KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT TATA RUANG LAUT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Rapat Koordinasi BKPRN tingkat Es. II Rabu, 12 Maret 2014
Pembatalan 14 Pasal, implikasi putusan MK, dan urgensi perubahan.
Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 – UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat
1. UU Nomor 27 Tahun 2007 tetap berlaku, kecuali pasal-pasal yang dibatalkan oleh MK. 2. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (PP, Perpres, Permen, dan Perda) masih tetap berlaku.
1. menghindari kekosongan hukum pengaturan mengenai pengelolaan perairan pesisir
2. memberi kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan perairan pesisir 3. menata perairan pesisir secara berkeadilan.
4. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir serta ekoistemnya secara berkelanjutan 5. melindungi hak masyarakat hukum adat
Untuk menghindari pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan (Putusan MK)
Struktur Pengelolaan Perairan Pesisir
PEREN CANAAN
Prinsip Pengelolaan
Keseraian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan
Rencana RSWP3K (20 THN) Strategis
Rencana RZWP3K (20 THN) Zonasi Rencana RPWP3K (5 THN) Pengelolaan RAPWP3K (1-3 Rencana THN)
Aksi
PEMANFAATAN
HP3
‘IZIN’
Pemanfaatan PPK dan Perairan dsk Konservasi Rehabilitasi
Reklamasi
PENGAWASAN
Patroli dan Penyidikan
PENGENDALIAN
Akreditasi Program PWP3K
Mitra Bahari
Perlindungan Masyarakat (Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional)
Penataan Investasi di Pulau-pulau Kecil
Mekanisme Sistem Perizinan (Lokasi & Pengelolaan)
Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan
PEMBANGUNAN PESISIR & PULAU-PULAU KECIL YANG BERKELANJUTAN
Substansi UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 16 1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulaupulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. 2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan
Pasal 17
Mekanisme Sistem Perizinan (Lokasi & Pengelolaan)
1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. 3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. 4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
... Pasal 19
Substansi UU No. 1 Tahun 2014 ... lanjutan Pasal 19 1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan: a. produksi garam; b. biofarmakologi laut; c. bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain energi; e. wisata bahari; f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan. 2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Substansi UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 21
Perlindungan Masyarakat (Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional)
1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. 2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 22 1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat. 2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Substansi UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 26A
Penataan Investasi di Pulau-pulau Kecil
1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri. 2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional. 3) zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota. 4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.
Substansi UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 78A Kawasan konservasi di WP3K yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum undang-undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri.
Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan
Penjelasan: ... antara lain: a. TN (Laut) Kep.Seribu b. TN Kep.Karimunjawa c. TN (Laut) Bunaken d. TN (Laut) Kep.Wakatobi e. TN (Laut) Taka Bonerate f. TN Teluk Cenderawasih; dan g. TN Kep.Togean.
UU No.26 / 2007
UU No.27 / 2007 Jo. UU No.1/2014
PERPRES No.122/2012
RTRW KAB/KOTA
RZWP3K
RENCANA USAHA PENGEMB.KAW. (Di dlmnya ada renc.reklamasi)
PENENTUAN LOKASI (REKLAMASI)
IJIN PRINSIP SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN LOKASI
IJIN LOKASI
HAK ATAS TANAH
HP3
IJIN LOKASI
IJIN LOKASI (REKLAMASI)
HAK ATAS TANAH
(UU No.26/2007)
IJIN LOKASI
(UU No.1/2014)
IJIN PEMANFAATAN / PENGGUNAAN TANAH
IJIN PENGELOLAAN
IJIN PELAKSANAAN (REKLAMASI)
IJIN LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG2AN
IJIN LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG2AN
IJIN LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG2AN
Lanjutan..
PERATURAN PEMERINTAH Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil PERATURAN PRESIDEN
Pengalihan Saham dan Luasan Lahan PERATURAN MENTERI KP 1.
Perubahan Status Zona Inti
2.
Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya
3.
Pedoman Pemberdayaan Masyarakat
