KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA Nomor . Sifat Lampiran Perihal
B-017/G/2I1996 Biasa
Jakarta, 29 Pebruari 1996
Pembatalan perkawinan.
KEPADA YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DISELURUH INDONESIA.
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya mengenai pembatalan perkawinan oleh Kejaksaan sebagai pelaksanaan fungsi penegakan hukum karenajabatan (ambtshalve), bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut : 1. Sampai saat ini terdapat 5 kasus/perkara pembatalan perkawinan atas permohonan Kejaksaan, yaitu : 1.1. Perkawinan Maurer alias dengan Lalu Jenur (WNI)
antara Patricia Alma Williams binti Haliman binti Maurer (WN Australia) Asalaka alias Jamiluddin bin Mamiq di Nusa Tenggara Barat.
Kasus Posisi : Bahwa Termohon I (Patrcia AW) dalam rangka memperolah kewarganegaraan RI pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 1989 telah melakukan pernikahan dengan termohon II (Lalu Asalaka Als. Jamiludin) di KUA Cakranegara NTB. Persyaratan dokumen model NA dan NF dikeluarkan oleh kelurahan Babakan Kec. Cakranegara dengan tanda tangan Kartasip adalah tidak sah. Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 28/Pdt.P/921II/PA.MTR dengan amarnya sebagai berikut: Menyatakan Perkawinan Termohon I (Patricia AW) dengan Termohon II (Lalu Asalaka) batal dan KutipanAkta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tidak berlaku.
111
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 22 Nomor : 15/PDT.G/1993/PTA.MTR Desember 1993 dengan amar putusannya sebagai berikut : Menerima permohonan Pembanding ; Menguatkan Mataram;
Putusan
pemeriksaan
Pengadilan
Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara.
Agama untuk
Atas putusan tersebut Termohon I menyatakan kasasi. 1.2. Perkawinan antara Muh. Sukry bin Bohari dengan Sherly Wahyuni di Mamuju. Sulawesi Selatan .
.
Kasus Posisi : Perkawinan Termohon 11 (Muh. Syukri bin Bohari) dengan Termohon III (Sherly Wahyuni) tanpa sepengetahuan orang tua kandung Termohon III dan umur pada saat dinikahkan belum mencapai 16 tahun. Termohon I (KepaJa KUA Kec. Kalukku) bertindak sebagai Wali Hakim tanpa pemberitahuan kepada orang tua kandung Termohon III Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah atas dasar pasal 26 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 (1,2). Pasal 6 (2) jo Pasal 71 huruf c KHI. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara Termohon 11 dan III ternyata tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku. Putusan Pengadilan Agama : Menyatakan bahwa Termohon I sebagai wali Hakim tidak berwenang menikahkan Termohon 11 dengan Termohon III ; Membatalkan pernikahan dengan Termohon 11;
112
Termohon
III
Membebankan kepada pemohon untuk membayar se gala biaya yang timbul akibat perkara ini.
1.3. Perkawinan antara Wahab Abdi dengan Asma Arif di Kendari, Sulawesi Tenggara . Kasus Posisi : Bahwa Kepala KUA Kec. Abuki Kab. Kendari pad a bulan Juni 1993 telah menikahkan Wahab Abdi dengan Asma Arif menggunakan Wali Hakim yang tidak sah. Kejaksaan Negeri Kendari mengalami hambatan untuk menyelesaikan perkara tersebut karena sampai saat ini pelapor yakni orangtua dari Asma Arif belum pernah hadir memenuhi undangan, karena tempat tinggalnya jauh di Sulawesi Selatan. Perkara tersebut belum diajukan ke Pengadilan Agama Kendari karena masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan.
1.4. Perkawinan
antara Firman dengan Watampone Sulawesi Selatan.
Arni
di
Kasus Posisi : Bahwa Imam H. Moh. Nowir sebagai Kepala Desa pada tanggal 25 Pebruari 1994 di Desa Koding Kec. Barobo Kab. Bone, telah menikahkan Termohon I (Firman) dan Termohon 11(Arni) tanpa wali nikah yang sah. Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 263/Pdt.lG/1994/PA tanggal 16 Januari 1995 dengan amar sebagai berikut : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
untuk
Menyatakan bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon 11 adalah perbuatan melawan hukurn dan tidak sah; Menyatakan bahwa ikatan perkawinan Termohon I dan Termohon 11batal.
1.5. Perkawinan antara Murdin bin Neim dengan Supriatin di Bekasi, Jawa Barat.
113
Kasus Posisi : Bahwa Kepala Kantor Oep Agama Kab. Bekasi cq Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cikarang Kab.Bekasi (Termohon I) sesuai Akte Nikah No. 435/65NIII/1994 tanggal6 September 1994 telah mencatat pernikahan Murdin bin Neim 6 September 1994 telah mencatat pernikahan Murdin bin Neim (Termohon 11) dengan Supriatin (Termohon Ill) pada tanggal 29 Agustus 1994, yang dilaksanakan tanpa izin Pengadilan Agama. Bahwa Termohon I tanpa melakukan penelitian yang cermat mengenai syarat-syarat perkawinan, telah mencatat pernikahan Termohon III dengan Termohon 11 yang masih terikat perkawinan sah dengan wan ita lain. Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor :0801 Pdt.G/1995/PA.BKS tanggal 16 Mei 1995 dengan amar sebagai berikut : Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagiannya ; Menyatakan Termohon I tidak berwenang untuk mencatat pernikahan Termohon 11 dan Termohon Ill; Akte Nikah Termohon 11 dan 11 dibatalkan demi hukum; Memberitahukan kepada para termohon untuk membayar biaya perkara. 2.
Oalam mengajukan permohonan gugatan pembatalan perkawinan, Jaksa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut ; 2.1. Jaksa selaku Pemohon berwenang mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 23 huruf c UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2.2 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama, dan selaku Termohon adalah Kantor Urusan Agama serta para pihak yang bersangkutan. 2.3 Kewenangan Jaksa mengajukan Pembatalan perkawinan tersebut telah diperluas, tidak hanya
114
terbatas (Iimitatif) seperti tersebat dalam pasal26 ay at 1 UU Nomor 1 tahun 1974, yaitu : a.
perkawinan yang dilakukan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
b.
wali nikah yang tidak sah, atau
c.
tanpa dihadiri oleh dua orang saksi;
akan tetapi, sudah diperluas meliputi semua syarat untuk melangsungkan perkawinan ; dalam hat ini Jaksa (JPN) sebagai pejabatyang berwenang berdasarkan Pasal23 hurufc UU Nomor 1 Tahun 1974. 2.4. Serdasarkan pasal89 ayat 1 UU Nomor 1Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , biaya perkara dalam perkara perkawinan dibebankan kepada Pemohon. 2.5. Pengakuan Termohon diterima sebgai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sernpurna. 3. Untuk keberhasilan pelaksanan gugatan tersebut, Jaksa harus menguasai peraturan-peratutan yang terkait, seperti antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974, pp Nomor 9 Tahun 1975, Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (SW). Disamping itu, mengikuti petunjuk-petunjuk pimpinan yang telah dikeluarkan, dan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, serta dilakukan dengan cara arif bijaksana sesuai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Demikian untuk menjadi perhatian. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
SUHADIBROTO Tembusan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4.
Bapak Jaksa Agung RI (sebagai laporan); Sdr. Wakil Jaksa Agung ; Sdr. Para Jaksa Agung Muda; Sdr. Sekretaris JAM dan para Direktur pad a JAM DATUN; 5. A r 5 i p.-
--------------
115
