KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Jakarta 3 Maret 1999 Nomor Sifat Lampiran Perihal
: B-203/E.3/Epo.1/03/1999 KEPADA YTH. : Biasa KEPALA KEJAKSAAN TINGGI :Di SELURUH INDONESIA : Permohonan Pra peradilan dalam perkara a.n tersangka JACOB HENDRAWAN SETYA BUDI.
Sehubungan surat saudara Kepala Kejaksaan JawaTimur Nomor: B-214/P.5/Epo.1/1/1999 tangga1 30 Januari 1999 Perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diminta kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia akan hal-hal Sebagai berikut: 1. Berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor: R-105/P.5.9/Epo. 1/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996, Kajari Surabaya telah menghentikan Penuntutan perkara tersangka atas nama JACOB HENDRAWAN SETYABUDI dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, bukan merupakan tindak pidana Pasal 140 ayat (2) KUHP) karena hubungan kerja soma antara tersangka dengan saksi pelapor merupakan hubungan keperdataan. 2. PT SAC Nusantara melalui kuasa hukumnya (H. Emanto, SH.) telah mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya. 3. Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pld.Prap/1998/PN.Sby. tanggal 5 Desember 1998 amannya menyatakan: 1.1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruh 2.2. Menyatakan tidak sah Surat ketetapan Penghentian Penuintutan No.R-105/P5.9JEpo.lNIV1996tanggaI 30 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh termohon. 3.3. Memerintahkan agar termohon melanjutkan Penuntutan serta melimpahkan perkara atas nama Jacob Hendrawan Setyabudi ke Pengadilan Negeri Surabaya (foto copy terlampir). 2. Atas Putusan pra peradilan PN. Surabaya tersebut, Kejari Surabaya mengajukan permohonan banding ke PT. Surabaya. 3. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.340/Pid/1998/ PN.Sby tanggal 7 Januari 19M amannya menyatakan : 1.1. Membatalkan Putusan pra-peradilan tanggal 5 Desember 1998 No.7/Pid.PrapJl998/PN.Sby yang dimintakan banding. 2.2. Menyatakan Penghentian-Penuntutan tanggal 30 Juli 1996 No.R-105/P.5.9/Epo.1/1996 dalam perkara atas nama tersangka JACOB HENDRAWAN SETYABUDI yang dilakukan oleh termohon pembanding, sah menurut hukum foto copy terlampir). 2. Pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengabulkan Permohonan Kejari Surabaya (termohon pembanding) adalah: 1.1. Bahwa terbanding (pemohon pra-peradilan) tidak berhak mengajukan permohonan pemeriksaan pra Peradilan, karena bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan SePerti dimaksud pasal 80 KUHAP. 1.2. Bahwa alasan penghentian penuntutan tidak melanggar hukum karena itu tindakan penghentian penuntutan tersebut adalah sah.
2. Putusan pra-peradilan baik Putusan Pengadilan Negeri Surabaya maupun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut hendaknya dapat dipedomani dalam menghadapi kasus-kasus pra peradilan Demikian Untuk menjadi maklum An. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM DIREKTUR TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG DAN HARTA BENDA MEWAKILI ttd HARUN M. HUSEIN, SH Jaksa Utama Pratama Nip.230010815 Tembusan: 1. Yth. Bapak JAMPIDUM (sebagai laporan). 2. A r s i p.
PUTUSAN NOMOR : 340/5D/1998/PT. Sby DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari: KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA beralamat di JI. Kasuari No.1 Surabaya. selanjutnya disebut: TERGUGAT - PEMBANDING melawan: PT. SAC NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta, Lina Building Lt.1 Jalan HR. Rasuna said Kav. B-7, Kuningan Jakarta Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. ERNANTO SOEDARNO.SH dan REKAN. alamat Jalan Ngagel Jaya Utara No.67 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 1998, melanjutkan disebut : PERSERO TERBATAS Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini: TENTANG POKOKNYA PERKARA Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Desember 1998 Nomor: 07/P. 14/Prap/1 1998 PN.SBY. yang acaranya berbunyi sebagai berikut: - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; - Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No.R.105/P.59/Epo.l/VIX/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Termohon; - Memerintahkan agar Termohon Segera melanjutkan penuntutan serta melimpahkan perkara atas nama JACOB HENDRAWAN SETYABUDI alias GEE PIN KEEN hasil penyidikan dari Polwiltabes Surabaya tanggal 28 November 1 1995 No. Pol LP/w/u/now Serse tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan hukum yang berlaku; - Menghukum Termohon Untuk membayar, biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar NIHIL Membaca Akta permintaan banding, yang dibuat oleh JH ROBBY SOETRISNO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 1998 Termohon Praperadilan melalui M. UMAR SAHID, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, mengajukan permohonan banding terhadap Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Desember 1998 No. 07/Pid.Prap/ 1998/PN SBY. Dan pada tanggal 22 Desember 1998 pemohon
banding tersebut diberitahukan dengan seksama kepada PT SAC NUSANTARA melalui Penasehat Hukumnya ERNANTO SOEDARNO, SH. Membaca Pula Berkas pemberitahuan Untuk memeriksa berkas perkara tanggal 21 Desember 19M dan tanggal 22 Desember 1998, yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya No.07/Pid.Prop/1998/PN.SBY. telah selesai Kruritasi dan kepada mereka (Pemohon dan Termohon Praperadilan) dalam tenggang walau sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang diberikan kesempatan Untuk membaca/memeriksa berkas perkara tersebut. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa prosedur dan tata cara pengajuan banding dan pemeriksaan tingkat banding atau putusan praperadilan terhadap penghentian penuntutan diatur oleh peraturan tersendiri dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 10 Desember 1983 No. M-14.PW.07.03 tahun 1983 angka 12 yang menyimpang dari prosedur dan tata cara pemeriksaan yang lazim dalam tingkat banding s sebab I I Penuntut Urnum diharuskan banding ke Pengadilan Triggi dalam waktu 7 hari setelah Putusan praperadilan dan Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 3 hari Setelah menerima permintaan banding tersebut harus Sudah mengirimkan berkas perkaranya ke Pengadilan Triggi dan dalam tenggang waktu 3 hari Setelah Pengadilan Tinggi menerima berkas perkara tersebut harus sudah menjatuhkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 hari Setelah penetapan Sidang Pengadilan Tinggi harus Sudah memberikan putusannya Menimbang, bahwa berdasarkan catatan resmi dari Panitera Pengganti dalam berita acara sidang tanggal 5 Desember 1998 ternyata Penuntut UMUM (termasuk pembanding) telah mengajukan banding pada tanggal 5 Desember 1998 Setelah putusan pengadilan dijatuhkan yang berarti Penuntut Umum telah Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 hari Setelah putusan Praperadilan seperti dimaksud pada tatacara pengajuan banding dari Keputusan Menteri Kehakiman tersebut diatas: Menimbang bahwa sekalipun catatan dari Panitera Pengganti tersebut diatas bahwa Surat kuasa termohon tidak memuat pemberian kuasa untuk itu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena kuasa Termohon PraPeradilan tersebut adalah Jaksa Sedangkan Jaksa adalah Satu, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Praperadilan tersebut serta memori banding dan kontra Memori banding kedua belah pihak yang telah turut dipertimbangkan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat Sebagai berikut : Bahwa Terbanding (Pemohon Terbanding) dalam permohonan Praperadilan Pada Pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon Terbanding yang diwakili Direktur Utamanya Rudy MG Schulz telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi, kemudian Penyidik melakukan penyidikan dan Selanjutnya pada tanggal 29 November 1995 berkas pengadilan dilimpahkan kepada Termohon Pembanding. Bahwa Pada tanggal 11 Desember 1995 Termohon Pembanding minta agar Penyidik menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada Termohon Pembanding guna penyelasaian selanjutnya akan tetapi Setelah Termohon Pembanding membuat Surat dakwaan atas perkara tersebut Termohon Pembanding secara melawan hukum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No. R.105/P.S.9/Epo.INII/1996 tanggal 30 Juli 1996 dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan merupakan tindak pidana dan bahwa hubungan antara
tersangka dengan saksi pelapor merupakan hubungan usaha bersama pembangunan proyek-proyek yang merupakan ruang lingkup perdata; Bahwa atas dasar tersebut Pemohon Terbanding pada pokoknya surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tersebut dan memerintahkan Termohon Pembanding melanjutkan penuntutan serta melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya sesuai hukum yang berlaku (surat bukti P1 s/d P12). Menimbang, bahwa terhadap permohonan prapradilan tersebut Termohon Pembanding pada pokoknya menyangkal permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dengan menyatakan bahwa Pemohon Terbanding tidak berhak mengajukan praperadilan dalam perkara ini sebab Pemohon Terbanding tidak termasuk pihak ketiga yang berkepentingan menurut pada 80 KUHAP oleh karena Rudy M.G. Schulz dalam menyampaikan laporannya kepada polisi tidak bertindak atas nama Pemohon Terbanding melainkan atas nama Bahwa disamping itu hubungan antara tersangka dengan saksi pelapor Rudy M.G. Schulz adalah hubungan perdata sebab semua pasal pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak terpenuhi unsur-unsurnya Menimbang bahwa dengan Ketetapan Penghentian Penuntutan tanggal 31 Juli 1996 Nomor 103/P.5.9/Bpo.1/VXX/1996, Termohon Pembanding memerintahkan untuk menghentikan penuntutan atas nama tersangka Jacob Henrawan Setiabudi karena Termohon Pembanding berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan merupakan tindak pidana dan bahwa hubungan kerjasama antara tersangka dengan saksi pelapor dalam rangka usaha bersama pembangunan proyek-proyek di Surabaya adalah merupakan ruang lingkup perdata. Menimbang bahwa apakah Pemohon Terbanding berhak mengajukan permohonan praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan seperti yang diatur dalam pasa 80 KUHAP dan apakah Penghentian Penuntutan yang dilakukan oleh Termohon Pembanding atau masa tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi tersebut sah, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam tindakan penghentian penuntutan menurut pasal 80 KUHAP adalah saksi yang secara langsung menjadi korban yang dirugikan dalam tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ; Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi tanggal 2 Juni 1995 No, Pol. Lp/3/411/VI/1995/Pamapta dan Berita Acara Permohonan Penyidik atau dia saksi korban, ternyata Rudy MG Schulz adalah saksi korban yang secara langsung dirugikan oleh perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi dalam hubungan kerja sama pembangunan proyek antara saksi dengan tersangka Menimbang, bahwa apakah Rudy MG Schulz dalam perkara ini bertindak mewakili PT Sac Nusantara (Pemohon Terbanding) ataukah bertindak atas nama pribadi Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa penyebutan identitas pekerjaan seorang pelapor baik dalam laporan Polisi maupun dalam berita acara pemeriksaan penyidik atas saksi pelapor yang bersangkutan adalah dalam rangka kelengkapan identitas saksi pelapor yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal. agama dan pekerjaan guna memberi kejelasan tentang kedudukan saksi serta hubungannya dengan tersangka dalam perkara tersebut sesuai maksud pasal 160 (2) KUHAP; Menimbang, bahwa dalam perkara ini pekerjaan saksi pelapor dalam laporan Polisi disebutkan sebagai Presiden Direktur PT. Sac Nusantara, tanpa menyebutkan bahwa ia bertindak untuk dan atas nama PT.Sac Nusantara, sedang dalam berita acara pemeriksaan penyidik atas saksi tanggal 2 Juni 1995 sebagai tindak lanjut dari laporan Polisi tersebut yang ditanda tangani oleh saksi Pelapor dan Penyidik disebutkan
identitas pekerjaan saksi pelapor sebagai "Pengusaha" dimana saksi menjelaskan secara detail kejadian yang sebenarnya sekaligus saksi selaku pengusaha dirugikan oleh tersangka dalam hubungan kerjasama mereka dalam membangun beberapa proyek di Surabaya dan bekas dalam keperluannya, sebagai Presiden Direktur PT. Sac Nusantara, sehingga atas dasar tersebut Pengadilan Tinggi berperan dalam pelapor dalam hal ini adalah Rudy MG. Schulz Sebagai Pribadi dan bukan Pemohon Terbanding (PT Sac Nusantara) Menimbang bahwa oleh karena tersangka Rudy MG Schluz bertindak atas nama pribadi, maka Pemohon Terbanding bukan merupakan pihak ketiga yang seperti dimaksud pasal 80 KUHAP karenanya Pemohon Terbanding tidak berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan dalam perkara ini sehingga permohonan praperadilan dari Pemohon Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Surat bukti T1 (1) s/d T1 (3).12 (1) s/d 22 (3),T3 s/d TI 1) ; Menimbang bahwa selanjutnya tentang penghentian penuntutan perkara tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi sesuai Surat ketetapan penghentian penuntutan tanggal 30 Juli 1996 No. 105/P.5.9/KPs.1/VII/ 1996 berdasarkan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan bahwa hubungan kerjasama antara tersangka dan saksi pelapor dalam rangka usaha bersama pembangunan proyek-proyek di Surabaya adalah merupakan ruang lingkup Perdata Pengadilan Tinggi -w-ripertirnbaroarisebagai berikut: Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi perlu menegaskan dalam hal pengadilan melaksanakan wewenang praperadilan untuk hak memeriksa dan memutuskan sah dan tidaknya penghentian penuntutan maka kewenangan Hakim dalam memeriksa materi pokok perkara adalah terbatas pada cukup atau tidaknya alat bukti yang ada dan bukan menguji keberatan pembuktian terhadap alat alat bukti yang ada tersebut, sehingga dalam pemeriksaan sidang praperadilan Hakim tidak perlu terlalu jauh sampai pada materi pokok perkaranya, mengingat pemeriksaan harus dilakukan secara cepat dan Selambat-lambatnya dalam 7 hari Hakim sudah harus menjatuhkan putusannya; Menimbang bahwa alat bukti berupa Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini atas permintaan termohon pelapor dengan surat tanggal 19 Juli 1996 No.U.31.07.95 kepada Termohon Pembanding, maka Termohon Pembanding pada tanggal 9 Agustus 1996 telah menitipkan surat-surat bukti sesuai lampiran daftar barang bukti Yang bersangkutan Yang Sebagian lainnya diserahkan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai berita acara penyerahan surat-surat tanggal 19 Pebruari 1997 serta Akta Notaris No. 155, N0. 156, No158 No.159, No.160, masing-masing tertanggal 31 Oktober 1989, No.51 tgl 12 Desember 1995, No.137, 138,dan No.139 mesing-masing tanggal 27 Desember 1995 dan Akta Notaris No. 20 tanggal 20 Pebruari 1996 serta Putusan perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 131/Pdt/6/1996/ PH.Jkt.Pst,Tgl.15 Mei 1996 ( Surat bukti T1(1) WTI (3),12 (1) s/d 22 (3),T3 s/d T11) ; Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa hubungan hukum antara saksi Rudy MG Schulz dengan tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi didasarkan pada persetujuan kerjasama untuk membangun proyek di Surabaya serta sesuai keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tanggal 2 Juni 1995 tersebut diatas bahwa Seksi menyetujui ajakan tersangka untuk bekerjasama membangun proyek antara tersangka menyanggupi menyelesaikan proyek tersebut sedang Seksi menyetujui menyediakan dana untuk membiayai proyek-proyek dimaksud adalah bersangkutan memiliki tenaga ahli dilapangan guna mengerjakan proyek-proyek tersebut. Menimbang, bahwa saksi telah menyerahkan dana kepada tersangka, tetapi ternyata tersangka tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan proyek yang
telah disanggupinya sebab tersangka tidak beres mengelola keuangan sehingga dengan kenyataan tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa tersangka telah melakukan perbuatan memperakal dan bahwa suatu perbuatan memperakal terletak dalam bidang hukum perdata yang mutlak di maksud oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata dan hukum pidana serta menjadi wewenang Hakim Perdata seperti halnya penyelesaian yang ditempuh oleh saksi dan tersangka melalui peradilan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah cukup beralasan menurut hukum apabila Termohon Pembanding mereka dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada tersangka tersebut, bukan merupakan tindak pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 140 apt 2 KUHAP menduga praperadilan tersangka dapat melakukan penghentian penuntutan apabila materi perkara tidak diyakini akan dapat dilaksanakan di persidangan, Penghentian penuntutan oleh Termohon Pembanding sesuai bukti ketetapan Penghentian Penuntutan Tanggal 30 Juli 1995 No.R-106/P.5.9/Epo.1/VII/1996, cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu tindakan penghentian tersebut adalah sah; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas make putusan praperadilan tanggal 5 Desember I 1998 No.07/Pid-Prap/1998 PN SBY, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadli sendiri yang amarnya tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan praperadilan dari pemohon terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dan tindakan penghentian penuntutan oleh Termohon Pembanding dinyatakan sah menurut hukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada pemohon terbanding Mengingat, pasal 83 ayat 2 dan pasal 140 ayat 2 sub c KUHAP soft pasal-pasal Ion dan peraturan hukum yang bersangkutan. MENGADILI - Pemohon permintaan banding dari Termohon Pembanding tersebut. - Membatalkan putusan praperadilan tanggal 5 Desember 1998 No. 09/Pid.Prap/1998,putusan yang dimintakan banding PUTUSAN MENTERI Menyatakan penghentian penuntutan berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tanggal 31 Juli 1996 Nomor- 103/P.5.9/Bpo.1/VXX/1996, dalam perkara atau saksi tersangka : JACOB HENDRAWAN SETYABUDI yang dilakukan oleh Tersangka Pembanding sah menurut hukum Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada pemohon Terbanding yang dalam tingkat ban" sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah ); Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis, pada hari KAMIS, tanggal 7 Januari 1999, oleh kami H. ABD. KADIR HAFFONG S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya selaku Ketua Majelis, ISNU SUJERO S.H. dan I MADE TARA S.H masing-masing Hakim Triggi, selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 2 Januari 1998 No.340/5D/1 998 PN SBY dan putusan tersebut dilaporkan didalam sidang terlalu untuk di dihadirkan juga oleh Hakim Sejajar dengan oleh para anggota bersalah, serta HR. SULUHE Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding
Hakim Anggota
Ketua Majelis
ttd
ttd
I MADE TARA S.H.
ISNU SUJERO S.H. Panitera Pengganti
ttd
ttd
F. YOAN TARO SH.
HR. SULUHE SH.
Untuk salinan sama bunyinya, Untuk Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ttd KY. MOEJATUN TOESYANTO. SH, Nip. 040029169
PUTUSAN DAFTAR NOMOR : 07/Pid.Prap/1998 PN/SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara-perkara Pra peradilan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------PT.SAC NUSANTARA
berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. B-7. Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di Kantor kuasanya: H. ERNANTO SOEDARTO, SH dan REKAN Jalan Ngagel Jaya Utara No.67 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 1998, selanjutnya akan disebut sebagai …………………PEMOHON Melawan ; --------------------------------------------------------------KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA beralamat di Jalan Kaswari No. 1. Surabaya,---------------------------------------------------------------selanjutnya akan disebut--------------------------------------sebagai ………………………………………TERMOHON : Pengadilan Negeri tersebut; ------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Nopember 1998 tentang penunjukkan Hakim; ----------------------------------------------------------------------Setelah membaca Surat-surat dalam berkas perkara Setelah mendengar kedua belah pihak;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Setelah meneliti surat-surat bukti Yang diajukan oleh kedua belah pihak Menimbang, bahwa dengan Surat permohonannya pra-peradilan tertanggal 18 Nopember 1998 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 07/Pid.Prap/1996/PN. Sby, Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan terhadap Termohon dengan dalil-dalil Sebagai berikut : ---------------------------------1. Bahwa berdasarkan laporan Polisi No. Pol LP/K/411/VI /1995/Serse tanggal 2 Juni 1995, Pemohon yang Direktur Utamanya Rudy Mg Schutz telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan seseorang laki-laki yang mengaku bernama Jacob Hendrawan Setyabudi alias Gee Pin Kiem di Polwitabes Surabaya (bukti P.1);-------------2. Bahwa atas laporan tersebut kemudian Penyidik ialah melakukan penyidikan dan berkas Penyidikannya telah dilimpahkan/diserahkan kepada Termohon pada tanggal 29 Nopember 1995 dengan Surat No.Pol. : B/380/XI/1995 perihal: pengiriman berkas perkara a.n. Jacob Hendrawan Setyabudi alias Gee Pin Kiem---------(bukti P-2);-----------3. Bahwa terhadap penyerahan berkas perkara tersebut Termohon Setelah melakukan penelitian menyatakan hasil Penyidikannya Sudah lengkap dan meminta agar penyidik menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada Termohon untuk penyelesaian selanjutnya berdasarkan Surat No. B.867/P.5.9/Epk.1/XII/1995 tanggal 11 Desember 1995 (bukti P-3);--------------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa atas Surat Termohon tersebut (bukti P-3), Penyidik dengan suratnya No. Pol.B.299/XII/1995 tanggal 28-12-1995 (bukti P.4) telah menyerahkan Tersangka beserta barang buktinya atas perkara tersebut dan Selanjutnya Termohon telah Pula membuat Surat dakwaan dalam perkara tersebut dengan dakwaan KESATU : Primair melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP Pidana Subsidair melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP; lebih Subsidair Melanggar Pasal ayat(1) KUHP, KEDUA: Primair melanggar Pasal 378 KUHP; Subsidair melanggar pasal 372 KUHP;---------------------------------------------------
5. Bahwa dengan telah diterimanya dan dinyatakan kembali perkara dan penyidik lengkap serta dibuatnya surat dakwaan atas perkara tersebut oleh Termohon, maka menurut hukum berkas perkara tersebut two memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang untuk dilimpahkan ke Pengadilan agar dapat disidangkan guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum (vide Pasal 139 jo Pasal 143 ayat 910 KUHP), akan tetapi dengan dalih adanya putusan perdamaian antara Pemohon dengan Terdakwa sebagaimana Putusan No. 131/PdLW9% PN.Jkt. Pst. tanggal 15 Mei 1996, (yang notabene adalah merupakan ruang lingkup dan tunduk pe& ketentuan hukum perdata), Termohon secara melawan hukum telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No. R-1 05/P 5.9/Epo.1/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 (bukti P-5) dengan alasan Sebagai berikut:----------------------------------------------------------------- Ternyata Perbuatan Yang dilakukan oleh tersangka bukan merupakan tindak pidana ;------------------------------------------------------------------------------------- Hubungan kerjasama antara tersangka dengan saksi pelapor dalam rangka usaha bersama pembangunan proyek-proyek di Surabaya adalah merupakan ruang lingkup perdata; ------------------------------------------------------------------Dengan satu ketentuan, Surat ketetapan tersebut dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan baru yang diterima dad penyidik, atau adanya putusan praperadilan yang akan menyatakan penghentian penuntutan tidak sah; -------------------6. Bahwa menurut hukum Termohon telah salah dan melanggar hukum dalam mengeluarkan Surat ketetapan penghentian penyidikan tersebut (bukti P-5) sehingga Surat ketetapan penghentian penyidikan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal dengan segala konsekwensi hukumnya karena alasanalasan serta dasar hukum Sebagai berikut : -------------------------a. Adanya perdamaian antara Pelapor dengan Tersangka/Terdakwa adalah mengenai perdamaian yang ruang lingkupnya terbatas serta terikat dan tunduk pada peraturan per-Undang-Undangan hukum perdata dan tidak dapat menghilangkan dan atau menghapus tindak pidana yang telah dilakukan tersangka sebelumnya;-----------------b. Bahwa menurut hukum antara perbuatan pidana dan perdata adalah saling berdiri sendiri-sendiri, berbeda dan tidak bersangkut paut satu dengan lainnya;----------------Sehingga Sudah jelas bahwa adanya perdamaian tidak dapat dijadikan alasan atau dasar hukum untuk menghentikan penuntutan dengan dalih perbuatan yang dilakukan tersangka bukan perbuatan tindak pidana, yang notabene TELAH MEMENUHI SEMUA UNSUR-UNSUR PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KUH PIDANA;-----------------------------------------------------------------------------------------c. Bahwa perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal-pasal 266 ayat (1) KUHAP, pasal 263 ayat (2) KUHAP, pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah tindak pidana murni dan tidak termasuk ruang lingkup Perdata, yang notabene telah memenuhi unsur-unsur pidana dan layak diajukan ke Pengadilan, demikian pula perbuatan tersangka yang diatur dan ditentukan dalam pasal 378 dan 372 KUH Pidana yang juga merupakan tindak pidana, Sekalipun disisi lain terdapat juga perbuatan yang diatur dalam KUH Perdata yang satu sisi dan sisi lainnya tidak dapat disatukan/campur adukkan, karena didalam perbuatan tersebut antara aspek perdata dan pidana masing-masing adalah berdiri sendiri serta harus dipisahkan;---------------7. Bahwa Pelapor dalam hal ini tidak pernah menyetujui adanya Surat ketetapan Penghentian Penyidikan (bukti P-5), bahkan Sebaliknya, dengan Surat Pelapor Nomor U.57.11.96 tanggal 12 Nopember 1996 (bukti P-6) Pelapor telah menyatakan keberatan apabila diterbitkan Surat ketetapan Penghentian Penyidikan;----------------------------------Oleh karena itu Termohon harus dengan Segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk disidangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat diperoleh keadilan dan kepastian hukum (vide pasal 143 ayat I KUHAP);------------
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon dengan ini mohon perkenan Pengadilan untuk Segera mengadakan sidang pra peradilan serta memberikan putusan Sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;----------------------------------2. Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No. R105/P.5.91Epo.1NII11996 tanggal 30 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Termohon;------3. Memerintahkan agar Termohon Segera melanjutkan penuntutan serta melimpahkan perkara atas nama tersangka JACOB HENDRAWAN SETYABUDI ALIAS GEE has! penyidikan dari Polwiltabes Surabaya tanggal 28 Nopember 1995 No. Pol.BP/341/XI/1995/Serse tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan hukum yang berlaku;------------------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang baik dan add sesuai Undang-Undang dan Peraturan hukum yang berlaku;---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan suratnya tertanggal 24 Nopember 1998 Pemohon telah menyampaikan perbaikan/ralat atas permohonannya tersebut sebagai berikut: ------------------1. Pada butir 4 terbaca dan tertulis pasal ayat (1) KUHP, seharusnya terbaca dan tertulis: pasal 263 ayat (1)KUHP;----------------------------------------------------------------------------2. Pada butir terbaca dan tertulis pasal 143 ayat 910 KUHP , sebenarnya terbaca dan tertulis : pasal 143 ayat 1 KUHAP;--------------------------------------------------------------------------3. Pada butir 6 sub c, terbaca dan tertulis pasal 286 ayat (1) KUHAP, pasal 263 ayat (2) KUHAP, dan pasal 263 (1) KUHAP, seharusnya terbaca dan tertulis: pasal 266 ayat (1) KUH. Pidana, pasal 263 ayat (2) KUH. Pidana, pasal 263 ayat(l) KUH.Pidana;------------Menimbang, bahwa Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap H.ERNANTO SOEDARTO,S.H.dan Rekan Sebagai Kuasa dari Pemohon berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 19M Sedangkan Termohon diwakili kuasanya : dan Rekan - Rekan berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 24 Nopernber 1998 ;--------------------Menimbang bahwa Pada awal persidangan, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;----------------------------------------------------------------Menimbang bahwa Setelah permohonannya termasuk ralatannya dibacakan. Pemohon menyatakan tetap Pada permohonannya;---------------------------------------------------------------Menimbang bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan jawaban sebagai berikut;-------------------------------------------------------------------------------------------------------I.
Mengenai hak mengajukan pra-peradilan:-----------------------------------------------------Dalam pasal 80 KUHAP disebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau pihak ke tiga yang berkepentingan; ---------------------------------------------------------------Bahwa dalam permohonan pra-peradilan tersebut Pemohon bertindak Sebagai Kuasa dan PT SAC Nusantara, yang mengandung arti bahwa PT SAC Nusantara merupakan pihak Yang dirugikan dalam kaitan dengan penghentian Penuntutan Yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juli 1996 sehingga Pemohon mengajukan Pra-peradilan dalam perkara ini Sebagai pihak ketiga Yang dimaksud dalam pasal 80 KUHAP;----------------------------------------------------------------------------------Bahwa dalam kaitan dengan laporan Polisi No. Pol. LP/E/411/VI/1995/ Serse tanggal 2 Juni 1995 yang dihubungkan dengan berkas perkara No. Pol. BP/380/XI1995 tidak terdapat suatu fakta hukum pun yang mendukung kedudukan Pemohon Selaku pihak yang berhak untuk mengajukan Pra-peradilIan dalam perkara ini, karena pihak pelapor yaitu Rudy Max Gustav Schulz dalam laporan Polisi No-Pol.LP/K/411/VI/1995 Serse tanggal 2 Juni 1995, dalam menyampaikan laporannya kepada Polisi bertindak Sebagai pribadi dan Sama sekali tidak bertindak atas nama PT.SAC Nusantara;----------------------------------------------------------
Penyebutan Jabatan atau pekerjaan pelapor Sebagai Presiden Direktur PT. SAC Nusantara dalam laporan Polisi tersebut tidak berarti bahwa Rudy Max Gustaf Schulz bertindak atas nama PT. SAC Nusantara, tetapi semata-mata merupakan penyebutan indentitasnya secara lengkap Sebagai pemenuhan ketentuan Undang-Undang yang mewajibkan pihak pelapor menyebutkan identitasnya secara lengkap meliputi nama lengkap tempat lahir atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan dalam kaitan dengan kehendaknya untuk menyampaikan laporan tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi, kemudian menjadi saksi dalam perkara ini;------------Bahwa seorang atau beberapa orang dalam suatu Perusahaan Perseroan Terbatas yang melakukan tindakan hukum yang bersifat extern atas nama perusahaan, wajib mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Pengurus Perusahaan yang memberikan Kuasa kepadanya untuk melakukan tindakan hukum atas nama perusahaan antara lain menyampaikan laporan dan memberikan keterangan Sebagai saksi kepada Polisi Sebagai pihak yang dirugikan oleh pihak lain;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa dan keterangan para saksi dan keterangan tersangka yang ada dalam berkas perkara No. Pol.BP/341/XI/1995/Serse tanggal 28 Nopember 1995 tidak ada satu orang pun yang menerangkan bahwa pelapor yaitu Rudy Max Gustav Schulz dalam. menyampaikan laporannya kepada Polisi pada tanggal 2 Juni 1995 bertindak atas nama PT. SAC Nusantara dan tidak 1 (satu) lembar surat pun Sebagai alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Rudy Max Gustav Schulz dalam menyampaikan laporannya kepada Polisi bertindak atas nama PT SAC Nusantara;--------------------------------------------------------------------------------------------Oleh karena Rudy Max Gustav Schulz pada waktu menyampaikan laporannya kepada Polisi tidak bertindak atas nama PT.SAC Nusantara maka menurut hukum bahwa penyampaian laporan oleh Rudy Max Gustav Sculhz kepada Polo terhadap diri seorang laki-laki yang bernama Jacob Hendrawan Setyabudi adalah atas nama pribadi;-----------------------------------Bahwa karena Rudy Max Gustav Schulz bertindak atas nama pribadi, maka yang berhak mengajukan pra-peradilan dalam perkara ini sebagai pihak yang dimaksud dalam pasal 80 KUHAP adalah Rudy Max Gustav Schulz dan Sama sekali bukan PEMOHON;----------------Karena Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan pra-peradilan dalam perkara ini, make menurut hukum, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai hak untuk Mengajukan pra perkara ini, sehingga Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak;-----------------------------------------------------------------------------------II.
Alasan Penghentian 1. Bahwa alasan-alasan untuk dilakukannya penghentian penuntutan terhadap perkara atas nama tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi Nomor: R-1 05/9.5.9/Epo.1/VII/1 996 tanggal 30 Juli 1996 bukanlah semata-mata didasarkan pada hubungan perdata antara tersangka dan Rudy M.G.Schulz tetapi karena perbuatan yang disangkakan dalam Pasal 373,372,263,266 KUHP tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut sebagai mana tertuang dalam Berita Acara pendapat (Resume) yang dibuat Jaksa I Made Wiratha, SH. tertanggal I Juli 19% (bukti T.1);------------------------------------------2. Bahwa ketika berkas perkara diterima di Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 2 Januari 19M ternyata Rudy Max Gustaf Schulz (pelapor telah melakukan perdamaian atas perkara tersebut dengan dibuatnya perjanjian perdamaian (dading) dengan Akta Notaris Ny.Machrani Moertolo, SH. Nomor 20 tanggal 12 Pebruari 19M (Bukti T.2);-------------------------------------------------------------------
Bahwa sebelum perjanjian perdamaian (dading) tersebut dibuat, ternyata antara Pelapor dan tersangka telah membuat berbagai kesepakatan-kesepakatan antara lain: 2.1 Akte Pernyataan No. 51 tanggal 12 Desember 1995 dari Notaris Irma Dewi Gunawan,SH.(bukuT.3);---------------------------------------------------------------2.2 Akta pengakuan dan Pertanggung jawaban No.137 tanggal 27 Desember 1995 dari Notaris, Machrono Moertolo,SH. (T4);---------------------------------2.3 Akta Surat Kuasa No.138 tanggal 27 Desember 1995 dari Notaris Machrono Moertolo,S.H. yang memberi kuasa kepada pelapor untuk menerima tagihan-tagihan (bukti T5);------------------------------------------------------------2.4 Akta No. 139 tanggal 27 Desember 1995 dad Notaris Machrono Moertolo,SH- tentang kuasa kepada saksi mengenai tanah 131 ha (bukti T6); Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut diatas, baik oleh pelapor maupun tersangka telah meminta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditangani Hakim I Gede Ketut Sukarta,SH. dengan Putusan No. 131 /Pdt.G/PTH/PWL/1996/PN. JkL Pst. tanggal 15 Mei 1996, putusan dading mana tersebut telah ditandatangani oleh pelapor dan tersangka (bukti T.7); -------------------------------------------------------------Bahwa selain itu baik pelapor maupun tersangka pada tanggal 15 Mei 1996 telah Pula menandatangani persetujuan tentang penghitungan final diketahui Panitera Baharudin Samad,SH. (bukti T.8);---------------------------------------------------------------------------3. Bahwa dengan adanya Akta dading No. 20 tanggal 12 Pebruari 1996 dan Putusan dading tanggal 15 Mei 1996 No: 131/Pdt.G/1996 PN.Jkt.Pst maupun persetujuan perhitungan final tersebut sehingga pelapor (pemohon) dengan surat tanggal 19 Juli 1996 No. U.31.07.96 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (termohon) perihal permohonan penyerahan surat-surat tanah melalui Pengadilan Negeri Surabaya (bukti.T9);-------------------------------------------------------------------------Bahwa dengan surat pelapor (Pemohon) tersebut sehingga termohon telah menyerahkan sebanyak 138 macam surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan surat No.B449/P.5.9/Epo.1/7/1996 tanggal 26 Juli 1996 berikut lampirannya (daftar barang bukti) yang diterima di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Agustus 1996 bukti T. 10), yang disusul pula dengan penyerahan surat-surat sebanyak 50 (lima puluh) turunan akta sehubungan dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Nopember 1996 No. 43/Pdn.Pdt/Del/I9961 PN.Sby. jo Nomor: 121/1 9961EWM Jkt.Pst, yang menugaskan kepada Sdr Rupono-R Juru Site Pengganti untuk menerima surat-surat tersebut, sebagaimana tertera pada Berita Acara Penyerahan surat-surat tanggal 19 Pebruari 1997 antara Drs.SALMAN MARYADI,SH. KASI Tindak Pidana Umum KEJARI Surabaya dan RUPONO.R Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya (Bukti T 11);----------------------------------4. Bahwa penyerahan barang bukti barang bukti tersebut diatas kepada Pengadilan oleh Termohon adalah didasarkan pada penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan diatas;------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa tidak tuntasnya pelaksanaan perdamaian tersebut oleh karena PT.SAC Nusantara (Pemohon) tidak menyerahkan perhitungan final untuk menentukan kewajiban masing-masing sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.KMA/297AX/1 998 tanggal 11 September 1998 (bukti T.12), sehingga dengan demikian kelalaian tersebut merupakan kelalaian Pemohon, namun demikian Pemohon telah melakukan eksekusi sendiri diantaranya :---------------------------------------------------------------
-
Menerima uang kontrakann Pajak Pemusnahan Sampah dari Pemda Kota Madya Surabaya sekitar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dan tanah milik tersangka di Pantai Timur Surabaya seluas 121 ha, yang disita dalam pelaksanaan eksekusi perdamaian dimaksud (Bukfi-P 13) Selain itu Pemohon telah Pula menerima pengembalian uang titipan SSC (Surabaya Sport Centre) dari Pemda Tk.II Kodya Surabaya tanggal 18 Desember 1995 Rp. 370.863-803,47 serta tanah seluas 3.9 he dari hasil pengambilan uang setoran proyek SSC sesuai surat PT.SAC Nusantara tanggal 15 Mei 1997;-----Bahwa perjanjian perdamaian maupun upaya-upaya pelaksanaan perdamaian tersebut telah memenuhi Syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW dan tentunya pula berdasarkan pasal 1338 BW, perjanjian-perjanjian tersebut mengikat dan berlaku Sebagai hukum bagi kedua belah pihak;--------------------------------------------------------------------------------Dengan demikian perkara yang dimaksudkan pra-peradilan oleh Pemohon tidak dapat dilepaskan/dipisahkan dengan kejadiankejadian yang berkembang dalam penyelesaian permasalahannya karena menyangkut subyek dan obyek yang Sama dan telah diterima kedua belah pihak Sebagai hukum yang mengikat;-----------------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa terhadap permasalahan akta Notaris No.13 tanggal 6 Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris Endang Irawati,SH. antar Pelapor dengan tersangka tentang pelimpahan hak tersangka kepada Pelapor untuk melakukan penagihan kepada Pemda Tk. 11 Kotamadya Surabaya yang dinilai ada cacat hukum yang belum diketahui Siapa Pelakunya sehingga. pelapor dan tersangka sepakat untuk menuntaskan mencari kebenaran Siapa pelaku pemalsuan akta tersebut, kesepakatan mana tentang dalam akta NO.20 tanggal 12 Pebruari 1966 dihadapan Notaris Machrani Moertolo, SH. (Bukti T2 tersebut diatas); -------------------------Bahwa dengan tidak diketahuinya pelaku pemalsuan akta tersebut, Sedangkan tersangka sendiri tidak mengetahui tentang adanya perubahan-perubahan akta tersebut, maka jelas Pula Perbuatan yang disangkakan kepada tersangka tidak memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan. Lagi pula dalam berkas perkara tidak terdapat hasil-hasil penelitian/pemeriksaan Laboratorium Forensik tentang adanya pemalsuan tersebut, Siapa pelakunya dan kapan hal itu dilakukan; ---------Bahwa sesuai dengan jurisprodensi yang berlaku dan doktrin ilmu hukum pidana bahwa pelaku harus tahu/menyadari bahwa surat/ tulisan itu palsu. Sedangkan dalam kasus perkara ini tidak jelas Siapa Pelakunya dan tersangka sendiri tidak mengetahui akan adanya cacat hukum yang ada pada salinan/foto copy akta tersebut. Dengan demikian cukup alasan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada Tersangka tidak memenuhi unsur tindak Pidana-,------------------------------7. Termohon masih bertanya apakah kuasa Pemohon ini benar mendapat kuasa dari Rudy Max Gustaf Schulz karena Pelapor tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1997 di Bandar Lampung berdasarkan Akta kematian No. 474.24/KMT/0011/ 56/1997 tanggal 29 Mei 1997 (Bukti T.14); Bapak Hakim dan Persidangan yang kaum hormati;---------------------------Bahwa dan uraian tersebut diatas kami berpendapat;--------------------------bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan terlapor dalam perkara atas name tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi dengan Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan No. R-105/P.5.9/Epo.1/ tanggal 30 Juli 1996 adalah sah berdasarkan Undang-Undang karena tidak cukup bukti sebagaimaria dimaksud pasal 140 ayat (2) a KUHAP;--------------------------------------------------------------------------------Bahwa oleh karena penghentian penuntutan tersebut sah menurut Undang-Undang, maka tidak ada alasan untuk melakukan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan, kecuali ada fakta-fakta baru menurut pasal 140 ayat (2) huruf d alasan baru mare dimaksud sampai saat ini termohon belum memperolehnya; -----------------------------------------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Hakim berkenan memutuskan : 1. Menyatakan Penghentian Penuntutan yang dilakukan Termohon dalam perkara pidana. atas nama tersangka JACOB HENDRAWAN SETYABUDI, berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No. R-1 05/P.05.09/Epo.1/VII/1 996 tanggal 30 Juli 1996 adalah sah menurut Undang-Undang; ------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan permohonan Pra-Peradilan yang dimaksudkan Pemohon tidak dapat diterima; ---------------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-------------------------------------Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, pemohon telah menyampaikan Replik dan atas Replik tersebut Termohon juga menyampaikan Duplik Yang semuanya seperti terlampir dalam berita acara, yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan dimuat dalam putusan ini; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonanya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :----------------------------------------------------------------------------------1. Foto copy Laporan Polisi, dad Hery Budiyanto, serda pada Kepolisian Negara RI tertanggal 2 Juni 1995 Nomor: Pol.LP/K/41I/VI/1995/ PAMAPTA; diberi tanda Bukti P.1;--------------------------------------------------------------------------------2. Foto copy Surat dad Drs.S.Bimantoro Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, perihal: Pengiriman berkas perkara an. tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi tertanggal 29 September 1995 Nomor : U18131XVI 995 diberi tanda Bukti P.2;---------------------------------------------------------3. Foto copy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, yang ditujukan kepada KAPOLWILTABES Surabaya di Surabaya, perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan Sudah lengkap, tertanggal 11 Desember 1995 NomorJ.86/P.5.9/Epk.1/XlI/1995, diberitanda Bukti P3;---------------------------------------------------------------------------------4. Foto copy Surat dari Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya perihal : Penyerahan tersangka beserta barang buktinya tertanggal 28 Desember 1995 Nomor.B/299/XlI/1995; diberi tanda Bukti P.4-, 5. Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, atas nama terdakwa : Jacob Hendrawan Setyabudi dari Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 1996 Nomor : R.105/P.5.9/Epo.1/VII/1996, diberi tanda Bukti P.5.;-------------------------------------------6. Foto copy dari PT. SAC NUSANTARA, yang ditunjukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, perihal: Jacob Hendrawan Setyabudi tertanggal 12 Nopember 1996 Nomor U.57.11.96; diberitanda Bukti P.6; -----------------------------------7. Foto copy Akta Pernyataan No.51 tanggal 12 Desember 1995 dibuat di hadapan Ny.Irmadewi Gunawan,SH. Notaris di Jakarta akta ini merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa tersangka Jacob Hendrawan bertindak baik Selaku pribadi dan Direktur PT.Unicomindo Perdana, demikian pula dengan Rudy M.G.Schulz yang
bertindak baik Selaku pribadi maupun Selaku Presiden Direktur PT. SAC Nusantara Asli diperlihatkan dipersidangan; diberi tanda Bukti P.7.;--------------------------------------------8. Foto copy Akta Pengakuan dan Pertanggung Jawaban Nomor 137 tanggal 27 Desember 1995, dibuat dihadapan Ny. Machroni Moertolo, SH. Notaris di Jakarta ; Akta ini merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa tersangka Jacob Hendrawan bertindak baik Selaku pribadi dan Direktur PT. Unicomindo Perdana demikian pula dengan Rudy M.G.Schulz yang bertindak bait selaku pribadi maupun Selaku Presiden Direktur PT. SAC Nusantara; diberi tanda Bukti R.8;-------------------------------------------9. Foto copy Akta Kuasa Nomor.138 tanggal 27 Desember 1995 dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo,SH. Notaris di Jakarta, Akta ini merupakan Akta autentik Yang membuktikan bahwa tersangka Jacob Hendrawan bertindak baik Selaku pribadi dan Direktur PT.Unicomindo Perdana Sedangkan kuasa diberikan kepada Rudy M.G.Schulz Selaku Presiden Direktur dari Pemohon, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP; diberi tanda Bukti P.9,------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Foto copy Akta Kuasa Nomor 139 tanggal 27 Desember 1995, dibuat dihadapan Ny.Machrani Moertolo,SH.Notaris diJakarta;----------------------------------------------------Akta ini merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa tersangka Jacob Hendrawan bertindak baik Selaku pribadi dan Direktur PT.Unicomindo Perdana, Sedangkan kuasa diberikan kepada Rudy M.G.Schulz Selaku Presiden Direktur dari Pemohon; diberi tanda Bukti P.10;---------------------------------------------------------------------------------------------11. Foto copy Akta Perdamaian (dading) Nomor 20 tanggal 12 Pebruari 1996 dihadapan Ny.Machrani Moertolo,SH. Notaris di Jakarta ;--------------------------------------------------Akta ini merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa tersangka Jacob Hendrawan bertindak baik Selaku pribadi dan". Direktur PT.Unicomindo Perdana, Sedangkan kuasa diberikan kepada Rudy M.G.Schluz Selaku Presiden Difektur dari Pemohon;--------------Dalam hal ini kedua boleh pihak telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris masing-masing, sehingga terbukti untuk kesekian kalinya bahwa Rudy M.G.Schulz bertindak mewakili Pemohon dan bahwa Pemohon adalah "Pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHAP" diberi tanda bukti P.11;----------------------------------------------------------------------------------------------------12. Foto copy Surat dari PT SAC Nusantara yang ditujukan kepada Bapak Kapolwiltabes Surabaya, perihal: pengaduan penipuan penggelapan oleh Sdr. Jacob Hendrawan tanggal 22 Mei 1995 No.U.42.05.95; diberitanda Bukti P.12;-------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan pula surat-surat bukti berupa : ---------------------------------------------------------------------------------1. Foto copy Berita Acara Pendapat (Resume) dari Jaksa I Made Wiratha, SH. tanggal I Juli 1996 diberi tanda Bukti TI (I);----------------------------------------------------------------------2. Foto copy Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan atas nama Jacob Hendrawan Setyabudi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur No.B-1933/P.5.9/Epo.1/7/1996 tanggal 29 Juli 1996: diberi tanda Bukti TI (2);----------------------------------------------------------------3. Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No. R-105/ P.6.9/Epo.1/VII/1996, tanggal 30 Juli 1996: diberi tanda Bukti TI (3);--------------------------------------------------4. Foto copy Suratnya dad Jacob Hendrawan Setyabudi kepada Bapak Mulyohardo Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 23 Agustus 1996 ; diberi tanda Bukti T2 (1);---------5. Foto copy Akte Notaris tanggal 12 Pebruari 1996 No, 20 tentang Perjanjian (Dading) yang dibuat oleh Notaris Ny.Machrani Moertolo, SH. : diberi tanda Bukti T2 (2) ;--------6. Foto copy Perjanjian Pemberian Jaminan tanggal 6 Desember 1989 No.13 yang dibuat oleh Notaris Endang Irawati, SH. diberi tanda Bukti T2 (3);-----------------------------------7. Foto copy Akta Pernyataan tanggal 12 Desember 1995 No. 51 yang dibuat oleh Notaris Irmadewi Gunawan,SH. diberi tanda Bukti T3;---------------------------------------------------
8. Foto copy Akta Pengakuan Pertanggungan Jawab tanggal 27 Desember 1995 No.137 yang dibuat oleh Notaris Ny.Machrani Moertolo, SH. diberi tanda Bukti T4;---------------9. Foto copy Surat Kuasa tanggal 27 Desember 1995 No.1 38 yang dibuat oleh Ny Machrani Moertolo, SH. diberi tanda Bukti T5;--------------------------------------------------10. Foto copy Akta Surat Kuasa tanggal 27 Desember 1995 No.139 yang dibuat oleh Notaris Ny.Machrani Moertolo, SH. diberi tanda Bukti T.6. ;-------------------------------------------11. Foto copy Turunan Putusan PN. Jakarta Pusat tanggal 15 Mei 1996 No.1 31/Pdt.G/BTH/PLW/1 996 PN-Jkt Pst; diberitanda Bukti T 7;--------------------------------12. Foto copy Putusan Dading No. Daftar 131 /Pdt.G/1 996/PN Jkt.Pst tanggal 12 Pebruari 1996 NO.138. diberi tanda Bukti TB; -------------------------------------------------------------13. Foto copy Surat dari Rudy M.G. Schulz kepada Bapak Kajari Surabaya, tanggal 19 Juli 1996 diberi tanda Bukti T.9;------------------------------------------------------------------------14. Foto copy Akta Pengakuan dan Pertanggung Jawab tangga127 Desember 1995 No.157 yang dibuat oleh Notaris Ny.Machrani Moertolo, SH. diberi tanda Bukti T9;(1)-----------15. Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Juli 1996 No.B-449/P/5-9/ EPO-1/7/1996181fttentang penitipan barang bukti; diberi tanda Bukti T10;--------------------------------------------------------------16. Foto COPY Berita Acara Penyerahan Surat-surat tanggal 19 Pebruari 1997, diberi tanda bukti T.11;---------------------------------------------------------------------------------------------17. Foto copy Surat Ketua Mahkamah Agung R.1 tanggal II September 1998 NO.KMA/297/IX/1998,. diberi tanda Bukti T.12;-----------------------------------------------18. Foto COPY Surat dad Rudy M.G Schulz tanggal 11 Maret 1997; No. U.20.03.97 kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan lampirannya diberi tanda Bukti T13;---------------19. Fotocopy akta Kutipan Kematian No4742A(MT/00011/5611997 atas nama RUDY MAX GUSTAF SCHULZ; diberi tanda Bukti T.14;----------------------------------------------------20. Foto COPY P21 (Balanko) Yang berlaku di Instansi Kejaksaan (T.21); diberi tanda Bukti T15 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa akhirnya kedua boleh pihak telah menyampaikan kesimpulan;--------Menimbang, bahwa untuk uraian dalam putusan ini,Hakim cukup untuk menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan penghentian penuntutan oleh Termohon terhadap perkara tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi alias Gee Pin Kiem tertanggal 30 Juli 1996 No. R-105/P.5.9/Epo.1/VII/1996;-------------------------------Menimbang. bahwa setelah Hakim meneliti surat penetapan penghentian penuntutan oleh Termohon, tertanggal 30 Juli 1996 No. R-105/P.5.9/Epo.1/VII/1996 (bukti bertanda P.2, 5=T.1,3) dapat diketahui bahwa amar dan penetapan tersebut adalah berbunyi sebagai berikut; 1. Menghentikan Penuntutan, karena :----------------------------------------------------------------- Ternyata perbuatan yang dilakukan oelh tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi sebagaimana tertuang dalam berkas bukan merupakan tindak pidana ;------------------- Bahwa hubungan kerjasama antara tersangka dengan saksi pelapor dalam rangka usaha bersama penanganan proyek proyek di Surabaya adalah merupakan ruang lingkup perdata;----------------------------------------------------------------------------------2. Barang bukti berupa surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat dikembalikan kepada yang berhak;---------------------------------------------------3. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila kemudian terdapat alasan baru yang diterima dari penyidik, ada putusan pra peradilan yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah;---------------------------------------------------------------------------------4. Turunan dari surat Penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;--------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa pasal 140 ayat 2 a dad KUHAP berbunyi sebagai berikut :-------------- Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena kita terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat penetapan;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 140 ayat 2 a KUHAP tersebut terdapat 3 (tiga) alasan bagi Penuntut Urnum Untuk menghentikan penuntutan yaitu ;- ---------------------------1. tidak terdapat cukup bukti, atau--------------------------------------------------------------------2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau,---------------------------------------3. perkara ditutup demi hukum ;----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari amar penetapan Termohon tanggal 30 Juli 1996 No. R.105/P/5.9/Epo.1/VII/1996 (bukti P.5=T.1.3), terbukti bahwa penghentian penuntutan terhadap tersangka Jacob Hendrawan Selyabudi bukan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau perkara ditutup demi hukum, melainkan dengan alasan perbuatan yang dilakukan tersangka bukan merupakan tidak pidana, tetapi m,erupakan ruang lingkup perdata;-----------Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan meninjau lebih jauh tentang sah tidaknya penghentian penuntutan oleh Termohon terhadap tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi, terlebih dahulu akan ditinjau ketentuan pasal 80 KUHAP yang berkaitan dengan siapa yang berhak mengajukan Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan ; ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut pasal 80 KUHAP, yang berhak mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan ;--------------------------Menimbang, bahwa Selanjutnya Pengadilan akan meninjau apakah Pemohon termasuk pihak ketiga yang berkepentingan yang dimaksud pasal 80 KUHAP tersebut;-------------------Menimbang, bahwa dalam laporan Polisi tanggal 2 Juni 1995 No.Pol.LP/K/411/1995/Pamapta (bukti P.1) disebutkan bahwa pelapor adalah Rudy M.G.Schulz, pekerjaan Presdir PT.SAC Nusantara; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut hukum, Presiden Direktur adalah mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik. didalam maupun diluar Pengadilan;--------------Menimbang, bahwa dengan dicabutnya dalam laporan Polisi pekerjaan pelapor sebagai Presiden Direktur PT.SAC Nusantara dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa menurut hukum Presiden Direktur mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan, maka Pengadilan mengartikan bahwa pelapor dalam hal ini adalah PT.SAC Nusantara, bukan Rudy M.G.Schulz sebagai pribadi, karena apabila yang lapor itu Rudy M.G Schulz tentunya identitas pekerjaan akan tertulis swasta;--------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum mengajukan laporan seperti yang tertuang dalam formulir Polisi (bukti P.1), Pemohon juga menyampaikan laporan atau pengaduan tertulis (bukti P.12) dimana dalam pengaduan tertulis ini nampak jelas Yang melaporkan tersangka ke Kepolisian adalah Pemohon PT.SAC Nusantara);------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain itu dari surat-surat bukti bak yang diajukan oleh Pemohon berupa Akta Notaris tanggal 12 Desember 1995 No. 51 (bukti P.7), Akta Notaris No. 137 tanggal 27 Desember 1995 (bukti P.8) Akta Notaris tanggal 27 Desember 1995 No. 139 (bukti P.9) Akta Notaris tanggal 27 Desember 1995 No. 139 (bukti Rl 0), Akta Notaris 12 Pebruari 1996 No.20 (bukti Rl 1) maupun surat-surat bukti yang diajukan Termohon yaitu berupa Akta Notaris tanggal 12 Pebruari 1996 No.20 (bukti T.2. 2 P.11), Akta Notaris tanggal 6 Desember 1989 No.13 (bukti T,2, 3)---------------------------------------------------------------------------------Akta Notaris tanggal 12 Desember 1995 No 51 (bukti T3- P7), Akta Notaris tanggal 27 Desember 1995 No. 137 (bukti T.4-P.8), Akta Notaris tanggal 27 Desember 1995 No. 138 (bukti TS-P.9), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 131/Pdt.G/BTH/PLW/1996/PN.
Jkt.Pst tanggal 15 Mei 1996 (bukti T7), putusan Dading ( bukti T.8 ), terbukti bahwa hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara Rudy M.G. Schulz dengan Jacob Hendrawan Setyabudi bukan hubungan pribadi, tetapi hubungan-hubungan hukum antara PT. SAC Nusantara dengan PT. Unicomindo Perdana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan beralasan untuk menyatakan bahwa pemohon adalah merupakan pihak ketiga yang berkepentingan seperti yang dimaksud oleh pasal 80 KUHAP, sehingga karenanya pemohon berhak mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh termohon atas tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi ;---------------------Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pendapat/Resume (bukti T.I.1),Pengadilan menyimpulkan bahwa memang antara pemohon dan tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi selaku Direktur Utama PT.Unicomindo Perdana terdapat hubungan hukum Perdata yaitu kerjasama mengerjakan proyek Pantai Timur Surabaya dan untuk itu pemohon relatif mengirimkan uang kerekening Termohon di BII sejumlah Rp. 4.160.000.000.( Empat milyar seratus enam puluh juta rupiah ) dan kerjasama mengerjakan proyek Incenerator, proyek Incenerator, akan tetapi dalam melaksanakan hubungan hukum kerjasama itu, tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi selaku Direktur Utama dari PT.Unicomindo Perdana telah melakukan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang akan diuraikan dibawah nanti, kepadanya dapat disangka melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam pasal 372 KUHP, 378 KUHP,266 ayat I KUHP, 263 ayat 2 KUHP;-------------------------------Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersangka yang dapat didakwalisir sebagai tindak pidana adalah: 1. Tanah yang dibebaskan Untuk proyek Pantai Timur Surabaya dengan uang pemohon sebesar Rp. 2.003.310.400,- diatas namakan pribadi tersangka bukan diatas namakan perseroan (pemohon); -------------------------------------------------------------------------------2. Pemalsuan akta otentik atau penggunaan surat palsu yang merugikan pemohon untuk proyek Inscenerator; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan berdasarkan surat bukti T.I.1 tersebut diatas terdapat bukti-bukti yang mendukung bahwa tersangka mengatas namakan pribadi tanah-tanah yang akan digunakan untuk proyek Pantai Timur Surabaya adalah;--------------------------------------a. Keterangan saksi Rudy M.G. Schulz; -------------------------------------------------------------b. Keterangan tersangka Yang mengandung pengakuan bahwa tanah-tanah yang dibebaskan untuk proyek Pantai Timur Surabaya dengan memakai uang pemohon sebesar Rp. 2.003.310.400,- (dua miliar tiga juta ratus ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah ) telah diatas namakan pribadi tersangka sendiri;--------------------------------------------------c. Akta-akta notaris Abdul Kohar,SH. dan Notaris N.G. Yudara,SH:----------------------------Menimbang, bahwa dad surat bukti T.I.1 Pengadilan dapat menyimpulkan adanya bukti-bukti yang mendukung adanya pemalsuan akte otentik atau penggunaan surat palsu berupa akta No. 13 tanggal 6 Desember 1989 Notaris Endang Irawati Ekaputri,SH. adalah : ------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Keterangan saksi pelapor; -----------------------------------------------------------------------b. Keterangan Endang Irawati Ekaputri, SH.;----------------------------------------------------c. Akta No. 13 tanggal 6 Desember 1989 dari Notaris Endang Irawati Ekaputri, SH.;----d. Faxsimile;------------------------------------------------------------------------------------------e. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 24 Nopember 1995 No. B/1156/KI/1995/Labfor;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut doktrin, Sudah dianggap Sebagai mempergunakan Surat palsu, ialah misalnya menyerahkan Surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan
lebih lanjut atau menyerahkan Surat itu ditempat dimana Surat tersebut harus dibutuhkan (vide KUHP R.Soesilo, penjelasan tentang pasal 263 KUHP);-------------------------------------Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan saksi, Surat dan keterangan terdakwa seperti yang telah disebutkan diatas, diperoleh petunjuk bahwa tersangka dapat disangka melakukan tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh pemohon dan kemudian dikembangkan oleh penyidik yaitu tindak pidana yang tercantum dalam pasal 373 KUHP, 372 KUHP, 266 (1) KUHP, 263 (2) KUHP;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, pengadilan berpendapat terdapat cukup bukti bahwa dalam melaksanakan hubungan hukum keperdataan yaitu kerja Sama proyek Pantai Timur Surabaya dan proyek Incenarator, tersangka ada melakukan tindak pidana yaitu perbuatan Tersangka yang mengatas namakan pribadinya tanah-tanah yang dibebaskan atau dibeli dengan uang pemohon sebesar Rp. 2.003.310.400.- dalam proyek Pantai Timur Surabaya yang dapat didakwalisir sebagai tindak pidana pasal 378 KUHP atau 372 KUHP Sedangkan perbuatan tersangka yang berkaitan dengan pemalsuan akte otentik atau penggunaan Surat palsu berupa Akte Notaris Endang Irawati Ekaputri,SH. No. 13 tanggal 6 Desember 1989 dapat dikualifisir dan sebagai tindak pidana yang tercantum dalam pasal 266 ayat 1 KUHP dan atau 263 ayat 2 KUHP, sehingga terhadapnya dapat diajukan atau dituntut dimuka pengadilan;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kalau kemudian terjadi perdamaian (dading) antara pemohon dengan tersangka, perdamaian tersebut tidak dapat menghapus pidana pidana yang disangkakan telah dilakukan tersangka, karena yang dapat menghapus suatu tindak pidana adalah ketentuan seperti yang tercantum dalam 48 KUHP, 49 KUHP dan pasal 51 KUHP. Adanya perdamaian hanya merupakan unsur untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan apabila nantinya dimuka persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya;--------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena cukup bukti dan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yang telah mengatas namakan pribadi tanah yang dibebaskan untuk proyek Pantai Timur Surabaya dengan memakai uang pemohon sebesar Rp. 2.003.310.400,- dan pemalsuan akta autentik atau penggunaan Surat palsu berupa akta Notaris Endang Irawati Ekaputri, SH. No.1 3 tanggal 6 Desember 1989 bukan merupakan lingkup perdata, tetapi merupakan tindak pidana, maka hasil penyidikan polisi dapat ditindak lanjuti dengan penuntutan yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang bersangkutan ke Pengadilan, karena berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa penghentian penuntutan oleh Termohon atas perkara tersangka adalah tidak sah; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah, maka Termohon wajib melanjutkan penuntutan terhadap tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi;---Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;------------Menimbang bahwa Sebagai pihak yang kalah, maka pemohon harus dibebani membayar biaya perkara;-----------------------------------------------------------------------------------------------Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan dalam KUHAP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;------------------------------------------------------------------------------------------
-
MENGADILI: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;---------------------------------------Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Penghentian penuntutan No.R.105/P.5.9/Epo. 1/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Termohon; --------------------------Memerintahkan agar Termohon Segera melanjutkan penuntutan serta melimpahkan perkara atas nama JACOB HENDRAWAN SETYABUDI alias GEE PIN KIEM hasil penyidikan dari Polwiltabes Surabaya tanggal 28 Nopember 1995 No. Pol. Bp/341 /XI/1 995/Serse tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan hukum yang berlaku;---
-
Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar NIHIL ;----------------------------------------------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan oleh kami: SUMANTRI, SH Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : SABTU tanggal 5 Desember 1998, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : IRIEL ACHRIYAH.BA Panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa Termohon, PANITERA PENGGANTI,
HAKIM
ttd
ttd
IRIEL ACHRIYAH. BA
S U M A N T R I. SH.
No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KEJATI 2 D.I. ACEH SUMATRA UTARA SUMATRA BARAT SUMATRA SELATAN BENGKULU RIAU LAMPUNG JAMBI DIU JAYA JAWA BARAT JAWA TENGAH 0.1. YOGYAKARTA JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESITENQGARA BALI MALUKU
REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN BULANAN KEJAKSAAN TINGGI PER- 3 MARET 11099 LAPORAN BULANAN LAPORAN BULANAN DR.KAM/TIBUM DIR.ORHADA 3 4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LAPORAN BULANAN DIR. TIPIDUM LAIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
KETERANGAN 6 L BL L L L L L L BL L L L L BL BL BL L L BL L L L L
