KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: B-373/E/Epl/8/1993 :: 1 (satu) expl : Penyelesaian tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 14/1992 dan Konsep Tabel Jenis Pelanggaran berdasarkan UU No. 14/1992
Jakarta, 23 Agustus 1993 KEPADA YTH. Para Kepala Kejaksaan Tinggi Di SELURUH INDONESIA
Sehubungan dengan akan berlakunya UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimintakan perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut : 1. Terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1992 dapat diterapkan ketentuan hukum acara: a. Acara Pemeriksaan Cepat terhadap perkara-perkara pelanggaran lalu lintas jalan (pasal 211 KUHAP); b. Acara Pemeriksaan Cepat terhadap perkara Tindak Pidana Ringan (pasal 205 KUHAP); c. Acara Pemeriksaan Singkat/Biasa terhadap perkara-perkara selain tersebut pada a dan b (pasal 203 dan 183 s/d 202 KUHAP). 2.
Terhadap Tindak pidana yang termasuk pada butir 1.a. dari UU LAJ adalah Pasal 54 (sebahagian) : Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan: - Tidak sesuai dengan peruntukannya; - Tidak sesuai dengan kelas jalan. Sedangkan yang mengenai "tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan" termasuk Tindak Pidana Ringan; b. Pasal 56 (1): Mengemudikan I kendaraan bermotor tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji bagi mobil bus, mobil barang, kendaraan umum dan kereta gandeng. c. Pasal 57 (2): Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK atau TNKB. d. Pasal 58: Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memenuhi persyaratan keselamatan. e. Pasal 59 (1): Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan SIM. f. Pasal 61 (sebahagian) Melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, isyarat lalu, lintas, ketentuan berhenti atau parkir, tidak memakai helm dan lain-lain. Adapun ketentuan mengenai penggunaan sabuk keselamatan baru diberlakukan pada tahun 1998.
3.
Sebagian dari ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1992 dimasukkan sebagai pelanggaran Tilang didasarkan atas pertimbangan : a. Termasuk dalam rumusan tindak pidana lalu lintas jalan Pasal 211 KUHAP; b. Pembuktian mudah dan sederhana; c. Tidak memerlukan saksi dan Berita Acara Pemeriksaan.;
4.
Tindak pidana yang termasuk butir 1.b (Tindak Pidana Ringan) adalah a. Pasal 54 (sebahagian); b. Pasal 60 c. Pasal 64 d. Pasal 65 e. Pasal 66 f. Pasal 67 g. Pasal 62
5.
Tindak pidana yang termasuk butir l.c. (Acara Pemeriksaan Singkat/Biasa), adalah : a. Pasal 55 b. Pasal 56 (2) c. Pasal 57 (11) d. Pasal 59 (2) e. Pasal 63
6.
Selanjutnya pelanggaran-pelanggaran yang termasuk perkara Tilang seperti tersebut pada butir 2 dirinci dalam tabel sebagai konsep lampiran Tilang dari UU No. 14/1992 menjadi 27 butir sebagaimana terlampir. Sebagai perbandingan maka tabel pelanggaran Tilang yang berlaku sekarang ada 34 butir. Berkurangnya jenis pelanggaran tersebut disebabkan karena UU No. 14/1992 tidak seluruhnya mengatur hal-hal yang diatur dalam UU No. 3/1965 yaitu antara lain : a. Ketentuan mengenai menaikkan penumpang; b. Pelanggaran trayek oleh pengemudi c. Meminjamkan kendaraan bermotor kepada orang lain yang tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi d. Meninggalkan kendaraan bermotor dalam keadaan mesin hidup. Sesuai PP Nomor 42 Tahun 1993 pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilaksanakan secara gabungan. Terhadap pelanggaran yang dijumpai dalam pemeriksaan gabungan tersebut, sepanjang menyangkut pelanggaran seperti tersebut pada butir 2 dikenakan Tilang sedangkan pelanggaran terhadap butir 4 dan 5 dibuatkan Berita Acara.
7.
8.
Konsep tabel pelanggaran terlampir dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan saran/konsultasi dengan Ketua Pengadilan tinggi dalam rangka menetapkan jumlah uang titipan (yang jumlahnya diharapkan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas). Apabila ada Ketua Pengadilan Tinggi yang telah mengeluarkan tabel sejenis namun ternyata materi jenis pelanggarannya kurang sesuai, agar diadakan pendekatan untuk dilakukan penyesuaian.
9.
Petunjuk kami mengenai Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu sesuai surat kami Nomor : B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 dan Nomor : B-341/E/Ep.1/8/1993 tanggal 5 Agustus 1993 tetap berlaku untuk penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan (sistim tilang yang diperbaharui) berdasarkan UU No. 14 Tahun 1992.
10.
Para Kajati meneruskan petunjuk ini kepada para Kajari/Kacabjari dalam daerah hukumnya.
11.
Penetapan tabel pelanggaran dan uang titipan dalam kaitannya dengan UndangUndang Noor 14 Tahun 1992 oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri agar dilaporkan kepada kami selambat-lambatnya pada akhir September 1993. Demikian agar maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM ttd. LN. SUWANDHA, SH Tembusan : 1. Yth. Bapak Jaksa Agung RI; (sebagai laporan). 2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung; 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4. Yth. Sdr. Direktur Tindak Pidana Umum Lain; 5. A r s i p.
NO 1 1
KALSIFIKASI GAR/PASAL DILANGGAR
JENIS PELANGGARAN
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
SEPEDA MOTOR
2
3
4
5
RINGAN 58 yo PSL 17 (1) UULAJ
2
61 (1) Yo PSL 23 (1) d Yo Psi. 1 (1) a UULAJ Yo PSL 11 (3) A (4) PP 43/1993
3
61 (1) Yo PSL 23 (d) Yo Psi 8 (1) b UULAJ Yo PSL 27 (3) & (4) PP 43/1993
4
61 (1) Yo PSL 23 (1)dYo Psi 8 (1) b UULAJ Yo PSL22(2) PP 43/1993.
5
61 (1) Yo PSI 23 (1) d Yo Psl 8 (1) c UULAJ Yo PSL 29 PP 43/1993
MENGEMUDIKAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR TANPA MEMENUHI PERSYARATAN REM LAMPU DAN TUTER MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR RAMBU- RAMBU PERINTAH ATAU LARANGAN MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR MARKA JALAN YANG BERUPA GARIS UTUH MEMBUJUR TUNGGAL ATAU GARIS UTUH MEMBUJUR GANDA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR MARKA JALAN SEBAGAI GARIS BERHENTI BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIWAJIBKAN OLEH ALAT PEMBERI SYARAT LALU LINTAS ATAU RAMBU STOP MENGEMUDIKAN KEN DARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR KETENTUAN CAHAYA YANG DIBERIKAN OLEH ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
JENIS KENDARAAN PELANGGAR MOBIL PENUMPANG MOBIL PENUMPANG PRIBADI UMUM 6
7
PICK UP
BUS/ TRUCK
TRUCK GANDENG
KET
8
9
10
11
NO
KALSIFIKASI GAR/PASAL DILANGGAR
JENIS PELANGGARAN
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
SEPEDA MOTOR
4
5
1
2
3
6
(1) Yo PSI 23 (1) d UULAJ Yo PSI 15 a PP 431/1993.
7
61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ yo PSL 55b PP 43/1993.
8
61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo Psi 65 PP 43/1993.
9
61 (1) Yo PSL 23 (1) d Yo PSL 22 (1) UULAJ Yo PSI 66 (2) PP 43/1993
10
61 (1) Yo PSL 23 (1) d Yo PSI 22 (1) d Yo PSL 71 (2) b PP 43/1993
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN MELANGGAR LARANGAN MELEWATI KENDARAAN LAIN DIPERSIMPANGAN ATAU DI PERSILARANG EBIDANG MENGEMUDIKAN KENDARAN BERMOTOR DIJALAN LARANGAN MELEWATI KENDARAAN LAIN YANG SEDANG MEMBERI KE.SEMPATAN MENYEBERANG; PEJALAN KAKI ATAU PENGENDARA SEPEDA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR KE WAJIBAN PEMAKAI JALAN UNTUK MENDAHULUKAN KENDARAAN YANG MENDAPAT PRIORITAS SEBAGAI MANA DI MAKSUD AYAT PASAL 65. PP 43/1993. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN MELANGGAR TANDA BERHENTI ATAU PARKIR DITEMPAT TEMPAT TERTENTU. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR ISYARAT BUNYI YANG MENGELUARKAN SYARAT BUNYIO YANG MENGELUARKAN SUARA TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN.
JENIS KENDARAAN PELANGGAR MOBIL PENUMPANG MOBIL PENUMPANG PRIBADI UMUM 6
7
PICK UP
BUS/ TRUCK
TRUCK GANDENG
KET
8
9
10
11
NO
KALSIFIKASI GAR/PASAL DILANGGAR
JENIS PELANGGARAN
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
SEPEDA MOTOR
4
5
1
2
3
11
6191) Yo PSI 23 (1) d yo PSL 22 (1) d yo PSI 72 PP 43/1993
12
61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo PSL 73 (1) PP 43/1993
13
61 (1) Yo PSI 23 (1) d UULAJ Yo PSL 74 (2) b PP 43/1993
15
61 (1) Yo PSI 23 (1) d UULAJ Yo PSL 74 (2) c PP 43/1993
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR PENGGUNAAN ISYARAT INGATAN DENGAN BUNYI SIRINE MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN MELANGGAR KEWAJIBAN PADA WAKTU MALAM HARI ATAU DALAM KEADAAN GELAP UNTUK MENYALAKAN LAMPU UTAMA DEKAT LAMPU POSISI DEPAN DAN BELAKANG. LAMPU TANDA NOMOR KENDARAAN. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN MELANGGAR LARANGAN MENYALAKAN LAMPU PERINGATAN BERWARNA BIRU ATAU MERAH KECUALI KENDARAAAN BERMOTOR TERTENTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 72 PP 43/1993. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN MELANGGAR KEWAJIBAN UNTUK MENYALAKAN LAMPU PFNUNJUK ARAH WAKTU AKAN MEMBELOK ATAU MEMBALIK ARAH. PENGEMUDI BUS SEKOLAH MELANGGAR KEWAJIBAN UNTUK MENYALAKAN LAMPU TANDA BERHENTI WAKTU MENURUNKAN ATAU MENAIKKAN PENUMPANG
JENIS KENDARAAN PELANGGAR MOBIL PENUMPANG MOBIL PENUMPANG PRIBADI UMUM 6
7
PICK UP
BUS/ TRUCK
TRUCK GANDENG
KET
8
9
10
11
NO
KALSIFIKASI GAR/PASAL DILANGGAR
JENIS PELANGGARAN
1
2
3
16
61 (1) Yo PSI 23 (1) d UULAJ YO PSL 74 (2) e PP 43/1993
17
61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo PSL 80 PP 43/1993
18
61 (1) Yo PSI 23 (1) d UULAJ Yo PSL 124 (1) a PP 44/1993
19
61 (1) Yo PSI 23 (1) d UULAJ Yo PSL 124 (1) b PP 44/1993
20
61 (2) Yo PSI 23 (1) huruf 3 UULAJ Yo PSL 69 & 70 PP 43/1993
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN MELANGGAR KEWAJIBAN UNTUK MENYALAKAN LAMPU PERINGKATAN BERWARNA KUNING BAGI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU ATAU YANG MENGANGKUT BARANG TERTENTU SEMAGAIMANA YANG DIMAKSUD PASAL 64 PP 44//1993 MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN MELANGGAR KE CEPATAN MAKSIMUM YANG DIIJINKAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR LA RANGAN KENDARAAN BERMOTOR DITARIK OLEH LEBIH DARI SATU KENDARAAN BERMOTOR MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN MELANGGAR KE. WAJIBAN MENGGUNAKAN ALAT PENARIK YANG KAKU APABILA KENDA RAAN BERMOTOR YANG DITARIK MEMILIKI JUMLAH BERAT YANG DIPER BOLEHKAN LEBIH DARI 4000 KG KEWAJIBAN MENGGUNAKAN HELM BAGI PENGEMUDI ATAU PENUMPANG SEPEDA MOTOR MAUPUN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH TANPA DILENGKAPI RUMAH-RUMAH
KETERANGAN: ANGKA PINALTI SEPEDA MOTOR-3 MOBIL PENUMPANG-6 MOBIL PENUMPANG UMUM-9 BUS/TRUCK GANDENG/TRAILER-12
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR 4
SEPEDA MOTOR 5
JENIS KENDARAAN PELANGGAR MOBIL PENUMPANG MOBIL PENUMPANG PRIBADI UMUM 6 7
PELANGGARAN LALU LINTAS JAI AN TERTENTU YANG DIKENAKAN PINALTI 1. PELANGGARAN BERULANG 2. PELANGGARAN BERGANDA 3. PELANGGARAN BERAT
PICK UP 8
BUS/ TRUCK 9
TRUCK GANDENG 10
KET 11
BERDASARKAN KESEPAKATAN (KPLS NO .......................................... HAKIM DIDAERAH TGL .. ............................................ DENDA DIATAS AGAR DITAMBAH BIAYA PERKARA Rp . ............................... BIAYA LEGES Rp. ...........................
