Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan SPKD ini, bersama ini kami mengucapkan terima kasih

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Strategi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bantul Tahun 2012-2015 ini dapat terselesaikan. Dokumen

Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

ini

disusun setelah melalui kajian mengenai master plan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Sekaligus sebagai upaya mempertegas komitmen

pemerintah

daerah,

masyarakat,

Lembaga

Swadaya

Masyarakat, Organisasi Massa, Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Internasional/Nasional/Lokal

dan

pihak-pihak

yang

peduli

untuk

memecahkan masalah kemiskinan; Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar (right based approach) serta pendekatan partisipatif dan kemitraan dalam perumusan kebijakan dan strategi; Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan MDGs; Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan

kemiskinan

yang

dilakukan

pemerintah

pusat,

pemerintah daerah, LSM, Ormas, masyarakat, swasta, Lembaga Internasional/Nasional/Lokal dan pihak-pihak lain yang peduli. Selain itu juga untuk mengakomodir permasalahan kemiskinan sebagai masalah multidimensi. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak

dasar

dan

perbedaan

perlakuan

bagi

seseorang

atau

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Masyarakat miskin diakui mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen SPKD didasarkan atas pendekatan berbasis hak. Dalam proses penyusunan SPKD ini, kami menyadarai sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan, baik dari sisi teknis penulisan maupun substansi materi Dokumen SPKD. Oleh karena itu kami mengharap masukani

masukan yang konstruktif sehingga dokumen ini menjadi sempurna, dan dapat dipakai sebagi pedoman bagi semua pihak

dalam rangka

menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bantul. Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan SPKD ini, bersama ini kami mengucapkan terima kasih.

Bantul,

Desember 2012

Bappeda Kabupaten Bantul Kepala

DRS. TRISAKTIYANA, Msi NIP. 196602191993031005

ii

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Acuan dasar penanggulangan kemiskinan secara filosofi terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sementara dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa “Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Dengan demikian jelas bahwa Negara, yang mengandung arti luas seluruh pelaku dan bukan hanya Pemerintah Daerah, termasuk Kabupaten Bantul mendapatkan mandat untuk turut serta menanggulangi masalah kemiskinan. Namun demikian, fakta empirik menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih sering dipandang sebagai domain urusan pemerintah saja. Uniknya, perspektif tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja, namun juga datang dari kalangan aparat pemerintahan sendiri. Konsekuensinya, keterlibatan masyarakat selama ini dalam upaya penanggulangan angka kemiskinan masih kecil. Data tentang jumlah keluarga dan jiwa miskin di Kabupaten Bantul pada kurun waktu enam tahun terakhir ini menunjukkan penurunan yang signifikan. Hasil pendataan BKKPPKB Kabupaten Bantul yang telah ditunjuk oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) Bantul sebagai SKPD yang menangani data Kemiskinan Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa jumlah KK miskin di Kabupaten Bantul pada tahun 2006 berjumlah 250.078 jiwa (31,46%), yang turun menjadi 221.757 jiwa (27,39%) pada 2007. Sedangkan pada tahun 2008 turun menjadi 186.418 jiwa (22,58%). Penurunan kembali

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

2

terjadi pada tahun 2009 yang menunjukkan jumlah jiwa miskin sebanyak ; 149.159 jiwa (17,86%). Sedangkan pada tahun 2010 jumlah jiwa miskin turun lagi tinggal 129.614 jiwa (15,38%). Pada tahun 2011 jumlah jiwa miskin sebanyak 127.479 (15,1%) jiwa. Jika dilihat dari persentase jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bantul dan jumlah KK Miskin, maka angkanya seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut: Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah KK Total dan KK Miskin Kab. Bantul 2005-2011

TAHUN

JML KK

KK MISKIN

%

2005

225.360

37.862

16.80

2006

232.212

81.398

35.05

2007

240.427

67.589

28.11

2008

248.753

57.589

23.13

2009

254.149

47.015

18.50

2010

256.463

41.480

16.17

2011

258.294

40.321

15.61

Sumber: Data TKPK Kab. Bantul, 2012

Menurunnya baik dalam hal jumlah maupun persentase penduduk miskin ini tak lepas dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan selama ini. Namun perlu disadari bahwa dinamika sosial politik yang berlangsung cepat, seiring dengan efek globalisasi yang luas telah menuntut Pemerintah Daerah untuk memperbaharui dan menyesuaikan

strategi

penanggulangan

kemiskinan

yang

ditempuh

dengan

perkembangan aktual baik secara eksternal maupun internal yang terjadi. Di samping itu, belum tersedianya basis data yang terunifikasi sebagai bahan rujukan bersama juga menjadi kendala yang harus segera diatasi. Sementara itu, metode pendataan yang digunakan oleh masing-masing instansi selama ini tidak sama dan belum ada koordinasi antar pelaku sehingga sering terjadi tumpang-tindih program dan sasaran serta kegiatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perrlu disusun sebuah Master Plan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk lima tahun mendatang di Kabupaten Bantul. Studi penyusunan master plan SPKD akan dapat reliable jika dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan penyusunan ulang yang cermat, mendalam dan


3

partisipatif. Harapannya adalah bahwa master plan strategi yang diformulasikan akan menjadi acuan bagi strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, LSM dan komponen masyarakat lainnya. Adapun hasil penyusunan master plan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a)

Mengutamakan kepentingan rakyat dan berorientasi utama pada rakyat miskin.

b)

Menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan dan martabat.

c)

Menumbuh-kembangkan partisipasi masyarakat untuk menuju keswadayaan dan kemandirian.

d)

Aspirasi masyarakat miskin disalurkan untuk ditransformasikan dalam kebijakan sosial, ekonomi dan politik yang dilandasi semangat kemitraan dan kesetaraan.

e)

Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, desentralisasi dan good governance.

f)

Penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama pembangunan berkelanjutan.

g)

Transformasi masyarakat menuju masyarakat Kabupaten Bantul yang sejahtera, adil dan makmur.

h)

Pengembangan hubungan antara Masyarakat dan Pemerintah melalui interaksi untuk menumbuhkan hubungan interdependensi antar pelaku pembangunan. Dengan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam

penyusunan master plan SPKD ini, diharapkan adanya ketepatan dalam menangkap esensi persoalan, perumusan target dan sasaran, serta dayaguna dan hasil guna strategi yang optimal. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan master plan SPKD ini adalah untuk memetakan faktor-faktor penyebab kemiskinan, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang sudah dan akan dilaksanakan serta mensinergiskan upaya-upaya tersebut dengan pihak-pihak yang terlibat. Adapun tujuannya adalah : (1).

Mempertegas komitmen pemerintah daerah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat,

Organisasi

Massa,

Swasta,

Perguruan

Tinggi,

Lembaga


4

Internasional/Nasional/Lokal dan pihak-pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan; (2).

Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar (right based approach) serta pendekatan partisipatif dan kemitraan dalam perumusan kebijakan dan strategi;

(3).

Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan MDGs;

(4).

Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, Ormas, masyarakat, swasta, Lembaga Internasional/Nasional/Lokal dan pihak-pihak lain yang peduli.

1.3. Metodologi Metodologi dalam penyusunan master plan SPKD Kabupaten Bantul ini mencakup dua pokok bahasan, yaitu kerangka pikir yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan; serta proses penyusunannya. Kedua pokok bahasan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan keruntutan alur pikir dalam pembahasan dokumen ini. 1.3.1. Kerangka Berfikir Menurut beberapa pakar kemiskinan, minimal ada tiga konsep kemiskinan yang sering digunakan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret dan lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat yaitu sandang, pangan dan papan. Sementara, konsep kemiskinan relatif dirumuskan dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah bahwa kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan kemiskinan di daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan kemiskinan pada waktu yang lain. Tolok ukur yang digunakan didasarkan pada pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Sedangkan konsep kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi bahwa kelompok yang menurut ukuran individu tertentu berada di bawah garis kemiskinan, namun bisa jadi mereka tidak menganggap dirinya miskin, dan demikian pula sebaliknya. Sementara


5

kelompok yang dalam penilaian kita tergolong hidup layak, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri semacam itu, demikian pula sebaliknya. Untuk mendekati masalah kemiskinan ini terdapat dua perspektif utama, yaitu perspektif kultural dan perspektif struktural/ situasional. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis, yaitu individual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sifat-sifat seperti: parochial, apatism, fatalism atau pasrah pada nasib, boros, dependent dan inferior (rendah diri). Sementara pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan fakta jumlah keluarga yang besar. Sedang pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-insttitusi masyarakat yang efektif. Kaum miskin sering kali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang. Sementara itu perspektif situasional melihat masalah kemiskinan sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain terwujud dalam program-progam pembangunan yang terlalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata dan kurang memperhatikan pemerataan. Program pembangunan semacam ini hanya menguntungkan kelompok masyarakat yang kaya karena dua hal, yaitu: (a) Terkait dengan akumulasi modal, kelompok masyarakat kaya mendapat kesempatan lebih banyak untuk mendapat aset-aset tambahan sehingga dapat lebih cepat berkembang. (b) Terkait dengan fungsi lembaga khususnya lembaga ekonomi yang memang sangat dibutuhkan dalam menghadapi kemajuan jaman, ternyata juga hanya kelompok kaya yang dapat menikmatinya. 1.3.1.1. Konsep Kemiskinan Konsep kemiskinan yang digunakan dalam dokumen SPKD ini adalah konsep kemiskinan absolut, yaitu dengan memakai ukuran yang biasa digunakan oleh Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana (BKKPPKB, PP dan KB) selaku SKPD yang diberi wewenang untuk melakukan pendataan keluarga miskin. Pertimbangannya adalah bahwa konsep tersebut bisa berlaku menyeluruh di


6

semua wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini berbeda dengan konsep kemiskinan subyektif yang hanya berlaku pada masing-masing wilayah tertentu. Namun demikian, data yang dikumpulkan BKKPPKB Kabupaten Bantul yang menggunakan konsep kemiskinan subyektif tersebut tetap akan digunakan sebagai benchmarking. Adapun pertimbangannya adalah bahwa data dari BKKPPKB tersedia secara lengkap, menyeluruh dan senantiasa diperbaharui setiap tahun. Uraian mengenai konsep kemiskinan diawali dengan memaparkan ide dasar atau klasifikasi awal yang digunakan, disusul penjelasan tentang indikator yang digunakan berikut argumentasinya, kemudian menunjukkan metode penggolongan keluarga miskin. Sudah sejak lama BKKPPKB

rutin melakukan pendataan untuk mengetahui tingkat

kesejahteraan (bahasa halus dari ”tingkat kemiskinan”) keluarga di Kabupaten Bantul. Dari hasil pendataan tersebut kemudian dibuat 5 kategori, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Terdapat 23 indikator yang digunakan dalam pendataan tersebut. Semakin banyak indikator yang dapat dipenuhi oleh sebuah keluarga, semakin tinggi tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit indikator yang dapat dipenuhi oleh sebuah keluarga, semakin rendah tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Ke-23 indikator tersebut sebenarnya bersumber dari 5 (lima) variabel, yaitu: kerohanian, pangan, sandang, papan dan lingkungan sosial. Masing-masing variabel tersebut diberi nilai ordinal bertingkat atau berjenjang menggunakan skala lima tingkat. Jumlah indikator tiap-tiap variabel pada tingkat yang berbeda tidak selalu sama. Kombinasi dari semua itu menghasilkan lima kategori keluarga mulai dari pra-sejahtera hingga keluarga sejahtera III plus. Terkait dengan variabel dan indikator-indikator tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, selama ini terdapat penilaian oleh sebagian kalangan bahwa indikator yang digunakan BKKPPKB tidak tepat karena mengukur kemiskinan hanya dari lantai rumah sebuah keluarga. Dalam kaitan ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa lantai rumah bukan merupakan satu-satunya indikator yang digunakan. Letak kekeliruan utamanya adalah pada tindakan intervensinya, bukan pada indikatornya. Maksudnya, lantai rumah yang masih berupa tanah memang merupakan salah satu indikasi kemiskinan


7

keluarga. Tetapi upaya menanggulangi kemiskinan dengan cara menghilangkan indikator jelas merupakan langkah yang tidak tepat apabila soal kemiskinannya sendiri tidak ditangani. Contoh: proyek pemberian semen untuk membangun lantai (lantainisasi) berasumsi bahwa jika indikatornya dihilangkan maka keluarga tersebut tidak lagi disebut miskin. Kedua, dalam perkembangan belakangan ini pendataan keluarga miskin sering mendapat intervensi dari berbagai kepentingan lain sehingga data yang didapat tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu ada pemeriksaan silang (crosscheck) dan kehati-hatian dalam menggunakan data. Ketika fokus pendataan bergeser dari mengukur kesejahteraan menjadi mengukur kemiskinan, metode yang ditempuh ialah dengan mengambil data jumlah keluarga prasejahtera ditambah keluarga sejahtera I. Dari jumlah tersebut kemudian diteliti ulang dengan memisahkan faktor ekonomi (pangan,sandang, papan) dari faktor non-ekonomi (rohani dan lingkungan sosial). Keluarga yang masuk kategori pra-sejahtera karena alasan ekonomi, digolongkan sebagai keluarga miskin sekali. Sementara itu, keluarga yang masuk kategori sejahtera I karena alasan ekonomi digolongkan sebagai keluarga miskin. Kriteria keluarga miskin yang sekarang dipakai adalah hasil penggabungan keluarga miskin sekali (pra-sejahtera karena alasan ekonomi) dan keluarga miskin (keluarga sejahtera I karena alasan ekonomi). Dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa, jika dirunut asal-muasal penetapannya, data dari BKKPPKB merupakan ”angka-angka taksiran tinggi”. Hal itu karena tidak semua keluarga yang selama ini digolongkan Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dengan sendirinya tergolong miskin. 1.3.1.2. Pemilihan Data Telah menjadi pengetahuan umum bahwa data kemiskinan tersedia dalam berbagai versi, dengan dasar penghitungan berbeda dan jumlah akhir yang beragam. Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, menggunakan individu sebagai dasar penghitungan. Hal ini kurang-lebih sama dengan cara penghitungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).


8

Dalam SPKD ini data kemiskinan yang digunakan adalah data BKKPPKB atau data TKPK yang merupakan data resmi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul. Jadi dalam hal ini digunakan konsep kemiskinan absolut, didampingi konsep kemiskinan relatif. Keduanya menggunakan unit analisis yang sama, yaitu keluarga. Adapun pertimbangannya adalah: a) Sesuai dengan nilai-nilai sosial pada masyarakat kabupaten Bantul, kemiskinan atau kekayaan seseorang selalu dikaitkan dengan keluarga. b) Program-program pembangunan masyarakat selama ini juga banyak yang menggunakan keluarga sebagai satuan hitungan. c) Data BKKPPKB merupakan data yang rinci, yang mencakup nama orang per orang (by name) berikut lokasi tempat tinggalnya (by address). Selain itu, data BKKPPKB tersedia merata di semua desa dengan pola yang konsisten. Konsistensi pola dan ketersediaan data secara merata merupakan hal yang penting untuk dapat digunakan sebagai acuan. Terdapat 23 indikator yang digunakan dalam pendataan tersebut. Semakin banyak indikator yang dapat dipenuhi oleh sebuah keluarga, semakin tinggi tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit indikator yang dapat dipenuhi oleh sebuah keluarga, semakin rendah tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Ke-23 indikator tersebut sebenarnya bersumber dari 5 (lima) variabel, yaitu: kerohanian, pangan, sandang, papan dan lingkungan sosial. Masing-masing dari kelima variabel tersebut diberi nilai bertingkat atau berjenjang dalam lima tingkat. Jumlah indikator tiap-tiap variabel pada tingkat yang berbeda tidak selalu sama. Kombinasi dari semua itu menghasilkan lima kategori keluarga mulai dari pra-sejahtera hingga keluarga sejahtera III plus. Gambaran lebih rinci mengenai variabel dan indikator kesejahteraan keluarga dapat diperiksa pada lampiran 1.Terkait dengan variabel dan indikator-indikator tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, selama ini terdapat penilaian oleh sebagian kalangan bahwa indikator yang digunakan Bidang KB tidak tepat karena mengukur kemiskinan hanya dari lantai rumah sebuah keluarga. Dalam kaitan ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa lantai rumah bukan merupakan satu-satunya indikator yang digunakan. Letak kekeliruan utamanya adalah pada tindakan intervensinya, bukan pada indikatornya. Maksudnya, lantai rumah yang masih berupa tanah memang merupakan salah satu indikasi kemiskinan


9

keluarga. Tetapi upaya menanggulangi kemiskinan dengan cara menghilangkan indikator jelas merupakan langkah yang tidak tepat apabila soal kemiskinannya sendiri tidak ditangani. Contoh, proyek pemberian semen untuk membangun lantai (lantainisasi) berasumsi bahwa jika indikatornya dihilangkan maka keluarga tersebut tidak lagi disebut miskin. Kedua, dalam perkembangan belakangan ini pendataan keluarga miskin sering mendapat intervensi dari berbagai kepentingan lain sehingga data yang didapat tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu ada pemeriksaan silang (crosscheck) dan kehati-hatian dalam menggunakan data. Ketika fokus pendataan bergeser dari mengukur kesejahteraan menjadi mengukur kemiskinan, metode yang ditempuh ialah dengan mengambil data jumlah keluarga pra-sejahtera ditambah keluarga sejahtera I. Dari jumlah tersebut kemudian diteliti ulang dengan memisahkan faktor ekonomi (pangan,sandang, papan) dari faktor non-ekonomi (rohani & lingkungan sosial). Keluarga yang masuk kategori pra-sejahtera karena alasan ekonomi, digolongkan sebagai keluarga miskin sekali. Sedang keluarga yang masuk kategori sejahtera I karena alasan ekonomi digolongkan sebagai keluarga miskin. Kriteria keluarga miskinyang sekarang dipakai adalah hasil penggabungan keluarga miskin sekali (pra-sejahtera karena alasan ekonomi) dan keluarga miskin (keluarga sejahtera I karena alasan ekonomi). Dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa, jika dirunut asal-muasal. 1.3.2. Proses Penyusunan Proses penyusunan SPKD ini tidak semata-mata hanya mementingkan output yaitu berupa sebuah dokumen, melainkan juga sangat mempertimbangkan prosespartisipatif, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Bantul. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepedulian dan rasa tanggung jawab bersama untuk melaksanakan kesepakatan dalam dokumen ini. Proses penyusunan master plan SPKD ini dimulai dengan rangkaian FGD yang menitikberatkan pada penyamaan persepsi terhadap kemiskinan dan menciptakan wahana untuk saling mengenal antar pelaku. Dalam diskusi kelompok terarah (FGD) dimaksudkan untuk merefleksi kemiskinan dan memahami aspirasi masyarakat miskin. Simultan dengan kegiatan tersebut mulai


10

dapat diidentifikasi sosok-sosok yang diharapkan dapat bertindak sebagai motor penggerak program penanggulangan kemiskinan selanjutnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kegiatan yang selama ini ditekuni oleh para pelaku agar dapat diakomodasikan dalam dokumen strategi penanggulangan kemiskinan sehingga tercipta program dan kegiatan yang sinergis. Kebijakan dan Program yang tersusun dalam SPKD merupakan kompilasi hasil diskusi tematik yang dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja secara partisipatif. Meta-Plan disepakati sebagai proses partisipatif untuk menggali permasalahan mendasar, kebutuhan dan potensi yag dimiliki oleh masyarakat setempat. Meta-Plan merupakan metoda yang berciri: 1.3.2.1. Menekankan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan. 1.3.2.2. Menekankan pendekatan program yang berorientasi pada dampak. 1.3.2.3. Memperhatikan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menyetujui sebuah rencana. 1.3.2.4. Menekankan identitas anonim dan teknik visualisasi dalam sebuah diskusi secara berkelompok. 1.4. Ruang Lingkup Data kemiskinan yang disajikan dalam SPKD adalah data dari BPS dan BKKPPKB atau TKPK Kabupaten Bantul yang diolah sesuai kebutuhan. Mengenai aktualitasnya, semua data yang digunakan di sini adalah data terakhir yang tersedia yakni pada tahun 2006 – 2011. Kedudukan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dalam tata kebijakan pemerintah daerah diharapkan akan diserap dan diarus-utamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), serta dijalankan melalui Rencana Kerja pada tiap-tiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja–SKPD).


11

1.5. Sistematika Dokumen master plan SPKD ini disusun dalam tujuh bab yang terdiri: a)

Bab pertama mengetengahkan pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang pemikiran beserta tujuan disusunnya master plan SPKD, metodologi yang digunakan, posisi SPKD serta jangkauan dokumen ini.

b)

Bab dua menyajikan gambaran geografi dan kependudukan Kabupaten Bantul secara umum. Sajian ini dimaksudkan untuk meletakkan masalah kemiskinan dalam konteks kependudukan secara luas.

c)

Bab tiga berisi data tentang kemiskinan penduduk disertai informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk analisis tentang penyebab kemiskinan.

d)

Bab

empat

membahas kajian

ulang

terhadap

kebijakan

dan

program

penanggulangan kemiskinan yang pernah ada di Kabupaten Bantul. Kajian ini meliputi apakah program tersebut berdampak perluasan kesempatan, peningkatan partisipasi, perlindungan sosial dan apa pembelajaran yang diperoleh. Disajikan pula analisis lingkungan eksternal serta analisis lingkungan internal pada upaya penanggulangan kemiskinan di Bantul. e)

Bab lima mengetengahkan master plan strategi dan pendekatan yang hendak digunakan dalam menanggulangi kemiskinan. Master plan ini disusun berdasar hasil kaji ulang kebijakan dan program sebagaimana disajikan pada bab sebelumnya. Disajikan pula perumusan kebijakan dan program yang diperlukan untuk penanggulangan kemiskinan. Kebijakan dan program tersebut berasal dari masingmasing pelaku ,yang di koordinasikan dan dirumuskan bersama.

f)

Selanjutnya bab enam berisi kegiatan pemantauan dan penilaian. Pemantauan dilakukan oleh semua pelaku menggunakan metode dan sarana yang dimiliki oleh masing-masing untuk kemudian dibahas melalui FGD. Sedangkan penilaian mencakup output, outcome dan impact.

g)

Terakhir bab tujuh, yaitu penutup, berisi penekanan tentang pentingnya suatu sinergi program dan kepatuhan untuk mengacu pada kesepakatan yang sudah menjadi komitmen bersama.


12

BAB II KONDISI GEOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN

2.1. Kondisi Geografi Secara makro, bentang alam Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07º44'04"-08º00'27" Lintang Selatan dan 110º12'34"-110º31'08" Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di sebelah Timur, dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat, dan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2, terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Kecamatan Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km2. Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan. Berdasarkan kondisi lahan terdapat luas lahan 506,85 km persegi yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur (Tabel 2.1). Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul Di dalam Tabel 2.1 ditampilkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebun campur sebesar 32,75% dan sawah sebesar 31,43%, sedangkan yang terkecil adalah tambak sebesar 0,06%. Terlihat bahwa pemanfaatan kebun campur terbesar ada di Kecamatan Pajangan yaitu seluas 2.295 Ha. Adapun persawahan terluas terdapat di Kecamatan Sewon dengan luas 1.408,8 Ha. Sementara itu, pemanfaatan tambak hanya berada di wilayah Kecamatan Srandakan seluas 30 Ha.


13

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 (dalam Hektar) No. Kecamatan Pemukiman

Sawah

Tegalan

Kebun Campuran

Lain-lain

Bambang175,0872 1.164,6059 0 819,0000 123,3069 lipuro Bangun2 436,3544 1.319,8266 7,6798 655,0129 210,1263 tapan 3 Bantul 171,8507 1.213,3333 2,0000 688,9209 122,8951 4 Dlingo 121,5498 261,0000 1.705,4152 1.460,0000 888,0350 5 Imogiri 238,9301 922,9806 2.128,0000 1.186,0000 1.095,0893 6 Jetis 406,7099 1.347,5334 105,0000 513,0000 187,7565 7 Kasihan 555,0182 851,1396 107,1530 1.567,6105 157,0787 8 Kretek 38,6401 954,4266 209,4549 470,0000 575,4784 9 Pajangan 112,5677 280,6690 430,5526 2.295,0000 200,2107 10 Pandak 89,9423 984,9897 44,0000 1.063,0000 247,0680 11 Piyungan 334,7995 1.325,9508 551,1588 717,0000 383,0909 12 Pleret 234,4968 716,9097 634,9112 356,0000 185,6823 13 Pundong 82,5997 875,6236 456,0000 733,5000 228,2767 14 Sanden 51,6440 836,0806 123,0000 896,0000 301,2754 15 Sedayu 273,4635 980,6635 72,2000 1.840,4888 244,1842 16 Sewon 473,2285 1.408,7648 2,0000 645,4206 146,5861 17 Srandakan 75,3196 484,4608 53,0000 693,8840 398,3360 Jumlah 3.872,2020 15.928,9581 6.631,5255 16.599,8377 5.694,4767 Persentase 7,64 31,43 13,08 32,75 11,24 Sumber: Kantor BPN, 2012 1

2.2. Kependudukan Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah (Tabel 2.2).


Jumlah 2.282 2.629 2.199 5.634 5.781 2.560 3.238 2.550 3.319 2.429 3.312 2.128 2.376 2.327 3.411 2.676 1.834 50.685 100,00

14

Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri Dlingo Pleret Piyungan Banguntapan Sewon Kasihan Pajangan Sedayu Jumlah Sumber: BPS, 2012

Luas (km2) 18,32 23,16 26,77 23,68 22,70 24,30 21,95 24,47 54,49 55,87 22,97 32,54 28,48 27,16 32,38 33,25 34,36 506,85

Jumlah Penduduk 28.668 29.744 29.323 31.779 37.480 47.908 59.754 52.313 56.536 35.667 43.731 49.427 122.510 105.701 112.708 33.216 44.798 921.263

Kepadatan/Km2 1.565 1.284 1.095 1.342 1.651 1.972 2.722 2.138 1.038 638 1.904 1.519 4.302 3.892 3.481 999 1.304 1.818

Berdasarkan Tabel 2.2 terlihat bahwa penyebaran penduduk tidak merata. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yang meliputi kecamatan Banguntapan (4.302 jiwa/km2), Sewon (3.892 jiwa/km2), dan Kasihan (3.481 jiwa/km2), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (638 jiwa/km2).


15

Peta 2.1 Kepadatan Penduduk Geografis 2011

2011

Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2012 (data diolah)

Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut (lihat Tabel 2.4). Sementara itu, berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu diketahui agar tercapai akurasi kebijakan. Secara rinci kepadatan penduduk agraris dapat dilihat pada Tabel 2.3.


16

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan Di Kabupaten Bantul Tahun 2011 No.

Kecamatan

Luas Areal Pertanian (ha) 419

Jumlah Penduduk (Jiwa) 28.668

Kepadatan/ha

1

Srandakan

2

Sanden

986

29.744

26

3

Kretek

892

29.323

12

4

Pundong

864

31.779

24

5

Bambanglipuro

1.164

37.480

24

6

Pandak

927

47.908

28

7

Bantul

1.132

59.754

58

8

Jetis

1.177

52.313

39

9

Imogiri

1.109

56.536

18

10

Dlingo

512

35.667

9

11

Pleret

860

43.731

26

12

Piyungan

1.385

49.427

23

13

Banguntapan

1.409

122.510

100

14

Sewon

1.305

105.701

83

15

Kasihan

673

112.708

150

16

Pajangan

262

33.216

23

960

44.798

16

16.036

921.263

31

17

Sedayu Jumlah (Rata-rata)

50

Sumber: BPS, 2012 Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Berdasarkan data kepadatan penduduk agraris yang ada diketahui bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju penyusutannya. Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah aglomerasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

17

perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan, dan Kasihan. Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota Yogyakarta. Kepadatan penduduk kelompok umur adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk kelompok umur menunjukkan proporsi umur berdasarkan kelompok umur terbesar pada umur 40 tahun ke atas (37,16%), kedua pada kelompok umur 25-39 tahun (24,13%), sedangkan proporsi terendah pada kelompok umur 20-24 tahun (7,96%). Berdasarkan tabel tersebut dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang kesehatan pada kelompok umur 40 tahun ke atas harus mendapatkan prioritas dan perhatian lebih. Pada usia 25-39 tahun yang proporsinya juga cukup besar dan merupakan kelompok umur produktif maka kebijakan ekonomi menjadi lebih dominan. Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2011 Kecamatan

Kelompok Umur 0-9

10-14

15-19

20-24

25-39

40+

Jumlah

1

Srandakan

4.160

2.066

2.177

1.834

6.237

12.194

28.668

2

Sanden

4.184

2.248

2.288

1.638

6.170

13.216

29.744

3

Kretek

3.928

2.133

2.188

1.699

6.084

13.291

29.323

4

Pundong

4.546

2.355

2.418

2.039

6.880

13.541

31.779

5

Bambanglipuro

5.598

2.675

2.699

2.268

8.212

16.028

37.480

6

Pandak

7.016

3.562

3.628

3.190

10.824

19.688

47.908

7

Bantul

9.034

4.299

4.532

4.372

13.872

23.645

59.754

8

Jetis

8.155

3.749

3.917

3.619

12.506

20.367

52.313

9

Imogiri

8.613

4.034

4.163

3.908

13.395

22.423

56.536

10 Dlingo 11 Pleret

5.257

2.920

2.782

2.294

7.898

14.516

35.667

7.621

3.452

3.626

3.308

11.279

14.445

43.731

12 Piyungan 13 Banguntapan

8.153

4.324

4.155

3.459

11.960

17.376

49.427

20.062

8.844

9.626

12.724

32.430

38.824

122.510

14 Sewon 15 Kasihan

16.341

7.768

8.510

10.009

27.150

35.923

105.701

17.573

8.318

9.108

11.476

28.809

37.424

112.708

16 Pajangan

5.268

2.511

2.511

2.447

8.105

12.244

33.216


18

Kecamatan 17 Sedayu Jumlah Persentase Sumber: BPS, 2012

Kelompok Umur 0-9

10-14

15-19

20-24

25-39

40+

7.151 3.400 3.400 3.078 10.554 17.254 142.660 68.749 71.728 73.362 222.365 342.399 15,48

7,46

7,78

7,96

24,13

37,16

Jumlah 44.798 921.263 100,00

Guna melakukan kebijakan yang berperspektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Secara rinci data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ada pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul per Kecamatan Tahun 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri Dlingo Pleret Piyungan Banguntapan Sewon Kasihan Pajangan Sedayu Jumlah Persentase Sumber: BPS, 2012

Laki-laki 14.214 14.616 14.131 15.543 18.524 23.926 29.681 25.887 28.008 17.609 21.926 24.604 62.127 53.486 56.487 16.493 22.197 459.459 49,87

Perempuan 14.454 15.128 15.192 16.236 18.956 23.982 30.073 26.426 28.528 18.058 21.805 24.823 60.383 52.215 56.221 16.723 22.601 461.804 50,13

Jumlah 28.668 29.744 29.323 31.779 37.480 47.908 59.754 52.313 56.536 35.667 43.731 49.427 122.510 105.701 112.708 33.216 44.798 921.263 100


19

2.3. Indikator Kesejahteraan Rakyat Gambaran tentang kesejahteraan rakyat dapat dipahami dari dua arah yang berkebalikan, yaitu satu sisi gambaran kesejahteraan menunjukkan tingkat kemajuan kehidupan rakyat, dan di sisi lain dapat dilihat tingkat ketertinggalan dari mereka yang tersisa, yaitu yang belum sejahtera, yang secara sederhana bisa disebut dalam kondisi miskin. Makna kesejahteraan mengandung dua sisi, yaitu lahiriah dan spiritual, demikian pula dengan makna kemiskinan. Dengan pemahaman seperti di atas dapat dikatakan bahwa indicator kesejahteraan rakyat dapat menjadi petunjuk awal untuk mengetahui kemajuan upaya penanggulangan kemiskinan. Caranya adalah dengan membandingkan kondisi kesejahteraan rakyat antara tahun lalu dengan tahun ini, dan antara tahun ini dengan tahun mendatang, dan seterusnya. Beberapa contoh indikator misalnya: apakah angka kesakitan naik atau turun; apakah persentase penduduk yang berpendidikan tertinggi SLTP berkurang; apakah jumlah penganggur berkurang; apakah kondisi permukiman penduduk semakin baik; serta apakah fasilitas umum semakin banyak dan merata.

Dengan

demikian

komponen-komponen

yang

perlu

diperhatikan

meliputi:kependudukan secara umum, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta perumahan dan lingkungan. Komponen kependudukan secara umum telahdikupas relatif mendetail pada bagian sebelumnya, Pada bagian berikut akan dibahas empat komponen lainnya. 2.3. 1. Kesehatan Kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan bangsa. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah dengan mencermati angka kesakitan. Data Inkesra Kabupaten Bantul tahun 2011 menunjukkan angka kesakitan yang relatif tinggi yang antara lain disebabkan oleh pilek dan batuk. Keluhan sakit lainnya yang relatif besar adalah panas dan sakit kepala yang berulang-ulang. Indikator tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat musiman. Umumnya penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh perubah an cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Sementara itu, fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bantul meliputi 94 Puskesmas, 1.223 Posyandu, 12 Rumah Sakit Umum dengan komposisi 3 milik


20

Pemerintah dan 9 milik swasta, 28 RS Bersalin swasta serta 72 Poliklinik swasta. Adapun data selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kab Bantul Tahun 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Bersalin Rumah Sakit Khusus (KIA, Bedah, Paru) Balai Pengobatan Rumah Bersalin Apotek Industri Peracik Batra Laboratorium Optik Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Non Rawat Inap Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling

Jumlah 9 0 3 78 32 100 13 4 4 16 11 67 27

Sumber : Dinas Kesehatan (2011) Adapun peta penyebaran fasilitas kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2011 dapat dlihat pada gambar berikut: Peta 2.2. Sebaran Sarana Kesehatan di 17 kecamatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2011 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

21

Data Susenas tahun 2012 dilaporkan bahwa Umur Harapan Hidup Waktu Lahir di Kabupaten Bantul untuk Laki-laki adalah 71 tahun dan Wanita adalah 72 tahun. 2.3. 2. Pendidikan Salah satu cara mengukur kualitas sumber daya manusia adalah dengan mengamati jenjang pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk berumur10 tahun ke atas. Semakin besar proporsi penduduk yang dapat menamatkan pendidikan menengah dan tinggi secara teoritis semakin baik kualitas sumberdaya manusianya. Data dari BPS Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2011 sebagian besar penduduk Kabupaten Bantul (66,13%) menamatkan pendidikan tertingginya setingkat SMP. Selanjutnya sebanyak 24,06% menamatkan SMA dan SMK, dan selebihnya 9,80% penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi dengan berbagai strata, mulai dari Diploma I hingga S-3. Adapun data lengkapnya dapat diperiksa pada tabel berikut: Tabel 2.7 Komposisi Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kab Bantul Tahun 2010 No.

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

Persentase

1.

Tidak punya

25,09

2.

SD/MI

23,59

3.

SMP/MTs

17,45

4.

SMU/MA

16,15

5.

SMK

7,91

6.

D1/D2

0,94

7.

D3/Akademi

2,92

8.

D4/S1

5,70

9.

S2/S3

0,24

Sumber: BPS, 2011


22

2.3.3. Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bantul terdapat 637.983 penduduk usia kerja pada tahun 2011. Dari jumlah tersebut, sebanyak 430.428 orang merupakan angkatan kerja, yaitu mereka yang siap masuk atau telah berkecimpung dalam kerja yang ditandai dengan aktivitas mencari pekerjaan. Dengan kata lain, terdapat 207.555 penduduk yang termasuk usia kerja namun bukan merupakan angkatan kerja, karena masih sekolah, karena mengurus rumah tangga, atau karena hal-hal lainnya. Tabel 2.8. Penduduk Usia 15 Tahun keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Serta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 No

Uraian

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

ANGKATAN KERJA 1

a.Bekerja

209.003

191.286

400.289

14.048

16.091

30.139

223.051

207.337

430.428

66.523

66.707

133.230

3.899

41.251

45.150

c.Lainnya

15.924

13.251

29.175

Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (II)

86.346

121.209

207.555

309.397

328.586

637.983

579.970

590.425

637.983

14.408

16.091

30.139

b.Penganggur Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (I) BUKAN ANGKATAN KERJA a.Sekolah

2

b.Mengurus Rumah Tangga

Jumlah Penduduk Usia Kerja (I)+(II) 3 TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 4 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Sumber : Disnakertrans, 2011

Dari jumlah 400.289 penduduk yang bekerja, apabila dirinci menurut jenis pekerjaan utamanya dapat diketahui bahwa sebagian terbesar (46,95%) bekerja dalam bidang pertanian. Rincian mengenai hal tersebut dapat diperiksa pada tabel berikut:


23

Tabel 2.9 Komposisi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kab Bantul Tahun 2011 No

Bidang

1

Pertanian

2

Jumlah

Persentase

179.040

46,95

Industri Pengolahan

35.979

9,43

3

Perdagangan, Restoran & Hotel

52.400

13,74

4

Keuangan, Asuransi Usaha, Persewaan

16.761

4,39

5

Bangunan

50.446

13,23

6

Jasa Kemasyarakatan

41.215

10,81

7

Lainnya (Pertambangan, Listrik & Air Minum)

5.526

1,45

381.367

100

JUMLAH Sumber: BPS, 2011

Dari tabel komposisi tersebut, dapat dilihat bahwa komposisi dominan penduduk Kabupaten Bantul yang bergerak di sector pertanian menunjukkan angka yang cukup besar (46,95%). Sebagian besar petani Kabupaten Bantul merupakan petani gurem, dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 Ha dan sebagian lagi mereka adalah buruh tani, sehingga jelas lah apabila kepemilikan lahan termasuk tidak memenuhi skala ekonomi yang layak, dengan sendirinya mereka masih rentan terhadap ancaman kondisi kemiskinan (sumber data: Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, 2011). 2.3.4. Perumahan dan Lingkungan Data dari BPS Kabupaten Bantul menyatakan bahwa dilihat dari luas bangunan,pada tahun 2011 sebagian (22,80%) rumah penduduk luasnya kurang dari 20 m2. Sementara dilihat dari aspek lainnya, hampir semua rumah (91,96%) berdinding tembok, hanya 4,40% rumah berdinding bambu dan 3,38% berdinding kayu. Terkait dengan ketersediaan air bersih, sebagian besar (59,64%) rumah tangga di Kabupaten Bantul memanfaatkan sumur terlindung sebagai sumber air minum.


24

Selanjutnya sebesar 15,45% menggunakan sumur pompa, 9,97% menggunakan ledeng, dan 9,90% menggunakan sumur tak terlindung. Sarana untuk tempat buang air besar, sebagian besar (66,27%) rumah tanggadi Kabupaten Bantul menggunakan WC dengan tempat pembuangan berupa tangki. Sebesar 8,52% rumahtangga membuat tempat buang air besar dengan menggali lubang di tanah, sementara 4,27% memanfaatkan kolam/sawah. Sisanya sebesar 20,69% rumah tangga masih memanfaatkan sungai sebagai tempat buang air besar.


25

BAB III KONDISI DAN PENYEBAB KEMISKINAN

3.1. Data Keluarga Miskin Telah diketahui bersama bahwa pendataan penduduk di Indonesia pada umumnya bersumber pada pendataan yang dilaksanakan BPS yang secara resmi diakui secara nasional dan pendataan yang dilaksanakan daerah (Kabupaten/Kota). Daerah melaksanakan pendataan karena ada beberapa alasan, misalnya; data BPS dilaksanakan melalui survey yang tidak secara rutin dilakukan tiap tahun, metode dan criteria yang berlaku umum di Indonesia, sementara daerah mempunyai karakteristik yang berbedabeda sehingga menyusun criteria yang mendekati realitas di lapangan. Demikian pula halnya dengan pendataan keluarga miskin, basis data yang diambil oleh BPS adalah Rumah Tangga, sedangkan daerah, dalam hal ini Kabupaten Bantul basis data adalah Kepala Keluarga. Tentu saja hal ini menimbulkan perbedaan angka yang pada akhirnya menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penyusunan studi ini yang dipakai sebagai pijakan data adalah data daerah yang disusun oleh SKPD pengampu pendataan keluarga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu data dari Badan Kesejahteraan, Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul (BKKPPKB Bantul). Dari tabel berikut ini dapat dilihat data jumlah keluarga miskin dari BKKPPKB Bantul secara series. Tabel 3.1 Jumlah Keluarga Miskin Di Kabupaten Bantul Tahun 2009, 2010 dan 2011 No. 1 2 3

Jumlah KK Miskin 2009


Jumlah KK miskin 2011

Srandakan

1,600

1,305

1,312

Sanden

1,337

1,238

1,296

Kretek

1,790

1,482

1,479

Kecamatan


26

No. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



Jumlah KK miskin 2011

Pundong

3,224

2,199

1,972

Bambanglipuro

2,158

1,611

1,551

Pandak

1,752

2,791

2,646

Bantul

3,408

2,019

1,949

Jetis

2,595

2,929

2,951

Imogiri

2,982

3,302

3,117

Dlingo

3,132

2,560

2,477

Pleret

1,886

1,817

1,817

Piyungan

2,604

2,217

2,257

Banguntapan

4,427

3,814

3,802

Sewon

4,548

3,980

3,771

Kasihan

2,366

3,948

3,842

Pajangan

2,270

1,672

1,537

Sedayu Jumlah

4,963

2,596

2,545

47,042

41,480

40,321

Kecamatan

Sumber: BKK PP & KB, 2011

Apabila dilihat dari jumlah dominan Kepala Keluarga Miskin, maka dapat ditelusuri “4 Besar Dominan KK Miskin” yaitu kecamatan Kasihan, Banguntapan, Sewon dan Imogiri. Hal ini karena jumlah penduduk di 4 wilayah kecamatan tersebut memang tergolong padat (lihat Bab II, tabel 2.2). Walaupun 3 kecamatan dominan tersebut adalah wilayah urban yang berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta, dan tidak dapat menggambarkan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan, namun pendekatan jumlah terbesar keluarga miskin inilah yang dipakai oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan, sehingga intervensi kebijakannya adalah dengan intervensi program pengurangan jumlah KK miskin untuk masing-masing wilayah Kabupaten/Kota dengan mengambil 4 kecamatan terbesar jumlah KK miskinnya. Selengkapnya untuk Kabupaten Bantul dapat dilihat dari gambar berikut: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

27

Peta 3.1.Empat Kecamatan dengan KK Miskin Dominan KASIHAN 1. Pariwisata dan Kerajinan: Kasongan, Gendeng, Jipangan, Lemah Dadi (Kajigelem) dan Gunung Sempu 2. Kawasan Cagar Budaya 3. Kawasan RTH 4. Rumah Layak Huni

SEWON 1. Desa wisata: Gabusan Manding – Tembi 2. Kawasan Cagar Budaya 3. Pertanian lahan basah dan perikanan budidaya 4. Tenaga kerja 5. Ruang Terbuka Hijau 6. Rumah Layak Huni

BANGUNTAPAN 1. Cagar Budaya Kotagede 2. Wisata MICE: JEC dll. 3. IKM: Pangan, logam dan perak 4. Pertanian lahan basah 5. Tenaga kerja

1. Infrastruktur 2. Rumah Layak Huni 3. IKM 4. Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja 1. Administrasi pemerintahan 2. Sosial keagamaan

Potensi & Permasalahan Kabupaten Bantul

IMOGIRI 1. Hutan Lindung 2. KSP Sapi Potong 3. Kawasan Cagar Budaya 4. IKM: Batik, kulit, sandang, pangan, keris 5. Tenaga kerja

Titik-titik kantong kemiskinan di Kabupaten Bantul yang menjadi sasaran pembangunan lintas sektor Prov. DIY

Sumber: Bappeda DIY, 2011 3.2. Kondisi Kemiskinan Di atas telah dipaparkan jumlah dan sebaran keluarga miskin di Kabupaten Bantul. Pada bagian ini akan diuraikan gambaran kondisi keluarga miskin tersebut. Gambaran ini belum mencakup seluruh desa di Bantul, melainkan baru dari 2 desa di 2 kecamatan yang menjadi sampel dari penelitian ini, yang mewakili wilayah dimana tingkat kemiskinannya menurun dari tahun ke tahun (desa Sumbermulyo) dan wilayah yang tingkat kemiskinannya naik dalam jumlah dan persentasenya (desa Poncosari, Srandakan). Hal ini untuk melihat peran tokoh masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, dimana di desa Sumbermulyo penanganan penduduk miskin sudah menjadi visi dan misi Kepala Desa dengan membentuk TKPK tingkat desa serta menjadi program dengan kegiatan berupa verifikasi secara terbuka terhadap data KK Miskin oleh Pemerintah Desa dengan mengundang tokoh masyarakat untuk ikut terjun langsung dalam verifikasinya. Sedangkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

28

desa sampel lainnya yaitu desa Poncosari, merupakan sampel desa yang belum membentuk TKPK tingkat desa serta belum melaksanakan uji petik atau verifikasi data KK Miskin. Dalam penyusunan studi ini, gambaran kondisi kemiskinan berisi dua aspek, yaitu ciri-ciri atau indikator kemiskinan dan penyebab kemiskinan. Ciri-ciri atau indikasi kemiskinan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri melainkan harus dilihat secara kumulatif. 3.2.1. Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul mempunyai indikator kemiskinan tersendiri yang berbeda dengan Indikator kemiskinan nasional yang dipakai BPS. Indikator kemiskinan Kabupaten Bantul telah pernah dievaluasi melalui studi yang dilaksanakan pada tahun 2010. Namun demikian, hasil evaluasi tersebut belum dapat dipakai untuk mengganti indikator yang sudah tidak relevan lagi sesuai dengan perkembangan jaman. Menurut hasil wawancara, perubahan indikator akan memerlukan waktu dan tenaga karena perlu sosialisasi kepada petugas pendata di lapangan, mempengaruhi perubahan penilaian, yang akhirnya juga mempengaruhi jumlah KK Miskin secara keseluruhan. Berikut adalah indikator kemiskinan Kabupaten Bantul. Tabel 3.2 Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul Kondisi Eksisting Kemiskinan di Kab. Bantul (berdasarkan indikator kemiskinan versi Pemkab Bantul) Kecamatan

Pangan

Sandang

Papan

Penghasilan

Kesehatan Pendidikan Kekayaan

Air bersih

Kretek

√

√

√

√

√

sanden

√

√

√

√

√

√

Srandakan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pandak √

√

√

Pundong

√

√

√

√

Imogiri

√

√

√

√

Dlingo

√

√

√

√

Jetis

√

√

√

√

Bantul

√

√

√

√

Pajangan

√

√

√

Sedayu

√

√

√

√

√

Bambanglipuro

Kasihan Sewon

√

√

Piyungan

√

√

√

√

Pleret

√

√

√

Banguntapan

√

√

√

Listrik

√

√

Sumber: Studi Evaluasi Indikator Kemiskinan (Bappeda, 2010)


29

Berdasarkan hasil studi Evaluasi Indikator Kemiskinan (2010) tersebut, yang paling mempengaruhi jatuhnya keluarga ke dalam katagori kemiskinan adalah karena penghasilan, jumlah kekayaan (aset), papan (tempat tinggal), sandang, kesehatan dan air bersih. Dari sini bisa dilihat bahwa aspek yang dinilai secara dominan adalah aspek ekonomi.

Sedangkan aspek pendidikan, kesehatan (sosial) merupakan aspek yang

mengikuti dari kurang tersedianya aspek penghasilan dan kekayaan (ekonomi). Dari Indikator kemiskinan tersebut dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan fisik. Melalui metode FGD, masing-masing dimensi terdiri atas dapat dibreakdown dalam beberapa aspek. Dari tiap-tiap aspek tersebut diperoleh indikator kemiskinan, seperti terlihat pada data tabel 3.2. berikut ini Tabel 3.3 Daftar Indikator Kemiskinan No. Dimensi 1 Ekonomi

Aspek Pekerjaan

Penghasilan Pendidikan Kompetensi Modal

Indikator 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2.

Penganggur Buruh Serabutan Buruh gendong Tukang becak Kernet Tukang cuci Tukang sampah Pembantu Rumahtangga Pelayan toko Pemulung Petani penggarap Petani gurem Pedagang kecil-kecilan Pedagang asongan Pensiunan Gol I Pegawai honorer < Rp. 500.000/bln Tanggungan > 4 orang Pendidikan tertinggi KK SLTP Tak ada anggota KK yang tamat SLTA Kurang Tak memiliki ketrampilan kerja Tak memiliki jiwa kewirausahaan Tidak memiliki modal Modal sangat kecil


30

No.

2

3

Dimensi

Aspek Akses

Indikator 1. Tak bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan 2. Tidak mampu berurusan dengan birokrasi 3. Tidak ada tempat untuk ”mengadu”/ berbagi Sosial Kesehatan 1. Jompo 2. Sakit menahun 3. Tidak bisa dan tak mampu memanfaatkan layanan kesehatan modern 4. Pola makan tidak menentu 5. Kurang gizi 6. Tempat tinggal tidak higienis 7. Lingkungan tidak higienis Sikap hidup 1. Mudah putus asa dalam menghadapi masalah 2. Mudah menyerah 3. Tidak ulet 4. Boros 5. Suka jaga gengsi 6. Rendah diri/minder Lingkungan 1. Tradisi nyumbang 2. Banyak penjudi Fisik Rumah 1. Kontrak/Ngindung 2. Milik sendiri, tidak higienis 3. Milik sendiri terbuat dari gedhek sederhana 4. Milik sendiri: kualitas buruk Pakaian 1. Beli baru sekali setahun 2. Beli bekas 3. Tidak punya ganti untuk berbeda-beda kepentingan Sumber : Hasil FGD di Sumbermulyo Bambanglipuro dan Poncosari, Srandakan (2012)

3.2.2. Penyebab Kemiskinan Analisis penyebab kemiskinan dalam dokumen SPKD ini menggunakan pendekatan kombinasi kultural dan struktural. Untuk pendekatan kultural digunakan tingkat analisis masyarakat, yakni dengan mengkaji integrasi penduduk miskin dengan lembaga


31

lokal masyarakat. Sedang untuk pendekatan struktural dilihat dari proporsionalitas atau keberpihakan terhadap penduduk miskin terkait kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan selama ini. Seperti terlihat pada tabel 3.1 maka, kenaikan jumlah KK Miskin terdapat pada 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Srandakan dari jumlah 10305 KK (2010) menjadi 1312 KK (2011) atau bertambah 7 KK. Sedangkan di kecamatan Jetis dari 2929 KK (2010), menjadi 2951 KK (2011) atau naik sejumlah 22KK sedangkan di Kecamatan Piyungan dari 2217 KK (2010) menjadi 2257 KK (2011) atau naik sejumlah 40 KK. Hal ini menurut hasil FGD, disebabkan tiga

faktor penyebab timbulnya kemiskinan, yaitu faktor individu yang

bersangkutan, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor alamiah, yang perinciannya adalah sebagai berikut: Tabel 3.4. Faktor Penyebab Timbulnya Kemiskinan No.

Faktor

1

Faktor Individu

2

Faktor Kebijakan Pemerintah

3

Faktor Alamiah

Indikator 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.

Malas Kurang Pergaulan Tidak memiliki pengalaman Minder Tidak mempunyai modal Ketrampilannya rendah Boros Pendapatan rendah Tidak ada lapangan kerja Harga sembako tinggi Pendidikan mahal Sarana dasar kurang Biaya jasa mahal Bencana Keluarga Jompo Bencana Alam

Sumber : Hasil FGD, 2012 Dari ketiga faktor tersebut terungkap bahwa faktor individu menjadi penyebab utama seseorang miskin. Kebanyakan dari KK miskin ini, mempunyai ketrampilan rendah, tidak mempunyai modal yang cukup untuk memulai usaha serta adanya sikap boros dan malas Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

32

yang berkaitan dengan budaya. Sedangkan factor kebijakan pemerintah yang cukup mempengaruhi adalah sedikitnya lapangan kerja, pendapatan atau upah yang rendah serta tidak terjangkaunya biaya pendidikan (terutama pendidikan lanjutan). Sedangkan factor yang kurang mempengaruhi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah factor alamiah (bencana keluarga, jompo dan bencana alam). Di luar faktor-faktor tersebut, terungkap dari hasil FGD bahwa masyarakat sekarang cenderung untuk permisif disebut miskin karena mengharapkan adanya bantuan dan fasilitas dari pemerintah, terutama apabila mereka sakit. Apabila dikomparasikan dengan hasil pendataan TKPK Kabupaten Bantul melalui BKKPP dan KB Kabupaten Bantul tahun 2011, maka diperoleh potret pendataan KK miskin sebagai berikut: -

Jumlah KK total : 258.294

-

Jumlah KK Miskin

-

Jumlah jiwa total : 848.608 Orang

: 40.321 (15,7 % )

Sedangkan kondisi Keluarga miskin di atas usia 16 tahun (produktif) sebagai berikut: 1. Yang punya Potensi

= 18,4 %

a. Pertanian ( 5.897 )

= 4,6 %

b. Peternakan ( 2.790 )

= 2,2 %

c. Kelautan ( 509 )

= 0,4 %

d. Kerajinan ( 4.140 )

= 3,2 %

e. Katering ( 647 )

= 0,5 %

f. Lainnya ( 9.642 )

= 7,5 %

2. Yang tidak punya potensi ( 28.788)

= 22,5 %

3. Yang tidak bisa diberdayakan ( 5.084 )

= 4,0 %

Dari data tersebut di atas, memang berat bagi SKPD di Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengentaskan kemiskinan, karena sebagian besar KK miskin dalam usia potensial (16 tahun ke atas) sebanyak 22,5% tidak mempunyai potensi untuk dikembangkan, sehingga perlu kerja keras dari semua pihak, tidak hanya pemerintah namun juga stakeholders lainnya (masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM dan dunia usaha). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

33

Harus dipertanyakan pula apakah persentase 22,5% tersebut termasuk di dalamnya karena mengalami kecacatan atau hanya sekedar belum mempunyai ketrampilan yang memadai atau masih duduk di bangku sekolah sehingga meskipun tergolong angkatan kerja tapi yang bersangkutan belum bekerja karena masih bersekolah.


34

BAB IV KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Salah satu faktor penentu keberhasilan penanganan kemiskinan dan juga masalah sosial lainnya seperti pengangguran adalah dengan mengkaji treatment atau kebijakan dan program yang selama ini dijalankan. Dengan menganalogikan orang miskin sebagai si sakit, maka kita harus memberikan obat dan dosis yang tepat guna menyembuhkannya, atau paling tidak meringankan sakitnya. Demikian juga dalam hal penanggulangan kemiskinan. Dewasa ini Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana trilyunan rupiah guna mengurangi kemiskinan di berbagai belahan wilayah dan menjadikannya sebagai prioritas pembangunan. Hal ini diikuti pula oleh Daerah-daerah, tak terkecuali Kabupaten Bantul. Dengan memetakan dan mengkaji ulang kebijakan yang dilaksanakan, maka diharapkan akan diperoleh program-program apa yang masih layak diteruskan, dievaluasi serta program baru sebagai terobosan atau terapi bagi si miskin. 4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan kebijakan

Pemerintah Pusat mengenai Penanggulangan

Kemiskinan, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: a.

Bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

b.

Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;

c.

Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi berskala mikro.


35

Dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan 4 prinsip utama penanggulangan kemiskinan yaitu: a.

Memperbaiki Program Perlindungan Sosial, yaitu dengan Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (Raskin), Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Jamkesmas) serta Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin (Program Keluarga Harapan)

b.

Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar dalam Pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar sanitasi dan air bersih

c.

Memberdayakan

Kelompok

Masyarakat

Miskin

yaitu

dengan

menyempurnakan pelaksanaan PNPM Mandiri d.

Pembangunan yang inklusif yaitu dengan membangun yang dapat diakses semua lapisan, golongan masyarakat terutama masyarakat miskin dengan membantu UMKM (KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro), Industri Manufaktur Padat Pekerja, Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur), menciptakan Iklim Usaha (Pasar Kerja yang Luwes dan Infrastruktur), Pembangunan Perdesaan serta Pembangunan Pertanian.

4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011, dinyatakan bahwa di dalam penanggulangan kemiskinan diterapkan strategi dan pendekatan yang akan dilakukan, kemudian dirancang dan dikaji kebijakan serta program yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 1.

Perlindungan Sosial; ditujukan bagi kelompok Rentan seperti perempuan, Kepala Keluarga lanjut usia, fakir miskin, jompo, anak terlantar & penyandang cacat. Perlindungan ini terkait masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan melalui upaya pemberdayaan dalam kegiatan ekonomi, seperti pemberian modal tanpa agunan, serta membantu mengakses jaringan ekonomi antara pengusaha atau pelaku usaha ekonomi.


36

2. Perluasan kesempatan, mengurangi beban biaya masyarakat miskin serta meningkatkan penghasilannya. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup mereka secara berkelanjutan, di samping memberikan stimulasi dan regulasi yang berpihak pada masyarakat miskin agar beban ekonomi mereka dapat berkurang. 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai prinsip education for all, fasilitas pendidikan formal/informal, beasiswa, keterjangkauan pelayanan, manajemen pelayanan pendidikan dan lain-lain. Adapun strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin adalah melalui upaya-upaya pendidikan formal maupun informal. 4. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dengan cara perkuatan lembaga sosial politik, ekonomi, budaya, partisipasi masyarakat miskin, laki-lakiperempuan dalam pengambilan keputusan. Adapun strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dan untuk memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasarnya. 5. Penataan kemitraan global yaitu terjalinnya hubungan & kerjasama yang baik dengan lembaga internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi di atas. 4.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Apabila ditinjau dari aspek sumber pembiayaannya, Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu program-program inisiatif daerah dan program-program yang diluncurkan Pemerintah Pusat. Sementara itu, dalam konteks di Kab Bantul, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan didasarkan juga pada penggolongan klaster yang terdiri atas 3 klaster yaitu: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

37

1.

Klaster program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga

2.

Klaster program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas

3.

Klaster program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil

4.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga Dalam skema program Penanggulangan kemiskinan berdasarkan klaster, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis rumah tangga merupakan skema klaster 1, dimana program ini ditujukan kepada golongan masyarakat rentan; seperti Kepala Keluarga yang lanjut usia, perempuan serta keluarga yang sangat miskin ataupun sulit untuk diberdayakan. Dalam skema ini terdapat Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, Beasiswa bagi si Miskin dan BLT bila dalam masa krisis. 4.3.1.1. Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya, RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat. Program ini diharapkan berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015 dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs). Setidaknya ada 5 komponen MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Lokasi PKH Kabupaten Bantul pada Tahun 2008 ada 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Dlingo, Imogiri, Kasihan, Sanden, dan Sewon. Sedangkan pada Tahun 2009, lokasi PKH ditambah 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

38

Pandak. Kemudian mulai tahun 2010 lokasi PKH ditambah lagi sebanyak 10 kecamatan, sehingga 17 kecamatan di Kabupaten Bantul telah mendapatkan program PKH. Berikut adalah gambaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul 1)

Pertemuan Awal dan Validasi Pertemuan awal dan validasi dilakukan oleh pendamping dan Dinas Instansi terkait yang bertujuan untuk mensosialisasikan PKH kepada RTSM calon peserta PKH.

2)

Pertemuan Kelompok Pertemuan kelompok dibentuk oleh pendamping pada saat pertemuan awal yang beranggotakan maksimal 25 RTSM dan dilaksanakan rutin setiap bulan oleh kelompok PKH tersebut dan dipandu oleh pendamping PKH.

3)

Pemutakhiran Data Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping setiap ada perubahan data dari RTSM.

4)

Verifikasi Kesehatan dan Pendidikan Verifikasi Kesehatan dan Pendidikan dicetak 3 bulan sekali oleh kantor pos Jakarta kemudian dikirim ke kantor pos kabupaten untuk didistribusikan dan diambil oleh pendamping dari penyedia layanan kesehatan (puskesmas dan posyandu) dan pendidikan (Sekolah)

5)

Pembayaran Atau Pencairan Bantuan PKH Pembayaran atau pencairan bantuan PKH dilaksanakan di kantor pos kecamatan yang proses pencairannya dimonitoring oleh pendamping PKH Dinas Instansi terkait.

6)

Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi PKH meliputi Rakor tingkat Kecamatan, Rakor tingkat Kabupaten untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan kesepakatan tentang tanggung jawab masing-masing instansi serta menciptakan koordinasi komitmen dari instansi terkait. Serta Rakor rutin pendamping dan operator setiap seminggu sekali. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

39

Berikut ini data realisasi pembayaran bantuan tunai bersyarat PKH dimulai sejak 2008-2011 dengan peserta tahun 2010 sebanyak 1628 RTSM dan pada tahun 2011 sebanyak 1969 RTSM. Tabel 4.1. Realisasi Bantuan Tunai PKH Tahun Jumlah Pembayaran 2008 Rp. 1.053.399.000,- (5 kecamatan) 2009 Rp. 2.167.931.000,- (7 kecamatan) 2010 Rp. 2.036.400.000,- (7 kecamatan) 2011 Rp. 4.140.950.000,- (17 kecamatan) Jumlah Rp. 9.398.680.000,Sumber : Dinas Sosial Kab Bantul, 2011 4.3.1.2. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH Implementasi Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) PKH di Kabupaten Bantul berupa pembentukan 39 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 RTSM peserta PKH, dengan besaran bantuan kelompok sebesar Rp. 30 juta rupiah. Pada tahun 2011 ini APBD menganggarkan KUBE Pengembangan sebesar Rp. Rp. 10 juta. 4.3.1.3. Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Program Raskin berupa pemberian subsidi beras untuk keluarga miskin secara rutin. Adapun alokasi sasaran program untuk tahun 2010 dan 2011 mencapai 46.658 rumah tangga sasaran (RTS). Adapun tujuan dari Program

raskin adalah untuk

mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sedangkan sasaran program adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kilo netto. Dari hasil monitoring tim teknis penanggulangan kemiskinan kabupaten, program ini sudah cukup baik. Sudah ada bantuan sewa alat angkut dari APBD Kabupaten, kualitas beras sudah sesuai standart. Permasalahan yang terkadang muncul adalah adanya orang yang tidak mendapat jatah raskin tetapi ingin mendapatkan Raskin sehingga terkadang diperlukan kearifan lokal untuk memecahkan masalah tersebut. Sumber dana program ini Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

40

dari APBN dan APBD. Alokasi dana tahun 2010 sebesar 32,9 milyar sedang tahun 2011 alokasinya sama dengan tahun 2010. Adapun dukungan APBD tahun 2011, yang dipergunakan untuk bantuan alat angkut dari titik distribusi ke penerima manfaat, rakor serta monev sebesar Rp. 323.035.000,-. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial. 4.3.1.4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Program ini berupa jaminan kesehatan bagi orang miskin. Alokasi Jamkesmas tahun 2009, 2010 dan 2011 adalah sama yaitu untuk sebanyak 222.987 orang. Sumber dana program ini dari alokasi APBN sebesar Rp. 2.865.944,000,- pada tahun 2009 serta Rp. 1.474.786.000,- pada tahun 2010 dalam wujud klaim. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang akan berobat ke Puskesmas. Namun ada permasalahan yang sering dijumpai berupa keterlambatan juklak juknis penggunaan Jamkesmas. Biasanya juklak-juknis turun baru turun pada tengah tahun, sementara Puskemas harus sudah melayani sejak awal tahun. Adapun SKPD pengelolanya adalah Dinas Kesehatan. Selain Program Jamkesmas, di wilayah Provinsi DIY juga terdapat

Program

Jamkesos, yang berupa jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin kabupaten/ kota yang belum tercover jamkesmas. Adapun alokasi pada tahun 2009 dan 2010 mencapai 92.000 orang plus kader Posyandu. Sumber dana program ini berasal dari APBD Propinsi sebesar Rp. 1.044.216.000,- pada tahun 2009. 4.3.1.5.

Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan (Bayankes)

Bentuk program ini berupa bantuan biaya pengobatan rawat inap di rumah sakit. Sasaran dari program ini adalah warga miskin Kabupaten Bantul yang belum mendapatkan dana Jamkesmas maupun Jamkesos. Program ini sangat bermanfaat bagi warga miskin yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat jaminan kesehatan. Adapun sumber dana yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Bantul, yang pada tahun 2009 dan 2010 sama masing-masing dialokasikan sebesar Rp. 3 milyar, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 3.650.000.000,-. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial Kab Bantul.


41

4.3.1.6. Program Bantuan Pendidikan Guna meningkatkan akses Pelayanan Dasar di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bantul menginisiasi Program Bantuan

Pendidikan yang bersasaran

masyarakat miskin yang mengalami kesulitan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial menyediakan dana APBD sebesar Rp. 4,5 Milyard. Program Bantuan Pendidikan ini dapat diakses masyarakat miskin dengan mengajukan proposal kebutuhan dan peruntukan dana, dengan melampirkan salinan kartu kepesertaan jamkesmas atau surat keterangan miskin dari dukuh, lurah dan camat setempat. Selanjutnya proposal dikirim kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, dan akan diseleksi berdasarkan tingkat urgensi atau mendesak atau tidaknya kebutuhan pemohon. Data sampai dengan Oktober 2011, proposal yang sudah masuk sebanyak 6.815 buah, sedangkan yang sudah direalialisasikan sebanyak 3.000-an proposal. 4.3.1.7. Program Beasiswa Miskin dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1)

Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik disekolah negeri maupun sekolah swasta.

2)

Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).

3)

Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Adapun sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP termasuk sekolah menengah terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun swasta. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS, dihitung berdasarkan jumlah siswa Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

42

dengan ketentuan untuk SD/SDLB masing-masing siswa sebesar Rp. 397.000,- selama satu tahun. Untuk siswa SMP/SMPT masing-masing menerima Rp. 570.000,- selama satu tahun. Tahun 2011 dana BOS Kabupaten Bantul untuk SD sebesar Rp. 28.703.100.000,untuk 72.300 anak, dana BOS SMP Rp.26.378.610.000,- untuk 46.173 anak Program BOS untuk SD/SDLB dan SMP/SMPT ini di tangani oleh Dinas Pendidikan Dasar. Sedangkan BOS untuk MI dan MTs di tangani oleh Kantor Departemen Agama. Sumber dana dari APBN. Disamping BOS, masih ada BOP (Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dengan penjelasan sbb: 4.3.1.8. Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Maksud dan tujuan diberikannya BOP adalah untuk memenuhi kekurangan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BOP ini diberikan kepada satuan pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPT/ MTs di Kabupaten Bantul. Program BOP digunakan untuk membiayai kegiatan operasional belajar mengajar di sekolah, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Tetapi BOP/BOSDA tidak diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran untuk belanja modal. Adapun sasaran BOP tingkat SD/SDLB/MI tahun 2011 adalah sebanyak 74.018 siswa dengan besaran bantuan Rp. 28.800 ,-/siswa/tahun. Sehingga dana yang dialokasikan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 2.131.718.400,-. Sedangkan tingkat SMP/SMPT/ MTs tahun 2011 sebanyak 29.474 siswa dengan besaran bantuan Rp. 35.500,- persiswa/tahun. Sehingga dana yang dialokasikan untuk tahun 2011 sebesar Rp. Rp.987.379.000,-. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar. Selain Bantuan Operasional, Kabupaten Bantul juga memberikan beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi, antara lain : 1)

Beasiswa Miskin Program Bea siswa miskin dimaksudkan untuk meringankan bea sekolah tingkat SD dan SMP bagi anak dari keluaga miskin. Syarat untuk memperoleh bea siswa miskin ini adalah: anak dari keluarga miskin, belum Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

43

memperoleh bea siswa dari program lain dan surat pengajuan dari sekolah. Pada tahun 2011 sasaran program ini untuk anak SD sebanyak 5.350 anak sedangkan untuk anak SMP sebanyak 1.232 anak. Sumber dana berasal dari APBD Propinsi DIY sebesar Rp. 1.926.000.000,- untuk SD dan Rp. 677.600.000,- untuk SMP. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar. 2)

Beasiswa Bakat dan Prestasi Program ini dimaksudkan untuk meringankan biaya pendidikan anak se tingkat SLTP yang mempunyai bakat dan prestasi tertentu. Syarat untuk memperoleh bea siswa bakat dan prestasi ini adalah: anak dari siswa mempunyai bakat dan prestasi yang menonjol dibidang akademik maupun non akademik, belum memperoleh bea siswa dari program lain dan surat pengajuan dari sekolah. Penerima manfaat program ini pada tahun 2011 sebanyak 167 anak diberikan @ Rp.720.000,-. Alokasi dana untuk tahun 2011 sebanyak Rp. 120.240.000,-. Sumberdana dari APBD Kabupaten. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar.

3)

Beasiswa Retrievel Program ini dimaksudkan untuk meringankan biaya pendidikan tingkat SD dan SLTP . Syarat untuk memperoleh bea siswa retrievel ini adalah: anak sudah berhenti tidak sekolah lagi karena masalah biaya kemudian ditarik ke sekolah lagi dengan biaya dari bea siswa retrievel. Penerima manfaat program ini pada tahun 2009 untuk anak SD sebanyak 120 anak dan SMP 35 anak. Sumberdana dari APBD Propinsi. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar. Tahun 2011 sudah tidak ada lagi beasiswa ini,

4)

Beasiswa SMP Terbuka Program ini diperuntukkan untuk anak miskin di SMP terbuka. Sasaran untuk tahun 2011 sebanyak 203 @ Rp 550.000,- per anak. Total alokasi dana sebanyak Rp. 111.650.000 ,-. Sumber dana dari APBD Propinsi. SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

44

4.3.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah : a.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan

berbasis

pemberdayaan

masyarakat.

PNPM

Mandiri

dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. b.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian

dan

kesejahteraannya.

Pemberdayaan

masyarakat

memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Di Kabupaten Bantul terdapat 6 jenis program PNPM Mandiri, yaitu PNPM Mandiri Inti (2 macam) PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Penunjang/Sektoral yaitu PNPM Pariwisata, PNPM Pertanian, PNPM Kelautan & Perikanan, PNPM Mandiri PAKET (Pengurangan Kemiskinan Terpadu) dan reward PNPM P2KP yang berupa PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas). Berikut adalah data persebaran PNPM Inti di Kabupaten Bantul (lihat tabel).


45

Tabel 4.2. Persebaran PNPM Inti Jumlah Jumlah Luas (km2) Desa Pedukuhan 1 Srandakan 2 43 18,32 2 Sanden 4 62 23,16 3 Pandak 4 49 24,30 4 Bambanglipuro 3 45 22,70 5 Bantul 5 50 21,95 6 Pundong 3 49 23,68 7 Pleret 5 47 22,97 8 Banguntapan 8 57 24,48 9 Kasihan 4 53 32,38 10 Sedayu 4 54 34,36 11 Sewon 4 63 27,16 12 Jetis 4 64 24,47 Jumlah (1-12) 50 636 303,93 13 Imogiri 8 72 54,49 14 Piyungan 3 60 32,54 15 Dlingo 6 58 55,87 16 Kretek 5 52 26,77 17 Pajangan 3 55 33,25 Jumlah Total 75 933 506,85 Sumber : Data Base Profil Daerah Kab. Bantul Tahun 2011

No.

Kecamatan

4.3.2.1.

Keterangan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Pedesaan PNPM Pedesaan PNPM Pedesaan PNPM Pedesaan PNPM Pedesaan

PNPM Mandiri Perdesaan

Program PNPM Mandiri Pedesaan dilaksanakan di lima kecamatan yaitu: Kecamatan Imogiri, Kretek, Dlingo, Pajangan dan Piyungan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain kegiatan simpan pinjam perempuan, kegiatan sosial dan pembangunan lingkungan. Adapun sumber pendanaan merupakan hasil sharing antara dana APBN dan APBD Kabupaten Bantul. Sedangkan SKPD yang menangani program ini adalah Kantor PMD Kabupaten Bantul. Total dana yang dikucurkan untuk tahun 2009 sebesar Rp. 9.900.000. 000,- sedang tahun 2010 sebesar Rp. 5.250.000.000,-. Tahun 2011 sebesar Rp. 2.766.615.000,- (APBN Murni) dengan rincian sebagai berikut: 1)

Peningkatan

Kemandirian

masyarakat

Pedesaan

(PNPM

Mandiri

Pedesaan) sebesar Rp. 287.615.000,Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

46

2)

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ke Kecamatan Rp. 2.479.000.000,-

Sejak dimulainya PNPM dengan nama PPK Rehab Pasca Bencana hingga 2011, total dana PNPM Mandiri Perdesaan yang telah diluncurkan sebanyak Rp. 77.650.000.000,-. Pendanaan ini mencakup program kegiatan di bidang infrastruktur, sosial dan ekonomi (simpan pinjam). Adapun data selengkapnya terkait rekam jejak PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilihat pada table 4.3 berikut: Tabel 4.3. Lokasi & Alokasi Dana BLM Kegiatan TA.2006-2011 Tahun

Nama Program

2006

PPK Rehab Paska Bencana PNPM PPK

2007 2008 2009 2010 2011

PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan TOTAL

Jml Kec 17

Dana APBN (Rp) 40.750.000.000

17

Dana APBD (Rp)

Jumlah (Rp) 0

40.750.000.000

14.000.000.000

0

14.000.000.000

5

4.400.000.000

1.100.000.000

5.500.000.000

5

7.920.000.000

1.980.000.000

9.900.000.000

5

4.200.000.000

1.050.000.000

5.250.000.000

5

1.800.000.000

450.000.000

2.250.000.000

72.070.000.000

4.580.000.000

77.650.000.000

Sumber: Laporan bulan Oktober 2011 PNPM Mandiri Perdesaan, 2011 4.3.2.2. PNPM Mandiri Perkotaan Program ini dilaksanakan di 12 kecamatan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah simpan pinjam, kegiatan sosial dan pembangunan lingkungan. Adapun sumber dana merupakan sharing antara dana APBN dan APBD Kabupaten. Pada awalnya daerah disyaratkan untuk sharing DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama) 20% dari BLM. Namun karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka baik PNPM Mandiri Perdesaan maupun Perkotaan, sharing daerah hanya berkisar 10-5%. Sedangkan pada tahun 2011 mengingat Kabupaten Bantul tergolong dalam daerah yang Index Finansial Kemampuan Daerah (IFKD) nya rendah, maka secara resmi Bantul hanya


47

diwajibkan mengalokasikan sharing pendanaan 5% saja. Adapun SKPD yang menangani program ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. Tabel 4.4. Lokasi & Alokasi Dana BLM Kegiatan TA.2006-2011 Tahun

Nama Program

2006

PPK Rehab Paska

Jml Kec 17

Dana APBN (Rp) 40.750.000.000

Dana APBD Jumlah (Rp) (Rp) 0 40.750.000.000

14.000.000.000

0 14.000.000.000

Bencana 2007

PNPM PPK

17

2008

PNPM Mandiri

5

4.400.000.000 1.100.000.000

5.500.000.000

5

7.920.000.000 1.980.000.000

9.900.000.000

5

4.200.000.000 1.050.000.000

5.250.000.000

5

1.800.000.000

2.250.000.000

Perdesaan 2009


2010


2011

PNPM Mandiri

450.000.000

Perdesaan TOTAL

72.070.000.000 4.580.000.000 77.650.000.000

Sumber: Laporan bulan Oktober 2011 PNPM Mandiri Perdesaan, 2011 Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, pendanaan disusun melalui skema sharing antara anggaran Pusat dan Daerah. Gabungan pendanaan disebut BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang kemudian disalurkan kepada agent pengentasan kemiskinan di level masyarakat yaitu BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). BLM sebagai stimulan bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan apa yang sudah masyarakat rencanakan dan sepakati dalam perencanaan partisipatif, sehingga masyarakat belajar melalui praktek membangun yang dikelola sendiri. Dari sinilah diharapkan tujuan pemberdayaan tercapai. kategori BLM th. 2011 di kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 kategori lokasi yaitu lokasi lama dan lokasi lanjutan 2011, yang mana di tahun 2011 ini telah mencairkan dana BLM


48

untuk tahap 2 lokasi lanjutan dan Tahap 1 untuk lokasi lama dengan total cair ke BKM (41 BKM) sebesar Rp. 4,905,000,000,- berikut tabel pencairan BLM & DDUB Tahun 2011. Tabel 4.5. Pencairan BLM & DDUB Tahun 2011 Kab. Bantul Keterangan

APBN

DDUB

Total

Tahap 1

3,825,000,000

3,825,000,000

Tahap 2

1,080,000,000

1,110,000,000

1,080,000,000

4,905,000,000

1,110,000,000

4,905,000,000

Selanjutnya, kegiatan BKM ini tersusun dalam siklus-siklus, dimana pentahapan siklus ini dibantu oleh Konsultan Perkotaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari pencairan dana BLM sampai dengan pelaksanaan kegiatannya seperti; Penyusunan PJM Pronangkis, Rembug Warga Tahunan, Review Keuangan, Pemilu BKM, Channeling (kemitraan) BKM dengan pihak lain serta Sinergisme PJM dengan Musrenbang, dikawal oleh Konsultan. Dari 50 Desa di Kabupaten Bantul, sampai dengan Bulan Juli 2011 ini sebagian besar BKM (35 BKM) telah berpengalaman melakukan channeling dan kemitraan dengan pihak lain, baik Pemerintah, Swasta, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Perbankan maupun kelompok peduli lain. Adapun dinas-dinas yang melakukan kemitraan dalam program PAKET ini antara lain Bagian Administrasi Pembangunan Setda, BKK, Kantor PMD, Dinas Peternakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Perindagkop dan Dinas Pertanian. Sementara pihak lain yang telah melakukan channeling dengan BKM diantaranya UNDP, IOM, LSM PALUMA, YGM, Perguruan Tinggi (STTNAS, IKIP PGRI, STIE API), Sedangkan Badan usaha yang pernah melakukan kemitraan antara lain SGM (pabrik susu), Bank Mandiri, BLK, PT Arindo, PT Peksi dan lain-lain. 4.3.2.3. PNPM Mandiri Kelautan Perikanan Program ini berupa bantuan langsung kepada kelompok untuk pembudidayaan perikanan dan kelautan. Bantuan ini diberikan kepada 11 kelompok di wilayah Kecamatan Srandakan. Adapun sumber dana dari APBN. Untuk tahun 2009 BLM yang dikucurkan Rp. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

49

514.046.000,- dengan dukungan dana untuk operasional sebesar Rp. 412.254.000,sehingga jumlah total Rp. 926.300.000,-. Pada tahun 2010 dana yang dikucurkan sebesar Rp. 475.890.000 ,- dengan jumlah anggaran operasional sebesar Rp. 274.110.000,sehingga total anggarannya Rp. 750.000.000,-. Tahun 2011 Program ini terpetakan menjadi 2, yaitu untuk Kelompok Perikanan Tangkap @Rp 100.000.000,- untuk 8 Kelompok dan Perikanan Budidaya. Sementara SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul. 4.3.2.4. PNPM Mandiri Bidang Pertanian (PUAP) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar subsektor. PUAP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikordinasikan oleh kantor Menko KESRA. Adapun Tujuan dari PUAP adalah untuk: 1)

Menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan.

2)

Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis perdesaan utamanya pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani.

3)

Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis

4)

Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Sementara itu, sasaran dari PUAP adalah: 1)

Desa miskin/tertinggal yang mempunyai potensi pertanian.

2)

Gapoktan/ Poktan yang dimiliki dan dikelola petani.

3)

Rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil dan buruh tani.


50

4)

Pelaku usaha agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan maupun musiman.

Pada awalnya PUAP berada di SKPD Dinas Pertanian dan Kehutanan, kemudian mulai tahun 2010 di bawah SKPD Badan Ketahanan Pangan. Selengkapnya data perkembangan jumlah PUAP adalah sebagai berikut: Tabel 4.6. Perkembangan Alokasi Anggaran PUAP No. 1. 2. 3. 4.

Tahun 2008 2009 2010 2011

Volume/Desa 25 23 17 10 Jumlah Sumber: BKP3 Kab. Bantul, 2011

Jml Anggaran (Rp) 2.500.000.000,2.300.000.000,1.700.000.000,1.000.000.000,7.500.000.000,-

4.3.2.4. PNPM Mandiri Pariwisata Pariwisata merupakan alat yang efektif dalam rangka program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. Sasaran dari program ini adalah kelompok warga di kelurahan/desa yang mempunyai PNPM Mandiri inti. Desa/kelurahan penerima manfaat program ini adalah: 1)

Desa yang memiliki potensi pariwisata dan sudah dikunjungi wisatawan

2)

Terdapat masyarakat miskin yang tinggal di desa tersebut

3)

Sudah memiliki aktivitas kepariwisataan

4)

Diprioritaskan desa yang sudah memiliki RPJM desa

5)

Diprioritaskan desa yang sudah melaksanakan PNPM inti.

Pada tahun 2009 Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi PNPM Pariwisata untuk 10 desa yaitu desa Kebonagung, Karangtengah, Imogiri, Wukirsari, Seloharjo, Panjangrejo, Parangtritis, Tirtosari, Guwosari, dan Sedangsari. Alokasi dana tahun 2009 dari APBN sebesar Rp. 531.177.000,-. Tahun 2010 dana yang disalurkan sebesar @ Rp60 juta per desa untuk 11 desa wisata dan di tahun 2011 sebesar @ Rp. 65-100 juta untuk 6


51

desa. Adapun SKPD yang menangani adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. 4.3.2.5. PNPM Mandiri PAKET Program PNPM Mandiri PAKET (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) adalah program percepatan pengentasan kemiskinan, yang mulai diluncurkan pada tahun 2007. Adapun realisasi anggaran dari tahun 2008 sampai 2011 mencapai Rp. 7.500.000.000,-. Adapun rinciannya adalah pada tahun 2008 dana yang diluncurkan Rp. 2.500.000.000,-, tahun 2009 Rp. 3.000.000.000,-, tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (seharusnya Rp 2.000.000.000,-) Lokasi program sama dengan lokasi PNPM mandiri Perkotaan. Lokasi kecamatan yang menjadi sasaran yaitu kecamatan: Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Piyungan, Pleret, Sewon, Imogiri, Sanden, Srandakan, Sedayu, Banguntapan, Kasihan. Sumber dana dari sharing dana APBN dan APBD Kabupaten serta swadaya masyarakat. SKPD yang menangani BKK PP dan KB. 4.3.2.6. PNPM Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kegiatan PLPBK merupakan intervensi lanjut dari P2KP terutama untuk lokasi-lokasi yang masih mempunyai persoalan lingkungan permukiman yang sangat kompleks serta merupakan stimulan bagi keberhasilan masyarakat di desa-desa sasaran program P2KP yang mampu membangun lembaga masyarakat (BKM) di wilayahnya mencapai kualifikasi BKM berdaya. Tahun

2010,

Kabupaten

Bantul

mendapat

PNPM

Neighbourhood

Development/PLPBK di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan dan Desa Pleret kecamatan Pleret masing-masing desa mendapat alokasi dana sebesar Rp 1 (satu) milyar yang pencairannya dilaksanakan dalam 3 tahap. Penggunaan dana tersebut untuk rencana

penataan

lingkungan

permukiman

(RPLP),

pengelolaan

permukiman,

kelembagaan pembangunan serta pembangunan fisik kawasan prioritas. Tahun 2011, dari 51 desa lokasi P2KP yang lolos seleksi PLPBK sebanyak 11 desa, yaitu; desa Potorono, Banguntapan; Desa Bangunjiwo, Kasihan; Desa Wijirejo, Pandak; Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

52

Desa Srigading Sanden; Desa Argomulyo Sedayu dan Desa Trimurti, Srandakan, desa Wonokromo, Pleret, Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, desa Panjangrejo, Pundong, desa Pendowoharjo, Sewon, dan desa Sabdodadi, Bantul. Hasil seleksi Tim Penilai Kabupaten ini kemudian masih diverifikasi oleh Tim Penilai Provinsi yang kemudian diusulkan ke Pusat. 4.3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil Program ini terurai dengan skema pemberian modal usaha bagi Industri Kecil Menegah (IKM), UMKM dan Koperasi. Saat ini Dinas Perindustrian & Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul mempunyai beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan. Program-program tersebut antara lain : a.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah(IKM) Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan Gakin yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan rokok. Gakin yang mempunyai usaha, diberikan bantuan berupa modal dan peralatan. Total dana hibah yang disalurkan Rp. 190.000.000,-.

b.

Program Kemitraan Bina Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul bekerjasama dengan beberapa BUMN memberikan bantuan modal dengan bunga kompetitif bagi UMKM. Disperindagkop hanya berfungsi memberikan rekomendasi bagi calon kreditur. Proses pengajuan kredit, realisasi maupun penagihan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMN yang menyalurkan yaitu Bank Mandiri, BRI, Perum Peruri, PT. ASEI. Berikut ini adalah tabel pencairan Program Kemitraan Bina Lingkungan yang merupakan rekomendasi Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul.


53

Tabel 4.7. Pencairan Program Kemitraan Bina Lingkungan 2008 Jml. Rp. UKM (Jt) 1 PT. Asei 16 495 2 Perum Peruri 5 80 3 Bank Mandiri 37 517 Sumber : Disperindagkop, 2011 No.

Nama BUMN

c.

2009 Jml. Rp UKM (Jt) 16 495 2 65 72 1002

2010 2011 Jml. Rp Jml. Rp UKM (Jt) UKM (Jt) 13 315 5 150 6 1465 139 232.5 168 2101

Program Hibah Kementrian Koperasi dan UKM

Kabupaten Bantul melalui Disperindagkop memperoleh dana hibah dari Kementrian Koperasi dan UKM sebesar 1 Milyar. Bagi koperasi yang akan menggunakan dana tersebut harus membuat proposal yang ditujukan kepada Disperindagkop Kabupaten Bantul, kemudian proposal akan di verifikasi untuk menetukan kelayakannya. 4.3.4. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah 4.3.4.1. Bantuan Sosial Kemasyarakatan Sasaran program ini adalah KK miskin. Sumber dana APBD kabupaten Bantul tahun 2009 sebesar Rp. 4,8 Milyar. Masyarakat miskin yang membutuhkan dana ini mengajukan proposal bantuan kepada Bupati lewat Dinas Sosial. Pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 4.000.000.000,- sedangkan 2011 mengalami penurunan menjadi Rp. 3.150.000.000,-. Anggaran ini bertujuan untuk penguatan modal usaha bagi keluarga miskin. 4.3.4.2. Bantuan Pengembangan Usaha bagi Keluarga Miskin Melalui Stimulan Modal Usaha Program ini berupa pemberian bantuan untuk pengembangan usaha bagi Gakin melalui stimulan modal untuk usaha produktif. Untuk tahun 2009 sasaran program ini adalah 1.500 Gakin, masing-masing Gakin diberikan bantuan bergulir Rp. 1.000.000,.Program ini merupakan pengembangan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga


54

Miskin (PEKM) yang sudah diluncurkan pada tahun 2006 dan telah dinilai sukses. Sumber dana APBD Kabupaten sebesar Rp.1.500.000.000 ,- pada tahun 2009. Sampai dengan 2011 perkembangan PEKM dapat diuraikan sebagai berikut: 

Modal awal

: Rp. 23.500.000.000,-



Tambahan dari revolving

: Rp. 22.831.000.000,- +



Dana Keluar

: Rp. 46.331.000.000,-



Angsuran Masuk

: Rp. 41.432.415.263,-



Keluar revolving



Keluar reward

: Rp. 17.523.007.000,-



Keluar utk kandang

: Rp.



Utk Bansos/peningkt SDM/adm : Rp.

181.607.500,- _

Dana angsuran sisa

: Rp.

Dana PEKM beredar

: Rp. 4.898. 584.737,- +

: Rp. 22.831.000.000,-

Total Dana PEKM

836.250.000,-

60.550.730,-

: Rp. 4.959.135.500,-

(Dana yang masih beredar & total saldo dana di Tabungan) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain : 1)

Jenis usaha masih terbatas usaha rumah tangga

2)

Belum ada administrasi kelompok yang bisa optimal

3)

Usaha kelompok masih bersifat perorangan

4)

Pemasaran masih terbatas lingkup wilayah

5)

Kurangnya pembinaan secara rutin

Perkembangan PEKM di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2011: 1)

Sudah ada beberapa pengguna PEKM yang telah beralih ke sumber modal yang lain (KESGA, KUPK dan KOPAKU) yanbg berjumlah 155 kelompok

2)

Kelompok PEKM telah berpartisipasi di Bantul Expo.


55

3)

Anggota kelompok PEKM yang usahanya baik, diikutkan pelatihan sertifikasi penyuluhan industri rumah tangga (SP IRT)

4)

Pada prinsipnya anggaran sangat bermanfaat untuk usaha kelompok, meskipun ada beberapa tunggakan angsuran.

4.3.4.3. Bantuan Modal bagi Pedagang Pasar Tradisional Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberi bantuan pemberdayaan pedagang pasar. Seperti diketahui, di Kabupaten Bantul terdapat sebanyak 29 Pasar Kabupaten dan 21 Pasar Desa. Kedua jenis pasar ini tergolong Pasar Tradisional, yang memiliki karakteristik fisik dan sosial yang sama dalam hal bangunan dan cara transaksinya yang masih tradisional. Seiring laju perkembangan jaman, eksistensi pasar tradisional mulai terancam dan tergerus dengan hadirnya pasar modern. Guna melindunginya, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Perda tentang Perlindungan Pasar Tradisional dan Pembatasan Pasar Modern. Di samping itu, Pemkab Bantul juga menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Pasar di Kabupaten Bantul. Di dalam Perbup tersebut mengatur tentang ketugasan Kantor Pengelolaan Pasar berkaitan dengan penyaluran kredit lunak bagi pedagang pasar serta mekanismenya. Pada tahap awal peluncuran kredit tersebut pada Juni 2008, maksimal pengajuan pinjaman dibatasi Rp 1 juta.. Tahap awal diujicobakan di Pasar-pasar yang relatif besar luasan dan banyak jumlah pedagangnya yaitu Pasar Bantul, Imogiri dan Pasar Piyungan. Kemudian pada bulan November 2008 ditambah pasar Niten. Selanjutnya pada tahun 2010 dikucurkan di 3 pasar lagi yaitu Pasar Barongan, Semampir dan Sungapan. Sampai dengan bulan September 2011 telah dikucurkan dana pinjaman untuk 8 pasar yaitu; Pasar Piyungan, Bantul, Imogiri, Niten, Semampir, Sungapan, Panasan dan Barongan. Besarnya kredit yang dikucurkan sebesar Rp. 1.194.272.000,- (per 30 September 2011).


56

4.3.4.4. Bantuan Cacat Korban Gempa Bantuan ini diberikan kepada penyandang cacat korban gempa usia produktif dengan kriteria antara umur 20 tahun s/d 50 tahun. Diharapkan bantuan ini bertujuan untuk memberdayakan penderita cacat korban gempa agar dapat mandiri dan mempunyai usaha kecil untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga serta dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga pada umumnya sehingga tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Sasaran untuk tahun 2009 sebanyak 422 orang sedang tahun 2010 sebanyak 75 orang. Sumber dana dari APBD Kabupaten. Alokasi tahun 2009 sebesar Rp. 295.400.000,- sedang tahun 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-. Pada tahun 2011 anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial. 4.3.4.5.

Bantuan Modal Bagi Lansia Potensial

Bantuan ini diberikan kepada kelompok lanjut usia yang masih potensial di tiga kecamatan yaitu Srandakan, Sanden, Sewon. Sasaran 60 orang. Sumber dana dari APBD Kabupaten. Alokasi tahun 2010 sebesar 50 juta rupiah. Pada tahun 2011 anggaran menurun drastis sebesar Rp. 5.juta. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial. 4.3.4.6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (KUBE Penumbuhan) Program ini berupa bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) untuk fakir miskin terutama untuk pendampingan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Sumber dana dari APBN dan dari APBD Provinsi. Alokasi untuk tahun 2009 dan 2010 sama, masing-masing 1,8 milyar. Sedangkan tahun 2011 diserahkan untuk 90 kelompok @ Rp. 17,5 juta. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial. 4.3.4.7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (KUBE BLPS) Program ini berupa bantuan penguatan modal pada KUBE. Sasaran untuk tahun 2009 sebanyak 40 kelompok sedang tahun 2010 sebanyak 30 kelompok. Diharapkan dengan program ini masyarakat miskin bisa berdaya dengan usaha mandiri. Sumber dana Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

57

dari APBN. Alokasi dana 2009 sebanyak 120 juta rupiah sedang tahun 2010 sebanyak 900 juta rupiah. Pada tahun 2011 diserahkan kepada 30 kelompok @ Rp 30 juta. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial. 4.3.4.8. Bantuan Permodalan Bagi Gakin Program ini berupa pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin. Sasaran program ini pada tahun 2010 sebanyak 2.385 keluarga miskin yang tersebar di 17 kecamatan. Alokasi dana yang dikucurkan sebanyak 358 juta. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial. 4.3.4.9. Fasilitasi Anak Yatim Program ini berupa pemberian uang saku kepada anak yatim se Kabupaten Bantul dan pengajian serta makan bersama. Sasaran sebanyak 1.700 anak yatim. Alokasi dana tahun 2009 sebesar Rp. 116.250.000,- sedang 2010 sebesar Rp. 125.000.000,- untuk bantuan alat tulis ditambah Rp. 90.000.000,- untuk acara penyantunan tersebut sebanyak 17 kali. Pada tahun 2011 bantuan meningkat menjadi Rp. 259.264.000,- untuk santunan alat tulis dan fasilitasi acara penyantunan selama 17 kali dalam satu tahun. Sumber dana dari APBD Kabupaten. SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial. 4.3.4.10. Bantuan Operasional Posyandu Bentuk program berupa pemberian bantuan operasional untuk Posyandu balita se Kabupaten Bantul. Sasaran tahun 2009 sebanyak 1.099 posyandu Balita sedang tahun 2010 sebanyak 1.123 Posyandu Balita. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan status gizi Balita. Sumber dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.307.900.000,- tahun 2009. Sedang tahun 2010 sebesar Rp. 1.153.950.000,-. SKPD pengelolan Dinas Kesehatan. 4.3.4.11. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) SKPD pengampu Program ini adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2003. Sasaran program adalah anak-anak TK Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

58

se Kabupaten Bantul, dengan persyaratan TK mengajukan proposal kepada Bupati Bantul. Penetapan sasaran (TK dan siswa) ditetapkan dengan SK Bupati. Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki gizi dan ketahanan fisik anak, menambah semangat belajar serta mengurangi absensi siswa. Pada tahun 2011 anggaran sebesar Rp. 2.331.636.000,-. 4.3.4.12. Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif/KUPK (Kredit Usaha untuk Peningkatan Kesejahteraan) Program ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan mempercepat penurunan angka kemiskinan. Ternyata cukup diminati oleh masyarakat terbukti dengan banyaknya proposal yang masuk. Total dana yang sudah dikucurkan tahun 2009 sebesar Rp. 689.000.000,- sedang tahun 2010 Rp. 517.000.000,-. Hingga tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 655.178.725,- dengan dana pendukung sebesar Rp. 13.872.000,-. Sumber dana APBD kabupaten. Bantuan usaha ini digulirkan sejak tahun 2003. Pernah berhenti beberapa lama, kemudian dari tahun 2009 hingga 2011 ini berjalan lagi. Bantuan ini diberikan kepada individu dengan kriteria berpenghasilan rendah (dibawah Rp 1 juta), yang mempunyai usaha kecil yang bersedia disurvey oleh Tim dari Kabupaten. Bantuan ini diberikan secara berkelompok (10 Orang) @ Rp 1.000.000,/Orang dengan suku bunga 10% pertahun. Jumlah KUPK penerima manfaat saat ini (2011) sebanyak 317 kelompok dengan jumlah anggota 3807 Orang anggota. Besarnya penyerapan dana tahun 2010 sebesar Rp. 3. 160.500.000,-. Pada tahun 2011 ini meningkat menjadi Rp. 3.759.500.000,-. Untuk pengangsuran dan administrasinya Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah selaku pengampu program bekerjasama dengan Bank Bantul. Apabila yang bersangkutan sudah tertib mengangsur, tetapi masih memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya maka akan disarankan untuk mengikuti tahap lanjutan yaitu dengan meminjam dana dari program PEKM (Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin) yang diampu oleh Badan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana & Pembedayaan Perempuan.


59

4.3.4.13. Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi UMKM di Pedesaan Bentuk program berupa bantuan bergulir Usaha Ekonomi Produktif bagi kelompok Dasa Wisma. Setiap Dasa Wisma memperoleh bantuan @ satu juta. Total dana yang sudah dikucurkan tahun 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- sedang tahun 2010 Rp. 24.000.000,-. Sumber dana APBD kabupaten. Pengelola program Bagian KPPD Set Kab. Bantul. 4.3.4.14. Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi kepada Desa Bentuk program berupa bantuan keuangan untuk masyarakat desa. Masyarakat harus membentuk kelompok untuk membuat usaha bersama. Pada tahun 2009 program diterima oleh 740 kelompok di 17 Kecamatan 75 desa se Kabupaten Bantul. Alokasi dana tahun 2009 dan 2010 masing–masing sebesar 3,75 milyar. Sumber dana dari APBD Propinsi DIY. Pengelola program Bagian Pemdes Kab. Bantul. 4.3.4.15. Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin Bentuk program adalah membantu dan menfasilitasi kegiatan bagi keluarga miskin. Sasaran program adalah Keluarga miskin. Alokasi dana tahun 2011 sebesar 81,5 juta berasal dari dana APBD Kabupaten. SKPD pengelola BKK PPKB Kabupaten Bantul. 4.3.4.16. Program Promosi Hasil Usaha Gakin Bentuk program adalah membantu dan menfasilitasi promosi hasil usaha yang dilakukan keluarga miskin. Sasaran program adalah Keluarga miskin yang sudah mempunyai usaha. Alokasi dana tahun 2011 sebesar 10 juta berasal dari dana APBD Kabupaten. SKPD pengelola BKK PPKB Kabupaten Bantul. 4.3.4.17. Subsidi PBB untuk Keluarga Miskin Bentuk kegiatan berupa pemberian keringanan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). bagi KK miskin di seluruh Kabupaten Bantul. Program ini diharapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

60

dapat meringankan beban KK miskin dalam pembayaran pajak PBB. Total dana yang dikucurkan untuk program ini pada tahun 2009 Rp. 998.082.485,- sedang tahun 2010 sebesar Rp. 562.423.848,-. Sumber dana dari APBD Kabupaten. Pada tahun 2011 anggaran meningkat menjadi Rp. 1,3 Milyar. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). 4.3.4.18. Peningkatan Ketrampilan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) Bentuk program berupa peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja. Dengan program ini diharapkan calon pencari kerja mempunyai ketrampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja atau membuka lapangan usaha sendiri. Selain itu program ini juga untuk peningkatan fungsi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja menjadi lembaga pelatihan berbasis masyarakat. Diharapkan dengan program ini dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Bantul. Sumber dana dari APBN. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul. 4.3.4.19. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program ini berupa padat karya produktif, pembinaan LPK, teknologi tepat guna dan penyuluhan kerja berbasis kompetensi. Sasaran dari program ini adalah para penganggur dan setengah penganggur. Diharapkan dengan program ini dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Bantul. Sumber dana dari APBN, APBD Propinsi dan dari APBD Kabupaten. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul. 4.3.4.20. Transmigrasi Umum Program ini berupa pengerahan dan penempatan transmigrasi, pemberdayaan transmigrasi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, pembinaaan kepada calon transmigran, pendidikan dan pelatihan kepada calon transmigran, monitoring ke lokasi transmigran. Sasaran dari program ini adalah pencari kerja terutama keluarga miskin. Sumber dana dari APBD kabupaten. Alokasi untuk tahun 2009 sebesar Rp. 359.911.300,- sedang tahun 2010 sebesar Rp. 524.747.100,-. SKPD pengelola program ini Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

61

adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul. Pada tahun 2011 Program Peningkatan Ketrampilan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK), Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Umum anggaran total Rp. 2.023.641.000,4.3.4.21. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Sasaran dari kegiatan ini adalah keluarga miskin dan calon transmigran se Kabupaten Bantul. Sumber dana dari APBD kabupaten. Alokasi untuk tahun 2009 sebesar Rp. 198.875.000,- sedang tahun 2010 sebesar Rp. 107.900.000,-. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul. 4.3.4.22. Pengembangan Sumberdaya Perikanan Program ini berupa penguatan modal kepada

kelompok budidaya perikanan.

Sasaran program 11 kelompok di Kecamatan Srandakan. Dengan program ini diharapkan dapat menjadi sarana alih profesi dari penambang pasir ke budidaya perikanan disekitar sungai Progo. Sumber dana dari APBN. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi DIY mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.474.600.000,- ditambah dengan anggaran pendampingan dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 60.000.000,- untuk kegiatan pemberdayaan keluarga miskin melalui wirausaha budi daya ikan lele. Sasarannya adalah KK Miskin di 4 desa yaitu Gilangharjo, Pandak (42 KK), Seloharjo, Pundong (100 KK), Gadingsari, Sanden (56 KK) dan Guwosari, Pajangan (30 KK). Jenis bantuan berupa uang senilai Rp. 1.474.600.000,- untuk 228 KK di 4 desa tersebut untuk pembelian terpal, benih ikan, pakan, perlengkapan budi daya dan pompa air, serta ada pemdampingan teknis budidaya. 4.3.4.23. Dana Revolving Penguatan Modal (DPM) Perikanan Budidaya Program ini berupa penguatan modal bergulir yang diberikan kepada kelompok perikanan budidaya. Sasaran penerima program ini untuk tahun 2010 sebanyak 20 kelompok. Total dana yang dialokasikan tahun 2010 sebesar Rp. 528.000.000,-. Sumber Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

62

dana dari APBN. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan. 4.3.4.24. Program Peningkatan Kesejahteraan Peternak Program ini berupa penguatan modal kepada kelompok peternak se Kabupaten Bantul. Sasaran penerima program ini untuk tahun 2009 sebanyak 16 kelompok peternak. Total dana yang dialokasikan tahun 2009 sebesar Rp. 900 juta rupiah. Untuk 2010 dan 2011 jumlah dananya Rp. 1 Milyar yang digunakan untuk usaha budi daya ternak kambing dan ternak ayam buras. Mekanismenya adalah dana ditransfer kepada kelompok penerima dan dikelola langsung oleh KK Miskin untuk dijadikan sebagai modal usaha. Sumber dana APBD Provinsi dan Kabupaten Bantul. SKPD pengelola program adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan. 4.3.4.25. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini berupa penguatan modal bergulir yang diberikan kepada kelompok petani. Sasaran penerima program ini untuk tahun 2010 sebanyak 11 kelompok petani. Total dana yang dialokasikan tahun 2010 sebesar Rp. 481.000.000 berasal dari APBD Propinsi DIY. SKPD pengelola program adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan. 4.3.4.26. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Bentuk program berupa pemberdayaan keluarga miskin disekitar pabrik rokok. Sasaran penerima manfaat tahun 2009 sebesar 76 keluarga miskin sedang tahun 2010 sebanyak 84 keluarga miskin. Total dana yang dialokasikan tahun 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- sedang tahun 2010 sebanyak Rp. 202.050.500,-. Sumber dana dari APBD Kabupaten. SKPD pengelola program adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. 4.3.4.27. Program Desa Mandiri Pangan Bentuk program berupa penguatan modal usaha kelompok. Program ini ada sejak tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

63

a)

2006

: Desa Muntuk dan Jatimulyo (Dlingo)

b)

2007

: Desa Selopamioro dan Wukirsari (Imogiri)

c)

2008

: Desa Seloharjo (Pundong)

d)

2009

: Desa Srihardono (Pundong)

e)

2010

: Desa replikasi ada 3 (Karangtengah, Sriharjo dan Girirejo)

f)

2011

: Desa replikasi 3 (Dlingo, Temuwuh dan Mangunan)

Total jumlah Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul ada 13 desa. Sumber dana merupakan dana APBN. SKPD pengelola program adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian. Kaji ulang terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah ada dimaksudkan untuk mengambil pelajaran demi perbaikan penyusunan SPKD ini. Lebih dari itu diharapkan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di masa mendatang tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam SPKD ini dikaji empat kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Kajian pertama dilakukan terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diprakarsai Pemerintah Pusat. Kedua, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang merupakan sharing Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Ketiga, kajian terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diprakarsai Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Terakhir, kajian terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan yang secara nyata dilakukan masyarakat maupun kalangan swasta. Metode pengkajiannya adalah dengan cara menelaah berbagai dokumen apakah di dalam kebijakan dan program-program tersebut terdapat pilar penanggulangan kemiskinan. Pilar-pilar tersebut adalah: perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta perlindungan sosial. Semua kajian terhadap kebijakan dan program pemerintah pusat digunakan dokumen ini sebagai dasar melakukan analisis lingkungan eksternal (ALE). Sedangkan kebijakan dan program yang ada pada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat digunakan sebagai dasar melakukan analisis lingkungan internal (ALI).


64

4.4. Kebijakan dan Program Pemerintah Pusat Beberapa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diprakarsai Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di kabupaten Bantul, masing-masing memiliki sasaran dan metode yang beragam. Oleh karena itu ketika dikaji menggunakan empat pilar sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa belum semua program mangandung keempat pilar sekaligus,. Gambaran lengkapnya disajikan dalam tabel 4.8 Tabel 4.8. Matriks Beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan Atas Prakarsa Pemerintah Pusat No.

Program

1

Program Keluarga Harapan Program Jamkesmas Program Beasiswa Miskin dan Ban-tuan Operasional Sekolah (BOS) PNPM Mandiri Kelautan Perikanan PNPM Mandiri Bidang Pertanian (PUAP) PNPM Mandiri Pariwisata PNPM Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Program Hibah Kementrian Koperasi dan UKM Program Pemberdayaan Fakir Miskin (KUBE BLPS) Pemberian Makan-an Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)

2 3

4 5 6 7

8 9 10

Perluasan Kesempatan Kerja

Pemberdayaan masyarakat Ya

Peningkatan kapasitas SDM Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Perlindungan sosial Ya Ya Ya

Ya Ya Ya

Ya Ya

Ya


65

No.

Program


Peningkatan Ketrampilan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) 12 Pengembangan Sumberdaya Perikanan 13 Dana Revolving Penguatan Modal (DPM) Perikanan Budidaya 14 Program Desa Mandiri Pangan Sumber: data diolah, 2012

Pemberdayaan masyarakat

11

Ya

Ya

Ya


Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Perlindungan sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang diprakarsai Pemerintah Pusat pada masa lalu memperlihatkan ciri-ciri: (a) Kebijakan terpusat dan seragam; (b) Lebih bersifat karitatif (Charity) (c) Memposisikan masyarakat sebagai obyek, yaitu tidak melibatkan mereka dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan; (d) Memandang masalah kemiskinan hanya dari segi ekonomi; (e) Menganggap bahwa permasalahan dan penanggulangan kemiskinan bersifat sama (one-fit-for-all ); (f) Kurang memperhatikan keragaman budaya; (g) Pendekatannya top down; (h) Terdapat tumpang-tindih (overlapping) kelompok sasaran antara program yang satu dan program lainnya; dan (i)

Kebijakannya bersifat sektoral.

Harus diakui bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di bidang ekonomi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam upaya mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi telah dilakukan agenda penyelesaian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

66

hutang UKM. Di samping itu, kapasitas perbankan dalam penyaluran kredit kepada UKM dan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah dalam bentuk dana bergulir dan penjaminan kredit bagi UKM juga meningkat. Sementara itu, perkembangan akses UKM terhadap sumberdaya produktif nonfinansial ditandai dengan adanya peningkatan keberadaan penyedia jasa layanan pengembangan usaha (business development services-BDS), dan berkembangnya klaster/sentra UKM di berbagai daerah. Meskipun demikian, secara umum pencapaian hasil keseluruhan belum maksimal. Kebijakan perlindungan sosial khususnya bantuan sosial belum bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Karena kurang koordinasi, kurang transparan,diskriminatif serta kurang didukung akuntabilitas yang memadai maka kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Pelaksanaan bantuan sosial justru menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan tersebut. Kebijakan tersebut justru melumpuhkan inisiatif lokal. Masalah lain terkait dengan kebijakan tersebut adalah: kurang tepat sasaran, tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, serta tidak memberdayakan masyarakat. 4.5. Program Penanggulangan Kemiskinan Sharing Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Serangkaian kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang merupakan hasil sharing antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemkab Bantul yang dilaksanakan di kabupaten Bantul memiliki sasaran dan metode yang beragam. Hasil kajian dengan menggunakan aspek empat pilar sebagaimana disebut di atas terlihat menunjukkan bahwa belum semua program mangandung keempat pilar sekaligus,. Gambaran lengkapnya disajikan dalam tabel 4.9


67

Tabel 4.9. Matriks Beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan Sharing Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pemerintah Kab Bantul No. 1 2

Program

Raskin PNPM Mandiri Perdesaan 3 PNPM Mandiri Perkotaan 4 PNPM Mandiri PAKET 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin (KUBE Penumbuhan) 6 Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi kepada Desa 7 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 8 Transmigrasi Umum 9 Program Peningkatan Kesejahteraan Peternak 10 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Sumber: data diolah, 2012



Peningkatan kapasitas SDM

Ya

Ya Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya Ya

Ya Ya

Ya Ya

Ya

Ya

Ya

Perlindungan sosial Ya

Ya

4.6. Program Penanggulangan Kemiskinan Prakarsa Pemda Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan berbagai program yang pada akhirnya mengarah pada penanggulangan kemiskinan sekalipun tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai program penanggulangan kemiskinan. Karena pelaksanan program-


68

program tersebut adalah dinas atau kantor yang berbeda-beda sedang nama dan tujuan programnya tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai program penanggulangan kemiskinan, akibatnya arah program tidak padu dan hasilnya belum optimal. Tabel 4.10. Matriks Beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan Atas Prakarsa Pemerintah Kabupaten Bantul No.

Program

1 2 3

KUBE PKH Program Bayankes Program Bantuan Pendidikan Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Pengembangan Usaha bagi Keluarga Miskin Melalui Stimulan Modal Usaha Bantuan Modal bagi Pedagang Pasar Tradisional

4

5 6

7

8 9 10 11 12 13

Bantuan Cacat Korban Gempa Bantuan Modal Bagi Lansia Potensial Bantuan Permodalan Bagi Gakin Fasilitasi Anak Yatim Bantuan Operasional Posyandu Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif/KUPK

Perluasan Kesempatan Kerja Ya

Pemberdayaan masyarakat Ya Ya Ya Ya


Perlindungan sosial

Ya

Ya Ya Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya Ya

Ya Ya

Ya

Ya


69

No. 14

Program

Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi UMKM di Pedesaan 15 Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin 16 Program Promosi Hasil Usaha Gakin 17 Subsidi PBB untuk Keluarga Miskin 18 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 19 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sumber: data diolah, 2012


Ya


Peningkatan kapasitas SDM

Perlindungan sosial

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Dari semua program yang dikaji pada tabel 4.10. ternyata hanya ada satu program yang mengandung sekaligus empat pilar penanggulangan kemiskinan seperti diuraikan di depan Yaitu program KUBE dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu pada masa mendatang yang diperlukan adalah upaya memadukan dan mensikronkan berbagai program tersebut sehingga arahnya lebih fokus dan hasilnya lebih optimal. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menggali program dan kegiatan baru yang sifatnya menyentuh akar permasalahan di tiap-tiap wilayah, karena bagaimanapun juga penyebab kemiskinan serta intervensi program seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan penyebab yang berbeda-beda pula di tiap kecamatan. Hal ini tentu merepotkan, namun demikian sangat urgen dilakukan mengingat sudah terlalu banyak gelontoran dana untuk penanggulangan kemiskinan namun apabila ditanyakan seberapa efektif program tersebut mengurangi kemiskinan, tidak ada yang dapat menyebutkan secara pasti persentase penurunannya karena maninggal, bermigrasi atau karena memang adanya intervensi atau mungkin sikap mental yang berubah, dari semula senang dikatakan miskin, menjadi malu dikategorikan miskin. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

70

4.7. Inisiatif Masyarakat dan Swasta Inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di daerah masing-masing sebenarnya telah lama ada. Namun demikian kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut tidak merata dan tidak sama intensitas serta kualitasnya. Karena masing-masing berskala lokal/mikro maka belum terdapat kesatu-paduan arah dan sasaran. Inisiatif dan peran kalangan swasta untuk membantu penanggulangan kemiskinan juga telah lama ada. Yang paling jelas adalah dalam penyediaan lapangan kerja yang dengan sendirinya memberi pendapatan kepada para pekerja yang direkrutnya. Di samping itu ada pula program dana hibah, sumbangan-sumbangan, dan santunan sosial. Masing-masing program baik dari masyarakat maupun dari kalangan swasta dalam kaitan dengan empat pilar penanggulangan kemiskinan terlihat pada tabel 4.11. Tabel 4.11. Beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan Atas Prakarsa Masyarakat/Swasta No.

Program

1

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 2 Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN 3 Program Hibah Kementrian Koperasi dan UKM Sumber: data diolah, 2012


Pemberdayaan masyarakat Ya


Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Perlindungan sosial

Pemerintah Kabupaten Bantul perlu merangkul swasta untuk turut serta dalam penanggulangan kemiskinan, karena selama ini potensi swasta belum tergali dengan baik. Adanya skema Corporate Social Responsibility (CSR) belum terdata dan diatur dengan baik, misalnya dengan adanya regulasi yang jelas yang mengatur kewajiban dunia usaha di Kabupaten Bantul.


71

Adapun kelemahan utama dari kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat maupun kalangan swasta secara umum antara lain: 1) Belum terdapat sinergi 2) Belum sepenuhnya dikelola oleh penduduk setempat dan menjadi milik mereka. 3) Belum terdapat kesatuan arah dan tahapan. 4) Tidak berkelanjutan. 5) Kurang mendapat sambutan dari pemerintah daerah karena sifatnya berupa luncuran program. 4.8. Analisis Lingkungan Internal (ALI) 1) Kekuatan a)

Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan semakin mantap.

b)

Dukungan politik menuju kepemerintahan yang baik telah berjalan

c)

Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan merata. Budaya gotong royong tinggi.

d)

Pertumbuhan ekonomi daerah cukup tinggi.

e)

Stabilitas keamanan daerah terkendali.

f)

Masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi.

g)

Masyarakat dapat mengikuti perkembangan informasi.

h)

Terdapat kesempatan kerja secara merata.

i)

Adanya alokasi pendanaan untuk program penanggulangan kemiskinan.

j)

Potensi konstribusi peran serta LSM, Perguruan Tinggi dan Swasta di Bantul cukup besar.

k)

Kualitas SDM Kabupaten Bantul memiliki daya saing kuat.

l)

Lokasi Kabupaten Bantul strategis, alam subur dan sumber daya alam tersedia.


72

2) Kelemahan a)

Masih terdapat ego sektoral dalam pelaksanaan pembangunan.

b)

Masih

kurangnya

peraturan

daerah

untuk

mendukung

program

penanggulangan kemiskinan. c)

Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.

d)

Distribusi pendapatan belum cukup merata meskipun angka Koefisien Gini tergolong baik.

e)

Perkembangan teknologi tidak belum dimanfaatkan bagi keluarga miskin.

f)

Keluarga miskin kesulitan mengakses perkembangan informasi

g)

Keluarga miskin tidak mampu menangkap peluang kerja

h)

Program penanggulangan kemiskinan tidak dipantau dan dinilai secara konsisten dan masih berdiri sendiri di bawah SKPD yang berbeda-beda.

i)

Kerjasama antar pelaku di Bantul belum direalisasikan dengan optimal.

j)

Daya saing tenaga kerja bagi keluarga miskin untuk mengisi peluang kerja masih belum optimal

k)

Potensi sumberdaya alam tidak berpihak pada perluasan kesempatan bagi keluarga miskin.

4.9. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) 1) Peluang a)

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

secara

konsisten

memperkuat dan

memperbaiki kebijakan penanggulangan kemiskinan. b)

Gerakan kesetiakawanan sosial daerah telah tumbuh (GERBU) perlu diperkuat, sementara alokasi dana untuk pemenuhan kebuuhan dasar ditingkatkan.

c)

Pemerintah daerah telah mendorong pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

d)

Keamanan daerah mantap dan terkendali.

e)

Pemerintah daerah mendorong perkembangan teknologi dan inovasi.


73

f)

Pemerintah daerah berperan aktif dalam kesepakatan kerjasama baik antara pemerintah dengan pemerintah, swasta serta dengan Perguruan Tinggi.

g)

Adanya regulasi yang mendorong iklim investasi daerah yang kondusif

h)

Alokasi pendanaan dari pusat untuk penanggulangan kemiskinan yang tetap tinggi serta adanya komitmen/sharing Kabupaten terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.

i)

Terjalinnya sinergisme ulama-umaro serta tokoh agama lainnya menjadi peluang kerjasama penanggulangan kemiskinan.

j)

Adanya kerjasama dengan pihak swasta, secara tidak langsung dalam penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan yang terbuka luas.

2) Ancaman a)

Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu menaikkan harga BBM.

b)

Adanya sikap kurang peduli pada sebagian masayarakat, ancaman hedonisme serta kesetiakawanan sosial yang mulai luntur;

c)

Terjadinya bencana alam

d)

Konflik horizontal yang mungkin terjadi;

e)

Teknologi modern dikuasai pihak asing dan masyarakat hanya sebagai penonton

f)

Informasi dikuasai oleh swasta, hanya untuk tujuan komersial dan tidak dapat diakses keluarga miskin

g)

Banyak perusahaan terancam tutup dan melakukan PHK karena ancaman krisis global;

h)

Terjadi penyimpangan penyaluran dana bagi keluarga miskin

i)

Bantuan bersifat sedekah, tidak berkelanjutan dan tidak mendidik

j)

Tenaga kerja terlatih dan terdidik dari pihak luar yang mengancam eksistensi tenaga kerja dalam negeri.


74

4.10. Faktor Penentu Keberhasilan Faktor-faktor penentu keberhasilan dalam dokumen ini adalah pilihan strategis yang diharapkan mendukung tercapainya visi dan misi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul, yaitu: 1) Adanya kesepakatan untuk penentuan data sasaran secara akurat dan mutakhir (validasi data KK Miskin). 2) Anggaran yang disediakan untuk program penanggulangan kemiskinan diperbesar. 3) Kebijakan pusat dan daerah tidak tumpang tindih 4) Program penanggulangan kemiskinan antar sector dan antar pelaku dapat terpadu. 5) Prosedur investasi jelas, sederhana dan tidak berbelit sehingga minat investasi usaha meningkat 6) Terdapat kepastian hukum 7) Keamanan kondusif dan terjamin 8) Modal sosial dalam masyarakat dapat ditingkatkan. 9) Organisasi masyarakat warga di tingkat lokal dapat memperjuangkan hak bagi keluarga miskin. 10) Program Penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran dan dipantau secara konsisten 11) Bekerjanya TKPK secara optimal baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa maupun dusun. 12) Tercapainya target MDGs, target Pembangunan Nasional, utamanya yang tercantum

dalam

dokumen

Master

Plan

Percepatan

dan

Perluasan

Penanggulangan Kemiskinan (MP3KI) serta prioritas pembangunan Kabupaten Bantul yaitu pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal. 13) Peningkatan peran tokoh agama dan masyarakat untuk memperkecil faktor moral hazard yang disebabkan oleh program yang bersifat charity.


75

BAB V MASTER PLAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013-2015

5.1.

Strategi Umum Secara umum strategi yang bisa ditempuh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam

menunaikan kewajiban untuk melakukan optimalisasi anggaran daerah guna pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, adalah sebagai berikut: Strategi yang ditempuh untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah: 1. Perlindungan sosial, dengan strategi yang dilakukan untuk memberi jaminan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala keluarga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, berpenghasilan rendah maupun penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru, baik laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial; 2. Penciptaan peluang berusaha dengan strategi melalui perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk mengurangi beban biaya masyarakat miskin serta meningkatkan penghasilan, menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan, sambil memberikan stimulasi dan regulasi yang berpihak kepada msyarakat miskin agar beban biaya ekonomi maupun sosial yang dihadapi oleh mereka dapat berkurang, serta memberikan layanan yang optimal terhadap upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin; 3. Peningkatan sumber daya manusia, strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan


76

perkembangan lingkungan, melalui upaya-upaya pendidikan formal maupun non formal; 4. pemberdayaan kelembagaan masyarakat, strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;dan 5. Penataan kemitraan global, strategi yang dilakukan untuk menata ulang hubungan dan kerjasama dengan lembaga internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas. Hal ini dapat dimulai dengan kemitraan bersama lembaga local, regional dan nasional, seperti swasta dunia usaha, PT dan LSM. 5.2

Strategi Khusus: 1)

Revitalisasi dan replikasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai forum lintas pelaku dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari mulai tingkat dusun, desa dan kecamatan.

2)

Penguatan pendidikan mental Keluarga Miskin dengan meminimalisir penyebab kemiskinan karena faktor individu (malas, tidak punya ketrampilan, boros, minder, dan ketergantungan)

3)

Memperkuat jejaring dengan berbagai pihak (termasuk peningkatan peran ulama dan tokoh agama/Ormas) untuk percepatan penaggulangan kemiskinan

4)

Supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) secara intensif dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

5)

Mendorong dan mendukung pengembangan pelembagaan partisipasi publik melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Dalam struktur TKPK ada Pokja Pengaduan Masyarakat, diharapkan dengan adanya Pokja


77

ini

mendorong

transparansi

dan

akuntabilitas

program-program

penanggulangan kemiskinan. 6)

Melindungi masyarakat dengan menyediakan pelayanan hak dasar yang memadai seperti; kecukupan pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan usaha, fasilitasi penyediaan papan/perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi dan jaminan perlindungan social yang berperspektif gender (dalam rangka pemenuhan Millenium Development Goals (MDGs).

7)

Memperbaiki

manajemen

pengelolaan

keuangan

pemerintah

untuk

menghasilkan anggaran yang pro poor, berimbang dan efisien serta mendorong pelayanan publik yang prima. 8)

Meningkatkan kesetiakawanan sosial dengan menggali potensi dana masyarakat seperti GERBU, zakat dan lain-lain untuk penanggulangan kemiskinan.

5.3. Strategi Program Kedua strategi umum dan khusus tersebut berlaku untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Strategi tersebut masih bersifat makro. Oleh karena itu juga diperlukan strategi mikro yang diharapkan menjadi strategi program dan berdampak pada percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut adalah; 1) Validasi data Kepala Keluarga (KK) miskin dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) penanggulangan kemiskinan 2) Program pengurangan Beban Hidup KK miskin 3) Pemberdayaan KK miskin 4) Sosialisasi peraturan tentang penanggulangan kemiskinan Pada umumnya keempat strategi program ini telah berjalan dengan baik, hanya saja pada program pengurangan beban hidup KK Miskin serta Pemberdayaan KK Miskin telah overlap antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Hal ini bisa jadi menyebabkan sasaran ganda, sementara warga yang benar-benar membutuhkan tidak tersasar. Pendampingan pasca program juga seringkali kurang sehingga masyarakat berjalan sendiri tanpa bimbingan. Program yang semula bertujuan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

78

untuk memberdayakan malah meninabobokan atau memanjakan masyarakat miskin itu sendiri. Dengan sendirinya terjadi pemborosan anggaran sementara tujuan program tidak tercapai. Dalam hal validasi data KK Miskin harus ada kesepakatan bersama tentang unifikasi data miskin. Harus dipastikan komitmen Pemerintah Pusat untuk memberlakukan data BPS sebagai basis data atau masih fleksibel dengan mengadopsi data daerah. Bila Pemerintah Pusat serius dengan unifikasi data, maka pendataan dan konsekuensinya (anggaran) harus disupport untuk tiap-tiap tahunnya. Karena siapa pun menyadari, bahwa pendataan memakan biaya tidak kalah besar dari program-program penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Selain itu, system monitoring dan evaluasi, sampai dengan saat ini belum terbakukan, belum mempunyai juklak dan juknis yang bisa dipedomani serta pelaksanaan evaluasi dijalankan sekedar melihat keterkaitan antara serapan anggaran dan pelaksanaan di lapangannya saja, belum sampai menyentuh pada outcome, benefit maupun impact. Apabila sudah ada tool monitoring dan evaluasi yang berupa SIM Program Penanggulangan Kemiskinan yang berfungsi seperti rapor, tentu saja akan dapat terlihat apabila seseorang “mentas” atau lulus dari kemiskinan karena intervensi program apa, bagaimana pelaksanaannya, lama waktu tempuh program serta bagaimana mekanisme pemantauannya. Tak kalah pentingnya dalam strategi program yang keempat adalah sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Peraturan seperti Perbup Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul, yang hendaknya menjadi pedoman dalam perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi program. Demikian pula pentahapan program yang dimulai dengan validasi data KK Miskin, siapa aktor yang berperan, hak dan kewajiban serta reward dan punishmentnya harus tersosialisasikan dengan baik. Sehingga maksud dan tujuan pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan dapat diketahui bersama. Dengan adanya sosialisasi peraturan-peraturan maka akan tercapai kesepahaman sehingga overlap, kurang sinergis dan kurang kompaknya SKPD, masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi, dapat tereliminir.


79

5.4. Pemetaan Lembaga Terkait Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kab Bantul Hasil pemetaan terhadap fungsi lembaga menunjukkan adanya lima lembaga utama yang berperan utama dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Kabupaten Bantul, yaitu: media massa, LSM, Perguruan Tinggi, Eksekutif dan Legislatif. Adapun peran masing-masing lembaga dapat dilihat pada table berikut: Tabel 5.1. Lembaga dan Peran dalam Penanggulangan Kemiskinan di Bantul No. 1

Lembaga Pers / Media Massa

2

Lembaga Swadaya Masyarakat/Ormas

3

Perguruan Tinggi

4

Pemerintah Daerah (Eksekutif)

                 

5

DPRD (Legislatif)

     

5.

Dunia Usaha

 

Peran Yang Dilakukan Menjadi wahana komunikasi Melakukan promosi pemberdayaan Menyediakan informasi yang relevan Menumbuhkan solidaritas masyarakat Melakukan advokasi Melakukan pendampingan Melakukan edukasi Menyediakan kajian dan lternative solusi Melakukan pendampingan Memberi edukasi dan pelatihan Melakukan pemantauan Ormas Mengorganisir dan memperkuat organisasi Menghimpun anggota Menampung dan memelihara Menciptakan iklim yang kondusif dan bertindak sebagai Regulator Menciptakan good governance Melakukan pembinaan dan berfungsi sebagai dinamisator Menyediakan layanan umum dan menyusun anggaran Menyusun dan mengesahkan aturan Bersama eksekutif menyusun anggaran Melakukan pengawasan Mendorong eksekutif untuk percepatan pelaksanaan program pro poor Mengusulkan program Menyetujui dan mengesahkan peraturan yang pro poor Menciptakan peluang kerja Melaksanakan kemitraan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

80

No.

Lembaga

Peran Yang Dilakukan  Memberdayakan masyarakat  Menjadi partner pemerintah dalam pengentasan kemiskinan Sumber: hasil analisis, 2012 Berdasarkan fungsi masing-masing pelaku tersebut dapat dipetakan perannya

terkait dengan 4 pilar kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut: Tabel 5.2. Lembaga dan Peran dalam Penanggulangan Kemiskinan di Bantul

No. 1 2 3 4 5 6.

Perluasan Pemberdayaan Kesempatan Masyarakat Kerja Pers/Media Tidak Ya LSM/Ormas Tidak Ya PT Ya Ya Pemerintah Daerah Ya Ya DPRD Tidak Ya Dunia Usaha Ya Ya Sumber: hasil analisis, 2012 Lembaga

Peningkatan Kapasitas SDM Tidak Tidak Ya Ya Tidak Ya

Perlindungan Sosial Ya Ya Tidak Ya Ya Tidak

Dalam matriks tersebut terlihat bahwa pilar kegiatan penanggulangan kemiskinan akan bersinergi (saling melengkapi dan menguatkan) antar pelaku. .Setiap baris menunjukkan kebijakan dan program sebuah unsur dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan. Terkait dengan hal di atas perlu dicatat bahwa tidak semua pelaku bisa mengisi semua pilar dengan kegiatan yang secara langsung membawa dampak penanggulangan kemiskinan. Misalnya, perguruan tinggi akan sulit mengisi pilar perlindungan sosial, sehingga dalam kegiatan ini perannya lebih pada monitoring dan evaluasi. Sebaliknya organisasi kemasyarakatan justru sangat potensial mengisi pilar tersebut. Demikian pula dengan pelaku-pelaku yang lain untuk pilar-pilar yang lain. Sekalipun demikian, dengan sinergi semua pelaku maka semua pilar akan dapat diisi.


81

5.5.

Master Plan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bantul (2013-2015) Desain master plan strategi penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bantul

untuk 3 tahun ke depan dapat dilihat pada matriks berikut:


82 MASTER-PLAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN I

Klaster Program dan Tujuan Pilar Klaster

Program

Tujuan

Klaster 1

Program Bantuan dan Jaminan Sosial

mengur angi beban masyara kat dan keluarga miskin dalam pemenu han kebutuh an dasar melalui peningk atan akses pada pelayan an dasar antara lain melalui makana n, kesehat

Cakupan Program PKH

Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan (Jamkes)

Tahun I Target Penurunan Kemiskinan 13% Peningkatan Perluasan Perlindungan Sosial Sumber Daya kesempatan Manusia Indikator

Target

mengurangi 39 beban Kelomp pengeluara ok n Rumah Tangga Sasaran warga miskin yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat jaminan kesehatan

Semua warga miskin yang harus menjala ni rawat inap di rumah sakit dan belum mendap at jaminan kesehat an

Indikator

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat

Target

Indikator

Target

Indikator

menguran 39 gi beban Kelom pengeluar pok an Rumah Tangga Sasaran

mengura ngi beban pengelua ran Rumah Tangga Sasaran

39 Kelomp ok

menguran 39 gi beban Kelompok pengeluar an Rumah Tangga Sasaran warga miskin yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat jaminan kesehatan

Pengelola

Target Dinas Sosial

Semua Dinas warga Kesehatan miskin yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat jaminan kesehatan

Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012

83


Program

Tujuan an, dan pendidik an.

Cakupan Program Program Bantuan Pendidikan

Program BOP/BOS DA Beasiswa Bakat dan Prestasi


Target

akses Pelayanan Dasar di bidang pendidikan

akses Pelayanan Dasar di bidang pendidikan meringanka n biaya pendidikan anak se tingkat SLTP yang mempunyai

Indikator

Target


Indikator

Target

Indikator

3000 masyara kat miskin yang mengala mi kesulita n biaya untuk melanjut kan pendidik an Siswa SD/SDL B/MI

akses Pelayana n Dasar di bidang pendidika n

3000 masyar akat miskin yang mengal ami kesulita n biaya untuk melanju tkan pendidi kan


167 anak

meringan 167 kan biaya anak pendidika n anak se tingkat SLTP yang

Pengelola

Target 3000 Dinas masyarakat Pendidikan miskin yang Dasar mengalami kesulitan biaya untuk melanjutka n pendidikan

Dinas Pendidikan Dasar Dikdas, Dikmenof


84


Program

Tujuan

Cakupan Program


Target

bakat dan prestasi tertentu a.

Target

Indikator

Target

Pengelola

Indikator

Target

penguata n modal usaha bagi keluarga miskin memberd ayakan penderita cacat korban gempa agar dapat mandiri dan mempuny ai usaha kecil kelompok lanjut usia

11 persen dari KK Miskin

Dinas Sosial

428 orang cacat korban gempa

Dinas Sosial

60 orang

Dinas Sosial

mempun yai bakat dan prestasi tertentu

Bantuan Sosial Kemasya rakatan

penguatan modal usaha bagi keluarga miskin


Bantuan cacat korban gempa

memberday akan penderita cacat korban gempa agar dapat mandiri dan mempunyai usaha kecil


Bantuan kelompok Modal Bagi lanjut usia

Indikator


60 orang


85


Program

Tujuan

Cakupan Program Lansia Potensial Bantuan Pengemba ngan Usaha bagi Keluarga Miskin Melalui Stimulan Modal Usaha Bantuan Modal bagi Pedagang Pasar Tradisional Bantuan Beras bagi si Miskin (Raskin) Fasilitasi Anak Yatim


Target

Indikator

Target

Indikator

Target

yang masih potensial pengemban 4 % dari gan usaha Gakin bagi Gakin

pengemb angan usaha bagi Gakin

40 pasar Pedagang 40 pasar di pasar 40 pasar kab

Pemenuha n kebutuhan dasar pemberian uang saku kepada anak yatim

RTS sesuai data BPS 1.700 anak yatim

Pemenuh an kebutuha n dasar

Indikator yang masih potensial pengemb angan usaha bagi Gakin

4% dari Gakin

Pedagang pasar di 40 pasar


RTS sesuai data BPS

Terpenuh inya kebutuha n dasar

RTS sesuai data BPS

Pengelola

Target

4 % dari Gakin

Dinas Sosial

Pedagang 40 pasar pasar di kab 40 pasar

Kantor Pengelolaa n Pasar

Pemenuh an kebutuha n dasar pemberia n uang saku kepada

RTS sesuai data BPS

Dinas Sosial

1.700 anak yatim

Dinas Sosial


86


Program

Tujuan

Cakupan Program


Target

Bantuan Operasiona l Posyandu Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)

meningkatk an status gizi Balita memperbai ki gizi dan ketahanan fisik anak Sekolah

1.123 posyand u Balita Anakanak TK sekabup aten Bantul

Kegiatan Fasilitasi Permodala n bagi UMKM di Pedesaan

bantuan bergulir Usaha Ekonomi Produktif bagi kelompok Dasa Wisma. bantuan keuangan untuk kelompok usaha

Seluruh dasawis ma di Bantul

Program Pemberday aan Masyarakat Bantuan

740 kelompo k

Indikator

bantuan keuangan untuk kelompok usaha

Target

740 kelom pok

Indikator

Target

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Indikator anak yatim meningkat kan status gizi Balita memperb aiki gizi dan ketahana n fisik anak Sekolah bantuan bergulir Usaha Ekonomi Produktif bagi kelompok Dasa Wisma. bantuan keuangan untuk kelompok usaha

Pengelola

Target

1.123 posyandu Balita Anak-anak TK sekabupate n Bantul

Dinas Kesehatan

Seluruh dasawisma di Bantul

Bagian KPPD Set Kab. Bantul

740 kelompok

Bagi an Pemdes Kab. Bantul.

Kantor Pemberday aan Masyarakat Desa


87


Program

Tujuan

Cakupan Program Keuangan Pemerintah Propinsi kepada Desa Pendampin gan Program Layanan bagi Keluarga Miskin Program Promosi Hasil Usaha Gakin

Subsidi PBB untuk Keluarga Miskin


Target

masyarakat desa

Indikator masyarak at desa

Target

Indikator

Target

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Indikator

Pengelola

Target

masyarak at desa

menfasilitas 11 % i kegiatan dari bagi Gakin keluarga miskin

menfasilit asi kegiatan bagi keluarga miskin

11 % dari Gakin

menfasilitas i promosi hasil usaha yang dilakukan keluarga miskin

Keluarg a miskin yang sudah mempun yai usaha

Keluarga BKK PPKB miskin yang sudah mempunyai usaha

keringanan untuk pembayara n pajak bumi dan

Semua Gakin sebagai Pembay ar Pajak

menfasilit asi promosi hasil usaha yang dilakukan keluarga miskin keringana n untuk pembayar an pajak bumi dan

Semua Gakin sebagai Pembayar Pajak

BKK PPKB

Dinas Pengelolaa n Keuangan dan Aset


88


Program

Tujuan

Cakupan Program


Target

Indikator

Target

Indikator

Target

bangunan (PBB). bagi KK miskin


Pengelola

Target

bangunan (PBB). bagi KK miskin

Daerah (DPKAD).

Tahun I Target Penurunan Kemiskinan Klaster Program dan Tujuan Pilar Klaster

Program

Tujuan

Klaster 2

Program Pemberd

meningk atkan

Cakupan Program Program Pemberday

Perlindungan Sosial Indikator

Target

pendampin gan

90 Kelomp

13 % Peningkatan Sumber Daya Manusia

Perluasan kesempatan Indikator

Target

Indikator

Target


Pengelola

Target

pendampi 90 pendampi 90 Dinas ngan Kelom ngan Kelompok Sosial Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012

89 Tahun I Target Penurunan Kemiskinan Klaster Program dan Tujuan Pilar Klaster

Program

Tujuan

ayaan kapasita Masyarak s, at kemandi rian dan pember dayaan masyara kat dalam proses pemban gunan.

Cakupan Program aan Fakir Miskin (KUBE Penumbuh an)

Program Pemberday aan Fakir Miskin (KUBE BLPS) Peningkata n Ketrampilan Produktivita s Tenaga Kerja


Target



Target

pelaksanaa n, monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE Bantuan Langsung Pemberday aan Sosial (BLPS).

ok

penguatan modal pada KUBE

30 Kelomp ok

penguata n modal pada KUBE

30 Kelom pok

peningkata n pendidikan dan pelatihan bagi

960 orang

peningkat an pendidika n dan pelatihan bagi

960 orang


Indikator

Target

Indikator

pelaksana an, monitorin g, evaluasi dan pelaporan KUBE Bantuan Langsung Pemberda yaan Sosial (BLPS). penguata n modal pada KUBE

pok

pelaksana an, monitorin g, evaluasi dan pelaporan KUBE Bantuan Langsung Pemberda yaan Sosial (BLPS). penguata 30 n modal Kelompok pada KUBE


960 orang

30 Kelom pok


Pengelola

Target

960 orang

Dinas sosial

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si



Program

Tujuan

Cakupan Program (PKPTK)



Transmigra si Umum

pengerahan 100 dan orang penempata n transmigras i

pencari kerja. padat karya produktif, pembinaa n LPK, teknologi tepat guna dan penyuluha n kerja berbasis kompeten si pengerah an dan penempat an transmigr asi

Pengemba ngan Wilayah Strategis

keluarga 100 miskin dan orang calon transmigran

keluarga miskin dan calon transmigr

Perluasan dan Pengemba ngan Kesempata n Kerja

pencari kerja. padat karya produktif, pembinaan LPK, teknologi tepat guna dan penyuluhan kerja berbasis kompetensi

Target

960 orang


Target

Indikator pencari kerja.

960 orang

100 orang

100 orang

Target


Target

pencari kerja. padat 960 orang karya produktif, pembinaa n LPK, teknologi tepat guna dan penyuluha n kerja berbasis kompeten si pengerah 100 orang an dan penempat an transmigr asi keluarga miskin dan calon transmigr

Pengelola

100 orang


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra



Program

Tujuan

Cakupan Program dan Cepat Tumbuh Pengemba ngan Sumberday a Perikanan

Perluasan kesempatan


penguatan modal kepada kelompok budidaya perikanan. Dana penguatan Revolving modal Penguatan bergulir Modal yang (DPM) diberikan Perikanan kepada Budidaya kelompok perikanan budidaya Program penguatan Peningkata modal n kepada Kesejahtera kelompok an peternak se Peternak Kabupaten Bantul.

Target


Indikator

Target

an 11 kelompo k

20 Kelomp ok

16 kelompo k ternak

penguata n modal kepada kelompok budidaya perikanan penguata n modal bergulir yang diberikan kepada kelompok perikanan budidaya penguata n modal kepada kelompok peternak se Kabupate n Bantul

Indikator

Target


Target

an 11 kelom pok

20 Kelom pok

16 kelom pok ternak

penguata n modal kepada kelompok budidaya perikanan penguata n modal bergulir yang diberikan kepada kelompok perikanan budidaya penguata n modal kepada kelompok peternak se Kabupate n Bantul.

Pengelola si

11 kelompok

Dinas Kelautan dan Perikanan

20 Kelompok


16 kelompok ternak

Dinas Pertanian dan Peternakan

Pengemba Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012


Program

Tujuan

Cakupan Program ngan Industri Kecil dan Menengah


Target



Target

Indikator

Target


Pengelola

Target

Tahun I Target Penurunan Kemiskinan Klaster Program dan Tujuan Pilar

Perlindungan Sosial

Perluasan kesempatan



Pengelola


93 Klaster

Program

Tujuan

Klaster 3

Program Pemberd ayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menenga h (UMKM

memban tu usaha mikro dan kecil untuk meningk atkan kapasita s dan memperl uas usahany a agar kehidup an masyara kat miskin semakin stabil dan pendapa tannya meningk at.

Cakupan Program Program Pengemba ngan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Program Kemitraan Bina Lingkungan

Indikator

Target

Indikator

Target

Indikator

Target

Indikator

Target

Usaha yang dimiliki oleh Gakin di sekitar perusaha an rokok

11 % dari Gakin yang diberi bantua n Modal dan peralat an


11 % dari Gakin yang diberi bantuan Modal dan peralatan

UKM yang difasilitasi PKBL

174 UKM


174 UKM

Disperindag kop

Disperindag kop, Bank Mandiri, BRI, Perum Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012


Program

Tujuan

Cakupan Program


Target

Program Hibah Kementrian Koperasi dan UKM .

Pinjaman meningkatk Bergulir an ekonomi Usaha masyarakat Ekonomi Produktif/K UPK (Kredit Usaha untuk Peningkata n Kesejahtera an)



Target

Indikator

Target

UKM 174 yang UKM difasilitasi Kementeri an Kperasi dan UKM 317 kelompo k


Pengelola

Target

UKM 174 UKM yang difasilitasi Kementeri an Kperasi dan UKM meningkat 317 kan kelompok ekonomi masyarak at

Peruri, PT. ASEI Disperindag kop

Bagian Kerjasama dan Pengemba ngan Potensi Daerah Bank Bantul


95

MASTER-PLAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN II


Program

Tujuan

Klaster 1


mengur angi beban masyara kat dan keluarga miskin dalam pemenu han

Cakupan Program PKH

Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan

Tahun II Target Penurunan Kemiskinan 11 % Peningkatan Perluasan Perlindungan Sosial Sumber Daya kesempatan Manusia Indikator

Target

mengurangi beban pengeluara n Rumah Tangga Sasaran warga miskin yang harus menjalani

44 Kelomp ok

Semua warga miskin yang

Indikator

Target


Indikator


Target

Indikator

Target


menguran gi beban pengeluar an Rumah Tangga Sasaran warga miskin yang harus

44 Kelompok

Pengelola Dinas Sosial

Semua Dinas warga Kesehatan miskin yang harus


96


Program

Tujuan

Cakupan Program (Jamkes)

kebutuh an dasar melalui peningk atan akses pada pelayan an dasar antara lain melalui makana n, Program kesehat Bantuan an, dan Pendidikan pendidik an.


Target

rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat jaminan kesehatan

harus menjala ni rawat inap di rumah sakit dan belum mendap at jaminan kesehat an 3300 masyara kat miskin yang mengala mi kesulita n biaya untuk melanjut kan pendidik

akses Pelayanan Dasar di bidang pendidikan

Indikator

Target

Indikator


Target

3300 masya rakat miskin yang menga lami kesulit an biaya untuk melanj utkan


Pengelola

Target

menjalani rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat jaminan kesehatan

menjalani rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat jaminan kesehatan


3300 Dinas masyarakat Pendidikan miskin yang Dasar mengalami kesulitan biaya untuk melanjutka n pendidikan


97


Program

Tujuan

Cakupan Program


Target

Indikator

Target

Indikator

an Program BOP/BOS DA

akses Pelayanan Dasar di bidang pendidikan meringanka n biaya pendidikan anak se tingkat SLTP yang mempunyai bakat dan prestasi tertentu

Siswa SD/SDL B/MI

Bantuan Sosial Kemasya rakatan

penguatan modal usaha bagi keluarga miskin


Bantuan

memberday 428

Beasiswa Bakat dan Prestasi

b.

185 anak

Target


Pengelola

Target

pendidi kan Dinas Pendidikan Dasar meringan kan biaya pendidika n anak se tingkat SLTP yang mempuny ai bakat dan prestasi tertentu

185 anak

Dikdas, Dikmenof

penguata n modal usaha bagi keluarga miskin memberd


Dinas Sosial

428 orang

Dinas


98


Program

Tujuan

Cakupan Program cacat korban gempa


Target

akan penderita cacat korban gempa agar dapat mandiri dan mempunyai usaha kecil

orang cacat korban gempa

Bantuan Modal Bagi Lansia Potensial

kelompok lanjut usia yang masih potensial

66 orang

Bantuan Beras bagi si Miskin (Raskin) Bantuan Modal bagi Pedagang Pasar Tradisional

Pemenuha n kebutuhan dasar Pedagang pasar di 40 pasar

RTS sesuai data BPS 40 pasar

Indikator

Pemenuh an kebutuha n dasar Pedagang pasar di 40 pasar

Target

RTS sesuai data BPS 40 pasar

Indikator

Terpenuhi nya kebutuha n dasar

Target

RTS sesuai data BPS

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Indikator ayakan penderita cacat korban gempa agar dapat mandiri dan mempuny ai usaha kecil kelompok lanjut usia yang masih potensial Pemenuh an kebutuha n dasar Pedagang pasar di 40 pasar

Pengelola

Target cacat korban gempa

Sosial

66 orang

Dinas Sosial

RTS sesuai data BPS

Dinas Sosial

40 pasar

Kantor Pengelolaa n Pasar


99


Program

Tujuan

Cakupan Program


Target

Bantuan Permodala n Bagi Gakin

bantuan modal usaha bagi keluarga miskin.

Fasilitasi Anak Yatim

pemberian uang saku kepada anak yatim

Bantuan Operasiona l Posyandu Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)

meningkatk an status gizi Balita memperbai ki gizi dan ketahanan fisik anak Sekolah

1.123 posyand u Balita Anakanak TK sekabup aten Bantul

Kegiatan Fasilitasi Permodala

bantuan bergulir Usaha

Seluruh dasawis ma di

Indikator

4% bantuan keluarga modal miskin usaha bagi keluarga miskin. 1.700 anak yatim

Target 4% keluar ga miskin

Indikator

Target

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Indikator bantuan modal usaha bagi keluarga miskin. pemberia n uang saku kepada anak yatim meningkat kan status gizi Balita memperb aiki gizi dan ketahana n fisik anak Sekolah bantuan bergulir Usaha

Pengelola

Target 4% keluarga miskin

BKKPPKB

1.700 anak yatim

Dinas Sosial

1.123 posyandu Balita Anak-anak TK sekabupate n Bantul

Dinas Kesehatan



Kantor Pemberday aan Masyarakat Desa


100


Program

Tujuan

Tahun II Target Penurunan Kemiskinan 11 % Peningkatan Perluasan Perlindungan Sosial Sumber Daya kesempatan Manusia

Cakupan Indikator Program n bagi Ekonomi UMKM di Produktif Pedesaan bagi kelompok Dasa Wisma. Program bantuan Pemberday keuangan aan untuk Masyarakat kelompok Bantuan usaha Keuangan masyarakat Pemerintah desa Propinsi kepada Desa Pendampin menfasilitas gan i kegiatan Program bagi Layanan keluarga bagi miskin Keluarga Miskin Program menfasilitas Promosi i promosi Hasil hasil usaha

Target

Indikator

Target

Bantul

740 kelompo k

bantuan keuangan untuk kelompok usaha masyarak at desa

740 kelom pok

Indikator

Target

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Indikator Ekonomi Produktif bagi kelompok Dasa Wisma. bantuan keuangan untuk kelompok usaha masyarak at desa

Pengelola

Target

740 kelompok


BKK PPKB

10 % dari Gakin

menfasilit asi kegiatan bagi keluarga miskin

10 % dari Gakin

Keluarg a miskin yang

menfasilit asi promosi

Keluarga BKK PPKB miskin yang sudah


101


Program

Tujuan

Cakupan Program Usaha Gakin



Target

Indikator

Target

Indikator

Target


Target

yang dilakukan keluarga miskin

sudah mempun yai usaha

hasil usaha yang dilakukan keluarga miskin

mempunyai usaha

keringanan untuk pembayara n pajak bumi dan bangunan (PBB). bagi KK miskin


keringana n untuk pembayar an pajak bumi dan bangunan (PBB). bagi KK miskin


Pengelola

Dinas Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).


102


Program

Tujuan

Klaster 2

Program Pemberd ayaan Masyarak at

meningk atkan kapasita s, kemandi rian dan pember dayaan masyara kat dalam proses pemban gunan.

Cakupan Program Program Pemberday aan Fakir Miskin (KUBE Penumbuh an)


Target

pendampin gan pelaksanaa n, monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE Bantuan Langsung Pemberday aan Sosial (BLPS).

100 Kelomp ok

Program penguatan Pemberday modal pada aan Fakir KUBE

40 Kelomp ok

Indikator

penguata n modal pada


Pengelola

Target

Indikator

Target

Indikator

Target

100 Kelom pok

pendampi ngan pelaksana an, monitorin g, evaluasi dan pelaporan KUBE Bantuan Langsung Pemberda yaan Sosial (BLPS). penguata n modal pada

100 Kelompok

Dinas Sosial

40 Kelom pok

pendampi ngan pelaksanaan, monitorin g, evaluasi dan pelaporan KUBE Bantuan Langsung Pemberda yaan Sosial (BLPS). penguata n modal pada

40 Kelompok

Dinas sosial

40 Kelom pok


103


Program

Tujuan

Cakupan Program Miskin (KUBE BLPS) Peningkata n Ketrampilan Produktivita s Tenaga Kerja (PKPTK) Perluasan dan Pengemba ngan Kesempata n Kerja

Transmigra


Target

Indikator

Target

KUBE

peningkata n pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja. padat karya produktif, pembinaan LPK, teknologi tepat guna dan penyuluhan kerja berbasis kompetensi

1120 orang

1120 orang

pengerahan 100

peningkat an pendidika n dan pelatihan bagi pencari kerja. padat karya produktif, pembinaa n LPK, teknologi tepat guna dan penyuluha n kerja berbasis kompeten si pengerah

Indikator

Target

KUBE

1120 orang

1120 orang

100

peningkat an pendidika n dan pelatihan bagi pencari kerja.


Pengelola

Target

KUBE

1120 orang

peningkat 1120 orang an pendidika n dan pelatihan bagi pencari kerja. padat 1120 orang karya produktif, pembinaa n LPK, teknologi tepat guna dan penyuluha n kerja berbasis kompeten si pengerah 100 orang



Dinas


104


Program

Tujuan

Cakupan Program si Umum

Pengemba ngan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pengemba ngan Sumberday a Perikanan Dana Revolving Penguatan Modal (DPM) Perikanan Budidaya


Target

Indikator

Target

dan orang penempata n transmigras i keluarga 100 miskin dan orang calon transmigran

an dan penempat an transmigr ai keluarga miskin dan calon transmigr an

orang

penguatan modal kepada kelompok budidaya perikanan. penguatan modal bergulir yang diberikan kepada kelompok perikanan budidaya

penguata n modal kepada kelompok budidaya perikanan penguata n modal bergulir yang diberikan kepada kelompok perikanan budidaya

12 kelom pok

12 kelompo k

22 Kelomp ok

Indikator

Target

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Indikator an dan penempat an transmigr asi keluarga miskin dan calon transmigr an

100 orang

22 Kelom pok

penguata n modal kepada kelompok budidaya perikanan penguata n modal bergulir yang diberikan kepada kelompok perikanan budidaya

Pengelola

Target Tenaga Kerja dan Transmigra si 100 orang


12 kelompok


22 Kelompok



105


Program

Tujuan

Cakupan Program Program Peningkata n Kesejahtera an Peternak


Target

Indikator

Target

penguatan modal kepada kelompok peternak se Kabupaten Bantul.

18 kelompo k ternak

penguata n modal kepada kelompok peternak se Kabupate n Bantul.

18 kelom pok ternak

Indikator

Target


Target


18 kelompok ternak

Pengelola Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan


106


Program

Tujuan

Klaster 3


memban tu usaha mikro dan kecil untuk meningk atkan kapasita s dan memperl uas usahany a agar kehidup an masyara kat miskin semakin stabil dan pendapa tannya meningk



Target

Indikator

Target


Indikator

Target

Indikator

Target


10 % dari Gakin yang diberi bantua n Modal dan peralat an


10 % dari Gakin yang diberi bantuan Modal dan peralatan

Pengelola Disperindag kop


107


Program

Tujuan

Cakupan Program


Target

Indikator

Target


Indikator

Target

Indikator

Target


185 UKM


185 UKM

Pengelola

at. Program Kemitraan Bina Lingkungan


Pinjaman meningkatk Bergulir an ekonomi Usaha masyarakat Ekonomi Produktif/K UPK (Kredit Usaha untuk Peningkata n

UKM 185 yang UKM difasilitasi Kementeri an Kperasi dan UKM 350 kelompo k

UKM 185 UKM yang difasilitasi Kementeri an Kperasi dan UKM meningkat 350 kan kelompok ekonomi masyarak at

Disperindag kop, Bank Mandiri, BRI, Perum Peruri, PT. ASEI Disperindag kop

Bagian Kerjasama dan Pengemba ngan Potensi Daerah Bank Bantul


108 Tahun II Target Penurunan Kemiskinan 11 % Peningkatan Perluasan Perlindungan Sosial Sumber Daya kesempatan Manusia


Program

Tujuan

Cakupan Program Kesejahtera an)

Indikator

Target

Indikator

Target

Indikator

Target


Pengelola

Target

MASTER-PLAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN III Klaster Program dan Tujuan

Tahun III Target Penurunan Kemiskinan

9%


109 Pilar Klaster

Program

Tujuan

Klaster 1


mengur angi beban masyara kat dan keluarga miskin dalam pemenu -han kebutuhan dasar melalui peningk atan akses pada pelayan an dasar antara lain melalui makana n, kesehat an, dan pendidik an.

Cakupan Program PKH


Target

mengurangi 48 beban Kelomp pengeluara ok n Rumah Tangga Sasaran

Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan (Jamkes)

warga miskin yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat jaminan kesehatan

Program BOP/BOS DA

akses Pelayanan Dasar di bidang

Semua warga miskin yang harus menjala ni rawat inap di rumah sakit dan belum mendap at jaminan kesehat an Siswa SD/SDL B/MI

Peningkatan Sumber Daya Manusia


Target

Indikator

Target

Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran

48 Kelom pok

menguran 48 gi beban Kelomp pengeluar ok an Rumah Tangga Sasaran


Target

menguran 48 gi beban Kelompok pengeluar an Rumah Tangga Sasaran warga miskin yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat jaminan kesehatan

Pengelola

Dinas Sosial

Semua Dinas warga Kesehatan miskin yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat jaminan kesehatan

Dinas Pendidikan Dasar Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012

110


Program

Tujuan

Cakupan Program Beasiswa Bakat dan Prestasi

Bantuan cacat korban gempa

Tahun III Target Penurunan Kemiskinan 9% Peningkatan Perluasan Perlindungan Sosial Sumber Daya kesempatan Manusia Indikator pendidikan meringanka n biaya pendidikan anak se tingkat SLTP yang mempunyai bakat dan prestasi tertentu memberday akan penderita cacat korban gempa agar dapat mandiri dan mempunyai usaha kecil

Target 185 anak


Indikator

Target

Indikator meringan kan biaya pendidika n anak se tingkat SLTP yang mempuny ai bakat dan prestasi tertentu

Target


Pengelola

Target

185 anak

Dikdas, Dikmenof

memberd ayakan penderita cacat korban gempa agar dapat mandiri dan mempuny ai usaha kecil


Dinas Sosial


111


Program

Tujuan

Cakupan Program Bantuan Modal Bagi Lansia Potensial

Tahun III Target Penurunan Kemiskinan 9% Peningkatan Perluasan Perlindungan Sosial Sumber Daya kesempatan Manusia Indikator

Target

kelompok lanjut usia yang masih potensial

66 orang

Bantuan Beras bagi si Miskin (Raskin) Bantuan Permodala n Bagi Gakin

Pemenuha n kebutuhan dasar bantuan modal usaha bagi keluarga miskin.

RTS sesuai data BPS 4% keluarga miskin

Fasilitasi Anak Yatim

pemberian uang saku kepada anak yatim

1.700 anak yatim

Bantuan Operasiona l Posyandu Pemberian Makanan

meningkatk an status gizi Balita memperbai ki gizi dan

1.123 posyand u Balita Anakanak TK

Indikator

Pemenuh an kebutuha n dasar bantuan modal usaha bagi keluarga miskin.

Target

RTS sesuai data BPS 4% keluar ga miskin

Indikator

Terpenuhi nya kebutuha n dasar

Target

RTS sesuai data BPS


Pengelola

Indikator

Target

kelompok lanjut usia yang masih potensial Pemenuh an kebutuha n dasar bantuan modal usaha bagi keluarga miskin. pemberia n uang saku kepada anak yatim meningkat kan status gizi Balita memperb aiki gizi

66 orang

Dinas Sosial

RTS sesuai data BPS

Dinas Sosial

4% keluarga miskin

Dinas Sosial

1.700 anak yatim

Dinas Sosial

1.123 posyandu Balita Anak-anak TK

Dinas Kesehatan Kantor Pemberday


112


Program

Tujuan

Cakupan Program Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Kegiatan Fasilitasi Permodala n bagi UMKM di Pedesaan

Program Pemberday aan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi kepada Desa Program Promosi


Target

ketahanan fisik anak Sekolah

sekabup aten Bantul

bantuan bergulir Usaha Ekonomi Produktif bagi kelompok Dasa Wisma. bantuan keuangan untuk kelompok usaha masyarakat desa

Seluruh dasawis ma di Bantul

740 kelompo k

menfasilitas Keluarg i promosi a miskin

Indikator

bantuan keuangan untuk kelompok usaha masyarak at desa

Target

740 kelom pok

Indikator

Target


Pengelola

Indikator

Target

dan ketahana n fisik anak Sekolah bantuan bergulir Usaha Ekonomi Produktif bagi kelompok Dasa Wisma. bantuan keuangan untuk kelompok usaha masyarak at desa

sekabupate n Bantul

aan Masyarakat Desa



740 kelompok


menfasilit asi

Keluarga BKK PPKB miskin yang


113


Program

Tujuan

Cakupan Program Hasil Usaha Gakin



Target

hasil usaha yang dilakukan keluarga miskin

yang sudah mempun yai usaha

keringanan untuk pembayara n pajak bumi dan bangunan (PBB). bagi KK miskin


Indikator

Target

Indikator

Target


Target

promosi hasil usaha yang dilakukan keluarga miskin keringana n untuk pembayar an pajak bumi dan bangunan (PBB). bagi KK miskin

sudah mempunyai usaha


Pengelola

Dinas Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).


114


Program

Tujuan

Klaster 2

Program Pemberd ayaan Masyarak at

meningk atkan kapasita s, kemandi rian dan pember dayaan masyara kat dalam proses

Cakupan Program Program Pemberday aan Fakir Miskin (KUBE Penumbuh an)


Target

pendampin gan pelaksanaa n, monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE Bantuan Langsung Pemberday

110 Kelomp ok

Indikator

Target

Indikator

Target


Pengelola

Target

pendampi 110 pendampi 110 Dinas ngan Kelom ngan Kelompok Sosial pelaksana pok pelaksana an, an, monitorin monitorin g, g, evaluasi evaluasi dan dan pelaporan pelaporan KUBE KUBE Bantuan Bantuan Langsung Langsung Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012

115


Program

Tujuan

Cakupan Program

pemban gunan.


Target

Indikator

Target

aan Sosial (BLPS).

Program Pemberday aan Fakir Miskin (KUBE BLPS) Peningkata n Ketrampilan Produktivita s Tenaga Kerja (PKPTK) Perluasan dan Pengemba ngan Kesempata n Kerja

Indikator

Target

Pemberda yaan Sosial (BLPS).


Pengelola

Target

Pemberda yaan Sosial (BLPS).

penguatan modal pada KUBE

45 Kelomp ok


45 Kelom pok


45 Kelom pok


45 Kelompok

Dinas sosial

peningkata n pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja. padat karya produktif, pembinaan LPK, teknologi tepat guna dan

1120 orang

peningkat an pendidika n dan pelatihan bagi pencari kerja. padat karya produktif, pembinaa n LPK, teknologi tepat

1120 orang

peningkat an pendidika n dan pelatihan bagi pencari kerja.

1120 orang

peningkat an pendidika n dan pelatihan bagi pencari kerja. padat karya produktif, pembinaa n LPK, teknologi tepat

1120 orang


1120 orang


1120 orang

1120 orang


116


Program

Tujuan

Cakupan Program


Target

penyuluhan kerja berbasis kompetensi Transmigra si Umum

Pengemba ngan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pengemba ngan Sumberday a Perikanan Dana Revolving

pengerahan dan penempata n transmigras i keluarga miskin dan calon transmigran

100 orang

penguatan modal kepada kelompok budidaya perikanan. penguatan modal

14 kelompo k

100 orang

25 Kelomp

Indikator guna dan penyuluha n kerja berbasis kompeten si pengerah an dan penempat an transmigr asi keluarga miskin dan calon transmigr an penguata n modal kepada kelompok budidaya perikanan penguata n modal

Target

Indikator

Target


Target

guna dan penyuluha n kerja berbasis kompeten si pengerah 100 orang an dan penempat an transmigr asi keluarga 100 orang miskin dan calon transmigr an

100 orang

100 orang

14 kelom pok

25 Kelom

penguata n modal kepada kelompok budidaya perikanan penguata n modal

Pengelola

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si

14 kelompok


25 Kelompok

Dinas Kelautan


117


Program

Tujuan

Cakupan Program Penguatan Modal (DPM) Perikanan Budidaya

Program Peningkata n Kesejahtera an Peternak


Target

Indikator

Target

Indikator

Target


bergulir yang diberikan kepada kelompok perikanan budidaya

ok


pok


penguatan modal kepada kelompok peternak se Kabupaten Bantul.

20 kelompo k ternak


20 kelom pok ternak


Pengelola

Target dan Perikanan

20 kelompok ternak

Dinas Pertanian dan Peternakan


118


Program

Tujuan

Klaster 3


memban tu usaha mi-kro dan kecil untuk meningk atkan kapasitas dan memperl uas usahany a agar kehidupan masyarakat



Target

Indikator

Target


Indikator

Target

Indikator

Target


9.5 % dari Gakin yang diberi bantua n Modal dan peralat an


9.5 % dari Gakin yang diberi bantuan Modal dan peralatan

Pengelola Disperindag kop


119


Program

Tujuan

Cakupan Program


Target

Indikator

Target


Indikator

Target

Indikator

Target


200 UKM


200 UKM

Pengelola

miskin semakin stabil dan pendapa -tannya meningk at. Program Kemitraan Bina Lingkungan


Pinjaman Ber-gulir Usaha Ekonomi

UKM 200 yang UKM difasilitasi Kementeri an Kperasi dan UKM meningkatk an ekonomi masyarakat

385 kelompo k

UKM 200 UKM yang difasilitasi Kementeri an Kperasi dan UKM meningkat 385 kan kelompok ekonomi masyarak

Disperindag -kop, Bank Mandiri, BRI, Perum Peruri, PT. ASEI Disperindag -kop

Bagian Kerjasama dan Pengemba


120


Program

Tujuan

Cakupan Program Produktif/KUP K (Kredit Usaha untuk Peningkatan Kesejahteraan)


Target

Indikator

Target

Indikator

Target

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Indikator at

Pengelola

Target ngan Potensi Daerah Bank Bantul


121

BAB VI SISTEM PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Sistem pemantauan dan penilaian (monitoring and evaluation system) dalam program penanggulangan kemiskinan tidak lain merupakan kesepakatan bersama untuk saling terbuka dan bersedia menerima masukan dari segenap pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini harus dilakukan karena tiga alasan: (a) Upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja, melainkan harus melibatkan semua pemangku kepentingan. (b) Karena melibatkan banyak pihak maka harus partisipatif. Untuk benar-benar partisipatif diperlukan transparansi. (c) Kendati semua pihak telah mengambil peran dalam penanggulangan kemiskinan, mereka seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dalam satu koordinasi. Koordinasi dapat dicapai apabila ada mekanisme pemantauan dan keterbukaan di antara semua pelaku. 6.1. Pemantauan Untuk mencapai maksud di atas, pemantauan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan metode sebagai berikut. 6.1.1. Pelaku Pelaku pengawasan adalah semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan kata lain, semua pelaku kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah pemantau bagi dirinya sendiri dan bagi pelaku lain. Dengan demikian maka prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,dan partisipatif akan dapat diwujudkan. Dalam struktur TKPK ada Pokja Pengaduan Masyarakat, dimana fungsi dari Pokja ini dimaksudkan untuk pengawasan seluruh program-program yang berlokus di Kabupaten Bantul serta penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut.


122

Hendaknya dalam Pokja ini dipilih personil yang secara ketugasan juga berkaitan dengan secara langsung dengan fungsi pengawasan tersebut. 6.1.2. Obyek Obyek yang dipantau adalah semua kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Dari segi tahapan, pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dari sisi unsur pelaku, pemantauan dilakukan terhadap kegiatan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sedang dari segi kewilayahan, pemantauan dilakukan mulai dari tingkat dusun hingga tingkat kabupaten. 6.1.3. Sarana Sarana pemantuan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah sarana yang dimiliki dan dioperasikan oleh masing-masing pelaku. Maksudnya, selaras dengan semangat kerelawanan dan partisipatori maka masing-masing pelaku pemantuan diharapkan menggunakan alat-alat mereka sendiri 6.1.4. Metode Metode

pemantuan,

yaitu

cara

memantau

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan,ditentukan oleh masing-masing pemantau sesuai dengan mekanisme kerja lembaga pemantau tersebut. Misalnya kalangan jurnalis menggunakan metode atau kaidah jurnalistik, kalangan perguruan tinggi menggunakan metode penelitian, pihak pemerintah menggunakan mekanisme pelaporan, dan seterusnya. 6.1.5. Pelaporan Hasil pemantuan secara formal dilaporan pada pertemuan rutin pengurus TKPKD. Sebagai Ketua TKPKD, Wakil Kepala Daerah/Bupati berhak untuk mengadakan pemantauan rutin maupun incidental berkaitan dengan pelaksanaan program. Secara formal harus ada pembakuan pelaporan yang dilaporkan tiap-tiap bulan, triwulanan atau semester sesuai kesepakatan bersama. Sedang secara informal dapat disampaikan langsung kepada masing-masing pelaku atau disampaikan dalam kelompok diskusi (Focus Group Discussion/FGD). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015

123

6.2.

Penilaian Penilaian ditujukan untuk mengetahui apakah program penanggulangan kemiskinan

mencapai sasaran yang diharapkan. Penilaian dapat dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga hasilnya. Sekalipun demikian,secara umum dapat dikatakan bahwa penilaian terutama menekankan pada aspek hasil. Oleh karena itu kegiatan penilaian baru dapat dilakukan jika program penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dalam kurun waktu tertentu. Kata “hasil” mencakup setidaknya tiga pengertian, yaitu keluaran (output ), hasil (outcome ), dan dampak (impact ). Terkait dengan SPKD ini yang dimaksud keluaran mencakup rumusan kebijakan dan program yang dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan atau mengarusutamakan kemiskinan. Rumusan kebijakan dan program tersebut berasal dari pemerintah, swasta, maupun

masyarakat. Tolok ukurnya adalah: perluasan kesempatan,

pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan SDM, serta perlindungan sosial. Dengan kata lain setiap rumusan kebijakan dan program dinilai kesesuaiannya dengan salah satu dari empat tolok ukur tersebut. Yang dimaksud dengan hasil (outcome) dalam SPKD ini adalah membaiknya kondisi sebagai akibat langsung dari kebijakan dan program yang dikeluarkan. Oleh karena itu yang dinilai adalah: apakah terdapat perluasan kesempatan,apakah masyarakat semakin berdaya, apakah terdapat peningkatan kapasitas dan SDM, dan apakah terdapat perlindungan sosial. Adapun yang dimaksud dengan dampak (impact ) dalam SPKD ini adalah dampak positif, yaitu perbaikan keadaan, setelah terwujud hasil seperti tersebut di atas. Dengan demikian yang dinilai adalah: apakah terjadi pengurangan jumlah keluarga miskin dan apakah terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tolok ukur yang bisa digunakan dalam hal ini adalah indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI). Secara ringkas metode penilaian seperti diuraikan di atas dapat dilihat padamatrik di bawah ini.


124

Tabel 6.1. Matriks Metode Penilaian Kegiatan Pronangkis Tolok Ukur

Keluaran (Output)

Hasil (Outcomes) Perluasan Terumuskannya kebi- Kesempatan Kesempatan jakan dan program kerja semakin Kerja perluasan kesempatan luas kerja pada setiap pelaku Pronangkis Pemberdayaan Terumuskannya kebi- Masyarakat Masyarakat jakan dan program semakin pemberdayaan masya- berdaya rakat pada setiap pelaku Pronangkis Peningkatan Terumuskannya kebi- Kapasitas SDM kapasitas SDM jakan dan program meningkat peningkatan kapasitas SDM pada seatiap pelaku Pronangkis Perlindungan Terumuskannya kebi- Masyarakat Sosial jakan dan program terlindungi perlindungan sosial pada setiap pelaku Pronangkis Sumber: data hasil FGD, 2012

Dampak (Impact)

1. Jumlah keluarga miskin berkurang. 2. Indeks Pembangunan Manusia meningkat


125

BAB VII PENUTUP Pemerintah Pusat telah mencanangkan penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama seperti tertuang dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/ Kota. Selain itu Pemerintah Pusat juga telah meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Program Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) meliputi pertama, program penanggulangan kemiskinan eksisting yang pada Klaster I berupa bantuan dan jaminan sosial, Klaster II adalah pemberdayaan masyarakat, Klaster III tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), dan Klaster IV adalah program prorakyat. Program kedua adalah transformasi perlindungan sosial dan bantuan sosial. Ketiga, pengembangan livelihood, pemberdayaan, akses berusaha & kredit, dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah, khususnya

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menindaklanjuti program tersebut dengan menyusun Master Plan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Secara singkat SPKD memuat: (1) Uraian tentang strategi penanggulangan kemiskinan jangka panjang yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua sektor, (2) Upaya sinkronisasi kebijakan-kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan baik secara makro-mikro dan strategis, (3) Proses penyaringan stategi terpilih berdasarkan kemampuan dan kompetensi daerah dalam tindak penanggulangan kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penangggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bantul, (4) Proses penyusunan SPKD melalui FGD yang dilakukan beberapa tahap bersama stakeholder melalui prinsip partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


126

.Langkah kebijakan yang digunakan untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah berasaskan pada: (1) Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin, (2) Memberdayakan masyarakat miskin agar mampu dan mau mengakses informasi, perekonomian, sosial dan politik, serta dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, (3) Meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat miskin agar bekerja dan berusaha produktif, dan (4) Memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Untuk mensinergikan ragam kebijakan, program atau aturan terhadap 4 asas tersebut, maka dibutuhkan mainstreaming penanggulangan kemiskinan secara konstruktif dan berkelanjutan. Strategi penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh sangat penting maknanya bagi kabupaten Bantul. Strategi tersebut akan menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan di kabupaten Bantul baik masyarakat luas, swasta dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara sistematik dan konsisten dalam jangka panjang. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan sebuah kebutuhan sesuai dengan kondisi spesifik daerah Bantul dan semua pelaku diharapkan menyepakati dan mematuhi. Sinergitas program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan terus dijalin dan ditingkatkan melalui koordinasi intensif. Koordinasi antar stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan juga perlu dijalin dan ditingkatkan melalui forum komunikasi dan jaringan kerja yang bertemu secara rutin. Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan holistik yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mendidik masyarakat miskin untuk terus menerus menemu kenali potensi yang dimiliki baik individu,keluarga maupun lingkungan masyarakatnya. Material, sumberdaya dan ketrampilan selalu diarahkan sebagai modal dasar untuk kesejahteraan hidup. Oleh karena itu didorong tumbuhnya rasa percaya diri akan kemampuannya untuk lepas dari belenggu kemiskinan. Dengan demikian akan tumbuh kesadaran bahwa tidak akan ada individu, kelompok yang dapat keluar dari belenggu kemiskinan selain atas usaha individu, keluarga Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-15

127

dan lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu perlu peranserta seluruh unsur masyarakat, termasuk di dalamnya tokoh agama dan tokoh masyarakat dan Ormas untuk meminimalisir faktor internal dari individu yang bersangkutan yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain yaitu bersikap permisif terhadap label miskin. Diharapkan SPKD ini dapat menjadi acuan awal sebuah sistem penanggulangan kemiskinan jangka menengah hingga jangka panjang yang efektif dan efisien bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Bantul. Semua stakeholders baik perangkat daerah, sektor bisnis, LSM/Ormas, organisasi profesi, perguruan tinggi, media massa, orsospol, dan komponen lainnya perlu bersama-sama bertekad untuk menanggulangi kemiskinan dalam sebuah sistem yang terpadu dan konsisten dalam jangka panjang.


Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan SPKD ini, bersama ini kami mengucapkan terima kasih

Recommend Documents