KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA _______________________________________________________________________ INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : INS-003/G/9/1994 TENTANG TATA LAKSANA PELAYANAN HUKUM PERTIMBANGAN HUKUM DAN TINDAKAN HUKUM LAIN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
a. Bahwa untuk memantapkan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha dan Tindakan Hukum Lain Negara perlu dilakukan revisi terhadap lnstruksi Jaksa Agung Rl Nomor : INS-03/Q/12/1992 tanggal 7 Desember 1992; b. Bahwa Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dalam lnstruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Keputusan Jaksa Agung Rl Nomor : KEP-035/J.A./ 3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
MENGINSTRUKSIKAN : Kepada
Untuk
Seluruh Jajaran Kejaksaan di Indonesia meliputi : 1. Kejaksaan Agung Rl. · 2. Kejaksaan Tinggi. 3. Kejaksaan Negeri. 4. Cabang Kejaksaan Negeri. 1. Melaksanakan pemberian Pelayanan Hukum , Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain, berdasarkan Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain sebagaimana terlampir dalam lnstruksi ini. 2. lnstruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di Pada tanggal
: Jakarta : 1 September 1994
An. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
SUHADIBROTO , SH.
LAMPIRAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : INS-003/G/9/1994 TANGGAL 1 SEPTEMBER 1994 TENTANG TATA LAKSANA PELAYANAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN TINDAKAN HUKUM LAIN BAB I PENDAHULUAN 1.
Untuk melaksanakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991, Keppres· Nomor 55 Tahun 1991 dan Kepja Nomor : KEP-035/J.A/3/1992, dirasa perlu menetapkan tata laksana kerja dalam rangka operasionalisasi tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
2.
Tata laksana kerja, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain, perlu mendapat revisi.
3.
Oleh karenanya perlu ditetapkan tata laksana pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan berpegang ·pada asas tertib, sederhana dan hasil guna yang optimal. BAB II DASAR HUKUM
1.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2.
Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja · Kejaksaan Republik Indonesia ;
3.
Kepja Nomor Kep-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. BAB Ill PENGERTIAN
1.
Pelayanan Hukum adalah pemberian jasa hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian masalah Perdata maupun Tata Usaha Negara, diluar proses peradilan.
2.
Pertimbangan Hukum adalah pemberian jasa hukum kepada lnstansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau Badan Usaha Milik Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara dibidang Perdata atau Tata Usaha Negara, yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada atau melalui media lainnya, diluar proses peradilan.
3.
Tindakan Hukom Lain adalah pemberian jasa hukum di bidang Perdata atau Tata Usaha Negara diluar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan Pemerintah.
BAB IV PELAKSANAAN 1. PELAYANAN HUKUM Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum, perlu diperhatikan dan dipedomani hal-hal sebagai berikut : 1.1 Pelayanan hukum diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat, dibidang Perdata ataupun Tata Usaha Negara. 1.2 Pelayanan hukum dapat diberikan dalam bentuk konsultasi , pendapat, saran dan informasi. 1.3 Pelayanan hukum dapat diberikan secara lisan atau tertulis, sesuai dengan permintaan yang bersangkutan. 1.4 Dalam hal permintaan pelayanan hukum dialamatkan kepada beberapa instansi penegak . hukum, agar diambil langkah koordinasi untuk mengusahakan adanya kesaillaan pemahaman antara instansi penegak hukum yang bersangkutan . 1.5 Pemberian pelayanan hukum dilakukan secara optimal , obyektif , berlandaskan hukum dan rasa keadilan dengan penuh kebijaksanaan. 1.6 Untuk dapat memberikan pelayanan hukum secara baik dan optimal, perlu diciptakan suasana hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi lain atau dengan masyarakat. 1.7 Apabila terdapat keraguan dalam pemberian pelayanan hukum, misalnya karena sulit diperolah pemecahannya, agar melalui jalur hierarki dilaporkan kepada Pimpinan untuk mendapat petunjuk. 2.
PERTIMBANGAN HUKUM Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum, perlu diperhatikan dan dipedomani hal-hal sebagai berikut : 2.1 Pertimbangan hukum hanya diberikan kepada instansi negara atau pemerintah baik diminta atau tidak. 2.2 Pemberian pertimbangan hukum harus dilakukan secara optimal, obyektif dan berlandaskan hukum. 2.3 Pemberian pertimbangan hukum dapat dilakukan melalui forum rapat Muspida atau pada forum lainnya yang membicarakan/ membahas permasalahan yang mengandung aspek hukum, antara lain dalam proses pembuatan peraturan perundang undangan pusat dan daerah, pembebasan tanah, penggusuran, perizinan, pencabutan izin dan lain-lain. 2.4 Untuk keberhasilan dalam memberikan pertimbangan hukum, harus dipersiapkan personil yang memiliki pengetahuan dan keterampUan hukum yang memadai serta dukungan bahan kepustakan yang lengkap. 2.5 Apabila terdapat keraguan dalam pemberian pertimbangan hukum, misalnya karena sulit diperoleh jalan keluarnya, agar melalui jalur hierarki dilaporkan kepada Pimpinan untuk mendapatkan petunjuk. 3.
TINDAKAN HUKUM LAIN. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaaan dalam melakukan tindakan hukum lain, perlu diperhatikan dan dipedomani hal-hal sebagai berikut : 3.1 Tindakan hukum lain adalah merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi permasalahan atau kasus yang tidak terselesaikan dengan menggunakan bantuan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum maupun pertimbangan hukum , baik dibidang perdata maupun tata usaha negara. 3.2 Dalam melaksanakan tinda an hukum lain, harus berpegang pada prinsipprinsip obyektivitas, keadilan, kelayakan dan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menghindari terjadinya penyimpangan. · 3.3 Apabila terdapat keraguan dalam melakukan tindakan hukum lain, aga
melalui jalur hierarkhi dilaporkan kepada Pimpinan untuk mendapat petunjuk . 3.4 Contoh dari tindakan hukum lain adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara yang · dipercaya untuk menjadi konsiliator, fasilitator, mediator konsultan, koordinator atau arbiter dalam penyelesaian suatu sengketa. Pasal 34 Reglement Acara Perdata/Rv (S. 1847 - 52 jo S.1849 - 63) memang melarang "penuntut umum" untuk menjadi "pembela para pihak" ataupun "jurus pemisah". Ketentuan tersebut sudah disingkirkan oleh ketentuan yang terdapat didalam S..1922 - 522 dan ketentuan yang terdapat di dalam UU Nomor 5 .Tahun 1991 berdasarkan asas hukum kemudian · menyingkirkan hukum terdahulu" (lex posteriori derogat legi priori). BAB V PELAP,ORAN Setiap kegiatan Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dilaporkan kepada Pimpinan melalui jalur hierarkhi, sesuai dengan bentuk laporan yang .telah ditentukan. \ BAB VI PENUTUP Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain ini merupakan petunjuk singkat guna membantu Jaksa yang ditugaskan untuk menangani masalah ini.
Jakarta, 1 September 1994 An. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
SUHADIBROTO, SH.
