KOMISI INFORMASI KABUPATEN BANGKALAN

KOMISI INFORMASI KABUPATEN BANGKALAN

PUTUSAN AJUDIKASI NON LITIGASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

BCW BANGKALAN DENGAN

KANDATEL BANGKALAN

1

KOMISI INFORMASI KAB. BANGKALAN PUTUSAN Nomor: 001/II/KI.KAB.BKL-PS-A/2014

KOMISI INFORMASI KAB. BANGKALAN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Kab. Bangkalan yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 003/I/KI.KAB.BKL-PS-A/2014, yang diajukan oleh:

Nama

: LSM Bangkalan Corruption Watch (BCW)

Alamat : Jl. Bromo No. 57 Mlajah Bangkalan Didalam persidangan dihadiri oleh: Nama

: 1. SYUKUR 2. KHOLILUR ROHMAN

Alamat

: Jl. Bromo No. 57 Mlajah Bangkalan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap

Nama

: PT. TELKOM CABANG BANGKALAN

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 11, Bangkalan.

Yang pada persidangan dihadiri oleh AMAT RIYANTO Kakandatel Cabang Bangkalan selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah membaca keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

2

A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Kab. Bangkalan pada tanggal 07 januari 2014 dengan kronologi sebaai berikut : Kronologi [2.2] Pada tanggal 04 Desember 2013 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat kepada PPID TELKOM

Cabang Bangkalan Adapun

informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Data berapa jumlah pelanggan Telpon dan Speedy di kab. Bangkalan; 2. Data berapa pendapatan PT. Telkom dari pemakaian pelanggan Speedy se Kab. Bangkalan; 3. Data berapa jumlah pendapatan PT. Telkom dan denda keterlambatan pembayaran telpon dan Speedy se Kab. Bangkalan dari tahun 2010 s/d 2013; 4. Data tentang besaran pembayaran/tagihan telpon dan Speedy setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Bangkalan tahun 2012 s/d 2013 di antaranya: 1)

Dinas Pendidikan

2)

Dinas Pertanian dan Peternakan

3)

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

4)

Dinas PU Bina Marga

5)

Rsud Syarifah Ambami Rato Ebu

6)

Dinas Kesehatan

7)

Dinas perindustrian dan Perdagangan

8)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

9)

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

10) Badan Lingkungan Hidup 11) Dinas kependudukan dan Capil 12) Badan Perencanaan Perempuan dan Keluarga Berencana 13) Dinas sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi 14) Dinas Koprasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 15) Kantor Satuan kerja Polisi Pamong Praja 16) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 17) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18) Bagian Keuangan 19) Bagian Umum 20) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

3

21) Bagian Perekonomian 22) Bagian Hukum 23) Sekretariat DPRD 24) Kantor Pelayananan Perijinan Terpadu 25) Badan Kepegawaian Daerah 26) Inspektorat 27) Kantor Pengelolaan Pasar 28) Dinas Pendapatan 29) Badan Ketahanan Pangan 30) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 31) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 32) Dinas Pertanian dan Peternakan 33) Dinas Kehutanan dan Perkebunan 34) Dinas Pertambangan dan Energi 35) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 36) Dinas Kelautan dan Perikanan [2.3] Karena tidak ada tanggapan, Pada tanggal 18 Desember 2013 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID PT. TELKOM Cabang Bangkalan. [2.4] Atasan PPID PT. TELKOM Cabang Bangkalan menanggapi keberatan atas permohonan a quo dari Pemohon, namun Data yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon, maka pada tanggal 07 Januari 2014, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kab. Bangkalan. [2.5] Pada tanggal 20 Januari 2014, diadakan sidang Ajudikasi pertama yang di hadiri oleh pemohon dan termohon, dimana Permohonan Informasi Publik Nomor Register: 003/I/KI.KAB.BKL-PS-A/2014. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Data yang diberikan oleh Termohon tidak sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Bahwa Tujuan Permohonan Informasi Publik oleh pemohon adalah: 1. Untuk pengayaan Data/Informasi (Bank Data) lembaga 2. Sebagai

bentuk

pengawasan

terhadap

pelaksana

program

pemerintah

sebagaimana di atur dalam UU No. 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme

4

Petitum [2.8] Pemohon meminta kepada Ketua Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan petitum sebagai berikut : -

mengabulkan permohonan termohon untuk seluruhnya;

-

Memerintahkan termohon untuk dengan segera memberikan data kepada pemohon sesuai dengan permohonannya.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menyatakan Data/Informasi yang diminta oleh pemohon adalah Informasi terbuka yang wajib di sediakan oleh Termohon 2. Pemohon mengatakan bahwa berdasarkan putusan ajudikasi KI Pusat tahun 2012

Data/informasi dimaksud terbuka tetapi tidak wajib diberikan, sehingga

Putusan tersebut menurut Pemohon janggal, sesungguhnya kami tidak terima, tapi ketika kami akan banding ke PTUN, waktu terlewati Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-1

Akta Pendirian Bangkalan Corruption Watch (BCW) Nomor 20 tertanggal 22 Juli tahun 2010 Dengan akta notaries HM. HAMDOEN HAMSYOUSA, SH berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-706.HT.03.01-Tahun 2004.

Bukti P-2

Salinan surat Permohonan Data dan Informasi tertanggal 04 Desember 2013, kepada PPID PT. Telkom Cabang Bangkalan.

Bukti P-3

Salinan surat Pengajuan Keberatan terhadap Atasan PPID PT. Telkom Cabang Bangkalan tertanggal 18 Desember 2013.

Bukti P-4

Salinan surat Permohonan Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Kab. Bangkalan tanggal 07 Januari 2013.

Bukti P-5

Tanggapan/Replik atas keberatan Pemohon.

Bukti P-6

Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat No: 216/VII/KIP-PS-MA/2012

Bukti P-7

Foto Copy tanda terima

5

Bukti P-8

Surat LSM BCW No: 648/BCW/IV/2013, Perihal Permohonan Banding dan Tanggapan/Replik atas jawaban Pertama Termohon

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan data kepada Pemohon sesuai dengan permohonannya. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Termohon [2.12]

Menimbang

bahwa

di

persidangan

Termohon

telah

memberikan

keterangan/penjelasan terkait dengan permohonan pemohon, yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa informasi yang di minta oleh Pemohon

bukan wewenang Kandatel

Bangkalan (termohon) tapi masuk dalam lingkup kewenangan dan rentang kendali GM TELKOM JATIM SURAMADU. 2. Bahwa Informasi yang di mohon oleh Pemohon merupakan Informasi yang di kecualikan sebagaimana diatur Pasal 17 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Permohonan Informasi yang di ajukan Pemohon sebenarnya sudah selesai karena Pemohon sudah menempuh penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat dan sudah diputuskan dengan Putusan No: 216/VII/KIP-PS-MA/2012, namun Pemohon tidak mengajukan banding sehingga putusan itu inkracht.

Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti T-1

Satu Bendel Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat No: 216/VII/KIPPS-M-A/2012.

Bukti T-2

Foto Copy Nota Dinas

Bukti T-3

Satu Bendel KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT

TELEKOMUNIKASI

INDONESIA

Tbk,

No:KD.06/HK000/COP-D0020000/2011. Bukti T-4

Satu Bendel UU REPUBLIK INDONESIA No: 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI.

6

Bukti T-5

Satu Bendel PERKI 2 Tahun 2010.

Bukti T-6

Satu Bendel PERKI 1 Tahun 2010

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] Pemohon tidak menggunakan haknya Kesimpulan Termohon [3.2] Termohon tidak menggunakan haknya

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon kepada Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a; Pasal 13; Pasal 36 ayat (1) ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan

untuk memeriksa dan

memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 3. Kedudukan hukum (legal standing)Termohon. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya mengatur tentang kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; [4.4] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [4.1];

7

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Kab. Bangkalan

pada tanggal 07 Januari

2014 dengan Nomor register Nomor:

003/I/KI.KAB.BKL-PS-A/2013; [4.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan Ajudikasi/Mediasi I (pertama) dengan dan untuk menghadiri sidang Ajudikasi/Mediasi pada tanggal 20 Januari 2013; [4.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi II (Dua) dengan dan untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 28 januari 2014; [4.8] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU KIP menyebutkan bahwa : “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana” [4.9] Menimbang bahwa atas pertimbangan pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] diatas, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8,Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11,12 Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kab. Bangkalan setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon; [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan: 1. Pemohon adalah Badan Hukum (LSM) berdasarkan Akta Pendirian Bangkalan Corruption Watch (BCW) Nomor 20 tertanggal 22 Juli 2010 dengan akta notaris HM. HAMDOEN HAMSYOUSA, S.H berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-706.HT.03.01Th.2004. 2. Salinan

surat

permohonan

informasi tanggal

04

Desember

2013,

atas

permohonan informasi tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban;

8

3. Salinan surat Pengajuan Keberatan atau karena Permohonan informasi tidak ditanggapi oleh termohon, tanggal 18 Desember 2013; 4. Bahwa Data yang diberikan oleh Termohon tidak sesuai dengan permohonan Pemohon, maka pada tanggal 07 Januari 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kab. Bangkalan. [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] dan [4.11] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon;

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON [4.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP mengatur, bahwa : “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.” [4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah BUMN, Sehingga dengan demikian Termohon memenuhi kriteria sebagai Badan Publik; [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan [4.14] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Termohon Badan Publik.

D. Pokok Permohonan [4.16] Menimbang bahwa dari fakta persidangan, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti Majelis

menemukan

surat maupun keterangan secara lisan dari para pihak, fakta

hukum

baik

yang

diakui

maupun

yang

menjadi

perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

9

c. Termohon memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara, namun data yang diberikan oleh termohon Tidak sesuai dengan permohonan pemohon;

E. Pendapat Majelis [4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menyatakan Data/Informasi yang diminta oleh pemohon adalah Informasi terbuka yang wajib di sediakan oleh Termohon; [4.18] Bahwa Keterangan Pemohon diatas Majelis berpendapat hal tersebut merupakan keterangan yang disampaikan saat persidangan tanpa memberikan secara rinci alasan yuridis sebagaimana diatur dalam UU 14 Tahun 2008 tentang KIP, namun demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 14 UU 14 Tahun 2008 tentang KIP,. 2. Pemohon mengatakan bahwa berdasarkan putusan ajudikasi KI Pusat tahun 2012 Data/informasi dimaksud terbuka tetapi tidak wajib diberikan, sehingga Putusan tersebut menurut Pemohon janggal, sesungguhnya kami tidak terima, tapi ketika kami akan banding ke PTUN, melewati batas waktu. [4.19] Bahwa keterangan Pemohon dalam Point 2 yang menerangkan tentang Putusan KI Pusat No: 216/VII/KIP-PS-M-A/2012, Majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut kurang relevan untuk dijadikan pertimbangan secara keseluruhan dari pokok perkara a quo, karena putusan No: 216/VII/KIP-PS-M-A/2012 hanya memeriksa dan memutus sengketa Informasi pada Point 4, sebgaimana Duduk perkara [2.2]. 3. Alasan Termohon yang disampaikan dalam persidangan Bahwa informasi yang di minta oleh Pemohon bukan wewenang Kandatel Bangkalan (termohon) tapi masuk dalam lingkup kewenangan dan rentang kendali GM TELKOM JATIM SURAMADU. [4.20] Bahwa Keterangan Termohon diatas, Majelis berpendapat kurang tepat karena berdasarkan UU 14 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Badan Publik sebagaimana pasal 1 ayat 3 juncto penjelasan pasal 6 ayat 3 Perki No. 1 Tahun 2013. Menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkhis. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kewajiban Pelayanan Informasi Publik melekat pada Termohon sesuai dengan kewenangannya.

10

4. Alasan Termohon Bahwa Informasi yang di mohon oleh Pemohon merupakan Informasi yang di kecualikan sebagaimana diatur Pasal 17 UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. [4.21] Bahwa keterangan termohon kurang tepat karena pada prinsipnya Informasi Publik yang dikecualikan tersebut sebagaimana diatur Pasal 17 UU 14 Tahun 2008,

bersifat ketat dan terbatas, dalam hal ini Majelis berpendapat

terhadap perkara a quo, sudah jelas dan gamblang sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU 14 Tahun 2008, yang mengatur tentang Informasi Publik yang wajib disediakan Oleh BUMN/BUMD. 5. Alasan Termohon bahwa Permohonan Informasi yang di ajukan Pemohon sebenarnya sudah selesai karena Pemohon sudah menempuh penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat dan sudah diputuskan dengan Putusan No: 216/VII/KIP-PS-M-A/2012, namun Pemohon tidak mengajukan banding sehingga putusan itu inkracht. [4.22] Bahwa keterangan Termohon tentang Putusan KI Pusat No: 216/VII/KIP-PS-MA/2012, Majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut kurang relevan untuk dijadikan alasan menolak memberikan

secara keseluruhan dari pokok perkara a quo, karena

putusan No: 216/VII/KIP-PS-M-A/2012 hanya memeriksa dan memutus sengketa Informasi pada Point 4, tidak termasuk Point 1, 2 dan 3 sebgaimana Duduk Perkara [2.2].

5. KESIMPULAN Berdasarkan

seluruh

uraian

dan

fakta

hukum

di

atas,

Majelis

Komisioner

berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; [5.3] Terhadap dalil-dalil/keterangan Pemohon terbukti beralasan untuk sebagian [5.4] Terhadap dalil-dalil/keterangan Termohon di tolak untuk keseluruhan;

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

11

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Data/informasi sesuai tugas dan kewenangannya untuk Point 1, 2, dan 3, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

[6.3] Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menggunakan putusan KI Pusat No: 216/VII/KIP-PS-M-A/2012 khusus untuk Point 4, sebagaimana yang tercantum dalam Duduk Perkara [2.2];

[6.4] Para pihak yang tidak menerima Putusan ini dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak salinan putusan ini di terima;

[6.5] Menetapkan bahwa untuk biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Aliman Harish, selaku Ketua merangkap Anggota, RA. Sri Darijah Sundari dan Agus Sonhaji, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at 07 Februari 2014 dan dibacakan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 12 Februari 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh H. Rosiman, SH sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis

(Aliman Harish)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(RA. Sri Darijah Sundari)

(Agus Sonhaji)

Panitera Pengganti

(H. Rosiman, SH)

12

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkanPasal 46 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bangkalan, 12 Februari 2014 Panitera

(H. ROSIMAN, SH)

13