KINERJA PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI PENYEDIA PELAYANAN PUBLIK DI DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG
Arizki Afrizal Ahmad Universitas Negeri Malang E-mail:
[email protected]
ABSTRAK: Pelayanan publik, segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pusat, daerah dan lingkungan badan usaha milik Negara atau daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, hal ini dapat dikatakan sebagai kuwajiban yang harus dilakukan oleh lembaga penyedia pelayanan publik dan sebagai suatu pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan publik tentunya masih banyak yang harus dibenahi dan dilakukan evaluasi diri, hal ini harus dilakukan karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan beranekaragam daripada sebelumnya. Dengan adanya sebuah tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat oleh masyarakat mengenai pelayanan publik, maka mendorong peneliti untuk melihat langsung bagaimana kinerja pemerintahan desa sebagai penyedia pelayanan publik yang ada di Desa Wringinpitu kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal meliputi: (1) bentuk-bentuk pelayanan publik desa Wringinpitu. (2) prosedur pelayanan publik desa Wringinpitu. (3 hambatan dan upaya pemerintahan desa Wringinpitu sebagai penyedia pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis deskriptif. Lokasi penelitian di desa Wringinpitu kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara, observasi dan dan telaah dokumentasi. Dalam kegiatan analisis dimulai dari tahap reduksi data kemudian penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh tiga kesimpulan, hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, bentuk pelayanan publik desa meliputi pelayanan administrasi dan pelayanan non administrasi, pelayanan administrasi terdapat administrasi umumdan penduduk. Sedangkan pelayanan non administrasi meliputi pelayanan fisik atau infrastruktur desa dan pelayanan non fisik atau pelayanan yang berbentuk pemberdayaan masyarakat desa Wringinpitu, yang mana dalam pemebrdayaan ini meliputi bentuk pelatihan membuat pupuk organik atau pertanian dan pelatihan dalam hal
kesehatan. Kedua, prosedur pelayanan yang diterapkan oleh pemerintahan Desa Wringinpitu terdapat prosedur dalam hal pelayanan administrasi dan non administrasi, prosedur pelayanan administrasi yaitu terlebih dahulu membuat surat pengantar dari RT/RW setempat dan setelah itu ke kantor Desa untuk mengurusi segala keperluannya, setelah memenuhi persyaratan yang ada maka masyarakat yang sebagai pemohon harus dapat persetujuan dari kepala desa. Sedangkan mengenai prosedur dalam pelayanan non administrasi harus ada musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat dan pihak yang terkait sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Ketiga, hambatan dan upaya pemerintah dalam menyediakan jasa pelayanan publik yaitu terdapat hambatan sulitnya mengakomodir keinginan dari banyak masyarakat, tidak dapat terealisasi rencana atau prosedur pelayanan yang sudah ditetepkan, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlengkapan yang harus dibawa, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya antri, adanya gangguan perlatan, seperti padamnya listrik ataupun kerusakan komputer atau sejenisnya, pembengkakan dana anggaran yang sudah ditetapkan, sulitnya mengkoordinasikan masyarakat dalam membantu kegiatan pembangunan Desa Wringinpitu. Sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu denagan, memberikan intruksi kepada masyarakat agar dapat menyadari mengenai permasalahan yang ada, bentuk upaya intruksi perangkat desa terhadap masyarakat yaitu melalui himbauan langsung dan apabila ada masyarakat yang masih belum terima mengenai permaslahan tersebut maka langkah perangkat desa dalam menyelesaikan permasalahannya yaitu dengan musayawarah bersama dengan kepala desa dan pihak yang terkait, guna mencari solusi bersama. Dan pemerintahan Desa Wringinpitu mencari jalan atau inisiatif sendiri dalam mengatasi permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian disarankan (1) bagi pemerintah desa seyogyanya berevaluasi diri agar dapat meningkatkan kualitas dari proses dan hasil pelayanan publik, agar masyarakat dalam menggunakan jasanya mendapatkan kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain bertugas di jam kerja hendaknya aparatur desa dapat selalu memberikan pelayanan terhadap masyarakat diluar jam kerja, dikarenakan keperluan yang dihadapi masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintahan desa (2) Bagi masyarakat diharapkan ikut andil dalam mendukung kinerja pemerintahan desa aitu dengan menaati peraturan yang telah ditentukan, masyarakat juga hendaknya tidak menilai pemerintahan desa dari segi kekurangannya akan tetapi prestasi yangh sudah ada hendaknya diberikan apresiasi terhadap pemerintahan desa, agar dapat menimbulkan motivasi bagi pemerintahan desa dalam bekerja (3) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya apabila meneliti hal yang sama dengan penelitian ini diharapkan variabel yang ingin diteliti lebih diperluas lagi dan dalam pengambilan data lebih ditingkatkan lagi metode-metode yang digunakan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai landasan atau literature untuk penelitian lebih lanjut.
Kata kunci: Kinerja Pemerintahan Desa, Pelayananan Publik.
Kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat setempat, hal ini merupakan bentuk sebuah pengabdian yang dilakukan oleh pemerintahan Desa,
mengenai bentuk pelayanan yang diberikan terdapat pelayanan administrasi dan non administrasi. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa
METODE Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan mengunakan analisis dengan pendekatan induktif. Maksudnya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan. Bogdan dan Biklen (1992:21) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif memiliki karakter yaitu: Dilaksanakan pada latar yang alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, lebih memperhatikan proses dari pada hasil. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan/menjelaskan sesuatu hal yang berupa pemaparan serta dokumendokumen yang mendukung penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong (2005:4) metode kualitatif merupakan cara dan prosedur penelitian yang menghasilkan data dsekriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller sebagaimana dikutip Moleong (2005:4) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan ilmu sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti memiliki kebebasan dalam memilih data dan menggunakan metode pengolahan data. Peneliti mengadakan observasi dan wawancara secara langsung pada obyek atau subyek penelitian. Oleh karena itu peneliti terjun langsung kelapangan dalam melakukan observasi dan wawancara terhadap obyek atau subyek. Adapun yang diwawancarai oleh peniliti yaitu kepala desa,sekertaris desa, perangkat desa, LPMD dan BPD, beserta masyarakat Desa Wringinpitu kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian studi lapangan yang dilakukan secara komprehensip, mendalam dan intensif. Di dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk memahami obyek pendekatan dari sudut pandangnya sendiri. Peneliti melakukan penelitian mengenai kinerja perangkat desa dalam meningkatkan pelayanan publik di desa wringinpitu kecamatan mojowarno kabupaten jombang guna bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana kinerja perangkat desa dalam meningkatkan pelayanan publik tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik Di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pelayanan yang terdapat di Desa Wringinpitu yaitu terdapat pelayanan administrasi dan pelayanan non administrasi. Pelayanan administrasi yang terdapat di Desa Wringinpitu yaitu terdapa pelayanan umum dan pelayanan penduduk. Sedangkan pelayanan non administrasi terdapat pelayanan secara fisik dan non fisik, pelayanan fisik berupa pembangunan infrastruktur desa, pelayanan non fisik berupa pelaynan dalam bentuk pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Dari pernyataan diatas mengenai bentuk pelayanan publik yang terdapat di Desa Wringinpitu merupakan ketentuan yang dibuat sendiri dan dituangkan dalam peraturan Desa Wringinpitu, hal ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan demi
memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Santoso (1994:143) birokrasi pada dasarnya merupakan alat pemerintah yang bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dalam posisi demikian, maka tugas birokrasi adalah merealisasi setiap kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pencapaian kepentingan masyarakat. Menurut peneliti kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wringinpitu merupakan bentuk sebuah pengabdian kepada masyarakat, hal ini diketahui dengan adanya sebuah tindakan-tindakan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. 2. Prosedur pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan desa Wringinpitu kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang Prosedur pelayanan yang terdapat di kelurahan desa Wringinpitu, dibagi menjadi dua yaitu prosedur pelayanan administrasi dan pelayanan non administrasi. Prosedur dalam pelayanan administrasi meliputi prosedur dalam mengurusi, surat kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat kematian, surat izin usaha, surat keterangan gaji orangtua, surat perpindahan penduduk, surat penduduk baru atau membuat KTP Penduduk baru. Prosedur pelayanan dalam bentuk pelayanan non administrasi yaitu terdapat pelayanan fisik maupun non fisik, prosedur pelayanan yang bersifat fisik yaitu, a) semua program pembangunan desa dimusyawarahkan dengan pemerintahan Desa Wringinpitu, b) dimusyawarahkan bersama masyarakat Desa Wringinpitu, c) membentuk tim pelaksana pembangunan, d) mengagendakan pelaksanaan pembangunan, e) kegiatan evaluasi dengan semua pihak yang terkait. Sedangkan prosedur pelayanan yang berisfat non fisik yaitu: a) pemerintahan Desa Wringinpitu mensosialisasikan kepada kepala dusun yang terdapat di Desa Wringinpitu, b) kepala Desa Wringinpitu mensosialisasikan kepada RT/RW setempat untuk disosialisasikan kepada masyarakat yang berada di lingkungan RT/RW setempat, c) masyarakat didata oleh RT/RW setempat yang mana sekiranya dapat mengikuti pelatihan tersebut, d) pemerintahan Desa Wringinpitu beserta pihak yang terkait mengadakan evaluasi dari kegiatan tersebut. Menurut peneliti dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Wringinpitu dalam pelayanan publik terdapat sebuah prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat, hal ini dilakukan agar kegiatan dalam pemerintahan desa bisa berjalan dengan lancar dan teratur. 1. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintahan Desa Wringinpitu Dalam Melayani Masyarakat dan Apa Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut. Permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Wringinpitu dan cara dalam mengatasi hambatan tersebut terdapat dalam bentuk pelayanan administrasi dan pelayanan non administrasi. Permasalahan dalam bentuk pelayanan administrasi terdapat dua faktor yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam diri perangkat desa. Faktor dari luar yang sering terjadi pada masyarkat yaitu kurangnya menyadari akan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi, dan kurangnya menyadari budaya antri. Dengan adanya permasahan seperti ini perangkat desa memberikan arahan kepada masyarakat dan apabila dirasa tidak memungkinkan maka hal ini dibawa ke forum musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait guna mencari titik temu dari permasalahan tersebut. Kemudian permasalahan dari dalam yaitu, seringnya kerusakan dari peralatan yang ada seperti komputer dan print, sehingga perangkat desa dalam mencari solusi yaitu meminjam ke kantor kelurahan lainnya yang dekat dengan desa Wringinpitu, hal
ini dilakukan agar proses kegiatan dalam pelayanan publik di Desa Wringinpitu bisa berjalan dengan maksimal. Permasalahan dalam pelayanan non administrasi yang terdapat di Desa Wringinpitu kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang yaitu, a) adanya pembengkakan dana yang sudah ditetapkan, dan sulitnya mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya permasalahn ini pemerintahan Desa Wringinpitu membuat dana talangan untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan tersebut, mengenai dana talangan tersebut diambilkan dari kas Desa Wringinpitu yang mana nantinya dana tersebut akan diganti dengan dana kas Desa yang lain. Permasalahan yang lainnya yaitu mengenai mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan masyarakat, maka dengan hal ini pemerintahan Desa Wringinpitu membentuk tim pelaksana yang mana tim pelaksana pembangunan tersebut diberi upah ganti tenaga yang diambilkan dari kas Desa Wringinpitu. Menurut peneliti hambatan yang terdapat di Desa Wringinpitu merupakan hambatan yang tidak begitu besar, sehingga dalam penanganannya bisa langsung cepat diatasi oleh pemerintah Desa Wringinpitu.
PENUTUP Kesimpulan Berdasarakan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Bentuk pelayanan publik di desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yaitu, administrasi dan non administrasi. Pelayanan administrasi meliputi administrasi umum dan administrasi penduduk, Bentuk pelayanan non administrasi yang terdapat di Desa Wringinpitu yaitu terdapat pelyanan yang bersifat fisik dan non fisik, pelayanan yang bersifat fisik yaitu, pelayanan yang bersifat pembangunan desa atau dikatakan pembangunan dalam bentuk infrastruktur desa, sedangkan yang bersifat non fisik yaitu pelayanan yang dilakukan pemerintah desa dengan melaukan kegiatan pemberdayaan dan pelatihan yang diperuntukkan pada masyarakat yang membutuhkannya. Prosedur pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan desa Wringinpitu kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang meliputi pelayanan administrasi dan pelayanan non administrasi.Pelayanan administrasi meliputi pelayanan yang mengenai pelayanan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelayanan dalam mengurus surat kematian, pelayanan dalam mengurus surat izin usaha, pelayanan dalam mengurus surat keterangan gaji orangtua, pelayanan dalam mengurus surat perpindahan penduduk, pelayanan dalam mengurus surat penduduk baru. Sedangkan prosedur pelayanan yang mengenai pelayanan non administrasi meliputi pelayanan yang bersifat non fisik dan fisik. Pelayanan yang bersifat fisik yaitu pelayanan pemerintahan Desa Wringinpitu yang berbentuk infrastruktur Desa Wringinpitu, sedangkan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat Desa Wringinpitu. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintahan desa wringinpitu dalam melayani masyarakat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu (1) sulitnya mengakomodir keinginan dari banyak masyarakat (2) tidak dapat terealisasi rencana atau prosedur pelayanan yang sudah ditetepkan (3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlengkapan yang harus dibawa (4) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya antri (5) adanya gangguan perlatan, seperti padamnya listrik ataupun kerusakan komputer atau sejenisnya, 6) pembengkakan dana anggaran yang sudah
ditetapkan, 7) sulitnya mengkoordinasikan masyarakat dalam membantu kegiatan pembangunan Desa Wringinpitu. Kemudian upaya perangkat desa dalam mengatasi permaslahan tersebut yaitu memberikan intruksi kepada masyarakat agar dapat menyadari mengenai permasalahan yang ada, bentuk upaya intruksi perangkat desa terhadap masyarakat yaitu melalui himbauan langsung dan apabila ada masyarakat yang masih belum terima mengenai permaslahan tersebut maka langkah perangkat desa dalam menyelesaikan permasalahannya yaitu dengan musayawarah bersama dengan kepala desa dan pihak yang terkait, guna mencari solusi bersama. Dan pemerintahan Desa Wringinpitu mencari jalan atau inisiatif sendiri dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Saran Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan maka ada beberapa saran yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Bagi pemerintah desa Pemerintahan desa seyogyanya berevaluasi diri agar dapat meningkatkan kualitas dari proses dan hasil pelayanan publik, agar masyarakat dalam menggunakan jasanya mendapatkan kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain bertugas di jam kerja hendaknya aparatur desa dapat selalu memberikan pelayanan terhadap masyarakat diluar jam kerja, dikarenakan keperluan yang dihadapi masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintahan desa. Bagi masyarakat Masyarakat diharapkan ikut andil dalam mendukung kinerja pemerintahan desa aitu dengan menaati peraturan yang telah ditentukan, masyarakat juga hendaknya tidak menilai pemerintahan desa dari segi kekurangannya akan tetapi prestasi yangh sudah ada hendaknya diberikan apresiasi terhadap pemerintahan desa, agar dapat menimbulkan motivasi bagi pemerintahan desa dalam bekerja. Bagi peneliti selanjutnya Peneliti hendaknya apabila meneliti hal yang sama dengan penelitian ini diharapkan variabel yang ingin diteliti lebih diperluas lagi dan dalam pengambilan data lebih ditingkatkan lagi metode-metode yang digunakan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai landasan atau literature untuk penelitian lebih lanjut.
DAFTAR RUJUKAN Hadi. Surjadi, Drs, Msi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung PT Refika Aditama. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Prabu Mangkunegara, Anwar. 2006. Manajemen Sumberdaya manusia Perusahaan. Jakarta: EGC Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
Peraturan desa wringinpitu Kecamatan mojowarno kabupaten jombang Nomor 01 tahun 2007 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Sujitno, A.1997. Menuju Pelayanan Prima. Jakarta:Genta Delta. Sugiyono.2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Tjokrowinoto, Moelyarto. 2001. Birokrasi dalam polemik. Jakarta: Pustaka Belajar. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-undang republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang otonomi Daerah. Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja Edisis Pertama, Raja grafido persada : Jakarta Widodo, Joko.2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia Widodo, Joko.2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang Bayumedia publishing
