KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
BAHAN PAPARAN MENKO KESRA PADA MUSRENBANGNAS 2011 TENTANG PENGUATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2011 & ISU-ISU STRATEGIS 2012 DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Jakarta, 28 April 2011
Tahun 2010 : PDB per kapita US$ 3.000, growth 6.1%, Indonesia MASUK Lower Middle Income
2
Tahun 2010 : Penduduk Miskin 31 jt orang atau 13,3%
3
Papua
Papua Barat
9,1
Maluku Utara
30
Maluku
18,07
Sulawesi Barat
23,03 21,55
Gorontalo
16,5616,83 15,26
Sulawesi Tenggara
11,27
Sulawesi Selatan
18,94 18,3
Sulawesi Tengah
9,02
Sulawesi Utara
6,77
Kalimantan Timur
4,88
Kalimantan Selatan
7,16
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
20,98
NTT
25
NTB
8,05
Bali
6,51
Banten
Jawa Timur
DI Yogyakarta
15,47
Jawa Tengah
11,31
Jawa Barat
5
DKI Jakarta
8,65 8,34
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Lampung
20
Bengkulu
Nasional 2009: 14,15% 15
Sumatera Selatan
Jambi
9,5
Riau
Sumatera Barat
Nasional 2010: 13,33% 10
Sumatera Utara
NAD
TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI (%)
40 34,88
36,8
35
27,74
23,19
17,05
13,58
2009
11,6 9,42
2010
7,66
3,48 5,21
0
Tahun 2010 : 5 besar Provinsi paling miskin di Indonesia : 4 Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo dan NTT
Tahun 2010 : Pengangguran terbuka 8,3 jt orang; 7,2 % angkatan kerja
5
0
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Banten (13,68%), diikuti oleh DKI Jakarta (11,05%), Jawa Barat (10,33%), Kalimantan Timur (10,10%) dan Maluku (9,97%). 6 6 10,33
JAWA BARAT
5,69
4,62
10,1
5,16
6,03 7,68 3,55
MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA
MALUKU 9,97
SULAWESI BARAT 3,25
GORONTALO
SULAWESI TENGGARA 4,61
SULAWESI SELATAN 8,37
SULAWESI TENGAH 4,61
SULAWESI UTARA 9,61
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN 5,25
KALIMANTAN TENGAH 4,14
KALIMANTAN BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR 3,34
NUSA TENGGARA BARAT 5,29
BALI 3,06
BANTEN 13,68
JAWA TIMUR 4,25
DI YOGYAKARTA
JAWA TENGAH 6,21
11,05
DKI JAKARTA
KEPULAUAN RIAU 6,9
BANGKA BELITUNG 5,63
LAMPUNG 5,57
BENGKULU 4,59
SUMATERA SELATAN 6,65
JAMBI 5,39
RIAU 8,72
SUMATERA BARAT 6,95
SUMATERA UTARA 7,43
16
NANGROE ACEH DARUSALLAM 8,37
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER PROVINSI (%) TAHUN 2010
14
12
10
8
6
INDONESIA 7,14%
4
2
Papua
Irian Jaya Barat
70,00
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Barat
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Banten
Jawa Timur
Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Barat
DKI Jakarta
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Lampung
Bengkulu
Sumatera Selatan
Jambi
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Nanggroe Aceh Darussalam
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PER PROVINSI, 2009 80,00
75,00
INDONESIA (71,76)
65,00
60,00
55,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Papua (64,53), diikuti oleh NTB (64,66), NTT (66,60%), Papua Barat (68,58) dan Maluku Utara (68,58) dalam skala 0-100. 7
TARGET SASARAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA (Sumber: Dirjen Pendidikan Formal & Informal Depdiknas,2009)
RENSTRA-KEMDIKNAS 2010-2014: Menurunkan Buta Aksara hingga tersisa 3% pada tahun 2014 8
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN
• Angka kematian Ibu melahirkan th 2007 : 228 per 100.000 • Angka kematian balita 2007 : kelahiran, Target th 2014 : 44 per 1000 kelahiran, Target 110 per 100.000 kelahiran 2015 : 32 per 1000 kelahiran • Angka kematian bayi 2007 : 34 per 1000 kelahiran, Target 2015 : 23 per 1000 kelahiran
9
KEBIJAKAN PRO GROWTH, PRO POOR, PRO JOB DAN PRO ENVIRONMENT
1. Pembangunan nasional tetap berlandaskan pada 4 pilar: Pro-Growth, Pro-Poor, Pro-Job dan Pro-Environment; 2. Strategi 4 pilar tersebut, menggunakan kebijakan 4 (kluster) penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari: Kluster I : Bantuan & Perlindungan Sosial, Kluster II: PNPM Mandiri , Kluster III: Penyaluran KUR dan Kluster IV: Program Murah
10
11 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009 – 2014
5 Prioritas Bidang Kesra
1.
Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola
2.
Pendidikan
3.
Kesehatan
4.
Penanggulangan Kemiskinan
5.
Ketahanan Pangan
6.
Infrastruktur
7.
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8.
Energi
9.
Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, Dan Inovasi Teknologi
11
KEMENTERIAN/LPNK BIDANG KESRA 1.
Kementerian Kesehatan
2.
Kementerian Pendidikan Nasional
3.
Kementerian Sosial
4.
Kementerian Agama
5.
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
6.
Kementerian Lingkungan Hidup
7.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan & PA
8.
Kementerian Perumahan Rakyat
9.
Kementerian Pemuda dan Olahraga
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 12. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 13. Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) 14. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 15. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 17. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN 2012
13
FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2010-2014 5 PRIORITAS PROGRAM
PT
Pendidikan AKADEMIK
5
PENINGKATAN AKSES DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI
4
PENINGKATAN AKSES DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH DAN VOKASI.
3
PENINGKATAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2
PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN YANG BERMUTU
PM
PD PAUD
Pendidikan KARAKTER
1
PENINGKATAN AKSES & MUTU PAUD
14
ANGGARAN PENDIDIKAN 2009-2012
APBN pendidikan 2012: Rp 281,456 Triliun, dimana RP.102,714 Triliun untuk alokasi Pusat dan Rp.178,742 Triliun untuk alokasi Daerah. Dibentuk Komite Pendidikan untuk mengevaluasi struktur dan komposisi Anggaran Pendidikan
15
15
KEWAJIBAN PUSAT DAN DAERAH 1. UU No. 20/2003 Sisdiknas Pasal 34 Ayat 2: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Oleh sebab itu, PEMPROV, PEMKAB, PEMKOT harus memenuhi kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20%. 2. Harus dipastikan ketersediaan informasi bagi masyarakat tentang jumlah peserta didik, guru, infrastruktur dan berbagai sumber pendanaan disemua Propinsi, Kabupaten dan Kota.
3. Harus dilakukan harmonisasi dan monitoring pemanfaatan dana pendidikan, termasuk DAU, yang didalamnya untuk pendidikan dan DAK serta Dana Otsus untuk bidang Pendidikan. 4. Kabupaten dan Kota harus mengevaluasi kinerja guru dan dosen yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi. 16
KESEHATAN
17
TANTANGAN BIDANG KESEHATAN 2012
1. Pelayanan mutu kesehatan. 2. Disparitas status kesehatan antar wilayah. 3. Distribusi obat bermutu dan terjangkau. 4. Kebutuhan SDM kesehatan sangat tinggi. 5. Antisipasi kesehatan akibat bencana dan iklim. 6. Pembangunan kesehatan harus melibatkan lintas sektor. 18
KEGIATAN UNGGULAN TAHUN 2012 No.
SUBSTANSI
KEGIATAN Peningkatan sarana RSUD Provinsi/Kab/Kota, (Kelas III, IGD, Bank Darah Rumkit: 805 Rumkit) Pembangunan 3.000 Poskesdes Peningkatan sarana pelayanan kesehatan dasar di 8.737 Puskesmas.
1
Revitalisasi pelayanan kesehatan
2
Ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu SDM
Pengangkatan tenaga PTT : dokter : 3.626, dr gigi : 1.070, bidan : 28.682
3
Jaminan Kesehatan
Untuk 76,4 juta penduduk miskin Peningkatan sarana Kelas III di 85 RS Jamkes dilayani oleh 85% dari total Rumkit
4
Jaminan Persalinan
dialokasikan anggaran paket persalinan untuk 2,6 juta ibu hamil di seluruh Indonesia
5
Keberpihakan pada Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)
6
World Class Health Care
Flying health care di prov: Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Peningkatan sarana di 86 Puskesmas di perbatasan penempatan tenaga kesehatan yang mendapat insentif di DTPK sebanyak 1.375 orang 3 RS akan mendapatkan akreditasi JCI (internasional) 19
ALOKASI ANGGARAN BIDANG KESEHATAN 2011-2012
Tahun 2011 : Rp 27,6 Trilyun Tahun 2012 : Rp 27,7 Trilyun Kenaikan 2011 ke 2012: 0,36% 20
ISU STRATEGIS KEPENDUDUKAN DAN KB
Tren Laju Pertumbuhan Penduduk
• Jumlah penduduk Indonesia : 237,6 juta jiwa. No 4 terbesar di dunia. • Pertambahan penduduk, 10 tahun terakhir mencapai 32,5 juta jiwa 21 • Laju pertumbuhan penduduk 2000 – 2010 : 1,49 %
STRUKTUR PENDUDUK TIDAK MENGUNTUNGKAN 2010
LANSIA
TRIPLE BURDEN
REMAJA
BALITA DAN ANAK
Pada th. 2010, ada kelompok penduduk yang non produktif yaitu Penduduk usia lansia, usia remaja, dan balita 22
PERSEBARAN PENDUDUK
Walaupun otonomi daerah telah berlangsung 10 tahun, dan anggaran dekonsentrasi sudah didistribusikan ke daerah, ternyata Konsentrasi penduduk tetap di Jawa, hanya turun 2 persen. 23
POLA PENANGANAN KEPENDUDUKAN INDONESIA 1. Kurun 2010 – 2030, penduduk Usia Produktif (15 – 64 tahun ) mencapai 70% dari total penduduk Indonesia. 2. Perlu disiapkan Lapangan Kerja sebanyak-banyaknya. Bila berhasil, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan GDP tinggi di Dunia. Bila gagal, penduduk usia produktif ini akan menjadi beban. 3. Indonesia harus merancang Grand Scenario untuk memanfaatkan ledakan penduduk usia produktif ini melalui 3 pendekatan: a. Pengendalian Jumlah Penduduk, melalui Program KB, dan mengatur pola penyebaran penduduk. b. Peningkatan Kualitas Penduduk, melalui program Pendidikan dan Kesehatan, serta Pembangunan Keluarga. Saat ini, 56% penduduk hanya tamatan SD. Perlu dibuka Lapangan Kerja di Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Luar Jawa. c. Pembangunan Database Kependudukan, guna kegiatan
24
Tahun 2011 : Rp. 2,413 Trilyun
Tahun 2012 : Rp. 2,572 Trilyun Kenaikan 2011 ke 2012: 6,59% 25
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
26
4 KLASTER PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (ARAHAN PRESIDEN – FEBRUARI 2011)
KLASTER I
KLASTER II
Bantuan & Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga
Pemberdayaan Masyarakat
Mengurangi beban masyarakat miskin
Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin
KLASTER III
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha
KLASTER IV Program Murah Untuk Rakyat Memberikan ”sesuatu” dgn harga murah, sebagian dibantu pemerintah
27
KLASTER I Bantuan dan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui program : JAMKESMAS
BOS
JAMPERSAL
PKH
BOK
SJSN dan BPJS
RASKIN BEASISWA UTK MAHASISWA MISKIN 28
JAMKESMAS dan JAMPERSAL JAMKESMAS : • Akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
• Anggaran Jamkesmas 2011 : Rp.5,1 Trilyun untuk 76,4 juta jiwa JAMPERSAL : • Jaminan persalinan (jampersal) bagi seluruh ibu hamil, ibu, bersalin, ibu nifas yang tidak mempunyai jaminan kesehatan beserta bayinya. • Anggaran Jampersal 2011 : Rp.1,2 Trilyun untuk 2,6 juta ibu melahirkan
Usulan anggaran 2012 untuk Jamkesmas (76,4 juta jiwa) dan Jampersal (2,6 juta jiwa) : Rp.8,7 Trilyun 29
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) BOK adalah bantuan operasional kesehatan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas di bidang Pelayanan Kesehatan Promotive dan Preventive. Sasaran BOK : 8500 Puskesmas di Indonesia
Target BOK : 1. Anggaran BOK tahun 2011 : Rp. 932 Miliar 2. Tahun 2011 s/d 2014 Implementasi di seluruh Puskesmas. 3. Alokasi Anggaran BOK-2012 : Rp.1.032 Milyar 30
RASKIN & PKH Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN):
Alokasi raskin tahun 2011 adalah 17,5 juta RTS (3,15 juta ton beras) dan volume tetap sebesar 15 kg/bln per RTS.
Alokasi anggaran RASKIN TA 2012 tidak boleh dikurangi.
Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) Th.2011 mencakup 1,12 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di 25 Provinsi, dari Total: 3 juta RTSM se-Indonesia.
Anggaran PKH Th.2011 : Rp. 1.6 Trilyun.
Diusulkan, Program PKH TA-2012 dapat menjangkau 1,8 Juta RTSM.
31
Penerima dan Alokasi Anggaran Program Keluarga Harapan th. 2007 - 2014
RTSM penerima PKH meningkat terus dari tahun ke tahun • RTSM penerima PKH 2011 : 1,3 juta RTSM • Total anggaran PKH 2011 : Rp. 2 Triliun • RTSM penerima PKH 2012 : 1,8 juta RTSM • Total anggaran PKH 2012 : Rp. 2,8 Trilyun
32
PROGRES RUU BPJS 1. Merupakan Inisiatif DPR; 2. Telah terbit Amanat Presiden yang menunjuk Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Kesehatan, Menteri Nakertrans, Menteri BUMN, Menteri Sosial, Menteri PAN dan RB, dan MenkumHAM; 3. Pembahasan dengan DPR mengalami ketidaksepahaman tentang RUU apakah penetapan atau pengaturan BPJS ? 4. Mengacu Hasil Ratas BPJS di Istana Wapres tgl 11 April 2011: • Menkeu menjadi penanggung jawab penyelesaian RUU BPJS • Pemerintah mengadakan diskusi intensif untuk membahas Daftar Isian Masalah (DIM) Baru; • Subtansi RUU BPJS adalah penetapan dan pengaturan terbatas. • Pembahasan final tingkat 8 Menteri akan dilaksanakan sebelum masa Sidang DPR RI, yg dimulai tanggal 9 Mei 2011. 33
KLASTER II Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, melalui program :
PNPM Mandiri 34
KEBIJAKAN PENDANAAN PNPM MANDIRI 2012
1. Program Phasing Out PNPM Mandiri bagi Kecamatan yang sudah melaksanakan dua tahun program dibatalkan. Semua program PNPM Mandiri berlangsung sampai th 2014. Termasuk tambahan anggaran PNPM Mandiri untuk wilayah bencana 2. Pendanaan PNPM dari pinjaman luar negeri dikurangi dan pendanaan dari Rupiah murni ditingkatkan (switching). 35
PROGRAM PNPM MANDIRI 2012 Lokasi: 6.622 kecamatan, 497 kabupaten/kota, 33 provinsi.
Alokasi BLM APBN: Rp. 10.079 Milyar, terdiri dari: Dilaksanakan oleh 5 program utama PNPM, yaitu: PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan (RIS-PNPM) PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) 36
11.834
12.000
11.011 10.313 9.203
10.000
8.470
8.063
7.647
8.000 6.000
BLM…
10.079
4.412 3.912
2.631
2.016
1.843
2.000
Triliun (turun 2,27% dibandingkan thn 2011)
3.364
4.000 499,7
-
2008
2009
7.000
2010
2011
6.000
2.012 6,622 kec
6,408 kec
6622 6.622
JUMLAH KECAMATAN YANG MENDAPAT ALOKASI BLM PNPM Mandiri 2007 – 2012. Tahun 2012 : 6622 Kec
6,321 kec 4,741 kec
5.000 4.000 3.000 2.000
ALOKASI ANGGARAN PNPM Mandiri (2007 s/d 2012). Alokasi 2012 : Rp 10,08
2,827 kec
1.000
(tetap sama th.2011)
2007
2008
2009
2010
2011
2.012
37
KLASTER III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku UMK melalui program KUR yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian 38
KLASTER IV Program Murah Untuk Rakyat Memberikan ”sesuatu” dgn harga sangat murah, dgn sebagian dibantu pemerintah dan dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian RUMAH SANGAT MURAH KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
AIR BERSIH UTK RAKYAT LISTRIK MURAH DAN HEMAT PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN
PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR (TERPINGGIRKAN PERKOTAAN
39
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP & BENCANA
40
PREDIKSI BENCANA HIDROMETEOROLOGI 2012 • Prediksi bencana banjir 2012 : akan terjadi di P Sumatera, Sebagian P Jawa, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua bagian selatan (peta kiri bawah). • Prediksi Bencana Tanah Longsor 2012 : Akan Terjadi di Pantai Barat Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi Bagian Tengah Dan Utara, Dan Papua Bagian Utara. (Peta Kanan Bawah)
41
PREDIKSI BENCANA GEOLOGI 2012
Potensi gempa bumi akan terjadi pantai barat Sumatera, Bali, NTB, NT T, Maluku & Papua Bagian Utara & Tengah
Potensi Tsunami akan terjadi di Pantai Utara Aceh, Pulau Pulau di Pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa & NTB.
42
PENANGANAN PASCA BENCANA WASIOR, MENTAWAI DAN MERAPI RINCIAN
TARGET 2011
ALOKASI 2011*
TARGET 2012
(Rp. Milyar) ALOKASI 2012**
PERCEPATAN REHAB DAN REKON WILAYAH PASCA BENCANA: Rehab-Rekon Wasior *)
60%
238,3
100%
240,7
Rehab-Rekon dan Percepatan Mentawai*)
40%
478,7
80%
353,6
40% 20%
288,2 0
100% 70%
609,9 (BNPB) 1.100 (Kemen PU)
Rehab-Rekon Merapi Erupsi*) Lahar Dingin **)
Kebutuhan Pendanaan ***)
2.400,0
Keterangan : *
Baru dalam tahap usulan BNPB melalui BA 999 (dana penanggulangan bencana) pada tahun 2011 dan 2012 ** Seluruh kebutuhan anggaran Tahun 2012 belum tertampung dalam pagu indikatif K/L 2012 43 *** Seluruh kebutuhan anggaran telah mengakomodir kebutuhan relokasi penduduk
BIDANG AGAMA
44
GRAFIK KOMPOSISI UMAT BERAGAMA PENDUDUK INDONESIA (Dalam %)
Sumber: PINMAS Kementerian Agama, Tahun 2009
45
TANTANGAN BIDANG AGAMA 2012 1. Peningkatan wawasan keagamaan yang dinamis untuk pembangunan Nasional, 2. Agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa, 3. Kerukunan Umat Beragama dalam membangun kerukunan Nasional. 46
PROGRAM PRIORITAS BIDANG AGAMA 2012 1. Agama a. b. c. d. e. f.
Pelayanan haji dan umrah untuk 221.000 jemaah. Bantuan rehabilitasi 500 rumah ibadat. Rehabilitasi 15 ( 3 Asrama Haji Transit, dan 12 Embarkasi) Bantuan utk 473 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tunjangan 90.510 Penyuluh Agama. Mempercepat Terbitnya Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama.
2. Pendidikan Agama a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 6.352.245 siswa b. Tunjangan 536.992 guru dan dosen c. Beasiswa 1.750.000 siswa miskin, 70.000 mahasiswa miskin, 29.895 guru, 2.200 dosen d. Sertifikasi 90.000 guru dan 2.000 dosen e. Rehab 3.225 ruang kelas, Pembangunan 690 Lab dan Perpustakaan, Sarana prasaranan pendidikan tinggi
47
Grafik Anggaran Fungsi Agama dan Pendidikan Tahun 2009 - 2012
Anggaran pendidikan di kementerian agama tahun 2012: Rp 29 Triliun. Tidak ada anggaran pendidikan di Kementerian Agama yang ditransfer ke daerah. 48 48
Permasalahan Kerukunan Umat Beragama 1. Gerakan keagamaan ideologis yang menyimpang sehingga melahirkan radikalisme dan aliran sesat; 2. Gerakan dakwah yang keluar dari pemahaman agama yang benar dengan memanfaatkan masjid, kampus, dan lembaga keagamaan;
3. Interpretasi yang keliru tentang Jihad dan belum dipahaminya secara benar antara pelaksanaan HAM dan kebebasan beragama dengan Penodaan Agama. 49
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
50
TANTANGAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2012
1. Kesenjangan Gender di berbagai bidang Pembangunan (Parlemen P: 18%-L:82%; TPAK: P:50%-L:84%, Pengangguran P: 8.47%, L:7,51%); 2. Perda yang bias gender (menurut Komnas PP ada158 perda yg bias gender dan bbrp peraturan nasional yg juga bias gender); 3. Pada th 2010, tercatat 105 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan 143 korban, terdiri: 86 Dewasa dan 57 anak-anak. 4. Peningkatan Anak bermasalah dengan hukum;
51
PROGRAM PENANGANAN TKI BERMASALAH 1. Peningkatan upaya pencegahan melalui instansi, media, pelatihan TKI dan kelompok masyarakat. 2. Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan TPPO di 21 Provinsi dan 73 kabupaten/kota. 3. Penyusunan kebijakan umum penanganan TKI : a. Pembenahan secara menyeluruh Hulu-Hilir. b. Moratorium ke negara tertentu. c. Penghentian pengiriman TKI ke negara tertentu. d. Penindakan PPTKIS yang bermasalah. 52
PENANGANAN DAN PEMULANGAN TKIB/PMBS 2004-2010
TKIB: TKI Bermasalah, PMBS: Pekerja Migran Bermasalah Sosial
Periode Tahun 2004-2010, pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia cenderung menurun, sebaliknya dari Timur Tengah dan negara 53 lainnya, tahun 2008-2010, cenderung meningkat.
PEMULANGAN WNIO DARI JEDDAH Menggunakan 6 Kloter GIA: 2.072 orang (14 Feb s/d 19 Mar 2011) Menggunakan KM LABOBAR (22 Apr s/d 4 Mei 2011). Bertolak dari Jeddah mengangkut TKIB/WNIO: 2.349 orang,t/d :
Laki-laki
: 29 orang
Perempuan
: 2.261 orang
Anak-anak
: 33 orang
Bayi
: 26 orang
Di kapal, didampingi oleh :
Team Keamanan TNI-POLRI,
Team Kesehatan,
BNP2TKI dan Imigrasi
Kapal akan tiba di Jkt tg. 3 / 4 Mei 2011 Saat berlayar di daerah rawan perompak, dikawal kapal perang TNI-AL
54
KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI
55
PROGRAM PRIORITAS BIDANG KEBUDAYAAN, KREATIVITAS & INOVASI 20112012 1. Peningkatan Produksi Film nasional sebesar 20%. Tahun 2011 (120 film) 2. Implementasi Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 3. Indonesia telah mengajukan ke UNESCO : a. Tarian Bali, b. Noken – Papua dan c. TMII sebagai Warisan Dunia Tak Benda. 4. Tari Saman asal Aceh, akan diakui UNESCO pada Sidang UNESCO di Bali, Nopember 2011. 56
TANTANGAN BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA 2011-2012 1. Pembangunan Karakter Bangsa, melalui Pendidikan Bela Negara, Konsolidasi Gerakan Kepemudaan, Revitalisasi Gerakan Pramuka, dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda. 2. Bertekad Meraih 3 Sukses Dalam SEA-Games 2011: sukses penyelenggaraan, sukses prestasi & sukses pemberdayaan ekonomi rakyat 3. Indonesia Sebagai Tuan Rumah Harus Menjadi Juara Umum Pada SEA-Games XXVI, Th.2011. 4. Indonesia Bertekad Meraih Sukses Dalam OLIMPIADE 2012: sukses MEMPERTAHANKAN TRADISI EMAS dan sukses prestasi 57
PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF
58
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 1. Implementasi INPRES No.6/Th.2009. 2. Industri Kreatif Indonesia tahun 2008 : PDB sebesar Rp. 151 Triliun (7,28 % dari total PDB Indonesia) Penyerapan tenaga kerja mencapai 7,7 juta pekerja dengan tingkat partisipasi 7,53 % Nilai ekspor: Rp. 114,9 Triliun dan berkontribusi 7,52 % total nilai ekspor nasional. 3. Ekonomi Kreatif : fashion, pasar seni dan barang antik, permainan interaktif, film video, fotografi, kerajinan, musik, desain, periklanan, televisi, radio, seni pertunjukkan, riset dan pengembangan, layanan komputer dan piranti lunak, penerbitan dan percetakan, dan arsitektur. 4. Digelar Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) JULI 2011. 5. Digelar Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) mulai 2012.
59
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Kontribusi terbesar: Fesyen, Kerajinan, Periklanan dan desain, berturut-turut menyumbang 43%, 25%, 8% dan 6% Kontribusi Fesyen dan Kerajinan mencapai: 70,01%. 60
SAIL WAKATOBI BELITONG 2011 • Melanjutkan sukses Sail Bunaken 2009 & Sail Banda 2010, akan digelar Sail Wakatobi – Belitong 2011 dan Sail Morotai 2012 & Visit Lombok 2012, dan Sail Komodo 2013 • Kegiatan Sail Wakatobi dan Belitong 2011 mencakup : Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya, Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari, Yacht Rally Sail Indonesia. • Telah terbit Keppres No.9/2011
61
SAIL MOROTAI 2012 1. Pelaksanaan Sail Morotai 2012 mempertimbangkan potensi historis Pulau Morotai sebagai Pangkalan Pasukan Sekutu dan Pasukan Jepang Pada Perang Dunia II, disamping potensi sumberdaya kelautan dan pariwisata. 2. Ciri Internasional Sail Morotai 2012 akan tampak dengan hadirnya Veteran Perang Dunia II beserta Keluarga mereka dari pihak Sekutu maupun dari pihak Jepang, sekaligus untuk berziarah dan bernostalgia. 3. Kegiatan Sail Indonesia sudah masuk Kalender Event Internasional yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. 4. Anggaran Persiapan sarana & prasarana dialokasikan ke masing-masing K/L TA-2012 62
KESIMPULAN KESIMPULAN 1. Pembangunan kesejahteraan rakyat melalui program 4 klaster penanggulangan kemiskinan perlu di dukung dengan perencanaan yang matang, koordinasi derajat tinggi, sarana yang cukup, serta alokasi anggaran yang memadai. 2. Pembangunan karakter bangsa diarahkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan melibatkan berbagai pihak, sehingga koordinasi dan sinergi harus dilakukan dengan sistematis. 3. Pengembangan ekonomi kreatif harus didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pencapaian sasaran RPJMN 2009-2014, yaitu penduduk miskin 8 s/d 10%. 63
TERIMA KASIH
