KEJAKSAAN
AGUNG
REPUBLlK
INDONESIA
JAKARTA I
Nomor Sifat Lampiran Perihai
8-093/G/5/1994 : Biasa : 1 (satu) berkas : Pedoman Pemasyarakatan DATUN,-
Jakarta, 28 Mei 1994 Kepada Yth. : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di SELURUH INDONESIA
Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1994 perihal seperti tersebut pad a pokok sural, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengingat JAM DATUN merupakan institusi baru, maka perlu upaya pemasyarakatan baik didalam maupun diluar lingkungan Kejaksaan agar dapat lebih dikenal. Penyelenggaraan pemasyarakatan ini diharapkan mempunyai efek ganda yaitu: a. Agar unsur internal yaitu seluruh jajaran Kejaksaanldapat memahami keberadaan, tugas dan fungsi serta struktur organisasi JAM DATU i'l! sehingga dapat segera mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan tentang JAM DATUN seperti yang tersurat maupun yang tersirat. Tanpa harus menunggu ke!engkapan organisasi, sarana dan prasarananya atau kesempurnaan pengetahuan, ketrampilan maupun pengalaman, maka seluruh jajaran Kejaksaan harus dapat mengoperasionalkan fungsi DATUN secara optimal dengan motto "bekerja sambil belajar". b. Agar unsur-unsur eksternal Kejaksaan seperti pejabatJ instansi pemerintah dan BUMNIBUMD dapat mengenal dan memahami keberadaan fungsi DATUN serta memberi kepercayaan kepada Kejaksaan untuk menangani masalah-masalah DATUN yang dihadapinya. 2. Sampai saat ini, kegiatan JAM DATUN telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan makin mengarah kepada adanya tanggapan positif dari kalangan pejabatlinstansi pemerintah dan BUMN/SUMD kepada Kejaksaan. Hal ini merupakan dorongan untuk lebih meningkatkan upaya pemasyarakatan secara berencana, sistimatik, terarah dan berkesinarnbunqan. Guna mencapai hasil yang optimal perlu adanya persarnaan persepsi mengenai pemasyarakatan DATUN. Untuk itu disampaikan pedoman pelaksanaan pemasyarakatan DATUN sebagai berikut: 168
2.1
Pengertian Pemasyarakatan: Pemasyarakatan DATUN adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dengan maksud agar baik jajaran Kejaksaan maupun pejabatlinstansi pernerintah, BUMN/BUMD serta masyarakat dapat mengenal dan memahami tugas serta fungsi JAM DATUN yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 serta perangkat peraturan pelaksanaannya. . Pengenalan dan pemahaman tersebut merupakan proses bathin yang rnernerlukan waktu, sehingga harus dilaksanakan secara konsisten, ber!anjut serta arif bijaksana.
2.2
Pelaksanaan Pemasyarakatan : Pelaksanaan pemasyarakatan diselenggarakan secara terus menerus hingga terwujudnya sasaran strategis ~AM DATUN sebagai Kantor Pengacara Negara. Pemasyarakatan dapai diselenggarakan oleh jajaran Kejaksaan sendiri ataupun bersama-sama dalam keterpaduan denqan instansiipihak lain (misalnyaAMD), dengan dilandasi rasa kebersamaan, keterbukaan dan keakraban tanpa menghilangkan substansi pemasyarakatan DATUN.
2.3
Sasaran Pemasyarakatan: Pemasyarakatan terutama ditujukan terhadap pejabatlinstansi pemerintah, BUMN/BUMD, masyarakat maupun jajaran Kejaksaan sendiri."
2.4
para dan
Cara Pemasyarakatan: Pada dasarnya cara penyelenggaraan pemasyarakatan bersifat "bebas sesuai dengan situasi dan kondisi instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan masyarakat serta kemampuan Kejaksaan setempat; yaitu antara lain sebagai berikut: a. Pemberian ceramah kepada para pejabat pemerintah, BUMNI BUMD dan lain-lain. b. Mengadakan seminar, diskusi, temu ilmiah dengan kalangan instansi pemerintah, BUMNIBUMD, ' Perguruan Tinggi, organisasi profesi dan lain-lain. c. Memanfaatkan program seperti JMD/JML, klompencapir, media cetak dan elektronika serta sarana komunikasi lailmya. d. Melakukan ,kunjungan silaturahmi baik kerurnah maupun ke kantor-kantor pemerintah, BUMN/BUMD dan lain-lain. Dalam menyelenggarakan pemasyarakatan hendaknya . para Jaksa bersikap arif, berlaku dan bertindak secara bijaksana dan dapatmenciptakan ikiim dialog/diskusi serta mampu menampung sekaligus memberikan jalan 169
keluar pemecahan masalah. Para Jaksa hendaknya tidak memakai pakaian dinas,tetapi pakaian bebas rapi sesuai dengan situasi d,,ankondisi setempat. / ...•
170
-
2.5
Tujuan Pemasyarakatan : Pemasyarakatan bertujuan agar terutama para pejabat instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami keberadaan, tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Selanjutnya, diharapkan mereka akan memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapinya.
2.6
Materi Pemasyarakatan : Hendaknya materi pemasyarakatan telah disiapkan oleh para Jaksa dengan sebaik-baiknya menitik beratkan pada permasalahan hukum pada umumnya maupun hukum perdata dan tata usaha negara pada khususnya. Namun ada beberapa hal yang perlu dikuasai sebagai pedoman antara lain: a. Peranan hukum dalam pembangunan nasional terutama dalam PJPT 11. b. Peranan Kejaksaan dalam proses pembangunan, seperti antara lair, turut menciptakan kondisi dan prasarana yang rnendukunq dan mengamankan pelaksanaan pembangunan serta berkewajiban turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara. c. Tugas dan fungsi Kejaksaan seperti yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 5/1991 dan perangkat peraturan pelaksanaannya . d. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara dan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan di luar pengadilan, yang dapat diwa.dlkan kepada Kejaksaan. e. Profil JAM DATUN.
2.7
Tahapan Pemasyarakatan : Pemasyarakatan diselenggarakan secara bertahap dalam arti berencana, terarah dan bertahap, dimana setiap tahap diselenggarakan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baik.
2.8
Waktu Pernasyarakatan: Pada dasarnyapemasyarakatandapat dilakukan setiap saat sesuaidengansi.uasidan kondisisetempat, namun tidak dibenarkan menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari.
2.9
Penilaian Kegiatan Pemasyarakatan: Hendaknya para Kajati/Kajari/Kacabjari secara konsisten dan berlanjut mengadakan kegiatan • Check and recheck " dilapangan, aqar dapat mengetahui sejauhmana hasil penyerapan instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan masyarakat terhadap pemasyarakatan JAM DATUN yang telah dilaksanakan . Hal ini penting agar dapat dipantau faktor-faktor apa yang memperlancar atau menghambat pemasyarakatan JAM DATUN diwilayahnya masing-masing.
2.10 Laporan Hasil Pemasyarakatan : Kegiatan penye!snggaraan pemasyarakatan JAM DATUN serta hasilnya hendaknya dilaporkan secara hirarchis kepada pimpinan 2.11 Anggaran Pemasyarakatan: Tidak disediakan anggaran khusus untuk pemasyarakatan,sehingga dapat digunakan anggaran Kejaksaanataupundana lain sepanjang tidak menyalahi ketentuan yang ada. 2.12
Pengamanan Pemasyarakatan : Perlu disadari bahwa betapapun baiknya maksud pemasyarakatanDATUNtersebut, namun pada akhirnya faktor yang menentukan keberhasilan tugas tersebut terletak pada sumber daya manusia yaitu sikap mental, perilaku, kemampuan dan penampilan para Jaksa itu sendiri. Untuk itulah, para Kajati/Kajar/Kacabjari hendaknya selalu niemantau, membimbing serta rnernberipetunjukkepadaparaJaksa demi keberhasilan . pemasyarakatan DATUN. Penampilan para Jaksa hendaknya low profile, high ability", sehingga menimbulkan simpati sekaligus kepercayaan kepada para Jaksa. Tugas pemasyarakatan tersebut adalah
171
tugas mulia yang dilandasi sikap pengabdian dan tanpa pamrih pribadi apapun. Untuk itu agar para Jaksa hendaknya memelihara narna, rnartabat, citra, dan wibawa Kejaksaan sesuai dengan kode etik Tata Krama Adhyaksa. Agar memperoleh perhatian !.
JAKSA AGUNG MUDA PERDATA OAN TATA USAHA NEGARA
SUHAOIBROTO
Tembusan kapada Yth.: 1. 8apak Jaksa Agung RI; 2. 8apak Wakil Jaksa Agung; 3. Sdr. Sekretaris JAM DATUN dan para Direktur pada JAM DATUN; 4. A r sip.
·172
