KEBIJAKAN DAN UPAYA BERSAMA DALAM MENCAPAI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN Jakarta, 31 Maret 2016
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
OUTLINE • PENDAHULUAN
• ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN • TUJUAN DAN SASARAN • TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PENDAHULUAN
ISU STRATEGIS A. PERMASALAHAN GLOBAL
PERMASALAHAN NASIONAL BIDANG PBL
• LEDAKAN PENDUDUK DUNIA • INDUSTRIALISASI • OVER CONSUMPTION POLUSI
PENYEDIAAN RTH <30% TIDAK TERTATANYA BANGUNAN
KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SOSIAL
PEMANASAN GLOBAL
KRISIS ENERGI & AIR BERSIH
PERUBAHAN IKLIM
BENCANA ALAM
C. KESEPAKATAN PENANGANAN MASALAH GLOBAL
BENCANA ALAM
RENDAHNYA PENERAPAN SLF DANAN IMB
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
RENDAHNYA JUMLAH TABG DI DAERAH
PENCEGAHAN INDIKASI BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
KEBUTUHAN PENANGANAN BIDANG PBL • Penyusunan RTBL • Pengembangan kota berkelanjutan (kota cerdas, kota pusaka, kota hijau, kota berketahanan) • Infrastruktur dan bangunan ramah lingkungan • Penataan kawasan perbatasan • Pengelolaan Rumah Negara • Penyusunan Pengaturan • Penegakan penerapan SLF, IMB, dan TABG • Pendataan Bangunan Gedung
SUSTAINABLE DEVELOPMENT : • GREEN NEIGHBORHOOD • GREEN BUILDING • URBAN HERITAGE • INCLUSIVE DEVELOPMENT (Aksesibilitas, Gender sensitive)
KONFERENSI RIO +20 AGENDA HABITAT
RENDAHNYA PENDATAAN BG
4
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
RPJMN TAHUN 2015-2019 (Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019) Pembangunan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan diarahkan untuk mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan berdaya saing, melalui pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligus mengembangkan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta kota cerdas, berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal.
Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional
Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana Menyediakan sarana dan prasarana yang berorientasi pada konsep hijau dan berketahanan antara lain: green open space (Ruang Terbuka Hijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbah), green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan), green transportation (transportasi ramah lingkungan dan terbarukan), green energy (pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan), green economy (pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan), green building (bangunan gedung hijau).
Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
ARAH PERENCANAAN DIT. BPB dalam RPJMN 2015-2019 SASARAN
RPJMN 2015-2019 Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui : 1. Pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah di seluruh kabupaten/kota 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau di seluruh kab/kota 3. Menciptakan building codes yg dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan & penataan bangunan di seluruh kab/kota.
Program/kegiatan
Sasaran
Indikator
Target 2015
2016
2017
2018
2019
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan PBL, Pengelolaan Gedung, dan Rumah Negara Penataan Bangunan
Terselenggaranya penataan bangunan di 553.000 m2
Fasilitasi Kota dan Kawasan Perkotaan dalam Pemenuhan SPP dan Pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas
Terselenggaranya fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan
Proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental
Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental di 1200 kecamatan
Luasan penataan bangunan (m2)
73.500
Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan dan kota/kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas Jumlah kecamatan percontohan
200
Total Alokasi (Milyar)
10.019
100.000
144.000
124.000
111.500
5 kota, 4 kawasan metropolit an, 168 kawasan perkotaan
5 kota, 3 kawasa n metrop olitan, 188 kawasa n perkota an
5 kota, 3 kawasan metropoli tan, 194 kawasan perkotaa n
3 kota, 2 kawasa n metrop olitan, 194 kawasa n perkota an
300
300
200
200
7
KERANGKA REGULASI Peraturan di Aspek Teknis • UU 28/2002 ttg Bangunan Gedung • UU 1/2011 ttg Perumahan & Kawasan Permukiman • UU 20/2011 ttg Rumah Susun • UU 72/1957 ttg Penjualan Rumah Negara • PP 40/1994 ttg Rumah Negara • PP 36/2005 ttg Peraturan Pelaksanaan UU BG • PP 65/2005 ttg Pedoman Penyusunan & Penerapan SPM • Peraturan Menteri PU, SE Menteri, SNI terkait lainnya
Peraturan Aspek Organisasi/ Kelembagaan • Perpres 7/2015 ttg Organisasi Kementerian Negara • Perpres 15/205 ttg Kementerian PUPR • PermenPUPR No.15/PRT/M/2015 ttg Organisasi & Tata Kerja Kementerian PUPR
Amanat Internasional • Agenda Habitat • RIO + 20 • MDGs • SDG
Dit. BPB
Peraturan di Aspek Kebijakan & Perencanaan • UU 26/2007 ttg Penataan Ruang • UU 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) • UU 17/2007 ttg RPJPN 2005-2025 • RPJMN 2015-2019 • Perpres 2/2015 ttg RPJMN 20152019 • PermenPUPR No.13.1/PRT/M/2015 ttg Renstra Kementerian PUPR 20152019
Peraturan Aspek Kewenangan Lintas Pemerintahan • UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah
KERANGKA KELEMBAGAAN TUGAS perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standardisasi dan penguatan kelembagaan
Penyusunan NSPK
• Melaksanakan
E. Fungsi Evaluator
B. Fungsi Policy Maker & Planner
Supervisi, Evaluasi & Pelaporan
FUNGSI 1. Penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi & pelaporan 2. Pelaksanaan kebijakan 3. Penyusunan NSPK 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi 5. Fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan (di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya). 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
A. Fungsi Regulator
Kebijakan & Strategi, Rencana Teknis
Direktorat BPB Bimbingan Teknis, Fasilitasi, Pemberdayaan, Penguatan Kelembagaan
D. Fungsi Mentor, OrganizerFacilitator, Enabler/Empower
Sumber : PermenPUPR No.15/PRT/M/2015 ttg Organisasi & Tata Kerja Kementerian PUPR
Penyelenggaraan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
C. Fungsi Operator
Pelaksanaan urusan tata usaha & Rumah Tangga
F. Fungsi Internal Administrator
TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN 1. Menyelenggarakan bangunan gedung yang andal dalam mendukung pembangunan Pos Lintas Batas
Negara, Tempat Evakuasi Sementara, Bangunan Gedung Hijau dan tugas lainnya di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan 2. Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan yang tertib dan ramah lingkungan dalam mendukung pencegahan perkembangan kawasan kumuh
3. Menyelenggarakan
revitalisasi kawasan tematik mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan
perkotaan guna
4. Menyediakan pengaturan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan 5. Melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintah daerah di bidang Penataan Bangunan dan 6. 7. 8. 9.
Lingkungan Melakukan penguatan kelembagaan di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Melakukan pengelolaan Rumah Negara secara tertib Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
SASARAN 1. Terbangunnya Pos Lintas Batas Negara, Tempat Evakuasi Sementara, Bangunan Gedung Hijau dan
bangunan gedung lainnya di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan 2. Tertatanya bangunan dan lingkungan yang tertib dan ramah lingkungan dalam mendukung pencegahan perkembangan kawasan kumuh
3. Terselenggaranya
percontohan kawasan tematik perkotaan, yang meliputi: Kota Hijau, Kota Cerdas, Kota Pusaka, Eco District, Kebun Raya, Kawasan Strategis dan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata
4. Tersedianya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan 5. 6. 7. 8.
9.
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Terbinanya aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Penataan Bangunan dam Lingkungan Terwujudnya penguatan kelembagaan di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Tertibnya pengelolaan Rumah Negara Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
STRATEGI BPB Terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan yang andal dan berkelanjutan Perspektif Stakeholder
Kementerian PUPR
Pemda
• Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan Lingkungan yang layak huni dan berkelanjutan
Membangun Sistem
Masyarakat/ Penyelenggara
• Terbina dan tertibnya penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan lingkungan di daerah
Fasilitasi Pemda
• Tersedianya bangunan gedung & penataan bangunan lingkungan yang layak, andal & berjati diri
Pemberdayaan Masyarakat
Perspektif Finansial
Monitoring & Evaluasi Kinerja yg efektif
Perspektif Proses Bisnis Internal Dit BPB
Perspektif Sumber Daya utk Belajar & Tumbuh
Bimtek, bantek, supervisi bidang penataan bangunan gedung umum & bangunan gedung negara, & gedung istrana kepresidenan
Bimtek, supervisi, dan pengelolaan rumah negara
Kebijakan dan Strategi yg komprehensif
Perencanaan yang terarah & terpadu
ORGANISASI • Struktur organisasi • Tusi organisasi • Kepemimpinan
SDM • Kuantitas & Kualitas SDM • Manajemen SDM
SARANA & PRASARANA • Kuantitas & Kualitas sarpras • Manajemen sarpras
Bimtek, bantek, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan & lingkungan, revitalisasi kawasan
pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya
Ketersediaan NSPK yg implementatif
SISTEM INFORMASI & PENGETAHUAN • Pengelolaan datin & pengetahuan dgn dukungan TIK
JEJARING KEMITRAAN • Stakeholder pusat, prov, kota/kab, swasta, masy.
Alokasi Anggaran
Tata Kelola Keuangan
STRATEGI PENDEKATAN Strategi Pendekatan
Membangun Sistem
2
Fasilitasi Daerah Provinsi/Kab./Kota
3
Memberdayakan Masyarakat (Melalui PIP2B – Klinik Keciptakaryaan)
Sasaran Strategis
Output
Memberikan dukungan pembangunan sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang aman.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung *
Aktivitas
Bangunan Gedung Pusaka, Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Gedung Mitigasi Bencana, Bangunan Pendukung Kebun Raya Pengembangan Pos Lintas Batas Negara
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Penataan Bangunan Kawasan Strategis
Revitalisasi Kawasan Tematik*
Penataan kawasan Kebun Raya, Penataan kawasan Kota Hijau, Penataan Kawasan Pusaka, Penataan kawasan menunjang Wisata
Melakukan fasilitasi kepada daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, dan kemitraan termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan
Penyusunan Standar/Pedoman Bidang Penataan Bangunan
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK)
Binwas Penataan Bangunan
Fasilitasi Legalisasi Perda BG Kab/Kota, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Penataan Bangunan, Pengelolaan Rumah Negara
Memberikan dukungan Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat
Fasilitasi Ruang Terbuka Publik
Fasilitasi Ruang Terbuka Publik untuk menonton Film Revolusi Mental
Kampanye Edukasi Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
Kampanye Edukasi di PIP2B
* Kegiatan Termasuk Perencanaan, Pelaksanaan Fisik, Pengawasan, dan Pengelolaan
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
BINA PENATAAN BANGUNAN BASELINE 2014
TERWUJUDNYA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN
REVITALISASI KWS TEMATIK
STRATEGI PENCAPAIAN
4 REVITALISASI KOTA PUSAKA
250
Kawasan Hijau
0 SMART CITY 0 KDW PRIORITAS PENATAAN BANGUNAN
150 RTBL 50 KWS STRATEGIS BANGUNAN GEDUNG HIJAU
3 BGN SUDAH BGH FASILITASI PEMDA
49%
PERDA BG
<50% BG BER-IMB 1048 pelepasan unit RN golongan III
500
BGN yang diberikan
BANTEK
GAP PENDANAAN
STRATEGI PEMENUHAN GAP •
T
T
8,4 15,2
Acuan RPJMN 2015-2019
Perkiraan Kebutuhan
• • •
Menggali peluang penyediaan dana Hibah Dalam dan Luar Negeri Menggali potensi penggunaan DAK Memperkaya hubungan bilateral dengan negara lain Membentuk kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR
AKUMULASI PENCAPAIAN TARGET
KOTA PUSAKA
567
Kawasan Hijau
7 Eco District
15 SMART CITY 10 KDW PRIORITAS PENATAAN BANGUNAN
400 RTBL 250 KWS STRATEGIS BANGUNAN GEDUNG HIJAU
3 BGN SUDAH BGH PEMBINAAN BG
100% PERDA BG 60% BG BER-IMB
4000 pelepasan unit RN golongan III
1250 BGN yang diberikan BANTEK PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK BERBASIS MASY
0 KECAMATAN
1200 KECAMATAN
Pembangunan Fasilitas Publik Berbasis Masyarakat
Pembangunan Fasilitas Publik Berbasis Masyarakat
PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN
PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK BERBASIS MASY
3. Memberikan dukungan penataan bangunan dan lingkungan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat
45 REVITALISASI
FASILITASI PEMDA
PEMBINAAN BG
2. Melakukan fasilitasi kepada daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, dan kemitraan termasuk pembinaan teknis
REVITALISASI REVITALISASIKWS KWSTEMATIK TEMATIK
MEMBANGUN SISTEM
MEMBANGUN SISTEM
0 Eco District
1. Memberikan dukungan pembangunan sistem penataan bangunan dan lingkungan dalam mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan
TARGET 2015-2019
KONSOLIDASI & MEMBANGUN LANDASAN
AKTUALISASI & IMPLEMENTASI
INTENSIFIKASI & EKSTENSIFIKASI
AKSELERASI &EVALUASI
PENCAPAIAN TARGET
2015
2016
2017
2018
2019
9 Kota Pusaka 9 Kota Pusaka Pengembangan Kawasan Hijau
4 Kota Pusaka
10 Kota Pusaka
13 Kota Pusaka
45 Kota Pusaka
58 kawasan 58 kawasan Pengembangan Eco District
60 kawasan
73 kawasan
68 kawasan
317 kawasan
4 Eco District
3 FS+DED
3 Eco District
7 Eco District
5 Kota Cerdas
5 Kota Cerdas
5 Kota Cerdas
15 Kota Cerdas
58 laporan
56 laporan
250 laporan
20 kawasan
20 kawasan
150 kawasan
12 BGH
10 BGH
32 BGH
1 NSPK
1 NSPK
10 NSPK
TOTAL (TAHUN 2015-2019)
Revitalisasi Kota Pusaka
0 Eco District
4 FS+DED
Pengembangan Kota Cerdas 0 Kota Cerdas 0 Kota Cerdas
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 8 laporan 68 laporan 60 laporan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis 40 kawasan 40 kawasan 30 kawasan Penyelenggaraan BGN menjadi BGH 0 BGH 0 BGH 10 BGH Peraturan BG 2 NSPK 4 NSPK 2 NSPK
Pembinaan BG 60% Perda BG
80% Perda BG
90% Perda BG
100% Perda BG
100% Perda BG
507 Kab/Kota memiliki Perda BG
40% BG berIMB
45% BG berIMB
50% BG berIMB
55% BG berIMB
60% BG berIMB
60% BG berIMB
150 BGN diberikan Bantek
150 BGN diberikan Bantek
150 BGN diberikan Bantek
150 BGN diberikan Bantek
150 BGN diberikan Bantek
750 BGN diberikan Bantek
800 unit pelepasan RN 800 unit pelepasan RN 800 unit pelepasan RN 800 unit pelepasan 800 unit pelepasan RN 4000 unit pelepasan Gol. III Gol. III RN Gol. III Gol. III Gol. III RN Gol. III
Fasilitasi Ruang Terbuka Publik Penyusunan konsep
300 kecamatan
300 kecamatan
300 kecamatan
300 kecamatan
1200 kecamatan
Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Konsep dan Atribut Kota Hijau (P2KH/Eco District/Symbio City)
Kota Hijau -Kota yang ramah lingkungan, secara efektif mampu memanfaatkan SDA secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan kualitas dan daya dukung lingkungan, serta responsif dan adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana-
P2KH
Green Water Green Transportation
Green Building
Green Building
Green Open Space
Green Waste
Green Community
Green Energy
Eco District
Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Indikator Output Pengembangan Kota Hijau BAPPENAS
KEGIATAN
INDIKATOR OUTPUT
Penyediaan RTH
Luas ruang terbuka dan taman kota
Pembangunan BGH
Tersusun dan dilaksanakannya Perda BGH
Efisiensi penggunaan listrik Berkurangnya limbah rumah tangga dan polusi Pengembangan energi hijau/ terbarukan
Tersedianya energi alternatif yang terbarukan
Pengembangan infrastruktur berketahanan di kawasan perkotaan yang rentan
Penyediaan infrastruktur berketahanan untuk mengurangi risiko bencana di kawasan perkotaan yang rentan
Jumlah Lokasi Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
20
28
35
31
13
2015
2016
2017
2018
2019
127
Daftar Lokasi Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Lokasi Pengembangan Kebun Raya Prioritas Kebun Raya Balikpapan 2. Kebun Raya Banua 3. Kebun Raya Batam 4. Kebun Raya Baturraden 5. Kebun Raya Kendari 6. Kebun Raya Liwa 7. Kebun Raya Parepare 8. Kebun Raya Bogor 9. Kebun Raya Cibinong 10. Kebun Raya Cibodas 11. Kebun Raya Eka Karya 12. Kebun Raya Purwodadi 1.
Daftar Lokasi Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Lokasi Pengembangan Eco District 1.
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
9.
Kawasan Tamansari, Kota Bandung Kawasan Kota Tua Ampenan, Kota Mataram Kawasan Iringmulyo, Kota Metro Kawasan Banjir Kanal Barat, Kota Semarang Kawasan Umbulharjo, Kota Jogjakarta Kota Singkawang Kabupaten Wonosobo Kabupaten Purbalingga Kawasan Kebonrojo, Kabupaten Jombang
Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka
Bangsa Indonesia memiliki potensi aset pusaka yang bernilai tinggi, harus dapat memposisikan diri dalam jaringan kota pusaka dunia. Banyak manfaat bagi Kabupaten/Kota di Indonesia apabila diakui sebagai Kota Pusaka Dunia, yaitu peningkatan nilai sosial, budaya, dan ekonomi antara lain melalui pariwisata kota pusaka. Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dibentuk sebagai upaya nyata melestarikan aset-aset pusaka bangsa yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.
MAKSUD • Mendorong penataan ruang kota yang konsisten berbasis nilai-nilai pusaka • Mendorong komitmen dan sinergi dukungan lintas sektoral, pemkot, dan masyarakat dalam mengelola aset pusaka yang menjadi identitas kota.
TUJUAN • Terwujudnya ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis rencana tata ruang, bercirikan nilai pusaka melalui sustainable urban (heritage) development • Terwujudnya kemitraan yang melembaga (pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi) demi pengelolaan kota pusaka yang handal • Terwujudnya Kota Pusaka Indonesia yang mampu bersaing dalam kancah internasional dan menjadi Kota Pusaka Dunia
Daftar Lokasi Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Lokasi Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Kota Banda Aceh Kota Sawahlunto Kota Palembang Kota Bogor Kota Semarang Kota Yogyakarta Kota Denpasar Kabupaten Karangasem Kota Baubau Kota Banjarmasin Kota Ternate Kota Medan Kota Bukittingi Kabupaten Bangka Barat Kota Pangkalpinang Kota Cirebon Kota Pekalongan Kota Surakarta Kabupaten Rembang Kota Salatiga
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Kota Tegal Kabupaten Brebes Kabupaten Cilacap Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Batang Kabupaten Boyolali Kota Blitar Kabupaten Ngawi Kota Malang Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kota Bengkulu Kabupaten Tangerang Kabupaten Kebumen Kabupaten Temanggung Kabupaten Purworedjo Kabupaten Purbalingga Kabupaten Wonosobo
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
Kota Probolinggo Kota Singkawang Kota Palopo Kota Mataram Kota Kupang Kabupaten Tidore Kepulauan Kabupaten Lingga Kota Pasuruan Kabupaten Balangan Kota Tabalong Kabupaten Banjar Kabupaten Takalar Kota Gorontalo Kabupaten Gianyar
KERANGKA PENDANAAN Acuan Renstra Cipta Karya (Revisi) 2015-2019 SASARAN/ TARGET ANGGARAN (juta rupiah) SATUAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 NAMA KEGIATAN 2: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara NAMA UNIT KERJA: Direktorat Bina Penataan Bangunan
TOTAL 16
Membangun Sistem-Memberikan dukungan pembangunan sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang aman. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
m2
44.813
121.688 29.650
263.900
358.500
973.500
237.200
282.000
260.000
2.111.200
PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN
m2
105.500
193.319 121.000 101.400 118.180 639.399
211.000
386.638
242.000
202.800
236.360
1.278.798
Kawasan
159
428.500
465.500
561.000
904.860
899.980
3.259.840
REVITALISASI KAWASAN TEMATIK PERKOTAAN
148
168
35.250
182
32.500
87
744
Fasilitasi Daerah Provinsi/Kab./Kota-Melakukan fasilitasi kepada daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, dan kemitraan termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. PENYUSUNAN STÁNDAR/PEDOMAN BIDANG PENATAAN BANGUNAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
NSPK
2
4
2
1
1
10
3.000
6.000
3.000
1.500
1.500
15.000
Kab/kota
507
507
507
507
507
507
177.200
207.172
200.350
198.750
201.930
985.402,46
Memberdayakan Masyarakat (Melalui PIP2B – Klinik Keciptakaryaan)-Memberikan dukungan Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. EDUKASI DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TOTAL KEBUTUHAN PAGU
Kecamatan
-
300
300
300
300
1.200
12.400
192.400
192.400
192.400
193.160
782.760
1.190.600 2.231.210 1.435.950 1.782.310 1.792.930 8.433.000
KERANGKA PENDANAAN Berdasarkan Perkiraan Kebutuhan Tahun 2015-2019 SASARAN/ INDIKATOR KINERJA 1
SATUAN 2
TARGET
ANGGARAN (juta rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
NAMA KEGIATAN 2: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara NAMA UNIT KERJA: Direktorat Bina Penataan Bangunan
Membangun Sistem-Memberikan dukungan pembangunan sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang aman. 1 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
m2
2 PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN
m2
3 REVITALISASI KAWASAN TEMATIK PERKOTAAN
Kawasan
35.700
316.200 358.500 1.048.500 557.200 1.181.750 341.953
3.487.903
186.000 279.000 276.000 300.000 300.000 1.341.000 211.000 386.638 271.200 276.000 316.000
1.460.838
30
68.000
168
78.200
188
85.000
194
49.300
194
744 522.000 740.250 1.907.000 2.858.800 1.990.000
8.018.050
Fasilitasi Daerah Provinsi/Kab./Kota-Melakukan fasilitasi kepada daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, dan kemitraan termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. 1
PENYUSUNAN STÁNDAR/PEDOMAN BIDANG PENATAAN BANGUNAN
2
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN Kab/kota DAN LINGKUNGAN
NSPK
2
4
2
1
1
507
507
507
507
507
10
3.000
6.750
3.797
2.136
2.403
18.086
507 192.350 224.294 237.630 271.834 304.470
507
Memberdayakan Masyarakat (Melalui PIP2B – Klinik Keciptakaryaan)-Memberikan dukungan Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. EDUKASI DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI
1 MASYARAKAT BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN
Kecamatan
-
300
300
300
300
1.200 12.400
216.450 243.506 273.945 309.405
1.055.706
LINGKUNGAN TOTAL KEBUTUHAN PAGU
1.299.250 2.622.881 3.220.334 4.864.465 3.264.231 15.271.161
PENUTUP REVITALISASI 744 KAWASAN TEMATIK PERKOTAAN APBN
Kebutuhan Anggaran
Rp 8.018.050.000.000
Rp 3.259.840.000.000 GAP
Rp 4.758.210.000.000 Diperlukan upaya bersama 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Provinsi
• Pinjaman/ Hibah
3. Kabupaten/Kota
• CSR
4. Swasta (dunia usaha)
• PPP
5. Perguruan tinggi 6. Komunitas
TERIMAKASIH
