KEJAKSAAN AGUNG REPUBllK ~NDONESIA JAKARTA Nomor Sifat Lampiran Perihal
B-020/G/4/1996 Biasa
Jakarta, 18 April 1996
Bantahan terhadap Putusan Perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-
KEPADA YTH.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI-
SELURUH INDONESIA.
Dengan ini kami informasikan bahwa pada akhirakhir ini terdapat fakta-fakta adanya usaha pihak-pihak tertentu yang menamakan dirinya sebagai pihak ketiga untuk mendapatkan kembali barang rampasan (dalam perkara pidana) yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan cara mengajukan bantahan atau gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Bantahan ditujukan kepada Kejaksaan,kalau putusan pengadilan itu belum di eksekusi oleh JPU;sedangkan terhadap putusan pengadilan yang dieksekusi, gugatannya ditujukan kepada Kejaksaan dan penerima barang rampasan. Kasus-kasus yang dihadapi Kejaksaan antara lain sebagai berikut: 1. Kasus Ny.Rini. 1.1 Perkara gugatan perdata berupa "bantahan" Ny.Rini yaitu ibu terpidana Bambang Hermawan alias Bambang Kasto alias Kwan Boen Hien, terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, mengenai barang rampasan berupa tanah dan bangunan di Jalan Ekonomi No.37 RT.02 RW.09 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. 1.2. Perkara ini bermula dari perkara tindak pidana ekonomi a.n. terpidana Bambang Hermawan yang putusannya telah mempunyai kekuatan
217
hukum tetap. Putusan ini telah dieksekusi oleh JPU kecuali barang rampasan berupa tanah dan bangunan diatas. 1.3. Ny.Rini (Pembahtah) mengajukan bantahan ke Pengadilan Perdata dengan alasan : Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekonomi No.37 RT.002 RW.009 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dibeli oleh Ny.Rini sebelum terpidana Bambang Hermawan rnelakukan tindak pidana Ekonomi. Uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut adalah uang Ny.Rini bukan berasal dari Bambang Hermawan alias Bambang Kasto alias Kwan Boen Hein (Terbantah 11). Nama Bambang Hermawan digunakan dan tertera/tersurat dalam dokumen dan suratsurat kepemilikan tanah,seperti akta jual beli dan sertifikat tanah dalam kapasitasnya sebagai anak laki-Iaki tertua dari Ny.Rini. 2. Kasus Sutardjo. 2.1. Perkara gugatan perdata berupa "bantahan" Sutardjo,yaitu teman terpidana Bambang Hermawan alias Bambang Karto alias Kwan Boen Hien terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengenai barang rampasan berupa tanah dan bangunan di Jln. Kramat Sentiong Gang.Moch.Saleh I F No.48 Kecamatan Senen Jakarta Pusat. 2.2. Perkara ini pun bermula dari tindak pidana ekonomi an. terpidana Bambang Hermawan dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap barang rampasan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Kramat Sentiong Gang.Moch.Saleh IF No.48 Kecamatan Sanen Jakarta Pusat belum dieksakusi. .
218
2.3. Sutardjo mengajukan bantahan ke Pengadilan Perdata dengan alasan : -
Tanah bangunan yang terletak di Jln. Kramat Sentiong Gang.Moch.Saleh I F/28 Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dlbeli oleh Sutardjo melalui prosedur hukum yang sah,yaitu akta Jual Beli Nomor 466/22119841 Senen tanggal26 Oktober 1984 yang dibuat dimuka Notaris PPAT Trisnawati Mulia, SH dan telah dibalik nama atas nama Sutardjo. Uang untuk membeli tanah tersebut berasal dari uang jasa barupa komisi sebesar Rp.30.000.000,- yang diperoleh Sutardjo selaku komisaris dari PT. Angkasa Jaya Santika, bukan diperoleh dari Bambang Hermawan. Bambang Hermawan (Terbantah 11) tidak pernah mengakui bahwa tanah dan bangunan sengketa adalah miliknya.
3. Kasus PT.Grahamega Pratama. 3.1. Perkara gugatan perdata berupa "bantahan" Harsono Hardisuryo selaku Direktur Utama PT. Graha Mega Pratama terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengenai tanah seluas 8.000 M2 di Komplek Kemayoran Blok C.S Kav Nomor :.1 Kelurahan Pademangan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. 3.2. Perkara ini bermula dari perkara tindak korupsi yang dilakukan oleh Eddy Tansil yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada saat akan dieksekusi, PT. Graha Mega Pratama mengajukan gugatan bantahan disertai dengan pengajuan permohonan putusan sela agar JPU tidak mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, khusus terhadap tanah sengketa. Atas permohonan Pembantah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengabulkannya.
219
3.3. PT.Graha Mega Pratama mengajukan gugatan bantahan dengan alasan sebagai beiikut : Uang untuk membeli tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan terpidana Eddy Tansil. Uang yang ditransfer oleh terpidana ~ddy Tansil dutujukan kepada pribadi -pribadi Hartono Hardisuryo, Ny. Hendrowati, Ny.Heruwati Hardisuryo bukan kepada PT. Graha Mega Pratama. 3.4. Semua anggota Pengurus PT. Graha Mega Pratama adalah saudara terpidana Eddy Tansil. Hartono Hardisuryo rnantan. Direktur Utama adalah keponakan terpidana Eddy Tansil,Ny. Ioieruwati Hardisoryo adalah Komisaris yang juga keponakan terpidana Eddy Tansil dan Ny. Hendrowati pemegang saham merupakan kakak kandung dari terpidana Eddy Tansil. 4. Kasus PT Mahkota Real Estate 4.1. Perkara gugatan perdata oleh Probosutedjo selaku Dirut PT. Mahkota Real Estate terhadap tanah seluas 23.185 M2 yang terletak di Kav. 2 Jln. Jend. Sudirman Jakarta Pusat, dimana diatasnya berdiri gedung PT.Arthaloka. 4.2. Perkara ini bermula dari tindak pidana korupsi dengan terpidana Drs. Widodo Sukarno sebagai Dirut PT.Mahkota Real Estate dan Ir.Rudi Pamaputra sebagai Direktur PT.Mahkota Real Estate; telah diputus pengadilan (sampai tingkat MA melalui upaya hukum PK) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini telah dieksekusi secara sempurna oleh JPU; antara lain dengan menyerahkan tanah dan bangunan diatasnya kepada PT.Arthaloka, dan selanjutnya telah disertifikatkan atas nama PT.Arthaloka.
220
4.3. Probosutedjo selaku Direktur Utama yang baru dari PT.Mahkota Real Estate mengajukan gugatan dengan a/asan : tanah sengketa dibebaskan PT.Mahkota Real Estate sebelum ada perjanjian kerja sama dengan PT. Taspen (pemegang saham PT. Arthaloka) Uang untuk membebaskan tanah tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan adanya perkara perdata seperti tersebut diatas, kepada semua Kajati dan Kajari yang menangani perkara pidana terutama korupsi- agar memperhatikan ichwal sebagai berikut : a. tuntutan untuk merampas barang bukti; agar didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat; b. alat bukti tersebut agar disimpan dengan baik,sehingga mudah ditemukan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk menghadapi gugatan pihak lain; c. bila diperlukan,JPU yang menangani perkara pidana dihadirkan sebagai saksi untuk mematahkan dalildalil penggugat. Agar memperoleh perhatian. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
SUHADIBROTO Tembusan Kepada Yth. : 1. Bapak Jaksa Agung RI (sebagai laporan) ; Bapak Wakil Jaksa Agung RI ; Sdr. Para Jaksa Agung Muda ; Sdr. Sesjam dan para Dir pada JAM DATUN ; A r si p.-
2. 3. 4. 5.
-----------------
221
