KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Jakarta, 11 April 2000 Nomor Sifat Lampiran Perihal
: B-05/E/4/2000 : Biasa : 1 (satu) eksemplar : Jabatan Rangkap anggota DPR dengan Advokat
KEPADA YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi Di SELURUH INDONESIA
Sehubungan dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) tanggal 10 Maret 2000 Nomor: 06/ DPP/IKDN/III/2000 yang antara lain ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung R.I. perihal tersebut pada pokok surat (Foto Copy terlampir) bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa surat tersebut merupakan masukan yang baik bagi Kejaksaan, oleh sebab itu dapat dipedomani dalam pekiksanaan tugas yang akan datang. Demikian untuk dan menjadi perhatian JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM ttd H.M.A RACHMAN, S.H. Tembusan: 1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I. (sebagai laporan); 2. Arsip.
DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN ADVOKAT INDONESIA INDONESIAN BAR ASSOCIATION (IKADIN) Nomor Sifat Lampiran Perihal
: B-06/DPP/IKDN/III/00 : Biasa : 1 (satu) eksemplar : Jabatan Rangkap anggota DPR dengan Advokat Jakarta, 10 Maret 2000
Kepada Yth - Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. - Bapak Ketua DPR RI. - Bapak Menteri Hukum dan Perundang-undangan - Bapak Jaksa Agung R.I. - Bapak Kepala Kepolisian R.I Di Jakarta Dengan hormat, Karena simpang siur pendapat apakah dibenarkan anggota DPR sekaligus berpraktek sebagai advokat, dengan ini DPP IKADIN memberikan dasar hukum dan filosofi etika berprestasi yang benar, murni obyektif sesuai dengan moral yang baik demi adanya kepastian hukum dan keadilan. 1. Dalam Surat Edaran yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. No. MA/Kumdil/158/IX/K/1998 tanggal 2 September 1998 yang ditujukan kepada: 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding; 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari semua lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia, mengenai : Surat Edaran No. 1 tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek - halaman 5 No. 9 disebutkan: (9) Surat Pernyataan dengan bermaterai cukup bahwa pemohon adalah WNI yang telah berumur 25 tahun dan tidak berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota ABRI. 2.
Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta nomor PTJ.PANKUM.599.3166.1999 tanggal 2 Desember 1999 mengenai tata cara dan persyaratan ujiam Pengacara praktek halaman 2 No. 10, disebutkan: (10)Surat Pernyataan dengan bermaterai cukup bahwa pemohon adalah WNlyang telah berumur 25 tahun dan tidak berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI.
3. Batasan pengertian Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam: 1.1. KUHP pasal 92 ayat 1; 2.2. Undang-undang No. 3 tahun 1971 pasal 2; 3.3. Undang-undang No. 31 tahun 1999 pasal I ayat 2 C; 4.4. Undang-undang No. 43 tahun 1999 pasal 11 (sebagai perubahan UU No. 8 tahun 1974);
4. Pada No. 34 sangat jelas dan tegas apa kriteria Pegawai Negeri. 5. Kode Etik Advokat yang disusun oleh Ketua Dewan Kehormatan Almarhum Bapak Suardi Tasrif, SH yang berlaku sejak tanggal 10 November 1986, dengan jelas disebut: 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding; 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia, mengenai: Surat Edaran No. 1 tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek - halaman 5 No. 9 disebutkan (9) Surat Pernyataan dengan bermaterai cukup bahwa pemohon adalah WNI yang telah berumur 25 tam dan tidak berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota ABRI. Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta nomor PTJ.PANKUM.599.3166.1999 tanggal 2 Desember 1999 mengenai tata cara dan persyaratan ujian Pengacara Praktek halaman 2 No. 10, disebutkan : (10) Surat Pernyataan dengan bermaterai cukup bahwa pemohon adalah WNI yang telah berumur 25 tahun dan tidak berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI. 6. Batasan pengertian Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam: 2.1. KUHP pasal 92 ayat 1; 2.2. Undang-undang No. 3 tahun 1971 pasal 2; 2.3. Undang-undang No- 31 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 C; 2.4. Undang-undang No. 43 tahun 1999 pasal 11 (sebagai perubahan UU No. 8 tahun 1974); 7. Pada No. 34 sangat jelas dan tegas apa kriteria Pegawai Negeri. 8. Kode Etik Advokat yang disusun oleh Ketua Dewan Kehormatan Almarhum Bapak Suardi Tasrif, SH yang berlaku sejak tanggal 10 November 1985, dengan jelas disebut : Nama seorang Advokat yang diangkat untuk suatu jabatan negara, tidak dibenarkan untuk tetap dipergunakan oleh kantor dimana ia dahulu bekerja sebelum pengangkatannya itu (baca Buku Profesi Advokat yang dibuat oleh Almarhum Bapak Prof. Oemar Seno Adji, SH (Halaman 24). Sejak saat Kode Etik ini disahkan dalam Munas Tahun 1985, tidak pernah dipersoalkan dan tetap berlaku sampai sekarang. Kode Etik suatu profesi ialah dasar dan tatanan moral, yang nilainya lebih tinggi dari Undang-undang, berlaku universal dan sangat diagungkan dan dihormati oleh setiap anggota organisasi Yang memiliki Kode Etik tersebut 9. Karena itu DPP KADIN mendukung putusan Ketua Dewan Kehormatan KADIN Cabang Yogyakarta No. 01/DKIJ/2000 tanggal 10 Pebruari 2000 (terlampir) yang tidak membenarkan seorang Advokat Indonesia melakukan pekerjaannya sebagai Advokat/Penasehat Hukum selama ia menduduki Jabatan Negara (Legislatif, Eksekutif, Judikatif). Demikian, atas perhatian Bapak kamu ucapkan terima kasih.
DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN ADVOKAT INDONESIA ttd
ttd
(H.SUDJONO,SH) Ketua Umum
(OTTO HASIBUAN SH, MM) Sekretaris Jenderal
Tembusan: - DPC IKADIN seluruh Indonesia - Pertinggal
DEWAN KEHORMATAN IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) YOGYAKARTA Sekretariat : A. Suryopronoto No. 66, Telp. (0274) 563406 Yogyakarta Nomor Lampiran Hal
: 01/DKIY/200 : : Pemberitahuan dan Himbauan
Kepada Yang Terhormat Rekan Sejawat H. ABDURRACHMAN, S.H. di Yogyakarta Fiat Justitia Ruat Coelum Dengan hormat, Dewan Kehormatan Ikatan Advokat Indonesia (KADIN) Yogyakarta, dalam persidangannya pada Selasa, 08 Februari 2000, bertempat di Sekretariat IKADIN Yogyakarta, telah memutuskan antara fain; Dewan Kehormatan perlu Segera memberitahukan dan menyampaikan himbauan kepada Rekan Sejawat Abdurachman, S.H. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (11) Kode Etik dan Ketentuan-ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia Seorang anggota Ikatan Advokat Indonesia “tidak dibenarkan” melakukan pekerjaannya Sebagai Advokat Penasehat Hukum, selama ia diangkat menduduki suatu jabatan Negara (Legislatif, Eksekutif , Yudikatif). Ketentuan Pasal 4 ayat (11) tersebut selengkapnya berbunyi Sebagai berikut Pasal 4 ayat (11) Seorang AdvokatPenasehat Hukum yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif Yudikatif tidak dibenarkan untuk tetap dicantumkan/dipergunakan namanya oleh kantor dimana semulanya ia berkerja. Meskipun menurut ketentuan pasal tersebut yang dilarang adalah dicantumkannya nama seorang Advokat pada kantor dimana Advokat tersebut semula bekerja, hal tersebut tidak berarti bahwa Advokat tersebut diperbolehkan (tidak dilarang) secara langsung melakukan pekerjaan profesi Advokat. Dengan demikian, ketentuan tersebut hendaknya ditafsirkan bahwa bagi seorang Advokat yang diangkat Untuk menduduki suatu jabatan Negara, di samping dilarang Untuk dicantumkan namanya oleh kantor dimana semula ia bekerja, juga dilarang melakukan pekerjaan profesi Advokat secara langsung. Sejalan dengan makna interpretasi terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (11) tersebut ch atas kiranya relevan pula. apabila makna Pasal 4 ayat (11) tersebut disambung-hubungkan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (4, 8 dan 10) yang pada prinsipnya menghendaki agar: 1. Seorang Advokat dalam melakukan pekerjaannya harus bekerja dengan “bebas dan mandiri” tanpa terpengaruh atau “dipengaruhi” oleh Siapa pun. Karena itu “dilarangnya” seorang anggota IKADIN melakukan pekerjaan profesi Advokat, Sementara ia sedang diangkat Untuk menduduki suatu jabatan Negara (Legislatif.Eksekutif, dan Yudikatif), sangat relevan dan penting Untuk direnungkan sedalam-dalamnya agar dalam melakukan pekerjaan profesi Advokat, ia tidak “dipengaruhi” oleh Siapa pun. 2. Seorang Advokat IKADIN tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat “merugikan kebebasannya” dan derajat serta martabatnya yang senantiasa menjunjung Tinggi Profesi Advokat Sebagai Profesi terhormat (officium nobile). Karena itu “dilarangnya' seorang anggota IKADIN melakukan pekerjaan profesi Advokat - Sementara ia sedang diangkat Untuk menduduki suatu jabatan Negara (Legisla tif Eksekutif atau Yudikatif) menjadi sangat penting Untuk dipertimbangkan dengan sebijaksana mungkin, agar “kebebasannya” dalam melakukan pekerjaan profesi Advokat tetap terjamin seluas-luasnya.
3.
Seorang Advokat IKADIN berkewajiban Untuk membela kepentingan kliennya, tanpa rasa takut akan menghadapi segala kemungkinan resiko yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi profesinya, baik resiko atas dirinya maupun resiko jabatan Negara yang sedang didudukinya Karena itu “dilarangnya” seorang anggota IKADIN melakukan pekerjaan profesi Advokat, Sementara ia sedang diangkat Untuk menduduki suatu jabatan Negara (Legislatif, Eksekutif atau Yudikatif) menjadi sangat penting untuk disikapi dengan bijaksana agar tidak terjadi 'benturan kepentingan” antara kepentingan klien dengan kepentingan jabatan Negara yang sedang didudukinya- Dengan demikian. patut dikhawatirkan kewajiban untuk membela kepentingan kliennya akan terkesampingkan karena terjadinya “benturan kepentingan” tersebut.
Demikianlah Surat Pemberitahuan dan Himbauan ini disampaikan dengan harapan agar dipertimbangkan dengan seksama dan direnungkan sedalam-dalamnya serta disikapi dengan sebijaksana mungkin. demi terjaganya kebebasan, kemandirian, kemurnian dan derajat serta martabat profesi Advokat sebagai Profesi terhormat (officium nobile). I Yogyakarta, 10 Februari 2000 Dewan Kehormatan KADIN Yogyakarta, Ketua, S.F. Marbun, S.H. MHum Tembusan Kepada Yang Terhormat 1. Ketua Dewan Penasehat KADIN Yogyakarta 2. Ketua DPC KADIN Yogyakarta. 3. Anggota Dewan Kehormatan KADIN Yogyakarta. 4. Ketua OPP KADIN 5. Ketua Dewan Kehormatan Pusat [KADIN 6. Arsip.
