BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN 8.1 Kesimpulan Setelah melakukan kajian analisis berdasarkan temuan-temuan dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, dengan ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan Implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah dilaksanakan dengan baik pada setiap tahapannya, meskipun masih ada beberapa kendala dan masalah didalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut, terletak pada kurangnya komunikasi dan koordinasi antar aktor yang terlibat, sehingga terjadinya miskomunikasi dan mispersepsi. Miskomunikasi dan mispersepsi tersebut mengakibatkan : kurang validnya data penduduk miskin dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tidak berperannya pihak Kecamatan, serta belum optimalnya harapan yang diinginkan didalam program ini. 2. Dalam capaian tujuan program ini, Hanya 2 (dua) dari 5 (lima) tujuan yang tercapai, antara lain : Tercapai : Ø Tersediannya perumahan yang layak huni bagi masyarakat miskin; Ø Adanya kenyamanan bertempat tinggal; 137
138
Tidak/Belum Tercapai : Ø Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin; Ø Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan; Ø Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman masyarakat. Belum optimalnya capaian tujuan, diakibatkan fokus dari pelaksana program hanya terletak pada tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Selain itu, kurangnya pemahaman pelaksana terhadap tujuan program menjadi salah satu faktor. Pemahaman yang kurang ini berkorelasi dengan tidak dimilikinya indikator keberhasilan yang detail atau spesifik didalam penentuan rumah yang sudah dianggap layak. 3. Capaian keberhasilan program tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : Faktor Kebijakan, Pelaksanaan pembangunan dengan cara swakelola, menyebabkan bentuk, luas dan bahan bangunan rumah yang direhab/renov berbeda-beda. Kebijakan rehabilitasi RTLH seharusnya dilaksanakan oleh pihak ketiga dan terpusat di suatu tempat. Dikarenakan kebijakan ini akan memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Faktor Organisasi/Aktor-Aktor Yang Terlibat, ego sektoral dan panjangnya hirarki birokrasi memberikan dampak negatif terhadap penerima bantuan. Lemahnya pimpinan memberikan ruang bagi
139
aktor-aktor yang terlibat, untuk menjalankan program ini dengan setengah hati. Faktor Lingkungan, kondisi wilayah kepulauan, mengharus masyarakat untuk bermukim diatas tanah laut, yang akhirnya mengakibatkan mereka tidak memiliki tanah secara pribadi atau besertifikat. Pembangunan terpusat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Target
Group,
ketidakpastian
penerima
bantuan
tersebut,
memberikan kesan, pelaksanaan program ini hanya untuk kalangan terdekat pengambil kebijakan. Pemerintah harus bisa membedakan masyarakat yang miskin dan hampir miskin, agar kebijakan ini tepat sasaran. 8.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti akan menyampaikan saran agar pelaksanaan dan capaian hasil dari program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi lebih maksimal. 1. Pemerintah wajib mempunyai data awal dalam pelaksanaan program. Data awal ini merupakan akumulasi keseluruhan data rumah tidak layak huni. Tidak validnya data awal menyebabkan program tidak tepat sasaran dan menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik dikalangan masyarakat.
140
2. Penentuan penerima bantuan harus dilakukan oleh pihak Kecamatan dan bukan di Kepala Desa/Lurah. Dengan pertimbangan bahwa Camat merupakan jabatan karier, sedangkan Kepala Desa adalah jabatan politis. Hal ini dilakukan agar menghindari pemanfaatan program menjadi komoditi politik. 3. Pelaksana program harus memahami isi dan tujuan dari program, agar pelaksana mampu mencapai harapan yang diinginkan. Selain itu, pelaksana juga harus menyusun standarisasi Rumah Layak Huni (RLH) dan indikator keberhasilan program. Hal ini dilakukan agar pemerintah lebih mudah mengukur capaian dari program tersebut. 4. Pelaksanaan program ini sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga (rekanan atau tender) dan pembangunannya terpusat. Hal ini dilakukan agar rumah-rumah yang dibangun mempunyai bentuk, luas dan bahan bangunan yang sama, serta masuk dalam kategori layak huni. Selain itu, dengan pembangunan terpusat maka ada perluasan kota dan pemukiman baru. Yang terpenting adalah pemerintah lebih mudah melakukan intervensi dalam proses pengentasan kemiskinan. 5. Kebijakan yang berkesinambungan mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Program Rehabilitasi RTLH bisa menjadi program dasar untuk
pemberian
bantuan
lainnya
dalam
proses
pengentasan
kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Terutama sinkronisasi antara kegiatan-kegiatan pada program Rumah Layak Huni (RLH) diantara, penyediaan sarana lingkungan dan sumber air bersih
141
penduduk miskin/desa tertinggal, penyediaan listrik rumah penduduk miskin/desa tertinggal, serta singkronisasi program lainnya pada kebijakan pengentasan kemiskinan seperti, Program pemenuhan hakhak dasar penduduk miskin terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan Program pembinaan unit usaha penduduk miskin/desa.
