KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERALKETENAGALISTRIKAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LISTRIK DARI ENERGI TERBARUKAN Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Dialog Energi Tahun 2017 DEWAN ENERGI NASIONAL Hotel Luwansa Jakarta | 2 Maret 2017
Kementerian ESDM Republik Indonesia
0
OUTLINE PRESENTASI I.
Latar Belakang BPP sebagai Acuan Permen ESDM Baru
II. Pokok-pokok dalam PerjanjianJual Beli Tenaga Listrik (PERMEN ESDM NO. 10 TAHUN 2017) III. Pokok pokok pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik (PERMEN ESDM NO. 12 TAHUN 2017)
IV. Peluang Investasi dan Potensi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Indonesia dengan terbitnya Permen 12 Tahun 2017
I
Latar Belakang BPP sebagai Acuan Peraturan Menteri ESDM Baru
LANDASAN HUKUM Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
BAB II : Asas dan Tujuan Pasal 2, ayat (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga
listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
KementerianESDM Republik Indonesia
1
PERUBAHAN KEBIJAKAN TARIF Pada tahun 2013, Pemerintah mengubah pengaturan formula tarif
Sebelum 2013 BPP + (7% BPP) margin (Tidak ada insentif untuk lebih efisien)
Sejak 2013 Tarif Listrik keekonomian
(berdasarkan asumsi tertentu) Untuk meningkatkan margin, harus lebih efisien
ESDM for People’s Welfare
TARIF TENAGA LISTRIK KEEKONOMIAN Formula: Margin = Tarif Keekonomian - BPP Asumsi tarif keekonomian tahun 2013: Persentase BBM dalam energy mix = 9,7% ;
Asumsi kurs 1 USD = Rp. 9.300; Penerapan tariff adjustment untuk meng-cover perubahan biaya diluar kendali PLN yaitu ICP, kurs, dan inflasi.
ESDM for People’s Welfare
KOMPOSISI BPP TENAGA LISTRIK APBN TA 2017 KOMPOSISI BIAYA BAHAN BAKAR Panas Bumi, 3.3%
Air, 0.4% BBM, 13.0%
Minyak&Pelumas, 0.3%
Batubara, 33.5%
Gas, 49.5%
Keterangan: Biaya bahan bakar batubara terhadap BPP sebesar 12,8%
KOMPOSISI BIAYA PEMBELIAN LISTRIK IPP DAN SEWA PLTD 3,5%
Sewa 4,3% PLTS 0,4%
Komponen A,B,D,E 30,1%
PLTBm 2,2% 6, 6.6%
Batubara 52,6%
Panas Bumi 11,5%
Gas 11,0% PLTU MT 8,0%
Komponen C 22,5%
BPP PEMBANGKITAN 2015 (rata-rata per Wilayah) BPP Tenaga Listrik 2015 (Audited) No.
Uraian
Rp/kWh
cUSD/kwh
1
BPP Pembangkitan
998,12
7,50
2
BPP Tegangan Tinggi
1.069,92
8,04
3
BPP Tegangan Menengah
1.137,06
8,55
4
BPP Tegangan Rendah
1.308,88
9,84
5
BPP rata-rata
1.236,31
cUSD/kwh 16.62 16.94
13.54 13.67
14.72 14.18 14.45
12.41 11.67
9,30
10.00 8.76 9.01 6.85 5.57 5.65 5.81 5.90
Keterangan: Asumsi Kurs Rp. 13.300/USD
6.88
6.99
BPP pembangkitan rata-rata cUSD 7,50/kWh
8.03
6.33
Diolah dari Laporan Audit BPK 2015
II
Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PERMEN ESDM NO. 10 TAHUN 2017)
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN Agar terjadi kesetaraan risiko dalam jual beli listrik antara penjual (IPP) dan pembeli (PLN) khususnya terkait aspek komersial.
Untuk memberikan payung hukum agar pembangkit yang masuk ke sistem wajib memenuhi keandalan sistem yang dipersyaratkan. Mengatur PJBL untuk seluruh jenis Pembangkit termasuk panas bumi, PLTA dan PLT Biomass. Untuk pembangkit EBT yang intermiten dan Hidro dibawah 10 MW, diatur dalam peraturan tersendiri. Sebagai tindak lanjut dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015
JANGKA WAKTU PERJANJIAN Jangka waktu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL)
paling lama 30 tahun, dengan mempertimbangkan jenis pembangkit, dan dihitung sejak COD PJBL menggunakan pola kerjasama berupa Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) Dalam PJBL, biaya kapasitas (komponen A) pada harga jual
tenaga listrik dihitung
berdasarkan nilai investasi yang
didepresiasi sekurang-kurangnya 20 tahun. Ketentuan detail lain mengenai pola kerja sama diatur dalam PJBL
KETENTUAN KOMISIONING DAN COD Ketentuan Komisioning wajib mengacu pada Permen ESDM No 5/2014 jo. 10/2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Pengoperasian wajib mengacu pada Permen ESDM tentang Grid Code yang telah tersusun: Jawa Madura Bali Sumatera Sulawesi Kalimantan
Ketentuan COD: Jika terjadi percepatan COD karena diminta PLN berhak mendapat insentif Jika terjadi keterlambatan pinalti
TRANSAKSI PLN wajib membeli listrik sesuai Availability Factor (AF) atau Capacity Factor (CF) dengan harga sesuai persetujuan harga jual. IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (ketentuan deliver or pay).
Dalam hal penjual tidak dapat mengirimkan energi listrik sesuai kontrak karena kesalahan penjual, maka penjual wajib membayar pinalti kepada PLN. Pinalti proporsional sesuai biaya yang dikeluarkan PLN untuk menggantikan energi yang tidak dapat disalurkan. Dalam hal PLN tidak dapat menyerap energi listrik sesuai kontrak karena kesalahan PLN, maka PLN wajib membayar pinalti kepada penjual (take or pay). Pinalti proporsional sesuai komponen investasi Pelaksanaan operasi sistem untuk memenuhi kebutuhan beban melalui pembangkitan dengan biaya termurah (least cost) Pengendali operasi sistem (dispatcher) wajib melaporkan kepada pemerintah, terutama pelaksanaan Performance Guarantee untuk pinalti bulanan
III
Pokok-Pokok Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (PERMEN ESDM No. 12 TAHUN 2017)
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN • Sebagai pedoman bagi PLN dalam melakukan pembelian TL dari pembangkit Energi Terbarukan (PLTS , PLTB, PLTA, PLTBm, PLTBg, PLTSa dan PLTP). • Pembelian dari energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat (surya dan angin) dilakukan melalui pelelangan berdasarkan kuota kapasitas.
• Pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung • PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas s.d. 10 MW secara terus menerus (must run).
HARGA PEMBELIAN No.
Tarif
Jenis Energi Terbarukan
Pelaksanaan Pembelian
BPP sistem setempat > BPP nasional
BPP sistem setempat ≤ BPP nasional
1.
PLTS Fotovoltaik
Pelelangan berdasarkan kuota kapasitas yang ditawarkan
Maximum 85% x BPP sistem setempat
100% x BPP setempat
2.
PLTB
Pelelangan berdasarkan kuota kapasitas yang ditawarkan
Maximum 85% x BPP sistem setempat
100% x BPP setempat
Harga Patokan
Maximum 85% x BPP sistem setempat
100% x BPP setempat
3.
PLTA Pemilihan Langsung
Harga ditentukan pada proses pemilihan langsung
a. Tenaga Air ≤ 10 MW: Capacity Factor paling sedikit 65% b. Tenaga Air > 10 MW: Capacity Factor tergantung kebutuhan sistem 4.
5.
PLTP
Harga Patokan
Maximum 100% BPP sistem setempat
Kesepakatan para pihak
Harga Patokan (Kapasitas ≤ 10 MW)
Maximum 85% x BPP sistem setempat
100% x BPP setempat
PLTBm Pemilihan Langsung (Kapasitas > 10 MW) Harga Patokan (Kapasitas ≤ 10 MW)
6.
PLTBg Pemilihan Langsung (Kapasitas > 10 MW)
7.
PLTSa
Harga Patokan
Harga ditentukan pada proses pemilihan langsung Maximum 85% x BPP sistem setempat
100% x BPP setempat
Harga ditentukan pada proses pemilihan langsung Maximum 100% BPP sistem setempat
BPP Pembangkitan sistem setempat dan rata – rata BPP Pembangkitan nasional merupakan BPP Pembangkitan nasional pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan PT PLN (Persero).
Kesepakatan para pihak
HAL-HAL LAIN YANG DIATUR (1) (1) Untuk PLTA dan PLTP, pola kerja sama membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan (Build, Own, Operate, and Transfer/BOOT). (2) Pembangunan jaringan tenaga listrik untuk evakuasi daya dari PLTA, PLTBm, PLTBg, PLTP ke titik sambung PT PLN (Persero) dapat dilakukan oleh PPL berdasarkan mekanisme yang saling menguntungkan (Business to Business).
(3) PT PLN (Persero) wajib melakukan uji tuntas (due diligence) atas kemampuan teknis dan finansial dari PPL. (4) Uji tuntas (due diligence) dapat dilakukan oleh pihak procurement agent yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero). (5) Usulan pengembangan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan dari PPL kepada PT PLN (Persero) harus dilengkapi dengan kajian kelayakan penyambungan sistem ketenagalistrikan. (6) Mengutamakan penggunaan TKDN. (7) Komponen dalam negeri yang digunakan dalam sistem pembangkit tenaga listrik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan; Standar Internasional; atau Standar negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO atau IEC.
(8) Konstruksi pembangkit tenaga listrik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan; Standar Internasional; Standar negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO atau IEC; atau Standar PLN.
HAL-HAL LAIN YANG DIATUR (2) (9)
PT PLN (Persero) wajib: a. menginformasikan secara terbuka kondisi sistem ketenagalistrikan setempat yang siap menerima pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan. b. menginformasikan secara terbatas rata-rata BPP Pembangkitan pada sistem ketenagalistrikan setempat kepada PPL yang berminat mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.
(10) PT PLN (Persero) wajib menyusun dan mempublikasikan: a. standar dokumen pengadaan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan; dan b. standar PJBL untuk masing-masing jenis pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan. Pokok-pokok PJBL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017). (11)
a. Dalam hal PPL terlambat dalam menyelesaikan pembangunan pembangkit tenaga listrik PPL dikenakan sanksi dan/atau penalti. b. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang PJBL, diatur pemberian penalti apabila PPL terlambat menyelesaikan pembangunan; dan diberi reward apabila PPL menyelesaikan pembangunan lebih cepat (atas permintaan PLN). c. Sanksi dan/atau penalti dituangkan dalam PJBL.
IV
Peluang Investasi dan Potensi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Indonesia
KEBIJAKAN BAURAN ENERGI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK Energi Baru dan Terbarukan BBM Gas Batubara
BAURAN ENERGI PRIMER (Kebijakan Energi Nasional, PP No.79/2014) Coal 27% Gas 21%
New and Renewable Energy 5%
23%
Oil 47%
30%
* tidak termasuk biomassa
REALISASI 2015
22% 25%
TARGET 2025
BAURAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK (Draft RUKN 2015-2034)
New and Renewable Energy Oil 10% 9%
Coal 56%
Gas 25%
REALISASI 2015 DITJEN GATRIK KEMENTERIAN ESDM
25% 50%
1%
24%
TARGET 2025 21
Perkembangan energi terbarukan global (1/3) Perkembangan harga listrik tenaga surya (PLTS) di berbagai Negara cent $/kWh 35
Harga listrik tenaga surya:
30
•6 negara harga dibawah 5 cent/kWh (UAE, Chile, Peru, Mexico, USA, Saudi Arabia)
•16 negara harga dibawah 10 cent/kWh
25 20 15 10 5
0 Sumber: IRENA, Rethinking Energy 2017, 2017 website: www.esdm.go.id
|
facebook: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
|
twitter:@KementerianESDM
|
instagram:@kesdm
|
youtube:Kementerian ESDM
2
Perkembangan energi terbarukan global (2/3) Penurunan harga PLTS rooftop di Jerman 5.000 €/kWp atau
Perkembangan tenologi (learning curve), menyebabkan harga ratarata PLTS rooftop turun 75 % dalam 10 tahun, atau 13% per tahun.
6.443 $/kWp 59 juta Rp/kWp
1.270 €/kWp atau
1.346 $/kWp 18 juta Rp/kWp
Harga rata-rata untuk kapasitas 10-100 kWp website: www.esdm.go.id
|
facebook: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
|
twitter:@KementerianESDM
|
instagram:@kesdm
|
youtube:Kementerian ESDM
3
Perkembangan energi terbarukan global (3/3) Lelang proyek energi terbarukan tahun 2016
website: www.esdm.go.id
Sumber: IRENA, Rethinking Energy 2017, 2017
|
facebook: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
|
LOKASI Kapasitas Bidder Harga
twitter: @KementerianESDM
|
instagram: @kesdm
: ABU DHABI : 350 MW : JinkoSolar and Marubeni : 2,42 cent$/kWh
|
• • • • •
Menetapkan prosedur dan jadwal lelang yang jelas Kemudahan soft loan Pajak yang rendah Penugasan off-taker yang reliable Long term vision
youtube: Kementerian ESDM
4
Peluang investasi EBT masih terbuka & ekonomis
18.9
26.9
26.9 23.9
22.9
17.9
19.2 18.9
22.9
17.6
17.9
10.9
19.2 17.6 17.6
17.9 17.9
PLTBm PLTP
PLTP 23.9
PLTMH
18.9 18.9
PLTA
22.9 22.9
Babel 10.9
10.9 10.9
TB
12,41 10,55
Babel Maluku MalukuSulutenggo Riau Aceh Babel NTBNTB
9,01 Babel 7,66
NTB
PLTP PLTP
NTT
PLTA PLTA
PLTSa 18.9
19.2
Babel
Total
10 Aceh Sulutenggo 8,50 1.36
Sulselrabar Maluku NTBKalselteng Riau
14,72 12,51
8,76 7,45 10.9
4.9
4.9
Terdapat potensi EBT sekitar 210 GW Pada 13 wilayah prioritas Babel Maluku Babel yang keekonomiannya menarik (BPP setempat > BPP nasional)
Aceh
17.6 13.1 10.9
13.1 10.9
Kaltim 10.9 26.9
Kalbar
PLTBm
PLTB
PLTSa
Total Total NTT
11,67 Sumut 9,92
NTT
Total
Babel Sumut Maluku Kaltim
Kaltim
Kalbar
18.9 17.9 17.6
NTB Kalbar
Papua
16,62 14,13
0.08
19.2 18.9 17.9
22.9 Kaltim
19.2 18.9
23.9 22.9 Kalbar
Riau Papua
PLTB 33.4
23.9 22.9 Papua
26.9 Total 23.9
19.2
13.1
13,54 11,51
NTB Aceh Riau
Riau Aceh Sulutenggo NTT Sulutenggo Sumut Aceh Sulutenggo NTT
16,94 14,40
NTT Kaltim Sumut
Aceh
Sulutenggo
NTT
PLTA
4.9
Babel Maluku NTB Riau Maluku NTB
PLTS
PLTS Total PLTP Total PLTMH 33.4
33.4
PLTS 26.9
Sulselrabar Kalselteng Sulutenggo NTT Sumut
8,03 17.9 17.6 6,83
PLTMHPLTMH
Papua
PLTS PLTS
4.9
19.2
18.9
17.9 PLTP PLTPTotal
17.6
PLTB 23.9 PLTB
PLTP
PLTP
PLTBmPLTBm PLTS
PLTSa PLTA PLTA PLTB PLTBg
22.9
17.9 Total
0.08
33.4
PLTB
PLTBg
13.1
Sumut
4.9
1.36
“
Sulutenggo
Sumut Kaltim Kaltim Kalbar Kalbar Sulutenggo Papua NTB Riau Aceh Papua Sumut Papua
14,45 Riau 12,28
PLTSa
PLTBg
PLTBm PLTBm
19.2
PLTMH PLTMH
PLTS
13.1 AcehSulutenggo Sulutenggo NTT Babel Maluku Sumut Kaltim Kalbar Aceh NTT 10.9
Maluku
18.9
PLTB
17.6 Riau NTT Riau
19.2
PLTB
Total
26.9
22.9
PLTMH 13.1 13.1 Maluku NTB Riau Aceh 10.9 PLTS PLTS PLTA
Total
26.9setempat 100% BPP
PLTBm POTENSI EBT PLTP Giga Watt (GW) 33.4 PLTMH PLTSa PLTA
23.9 setempat 22.9 23.9 PLTBg 85% BPP PLTBg
23.9 23.9 PLTBg
PLTMH
4.9 4.9 4.9 4.9 Kaltim Aceh NTTSulutenggo Papua tenggo Sumut NTTKaltim Sumut Kalbar Papua Kalbar
14,18 12,05
PLTSa PLTSa
PLTSa 26.926.9
PLTBm 18.9 17.6PLTA 17.9 17.6 17.9 PLTP
19.2 19.2
PLTB
13.1 13.1
3.1
PLTBg
PLTBm26.9 22.94.9
33.4 33.4
13.133.4
PLTBg
23.9
19.2
18.9
PLTSa
PLTSa
BPP setempat 33.4 cent$/kWh
17.9
17.6
PLTBg
23.9
22.9
33.4 33.4 besar, Potensi EBT masih sangat fokus di 13 wilayah prioritas 19.2 18.9
PLTSa
26.9
Sumut Kalbar Kaltim
Kaltim Papua Kalbar
26.9PLTSa
PLTSa
PLTBg
PLTBg
PLTBm
PLTBm
PLTP
PLTP
PLTMH
PLTMH
PLTA
PLTA
PLTB
PLTB
PLTS
PLTS
Total
Total
Kalbar Papua
Papua
13,67 11,62
#3 | 13 kontrak listrik di 6 wilayah:
Harganya dibawah Permen 12/2017
Tercatat setidaknya 13 Power Purchase Agreement (PPA) listrik yang telah ditandatangani antara PLN dan IPP:
Jenis/ Nama Pembangkit Listrik
Wilayah
1. PLTA Manippi
2 Suluttenggo
<
10 MW
6,83
2. PLTA Poso 3. PLTP Lahendong 5&6
235 MW
9,92-11,67
900 MW
10,55-12,41
3 Sumut
4. 5. 6. 7. 8.
4 Aceh
9. PLTP Jaboi
10 MW
14,18
Investasi EBT terbukti masih menarik, khususnya di daerah yang
5 NTT
10.PLTP Atadei 11.PLTP Sokoria
30 MW
16,94
BPP setempat > BPP Nasional
6 Babel
12.PLTBm Bangka 13.PLTBm Belitung
12 MW
12,51
Harganya dibawah Permen 12/2017
1 Sulselbar
Kapasitas
Harga pada Permen 12/2017 (cent/kWh)
PLTA Asahan 1 PLTA Wampu PLTP Sarulla PLTP Sibayak PLTP Sorik Merapi
PPA ke 13 Pembangit di atas, harganya dibawah harga yang terdapat pada Permen 12/2017
www.esdm.go.id
Kementerian ESDM Republik Indonesia
6
