Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN RKP 2018 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI Jakarta, 6 Juni 2017

Kerangka Paparan

1

Pendahuluan

2 3

Pokok-Pokok Rancangan RKP 2018

Penutup

2

3

1

Pendahuluan

Tahapan Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyusunan RKP 2018 (Sesuai PP 17/2017: Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional)

• Penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan; • Tinjau ulang (review) angka dasar Kementerian/Lembaga; • Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta ketersediaan anggaran; • Penyiapan Rancangan Awal RKP; • Penyusunan Pagu Indikatif; • Koordinasi penyusunan Rancangan Awal RKP; • Penetapan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga; • Penyusunan Renja Kementerian/Lembaga; • Pembahasan Rancangan RKP, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam pembicaraan pendahuluan; • Penetapan RKP dan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga; dan • Penyusunan dan penelaah RKA-K/L

4

Kebijakan dan Pendekatan Penyusunan RKP 2018 1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follows Program. 2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada: • Pengendalian perencanaan

• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018 • Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan • Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Tematik: Penekanan atau fokus perencanaan. Sampai dengan Program Prioritas Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu  hilir) Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan Spasial: Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi

5

Perkuatan Implementasi Money Follows Program

Menajamkan Prioritas Nasional

RKP 2018

Memastikan pelaksanaan program

Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan

10 PN dan 30 Program Prioritas

Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3)

Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta

6

7

2

Pokok–Pokok Rancangan RKP 2018

8

KERANGKA MAKRO (Mencapai target 5,4-6,1%)

Aktivitas Perekonomian Dunia Tahun 2018 Diperkirakan Membaik Pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia diperkirakan meningkat…

3,6

3.5

3,1

110,00

2,7

100,00

2,2

2015

2016

2017

Volume Perdagangan

AS

Kawasan Eropa

6,8

1,7

1,4 1,4

0,2 RRT

Brazil -3,6

Sumber: IMF, World Bank

7,2 7,7 4,9 5,0 5,2

1,0 1,2 0,6 Jepang

2016

800,00

90,00

700,00

80,00

600,00

70,00

500,00

60,00

400,00

50,00

300,00

40,00

200,00

30,00

100,00

20,00

0,00

2018

Negara Berkembang 6,7 6,6 6,2

2,3 2,5 1,7 1,7 1,6

900,00

Pertumbuhan Ekonomi

Negara Maju

1,6

Harga komoditas meningkat, tetapi diperkirakan akan melandai peningkatannya di 2018…

2017

2018

India

-0,2Rusia

ASEAN-5

2015M01 2015M02 2015M03 2015M04 2015M05 2015M06 2015M07 2015M08 2015M09 2015M10 2015M11 2015M12 2016M01 2016M02 2016M03 2016M04 2016M05 2016M06 2016M07 2016M08 2016M09 2016M10 2016M11 2016M12 2017M01 2017M02 2017M03 2017M04

3,4

Harga Komoditas Global

3,9

3,8

9

Indeks Harga Logam (2010=100)

Batubara, Australia (USD/mt)

Minyak Dunia Brent (USD/bbl)

Minyak Kelapa Sawit (USD/mt)

Tetapi Masih Dihadapkan Pada Beberapa Risiko Global

10

Produktivitas yang menurun di negara maju Sumber: IMF, World Bank

Normalisasi kebijakan moneter AS

Efek Kebijakan Trump

4

Ketidakpastian negosiasi Brexit

Proteksionisme

Kenaikan harga komoditas yang melamban dan terbatas Risiko baru muncul dari meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kondisi politis di berbagai negara (IMF, 2017)

Pengetatan kebijakan makroekonomi di China Terorisme dan Kondisi geopolitik

Indeks Ketidakpastian Kebijakan Global Meningkat (World Bank, 2017) Emerging… Macroecono… Monetary…

Credit risks Market and…

Risk appetite Apr 2017 GFSR Okt 2016 (GFSR) Krisis Keuangan Global

Asumsi Ekonomi Makro 2018 INDIKATOR EKONOMI MAKRO Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Nilai Tukar (Rp/USD) ICP (USD/barrel) Lifting Minyak Mentah (rb barel/hr) Lifting Gas Bumi (rb barel/hr)

11

2018 Range 5,4-6,1 2,5-4,5 13.500-13.800

45-60 771-815 1.194-1.235

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali

Sasaran Ekonomi Makro 2018

12

Neraca Pembayaran

Pertumbuhan ekonomi: 5,4 – 6,1%

• Pertumbuhan Ekspor Non Migas : 5,0 – 7,5% • Pertumbuhan Impor Non Migas : 5,0 – 7,3% • Cadangan Devisa (USD Miliar)

Sisi Pengeluaran

Sisi Produksi

: 134 – 140,5

- dalam bulan impor

: 8,6 – 8,7

• Defisit transaksi berjalan (% PDB)

: 1,8 - 2,0%

Industri Pengolahan

: 4,9 – 5,7%

Konsumsi LNPRT : 5,8 – 6,1%

Konstruksi

: 6,7 – 7,6%

Kons. Pemerintah : 3,8 – 4,3%

Perdagangan

: 5,5 – 6,2%

• Penerimaan Perpajakan (% PDB) : 11,0 – 12,0

Investasi (PMTB) : 6,3 – 8,0%

Infokom

: 10,5 – 11,9%

• Belanja Modal (% PDB)

: 1,7 – 2,2

Ekspor

: 5,1 – 6,1%

Jasa Keuangan : 10,1 – 11,0%

• Subsidi Energi ((% PDB)

: 0,6 – 0,7

Impor

: 4,5 – 5,5%

Pertanian

: 3,6 – 4,0%

• Defisit APBN (% PDB)

: 1,9 – 2,3

Transportasi

: 8,3 – 9,2%

Konsumsi RT

: 5,1 – 5,3%

Pertambangan : 1,4 – 1,7% Listrik dan Gas : 5,4 – 6,3%

Keuangan Negara

• Stok Utang Pemerintah (% PDB) : 27,0 – 29,0 Investasi • Peringkat Indonesia pd EoDB

: menuju 40

• Realisasi PMA-PMDN (Rp Triliun)

: 733 – 863

Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2018

5,46,1%

13

Kondisi dan Kebijakan

Yang Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2018

2018 PDB

5,4 - 6,1%

Kons. RT

5,1 – 5,3%

Kons. LNPRT

5,8 – 6,1%

Kons. Pemerintah

3,8 – 4,3%

Investasi (PMTB)

6,3 – 8,0%

Ekspor

5,1 – 6,1%

Impor

4,5 – 5,5%

IMPOR akan didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Investasi dan ekspor diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2018 INVESTASI: • Peranan investasi swasta diharapkan semakin meningkat (private-led), dengan dorongan upaya pemerintah: (1) deregulasi peraturan; (2) perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah; (3) percepatan fasilitasi masalah investasi; (4) pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; (5) perbaikan iklim tenaga kerja; (6) peningkatan pertumbuhan kredit dan restrukturisasi NPL.

• Optimalisasi investasi pemerintah: (1) Penajaman belanja pada kegiatan prioritas, serta (2) penyiapan program/kegiatan secara lebih baik EKSPOR: • • •

Membaiknya ekonomi dan perdagangan global, serta kenaikan harga komoditas meski terbatas Peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata Peningkatan ekspor nonmigas karena upaya diversifikasi ekspor, dan pendalaman pasar yang sudah ada.

14

Kondisi dan Kebijakan

Yang Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2018 Konsumsi masyarakat tetap harus dijaga untuk tumbuh stabil dan tinggi tahun 2018, karena peranannya yang besar terhadap PDB

2018 PDB

5,4 - 6,1%

Kons. RT

5,1 – 5,3%

Kons. LNPRT

5,8 – 6,1%

Kons. Pemerintah

3,8 – 4,3%

PMTB

6,3 – 8,0%

Ekspor

5,1 – 6,1%

Impor

4,5 – 5,5%

KONSUMSI MASYARAKAT meningkat, karena: • Peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja baru karena aktivitas ekonomi yang lebih baik. • Upaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat: (1) meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (2) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (3) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok; serta (4) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin. KONSUMSI LNPRT: • •

Dua event besar: Asian Games dan WB/IMF Meeting Pilkada serentak di 171 daerah

Konsumsi pemerintah akan terbatas di tahun 2018 • • •

Pembatasan belanja barang KL Penyesuaian kebijakan transfer ke daerah Pola penyerapan dan realisasi belanja yang lebih baik

15

Kondisi dan Upaya Pemerintah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi

2018 PDB

5,4 – 6,1%

Pertanian

3,6 – 4,0%

Pertambangan

1,4 – 1,7%

Industri

4,9 – 5,7%

Listrik

5,4 – 6,3%

16

PERTANIAN: (i) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan peningkatan irigasi (ii) Subsidi benih dan pupuk yang lebih tepat sasaran (iii) Peningkatan perikanan budidaya dan rumput laut (iv) Penggantian alat untuk perikanan tangkap PERTAMBANGAN: (i) Perbaikan harga bahan mineral

INDUSTRI: (i) Dampak realisasi pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan ketersediaan listrik (ii) Mulai efektifnya operasionalisasi beberapa kawasan industri (Sei Mangkei, Kuala Tanjung, Ketapang, dan Morowali) (iii) Peningkatan investasi sektor pengolahan LISTRIK: (i) Operasionalisasi pembangkit listrik dalam rangka mencapai target 35.000 MW dan program 7.000 MW (ii) Peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri (iii) Peningkatan konsumsi gas bumi untuk rumah tangga maupun transportasi seiring dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) dan penyesuaian harga gas yang lebih kompetitif

Kondisi dan Upaya Pemerintah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi

2018 PDB

5,4 – 6,1%

Konstruksi

6,7 – 7,6%

Perdagangan

5,5 – 6,2%

Infokom Jasa Keuangan

10,5 -11,9% 10,1 – 11,0%

17

KONSTRUKSI: (i) Peningkatan pembangunan konstruksi untuk sektor ketenagalistrikan (ii) Implementasi program pembangunan infrastruktur pemerintah untuk konektivitas dan perumahan/pemukiman (iii) Stabilitas ekonomi makro dan makroprudensial yang kondusif terhadap sektor swasta. PERDAGANGAN: (i) Peningkatan aktivitas industri pengolahan yang mendorong penyediaan pasokan dan distribusi pemasaran (ii) Peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong aktivitas perdagangan (iii) Peningkatan ekspor dan impor yang mendorong aktivitas ekspedisi dan distribusi (iv) Kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan usaha dan wirausaha baru INFORMASI DAN KOMUNIKASI: (i) Perluasan jaringan 4G dan 4,5G (ii) Operasionalisasi dan pembangunan fiber optik nasional (palapa ring) JASA KEUANGAN: (i) Pengembangan keuangan inklusif (perluasan pemanfaatan inovasi teknologi) (ii) Peningkatan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota (branchless banking, perluasan penggunaan tabungan, serta pembiayaan mikro dan asuransi mikro ) (iii) Edukasi keuangan dan perlindungan konsumen keuangan

18

TARGET PEMBANGUNAN 2018 (Pengangguran, Kemiskinan, Gini Rasio)

Target Pembangunan 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Perkembangan TPT dan Target 2017

9,5%

Angka Pengangguran di perkirakan menurun pada kisaran 5,1-5,4%

9,11% 8,39% 7,87%

8,5%

7,14%

7,5%

7,48% 6,18%

6,17%

6,5%

Penurunan TPT menggunakan asumsi

19

6,13%

5,5%

5,94%

5,6%* 5,1%5,4%

4,5%

 Pertumbuhan ekonomi kisaran 5,4-6,1%  Angkatan kerja baru < 2juta  Kesempatan kerja baru tercipta 2,3-2,5 juta  Elastisitas per 1 persen pertumbuhan ekonomi > 400 ribu orang

5,61%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * APBN 2017

Realisasi TPT

Target dan Target Outlook

 Peningkatan investasi dan anggaran lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi seperti industri manufaktur, untuk dapat menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.  Industri padat karya akan menampung penganggur dan setengah penganggur sehingga memperkecil kesenjangan dan mengangkat penduduk dari garis kemiskinan  Sektor jasa juga menjadi andalan untuk menyediakan lapangan kerja formal, terutama kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi.

Target Pembangunan 2018

Penurunan angka kemiskinan menggunakan asumsi

 Asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi  Harga komoditas bahan makanan stabil  Program-program afirmasi pengurangan kemiskinan tepat sasaran dan tepat waktu

18

Perkembangan Angka Kemiskinan 16,58 15,42

16

14,15 14

13,33 12,36

12 10

11,66 11,47

10,96 11,13 10,7

10,5* 9,010,0

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Realisasi Tingkat Kemiskinan (%) Target Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)

Angka kemiskinan diperkirakan menurun pada kisaran 9-10 %

Pesentase Penduduk Miskin (%)

Tingkat Kemiskinan

20

* APBN 2017

Penajaman Program tahun 2018

 Penggunaan basis data untuk semua program perlindungan sosial  Perluasan konversi beras sejahtera menjadi layanan non-tunai di seluruh kota dan sebagian besar kabupaten  Penyaluran subsidi energi dan LPG-3Kg non tunai  Perluasan program keluarga harapan (PKH) dengan memenuhi persyaratan (CCT) dan memperbaiki sistim informasi/MIS  Jangkauan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan identitas kependudukan

Target Pembangunan 2018 Gini Rasio

Perkembangan Rasio GINI dan Target 2018

Gini rasio diperkirakan menurun menjadi 0,38

0,42 0,41 0,4 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33

Share Konsumpsi Per Kapita Menurut Kelompok Ekonomi 2015-2016 (%) 60,0

48,2 46,9

50,0

34,7 36,1

40,0

0,41 0,41 0,413

0,405 0,402

0,39*

0,394

0,38

0,378 0,364

0,368 0,368

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

30,0 20,0

21

Realisasi

17 17,1 17,1

Target 2018

* APBN 2017

10,0 0,0

40% Terbawah

Kelompok Menengah 2015



Gini koefisien untuk bulan September tahun 2016, sebesar 0,394 turun 0.8 poin dari 0,402 di bulan September 2015.



Penurunan Rasio Gini terjadi karena adanya pengurangan tingkat konsumsi per kapita pada desil paling atas. Sementara, kelompok menengah mulai mengalami kenaikan, meski kecil. Meskipun, kelompok 40 persen terbawah masih belum mengalami kenaikan.



Penguatan kebijakan fiskal dalam redistribusi pendapatan yang lebih berkeadilan, dan pelaksanaan program-program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 40 % ke bawah merupakan prioritas.

Teratas 20%

2016

22

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

Kontribusi Pembangunan Wilayah Per Pulau Tahun 2018 Untuk Mendukung Sasaran Pembangunan Nasional Wilayah Sumatera Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Min 5% Max 10% Max 5%

Wilayah Kalimantan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka


Wilayah Sulawesi Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka


Wilayah Maluku Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Wilayah Jawa Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Hasil Simulasi Bappenas


Wilayah Bali Nusa Tenggara Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka


23

Wilayah Papua Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka



Rencana Pengembangan Wilayah Papua Tahun 2018 Wilayah Papua Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

24

Pariwisata Raja Ampat Min 6% Max 26% Max 4%

Kab. Raja Ampat, Papua Barat

KEK Sorong Sektor-sektor penggerak perekonomian 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Konstruksi 3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4. Industri Pengolahan 5. Perdagangan besar dan eceran

KabSorong, Papua Barat PEMBANGUNAN JALAN DAN PELABUHAN MENDUKUNG KEK

KI Bintuni

Kab. Bintuni, Papua Barat PEMBANGUNAN JALAN TRANS PAPUA PEMBANGUNAN JALAN PARALEL PERBATASAN DI PAPUA

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan : 1. Provinsi Papua Barat 2. Provinsi Papua Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka : 1. Provinsi Papua Barat

PENYEDIAAN LAYANAN ‘JEMBATAN UDARA” DI PAPUA

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018 Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Pembangunan Papua juga dilakukan untuk mendukung upaya untuk mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal.

Rencana Pengembangan Wilayah Maluku Tahun 2018 KEK Morotai Wilayah Maluku Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Kab. Morotai, Maluku Utara


Sektor-sektor penggerak perekonomian 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Administrasi Pemerintahan 3. Perdagangan besar dan eceran 4. Konstruksi

PEMBANGUNAN JALAN DAN BANDARA MENDUKUNG KEK

KI Buli

Kab. Buli, Malku Utara

PEMBANGUNAN JALAN TRANS MALUKU & MALUKU UTARA

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan : 1. Provinsi Maluku Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka : 1. Provinsi Maluku


PENYEDIAAN LAYANAN TOL LAUT (ANGKUTAN BARANG)

25

Rencana Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2018

26

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Wilayah Sulawesi Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

PEMBANGUNAN PELABUHAN TOL LAUT

PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN

KEK Bitung

Kab. Bitung, Sulut

KI Morowali

Kab.Morowali, Sulteng PEMBANGUNAN JALAN TRANS SULAWESI

PEMBANGUNAN BANDAR UDARA MENDUKUNG KSPN

Pariwisata Tana Toraja

PEMBANGUNAN JALUR KERETA API TRANS SULAWESI

Kab.Bantaeng, Sulsel PEMBANGUNAN JALAN DAN PELABUHAN MENDUKUNG KI & KEK

Sektor-sektor penggerak perekonomian 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Konstruksi 3. Perdagangan besar dan eceran 4. Industri Pengolahan 5. Pertambangan dan Penggalian Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan : 1. Provinsi Gorontalo 2. Provinsi Sulawesi Tengah 3. Provinsi Sulawesi Tenggara 4. Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

KI Bantaeng


Pariwisata Wakatobi

Sulawesi Tenggara

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka : 1. Provinsi Sulawesi Utara 2. Sulawesi Selatan

Rencana Pengembangan Wilayah Kalimantan Tahun 2018

PEMBANGUNAN JALAN MENDUKUNG KEK

KI. Landak/Ketapang

Kab. Kutai Timur , Kaltim

Kab. Landak, Kalbar

PENYEDIAAN LAYANAN PERINTIS DARAT & UDARA PEMBANGUNAN JALAN TRANS KALIMANTAN PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN

KI Jorong

Kab. Tanah Laut, Kalsel

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019


KEK. MBTK

PEMBANGUNAN JALAN PARALEL PERBATASAN KALIMANTAN

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Wilayah Kalimantan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

KI Batulicin

Kab. Tanah Bumbu, Kalsel

Sektor-sektor penggerak perekonomian 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Industri Pengolahan 3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4. Konstruksi 5. Perdagangan besar dan eceran Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan : 1. Provinsi Kalimantan Barat (tingkat kemiskinan moderat) 2. Provinsi Kalimantan Utara (tingkat Kemsikinan Moderat) Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka : 1. Provinsi Kalimantan Timur 2. Provinsi Kalimantan Utara

27

Rencana Pengembangan Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2018 Wilayah Bali Nusa Tenggara Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Sektor-sektor penggerak perekonomian 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Perdagangan besar dan eceran 4. Konstruksi


Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan : 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka : “Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Bali, Prov. NTB dan NTT relatif cukup rendah.” PEMBANGUNAN JALAN & BANDARA MENDUKUNG KSPN

Destinasi Pariwisata Utama – Bali

PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Pariwisata Mandalika

Pariwisata Labuan Bajo

Kab. Manggarai Barat, NTT

Kab. Lombok Tengah, NTB

PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN LAUT


PENYELESAIAN JALAN PARALEL PERBATASAN NTT

28

Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Tahun 2018 Pariwisata Kep.Seribu

Kab. Kep.Seribu, DKI Jakarta

PEMBANGUNAN MRT

PEMBANGUNAN BANDAR UDARA


KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten

PEMBANGUNAN AKSES KERETA API MENUJU BANDARA & PELABUHAN

KI Kendal

Kab. Kendal, Jawa Tengah

Pariwisata Borobudur dan sekitranya

KI Gresik Kab. Gresik, Jawa Timur

Kab. Magelang, Jawa Tengah PEMBANGUNAN JALAN DAN KERETA API MENDUKUNG KSPN

Wilayah Jawa Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka


Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka : 1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Banten

PENGEMBANGAN PELABUHAN TOL LAUT

PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API

Sektor-sektor penggerak perekonomian 1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan besar dan eceran 3. Konstruksi 4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pariwisata BromoSemeru

Jawa Timur


Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan : 1. Provinsi D.I Yogyakarta 2. Provinsi Jawa Tengah 3. Provinsi Jawa Timur 4. Provinsi Jawa Barat

29

Rencana Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2018 KEK & KI SEI MANGKEI

Wilayah Sumatera Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Kab. Simalungun, Sumut

KPBPB Sabang

PEMBANGUNAN JALAN & KERETA API MENDUKUNG KEK & KSPN


PEMBANGUNAN PELABUHAN TOL LAUT

30

Sektor-sektor penggerak perekonomian 1. Industri Pengolahan 2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3. Pertambangan dan Penggalian 4. Perdagangan besar dan eceran 5. Konstruksi

KI Kuala Tanjung Pariwisata Danau Toba Kab. Samosir, Sumut


KPBPB Batam, Bintan, Karimun

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka : 1. Provinsi Kep.Riau 2. Provinsi Aceh 3. Provinsi Sumatera Utara. 4. Provinsi Kep. Bangka Belitung

PEMBANGUNAN KERETA API TRANS SUMATERA

PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SUMATERA

KEK TANJUNG API-API Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan : 1. Provinsi Bengkulu 2. Provinsi Aceh 3. Provinsi Lampung 4. Provinsi Sumatera Selatan 5. Provinsi Sumatera Utara

KEK TANJUNG KELAYANG Kab. Belitung, P. Bangka Belitung


KI Tanggamus

Kab. Tanggamus, Lampung

31

KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan RKP 2018 Untuk meningkatkan efektivitas dalam mendanai prioritas pembangunan dan mengimplementasikan Money Follow Program, pemerintah telah mengeluarkan PP NO. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang memuat antara lain :

1. Perkuatan kendali program. Perencanaan pendanaan dilakukan pada prioritas pembangunan hingga tingkat pelaksanaan (keluaran dan lokus yang jelas) 2. Pengintegrasian sumber – sumber pendanaan baik belanja pusat (K/L dan Non K/L), transfer ke daerah maupun non APBN

3. Memperkuat koordinasi antar instansi dan antar pusat daerah dengan memfokuskan pembahasan pada prioritas pembangunan agar :  Kesiapan pelaksanaan program dibahas sejak awal  Integrasi antar program dan antar pelaku pembangunan 4. Mengintegrasikan dokumen perencanaan, dokumen anggaran serta penilaian kinerja dalam sebuah rangkaian sistem yang terpadu (KRISNA)

32

Contoh : Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan SWASTA

•

Pengadaan Kapal Penyeberangan

Belanja KL Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (Danau Toba)

Pemerintah Daerah •

•

Dana Alokasi Khusus (Penugasan) • Pembangunan ruas kewenangan daerah • Rehabilitasi Daerah irigasi

• •

Pembangunan akses jalan Pembangunan dukungan sarana industri

•

Pembangunan sarana prasarana energi

•

•

Pembangunan Jalan Tol

Swasta • •

Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Maloy Batuta TransKalimantan (MBTK)

BUMN

Sarana dan prasarana konektivitas Sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti air baku Revitalisasi Kawasan

• •

BUMN

APBD • Pembangunan jalan prov/kab/kota • Peningkatan pelayanan kesehatan

Belanja KL

33

Resor dan spot – spot pariwisata Pengadaan Fasilitas MICE

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

KPBU •

Pengembangan sarana dan prasarana konektivitas yang melibatkan swasta

Belanja KL • Sarana dan prasarana konektivitas

Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (Sei Mangkei)

Swasta • Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit

Pendanaan Rancangan RKP

34

Pendanaan Rancangan RKP yang melalui Kementerian/Lembaga diarahkan sebagai berikut : URAIAN Belanja Operasional

% Terhadap Pagu Indikatif 33,3 57,2

Belanja Prioritas Prioritas Nasional (prioritas yang merupakan penekanan RKP) Prioritas Bidang (prioritas untuk pencapaian target RPJMN 2015-2019) Lainnya TOTAL

34,3 22,9

9,5 100

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 RANCANGAN BIDANG DAK FISIK TA 2018 DAK REGULER DAK AFIRMASI Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan Tujuan: Mempercepat pembangunan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 infrastruktur dan pelayanan dasar tentang Pemerintahan Daerah dengan yang fokus pada Lokasi Prioritas target pemenuhan Standar (Kecamatan) pada Kab/Kota yang Pelayanan Minimal (SPM) dan termasuk kategori daerah perbatasan, mendukung ketersediaan sarana dan kepulauan, tertinggal, dan prasarana untuk pencapaian transmigrasi (Area/Spatial Based). Program Presiden Ekonomi Berkeadilan 10. Pariwisata 1. Pendidikan 1. Kesehatan (Puskesmas)

•

DAK PENUGASAN

Tujuan: Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan • yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu. 1. Pendidikan (SMK)

2. Kesehatan dan 11. Jalan KB

2. Perumahan dan Permukiman

2. Kesehatan

3. Air Minum

3. Transportasi

3. Air Minum

4. Sanitasi

4. Pendidikan

4. Sanitasi

5. Perumahan dan Permukiman

5. Air Minum

5. Jalan

6. Pasar

6. Sanitasi

6. Irigasi

7. IKM 8. Pertanian

7. Pasar 8. Energi Skala Kecil

9. Kelautan dan Perikanan

9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

35

Terdapat penambahan 4 bidang DAK Reguler baru yaitu Air Minum dan Sanitasi untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta Pasar dan Jalan untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan. Terdapat penambahan 3 bidang DAK Afirmasi baru yaitu Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci.

•

Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017, terdapat penambahan 1 bidang DAK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya berada di bawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017.

•

Terdapat bidang – bidang yang kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK, namun berbeda dalam fokus menu kegiatan dan lokasinya.

Langkah Penyempurnaan Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 : Pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 Melalui Aplikasi E-planning

01 02 03

04

Instruksi Bapak Presiden RI mengenai “Satu usulan dengan menggunakan teknologi informasi”;

01

Instruksi Presiden

Penyusunan aplikasi e-planning DAK ini menjadi satu portal pengusulan DAK Fisik dari pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder (lintas K/L dan lintas Pemerintah Daerah). Dilakukan pengintegrasian e-planning DAK ke e-planning Bappenas. Aplikasi e-planning DAK Fisik ini akan disinkronkan dengan sistem serupa di K/L Pengampu DAK.

04

Pengintegrasian Aplikasi Kementerian Lembaga

03

Sosialisasi Aplikasi e-planning DAK

02

Satu Portal Aplikasi Pengusulan DAK Fisik

36

37

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Rancangan Tema, Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2018 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial I.

Revolusi Mental

II.

PENDIDIKAN 1.

Pendidikan Vokasi

2.

Peningkatan kualitas guru

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

KESEHATAN 3.

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

4.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

5.

Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Penyediaan Perumahan Layak

7.

Air Bersih dan Sanitasi

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)

9.

Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)

10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6.

8.

V.

KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi pangan

Kesetaraan Gender

=Pengarusutamaan/ Mainstreaming

16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) X.

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua

Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

Pemerataan

POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

27.

Penguatan Pertahanan

29, Kepastian Hukum

28.

Stabilitas Politik dan Keamanan

30. Reformasi Birokrasi

PRIORITAS KHUSUS Asian Games dan Asian Para Games

Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional

38

PN 1: Pendidikan

1 PROGRAM PRIORITAS

Pendidikan Vokasi

39

Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan & Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja

KEGIATAN PRIORITAS

Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

Peningkatan Profesionalisme Guru Pengelolaan dan Distribusi Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru

Pemenuhan Sarana & Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas

PENDIDIKAN

2

Peningkatan Kualitas Guru

Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi

PRIORITAS NASIONAL

PN 2: Kesehatan

1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

PROGRAM PRIORITAS

40

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Perbaikan Kualitas Gizi Ibu dan Anak Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Lingkungan Sehat Konsumsi Pangan Sehat Peningkatan Pemahaman Hidup Sehat

32.3 KEGIATAN PRIORITAS

Promotif dan Preventif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

KESEHATAN

PRIORITAS NASIONAL

2

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Pengamatan, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan

PN 3: Perumahan dan Permukiman PROGRAM PRIORITAS

1 Penyediaan Perumahan Layak

Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR Pengentasan Permukiman Kumuh

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Peningkatan Ketersediaan Air Baku

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2 Air Bersih dan Sanitasi

PRIORITAS NASIONAL

41

PN 4: Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Peningkatan Fasilitasi Ekspor Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan Danau Toba

1

Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha

Pengembangan Borobudur dan Sektornya Pengembangan Mandalika

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas

Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi

KEGIATAN PRIORITAS

5

2

Pengembangan Ekspor Barang dan jasa

Pengembangan 4 Kawasan Ekonomi Khusus

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pengembangan keahlian tenaga kerja Layanan Informasi Pasar kerja Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Percepatan Pembangunan KEK Sorong Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang Percepatan Pembangunan KEK Bitung Percepatan Pembangunan KEK MBTK Percepatan Pembangunan KEK Morotai

PRIORITAS NASIONAL

4

3

Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Pengembangan 3 Kawasan Industri

Pengembangan KI Sei Mangkei Pengembangan KI Morowali Pengembangan KI Bantaeng Dukungan Pengembangan KI

42

42

PN 5: Ketahanan Energi 1

PROGRAM PRIORITAS

Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi

KEGIATAN PRIORITAS

Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik

KETAHANAN ENERGI

Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi

Pengembangan Industri Penunjang EBT, dan Konservasi Energi Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System) Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien

Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi

Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

Pengembangan PLT Panas Bumi Pengembangan Bioenergi

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pembentukan Cadangan Penyangga Energi

Pengembangan PLT Hidro dan Nuklir

2 Pemenuhan Kebutuhan Energi

Penyempurnaan Feed In Tariff, Subsidi dan Kelembagaan EBT PRIORITAS NASIONAL

43

PN 6: Ketahanan Pangan KEGIATAN PRIORITAS

44

1

PROGRAM PRIORITAS

Peningkatan Produksi Pangan

Produksi Jagung 23,4 juta ton

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

Produksi Gula 3,2 juta ton

Pembangunan dan Rehabilitasi bendungan dan embung Perbaikan Data Statistik Pangan Sarana pasca panen

Produksi Padi 79,3 juta ton

Produksi Daging sapi 710 ribu ton

KETAHANAN PANGAN

Produksi Ikan 17,4 juta ton dan Garam 4,1 juta ton Produksi Hortikultura: Cabai Rawit dan Merah 2,2, Bawang Merah 1,4 juta ton, Jeruk 1,8 juta ton, Mangga 2,5 juta ton

Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi Alat dan mesin pertanian

Perluasan lahan pertanian

2

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian

PRIORITAS NASIONAL

PN 7: Penanggulangan Kemiskinan PROGRAM PRIORITAS Registrasi usaha skala mikro dan kecil Sarana dan prasarana usaha bagi UMKM

1

Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Sertifikasi, standarisasi, merek dan pengemasan

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah

Subsidi Energi Tepat Sasaran Penguatan Bantuan Tunai Bersyarat

Akses kredit UMKM Perbaikan tata kelola dan kembagaan koperasi

KEGIATAN PRIORITAS

3

Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2

Kepemilikan Dokumen Kependudukan Penyediaan Infrastruktur Dasar (rumah sanitasi, air minum, jalan/jembatan)

Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar Dasar Fasilitasi pembiayaan perumahan

PRIORITAS NASIONAL

45

PN 8: Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman 1 PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda)

Konektivitas Aksesibilitas

Transportasi Perkotaan

INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN PRIORITAS NASIONAL

Akses Internet untuk Daerah Non Komersil Penguatan Penyiaran di Daerah Perbatasan Optimalisasi Penggunaan TIK pada Instansi Pemerintah Dukungan TIK pada Sektor Prioritas (e-commerce, e-health, dll) Pembangunan Jaringan Pita Lebar

2 Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

46

PN 9: Pembangunan Wilayah Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan pelayanan kesehatan Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Wilayah Adat Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM PRIORITAS

Peningkatan sarana dan Prasarana

1 Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pengembangan Konektivitas Wilayah KEGIATAN PRIORITAS

Pemulihan Daerah Pascabencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

2

5 Percepatan Pembangunan Papua

4 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a.l Kebakaran Hutan

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum

Pembangunan Penguatan pemerintahan desa Perdesaan Pengawalan inplementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

PEMBANGUNAN WILAYAH

PRIORITAS NASIONAL

47

Pengembangan ekonomi kawasan

3 Reformasi Agraria

Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reformas Agraria Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA

PN 10: Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan PROGRAM PRIORITAS Perluasan Implementasi eGovernment yang Terintegrasi

Penguatan Pertahanan

Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Aparatur

1

4 Reformasi Birokrasi

POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN

48

Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit Pembangunan MEF II Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan

2

Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik

Stabilitas Politik dan Keamanan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri Pemantapan Peran di ASEAN

KEGIATAN PRIORITAS Penguatan Diplomasi (Politik, Ekonomi, Maritim)

3 Penegakan Hukum yang Berkualitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif

Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap

Kepastian Hukum PRIORITAS NASIONAL

Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

49

3

Penutup

Penutup 1.

RKP 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17/ 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

2.

Dengan penajaman prioritas nasional, sasaran pembangunan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan pengurangan kesenjangan dapat dicapai lebih baik melalui peningkatan investasi dan infrastruktur.

3.

Dalam upaya perkuatan pelaksanaan Kebijakan Money Follows Program dan pendekatan TematikHolistik, Integratif dan Spasial, telah dilakukan : a) Pembahasan bersama instansi terkait dan pemerintah daerah; b) Pengintegrasian dengan sumber pendanaan lainnya (a.l APBN, DAK, BUMN, PINA); c) Pengendalian dan pengawalan pendanaan pembangunan (APBN, BUMN, PINA).

4.

Rancangan Awal RKP 2018 ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN No 4/ 2017 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 sebagai bahan pembahasan dengan DPR. Hasil pembahasan dengan DPR akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir RKP 2018, yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.

50

51

TERIMA KASIH

52

LAMPIRAN

53

Prioritas Nasional Pendidikan

HIGHLIGHT SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PRIORITASl: PENINGKATAN KUALITAS GURU NO.

54

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

1.

Revitalisasi LPTK

a. 75 LPTK yang memenuhi persyaratan

34 provinsi

2.

Peningkatan Profesionalisme Guru

a. b. c. d. e.

34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi

3.

Pengelolaan dan Distribusi Guru

a. 34 kab/kota yang menyusun perencanaan kebutuhan dan penataan guru mata pelajaran umum b. 500 sarjana mengajar di daerah 3T c. 400 Guru Garis Depan yang ditempatkan di daerah 3T

34 provinsi

a. b. c. d.

34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi

4.

Peningkatan Kesejahteraan Guru

318.756 guru yang ditingkatkan kompetensinya 28.475 guru yang disertifikasi 6.822 guru yang ditingkatkan kualifikasi S1/DIV 6.372 guru yang berkinerja baik 7.558 guru yang mengikuti KKG/MGMP (kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran)

638.269 guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) 31.969 guru yang mendapatkan tunjangan khusus 410.596 guru yang mendapatkan tunjangan fungsional 14.360 guru yang mendapatkan insentif penghargaan dan perlindungan

LOKASI

34 provinsi 34 provinsi

HIGHLIGHT SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PRIORITASl: PENDIDIKAN VOKASI NO.

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

1.

Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

a. b. c. d. e.

2.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi

a. 4 kurikulum paket keahlian/bidang keahlian/prodi vokasi yang dikembangkan berbasis SKKNI b. 30.000 SMK diakreditasi c. 10.000 lembaga kursus dan pelatihan diakreditasi d. 1.000 siswa SMK mendapatkan sertifikasi keahlian

Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja

a. 75.000 angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja b. 53.000 angkatan kerja muda mendapatkan keterampilan kewirausahaan/berwirausaha c. 4.000 pemuda difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan

3.

132 SMK yang bekerjasama dengan DU/DI 272 SMK yang melaksanakan penyelarasan program keahlian (dual system) 4 tahun 272 SMK yang melaksanakan teaching factory 11 perguruan tinggi mengembangkan teaching industry 3 kab/kota melakukan inisiasi perumusan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan industri/swasta dalam pengembangan pendidikan vokasi f. 160 SMK pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan g. 70 SMK kelautan yang dikembangkan untuk mendukung kemaritiman

55

LOKASI 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 7 provinsi 3 provinsi 34 provinsi 34 provinsi Pusat 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi

HIGHLIGHT SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PRIORITASl: PENDIDIKAN VOKASI NO.

56

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

4.

Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas

a. b. c. d. e. f.

3.778 sekolah yang mendapatkan ruang laboratorium/praktik siswa** 45 sekolah mendapatkan alat produksi utama** 4.600 sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan** 1.500 ruang kelas baru dibangun** 2.000 ruang belajar SMK yang direhabilitasi** 2 kampus diklat pelayaran dibangun

34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 2 provinsi

5.

Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi

a. 15.500 guru mapel adaptif yang memiliki keterampilan sebagai guru mapel produktif b. 1.421 guru mapel produktif yang ditingkatkan kompetensinya

34 povinsi 34 provinsi

** Pendanaan diusulkan melalui DAK

LOKASI

57

Prioritas Nasional Kesehatan

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN Sasaran Program/Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak a. Peningkatan kualitas 1.400 puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan pelayanan kesehatan ibu dan darah untuk menurunkan AKI Hasil penelitian dan pengembangan Sample Registration Survey (SRS) anak kematian dan penyebab kematian spesifik (1 riset)

a.

a.

514 kabupaten/kota mendapat pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemenuhan alat dan obat kontrasepsi bagi 54,5 persen dari jumlah PUS yang menjadi peserta BPJS Perbaikan kualitas gizi Ibu 80 persen ibu hamil kurang energi kronis (KEK) yang mendapatkan dan Anak Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 85 persen balita kekurangan gizi yang mendapatkan PMT Penguatan intervensi paket gizi (PMT, vitamin A, TTD) pada ibu hamil dan balita di 514 kabupaten/kota Pengawasan 2.400 produk pangan terfortifikasi Pelatihan pengasuhan anak di 14 provinsi Peningkatan akses pelayanan 2.100 puskesmas yang siap diakreditasi 10 RS pengampuyang memenuhi jejaring pelayanan telemedicine kesehatan ibu dan anak 147 RS yang siap diakreditasi 126 tim (810 orang) penugasan tenaga kesehatan secara team based (Nusantara Sehat) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di 34 Provinsi Pendirian 1 RS UPT di Kawasan Indonesia Timur Pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di 5.600 puskesmas 15 RS integrasi rekam medis Penyediaan 850 unit alat laboratorium pengawasan obat dan makanan Pengawasan 14.000 sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)

Lokus 34 Provinsi

30 Provinsi 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota

34 Provinsi 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota 33 provinsi 14 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 28 Provinsi dan 91 Kab/Kota 34 Provinsi Maluku 34 Provinsi 34 Provinsi 33 provinsi 33 provinsi

58

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN

Program/Kegiatan Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

a.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

Sasaran 5.369.038 unit sarana dan prasaranapenanggulangan TB

34 Provinsi

7.500.000 unitsarana prasarana pengendalian HIV-AIDS

34 Provinsi

240 orang yang difasilitasi PUG/PPRG dalam pencegahan dan pengendalian TB dan HIV/AIDS

9 Provinsi

20 kab/kota dengan eliminasi malaria

20 kab/kota

70 kab/kota dengan intensifikasi penemuan kasus kusta

70 kab/kota

110.000 sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian filariasis dan kecacingan 14 unit sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian schistosomiasis 300 ha restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu 1.557 unit sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian PTM 78 paket layanan pengendalian konsumsi rokok

176 kab/kota

Deteksi dini faktor risiko PTM di 500 kab/kota

a.

Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan

Lokus

Penyediaan vaksin di 34 provinsi Penyediaan layanan imunisasi dasar di 34 provinsi

2 Kabupaten

Kabupaten Poso 34 Provinsi 34 Provinsi 500 kab/kota

34 Provinsi 34 Provinsi

59

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PREVENTIF PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT” PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN Sasaran

Program/Kegiatan Prioritas

Penguatan Preventif Promotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” a. Peningkatan Lingkungan Sehat 5.000 desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

45 persen penyehatan air melalui pengawasan sarana air minum Pengawasan pasar sehat di 500 pasar Penghapusan penggunaan merkuri di 4 lokasi a.

a.

Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat

Peningkatan Pemahaman Hidup Sehat

2.926 puskesmas yang melakukan penyehatan pangan melalui pengawasan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat

Lokus 34 Provinsi, 514 kab/kota, 9.470 puskesmas (2.926 puskesmas prioritas), 41.207 desa

34 Provinsi, 514 kab/kota, 9.470 puskesmas (2.926 puskesmas prioritas) 34 Provinsi, 514 kab/kota, 9.470 puskesmas (2.926 puskesmas prioritas) Kota Palu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pulau Buru 34 Provinsi, 514 kab/kota

100 desa pangan aman

31 Provinsi

5.000 sekolah yang diintervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) 56 persen penyehatan udara, tanah, dan lingkungan fisik lainnya melalui pengawasan di Tempat-tempat Umum (TTU)

10 propinsi

Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)dengan 32 mitra 200 kabupaten/kota yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 126 komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman Kampanye hidup sehat melalui berbagai media di 100 kab/kota Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (GEMA CERMAT) di 24 provinsi Kampanye olahraga di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal

34 Provinsi, 514 kab/kota, 9.470 puskesmas (2.926 puskesmas prioritas) 34 Provinsi Pusat, 34 Provinsi dan 100 kab/kota Pusat Pusat, 34 Provinsi dan 100 kab/kota 24 provinsi Pusat

60

61

Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman

Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman

No. 1

3

Kegiatan Prioritas Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR

4

Pengentasan Permukiman Kumuh

2

Sasaran Meningkatnya iklim kondusif dari seluruh rangkaian proses penyediaan rumah Meningkatnya penyediaan hunian dan peningkatan kualitas hunian bagi MBR Meningkatnya akses rumah tangga MBR ke fasilitasi pembiayaan perumahan Berkurangnya luasan permukiman kumuh

62

Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman

No. Kegiatan Prioritas 1 Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi

2

Peningkatan Ketersediaan Air Baku

Sasaran Meningkatnya akses air minum aman dalam rangka mencapai akses universal 2019 Meningkatnya akses layanan sanitasi yang aman dalam rangka mencapai akses universal 2019 Terjaminnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik seluruh Indonesia Meningkatnya kualitas air baku untuk kebutuhan domestik

63

64

Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KEK PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA No.

Kegiatan Prioritas 1.

Percepatan Pembangunan KEK Sorong

Sasaran a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Sorong  Tersedianya lahan yang clean and clear  Tersediaanya Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR  Tersediannya model dinamika spasial  Tersediannya data batimeteri dan garis pantai b. Tersedianya pengelola KEK Sorong yang kompeten c. Terbangunnya konektivitas kawasan:  Terbangunnya infrastruktur jembatan akses pelabuhan  Terbangunnya pelabuhan d. Tersedianya tenaga terampil bidang industri e. Meningkatnya investasi KEK Sorong  Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan  Meningkatnya nilai investasi industri/ dunia usaha dalam kawasan

Lokasi Provinsi Papua Barat (2 Kabupaten)

65



Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang

Sasaran a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Tanjung Kelayang • Tersedianya lahan yang clean and clear • Tersediaanya Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR • Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai

Lokasi Provinsi Bangka Belitung (1 Kabupaten)

b. Tersedianya pengelola KEK Tanjung Kelayang yang kompeten c. Terbangunnya konektivitas kawasan • Terbangunnya dermaga penyeberangan d. Tersedianya tenaga terampil bidang pariwisata e. Meningkatnya investasi KEK Tanjung Kelayang • Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/ dunia usaha dalam kawasan 3.

Percepatan Pembangunan KEK Bitung

a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Bitung • Tersedianya lahan clean and clear • Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang • Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai b. Tersedianya pengelola KEK Bitung yang kompeten

Provinsi Sulawesi Utara ( 1 Kabupaten)

66


Kegiatan Prioritas

Sasaran

Lokasi

c. Terbangunnya infrastruktur di luar kawasan • Terbangunnya PTLP • Terbangunnya PLTG/GU/MG

d. Terbangunnya konektivitas kawasan • Terbangunnya jalan tol e. Tersedianya tenaga terampil bidang industri dan perikanan

4.

f. Meningkatkan investasi KEK Bitung • Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan Percepatan Pembangunan KEK a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK MBTK Maloy-Batuta Trans Kalimantan • Tersedianya lahan clean and clear (MBTK) • Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang • Tersediannya model dinamika spasial • Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai b. Tersedianya pengelola KEK MBTK yang kompeten

Provinsi Kalimantan Timur (3 Kab/Kota)

67


Kegiatan Prioritas

Sasaran

Lokasi

c. Terbangunnya konektivitas kawasan • Terbangunnya jalan akses pelabuhan • Pengembangan pelabuhan • Terbangunnya jalan tol • Terbangunnya bandar udara d. Tersedianya tenaga terampil bidang industri e. Meningkatnya investasi KEK MBTK • Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan 5.

Percepatan Pembangunan KEK Morotai

a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Morotai • Tersedianya lahan clean and clear • Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang • Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai b. Tersedianya pengelola KEK Morotai yang kompeten c. Terbangunnya konektivitas kawasan • Terbangunnya jalan lingkar luar • Terbangunnya bandar udara d. Tersedianya tenaga terampil bidang Pariwisata e. Meningkatnya investasi KEK Morotai • Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan

Provinsi Maluku Utara (1 Kabupaten)

68

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA No. 1.

Kegiatan Prioritas Pengembangan Danau Toba

a.

Sasaran Terbangunnya aksesibilitas (darat, laut, dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba 

Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan Onan Rungu KSPN Danau Toba (MYC)



Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok Onan Rungu KSPN Danau Toba (MYC)



b.

Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba



c.

Gerakan sadar wisata untuk 2.700 orang di destinasi pariwisata prioritas Danau Toba Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba 

Pembangunan 9 unit sarpras ekowisata pada kawasan konservasi di Danau Toba

Lokasi Provinsi Sumatera Utara (8 Kabupaten)

69

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA No.

Kegiatan Prioritas d.

Sasaran Efektivitas pemasaran ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara 

Lokasi

3 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Tenggara



e.

3 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Pasifik Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan



6 kegiatan promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala Nasional/Internasional di Sumatera Utara

•

2.

Pengembangan Borobudur dan a. Sekitarnya

Publikasi destinasi pariwisata prioritas Danau Toba melalui 10 unit media ruang di Eropa Terbangunnya aksesibilitas (darat dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur dan sekitarnya



b.

Reaktivasi & Pembangunan KA Magelang – Yogyakarta (RM) & Jalur Ganda Kroya–Kutoarjo Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur 

Gerakan Sadar Wisata untuk 420 orang di destinasi pariwisata prioritas Borobudur dskt.

Provinsi DI Yogyakarta (4 Kabupaten dan 1 Kota); Provinsi Jawa Tengah (16 Kabupaten dan 3 Kota)

70


Kegiatan Prioritas c.

Sasaran Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur 

d.

Pembangunan 6 unit sarpras pariwisata pada kawasan konservasi di Kawasan Borobudur dan sekitarnya Efektivitas pemasaran ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara 

3 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Borobudur dskt. (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Tenggara



e.

2 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Borobudur dskt. (paket perjalanan dan atraksi) di Timur Tengah Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan 

9 kegiatan promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala Nasional/Internasional di Jawa Tengah



Publikasi destinasi pariwisata prioritas Borobudur melalui 500 spot media elektronik di Asia Pasifik

Lokasi

71

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA No. 3.

Kegiatan Prioritas Pengembangan Mandalika dan a. Sekitarnya

Sasaran Terbangunnya aksesibilitas (darat, laut, dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika 

b.

Rekonstruksi/psdeningkatan struktur jalan BIL – Kuta

 Pengembangan bandara internasional lombok Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika 

c.

Gerakan sadar wisata untuk 420 orang di destinasi pariwisata prioritas Mandalika dskt. Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika dan sekitarntya 

d.

Pembangunan 11 unit sarpras pariwisata pada kawasan konservasi di Kawasan Mandalika dan sekitarnya Efektivitas pemasaran ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara



3 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Mandalika dskt. (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Pasifik



3 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Mandalika dskt. (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Tenggara

Lokasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (4 Kabupaten dan 1 Kota)

72


Kegiatan Prioritas e.

Sasaran Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan 

Lokasi

3 kegiatan promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala Nasional/Internasional di Nusa Tenggara Barat



4.

Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas

a. b.

Publikasi destinasi pariwisata prioritas Mandalika dskt. melalui 10 media cetak di Asia Pasifik Tersusunnya Integrated Masterplan (IMP) 3 Destinasi Prioritas (Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, dan Wakatobi) Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan • Publikasi melalui 25 media online untuk 7 destinasi prioritas lainnya dan 10 destinasi branding

Provinsi Jawa Timur (4 Kabupaten); Provinsi Nusa Tenggara Timur (2 Kabupaten); Provinsi Sulawesi Tenggara (2 Kabupaten); Provinsi Maluku Utara (1 Kabupaten); Provinsi Banten (4 Kabupaten dan 1 Kota); Provinsi Bangka Belitung (1 Kabupaten)

73

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA No. 1.

Kegiatan Prioritas Pengembangan KI Sei Mangkei

a.

Sasaran Tersedianya lahan dan tercapainya kesesuaian tata ruang



Tersedianya lahan clean and clear dan sudah mendapatkan izin lokasi serta izin usaha kawasan industri



b.

Tersusunnya Perda RDTR di sekitar KI (materi teknis, lokasi bimbingan teknis penyusunan RDTR, peraturan substansi, peta dasar skala 1:5000, dan Raperda RDTR) Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Sei Mangkei 

Pembangunan Fly Over Sei Mangke dan Simpang Kuala Tanjung



Pembangunan jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung



Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Belawan



Beroperasinya Pusat Inovasi pendukung kawasan industri



c.

Perencanaan Pembangunan Sentra IKM pendukung kawasan industri Meningkatnya investasi Kawasan Industri Sei Mangke



Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan



Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan

Lokasi Provinsi Sumatera Utara (1 Kabupaten)

74

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA No. 2.

Kegiatan Prioritas Pengembangan KI Morowali

a.

Sasaran Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang



Tersedianya lahan clean and clear dan sudah mendapatkan izin lokasi dan izin usaha kawasan industri



b.

Tersusunnya Perda RDTR di sekitar KI (materi teknis, lokasi bimbingan teknis penyusunan RDTR, peraturan substansi, peta dasar skala 1:5000, data batimetri dan garis pantai, dan Raperda RDTR) Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Morowali 

Beroperasinya politeknik dan pusat inovasi logam di dalam kawasan industri



Tersedianya rumah susun sewa yang layak dan terjangkau untuk tenaga kerja di Morowali



Pelebaran Jalan Pelabuhan Bungku - Kawasan Industri



Pelebaran Jalan Tomata-Beteleme-Kolonodale



Pembangunan Bandara Morowali



Pembangunan Jalan Akses Bandara Morowali



Pembangunan Jalan Dalam Kota Bungku; Dalam desa Onepute Jaya; Dalam Kota Bahodopi; Dalam Desa Bahomakmur;Keurea – Bahomakmur oleh Pemerintah Daerah

Lokasi Provinsi Sulawesi Tengah (1 Kabupaten)

75

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA No.


Sasaran Meningkatnya investasi Kawasan Industri Morowali



Lokasi

Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant)



3.

Pengembangan KI Bantaeng

a.

Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang 

Tersedianya lahan clean and clear dan sudah mendapatkan izin lokasi dan izin usaha kawasan industri



b.

Tersusunnya Perda RDTR di sekitar KI (materi teknis, lokasi bimbingan teknis penyusunan RDTR, peraturan substansi, peta dasar skala 1:5000, data batimetri dan garis pantai, dan Raperda RDTR) Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Bantaeng 

Tersedianya akademi komunitas logam di Kawasan Industri Bantaeng lanjutan



Preservasi Jalan Bantaeng-Bulukumba



Tersedianya pengelola kawasan industri yang kompeten



Penerapan INSW dalam Pelaksanaan Ekspor Limbah B3

Provinsi Sulawesi Selatan (1 Kabupaten)

76

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA No.


Sasaran Meningkatnya investasi Kawasan Industri Bantaeng



Lokasi

Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant)



4.

Dukungan Pengembangan KI Lainnya

a. b.

c.

Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang

Provinsi Sulawesi Utara (1 Kota); Provinsi Kalimantan Barat (2 Meningkatnya kesiapan operasional 11 Kawasan Industri Prioritas Kabupaten); Provinsi Kalimantan lainnya Selatan (2 Kabupaten); Provinsi  Pembangunan rumah susun untuk mendukung politeknik KI Sumatera Utara (1 Kabupaten); Ketapang, KI Batulicin Provinsi Sulawesi Tengah (1 Kota); Meningkatnya investasi di 11 Kawasan Industri Prioritas lain Provinsi Sulawesi Tenggara (1 Kabupaten); Provinsi Maluku Utara (1 Kabupaten); Provinsi Lampung (1 Kabupaten); Provinsi Papua Barat (1 Kabupaten)

77

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

No.

1. 2. 3.

Kegiatan Prioritas Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi

Sasaran Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal Meningkatnya kualitas Layanan Perizinan secara elektronik a.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis

b.

RTR KSN yang dipantau dan dievaluasi kesesuaiannya dengan Perpres

c.

Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi

d.

Tersedianya data PMTB yang telah didisagregasi berdasarkan institusi (pemerintah, swasta, dan BUMN) dan berdasarkan sektor yang terdiri dari 17 lapangan usaha

e.

Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi investasi daerah dan tersedianya sistem informasi untuk percepatan proyek infrastruktur

Lokasi Pusat dan 34 Provinsi

Pusat dan 34 Provinsi Pusat dan 34 Provinsi

78


No. 4.

5.

Program/Kegiatan Prioritas Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat

Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

a.

Sasaran Terlaksananya penanganan pengaduan konsumen di sektor prioritas


b.

Implementasi competition compliance oleh pelaku usaha di sektor prioritas

c.

Implementasi manual kebijakan persaingan di 10 K/L/I/D

d.

Pengembangan indeks persaingan usaha

e.

Terlaksananya penegakan hukum terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penggunaan 34 Provinsi tenaga kerja asing yang didukung oleh sistem informasi TKA online terpadu;

a.

b.

Meningkatnya kualitas dan transparansi sistem pengawasan ketenagakerjaan;

c.

Terlaksananya perundingan bipartit di tingkat perusahaan dengan mengedepankan prinsip negosiasi yang beritikad baik;

d.

Terlaksananya revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU 40/2004 tentang SJSN.

79

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA No. 6.

Program/Kegiatan Prioritas Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja

a.

Sasaran Terpetakannya potensi wilayah/lokal dan mengidentifikasi kebutuhan keahlian tenaga kerja berdasarkan potensi wilayah;

b.

Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional Indonesia berdasarkan kerangka kualifikasi dan okupansi;

c.

Meningkatnya peran industri dalam penyusunan standar kompetensi dan skema sertifikasi, serta dalam pelaksanaan diklat;

d.

Meningkatkan kompetensi dan kuantitas instruktur dan tenaga pelatihan;

e.

Terlaksananya pengadaan sarana pelatihan kerja di lembaga diklat sesuai kebutuhan industri;

f.

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;

g.

Terlaksananya sertifikasi kompetensi tenaga kerja;

h.

Terlaksananya pemagangan berbasis kompetensi di industri;

i.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten;

j.

Terbangunnya bengkel pelatihan sebagai tempat pelatihan bersama;

k.

Tersusunnya skema dana pengembangan pelatihan.

Lokasi 34 Provinsi

80


No. 7.

8.

9.

Program/Kegiatan Prioritas Perluasan Integrasi Sistem Informasi Pasar Kerja Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

10. Pengembangan Infrastruktur Skala Kecil dan Menengah

a.

Sasaran Meningkatnya keterhubungan informasi antara pencari kerja dengan pemberi kerja dengan prioritas di kawasan industri. Meningkatnya jumlah industri sedang dan besar

b.

Tumbuhnya industri kecil

c.

Meningkatnya daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) Meningkatnya pertumbuhan PDB ekonomi kreatif 34 Provinsi

a.

a. b.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja dengan keahlian di bidang ekonomi kreatif

c.

Meningkatnya nilai ekspor barang dan jasa ekonomi kreatif

Lokasi 34 Provinsi

34 Provinsi

81

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA No.


2.

Peningkatan Fasilitasi Ekspor

Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor

Sasaran a.

Pengembangan sistem fasilitasi pembiayaan perdagangan

b.

Pengembangan kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITEIKM)

c.

Terlaksananya integrasi antara INATRADE dan INSW

d.

Peningkatan kemudahan layanan fasilitasi ekspor dan impor di bidang perdagangan luar negeri

e.

Penerbitan 20.000 dokumen Laporan Surveyor (LS) bagi industri kecil produk industri kehutanan Meningkatnya infrastruktur pengujian kualitas dan standar produk ekspor

a. b.

Meningkatnya pengakuan standar Indonesia oleh negara mitra

c.

Tersedianya informasi terkait standar dan mutu untuk 8 negara mitra tujuan ekspor

d.

Pengembangan 50 desain produk ekspor dan 50 merk produk ekspor bagi UMKM dan Koperasi


Pusat dan 34 Provinsi

82

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

No.

Program/Kegiatan Prioritas 3.

4.

Peningkatan dan Pemanfaatan Akses Pasar serta Efektivitas Promosi

Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi

Sasaran a.

Penurunan hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor

Lokasi a.

Pusat

b.

Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makasssar

b.

Tersedianya 1 FTA Centre dan 4 Pusat FTA Daerah

c.

Pengembangan citra produk Indonesia (nation branding)

c.

Pusat

d.

Pusat

d.

Terlaksananya promosi dagang luar negeri dan Trade Expo Indonesia

e.

e.

Tersedianya 2 Pusat Promosi Ekspor Regional di daerah dan 3 marketing point di wilayah perbatasan

Pusat promosi ekspor di Makassar dan Bali Marketing point di Skow, Tarakan, dan Nunukan

f.

Pusat

g.

Pusat

f.

Tersedianya informasi dan analisa pasar ekspor (customer service center)

g. a.

Pendidikan dan pelatihan ekspor bagi eksportir pemula Pertumbuhan ekspor jasa Pusat dan 34 Provinsi

b.

Tersedianya statistik perdagangan jasa

83

84

Prioritas Nasional Ketahanan Energi

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI (1/2) PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI No. Kegiatan Prioritas 1. Pengembangan a. Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro dan Nuklir

Sasaran/Indikator Terbangunnya pembangkit listrik berbasis hidro, dengan indikator:

i.

Lokasi Kab.Pegunungan Bintang-Oksibil, Kab. Puncak-Ilaga,

ii.

Kab. Toba Samosir, Kab. Pidie Jaya, Kab. Landak

ii. Jumlah PLTM yang terbangun sebanyak 2 unit,

iii.

Prov. Lampung, NTT, Gorontalo

iii. Jumlah dokumen Pra FS/FS dan DED PLTM dan PLTMH yang tersusun sebanyak 3 FS/DED,

iv.

-

iv. Kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di kawasan konservasi non taman nasional sebesar 10.000 KW,

v.

i.

TN Kayan Mentarang (Kaltara), TN Betung Kerihun (Kalbar), TN Bukit Baka Bukit Raya (Kalbar), TN Rawa Aopa Watumohai (Sultra) Kab.Ketapang

i.

v. a.

Jumlah PLTMH yang terbangun sebanyak 3 unit,

Kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di taman nasional sebesar 2.400 KW.

Terwujudnya pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir i.

Jumlah lokasi Mineral Logam Tanah Jarang (REE) yang dieksplorasi sebanyak 1 lokasi,

ii.

Pusat

ii.

Jumlah data gempa (seismik) dan geodetik (Data Pangkalan Data Tapak RDE) sebanyak 7 paket data,

iii.

iii.

Penyiapan teknis infrastruktur pembangunan PLTN dalam 6 dokumen teknis,

Prov. Kepulauan Riau, Kab. Jepara, Prov. Bangka Belitung, Pusat

iv.

Jumlah kajian pengembangan teknologi dan keselamatan reaktor nuklir sebanyak 2 kajian,

iv.

Pusat

v.

Jumlah perizinan dalam pembangunan dan pengoperasian reaktor daya sebanyak 1 perizinan,

v.

Pusat

vi.

Pusat

i.

Kab. Garut

i.

Prov. Sumatera Selatan, NTT, Maluku Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat

ii.

Prov. Sumatera Barat

Jumlah implementasi roadmap pembangunan PLT Nuklir sebanyak 1 roadmap. Terbangunnya Pembangkit Listrik Panas Bumi, dengan indikator: vi.

2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

a.

i. a.

a.

85

Jumlah PLTP skala kecil yang terbangun sebanyak 2 unit prototipe.

Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, dengan indikator : i.

Jumlah WKP yang dilelang sebanyak 5 WKP,

ii.

Jumlah WKP yang baru sebanyak 1 WKP,

iii. iii. Jumlah rekomendasi hasil survei penyelidikan sumber daya dan cadangan panas bumi sebanyak 16 rekomendasi. Meningkatnya teknologi dan kemampuan SDM dalam negeri di bidang panas bumi i. i.

Jumlah pendidikan dan pelatihan bidang panas bumi (EBTKE) sebanyak 20 pendidikan dan pelatihan.

Pusat Pusat

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI (2/2) PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI No. Kegiatan Prioritas 3. Pengembangan Bioenergi

Sasaran/Indikator a. Terwujudnya pembangunan infrastruktur bioenergi, dengan indikator:

86

Lokasi

i.

JumlahPLT Biogas dari limbah sawit yang terbangun sebanyak 1 unit,

i.

Pusat

ii.

Hasil inovasi teknologi limbah padat sawit untuk energi sebanyak 1 pilot project,

ii.

Pusat

iii.

Jumlah pilot plant inovasi teknologi bioenergi sebanyak 1 unit,

iii.

Pusat

iv.

Jumlah limbah industri yang dimanfaatkan sebagai sumber energi sebanyak 500 ton,

iv.

Kab. Katingan

v.

Jumlah limbah non B3 yang dimanfaatkan melalui pembangunan reaktor biomassa sebanyak 100 ton,

v.

Kab. Cilacap

vi.

Jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif sebanyak 5.000 liter per hari,

vi.

Kab. Gresik

Model pengembangan bioenergi berbasis tanaman lokal (mobile plant biodiesel multifeed stock) yang vii. Prov. Papua, D.I Yogyakarta, NTB dioptimalisasikan dengan target produksi sebanyak 500 liter per hari di 3 lokasi, viii. Pusat viii. Hasil inovasi teknologi gasifikasi dan biomethanol/bioethanol sebanyak 1 pilot plant. a. Tersusunnya regulasi terkait insentif untuk industri penggerak EBT dalam negeri. i. Pusat vii.

4.

Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi

i.

i.

ii.

5.

iii.

7.

Penyempurnaan feed-in tariff, subsidi, dan kelembagaan EBT

Pusat

i.

Pusat

Jumlah regulasi pembentukan dana ketahanan energi sebanyak 1 regulasi.

Pusat

Prov. NTT

ii.

Prov. NTT

i.

i. ii.

Jumlah jenis peralatan yang menjadi objek pelaksanaan mandatory Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan iii. Label Hemat Energi sebanyak 2 jenis peralatan, iv. Jumlah dokumen FS untuk implementasi teknologi Under Ground Coal Gasification (UCG) di Indonesia sebanyak 1 dokumen,

iv. Jumlah hasil inovasi teknologi testing protokol pengujian peralatan listrik sebanyak 1 unit alat uji. Tersusunnya formulasi harga, besaran, serta regulasi penerapan subsidi/insentif pengembangan EBT, dengan indikator:

Pusat

i.

Jumlah unitLampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)sebanyak 240.229 unit,

Implementasi Teknologi Bersih a. Terwujudnya penerapan konservasi energi dan teknologi energi bersih dan Efisien i. Jumlah objek Investment Grade Audit(IGA) sebanyak 6 objek, ii.

ii.

Jumlah paket revitalisasi sarana pengujian kualitas teknologi solar PV yang dilaksanakan sebanyak 1 paket ii. revitalisasi peralatan, iii. Jumlah paket revitalisasi fasilitas laboratorium riset energi, termasuk teknologi bersih, teknologi biomassa dan energi terbarukan lainnya sebanyak 3 cluster peralatan,

iii. Jumlah riset pengembangan energi terbarukan bagi industri dalam negeri, Terwujudnya pemanfaatan teknologi Small Grid System Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala i. Jumlah unit pilot plantSmart Micro Gridkawasan perdesaan dan/atau perkotaan yang terbangun sebanyak 1 unit, Kecil (Small Grid System) ii. Jumlah PLTS Terpusat Offgrid di wilayah perbatasan sebanyak 1 unit. Terwujudnya penyediaan energi pra elektrifikasi i.

6.

Jumlah regulasi insentif pajak untuk Industri Dalam Negeri Penggerak EBT sebanyak 1 rancangan regulasi,

ii. Jumlah paket kebijakan industri EBT dalam negeri sebanyak 1 paket. a. Meningkatnya teknologi pengembangan EBT dan konservasi energi dalam negeri

i.

Prov. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Pusat

Pusat

Pusat

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI (1/2) PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI No.

Kegiatan Prioritas

Sasaran/Indikator

87

Lokasi

1. Pembangunan a. Terbangunnya pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induk i. Pusat i. Jumlah kapasitas pembangunan pembangkit listrik yang dibangun sebesar 5.956 MW, ii. Pusat pembangkit, ii. Jumlah panjang jaringan transmisi yang dibangun sepanjang 12.681 kms, iii. Pusat transmisi dan iii. Jumlah kapasitas gardu induk yang dibangun sebesar 34.552 MVA, iv. Pusat distribusi tenaga listrik iv. Jumlah panjang jaringan distribusi yang dibangun sepanjang 24.938 kms, v. Pusat v. Jumlah kapasitas gardu distribusi yang dibangun sebesar 363 MVA, vi. Pusat vi. Data dan penyiapan informasi geospasial tematik ketenagalistrikan sebanyak 1 peta, vii. Pusat vii.Jumlah kebijakan terkait pemantauan dan pengendalian pembangunan ketenagalistrikan viii.Pusat sebanyak 3 kebijakan, viii.Jumlah provinsi yang menerima bimtek penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan penyusunan RDTR untuk mengakomodir rencana pembangunan pembangkit listrik sebanyak 34 provinsi. a. Terwujudnya perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak Pusat mampu i. Jumlah rumah tangga yang menerima perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik sebanyak 195.000 RTS. a. Terlaksananya penetapan harga energi listrik serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran i. Pusat i. Jumlah kebijakan terkait harga dan subsidi listrik sebanyak 1 kebijakan. 2 Peningkatan kapasitas infrastruktur minyak dan gas bumi

a. Terbangunnya infrastruktur gas bumi i. i. Jumlah jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun sebanyak 100.350 SR, ii. Ruas pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi yang dibangun sepanjang 13.044 km, iii. Jumlah instalasi uji meter gas untuk program jaringan gas sebanyak 6 unit, iv. Jumlah instalasi pengujian izin tipe meter gas dan instalasi uji meter gas untuk program jaringan gas sebanyak 3 unit, ii. v. Jumlah pipa transmisi jaringan gas yang dibangun sepanjang 38 km, iii. vi. Pemutakhiran Data Infrastruktur Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebanyak 1 iv. dokumen. v. vi. a. Terbangunnya infrastruktur minyak bumi i. i. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak grass root dan RDMP sebanyak 1 ii. dokumen, ii. Pembangunan tangki Penyimpanan BBM sebanyak 14 unit. a. Terlaksananya konversi BBM ke BBG i. i. Jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 9.538 unit, ii. ii. Jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk kendaraan sebanyak 1.800 unit. a. Terlaksananya penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran i. i. Jumlah paket perdana LPG 3 kg untuk Rumah Tangga dan usaha mikro sebanyak 100.150 paket, ii. ii. Jumlah pelaksanaan distribusi tertutup LPG tabung 3 kg sebanyak 1 paket.

Kota Semarang (6350), Kab Blora (5000), Kab Sorong (5000), Kota Balikpapan (7000), Kab Probolinggo (5000), Kab Prabumulih (6000), Kota Sorong (4000), Kab Bekasi (5000), Kota Pasuruan (6000), Kota Bontang (8000), Kab Banyuasin (5000), Kota Medan (5000), Kab Sidoarjo (8000), Kota Samarinda (5000), Kota Tarakan (6000), Kab Wajo (4000), Kab Banggai (5000), Kab Penajam Paser Utara (5000) Prov. Sumut, Sumsel, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, Lampung, Kepri, Jateng Pusat Pusat Kab Tuban (5 Km), Kota Samarinda (8 Km), Kota Sorong (25 Km) Pusat Pusat Pusat Prov. Bali, Sulsel, Kaltim, Sultra, Gorontalo, Sulbar, NTB Cirebon, Indramayu, Lampung, Surabaya, Gresik, Semarang dan Jakarta Jayapura dan Manokwari Pusat

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI (1/2) PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI No Kegiatan Prioritas . 3. Peningkatan cadangan minyak dan gas bumi

Sasaran/Indikator a.

88 Lokasi

Terselenggaranya kegiatan eksplorasi migas untuk peningkatan penemuan cadangan baru i. 2 lokasi di Pulau Kai – Weber Deep, Kep. Seribu i. Survei Pengkayaan Data Dasar ESDM dan Konsepsi Geologi Kelautan Strategis ii. 3 lokasi di Tamerau – Papua Barat, Waipoga – Papua, Kangean Masalembo sebanyak 1 rekomendasi kebijakan (2200 KM Seismik 2D), iii. Prov. Sultra dan Kalbar ii. Survei Energi Migas Kelautan sebanyak 1 rekomendasi kebijakan (4000 KM Seismik iv. Pusat 2D), iii. Akuisisi Seismik 2D di Selabangka dan Singkawang,

4. Pembentukan cadangan a. penyangga energi 5. Peningkatan produksi minyak dan gas bumi

iv. Data Seismik 2D sebanyak 1 referensi teknis survei. Tersedianya cadangan penyangga energi

i. Rekomendasi strategis penyediaan dan pengelolaan Cadangan Penyangga Energisebanyak 2 paket kebijakan. a. Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas konvensional dan non i. konvensional ii. i. Jumlah WK Migas konvensional yang ditawarkan sebanyak 8 WK, iii. ii. Jumlah WK Migas non konvensional yang ditawarkan sebanyak 3 WK, iv. iii. Jumlah regulasi migas yang direvisi (UU Migas) sebanyak 1 rancangan PP, iv. Jumlah survei keprospekan migas sebanyak 9 rekomendasi WK,

6. Pemenuhan DMO batubara dan gas bumi

i. Pusat

a.

Prov. Lampung, Kaltara, Kaltim, Sulteng, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat South Benggara, Bengkalis, East Bengkanai Pusat

Arafura Barat, Sapurote, Selaru Selatan 1, Selaru Selatan 2, Arafura Selatan, Kaimana, Timor Barat, Sumatera Tengah, Kutai Timur

v. Pusat

v. Produksi minyak bumi dengan metode EOR menggunakan injeksi alkoksi sulfonate berbasis nabati untuk injeksi kimia sebanyak 1 usulan paten. Meningkatnya pemanfaatan batubara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri i. Pusat i. Pemenuhan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik tahun 2018 sebesar 131 ii. Pusat juta ton sebanyak 1 kebijakan,

a.

ii. Pengendalian produksi batubara tahun 2018 sebesar 406 juta ton sebanyak 1 rekomendasi. Meningkatnya pemanfaatan alokasi gas domestik i. Pusat i. Intensifikasi pemanfaatan gas bumi pada sektor rumah tangga, transportasi dan industri sebanyak 2 rekomendasi.

89

Prioritas Nasional Ketahanan Pangan

SASARAN UMUM: PENINGKATAN PRODUKSI Sasaran Umum Gula dan Garam

Sasaran Umum Padi dan Jagung 2014 (Baseline)

70,6

73,4

2015 (realisasi) 76,2

77

2016 (Target)

2017 (Target)

2018 (Target)

2014 (Baseline)

2015 (realisasi)

2016 (Target)

19,1

·Padi (juta ton GKP)

20,3

21,4

22,4

2016 (Target)

2017 (Target)

14,8

Sasaran Umum Hortikultura 2014 (Baseline)

2015 (realisasi)

2016 (Target)

0,59

0,64

·Daging sapi (juta ton)

2017 (Target)

17,36

2018 (Target)

2,43

2,23

2,18

2,46 2,34 2,4

1,78 1,74 1,7 1,77 1,84

10,86 1,23 1,23 1,17 1,23

0,46

4,1

·Garam (juta ton)

1,87 1,91 1,86 1,9 10,76

3,8

3,6

2,5

2,45

·Gula (juta ton)

2018 (Target)

16,04

3,3

3,2

2018 (Target)

23,4

·Jagung (juta ton)

2015 (realisasi)

3

2,8

Sasaran Umum Daging Sapi dan Ikan

0,45

2017 (Target)

79,3

2,6

2014 (Baseline)

90

1,37

0,71 ·Ikan (juta ton)

·Cabai (rawit dan merah) ·Bawang Merah (juta ton)

·Jeruk (juta ton)

·Mangga

SASARAN UMUM: PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA Sasaran Umum Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2014 (Baseline)

8,9

9,06

2015 (realisasi) 9,11

9,19

2016 (Target)

2017 (Target)

91

Sasaran Umum Pembangunan Waduk 2014 (Baseline)

2015 (realisasi)

2016 (Target)

2017 (Target)

2018 (Target)

2018 (Target) 36

9,23 30

16

16 13 11

2,71 8

0,49

·Pembangunan jaringan irigasi (juta ha, kumulatif)

0,29

0,32

11

9

0,15

·Rehabilitasi jaringan irigasi (juta ha)

·Pembangunan waduk (groundbreaking) (buah)

·Pembangunan waduk lanjutan (buah)

SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN No Kegiatan Prioritas 1. Peningkatan produksi padi

Sasaran/Indikator Budidaya padi 1,6 juta hektar; Perbanyakan benih sumber padi 294 hektar Budidaya jagung 4 juta hektar; Perbanyakan benih sumber jagung 93 hektar Pengembangan tanaman tebu 15 ribu hektar; Penyediaan benih perkebunan 588 hektar Optimalisasi reproduksi 3 juta ekor; Hijauan pakan ternak 7 ribu hektar; Pengamanan penyakit hewan 7,3 juta dosis

Lokasi 15 propinsi sentra produksi padi 10 propinsi sentra produksi jagung 9 propinsi sentra produksi tebu 13 sentra/kawasan sapi potong Ikan: 11 WPP dan 34 propinsi, Garam: 6 propinsi

2.

Peningkatan produksi jagung

3.

Peningkatan produksi gula

4.

Peningkatan produksi daging sapi

5.

Peningkatan produksi ikan dan garam

1048 unit kapal perikanan termasuk di wilayah perbatasan; 2.990 unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan; 10 kawasan budidaya yang dilakukan penataan; 200 kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri; 15 unit cold storage; 1.200 ha lahan garam dan 12 unit sarana niaga garam rakyat; 700.000 hektar kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan

6.

Peningkatan produksi hortikultura

Kawasan bawang merah 6.550 ha; kawasan cabai 10.450 ha; benih Daerah sentra hortikultura bawang merah 3.008 ton; benih cabai 10 juta batang; kawasan jeruk 3.460 ha; benih jeruk 1 juta batang; kawasan buah lainnya 11.000 ha; benih buah lainnya 2,1 juta batang

92

HIGHLIGHT PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN - PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN -

93

Kegiatan Prioritas Peningkatan produksi padi

Sasaran/Indikator Budidaya padi 1,6 juta hektar; Perbanyakan benih sumber padi 294 hektar

Lokasi 15 propinsi sentra produksi padi

Peningkatan produksi jagung

Budidaya jagung 4 juta hektar; Perbanyakan benih sumber jagung 93 hektar

10 propinsi sentra produksi jagung

Peningkatan produksi gula

Pengembangan tanaman tebu 15 ribu hektar; Penyediaan benih perkebunan 588 hektar

9 propinsi sentra produksi tebu

Peningkatan produksi daging sapi

Optimalisasi reproduksi 3 juta ekor; Hijauan pakan ternak 7 ribu hektar; Pengamanan penyakit hewan 7,3 juta dosis

17 sentra/kawasan sapi potong

Peningkatan produksi ikan dan garam

1048 unit kapal perikanan termasuk di wilayah perbatasan; 2.990 unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan; 10 kawasan budidaya yang dilakukan penataan; 200 kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri; 15 unit cold storage; 1.200 ha lahan garam dan 12 unit sarana niaga garam rakyat; 700.000 hektar kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan

Ikan: 11 WPP dan 34 propinsi, Garam: 6 propinsi

Peningkatan produksi hortikultura

Kawasan bawang merah 6.550 ha; kawasan cabai 10.450 ha; benih bawang merah 3.008 ton; benih cabai 10 juta batang; kawasan jeruk 3.460 ha; benih jeruk 1 juta batang; kawasan buah lainnya 11.000 ha; benih buah lainnya 2,1 juta batang

Daerah sentra hortikultura

SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN No 1.

3.

Sasaran Lokasi Pembangunan jaringan irigasi: 30 ribu ha, 34 propinsi rehabilitasi jaringan irigasi: 100 ribu ha. Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung Waduk: ground breaking 11, on going 36, 34 propinsi pembangunan embung dan sumber air untuk pertanian: 3.000, PUPR: 23 unit. Perbaikan data statistik pangan Survey tanaman pangan: 151.380 ubinan, survey 34 propinsi konversi gabah ke beras untuk 27.501 sampel: 27.501 sampel, kerangka sampel area: 21.845 segmen; kajian stok sumber daya perikanan di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) NRI; kajian stok sumber daya perikanan di 6 Perairan Umum Daratan (PUD)

4.

Pembangunan sarana pasca panen

5.

7.

Pembangunan sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian Pembangunan sarana dan prasarana konsumsi pangan sehat Pembangunan alat dan mesin pertanian

8.

Perluasan lahan pertanian

2.

6.

Kegiatan Prioritas Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

Cold storage 2 unit, revitalisasi 49 penggilingan padi Pembangunan 285 unit pasar rakyat

49 kab/kota

Pemberdayaan pekarangan Pangan 3.000 desa

34 propinsi

Penyaluran alsin pertanian 40.000-50.000 unit

Di wilayah yang belum jenuh bantuan alsintan Prioritas luar jawa dan bali

Cetak sawah 80.000 ha

34 propinsi

94

95

Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN No 1.

Kegiatan Prioritas Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan

2.

Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat

3.

Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial

4.

5,

Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah

Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran

Sasaran a. Terlaksananya subsidi pangan bagi 5,5 juta keluarga miskin dan rentan di 321 Kabupaten b. Terlaksananya bantuan pangan non tunai di seluruh Kota dan sebagian Kabupaten dengan cakupan sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) a. Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga miskin (PKH) a. Terlaksananya bantuan iuran kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi 96 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir) b. Terlaksananya perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di 34 provinsi. c. Penyesuaian target kepesertaan SJSN Ketenagakerjaan per segmen peserta menjadi Penerima Upah sebesar 19,476,319; Jasa Konstruksi sebesar 7,755,584; Bukan Penerima Upah sebesar 2,420,928; dan total target semesta sebesar 29,652,831. a. Tersalurkannya bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin dan miskin b. Terlaksananya fasilitasi anak tidak sekolah bagi 90.000 anak tidak sekolah dari keluarga miskin dan rentan a. Terlaksananya subsidi listrik untuk daya 450 VA dan 900 VA bagi 23,2 juta rumah tangga miskin dan rentan b. Terlaksananya subsidi elpiji 3 Kg bagi 25,7 juta rumah tangga

Lokasi 34 Provinsi 34 Provinsi

514 Kab/Kota 34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi

96

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

97

No 1.

Kegiatan Prioritas Penyediaan Layanan Dasar

a. b.

c.

d.

Sasaran Pembangunan rumah susun sederhana sewa sebanyak 10.800 unit satuan rumah susun Terbangunnya sebanyak 10.300 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pedesaan, Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Perbatasan antar negara Penciptaan lapangan kerja sementara bagi 77.140 orang melalui padat karya infrastruktur, termasuk pembangunan 20 unit jembatan gantung di daerah terpencil. Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi 28.316 jiwa penyandang disabilitas dan 46.377 jiwa lanjut usia

e. Alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas sebanyak 3.000 unit 2.

Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar

a. Terbangunnya sistem pemutakhiran pendataan kemiskinan dan pelayanan sosial yang responsif melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

3.

Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan

a. 82% anak usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran b. Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem konektivitas NIK, data kependudukan dan KTP elektronik dengan 35 K/L untuk pelayanan publik.

Lokasi 34 Provinsi 34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi 34 Provinsi 130 Kab/Kota

34 Provinsi Pusat

98

Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS AKSESIBILITAS PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN No Kegiatan/Proyek Prioritas AKSESIBILITAS 1 Dukungan untuk Kawasan Perbatasan

2

Dukungan untuk Daerah Tertinggal

Sasaran Pembangunan 2018 •

Pembangunan 466 kilometer jalan paralel perbatasan (Kalimantan, NTT, dan Papua)

•

Pembangunan akses jalan di daerah tertinggal untuk membuka isolasi wilayah di 82 kabupaten tertinggal

•

Penyediaan subsidi perintis angkutan jalan di 300 trayek

•

Tersedianya subsidi perintis kereta api di 6 lintas

•

Pembangunan 16 dermaga penyeberangan

•

Penyediaan subsidi perintis angkutan sungai dan penyeberangan di 249 trayek

•

Pembangunan lintas penyeberangan (Sabuk Utara dan Lintas Selatan ke Tengah)

•

Penyediaan subsidi bagi 105 trayek angkutan laut perintis

•

Pengembangan 34 bandara di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal

•

Penyediaan subsidi bagi 252 rute penerbangan perintis

•

Penyediaan 3 lokasi hub jembatan udara di Papua (Wamena, Timika, dan Dekai)

99

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KONEKTIVITAS PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN No

Kegiatan/ProyekPrioritas

Sasaran Pembangunan 2018

Konektivitas 1

2

3

Dukungan untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jalur Utama Domestik

Integrasi Antar Moda

•

Pembangunan dan peningkatan jalan lintas utama (jalan trans), jalan arteri, jalan tol, dan jalan akses menuju kawasan perekonomian strategis, bandara, dan pelabuhan.

•

Pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis.

•

Perbaikan manajemen dan pengelolaan pelabuhan.

•

Pengembangan reaktivasi jalur kereta api regional (KA Sumatera, KA Jawa, KA Kalimantan, dan KA Sulawesi)

•

Pengembangan dan reaktivasi KA menuju pelabuhan dan bandara.

•

Pengembangan coastal shipping.

•

Pembangunan dan pengembangan simpul-simpul transportasi.

100

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS TRANSPORTASI PERKOTAAN PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN No Kegiatan/Proyek Prioritas Transportasi Perkotaan 1 Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan

2

Pengembangan Jalan Perkotaan

Sasaran Pembangunan 2018 •

Pengembangan jaringan kereta api perkotaan di 7 wilayah perkotaan.

•

Pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di 23 wilayah perkotaan.

•

Penyediaan subsidi angkutan KA perkotaan

•

Penyediaan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan (ATCS).

•

Peningkatan rasio jalan perkotaan menjadi sekitar delapan persen melalui pembangunan underpass/flyover, jalan lingkar, dan jalan tol.

•

Peningkatan kecepatan rata-rata jalan perkotaan menjadi 17 kilometer/jam.

101

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN No 1

2

3

4

5

Kegiatan/Proyek Prioritas Pembangunan jaringan pitalebar

Akses telekomunikasi dan internet di daerah non komersil

Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan

Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah

Dukungan TIK pada sektor prioritas (e-Commerce, e-Health, dll)

Sasaran 

Jaringan tulang punggung serat optik nasional menjangkau 479 kabupaten/kota (93%)



Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi untuk pitalebar nirkabel



Jumlah BTS yang dibangun 125 unit



Jumlah penyediaan akses internet broadband 800 lokasi



Jumlah Desa Broadband Terpadu 125 lokasi



Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 92% dan 78%



Jumlah lokasi pemancar LPP yang direvitalisasi di daerah perbatasan dan 3T pada 20 lokasi



Indeks e-Pemerintahan nasional mencapai 3,2 (skala 4,0)



Pemantauan titik strategis jaringan internet pada 49 titik



Pilot telemedicine



Jaringan pendidikan nasional

102

103

Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA (1/2)

No 1

2

3

Kegiatan Prioritas Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

-

-

Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria -

Sasaran Revisi dan penyusunan peraturan perundangan di bidang pertanahan sebanyak 1 Paket Terlaksananya penanganan kasus pertanahan sebanyak 181 Kasus Terlaksananya kegiatan beracara di pengadilan pada Kanwil dan Kantah sebanyak 556 Kasus Terlaksananya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (IP4T) sebesar 1 Juta Bidang Terlaksananya inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebesar 32 Bidang Terlaksananya penertiban tanah terindikasi terlantar sebesar 32 Satuan Pekerjaan (SP) Penyelesaian perubahan kawasan hutan untuk TORA seluas 1.630.421 Ha Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan Pemutakhiran data dan Peta TORA di Kawasan Hutan Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 58.556 km Inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan Pemetaan permukiman, fasum, dan fasos dalam kawasan hutan Terlaksananya legalisasi aset tanah Melalui Sertipikasi dan Redistribusi tanah sebanyak 3,02 Juta Bidang Tanah Tersusunnya Peta Dasar Pertanahan sebesar 6,30 Juta Hektar Tersusunnya Peta Bidang Tanah sebesar 2,69 Juta Bidang Tersedianya juru ukur pertanahan sebanyak 3.000 Orang Terlaksananya publikasi tata batas kawasan hutan sepanjang 11.667 Km

104

Lokasi Pusat 34 Provinsi 34 Provinsi

34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 24 Provinsi 13 Provinsi 26 Provinsi 24 Provinsi 26 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi

34 Provinsi 34 Provinsi Pusat Pusat

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA (2/2)

No 3

4

5

Kegiatan Prioritas Sasaran Kepastian Hukum dan Legalisasi - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat kepada atas Tanah Obyek Reforma 34 Provinsi Agraria - Tersedianya peta rupabumi indonesia termutakhirkan - Tersedianya Data Geospasial Dalam Rangka Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia termutakhirkan - Terlaksananya Asistensi/Supervisi dalam penyusunan peta dasar pertanahan - Tersusunnya Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000 - Tersusunnya Peta Penutup Lahan skala 1:50.000 - Tersusunnya Peta Sistem Lahan skala 1:50.000 - Tersedianya IGT Potensi SDA Pulau-Pulau Kecil Pemberdayaan Masyarakat - Terbentuknya 172 Kelompok Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Reforma dalam Penggunaan, Agraria Pemanfaatan dan Produksi atas TORA Kelembagaan Pelaksana - Terbentuknya gugus tugas pelaksana Reforma Agraria di Pusat dan 34 Provinsi. Reforma Agraria Pusat dan Daerah - Tersusunnya Perpres terkait lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum - Terbentuknya 1 lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum

105

Lokasi 34 Provinsi Pusat Pusat

Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 34 Provinsi

Pusat dan 34 Provinsi Pusat

Pusat

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH

No 1

Kegiatan Prioritas Peningkatan akses dan kualitas pendidikan

Sasaran Terbangun dan beroperasinya sekolah berpola asrama Terbangunnya dan dikembangkannya SMK sesuai dengan potensi unggulan wilayah lokal Terbangunnya dan terlasaksananya revitalisasi ruang kelas baru Menurunnya angka tuna aksara Diterapkannya pendidikan kurikulum kontekstual Papua

Tersedianya guru berkualitas dan tambahan kuota guru

Terlaksananya kebijakan afirmasi untuk OAP untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi

106

Lokasi Provinsi Papua dan Papua Barat

107 SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH

No 2

Kegiatan Prioritas Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak Terlaksananya gerakan masyarakat hidup sehat

Terlaksananya dan beroperasinya pembangunan malaria center Turunnya angka malaria, dan prevalensi HIV /AIDS, dan penyakit endemik dan epidemik lainnya Terbangun dan beroperasinya pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (telemedicine) di RS Sorong dan RS Dok II Jayapura Terlaksananya penugasan tenaga kesehatan secara team based (Nusantara Sehat) minimal 5 orang Papua dan Papua Barat sebanyak 26 tim (234 orang)



No 3

Kegiatan Prioritas Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Sasaran Terlaksananya integrasi Kartu Indonesia Sehat dengan Kartu Papua Sehat Terpenuhinya kebutuhan penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional/JKN Terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) Tersedianya bantuan permodalan UMKM


109

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH No 4

Kegiatan Prioritas Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat

Sasaran

Lokasi

Terlaksananya cetak sawah untuk mendukung produksi dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dan wilayah adat Terbangunnya irigasi di Kabupaten Merauke

Provinsi Papua dan Papua Barat

Terbangunnya Bendungan Baliem

Provinsi Papua

Pengembangan tanaman kelapa

Sarmi

Pengembangan Tanaman kopi

Wilayah adat La Pagoo dan MeePago

Pengembangan Tanaman kakao

Wilayah adat Mamta

Pengembangan tanaman karet

Wilayah adat Mamta

Terlaksananya penguatan sarana/prasarana pengolahan hasil peternakan;


Terbangun dan berkembangnya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Biak, Timika dan Merauke;

Biak Numfor, Timika dan Merauke

Terlaksananya peningkatan berwirausaha untuk OAP dan MamaMama Papua.


Merauke


No 5

Kegiatan Prioritas Percepatan pembangunan infrastruktur dasar

Sasaran Tersedianya bantuan stimulan pembangunan baru rumah layak huni dan sehat

Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat Terbangunnya SPAM Kawasan Khusus (termasuk Pengembangan SPAM mendukung KSPN) Terbangunnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III (PAMSIMAS III) Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di kawasan perdesaan Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di pulau kecil Terbangunnya sarana air bersih Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah setempat skala kota Terpasangnya Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Wilayah Pedesaan Gelap Gulita Terbangunnya PLT Minihidro Terbangunnya PLTS


111 SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH No 6

Kegiatan Prioritas Pengembangan konektivitas wilayah

Sasaran Terbangunnya jalan dan jembatan Trans Papua Dikembangkannya bandar udara

Terbangun dan dikembangkannya pelabuhan

Lokasi Kab. Jayawijaya, Kab.Puncak, Kab. Deiyai Kab. Asmat Kab. Puncak, Kab. Mimika, Kab. Jayapura Kab. Peg. Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga Kab. Kep. Yapen, Kab. Jayapura, Kab.Raja Ampat, Kab. Sorong

Terbangunnya BTS di daerah blankspot terutama di daerah 3T


Penyediaan akses internet di wilayah telekomunikasi


Terbangunnya Desa Broadband Terpadu


Tergelarnya Jaringan Serat Optik yang menghubungkan seluruh ibukota kabupaten/kota


112 SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH No 7

Kegiatan Prioritas Penataan kelembagaan dan tata kelola

Sasaran

Lokasi

Terselesaikannya penyusunan 2 perdasi dan 2 Perdasus


Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi/kabupatem/kota/distrik dalam peningkatan pelayanan dasar publik Terfasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Terlaksananya program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan melalui pendekatan kontekstual Papua




113

Prioritas Nasional Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN No.

Kegiatan Prioritas

114

Sasaran

Lokasi

1

Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit

Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit a. Meningkatnya latihan dan kesiapsiagaan OMSP b. Terjaminnya perumahan prajurit

Pusat

2

Pemenuhan MEF II

Meningkatnya Kesiapan Alutsista a. Meningkatnya keterpaduan Trimatra b. Meningkatnya pertahanan darat c. Meningkatnya pertahanan laut d. Meningkatnya pertahanan udara

Pusat

3

Pengembangan Industri Pertahanan

Meningkatnya kapasitas litbang pertahanan

Pusat

4

Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan

Meningkatnya Penjagaan dan Pengawasan Wilayah Perbatasan

Beberapa Provinsi

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (1) PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN No

Kegiatan Prioritas

Sasaran

Lokasi

1

Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak-Hak Politik

Peningkatan skor Indeks Demokrasi Indonesia

• Pusat

2

Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik

a. Konflik sosial tertangani secara koordinatif dan integratif

• Pusat dan Derah

Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

a. Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah

3

b. Meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme b. Tersebarnya informasi yang merata kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3 T

• Pusat dan Derah

c. Meningkatnya kualitas konten informasi publik 4

Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

5

Pemantapan Peran di ASEAN

6

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional

7

Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan Penguatan Diplomasi Maritim

8

d. Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika Terwujudnya Perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang kuat melalui peningkatan indeks perlindungan WNI/BHI di luar negeri Terwujudnya peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk mendukung sentralitas dan stabilitas kawasan serta kepentingan nasional Terwujudnya peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk mendukung sentralitas dan stabilitas kawasan serta kepentingan nasional Terwujudnya Diplomasi Politik dan Keamanan yang mendukung kedaulatan NKRI dan perdamaian dunia Terwujudnya diplomasi maritim Indonesia yang kuat melalui peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerjasama maritim internasional dan percepatan perundingan penetapan batas maritim, penetapan ekstensi landas kontinen serta pembakuan nama pulau

• Pusat

• Pusat • Pusat • Pusat • Pusat

115

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (2) PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN No 9

Kegiatan Prioritas Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap

Sasaran Terwujudnya Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap: a. Pencegahan Proaktif Potensi Kejahatan dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Lokasi Pusat dan Daerah

b. Penanganan Kejahatan serta Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 10

Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia

c. Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang Bermartabat Peningkatan Kesejahteraan Personel Polri Meningkatnya Kapasitas Pengawasan Keamanan Laut:

Pusat

a. Peningkatan Operasi Keamanan Laut di Wilayah Rawan 11 12

Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Intelijen dan Kontra Intelijen

b. Peningkatan Kemampuan Keamanan Laut Terwujudnya Masyarakat yang bebas narkoba:

Pusat

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Menguatnya kapasitas keamanan siber dan intelijen:

Pusat

a. Deteksi Dini Keamanan Nasional b. Siber dan Persandian Negara

116

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN No 1

Kegiatan Prioritas Penegakan Hukum yang Berkualitas

Sasaran Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum: a. Terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas

117 Lokasi • Pusat dan Daerah (34 Provinsi)

b. Terkendalinya overkapasitas penghuni di lembaga c. pemasyarakatan d. Terbangunnya Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis teknologi informasi e. Terselenggaranya pelayanan hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung iklim investasi

f. Terselenggaranya sistem pendidikan sistem peradilan pidana anak yang terpadu g. Menurunnya jumlah regulasi yang bermasalah dan/atau berpotensi bermasalah h. Terlaksananya penanganan perkara sumber daya alam yang berkualitas 2

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif

Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi:

• Pusat

a. Terlaksananya konsolidasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi b. Optimalisasi pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi

3

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan

Terpenuhinya Akses Masyarakat terhadap Hak atas Keadilan: a. Terbangunnya sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terpadu b. Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum secara optimal

• Pusat dan Daerah (34 Provinsi)

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI (1/3) No 1

Kegiatan Prioritas Perluasan Implementasi EGovernment Yang Terintegrasi

Sasaran a. Diterapkannya aplikasi e-gov berbagi pakai (e-Office, e- Planning, e-Budgeting, e-Performance, e-Manajemen Kepegawaian, e-Pengaduan) pada 623 K/L/D b. Diterapkannya e-arsip di 142 K/L/D c.

Terintegrasinya Sistem Monev-Next Generation online PBJ dengan RENJA dan RKA K/L serta OM SPAN d. Terintegrasinya e-planning, e-budgeting, e-manajemen kinerja antara Bappenas dengan Kemenkeu dan KemenPAN dan RB e. Diterapkannya pelayanan publik online di 500 Unit Pelayanan Publik RSUD, PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polres, Puskesmas, dan Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia f. Diterapkannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di 15.554 Desa

2

118

a. Diterapkannya standar pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan public Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Pubik Dan b. Meningkatnya kapasitas aparatur pelayanan publik pada masing-masing unit Kapasitas Sdm pelayanan publik Pelayanan c. Terselesaikannya tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat d. Berjalannya mall pelayanan publik yang terintegrasi

Lokasi Pusat dan daerah (34 Provinsi) Pusat dan daerah (34 Provinsi) Pusat Pusat Pusat dan daerah (34 Provinsi)

18 provinsi (71 kabupaten) Pusat dan daerah (34 Provinsi) Pusat dan daerah (34 Provinsi) Pusat dan daerah (34 Provinsi) 9 Daerah


Kegiatan Prioritas

119

Sasaran

Penguatan Tatakelola Dan a. Terlaksananya penataan kelembagaan LPNK dan LNS Manajemen Sdm b. Terbentuknya agen perubahan RB di K/L/Pemda Aparatur

c.

Tersusunnya Grand Design Public Administration

d. Terlaksananya pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan sistem merit ASN e. Meningkatnya kapasitas ASN termasuk terpenuhinya minimum training rate ASN 20 jam/tahun f. Terlaksananya inovasi dalam kebijakan publik g. Meningkatnya nilai indeks RB Instansi Pemerintah h. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah i. Tersusunnya kebijakan redistribusi ASN

Lokasi Pusat Pusat dan daerah (34 Provinsi) Pusat

Pusat dan daerah (34 Provinsi) Pusat dan daerah (34 Provinsi) Pusat dan daerah (34 Provinsi) Pusat dan daerah (34 Provinsi) Pusat dan daerah (34 Provinsi) Pusat dan daerah (34 Provinsi)


Kegiatan Prioritas Peningkatan Integritas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Sasaran

Lokasi

a. Pengawasan intern Proyek Strategis Nasional (PSN)

Pusat dan daerah (34 Provinsi)

b. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP menuju level 3 c. Perluasan cakupan produk dalam e-Catalogue


d. Meningkatnya kapasitas dan standarisasi LPSE


e. Meningkatnya disiplin dan integritas aparatur negara di seluruh K/L/D f. Meningkatnya skor atas SAKIP K/L/D


Pusat


120

121

Prioritas Khusus : Persiapan Asian Games dan Asian Para Games

HIGHLIGHT PRIORITAS KHUSUS PERSIAPAN PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES dan ASIAN PARA GAMES 2018 Keppres No 2 Tahun 2016 (Kepanitiaan Asian Para Games 2018) Keppres No 22 Tahun 2016 (Kepanitiaan Asian Games 2018) Inpres No 2 Tahun 2016

Highlight

Kemen PUPR

122

Kawasan Gelora Bung Karno Wisma Atlet Kemayonan

(Dukungan Penyelenggaraan Asian Games 2018)

Wisma Atlet Jakabaring LRT Palembang Highlight

Kemenhub

Pengembangan Bandara SMB II Palembang LRT Jakarta

Olahragawan Andalan Nasional Rp 500,0 Miliar setiap tahun (2016-2018) Highlight

Kemenpora

Fasilitasi Penyelenggaraan Rp 500,0 Miliar melalui INASGOC (2017) Rp 10,0 Miliar melalui INAPGOC (2017) Direncanakan tambahan sebesar Rp 2,5 T (2018)

123

DAK Fisik Tahun 2018 Melalui Aplikasi EPlanning DAK

Alur Pengusulan DAK Fisik 2018 Melalui e-Planning Lolos

Pusat/ Daerah?

e-Proposal

Pusat

Verfikasi Bangda Kemendagri

APBN/Musrenbang

Lolos

Verfikasi dan Scoring Bappeda Provinsi

Daerah

DAK/ Non DAK?

Non DAK

APBD non DAK/ sumber lainnya

Belum

Masuk Data Teknis DAK

Memperbaiki usulan di e-Proposal

Ya

Selesai mengisi data teknis wajib?

Isi Data Teknis Wajib dan Opsional Bidang

Tidak Lolos

Memperbaiki usulan di e-Proposal

Input Usulan melalui e-Proposal

DAK

Isi Data Realisasi DAK

Tidak Lolos

Selesai

Masuk Pemetaan DAK 2018

e-Proposal di-Tambah ke DAK

Menambahkan e-Proposal?

Tidak

Simpan

Belum

Sudah Isi Data Realisasi

Selesai

Print Surat Pengantar dan Rekapitulasi

Isi Data Pendukung Per Nomor Kegiatan

Upload Scan Surat Pengantar yang telah di-ttd Kepala Daerah dan cap basah serta Rekapitulasi

Kirimkan secara fisik Surat Pengantar dan Rekap ke Kemenkeu, Bappenas, dan K/L pengampu

Isi Update Data

124 124

Masuk Usulan DAK Tahun 2018

End (Long List)

124

Pembagian Peran dalam e-Planning DAK Fisik No.

Instansi

Peran dalam e-planning DAK

1.

Pemerintah Kab/Kota

• •

Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018 Menyampaikan data realisasi DAK tahun 2015 – 2016

2.

Pemerintah Provinsi

• • •

Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018 Menyampaikan data realisasi DAK tahun 2015 – 2016 Memberikan rekomendasi terhadap usulan Pemerintah Kab/Kota

3.

Kementerian Dalam Negeri

•

Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dengan urusan daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4.

Kementerian PPN/ Bappenas

• •

Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara usulan pemerintah daerah dengan lokasi prioritas Melakukan penilaian terhadap usulan pemda berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Lokasi Prioritas dan target PN

5.

Kementerian Keuangan

• •

Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan negara Mengalokasikan DAK per-daerah sesuai hasil penilaian usulan

• 6.

K/L (teknis)

• •

Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kebijakan dan target DAK 2018 yang telah dirancang Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah secara teknis (relevansi dan akurasi data teknis dan data dukung)

125

Pembagian Peran dalam Penilaian Usulan DAK Fisik NO

K/L TEKNIS

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

KEMENTERIAN KEUANGAN

1

Kesesuaian usulan kegiatan dengan jenis-jenis kegiatan per bidang/subbidang DAK Fisik.

Kesesuaian usulan kegiatan dengan menu kegiatan dan Prioritas Nasional per bidang/subbidang DAK Fisik.

Kesesuaian usulan kegiatan dengan menu kegiatan per bidang/subbidang DAK Fisik.

2

Usulan target output kegiatan dengan memperhatikan:  data teknis kegiatan pada data pendukung usulan DAK Fisik;  perbandingan data teknis kegiatan pada data pendukung usulan DAK Fisik dengan data teknis yang dimiliki oleh kementerian/lembaga teknis;  tingkat capaian Standar Pelayanan Minimum bidang/subbidang yang terkait oleh daerah;  target output/manfaat kegiatan per bidang/subbidang DAK yang diusulkan oleh daerah dalam jangka pendek dan jangka menengah; dan  target output/manfaat per bidang/subbidang DAK secara nasional dalam jangka pendek dan jangka menengah.

Kesesuaian target output dan lokasi prioritas kegiatan berdasarkan Dokumen Trilateral Meeting DAK per bidang/subbidang.

Kewajaran nilai usulan kegiatan dan indeks kemahalan konstruksi.

3

Kewajaran nilai usulan kegiatan.

Kesesuaian dengan kegiatan lainnya yang tercantum dalam RKP dan RPJMN.

Alokasi dan kinerja penyerapan DAK fisik serta tingkat capaian output tahun sebelumnya.

126

RANCANGAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAK FISIK TA. 2018 Penetapan Prioritas Nasional Desember 2016

Tujuan: Penetapan PN, PP, dan KP untuk tahun 2018 Koordinator: Bappenas

RAPIM Penentuan Bidang DAK 20 Februari 2017

Tujuan: Membahas dan menyepakati arah kebijakan dan Bidang DAK Tahun 2018 Koordinator: Bappenas (Melalui RAPIM)

Penetapan Perpres Juknis Desember 2017

Tujuan: Penetapan dan Sosialisasi

Petunjuk Teknis DAK Tahun 2018 kepada daerah Koordinator: Kemendagri dan Kemenkeu Peran K/L Lain: Bappenas dan K/L Teknis

Trilateral Meeting DAK

Konsolidasi dan Uji Coba Sistem E-Planning untuk Proposal DAK

23 Maret 2017

30-31 Maret 2017

Tujuan: Membahas dan menyepakati kebijakan sasaran, menu, lokasi prioritas, dan kriteria teknis DAK Koordinator: Bappenas (seluruh substansi) Peran K/L Lain: Kemenkeu (sisi target dan alokasi), Kemendagri (sisi kewenangan dan urusan) dan K/L Teknis (sisi teknis)

Penetapan Perpres Pagu Alokasi DAK

November 2017 Tujuan: Alokasi ditetapkan yang akan memuat alokasi, menu, dan lokus prioritas Koordinator: Kemenkeu Peran K/L Lain: Bappenas, Kemendagri. dan K/L Teknis sebagai penyusun kebijakan

Tujuan: Finalisasi sistem eplanning sebagai portal utama pengusulan proposal DAK oleh Daerah Koordinator: Bappenas Peran K/L Lain: Kemenkeu dan Kemendagri memberikan masukan

Rapat Paripurna DPR RI Oktober 2017 Tujuan: Penyampaian hasil pembahasan Koordinator: DPR RI dan Kemenkeu Peran K/L Lain: Bappenas , Kemendagri, dan K/L Teknis sebagai penyusun kebijakan

Rakor Pusat II Okt 2017

Sosialisasi Rancangan Awal Kebijakan DAK 10-21 April 2017

Tujuan: Sosialisasi arah kebijakan, bidang, dan menu kegiatan kepada daerah sekaligus bimbingan teknis kepaada Pemda Koordinator: Bappenas Peran K/L Lain: Kemenkeu, Kemendagri dan K/L Teknis

Penyampaian Proposal Penilaian Proposal Usulan oleh Daerah DAK April-Mei 2017 Juni-Juli 2017

Tujuan: Penerimaan proposal usulan sekaligus melakukan verifikasi awal terkait kelengkapan proposal (rekapitulasi usulan, usulan per bidang, dan data teknis) melalui sistem e-planning Koordinator: Bappenas Peran K/L Lain: Kemenkeu, Kemendagri, dan K/L Teknis sebagai pemberi masukan dan user data

Penyusunan Rancangan Awal Juknis dan Juklak Sept 2017

Tujuan: Penyesuaian Lokus Kegiatan, menu dengan Pagu Definitif per Daerah Koordinator: Bappenas (lokus kegiatan) Peran K/L Lain: Kemenkeu (pagu indikatif), Kemendagri, dan K/L Teknis (sisi target dan alokasi)

127

Tujuan: Menilai proposal usulan DAK berdasarkan format penilaian (lokasi prioritas, kriteria teknis, serta rekomendasi menu dan lokus) yang telah ditetapkan dalam Trilateral Meeting DAK Koordinator: Bappenas Peran K/L Lain: Kemenkeu (sisi target dan alokasi), Kemendagri (sisi kewenangan dan urusan), dan K/L Teknis (sisi teknis)

Rapat Panja TKDD Sept 2017

Tujuan: Penyusunan draft awal petunjuk teknis pelaksanaan DAK berdasarkan hasil kesepakatan dalam TM DAK Koordinator: Kemendagri dan Kemenkeu Peran K/L Lain: Bappenas dan K/L Teknis sebagai penyusun substansi

Tujuan: Pembahasan Materi TKDD dalam RUU APBN fan Nota Keuangan Koordinator: DPR RI dan Kemenkeu Peran K/L Lain: Bappenas sebagai penyusun kebijakan

Sidang DPOD terkait Kebijakan DAK Agustus 2017

Forum Konfirmasi Bersama Pusat-Daerah Juli-Agustus 2017 Tujuan: Konfirmasi hasil penilaian proposal usulan DAK kepada daerah, serta pembahasan menu dan lokus DAK Koordinator: Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri Peran K/L dan Stakeholder Lain: K/L Teknis (sisi teknis), DPD

Rakor Pusat Agustus 2017

Tujuan: Penyesuaian Lokus Kegiatan, menu dengan Pagu Indikatif Koordinator: Bappenas (lokus kegiatan) Peran K/L Lain: Kemenkeu (pagu indikatif), Kemendagri, dan K/L Teknis (sisi target dan alokasi)

Tujuan: Penyampaian kebijakan DAK 2018 sebelum dibahas bersama legislatif Koordinator: DPOD Peran K/L Lain: Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis sebagai penyusun kebijakan

127

128

PEMBANGUNAN BIDANG

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: Revolusi Mental INDIKATOR

BASELINE 2014

2015

2016

2017

2018

129

2019

MENINGKATNYA GOTONG ROYONG

Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)

0,56

Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat

N/A

<5

<5

<5

<5

<5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase ruang publik yang bebas muatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme dan pornografi)

Indeks Pembangunan Gender

Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat

70,5 (2013) Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN REVOLUSI MENTAL 1. Reformasi birokrasi pemerintahan 2. Penegakan hukum dan kelembagaan politik 3. Peneguhan jati diri dan karakter bangsa 4. Penguatan daya rekat sosial dan kemajemukan 5. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: Pengarusutamaan Gender No

Indikator

130

Baseline 2014

Capaian 2015

2016

2017

2018

Sasaran Akhir RPJMN (2019)

1.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

90,34

91,03

Meningkat

Meningkat

Meningkat

Meningkat

2.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

70,68

70,83

Meningkat

Meningkat

Meningkat

Meningkat

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan 2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim SASARAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan 2. Tercapainya pembangunan sosial yang merata dan berkelanjutan 3. Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 4. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, keterbukaan informasi dan menurunnya tingkat korupsi KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 1. Tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro 2. Mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan 3. Efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah 4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam 5. Meningkatnya kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan dan pemantauan dalam pelaksanaannya 6. Pengejawantahan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di tingkat daerah

131

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan SASARAN PEMERATAAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN Sasaran utama adalah menurunkan Gini Rasio mendekati 0,38 pada tahun 2018.

KEBIJAKAN PEMERATAAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN Diarahkan kepada: 1. Masyarakat yang tergolong di bawah 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah. 2. Penguatan masyarakat rentan tersebut dilakukan dengan penguatan lima aset penting untuk dapat mandiri secara berkesinambungan, yaitu: • sumber daya alam • kohesi sosial • sarana dan prasarana • akses terhadap pembiayaan (finansial) • penguatan sumber daya manusia.

132

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: Tata Kelola Pemerintahan No I.

I.

III.

III.

Indikator Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik % jumlah PPID di K/L/Pemda % K/L/D yang melakukan kerjasama dengan media massa dalam rangka Public Awareness Campaign % K/L/D yang mempublikasikan dokumen perencanaan dan penganggaran % K/L/D yang mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja (LAKIP) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan % K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan % K/L/D yang mempublikasikan program dan kegiatan prioritas di instansi masing-masing % K/L/D yang memiliki website yang mudah diakses, interaktif serta memiliki data dan informasi mutakhir Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi % K/L/D yang telah menyusun Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi % K/L/D yang telah melakukan penataan organisasi % K/L/D yang telah menyusun SOP utama sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja Jumlah K/L/D yang membangun dan menerapkan e-Government (e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Performance/eReporting)secara integratif % K/L/D yang menggunakan Computer Assisted Test(CAT) system dalam rekrutmen CPNS Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik % unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan % unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki Unit Pengaduan Masyarakat berbasis teknologi informasi (LAPOR!) % unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki sistem informasi pelayanan publik berbasis IT (e-services) % unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

ARAH KEBIJAKAN 1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan 3. Peningkatan kapasitas birokrasi 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik

133

Sasaran 2018

Sasaran RPJMN 2015-2019

90% 85% 90% 90%

100% 100% 100% 100%

90% 70% 90%

100% 100% 100%

100% 90% 90% 90%

100% 100% 100% 100%

100%

100%

90% 90% 90% 80%

100% 100% 100% 100%

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Recommend Documents