KEJAKSAAN
AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA
8-192/G/12 /1993
Nomor Sifat Lampiran Perihal
Pelaksanaan tugas dan fungsi JAM DATUN
Jakarta, 31 Desember 1993 KEPADA YTH, PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di SELURUH INDONESIA
Sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, masih didapatkan beberapa hal yang perlu kejelasan dalam pelaksanaan tug as dan fungsi JAM DATUN. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami ingatkan kembali dan minta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut :
1.
SIKAP MENTAL (MENTAL ATTITUDE) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi JAM DATUN seyogyanya para JPN dilandasi sikap mental dan pendekatan yang berorientasi kepada missi JAM DATUN. Hal tersebut sangat penting karena terdapat perbedaan mendasar dalam sikap mental dan pendekatan antara Jaksa selaku JPU dengan JPN. Sikap mental dan pendekatan Jaksa selaku JPU bersifat melaksanakan "kekuasaan negara", sedangkan sikap mental dan pendekatan Jaksa selaku JPN bersifat melaksanakan "kepentingan pihak" yang bersumber pada SKK.
2.
PEMASYARAKATAN Untuk memperkokoh eksistensi JAM DATUN, agar upaya pemasyarakatan JAM DATUN kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD dilakukan secara berencana, terarah dan sistematik serta berkesinambungan. Dalam masa pertumbuhan JAM DATUN dewasa ini, tugas JAM DATUN yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, tidak harus dilaksanakan secara
152
simultan, melainkan disesuaikan dengan kondisi suatu daerah. Yang penting, peranan Kejaksaan dalam bidang DATUN benar-benar ada dan diakui keberadaannya, betapapun kecilnya tugas terse but (tidak harus bernilai besar). Pemasyarakatan DATUN memerlukan kearifan sehingga mampu menimbulkan suasana yang kondusif, dimana Kejaksaan selain diperlukan juga dipercaya oleh Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD yang ada. 3.
PELAYANAN KEPADA KLlEN Pemberian kuasa kepada JPN disebabkan oleh adanya kepercayaan dan keperluan dari Pejabat/lnstansi Pemerintah/BUMN/BUMD yang bersangkutan. SKK yang diterima JPN merupakan dasar hukum dari aksi hukum yang kita lakukan, sehingga apapun yang kita lakukan tidak boleh menyimpang dari SKK baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kedudukan kita adalah sebagai kuasa, wakil atau pembela dan dalam kualitas tersebut kita tidak boleh "meninggalkan" pemberi kuasa, melainkan harus "melayani", menjalin dan memelihara hubungan dengan pemberi kuasa secara terua-menerus.
4.
PERTANGGUNGAN
JAWAB KEPADA KLlEN
Jalinan hubungan antara JPN selaku wakil atau penerima kuasa dengan pemberi kuasa, harus terus dipelihara, tetapi apa yang kita lakukan tetap terjaqa dalam lingkup SKK. Hal ini dapat menimbulkan manfaat baik dari segi juridis maupun non juridis lainnya. Untuk itu JPN baik sebelum maupun sesudah melaksanakan tindakan atau kegiatan dalam rangka proses penyelesaian suatu kasus/perkara, harus terus berkonsultasi dan melaporkan perkembangannya secara tertulis kepada pemberi kuasa, sebagai wujud dari pertanggungan jawab JPN selaku penerima kuasa kepada klien/pemberi kuasa. 5.
RAHASIA KLlEN JPN sebagai penerima kuasa harus menjaga kepercayaan pemberi kuasa sebagaimana tercantum dalam S KK. Rahasia pemberi kuasa harus kita jaga, dalam arti harus kita pelihara dan hanya digunakan untuk keperluansebagaimana tercantum dalam SKK 153
Dengan demikian rahasia pemberi kuasa adalah rahasia penerima kuasa. JPN hanya menggunakan bahan-bahan yang diterima dari pemberi kuasa terbatas seperti apa yang dimaksud oleh SKK. Bahan-bahan tersebut tidak boleh diberikan kepada satuan kerja/bidang lainnya untuk keperluan lain. Memelihara rahasia klien/pemberi kuasa merupakan etika yang harus dipegang teguh oleh seorang pengacara/JPN. 6.
JAKSA PENGACARA NEGARA Sesuai dengan KEPJA Nomor : KEP039/J.N4/1993 tanggal 1 April 1993 tentang Administrasi Perkara DATUN dan Surat Edaran JAM DATUN Nomor : B-039/G/4/1993, tanggal 27 April 1993 tentang sebutan Jaksa Pengacara Negara bagi Jaksa yang melaksanakan tugas DATUN, maka istilah resmi yang digunakan para Jaksa dalarn melaksanakan tugas serta fungsi DATUN adalah JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN). Hal ini perlu diperhatikan, antara lain dalam pembuatan SKK, terutama dalam pengisian kolom "Jabatan".
7.
PERILAKU (BEHAVIOUR) Dalam operasionalisasi fungsi DATUN agar menggunakan pendekatan tugas dan bukan pendekatan wewenang, disesuaikan dengan kondisi daerahnya, serta memanfaatkan sumber daya manusia dan dana yang tersedia secara berhasil dan berdaya guna. Untuk itu diperlukan perilaku dari JPN, antara lain sebagai berikut : "Open" (bahasa Inggris). artinya, dalam melaksanakan tugas, JPN harus dilandasi oleh sikap transparan/keterbukaan dengan pihak pemberi kuasa. Para JPN diharapkan tidak segan-segan mengadakan konsultasi dan kerjasama baik keatas, kesamping maupun kebawah. "Open" (bahasa Jawa) , artinya, JPN bersikap peduli terhadap dan mencintai tugas kewajibannya, dengan penuh dedikasi. JPN diharapkan aktit penuh inisiatif dalam melaksanakan tugas, serta tidak bersikap menunggu, tetapi "menjemput persoalan".
154
Disamping itu, para JPN agar bersikap "Iow.profile" dan mempunyai penampilan yang baik dalam pengetahuan dan ketrampilan, sehingga dapat mencapai tingkat yang profesional.
8.
TEAM PENGACARA NEGARA Untuk menyelesaikan suatu kasus/perkara DATUN dalam menerbitkan SKK agar dilaksanakan oleh suatu Team JPN yang beranggotakan minimal 2 (dua) orang. Maksud dari pernbentukan team dan tata kerjanya (teamwork), antara lain sebagai berikut: Adanya kontinuitas dalam penyelesaian suatu kasus/perkara, misalnya seorang JPN berhalangan hadir di sidang pengadilan atau negosiasi, maka JPN lain dapat menggantikannya. Mempercepat pemerataan dan berbagai pengetahuan serta pengalaman antar para JPN dalam menangani suatu kasus/perkara DATUN. Ikut sertanya seseorang dalam suatu team dapat menimbulkan rasa percaya diri, merasa dihargai/dibutuhkan dan rasa :a-J.ngga serta menumbuhkan semangat kerjasama dari para JPN,. sehingga pada gilirannya akan "rnenqhidupkan" satuan kerja JAM DATUN. . Dari suatu team diharapkan dapat menimbulkan hasil positif (the power of team work) berupa ide-ide baru, yang tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan penqernbanqan JAM DATUN. Namun demikian, dalam cara kerja team tersebut perlu memperhatikan pembagian tugas yang jelas, dalam arti "siapa mengerjakan apa" (participative management).
7.
FUNGSI JAM DATUN Tugas dan fungsi JAM DATUN dilaksanakan melalui 5 (Iima) kegiatan, yaitu : a. b. c. d.
penegaKan hukum bantuan hukum pertimbangan hukum pelayanan hukum
e. tindakan hukum lain. Tatacara pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS.155
01/0/12/1992, Nomor : INS-02/0/12/1992 dan Nomor : INS-03/0/12/1992. 10. ADMINISTRASI
PERKARA
Administrasi Perkara DATUN diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-039/G/4/1993 tanggal 1 April 1993. Pembuatan Administrasi Perkara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan tugas DATUN yang bersifat juridis. Tugas-tugas administratif ini harus dilaksanakan secara tertib, tepat waktu dan lengkap serta sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada dan petunjuk pimpinan. Disamping itu, para JPN harus menyimpan dan menyusun filing kasus/perkara, baik yang sedang ditangani maupun yang sudah selesai dengan tertib dan sistematis. Hal tersebut penting, untuk memudahkan pencarian kembali bila diperlukan, serta sebagai bahan referensi dari kasus/perkara yang akan datang. 11. IJIN PRAKTEK PENGACARA Dalam beracara di pengadilan, terdapat beberapa Pengadilan Negeri yang menuntut agar sebelum beracara, JPN memeiliki "ijin praktek pengacara" lebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Untuk mengatasi hal tersebut, seyogyanya para KAJARI dengan arif menjelaskan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat bahwa tugas JPN untuk beracara didalam perkara perdata berdasarkan pasal 27 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991, sehingga ijin tersebut tidak diperlukan. 12. KUAUFIKASI
PERKARA PERDATA DAN PPH
Sesuai dengan ketentuan KEPJA Nomor KEP/039/J.A/4/1993 tentang Administrasi Perkara DATUN, maka kasus/perkara perdata dapat dikualifisir menjadi 2 (dua) yaitu kasus/perkara perdata dan kasus/perkara PPH. Untuk dapat mengkualifikasi kasus/perkara perdata dan kasus/perkara PPH tersebut, hendaknya Saudara berpegang pada ketentuan pasal 399 KEPJA Nomor : KEP/035/J.A/3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yang menyatakan bahwa kasus/perkara perdata yang memenuhi ketentuan pasal 399 huruf c, d dan f dikualifikasi sebagai kasus/perkara PPH. 156
13. PAKAIAN. Sila para JPN sedang melaksanakan tugasnya, misalnya menghadiri sidang, melakukan konsultasi atau negosiasi agar memakai "pakaian bebas rapi" sesuai dengan situasi dan kebiasaan setempat. Pakian tersebut dapat berupa Pakaian Sipil Harian (PSH), kemeja lengan panjang/pendek dengan atau tanpa dasi, batik atau pakaian bebas rapi lainnya. Demikian hatian.-
agar Saudara
maklum
dan menjadi
per-
JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA
ttd
SUHADIBROTO Tembusan kepada Yth. : 1.
Sapak Jaksa Agung RI (sebagai laporan);
2.
Bapak Wakil Jaksa Agung;
3.
Bapak Para Jaksa Agung Muda;
4.
Sdr. Sekretaris JAM DATUN dan para Direktur pada JAM DATUN;
5.
A r
5
i p.-
157
