
8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; Bupati adalah Bupati Sumenep; Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep; Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatauan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Desa; Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di desa, merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat setempat, diakui dan dibina oleh pemerintah daerah/pemerintah desa mempunyai tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari beberapa warga RT yang mengikat diri dan tunduk kepada ketentuan yang diatur di dalam RW tersebut; Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
Salinan Perda No.10 Th 2012/DokHuk
Page 4
15. Desa induk adalah desa asal yaitu Desa Sapeken Kecamatan Sapeken, yang berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil penelitian terhadap potensi Desa, dinilai layak untuk diadakan pembentukan desa baru; 16. Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken adalah sebagai hasil pembentukan dari desa induk yang ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri. BAB II TUJUAN, PEMBENTUKAN, NAMA DESA, PEMBAGIAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH DESA Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Desa Pasal 2 Pembentukan desa didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan terhadap masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bagian Kedua Pembentukan Desa Pasal 3 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken dari desa induk. Bagian Ketiga Nama Desa Induk dan Desa Hasil Pembentukan Pasal 4 (1)
(2)
Desa induk adalah Desa Sapeken Kecamatan Sapeken dengan jumlah penduduk sebanyak 8.552 (delapan ribu lima ratus lima puluh dua) jiwa, dan nama desa hasil pembentukan adalah Desa Sadulang dengan jumlah penduduk sebanyak 3020 (tiga ribu dua puluh) jiwa dan Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken dengan jumlah penduduk sebanyak 3005 (tiga ribu lima) jiwa. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk pada saat pengusulan pembentukan Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus.
Salinan Perda No.10 Th 2012/DokHuk
Page 5
Bagian Keempat Batas Wilayah Pasal 5 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Desa Sadulang Kecamatan Sapeken seluas ± 4,34756 Km2 (kurang lebih empat koma tiga empat tujuh lima enam kilo meter persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut: a. sebelah Utara : Laut Kalimantan; b. sebelah Timur : Desa Pagerungan Kecil; c. sebelah Selatan : Desa Sapeken; d. sebelah Barat : Desa Paliat. Yang termasuk Wilayah Desa Sadulang Kecamatan Sapeken terdiri dari : a. Dusun Tanjung Pakka; b. Dusun Bajo; c. Dusun Mandar; d. Dusun Goa; e. Dusun Buton; dan f. Dusun Saular. Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken 2 seluas ± 9,865642 Km (kurang lebih sembilan koma delapan enam lima enam empat dua kilo meter persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut : a. sebelah Utara : Desa Sapeken dan Desa Paliat; b. sebelah Timur : Desa Saseel; c. sebelah Selatan : Laut Bali; d. sebelah Barat : Desa Sabuntan. Yang termasuk Wilayah Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken terdiri dari : a. Dusun Tanjung Limau; b. Dusun Telaga Kembar; c. Dusun Bondat; d. Dusun Bukkol; e. Dusun Sumur Kembar; f. Dusun Waru; dan g. Dusun Karamat. Desa Sapeken Kecamatan Sapeken setelah di pecah, seluas ± 1,509367 Km2 (kurang lebih satu koma lima kosong sembilan tiga enam tujuh kilo meter persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut : a. sebelas Utara : Desa Sadulang; b. sebelah Timur : Desa Saseel; c. sebelah Selatan : Desa Saur Saebus; d. sebelah Barat : Desa Paliat. Yang termasuk Wilayah Desa Sapeken Kecamatan Sapeken terdiri dari : a. Dusun Kampung Kota; b. Dusun Kampung Ra’as; c. Dusun Kampung Bukut; d. Dusun Kampung Mandar; e. Dusun Kota Baru; dan f. Dusun Sitabok.
Salinan Perda No.10 Th 2012/DokHuk
Page 6
Pasal 6 (1)
(2)
Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Batas Desa secara detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Batas Desa secara umum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kelima Pembagian Kekayaan Desa Pasal 7
Kekayaan Desa Induk yang berupa tanah kas desa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan komposisi 60% (enam puluh persen) untuk Desa Induk dan 40% (empat puluh persen) untuk Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus. BAB III PELAKSANAAN PEMERINTAHAN Pasal 8 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken diangkat Penjabat Kepala Desa dan dibantu oleh Pelaksana Harian Perangkat Desa. Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Harian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Harian Perangkat Desa Persiapan yang sudah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken, agar segera dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya berasal dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Harian Perangkat Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken hasil pemilihan. Pemilihan Kepala Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus dapat dilaksanakan untuk pertama kali setelah memperoleh nomor/kode induk register desa dari Kementerian Dalam Negeri.
Salinan Perda No.10 Th 2012/DokHuk
Page 7
Pasal 9 Pusat Pemerintahan Desa Sadulang terletak di Pulau Sadulang dan Desa Saur Saebus terletak di Pulau Saur Kecamatan Sapeken.
BAB IV PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN DESA Pasal 10 Pembiayaan Pembentukan Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus seluruhnya ditanggung Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 (1)
(2)
Hal-hal yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan desa dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan perundang undangan yang berlaku. Dalam hal Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus belum mendapatkan nomer kode registrasi desa oleh Kementerian Dalam Negeri, maka terhadap program yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, desa induk secara proporsional mengalokasikan dana untuk Desa Sadulang dan Desa Saur Saebus.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pedoman teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Salinan Perda No.10 Th 2012/DokHuk
Page 8
Pasal 13 Peraturan Daerah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.
Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 16 Oktober 2012
BUPATI SUMENEP ttd KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si
Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 5 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP ttd Drs. MOH. SALEH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19560506 198002 1 004
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 20
Salinan Perda No.10 Th 2012/DokHuk
Page 9
