22/03/2011
KAJIAN PERAN PEMERINTAH DALAM PNPM – P2KP TIM 7 – KAJIAN PERAN PEMDA
PT. DWIKARSA ENVACOTAMA
KESIMPULAN DAN TEMUAN KAJIAN
1
22/03/2011
KESIMPULAN UMUM KOORDINASI (PP1) !!
!!
Koordinasi antar dinas hanya sebatas instansi penanggung jawab PNPM Hubungan BKM dengan PJOK masih sebatas administratif untuk pencairan dana BLM
!!
Sosialisasi PNPM kepada SKPD dan lembaga lain di tingkat kota belum dilakukan secara optimal Hubungan Lurah dan PPK kota masih sebatas pemenuhan administratif
!!
Diharapkan monitoring pelaksanaan PNPM oleh PPK kota
!!
Belum ada KBK yang terbentuk
!!
KBP yang telah berjalan hanya di Gorontalo
!!
!!
Tanggapan pemerintah pusat terhadap permasalahan di kota sering terlambat
Pelaksana Satker dan PPK Satker/PPK Kota
Bappeda
Medan Bengkulu
PU/Perkim
BPM (Bapermas)
Satker/PPK Satker
PPK
Surabaya
Satker/PPK
Pasuruan
Satker/PPK
Makassar Gorontalo
Satker/PPK Satker/PPK
"!Koordinasi dibawah Bappeda lebih mudah dilaksanakan. "!PPK/Satker kota PNPM di 5 kota berada pada satu instansi. Di 3 kota pengalihan dari Bappeda kepada Bapemas terjadi pada 1 thn terakhir sesuai PP 41. "!Proses pengalihan mempengaruhi kinerja PPK/Satker. Dokumen PNPM masih tersimpan di satker lama.
2
22/03/2011
KESIMPULAN UMUM PEMAHAMAN PRO-POOR
Kebijakan pro-miskin masih difahami dengan menyediakan anggaran untuk kegiatankegiatan bagi masyarakat miskin (seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, memberikan pelatihan, pinjaman modal, dsb). Namun, semuanya belum memasukkan unsur pemberdayaan masyarakat seperti yang difahami oleh PNPM. Semua masih direncanakan dan dilaksanakan oleh SKPD.
Kebutuhan Peningkatan Kapasitas di tingkat kelurahan
1.! Pelatihan fungsi dan tugas BKM dan kepemimpinan 2.! Peningkatan kapasitas (manajemen keuangan, penyusunan proposal dan laporan kegiatan) untuk BKM 3.! Pelatihan tentang PNPM dan pemberdayaan bagi aparat kelurahan 4.! Pembekalan bagi aparat/BKM agar dapat melakukan lobby/kemitraan/channeling
3
22/03/2011
Pelatihan Tingkat Kelurahan !"#$%&$'()*'+,-(.$'(/*+$,(012( .$'(3"4"5-54-'$'( !"'-'+3$/$'(3$4$,-/$,( 75$'$8"5"'(3"*$'+$'9( 4"':*,*'$'(4;<4<,$#(.$'( #$4<;$'(3"+-$/$'=(*>(012( !"#$%&$'(/"'/$'+(!?!2(.$'( 4"5@";.$:$$'(@$+-($4$;$/( 3"#*;$&$'( !"5@"3$#$'(@$+-($4$;$/>012( $+$;(.$4$/(5"#$3*3$'(#<@@:> 3"5-/;$$'(7A&$''"#-'+=(
Mdn Bkl
Sby
6(
6(
6(
6(
6(
6(
6(
6(((
6(
6(
6(
6(
6(
6(
6(
6(
Psrn Mksr
6(
Grtl
6(
6(
Kebutuhan Peningkatan Kapasitas di tingkat kota
1.! Sosialisasi yang intensif tentang ‘pemberdayaan’ partisipasi dan swadaya masyarakat kpd semua pelaku 2.! Monitoring dan pembinaan dari pemerintah kota 3.! Kajian tentang kemiskinan dan 4.! FGD yang efektif 5.! Peningkatan kemampuan me-lobby/channeling 6.! Pelatihan ‘good governance’ 7.! Pelatihan bagi aparat/SKPD sehingga ‘gender sensitive’ dalam setiap penyusunan programnya 8.! Fasilitasi kegiatan Forum BKM dan pemberdayaan
4
22/03/2011
!"#$%&$'(()*'+,$-(./-$( 3/6*$#*6$6*(5$'+(*'-"'6*9(-"'-$'+( :";4"71$5$$'( !$;%,-4$,-(.$'(,B$.$:$(5$,:$;$3$/( 3"4$.$(,"5*$(4"#$3*( 2<'-/<;-'+(.$'(4"5@-'$$'(.$;-( 4"5";-'/$&(3
01'(( 2,#(
345(
!67'( 0,67( 87-#/(
6(
6(
6(
6(
6(
6(
6(
6(
6(
1$8-$'(/"'/$'+(3"5-,3-'$'( CDE(:$'+(")"3%)( !"'*'+,$-$'(,";$;:<$'(;"#/445= >&$''"#*'+( !"#$%&$'(!""#$!"%&'()(*&$ !"#$%&$'(4$+*($:$7$-=3.!?(;"'+"'$*( :7/+7$;(!@!0( C$,-#-/$,-(3"+-$/$'()<;*5(012(.$'( 4"5@";.$:$$'((
6(
6( 6(
6( 6( 6(
6(
6( 6(
6(
6(
6(
6(
F(
6(
Kebutuhan Peningkatan Kapasitas untuk konsultan pendamping
Pelatihan dasar: Kemampuan untuk berbicara di depan umum, mengelola konflik yang muncul di masyarakat dan kemampuan berkomunikasi yang effektif. 2.! Pelatihan analisa sosial 3.! Pelatihan identifikasi kebutuhan materi lokal. 1.!
5
22/03/2011
Pelatihan Konsultan Mdn !"#$%&$'(1$6$7(A( ,";$;:<$'(<'-<,( 4"74*>$7$(1*(1":$'( <;<;B(;"'+"#/#$(,/'C*,B( ,/;<'*,$6*("9",%9( 6( !"#$%&$'($'$#-,$(,<,-$#(
Bkl
Sby
Psrn
6(
6(
6(
6(
6(
6(
6(
6(
!"#$%&$'(-."'%G3$,-( 3"@*/*&$'(5$/";-(#<3$#( !"#$%&$'(3&*,*,(7+"'.";9( 4"#$%&$'(3&*,*,(#$-'':$=(
Mksr Grtl
6(
6(
6( 6(
6(
Hambatan Struktural, Kelembagaan, Dan Kebijakan !!
Ketidakjelasan hubungan LPM dan BKM
!!
Pemahaman BKM independen yang tidak tepat
!!
Penerapan Pedoman dan Aturan PNPM !! Konsep relawan dan keanggotaan BKM !! Aturan dalam pedoman umum dan pelaksanaan !! Disain vs pelaksanaan Jadwal penyusunan APBN dan APBD
!!
Pengadaan sarana penunjang kegiatan tidak tepat waktu
!!
Penggantian Faskel dan pemindahan wilayah pendampingan
!!
Pelaksanaan pemberdayaan vs pemenuhan target proyek
!!
6
22/03/2011
Hambatan kebijakan di kota besar dan kota sedang
Kota sedang pada umumnya dengan kondisi fiskal rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam penyediaan dana BOP dan dana pendamping (DDUPB). !! Sedangkan untuk kota besar, nilai APBD cukup tinggi Untuk menyediakan DDUPB hanya tergantung ‘kemauan’ dari pemerintah kota. !!
Dukungan pemerintah kota untuk mengarusutamakan pemberdayaan masyarakat
Di 6 kota lokasi penelitian belum ada yang menunjukan langkah yang nyata untuk mengarusutamakan ‘pemberdayaan masyarakat’ agar berkesinambungan. Program pemerintah kota lebih diutamakan untuk memenuhi janji politik walikota.
7
22/03/2011
Pengarusutamaan Proses Pemberdayaan Masyarakat yang Berkelanjutan Di kota Besar: Surabaya sudah menciptakan program bagi masyarakat miskin namun belum secara konseptual memberdayakan kemandirian masyarakat. !! Di kota Medan dan Makasar upaya kegiatan pemberdayaan dilakukan dalam skala kecil (medan di dinas pertanian. Makasar di badan pemberdayaan perempuan) !! Di kota sedang, terutama terkait dengan keterbatasan dana yang tersedia. !!
REKOMENDASI
8
22/03/2011
Disain Program #!
Reformulasi konsep – konsep dalam PNPM dengan indikator yang jelas, tidak menimbulkan interpretasi berbeda. Hubungan BKM dan LPM/LPMK $! Konsep ‘Relawan Miskin’ $! Konsep BKM adalah ‘Relawan’ $! Konsep kepemimpinan kolektif untuk ‘channeling’ $! Aturan jika sanksi sosial tidak berjalan $! Penetapan kelompok BKM ‘Dasar, Madya, Utama’ berdasarkan kemajuan yang telah dicapai $!
!!
!!
!! !!
Membentuk ‘local center’ untuk mengkaji pedoman dan aturan nasional agar sesuai dengan kondisi masyarakat setempat Penekanan KBP/KBK sebagai wadah pembelajaran konsep ‘pro poor’ Mempertegas peran monitoring oleh pemerintah kota Penyiapan masyarakat dilakukan oleh proyek bersama pemerintah kota sebelum melaksanakan program
9
22/03/2011
Manajemen Program Penyampaian ketersediaan APBN kepada pemerintah kota sebelum penetapan APBD !! BKM bermasalah tidak mendapatkan BLM lagi !! Sosialisasi dan pendalaman materi bagi aparat pemerintah kota dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan di masyarakat !! Penetapan komposisi faskel disesuaikan dengan kondisi daerah !! Antisipasi penggantian faskel melalui program rekrutmen dan pembekalan yang obyektif !!
Koordinasi antar program PNPM
Konsistensi prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat antar program PNPM !! Penyeragaman sistem penggajian dan kontrak kerja tenaga konsultan pendamping antar program PNPM !!
10
22/03/2011
Penguatan Kapasitas Sosialisasi program kepada aparat kota secara berkelanjutan !! Mempersiapkan materi yang bersifat spesifik kedaerahan yang dikembangkan oleh ‘local centre’ !! Kemampuan dasar memfasilitasi bagi pemangku kepentingan !! Penggalian kebutuhan pelatihan oleh proyek !! Mengembangkan metodologi pelatihan yang komprehensif !!
Pengarusutamaan Pemberdayaan Masyarakat
Memastikan kesiapan pemerintah kota !! Komitmen Pimpinan Pemerintah Kota dalam Pronangkis !! Mengaktifkan KBP/KBK sebagai sarana pembelajaran bersama !! Peran pro aktif korkot sebagai mitra pemerintah kota !!
11
22/03/2011
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
12
