KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Oleh DIREKTUR KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT BERAU, JULI 2010
Rangking Penyebaran Keanekaragaman Hayati Indonesia
Hasil dari rangking untuk prioritas konservasi untuk ekoregion laut di Indonesia berdasarkan pertimbangan keanekaragaman hayati dengan penekanan pada kriteria “irreplaceability” dan keterwakilan.
KARAKTERISTIK SDI • Memiliki sensitivitas yg tinggi thd pengaruh iklim maupun pengaruh musim serta aspek2 keterkaitan (conectivity) ekosistem antar wilayah perairan (lokal, regional, global), tidak mengenal pemisahan wewenang maupun batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. • Maka pengelolaan Konservasi SDI perlu didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta
terintegrasi dengan perencanaan wilayah
1
Mandat Internasional Convention of Biodiversity (CBD); Millennium Development Goals (MDGs); Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF); Coral Triangle Initiative (CTI).; CITES,dll
2
Prioritas Nasional RPJMN; Fokus pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja; Desentralisasi pengelolaan SDA; Pengelolaan pulaupulau perbatasan; Kemitraan multipihak; Antisipasi bencana & perubahan iklim. INPRES 1/2010
3
Kebutuhan Daerah RPJMD; Optimalisasi peran masyarakat lokal/adat; Resolusi konflik; Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam; Pemerataan pembangunan.
ASPEK REGULASI
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU no 45/2009
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Perpress No.78/2005 tentang Pengelolaan PPK Terluar
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
Permen KP No. 16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Kepmen KP no. 41/2000 jo no. 67/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan PPK yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
Permen KP no. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Permen KP No. 20/MEN/2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan
Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang pemanfataan jenis dan genetika ikan
Visi
Misi
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi. 2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. 3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan. 4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
GRAND STRATEGY KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 2010-2014 SASARAN
2
MENGELOLA
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA BEKELANJUTAN
1. SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DIMANFAATAKAN SECARA OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN 2. KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS BIOTA PERAIRAN YANG DILINGDUNGI DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN 3. PULAU-PULAU KECIL BERNILAI EKONOMI TINGGI
INDIKATOR 1. ZONASI KAWASAN MINAPOLITAN, MITAGASI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 2. TERKELOLANYA KAWASAN KONSERVASI : EKOSISTEM TERUMBU KARANG, LAMUN, MANGROVE &KONSERVASIJENIS BIOTA PERAIRAN YG TERANCAM PUNAH 3. MASUKNYA INVESTASI DI PULAU KECIL
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL 2010-2014 NAMA KEGIATAN
SASARAN
1. PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN KONSERVASI KAWASAN & JENIS
Terkelolanya KAWASAN KONSERVASI (20 % kawasan ekosistem terumbu karang, lamun,mangrove,dll) & KONSERVASI 15 jenis biota perairan yang terancam punah
2. PENATAAN RUANG & PERENCANAAN PENGELOLAAN WLP3K
Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/prov/kab/kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan klaster ppk bernilai ekonomi tinggi serta 12 masterplan kawasan sentra produksi kelautan
3. PENDAYAGUNAAN PULAUPULAU KECIL
Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai, ekosistem baik,siap terhadap bencana & 25 diantaranya terinvestasi
4. PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN LAUTAN
Terkelolaanya 50 kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan & mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan
5. PELAYANAN USAHA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Meningkatnya keberdayaan & kemandirian 900 usaha skala mikro , beroperasinya sarana usaha mikro di 450 kab/kota pesisir
Program Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis ( Inpres No 1/2010)
No
Indikator
Target
2010 2011
1
kawasan konservasi laut perairan yang dikelola secara berkelanjutan
900 ribu Ha
1.640 ribu Ha
2
Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat
9 Kawasan dan 3 jenis
9 Kawasan dan 3 jenis
Program Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis SASARAN..!! 2010- 2014 Terkelolanya 4,5 juta ha Kawasan Konservasi (kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove,dll) dan Konservasi 15 jenis biota perairan yang terancam punah
STRATEGI INTERVENSI
Sosial
Ekonomi
Ekologis
Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan
HARMONISASI...
. . . Kebutuhan EKONOMI… dan KONSERVASI... Jaminan Pembangunan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat
HARMONISASI KONSERVASI DAN PERIKANAN • Upaya KSDI tidak dapat dipisahkan dg Pengelolaan SDI dan lingkungannya secara keseluruhan. • Definisi KSDI : Upaya Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan berkelanjutan SDI, termasuk ekositem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dg tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman SDI
Menjadi Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015 MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bagaimana
MINAPOLITAN
?
Mewujudkannya..
Indikator Keberhasilan Program Kelautan dan Perikanan
Prasyarat: • Jaminan Peningkatan Produksi Perikanan • Jaminan Ketersediaan SDI berkualitas
Potensi dan Daya Dukung Lingkungan Harmonisasi Ekonomi+Konservasi
PEMANFAATAN KSDI (Pasal 30 PP 60 Tahun 2007) 1) Pemanfaatan KSDI meliputi • Pemanfaatan KKP • Pemanfaatan jenis dan genetik ikan
2)Pemanfaatan KKP dilakukan kegiatan: (ps. 30-34) Penangkapan Ikan Pembudidayaan Ikan Pariwisata Alam Perairan; atau Penelitian dan Pendidikan
melalui
Pemanfaatan KKP untuk Penangkapan Ikan
(Pasal 31 PP 60 Tahun 2007)
• Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan. • Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. • Dalam memberikan izin penangkapan ikan antara lain mempertimbangkan: – daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan; – metoda penangkapan ikan; dan – jenis alat penangkapan ikan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penangkapan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Pembudidayaan Ikan
(Pasal 32 PP 60 Tahun 2007)
• Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan. • Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. • Dalam memberikan izin pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi perairan, antara lain, mempertimbangkan: – – – – –
jenis ikan yang dibudidayakan; jenis pakan; teknologi; jumlah unit usaha budidaya; dan daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
Budidaya Ramah lingkungan Di Zona Perikanan Berkelanjutan
Calon induk Berkualitas Tersedia (pembenihan)
KONSERVASI DILAKUKAN BUDIDAYA MAJU
Anak ikan Berkualitas Tersedia (pembesaran)
Pemanfaatan KKP untuk Pariwisata Alam Perairan (Pasal 33 PP 60 Tahun 2007)
• Dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan. – kegiatan wisata alam perairan; dan/atau – pengusahaan pariwisata alam perairan.
• wajib memiliki izin, diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pariwisata alam perairan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Penelitian dan Pendidikan (Pasal 34 PP 60 Tahun 2007)
• Dapat dilakukan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya. • wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. • Orang asing dan/atau badan hukum asing yang akan melakukan kegiatan penelitian dalam kawasan konservasi perairan dapat diberikan izin setelah memenuhi persyaratan perizinan penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peran dan Manfaat Kawasan Konservasi
• Suplay Penyediaan Induk Budidaya Laut • Suplay Hasil Tangkapan yang Berkelanjutan 1. 2. 3.
Spill-over: penyebaran anak & induk baru Export-larvae: pasokan telur dan larva Mencegah Kolaps Perikanan
• Penyedia Komoditas Pariwisata Bahari • Pencipta Alternatif Pendapatan bagi Masyarakat
Tidak semua dilindungi Zonasi Kawasan Konservasi 1.Zona inti 2. Zona Perikanan Berkelanjutan 3. Zona pemanfaatan 4. Zona lainnya
Kaidah: Pemanfaatan Perlindungan Pelestarian
ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Zona Inti, diperuntukan : a.perlindungan habitat & populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; b.perlindungan ekosistem pesisir yg unik dan/atau rentan thd perubahan; c.perlindungan situs budaya tradisional; d.penelitian; dan/atau e.pendidikan
Zona Perikanan Berkelanjutan, diperuntukan : a.perlindungan habitat dan populasi ikan; b.penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; c.budidaya ramah lingkungan; d.pariwisata dan rekreasi; e.penelitian dan pengembangan; dan/atau f.pendidikan.
Zona Pemanfaatan, diperuntukan : a. b. c. d.
perlindungan habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; dan/atau pendidikan. Zona Lainnya, diperuntukan : zona tertentu antara lain zona rehabilitasi
PENGATURAN KONSERVASI PADA UU 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PPK Pasal 29
a. Zona inti; b. Zona pemanfaatan terbatas; dan c. Zona lain sesuai dengan peruntukkan kawasan.
Posisi Kawasan Konservasi dalam Perencanaan Pengelolaan WP3K Hierarkhi Perencanaan WPPPK
RTRW
1 Renstra WPPPK
zona Perikanan berkelanjutan
2 Rencana Zonasi WPPPK 3 Rencana Pengelolaan WPPPK 4 Rencana Aksi WPPPK
•Usulan inisiatif; •Identifikasi& inventarisasi •Pencadangan •penetapan
Permen No.2/2009 : TNP, SAP, TWP, SP
Zona Pemanfaatan
Zona lain
Zona inti
Permen No. 17/2008 : SMP/SP/TP
• • • •
Kawasan Pemanfaatan Umum Kawasan Konservasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Alur laut
•Zonasi •Kelembagaan •pendanaan
Rencana Pengelolaan KKP/KKP3K •Penetapan •Penataan batas
Pengelolaan KKP/KKP3K
Rencana Zonasi WP3K (Pasal 9 dan 10 - UU 27/2007)
• Provinsi a. Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b. Keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c. Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d. Penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan
• Kabupaten/Kota a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion. Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota DIWAJIBKAN MENGIKUTI DAN MEMADUKAN RENCANA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH dengan memperhatikan KAWASAN, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
UU 26 Tahun 2007 Pasal 6
PP 26 Tahun 2008 Pasal 101
(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan (4) Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan: memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan b. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan Republik Indonesia yang rentan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi terhadap bencana; fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan b. Potensi sumber daya alam, sumber ketat; daya manusia, dan sumber daya c. Ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan buatan; kondisi ekonomi, sosial, d. Ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang budaya, politik, hukum, pertahanan berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau keamanan, lingkungan hidup, serta terumbu karang di zona penyangga. ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 103 sebagai satu kesatuan; dan 7) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi disusun dengan c. Geostrategi, geopolitik, dan memperhatikan: geoekonomi. a. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan (5) Ruang laut dan ruang udara, b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya pengelolaannya diatur dengan kelautan untuk mempertahankan makanan bagi undang-undang tersendiri. biota yang bermigrasi.
UU 27 Tahun 2007 Pasal 10 RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan : a.Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b.Keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c.Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d.Penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.
Permen 17 Tahun 2008 Penetapan KKP3K Pasal 17 1)
Berdasarkan usulan penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Menteri melakukan evaluasi. 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek: a. Kelengkapan data dan informasi mengenai potensi sumber daya ikan, lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi; b. Kelayakan usulan KKP3K untuk ditetapkan menjadi satu jenis KKP3K; dan c. Luas dan batas KKP3K yang mendukung fungsi kawasan; d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan. 3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan KKP3K yang antara lain memuat: a. Lokasi, luas dan batas koordinat KKP3K yang ditetapkan diatas peta dengan skala 1 : 50.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 250.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah; b. Jenis KKP3K. 4) Penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan: a. Mengumumkan dan mensosialisasikan KKP3K kepada publik; dan b. Menunjuk panitia/ pejabat pemerintah/ pemerintah daerah untuk melakukan penataan batas KKP3K.
PP 60 Tahun 2007
UU 31 Tahun 2004 -> UU 45/2009
Pasal 61
Pasal 16
1)
1)
2)
3)
Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan RI. Pembudidaya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikana RI. Nelayan dan pembudidaya ikan kecil wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yg ditetapkan oleh Menteri.
a.
b. c. 2)
a.
b.
3)
a.
Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi: Perairan laut di luar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi; atau Perairan yang memiliki karakteristik tertentu. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi: Perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; Kawasan konservasi perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi: Perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi;
KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PEMERINTAH
PROVINSI
KAB/KOTA
> 12 mil laut
> 4 mil dan < 12 mil
1/3 dari wilayah Provinsi
Berada lintas provinsi
Berada lintas kab/kota
Berada di wilayah
• Mempunyai Karakteristik tertentu 1. Memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan internasional 2. Secara ekologi bersifat lintas negara 3. Mencakup habitat dan daerah ruaya ikan; dan 4. Memiliki potensi sebagai warisan alam dunia
• Kawasan strategis nasional 1. Wilayah perbatasan 2. Situs bersejarah
-
-
1,2 Juta Ha KKP Berau telah menjadi bagian dari Komitmen Pemerintah Indonesia kepada Dunia Internasional
Peraturan Bupati Berau No. 31 Tahun 2005: Kawasan Konservasi Laut Berau (1,270,000 Ha) Fungsi • Perlindungan • Pelestarian • Pemanfaatan sumberdaya laut
Manfaat dan Tujuan : • Perikanan berkelanjutan • Wisata bahari • Penelitian dan pengembangan • Sosial ekonomi masyarakat • Pemanfaatan sumberdaya laut lestari
Daerah Penting
Habitat
Critical Habitat
Core Zone
%
Mangroves
49.000
21,310
43.49
Seagrass
18.000
12,102
67.23
Coral reefs
66.122
16,200
24.50
Area = 127,172 Ha or 1,272 Km2 : 10 % of all the total MPA area (1,27 M Ha)
KRONOLOGIS KKP BERAU
1998 – Program Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan (Yayasan Kehati) 1998 – Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat (BESTARI dan KALBU) 2000 – Perlindungan Penyu, SSME (WWF) 2000 – sekarang. Program SSME (Kem-KP) 2001 – SK Bupati Berau 35/2001 – Tim Riset dan Monitoring Penyu 2001 – SK Bupati Berau 44/2001 – Kolaborasi Monitoring Penyu 2001 – Instruksi Bupati 660/2346-UM/XII/2001 Stop konsesi telur penyu di derawan dan sagalaki 2002 – Penguatan Jejaring KKP (TNC) 2003 – 2008. Tugas Pembantuan Pengelolaan KKP (Kem-KP) 2004 – SK Bupati KKLD P. Kakaban 2004 - Penghargaan dari MenKP dan WWF internasional 2004 – Manajemen Plan 2005 – Perbup Berau 31/2005 – Perluasan KKLD Berau 1,2 Juta Ha 2006 - Penyampaian Komitmen di Forum CBD oleh presiden SBY 2009 - Penghargaan kepada Bupati dari MKP atas dedikasi Pengelolaan KKP
DIAGRAM ALIR MANAGEMENT PLAN KKP
Referensi
Kebijakan -Daerah -Nasional
Biofisik Sosial Budaya
Assesment Alternatif
Strategy Pengelolaan Kawasan Upaya Pokok : • Batas & Zonasi • Pengelolaan SDI • Pengawasan • Pasarana Fisik • SDM & Kelembagaan • Wisata Alam, Penelitian, Pendidikan • Koordinasi • Dll
Pengembangan Sosial Ekonomi Upaya Pokok : • Penyuluhan • Mata Pencaharian Alternatif • Koordinasi • Kelembagaan Masyarakat
TURUNAN RENCANA PENGELOLAAN
RENCANA TEKNIS, antara lain ; a. Rencana tata letak (site plan) b. Rencana desain infrastruktur c. Rencana kegiatan wisata dan interpretasi d. Rencana teknis kegiatan perikanan berkelanjutan
UPAYA POKOK PENGELOLAAN KKP/KKP3K JENIS KEGIATAN : a. Perlindungan habitat dan populasi biota perairan b. Rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan c. Penelitian dan Pengembangan d. Pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan e. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat f. Pengawasan dan pengendalian g. Monitoring dan Evaluasi h. Pengembangan Program kerjasama / Jejaring Konservasi a. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi; b. c. d. e. f. g. h. i. k.
monitoring sumberdaya; rehabilitasi habitat dan populasi; pengawasan; pembangunan infrastruktur/sarana prasarana; penelitian; pendidikan; pariwisata dan rekreasi; perikanan berkelanjutan; pendanaan.
Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi • • • • • • • • • •
Kantor Information Center Pondok Wisata Papan Informasi Shelter Jetty Pos Jaga Guest House – homestay Sarana Air Bersih Dsb
PENGEMBANGAN SOSEK MASYARAKAT • Prinsip Cross Subsidi • Penguatan Kelembagaan Masyarakat • Mata Pencaharian Masyarakat Alternatif • Pengelolaan Berbasis Mayarakat / Co. Management
• PENGUATAN KELEMBAGAAN • ORGANISASI – KELEMBAGAAN PENGELOLA • Berbasis Pemerintah • Seksi/Bidang • UPTD • (BLUD) UPTD • Berbasis Pemerintah dan Kolaborasi • KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA PARA PEMANGKU KKP/KKP3K • PERENCANAAN ANGGARAN
CONTOH KAWASAN KONSERVASI YANG TELAH DIKEMBANGKAN UNTUK WISATA BAHARI
P. Komodo-NTT
41
P. Derawan-Kaltim
Kata Kunci • Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi • Perencanaan dan Pengelolaan SDI dan Ekosistemnya secara terpadu, • Menjaga Komitmen Pengelolaan Berkelanjutan (Pusat, Daerah, LSM, Swasta dan Pemangku kepentingan lainnya) • Pengelolaan Kolaboratif • Kesejahteraan Masyarakat
TERIMA KASIH
