SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501. Website : http://www.orpa.papua.go.id Email :
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA
NOMOR : 061 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua.
b.
bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (key perfomance indicators) Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Biro;
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3. Undang-Undang………./2
-2-
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4405);
6
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 461 4);
7
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663);
8
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4664);
9
lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
1999
tentang
10
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2004
tentang
11
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama .
12. Keputusan……………/3
-3-
12
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1 Kinerja lnstansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 2 Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 3 Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja peiaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan infomasi: (1)hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 4 Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 5 Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Biro Organisasi dan Pendayagunaan Setda Provinsi Papua dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 6 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
7. Kegiatan………………/4
-47 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. 9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan. 10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. 11. lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pendayagunaan Aparatur adalah:
Biro Organisasi dan
a. Untuk memperoleh informasi kinerja diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pasal 3 Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB Ill PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 4 (1)
lndikator kinerja utama Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur sekurangkurangnya adalah indikator Keluaran (output) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
(2)
Penetapan lndikator kinerja utama Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur mengacu pada lndikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Papua dan Rencana Strategis Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Tahun 2014-2018.
(2). Indikator………………/5
-5-
Pasal 5 Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja yaitu: a. spesifik; b. dapat dicapai; c. relevan; d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; e. dapat dikuantifikasi dan diukur. Pasal 6 Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. BAB IV PENGGUNAAN INDlKATOR KINERJA UTAMA Pasal 7 lndikator kinerja utama Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur digunakan untuk: a. Perencanaan tahunan;
'
b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja; c. Pelaporan akuntabilitas kinerja; d. Evaluasi kinerja; dan e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur.
BAB V PEMBINAAN Pasal 8 Pembinaan atas pelaksanaan penetapan indikator kinerja utama dilakukan oleh Kepala Biro;
BAB VI……………………/7
-6-
BAB VI PENUTUP Pasal 9 Dengan adanya Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua tentang Indikator Kinerja Utama ini maka setiap unit kerja dilingkungan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur wajib menggunakan indikator kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
Ditetapkan di Jayapura Pada tanggal 30 Maret 2016 KEPALA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR,
I
DANIEL PAHABOL, S.Pd. MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630606 198309 1 003
LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA NOMOR : 061 TAHUN 2016 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA 1. Instansi 2. Visi 3. Tugas
: : :
4. Fungsi
:
Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua Mewujudkan Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur yang berkualitas Menuju Ketatapemerintahan yang Baik (Good Governance) Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan serta pendayagunaan aparatur. a. Menyiapkan bahan perumusan pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah. b. Penyiapan bahan perumusan tatalaksana pemerintahan dan pembangunan serta analisis jabatan; c. Penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pendayagunaan aparatur;dan d. pelaksanaan ketatalaksanaan. .
5. Indikator Kinerja Utama : NO
Sasaran / Hasil / Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan
1.
Organisasi yang Tepat fungsi dan tepat ukuran
Persentase Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Formulasi: (
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 ) × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ Organisasi Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sumber Data
Bagian Kelembagaan
Bagian Kelembagaan
Bagian Analis Jabatan
Bagian Analis Jabatan
Kriteria Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan .............. 2.
Terwujudnya tatakelola jabatan yang baik
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki data uraian jabatan
Formulasi: (
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑟𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 ) × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ Organisasi Perangkat Daerah
Uraian Jabatan adalah .......
Persentase jabatan yang memiliki standar kompetensi
Formulasi: (
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 ) × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛
Bagian Analis Jabatan
Bagian Analis Jabatan
Bagian Analis Jabatan
Bagian Analis Jabatan
Bagian Analis Jabatan
Bagian Analis Jabatan
Bagian Ketatalaksanaan
Bagian Ketatalaksanaan
Bagian Ketatalaksanaan
Bagian Ketatalaksanaan
Bagian Ketatalaksanaan
Bagian Ketatalaksanaan
Standar Kompetensi Jabatan adalah ....... Persentase jabatan yang ditempati sesuai dengan standar kompetensi
Formulasi:
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki data formasi jabatan
Formulasi:
(
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 ) × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 ( ) × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ Data Formasi Jabatan adalah .......
3.
Terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI yang efisien, efektif, responsif, transparan dan akuntabel
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama
Formulasi:
Jumlah bidang yang memiliki Standar Pelayanan Minimal
Formulasi:
Indeks Kepuasan Masyarakat
Formulasi:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑆𝑂𝑃 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 ( ) × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
(
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑆𝑃𝑀 ) × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑃𝑀
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢/𝑝𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑡ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 ( ) × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
4.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Formulasi:
Jumlah SKPD yang mengumpulkan LAKIP di Provinsi dan Kab/kota tepat waktu
Formulasi:
(
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑆𝑃𝐾 ) × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝐴𝑃𝐾𝐼𝑁 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖, 𝐾𝑎𝑏 𝑑𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
5.
Meningkatnya disiplin aparatur
Bagian Ketatalaksanaan
Bagian Pendayagunaan Aparatur
Bagian Pendayagunaan Aparatur
Bagian Kelembagaan
Inspektorat Provinsi Papua
Bagian Pendayagunaan Aparatur
Kemenpan dan RB.R.I
Bagian Pendayagunaan Aparatur
Bagian Pendayagunaan Aparatur
× 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑏/𝐾𝑜𝑡𝑎 (
Bagian Ketatalaksanaan
)
Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur oleh Inspektorat Provinsi Papua
Formulasi:
Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Papua oleh Kemenpan dan RB.R.I
Formulasi:
Rata-rata kehadiran PNS
Formulasi:
(Nilai evaluasi SAKIP)
(Nilai evaluasi SAKIP)
(
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑁𝑆 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
) × 100%
KEPALA BIRO,
DANIEL PAHABOL, S.Pd. MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630606 198309 1 003
