KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET-DIKTI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI JANUARI 2017
1
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAN KEUANGAN.
2
1
Pengelolaan keuangan didasarkan pada DIPA yang diterima Kementerian, dengan demikian pengelolaan keuangan harus TAAT DIPA dan TAAT RKKL
2
Penyerapan Anggaran akan dioptimalkan secara merata sehingga realisasi anggaran merata seluruh bulan / triwulan dengan serapan optimal /maksimal.
3
3
4
Kebijakan pengeluaran Belanja di dasarkan pada standar Kementerian Keuangan yaitu Standar Belanja Masukan (SBM) sesuai Permenkeu nomor: 33/PMK.02/2016 tentang SBM TA 2017 dgn prinsip hemat dan efektif Pengelolaan keuangan juga mengikuti tatacara yang ditetapkan Menteri Keuangan dalam PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
4
5
Pengelolaan keuangan oleh Bendahara tetap mengacu pada Permenkeu dalam PMK Nomor: 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara penatausahaan dan penyusunan LPJ Bendahara.
6
Kebijakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mengacu pada Permenkeu nomor:222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian / Lembaga.
5
Kebijakan rinci lainnya:
1
Bendahara/BPP dapat melakukan internet banking dan menggunakan Kartu Debet utk keperluan pengelolaan uang nya berdasarkan Permenkeu no:230/PMK.05/2016.
2
Batas pelaporan keuangan Kementerian kepada Kemenkeu pd tgl 28 Februari 2017 sesuai surat DJPB Nomor 467/PB/2007 tgl 17 Januari 2017.
3
Aplikasi SAIBA dan SIMAK yang dipergunakan oleh Satuan Kerja dlm menyusun Lapkeu 2016 adalah Update versi terakhir tgl 10 Januari 2017 sesuai surat DJPB Nomor 148/PB.06/2077 tgl 10 Januari 2017.
4
Bagi Satker BLU penyusunan Lapkeu nya mengacu pada surat DJPB Nomor 261/PB/2016 tgl 12 Januari 2016 tentang Penyampaian Juknis Penyusunan Lapkeu Badan Layanan Umum Tahun 2015.
6
Kebijakan rinci lainnya:
5
Tata Cara Pencatatan Piutang Tagihan TP/TGR Sebagai Akibat Hilangnya Kas di Bendahara Pengeluaran berdasar pada Surat Kemenkeu no:S-1090/BP.06/2016.
6
Metode Penilaian Persediaan dalam Rangka Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mengacu Surat Dirjen Perben No. S-1311/PB.06/2016 Tgl 15-02-16.
7 3
Pencatatan Sisa Barang yang Tidak Habis Terpakai ke Dlm Aplikasi Persediaan dilakukan dgn sesuai Surat Dirjen Perben Nomor: S-2318/PB.6/2016 Tgl 17 Maret 2016.
8
Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar mengikuti Keputusan Dirjen Perben Nomor: KEP-157/PB/2015 s.d KEP-615/PB/2016 Tgl 02-11-2016. 7
Kebijakan rinci lainnya:
9
Kemenristekdikti menyusun aplikasi berbasis web Sistem Informasi Monitoring Akun Saiba (SIMAS) untuk merinci masing2 akun Lap Keu di laman: simas.restekdikti.go.id
10
Khusus atas rincian akun Kas pada BLU dan Kas Lainnya setara Kas Kementerian telah menyampaikan surat kepada Satker BLU untuk merinci kedua akun ini.
11
Kementerian memberikan fasilitasi rekon SIMAK – SAIBA serta pemecahan masalah penyusunan Laporan Keuangan, namun masih belum tuntas.
8
10
Satker BLU belum berhasil / memenuhi permintaan Surat Sekjen ini :
9
11
Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan 2016 : 1. Sampai saat ini hanya beberapa Satker saja (di bawah 10%) yg sudah menyampaikan Laporan Keuangan Satker. Seharusnya pada tanggal 24 Januari 2017 batas akhirnya. 2. Permasalahn yg dihadapi aplikasi Persediaan gagal/tidak sempurna ditransfer ke aplikasi SIMAK yag salah satunya akibat salah entry. 3. Banyak Satker kesulitan melakukan transfer SIMAK ke Saiba dgn berbagai sebab seperti penyusutan aset tetap, amortisasi Aset Tidak Berwujud, koreksi penyusutan yang tidak sesuai ataupun saldo penyusutan aset tetap yang positip (tidak normal). 4. Rekonsiliasi Internal antara Pengelola BMN dengan Pengelola Akuntansi (Simak dengan Saiba) belum seluruhnya
10
2. Kebijakan Teknis Pengelolaan Aset
11
1
Kebijakan Pengelolaan Aset mengikuti PP Nomor 6 tahun 2006 beserta perubahannya, terakhir dg PP Nomor 27 tahun 2014 ttg Pengelolaan BMN mulai dari perencanaan, pengadaan sampai dengan penatausahaan dan Pengendaliannya.
2
Untuk menjaga akurasi data aset yang riil/eksis, kementerian sedang melakukan upaya penertiban melalui inventarisasi BMN pada semua Satuan Kerja di lingkungan Kemenristekdikti
12
3
Pengelolaan adminsitrasi aset mempergunakan perangkat aplikasi Kementerian Keuangan mulai dari aplikasi Persediaan dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN)
4
Kebijakan administrasi Aset selalu di sandingkan diselaraskan dengan administrasi keuangan berupa Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)
13
5
Pengelolaan pengadaan aset BMN mengikuti Peraturan penrundangan yang berlaku yaitu: Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta aturan perubahnnya.
6
Penghapusan aset tetap selain tanah dan bangunan serta aset tetap kendaraan yang sebelumnya ada pada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) sudah di delegasikan kepada Kementerian sebagai Pengguna Barang.
14
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 15
