Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh Banda Aceh, 30 April 2014
Oleh: Direktur Perencanaan Infrastruktur
Outline
1. Profil Investasi di Indonesia dan Provinsi Aceh; 2. Kebutuhan Infrastruktur dan Daya Saing Indonesia; 3. Pengembangan Infrastruktur Provinsi Aceh Dalam Rangka MP3EI; 4. Strategi Pengembangan Kawasan Perhatian Investasi Provinsi Aceh.
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Profil Investasi di Indonesia dan Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2013‐Q1 2014 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 ‐
Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
Q4 2013
2013
Q1 2014
TOTAL
98.0
104.9
103.3
108.2
398.6
106.6
506.9
PMDN
27.5
33.1
33.5
34.0
128.2
34.6
177.9
PMA
70.5
71.7
69.8
74.1
270.4
72.0
329
PMDN : penanaman modal dalam negeri PMA : penanaman modal asing
2014 (target *)
*) Renstra BKPM 2010 – 2014
Realisasi investasi pada Januari–Desember 2013: Rp 398,6 T, meningkat 27,3% dari tahun sebelumnya yaitu Januari–Desember 2012 (Rp 313,2 T), dan mencapai 102,1% dari target 2013 yang ditetapkan (Rp. 390,3 T)
Untuk keempat kalinya sejak Triwulan II/2013, realisasi investasi menembus Rp 100 Trilliun
Realisasi Q1 2014 naik 8,7% (y‐o‐y) bila dibandingkan dengan periode Q1 2013
Porsi investasi diluar jawa mengalami peningkatan (58,5% Jawa, 41,5% Luar Jawa)
Peranan Realisasi investasi PMDN meningkat menjadi 39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (32%)
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Proyeksi Realisasi Penanaman Modal tahun 2014 TARGET REALISASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2014 Sekitar Rp 456,6 Triliun
600
Rp. Triliun
506,9 500
Berdasarkan Renstra BKPM 2010‐2014, ditargetkan realisasi penanaman modal tahun 2014 mencapai 506,9 Triliun Rupiah, atau tumbuh 29,9% dari target tahun 2013. Diperkirakan realisasi penanaman modal tahun 2014 akan mencapai sekitar 456,6 Triliun Rupiah atau meningkat 15,3% dari target tahun 2013
390,3
400
Faktor‐faktor yang mempengaruhi penanaman modal tahun 2014:
283,5
300
1. Kondisi pertumbuhan ekonomi global/dunia yang belum membaik, yang diproyeksikan hanya tumbuh 3,0% ‐ 3,6% pada tahun 2014 (versi World Bank & IMF).
240,0 208,6 200
2. Belum pulihnya harga komoditas utama sehingga ekspansi/perluasan investasi perusahaan masih melambat
100
0
2010
2011
2012
2013
2014
60.6
62.8
76.7
117.7
177.9
PMA Artajasa 148 2014177.2 Seminar Nasional
206.8
272.6
329
PMDN
realisasi
3. Faktor pemilihan umum tahun 2014, dimana berdasarkan historikal data realisasi penanaman modal, pertumbuhan realisasi PMA cenderung melambat 5 Indonesia Investment Coordinating Board
Realisasi Penanaman Modal di Provinsi Aceh
REALISASI
Realisasi Penanaman Modal Provinsi Aceh 2009‐2013 FDI & DDI : Rp 7.308.983 Juta/ Rp. 7,31 Trilun 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 ‐
Dengan asumsi 1 US$: Rp. 11.000
(Dalam Rp. Juta)
2009 4,345 79,662
FDI DDI
2010 50,223 40,880
2011 247,011 259,418
2012 1,895,000 60,188
2013 1,035,838 3,636,419
5 Besar Sektor Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Aceh 2009 – 2013
5 Besar Sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Aceh 2009 – 2013
Dalam Rp. Juta
Dalam Rp. Juta
Sektor
PROYEK
REALISASI
1 Pertambangan
62
1.704.510
2 Listrik, Gas dan Air
8
1.122.058
3 Tanaman Pangan dan Perkebunan
7
187.338
4 Industri Mineral Non Logam
3
67.419
5 Perdagangan dan Reparasi
17
51.948,6
Sektor
PROYEK
REALISASI
1 Listrik, Gas dan Air
2
1.822.034,1
2 Pertambangan Industri Kimia Dasar, Barang Kimia 3 dan Farmasi
22
752.061,4
2
531.943,6
4 Tanaman Pangan dan Perkebunan
19
496.132,5
5 Industri Makanan
13
254.367,3
Indonesia Investment Coordinating Board
Kebutuhan Infrastruktur dan Daya Saing Indonesia
Indonesia Investment Coordinating Board
Daya Saing Infrastruktur Indonesia 1. Peringkat daya saing Indonesia saat ini berada pada urutan 38 dari 144 negara (naik 12 peringkat dari tahun 2013‐2014)
2. Berdasarkan ranking WEF, per tahun 2013, kualitas sektor infrastruktur Indonesia berada di ranking 82/144 negara.
3. Biaya logistik mencapai 27% dari GDP, dikarenakan rendahnya kuantitas dan kualitas penyediaan inftrastruktur % dari PDB
% dari Penjualan
AS
9,9%
9,4%
Jepang
10,6%
5,9%
Korsel
16,3%
12,5%
27,02% *)
14,08 %**)
Negara Year
Rank
2010 – 2011
44
2011 – 2012
46
2012 – 2013
50
2013 ‐ 2014
38
Sumber: The Global Competitiveness Report 2013‐2014 (World Economic Forums)
Indonesia Sumber The Global Competitiveness Report, 2013-2014 World Economic Forum :
Sumber Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB
Tahun 2013
Indonesia
Malaysia
Thailand
Vietnam
Philippines
Infrastruktur
82
25
61
110
98
Jalan
78
23
42
102
87
Kereta Api
44
18
72
58
89
Pelabuhan
89
24
56
98
116
Angkutan Udara
68
20
34
92
113
Listrik
89
37
58
95
93
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
4. Berdasarkan ranking WEF, per tahun 2013, kualitas sektor infrastruktur Indonesia berada dibawah thailand dan malaysia. Sektor pelabuhan dan listrik menjadi sub sektor infrastruktur terburuk . Sumber The Global Competitiveness Report, 2013-2014 World Economic Forum :
Indonesia Investment Coordinating Board
Target Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi RPJMN 2010 – 2014 (Sudah Ditetapkan) Pemerintah menjadikan investasi sebagai pilar pokok pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,3 – 6,8% setiap tahun selama 5 tahun (2010 – 2014). Proyeksi 2010 Pertumbuhan ekonomi (%) Pertumbuhan Investasi (%) Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)
Peran Pemerintah (Rp Triliun dan % dari total kebutuhan investasi)
Peran Swasta (Rp Triliun dan % dari total kebutuhan investasi)
2011
2012
2013
2014
5,5‐5,6
6,0‐6,3
6,4‐6,9
6,7‐7,4
7,0‐7,7
7,2‐7,3
7,9‐10,9
8,4‐11,5
10,2‐12,0
11,7‐12,1
1.894,1 220,0 (11,6%)
2.111,1 –2.144,5 2.348,8 – 2.465,0 2.619,9 ‐ 2.788,4 2.939,2 ‐ 3.168,0 272,9 ‐ 274,5 (12,8‐12,9%)
329,9 – 336,6 (13,7‐14%)
417,8 – 433,1 (15,5‐15,9%)
525,6 – 552,5 (17,4‐17,9%)
1.674,1 1.838,2 – 1.870,0 2.019,0 – 2.128,4 2.202,1 ‐ 2.355,3 2.413,6 ‐ 2.615,5 (88,4%) (87,1‐87,2%) (86‐86,3%) (84,1‐84,5%) (82,1‐82,6)
Sumber: RPJMN 2010‐2014 (diolah dari kerangka Ekonomi Makro 2010‐2014)
Catatan: • Total Kebutuhan Investasi 5 tahun: Rp 12.460 Triliun berubah menjadi Rp. 14.705,6 Triliun (100%) • Peran Investasi Pemerintah: Rp. 1.766,2 Triliun ‐ Rp 1.816,7 Triliun (12%) /nominal tetap • Peran Investasi Swasta berubah dari Rp 10.146,9 Triliun – Rp 10.643,3 Triliun (85,4%) menjadi Rp. 12.897,9 Triliun‐ Rp. 12.939,4 Triliun (88%) • Peran BKPM Dalam Mendorong Investasi Swasta (Renstra 2010‐2014): Rp 1.629,2 Triliun (12,6%) • Investasi Swasta berasal dari PMA/PMDN Skala Besar, Investasi sektor Migas dan Pertambangan, Investasi Jasa Keuangan, serta Investasi UMKM dan Koperasi Indonesia Investment Coordinating Board
Target Pertumbuhan Ekonomi Dan Proporsi Pendanaan Infrastruktur Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi Infrastruktur Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010‐ 2014, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% di tahun 2014, total investasi Indonesia periode 2010 ‐ 2014 harus mencapai 12.462,6 Triliun 14000
8 7 6 5 4 3 2 1 0
Total Rp 12.462,6 T
12000
2 10000
Growth 2500
8000
3
GDP Projected Growth (%)
1
2010
2011
2012
2013
2014
5.5
6
6.4
6.7
7
Kebutuhan Investasi Infrastruktur (Rp Trilliun)
2000 6000
Gap 323.67
Lainnya Rp 10.538,9 T
1500
Rp Triliun
4000 1000
1,923.7
Private 344.67
Swasta
SOE 340.85 Local Govt 355.07
2000 Infrastruktur Rp. 1923.7 T
0
500
Pemerintah
Central Govt 559.54 0
Kebutuhan Investasi
Kebutuhan Investasi Infrastruktur
Perkiraan Kapasitas Pendanaan
Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur tahun 2015‐ 2020 mencapai US$ 550,3 miliar atau Rp. 6.053,3 triliun Indonesia Investment Coordinating Board
Rencana Pembangunan Lima Tahun 2010 – 2014 Latar Belakang KPS di Indonesia: Kebutuhan Pendanaan 2500 Rp. Triliun
2000
1500
1000
1,923.7
Gap 323.67 Swasta 344.67 BUMN 340.85 Pemda 355.07
500 Pem Pusat 559.54
Swasta
Pemerintah
0 Kebutuhan Investasi Infarstruktur
KEBUTUHAN INVESTASI: • Dengan target pertumbuhan 7% membutuhkan: Rp 1.923,7 Triliun (sekitar US $ 161.8 miliar) dari investasi selama 2010‐2014.
PERKIRAAN KAPASITAS PENDANAAN: • Anggaran Pemerintah pusat hanya dapat mencakup 29,1% dari kebutuhan total investasi. • Besar peluang untuk investasi swasta melalui KPS (Rp 668,3 Triliun atau Sumber: Bappenas 34,7%).
Perkiraan Kapasitas Pendanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010‐2014 dengan jelas menyatakan bahwa investasi infrastruktur akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan terkait. Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa pemerintah membutuhkan hingga Rp1, 923 triliun untuk pembangunan infrastruktur dari 2010 sampai 2014. Pemerintah pusat hanya mampu mengalokasikan Rp559.54 triliun (29,1% dari total kebutuhan) dari anggaran negara selama periode itu, dengan sisa dana yang diharapkan datang dari swasta, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Program PPP.
Dalam PPP Book 2012 (diterbitkan Bappenas) telah teridentifikasi 58 proyek infrastruktur yang bernilai total sekitar US$51,2 miliar. Indonesia Investment Coordinating Board
Skema Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur
Kelayakan Proyek
Skema Pembiayaan
Swasta
1
Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial
2
Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal
3
Layak Secara Ekonomi dan Finansial
Hybrid Financing
Pemerintah Swasta Pemerintah
Swasta Swasta Swasta
KPS Dengan Dukungan Pemerintah
Business to Business (B to B)
Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha No
Jenis Infrastruktur
1
Infrastruktur Transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan.atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian
2
Infrastruktur Jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol
3
Infrastruktur Pengairan, meliputi saluran pembawa air baku
4
Infrastruktur Air Minum, meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum
5
Infrastruktur Air Limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan
6
Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e‐government
7
Infrastruktur Ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi, atau distribusi tenaga listrik
8
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi
Sumber: Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Pengembangan Infrastruktur Provinsi Aceh Dalam Rangka MP3EI
Indonesia Investment Coordinating Board
Strategi dan Kegiatan Ekonomi Utama STRATEGI PENGEMBANGAN KE SUMATERA : “Pusat Produksi dan Pengolahan Sumber Daya Alam dan sebagai Lumbung Energi Nasional” “Pintu gerbang Wilayah Barat Indonesia dan menjadi pusat logistik nasional dan hub International”
KEGIATAN EKONOMI UTAMA DI KORIDOR EKONOMI SUMATERA: SUMATERA
Kelapa Sawit
Karet
Batubara Perkapalan Besi Baja
KSN Selat Sunda Sumber: MP3EI 2011‐2025
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG UTAMA: Pelabuhan dan Bandara
Bandara Kualanamu, Pelabuhan Kuala Tanjung
Jalan dan Jembatan
High Grade Highway, Jembatan Selat Sunda
Energi dan Telekomunikasi
PLTU, Palapa Ring Indonesia Investment Coordinating Board
Kawasan Perhatian Investasi (KPI) 1. Tujuan KPI adalah untuk mempermudah dalam proses integrasi kegiatan investasi 2. Sentra produksi adalah satu kegiatan investasi dalam satu lokasi tertentu 3. KPI adalah satu atau kumpulan beberapa sentra produksi/kegiatan investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan.
SDM & IPTEK
KPI
KONEKTIVITAS
REGULASI
Identifikasi KPI pada setiap koridor ekonomi dibutuhkan sebagai acuan penetapan proyek infrastruktur pendukung (Tim Kerja Konektivitas), pengembangan sarana pendidikan dan teknologi (Tim Kerja SDM & IPTEK), dan proses penyempurnaan regulasi (Tim Kerja Regulasi).
Sumber: KP3EI
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Koridor Ekonomi Sumatera Aceh JUMLAH KPI
1
KPI PRIORITAS
‐
TOTAL SUMATERA
Sumut JUMLAH KPI
4
KPI PRIORITAS
3
Riau
JUMLAH KPI
21
KPI PRIORITAS
13
Sumsel
JUMLAH KPI
2
JUMLAH KPI
4
KPI PRIORITAS
1
KPI PRIORITAS
3
Sumbar
Bengkulu
JUMLAH KPI
1
JUMLAH KPI
-
KIP PRIORITAS
-
KIP PRIORITAS
-
Kep. Riau
Lampung
JUMLAH KPI
2
JUMLAH KPI
2
KPI PRIORITAS
1
KPI PRIORITAS
1
Jambi
Bangka‐Belitung
Banten
JUMLAH KPI
-
JUMLAH KPI
2
JUMLAH KPI
1
KPI PRIORITAS
-
KPI PRIORITAS
1
KPI PRIORITAS
1
Sumber: Tim Kerja Indonesia Investment Coordinating Board KE Sumatera, KP3EI
17
KPI Prioritas dan KPI Potensial KE Sumatera KPI Prioritas KE Sumatera
KPI Potensial KE Sumatera
Sumber: Tim Kerja KE Sumatera, KP3EI
Indonesia Investment Coordinating Board
Daftar KPI Prioritas dan KPI Potensial NO
NAMA KPI
KEGIATAN
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
PELAKU
KPI PRIORITAS 1
Sei Mangkei
Kelapa Sawit
BUMN & Campuran
Pelabuhan, Kereta Api, dan Jalan
2
Tapanuli Selatan
Emas & Perak
Swasta
Energi
3
Dairi
Seng & Timbal
Swasta
Pelabuhan
4
Dumai
Kelapa Sawit & Migas
Swasta & BUMN
Pelabuhan, Jalan, dan Energi
5
Tj. Api‐Api – Tj. Carat
Batubara & Kelapa Sawit
Swasta & BUMN
Pelabuhan, Kereta Api, dan Jalan
6
Muara Enim ‐ Pendopo Kampar
Batubara & Perkayuan
Swasta & BUMN
Kereta Api, Jalan, dan Energi
7
Palembang
Batubara & Migas
BUMN
Bandara, Pelabuhan dan Energi
8
Bangka Barat
Kegiatan Ekonomi Lainnya (Timah)
BUMN
Pelabuhan dan Jalan Sumber: Tim Kerja KE Sumatera, KP3EI
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Daftar KPI Prioritas dan KPI Potensial NO
NAMA KPI
KEGIATAN
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
PELAKU
KPI PRIORITAS 9
Batam
Kegiatan Ekonomi Lainnya (Timah)
BUMN
Pelabuhan
10
Tenggamus
Perkapalan & Pariwisata
Swasta
Pelabuhan, Jalan, dan Energi
11
Besi Baja Cilegon
Besi dan Baja
BUMN, Swasta, dan Campuran
Pelabuhan & Jalan
12
Tanjung Lesung
Pariwisata
Swasta
Bandara & Jalan
13
KSN Selat Sunda
KSN Selat Sunda
Campuran
Jalan Sumber: Tim Kerja KE Sumatera, KP3EI
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Daftar KPI Prioritas dan KPI Potensial NO
NAMA KPI
KEGIATAN
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
PELAKU
KPI POTENSIAL
1
Aceh Tamiang
Pertanian, Pangan, Peternakan
Belum teridentifikasi Belum teridentifikasi
2
Padang
Karet
Swasta
Pelabuhan & Kereta Api
3
Prabumulih
Migas
BUMN
Pelabuhan & Kereta Api
4
Bandar Lampung – Lampung Timur
Migas
BUMN
Bandara, Jalan, Energi dan Pelabuhan
5
Pelalawan
Kelapa Sawit
Campuran
Belum teridentifikasi
6
Anambas
Perkapalan & Perikanan
Belum teridentifikasi
Belum teridentifikasi
7
Danau Toba
Pariwisata
Belum teridentifikasi
Belum teridentifikasi
8
Belitung
Makanan/Minuman & Timah
Belum teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Sumber: Tim Kerja KE Sumatera, KP3EI
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Strategi Pengembangan Kawasan Perhatian Investasi Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Tantangan Aceh Potensi & Modal Dasar Aceh
Peluang Ekonomi Aceh Penentuan KPI
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Identifikasi Tantangan, Potensi, Peluang, Modal Dasar Tantangan Membangun Ekonomi Aceh: Pembangunan yang sustainable & tidak bergantung kepada Migas ! Potensi : Hasil Pertanian dan Holtikultura yang melimpah Peluang Ekonomi Aceh: Dapat dikembangkan dengan posisi sebagai “Trade & Logistics Hub” Gateway Indonesia dan Asia Tenggara. Modal dasar yang dimiliki oleh Aceh : • • •
Letak GEOGRAFI Pemerintahan yang OTONOM Masyarakat Aceh adalah PEDAGANG
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Daya Saing Nangroe Aceh Darussalam NAD
Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur
Median Nasional
Stabilitas Ekonomi Makro 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6
2. Dalam indikator daya saing,
Perencanaan Pemerintah dan Institusi
Kondisi Keuangan, Bisnis, dan Tenaga Kerja
provinsi Nangroe Aceh Darussalam rendah dalam tiga aspek, yakni stabilitas ekonomi makro, kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur, serta keuangan, bisnis, dan tenaga kerja, dilihat dari nilainya yang berada di bawah ratarata nasional.
Sumber : Tan Khee Giap dkk, 2013
1. Daya saing di Nangroe Aceh Darussalam termasuk dalam rangking 16 dari 33 provinsi
3. Sementara indikator yang kuat, atau lebih baik dibandingkan nasional adalah perencanaan pemerintah dan institusi.
Indonesia Investment Coordinating Board
Jalur utama perdagangan Laut – Lalu lintas Kontainer (Juta TEUS) Sumber : Review of Maritime Transport, 2008
Aceh berada pada lintasan trafik perdagangan terbesar di dunia
Bhosporus Gibraltar
Panama
Suez
Bab‐el‐Mandeb
Hormuz
Malacca
Aceh
Good Hope
Magellan
Transpacific Eastbound
Transatlantic Eastbound
Transpacific Westbound
Transatlantic Westbound
Asia‐Europe Eastbound Asia‐Europe Westbound
Main Passages
Indonesia Investment Coordinating Board
Sistem Logistik Nangroe Aceh Darussalam Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik
Alternatif pelabuhan utama yang dapat mendorong pengembangan pusat ekonomi baru berada di Sabang. Jaringan keluar masuk barang dapat dilakukan baik melalui jalur udara, darat, maupun laut.
Nangroe Aceh Darussalam berfungsi sebagai pusat distribusi provinsi.
Pengembangan Pelabuhan Hub-Internasional
Sumber : Sistem Logistik Nasional Indonesia Investment Coordinating Board
Sabang Sebagai Trade & Logistics Regional Hub China Iran Saudi Arabia
Pakistan
Japan
Nepal
Karachi
Shanghai
Bangladesh
Abu Dhabi
Taiwan
Burma
United Arab Emirates
India
Pacific Ocean
Thailand
Philippines Sri Lanka Afrika
ACEH Malaysia
Indian Ocean Madagascar
INDONESIA
Australia 28 www.themegallery.com Indonesia Investment Coordinating Board
Ilustrasi: Pengembangan Dry Port di Aceh REKOMENDASI Stage 3
Seaport
Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi (Kawasan Ekonomi Khusus)
Stage 3 Trans
INDES LINES
Dry Port (Hub)
Stage 1 Stage 1 Stage 1
Stage 2
Collector (Spoke) Stage 2 Dry Port Menjadi Tahapan Awal [short term] Dalam Pengembangan Sistem Logistik Untuk Stage 2 Mendukung Pembangunan Ekonomi Aceh
Hub = Dry Port / Consolidation & Distribution Center (Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal) Sumber: Center for Logistics and Supply Chain Studies, Bandung Institute of Technology. Indonesia Investment Coordinating Board
Tahap Pengembangan Dry Port di Aceh Pasar Wilayah Aceh Sea Port Aceh (future)
Sea Port (Belawan)
STAGE 3
future Kawasan Pengembangan Ekonomi Hinterland
Dry Port [Pabean & Karantina]
Fasilitas Pengolahan Hasil Pertanian (Perkebunan /Kehutanan /Perikanan) / / ) Pergudangan Terpadu
Koperasi
Koperasi
STAGE 1
Koperasi
Fasilitas Pengemasan
STAGE 2
Pergudangan
Koperasi
Koperasi
Sumber: Center for Logistics and Supply Chain Studies, Bandung Institute of Technology.
Indonesia Investment Coordinating Board
PPP UNTUK PROYEK DRY PORT Skema Public – Private Partnership
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Pembentukan Tim Kerja Menyusun masterplan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi [Jangka Menengah & Panjang 2021 sd 2030] Menyusun masterplan sistem logistik Aceh yang meliputi: KEK Aceh, pengembangan pelabuhan laut dan pembangunan dry port [Jangka Menengah 2016 sd 2020] Menyusun rencana teknis / implementasi pembangunan dry port [Jangka Pendek 2012 sd 2015]
Sumber: Center for Logistics and Supply Chain Studies, Bandung Institute of Technology. FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
PROYEK INVESTASI SWASTA DI NAD YANG TERCATAT DI BKPM NO
NAMA PERUSAHAAN
NAMA PROYEK
NILAI INVESTASI (RP MILYAR) 2.250
TAHUN PELAKSANAAN ‐
SUMBER DATA BKPM
1
Vogo Blessing AHA
Jasa penunjang pertambangan umum dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi
2
PT. Vogo Kora Indonesia
Perdagangan besar
2.250
‐
BKPM
3 4
SPM Sabang Energi Macro Economic Development Indonesia
Pembangkit listrik tenaga air Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian
2.250 2.205
‐ ‐
BKPM BKPM
5
PT. International Asset Management Aceh Palma Industries
Kegiatan konsultansi manajemen lainnya
1.350
‐
BKPM
Perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati
1.232
‐
BKPM
6 7
PT. Core Natural Resources Pembangkit tenaga listrik, jasa penunjang kelistrikan serta instalasi listrik
1.224
‐
BKPM
8
PT. Winde Bayu Aceh Indonesia
1.125
‐
BKPM
Pembangkitan tenaga listrik
Sumber: BKPM, 2014
FGD Kawasan Perhatian Investasi – MP3EI Provinsi Aceh
Indonesia Investment Coordinating Board
Abu Dhabi Level 4 Building B‐ Al Mamoura Mohammed BinKhalifa Street (15th St) Muroor District, Abu Dhabi, UEA P : +971 26594275 / 26594274 F : +971 26594150 London St. Martins House, 16 St. Martins le Grand, 3rd Floor London, EC1A 4EN, UNITED KINGDOM P : +44 (0) 207 397 8564 F : +44 (0) 207 397 8565 New York 370 Lexington Ave. Suite 1903 New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA P : +1 646 885 6600 F : +1 646 885 6601 Singapore 8 Temasek Boulevard, Suntec Tower 3, #33‐03 SINGAPORE 038988 P : +65 6334 4410 F : +65 6334 4891 Sydney Gold Field House, 1 Alfred Street, Suite 903 Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA P : +612 9252 0091 F : +612 9252 0092 Taipei Indonesian Economic and Trade Office to Taipei Director of Investment Department 6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District Taipei 114 P : +886 2 8752 6170 ext. 31, +886 2 8752 6084 (direct) F : +886 2 8752 3706 Tokyo Fukoku Seimei Building 23F 2‐2‐2 Uchisaiwai‐cho, Chiyoda‐ku Tokyo 100‐0011 JAPAN P : +81 3 3500 3878 F : +81 3 3500 3879 Seoul International Financial Centre Seoul, 15 FL Two IFC, 10, Gukjegeumyung‐ro, Youngdeungpo‐gu, Seoul, 150945 Korea
INDONESIA INVESTMENT PROMOTION CENTER (IIPC)
TERIMA KASIH CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia P : +62 21 5292 1334 F : +62 21 5264 211 E :
[email protected] © 2014 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Invest in...