KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang APBN Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2008,
Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementrian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.
Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III adalah entitas akuntansi
dari
Kementerian
Negara/Lembaga
yang
berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011 Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008
tentang
Pedoman
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2011 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Laporan
Realisasi
Anggaran
memberikan
informasi
tentang
realisasi
pendapatan, belanja. Berdasarkan laporan ini realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 0.,ditetapkan dalam DIPA TA.2011.
i
dari yang
Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp. 7.187.258.301,atau 53,84 % dari yang dianggarkan dalam DIPA Tahun 2011. 2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas kementerian negara / lembaga per 31 Desember 2011. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa Nilai Aset adalah sebesar Rp. 19.631.387.810.- dan Kewajiban sebesar Rp. 65.450.194,- Sehingga Ekuitas Dana BPPV Regional III Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 19.616.626.491,3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan
meliputi uraian tentang kebijakan fiscal, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun 2011 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini.
Kami akan terus
berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
Bandar Lampung, 10 Januari 2012 Kepala Balai,
Drh. Syamsul Ma’arif, M.Si. NIP. 19640707 199003 1 014
ii
DAFTAR ISI Halaman
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
iii
Daftar Lampiran
iv
Daftar Singkatan
v
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan
vi
Pernyataan Tanggung Jawab
viii
Ringkasan
ix
Laporan realisasi Anggaran Tahun 2011 dan 2010
ix
Catatan atas Laporan Keuangan
xi
A. Penjelasan Umum
1
A.1. Dasar Hukum
1
A.2. Kebijakan Teknis Kantor Pusat Ditjen.Peternakan
1
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
8
A.4. Kebijakan Akuntansi
9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
16
B.1. PenjelasanUmum Laporan Realisasi Anggaran
16
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
20
C.1 Penjelasan Umum Neraca
20
C.2 Penjelasan Per Pos Neraca
21
D. Pengungkapan Penting lainnya
28
D.1 Rekening Pemerintah
28
D.2 Informasi Pendapatan Belanja secara Akrual
28
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
Neraca Tingkat Satker per 31 Desember 2011;
Lampiran 2.
Laporan Realisasi Anggaran Satker 31Desember 2011;
Lampiran 3.
Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2011;
Lampiran 4.
Laporan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN Januari s/d Desember 2011;
Lampiran 5.
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah, Pendapatan Negara dan Hibah Satker melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011;
Lampiran 6.
Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
Lampiran 7.
Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP);
Lampiran 8.
Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara pada BPPV Regional III;
Lampiran 9.
Laporan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Antara Bendahara Pengeluaran dan Petugas UAKPA BPPV Regional III Bandar Lampung;
Lampiran 10.
Berita Acara Hasil Rekonsiliasi antara Bendahara Penerimaan dan Petugas UAKPA BPPV Regional III Bandar Lampung;
Lampiran 11.
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2011;
Lampiran 12.
Register Penutupan Kas bulan Desember 2011 (Bendahara Pengeluaran);
Lampiran 13.
Rekening koran per 31 Desember 2011;
Lampiran 14.
Laporan Berita Acara Pemeriksaan Kas;
Lampiran 15.
Surat Persetujuan/Penggunaan nomor Rekening dari KPPN;
Lampiran 16.
Register Penutupan kas bulan Desember 2011 (Bendahara Penerimaan);
Lampiran 17.
Informasi Akrual Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011;
Lampiran 18.
Informasi Akrual Piutang PNBP Tahun Anggaran 2011;
Lampiran 19.
Berita Acara Opname Barang Persediaan;
Lampiran 20.
Surat Penyataan Informasi Akrual.
iv
DAFTAR SINGKATAN
APBN APBN-P BLU BPK BUN DIPA LRA MA PNBP SIMAK-BMN SAI SAK SAP SKPA UP TA TAB TAYL TGR TP TPA
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan : Badan Layanan Umum : Badan Pemeriksa Keuangan : Bendahara Umum Negara : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Laporan Realisasi Anggaran : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran : Penerimaan Negara Bukan Pajak : Sistem Informasi Menejemen dan Akuntansi Barang Milik Negara : Sistem Akuntansi Instansi : Sistem Akuntansi Keuangan : Standar Akuntansi Pemerintahan : Surat Kuasa Pengguna Anggaran : Uang Persediaan : Tahun Anggaran : Tahun Anggaran Berjalan : Tahun Anggaran Yang Lalu : Tuntutan Ganti Rugi : Tuntutan Perbendaharaan : Tagihan Penjualan Angsuran
v
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI APBN
Pendapatan Negara dan Hibah Catatan Catatan Catatan Catatan
B.2.1 B.2.1.1 B.2.1.2 B.2.1.3
Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan BLU Penerimaan Hibah
Belanja Negara Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan
B.2.2 B.2.2.1 B.2.2.2 B.2.2.3 B.2.2.4
Belanja Negara Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial
Neraca Aset Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan
C.2.1 C.2.1.1 C.2.1.2 C.2.1.3 C.2.1.4 C.2.1.5 C.2.1.6 C.2.1.7 C.2.1.8 C.2.1.9 C.2.1.10 C.2.1.11
Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Kas pada BLU Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Piutang dari keg. Operasional Badan Layanan Umum Piutang dari kegiatan non Operasional BLU Investasi Jangka Pendek LU Persediaan Persediaan BLU
Catatan Catatan Catatan
C.2.2 C.2.2.1 C.2.2.2
Investasi Jangka Panjang Investasi Non Hermanen BLU Investasi Permanen BLU
vi
Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan
C.2.3 C.2.3.1 C.2.3.2 C.2.3.3 C.2.3.4 C.2.3.5 C.2.3.6 C.2.3.7
Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Aset Lainnya
Kewajiban Catatan Catatan Catatan Catatan
C.2.4.1 C.2.4.2 C.2.4.3 C.2.4.4
Utang kepada Pihak ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang ditangguhkan Pendapatan Diterima Dimuka
Ekuitas Catatan Catatan Catatan
C.2.5.1 C.2.5.2 C.2.5.3
Catatan Catatan Catatan
C.2.5.4 C.2.5.5 C.2.5.6
Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yg harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2011 sebagaimana terlampir, adalah merupakan
tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Bandar Lampung, 10 Januari 2012 Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III
Drh. Syamsul Ma’arif, M.Si NIP. 19640707 199003 1 014
viii
RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran / Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP).
Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Tahun 2011 ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011. Realisasi Pendapatan dan Hibah pada 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 179.140.429,- yang terdiri dari realisasi perpajakan sebesar Rp. 0,- dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 179.140.429,-
Revisi DIPA diterima pada tanggal 30 November 2011 sebesar Rp. 5.698.000.000,- karena pelaksanaan lelang waktunya telah memasuki akhir masa anggaran TA. 2011 sehingga terjadilah gagal lelang.
ix
Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 7.187.258.301,- atau mencapai 53,84% dari Total anggaran sebesar Rp. 13.348.218.000,-. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 13.276.868.000,- atau 54,14% dari anggaran, Belanja BLU sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran, Belanja PNBP sebesar Rp. 71.350.000,- atau 97,22 % dari anggaran.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut : (000) TA. 2011 Anggaran Realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Rupiah Murni Belanja BLU Belanja PNBP TOTAl
TA. 2010 Anggaran Realisasi
13.276.868.000 0 71.350.000
7.117.890.301 0 69.368.000
6.105.570.000 0 65.000.000
5.638.270.072 0 64.155.000
13.348.218.000
7.187.258.301
6.170.570.000
5.702.425.072
Selain yang dianggarkan dalam DIPA , terdapat / tidak terdapat Dana Hibah yang belum dimasukkan dalam DIPA Tahun 2011.
2. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desemberi 2011 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 19.682.076.685,yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 6.888.875,- aset tetap sebesar Rp. 19.631.387.810,- dan aset lain-lain sebesar Rp. 43.800.000,Jumlah kewajiban per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 65.450.194,yang merupakan kewajiban lancar.
x
Jumlah ekuitas dana per 31 Desember
2011 adalah sebesar Rp.
19.616.626.491,- yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 58.561.319,- ekuitas dana investasi sebesar Rp. 19.675.187.810,-.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut :
31 Desember 2011 penuruna
31 Desember 2010
Kenaikan/ Penurunan
Aset Aset Lancar Aset Tetap Kewajiban KewajibanJk Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi
40.717.875 19.631.387.810
269.197 19.302.769.857
31.621.194
33.124.526
9.096.681 19.675.187.810
-32.855.329 19.302.500.660
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Selain itu sebagai tambahan dinformasikan pos akrual yaitu belanja-belanja yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2011.
Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban,
dan ekuitas dana diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan
xi
timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.
xii
BAGIAN ANGGARAN 018
LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2010
JL. HARSONO RM. NO. 3 RAGUNAN PASAR MINGGU – JAKARTA SELATAN
xiii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1.DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-51/PB/2008 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
A.2.KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III
RENCANA STRATEGIS BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.457/Kpts/OT.210/8/2001 Tentang struktur organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung dalam menjalankan kegiatan operasionalnya beralamat di Jl. Untung Suropati No. 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung.
1
Susunan Organisasi Balai Pengyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III terdiri dari : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknis, seksi Informasi Veteriner dan Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Visi Terwujudnya status kesehatan hewan dan pelayanan veteriner yang prima melalui penyidikan dan pengujian veteriner serta sistem informasi penyakit hewan yang maju, efektif dan efisien.
2. Misi
(1) Meningkatkan kepercayaan konsumen melalui pendayagunaan juklak, juknis dan SOP (2) Mengatasi kemungkinan terjadinya wabah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) melalui pendayagunaan sarana dan prasarana yang tersedia (3)
Mengoptimalkan
jumlah
SDM
yang
tersedia
melalui
pembinaan
manajemen dan teknis (4) Mengotimalkan kegiatan penyidikan dan pengujian veteriner melalui kegiatan melindungi hewan dan masyarakat dari resiko penyakit yang berkaitan dengan hewan dan produknya.
3. Tujuan (1) Meningkatkan kepercayaan konsumen (2) Meningkatkan ketahanan pangan melalui terkendalinya PHMS (3) Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, apresiasi dan harmonisasi (4) Menurunkan resiko terjadinya wabah PHMS
2
4. Sasaran (1) Terwujudnya peningkatan kepercayaan konsumen (2) Terwujudnya laboratorium terakreditasi (3) Terwujudnya pelayanan prima cepat, tepat dan akurat (4) Terwujudnya pengendalian dan penanggulangan PHMS (5) Terwujudnya rekomendasi strategis untuk stakeholders (6) Terwujudnya pembebasan wilayah terhadap PHMS di Regional III (7) Terwujudnya optimalisasi SDM yang tersedia (8) Terwujudnya SDM yang profesional (9) Terwujudnya kinerja SDM yang optiimal (10) Terhindarnya kemungkinan kejadian wabah PHMS (11) Terwujudnya keamanan pangan melalui produk asal hewan yang ASUH (12) Terhindarnya masyarakat dari resiko penyakit yang berkaitan dengan hewan dan produknya.
5. Strategi dan Kebijakan Strategi Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung Tahun 2010 – 2014 didasarkan pada upaya pemecahan masalah penyidikan penyakit hewan, pengujian veteriner, dan sistem informasi kesehatan hewan dalam rangka era reformasi dan globalisasi untuk mendukung program pembangunan peternakan terutama di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Maka penyusunan program dan kebijakan prioritas dalam Rencana Strategis BPPV III Bandar Lampung ini mengacu pada tugas dan fungsi BPPV
sesuai
dengan
457/Kpts/OT.210/8/2001,
Keputusan Rencana
Menteri
Strategis
dan
Pertanian Program
No. Kerja
Pembangunan Produksi Peternakan Tahun 2001 – 2004, Kebijakan Teknis
3
Kesehatan Nasional (2001), Kebijakan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner memasuki era Globalisasi (2001), dan DIPA BPPV Regional III. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka langkah strategik terpilih, yaitu : - Melaksanakan sosialisasi Juklak, Juknis dan SOP - Melaksanakan investigasi, monitoring dan surveillance PHMS - Melaksanakan pelatihan, apresiasi dan harmonisasi di bidang manajemen dan teknis - Melaksanakan harmonisasi rencana kerja internal
Untuk mencapai visi dan Misi Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III tersebut di atas melalui 1 (satu) program yang ada telah dialokasikan anggaran yang berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp. 13.348.218.000.,- dengan menghasilkan 3 (tiga) kegiatan yaitu : NO 1
2
3
KEGIATAN UTAMA Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan non Pangan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan TOTAL
ANGGARAN ( Rp. )
REALISASI ( Rp )
%
8.102.632.000
2.120.752.805
26,17
253.100.000
211.037.189
83,38
4.992.486.000
4.855.468.307
97,25
13.348.218.000
7.187.258.301
53,84
4
Tujuan masing-masing Kegiatan Utama dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan yang mempunyai target fisik dan output yang dihasilkan dengan rincian sebagai berikut : REALISASI KEGIATAN UTAMA PEMBANGUNAN PETERNAKAN TAHUN 2011 NO
1.
2.
KEGIATAN UTAMA
Target Fisik
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan non Pangan
3.
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan
Realisasi
-Menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis di 4 wilayah
1 Tahun
26,17
-Tersedianya pangan hewani yang bebas penyakit hewan menular strategis di Regional III
1 Keg
-Terbayarnya gaji pegawai BPPV Reg. III -Terlaksananya kegiatan operasional Perkantoran -Tercapainya target PNBP
1 Tahun
83,38
97,25
PENDAPATAN BPPV REGIONAL III BANDAR LAMPUNG TABEL 1 : REALISASI PENDAPATAN BERDASARKAN JENIS PENDAPATAN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
NO
JENIS PENDAPATAN
TAHUN 2011 ESTIMASI
1
Sewa Gedung
2
Jasa Tenaga
3
Penjualan dokumen Penerimaan kembali Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Penjualan kendaraan bermotor Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL
4
5 6
7
TOTAL ANGGARAN
TAHUN 2010
REALISASI
ESTIMASI
%
REALISASI
%
8.580.000
12.154.000
141,65
5.280.000
572.000
10,83
142.700.000
142.539.000
99,89
135.000.000
149.336.000
100,10
-
-
-
500.000
0
0
2.000.000
5.641.429
282,07
2.000.000
2.471.250
100,23
-
4.916.000
-
8.460.000
-
5.430.000
153.280.000
179.140.429
116,87
142.780.000
159.001.250
100,11
5
Dari
tabel di atas terlihat bahwa pendapatan BPPV Regional III naik dari
Rp.159.001.250,- ( 31 Desember 2010 ) menjadi Rp. 179.140.429,- ( 31 Desember 2011).
BELANJA BPPV REGIONAL III BANDAR LAMPUNG TABEL 2 : PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 ( NO
TAHUN 2011
JENIS BELANJA
ANGGARAN
TAHUN 2010
REALISASI
%
ANGGARAN
REALISASI
3.265.904.967
104,76
2.761.463.000
2.777.422.860
100,58
%
1
BELANJA PEGAWAI
3.117.431.000
2
BELANJA BARANG
5.207.506.000
3.694.363.334
70.94
3.190.807.000
2.709.082.212
84,90
3
BELANJA MODAL
5.023.281.000
226.990.000
04,51
218.300.000
215.920.000
98,90
---
---
---
---
---
---
13.348.218.000
7.187.258.301
53,84
6.170.570.000
5.702.425.072
92,41
4
BELANJA BANSOS TOTAL ANGGARAN
Dari
tabel di atas
terlihat
bahwa pendapatan BPPV
Rp. 5.702.425.072,- ( 31 Desember 2010 )
Regional III
naik dari
menjadi Rp. 7.189.036.805,-
( 31 Desember 2011) yang disebabkan karena gagal lelang.
Anggaran
sebesar Rp. 13.348.218.000,- merupakan DIPA Umum (BA.018)
terdiri dari : Anggaran Realisasi % -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rupiah Murni Rp. 13.276.868.000 Rp. 7.117.890.301 53,61 PNBP Rp. 71.350.000 Rp. 69.368.000 97,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Rp. 13.348.218.000 Rp. 7.187.258.301 53,84 =========================================================================
6
TABEL 3 : PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MENURUT PROGRAM PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
TAHUN 2011 NO
NAMA PROGRAM
ANGGARAN
TAHUN 2010
REALISASI
%
ANGGARAN
REALISASI
%
1
PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
---
---
---
4.105.570.000
3.747.031.667
91,26
2
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
---
---
---
2.065.000.000
1.955.393.405
94,69
3
PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL
13.348.218.000
7.189.036.805
53,86
---
---
---
TOTAL ANGGARAN
13.348.218.000
7.187.258.301
53,84
6.170.570.000
5.702.425.072
92,41
Dari tabel di atas dapat dilihat dari realisasi masing-masing program sebagai berikut : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Program ini dengan maksud sebagai program penunjang dalam melaksanakan program-program yang lain antara lain gaji pegawai, kebutuhan operasional sehari-hari dengan realisasi sebesar 91,26 %. 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program ini tujuannya untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan terjangkau setiap saat, sehat dan halal Dengan realisasi sebesar Rp. 1.955.393.405,-.
7
3. Pencapaian Swasembada daging sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan halal Program ini mempunyai tujuan untuk mendukung Program Pemerintah dalam pencapaian swasembada daging sapi di Indonesia tahun 2014 serta dalam usaha penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal. Program ini telah terealisasi Rp. 7.187.258.301,- (53,84%). Realisasi rendah di karenakan pada tgl. 30 November 2011 pemerintah menurunkan revisi anggaran atau dana APBNP sebesar Rp. 5.698.000.000,- yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Laboratorium pengujian dan diagnosa penyakit hewan.
Anggaran
APBNP
digunakan
untuk belanja
Modal peralatan
laboratorium sehingga perlu diadakan pengadaan barang melalui pelelangan umum. Pelelangan umum telah dilaksanakan sebanyak 4 paket tetapi gagal pada proses pemasukan dokumen penawaran karena pada masing-masing paket hanya ada 1 penyedia barang/rekanan yang memasukkan dokumen penawaran. Untuk melakukan pelelangan ulang tidak mungkin dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan telah memasuki akhir masa anggaran TA. 2011.
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Balai Penyidikan Pengujian Veteriner Regional III Tahun 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Balai Penyidikan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung yaitu satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung Tahun 2011 memperoleh angggaran yang berasal dari APBN DIPA UMUM 018 sebesar Rp. 13.348.218.000,- dengan perkembangan seperti pada tabel di bawah.
8
Tabel 4 : Perkembangan Anggaran BPPV Regional III Bandar LampungTahun 2011
NO 1.
SATUAN KERJA BPPV Regional III TOTAL ANGGARAN
DIPA AWAL
REVISI TAMBAH
SKPA
POSISI AKHIR
7.649.671.000
5.698.547.000
---
13.348.218.000
7.649.671.000
5.698.547.000
---
13.348.218.000
Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Selain basis kas sebagai informasi tambahan juga dilaporkan belanjabelanja yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayarkan sehingga timbul kewajiban yang harus dipenuhi untuk tahun yang akan datang.
9
Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.
Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung adalah : (1)
PENDAPATAN Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
(2) BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi
10
pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran
tersebut
disahkan
oleh
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
(3) ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang dan persediaan.Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.
11
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA / TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan : -
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
-
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
-
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.
b. Aset Tetap Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca satuan kerja per 30 Juni 2009 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi yaitu : (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan./irigasi dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
12
c. Aset lainnya Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap.
Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan
Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang dibatasi penggunaannya, Aset Tak Berwujud dan Aset lain-lain.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak / berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara / pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan / atau hak usaha yang dimiliki.
Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi dan dana moratorium Nias dan Nangroe Aceh Darussalam.
13
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, franchise, hak cipta, paten, goodwill dan hak lainnya, hasil kajian / penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga maupun Dana yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Disamping itu piutang macet Eselon I yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen.Kekayaan Negara juga termasuk dalam Kelompok Aset Lain-lain.
(4)
KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya pemerintah.
mengakibatkan
aliran
keluar
sumber
daya
ekonomi
Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain
karena penggunaan sumber pembiayaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah.
Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi dari kontrak yang mengikuti atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
14
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban
diklasifikasikan
sebagai
kewajiban
jangka
panjang
jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
(5) EKUITAS DANA Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan
selisih antar aset tetap dan kewajiban jangka panjang.
15
B. PENJELASAN
ATAS
POS-POS
LAPORAN
REALISASI
ANGGARAN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (NETTO) 1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2. Realisasi Belanja Negara a.
Belanja Rupiah Murni
b.
Belanja Rupiah Murni Pendamping
c.
Belanja PNBP
d.
Belanja Hibah
NO 1
2.
URAIAN
ANGGARAN
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : - PNBP Realisasi Belanja Negara : - Belanja Rupiah Murni - Belanja PNBP
REALISASI
%
153.280.000
179.140.429
116,8 7
13.276.868.0 00 71.350.000
7.117.890.301 69.368.000
53,62 97,22
B.2.PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (BRUTO) B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Pendapatan Negara Bukan Pajak Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III
Bandar
Lampung
Tahun
2011
adalah
sebesar
Rp. 153.280.000,- dari estimasi pendapatan yang dicantumkan dalam DIPA tahun 2011.
16
TABEL 1 : REALISASI PENDAPATAN BERDASARKAN JENIS PENDAPATAN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
NO
JENIS PENDAPATAN
TAHUN 2011 ESTIMASI
1
Sewa Gedung
2
Jasa Tenaga
3
Penjualan dokumen Penerimaan kembali Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Penjualan kendaraan bermotor Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL
4
5 6
7
TOTAL ANGGARAN
Dari
TAHUN 2010
REALISASI
ESTIMASI
%
REALISASI
%
8.580.000
12.154.000
141,65
5.280.000
572.000
10,83
142.700.000
142.539.000
99,89
135.000.000
149.336.000
100,10
-
-
-
500.000
0
0
2.000.000
5.641.429
282,07
2.000.000
2.471.250
100,23
-
4.916.000
-
8.460.000
-
5.430.000
153.280.000
179.140.429
116,87
142.780.000
159.001.250
100,11
tabel di atas terlihat
bahwa
pendapatan BPPV
Regional III naik
dari Rp.159.001.250,- ( 31 Desember 2010 ) menjadi Rp. 179.140.429,- ( 31 Desember 2011).
B.2.2. BELANJA NEGARA Jumlah Belanja Negara yang dianggarkan dalam DIPA BPPV Regional III 2011 adalah sebesar Rp. 13.348.218.000-. Rincian Realisasi Belanja Negara adalah sebagai berikut :
-
Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total
31 Desember 2011 Rp. 3.267.683.471 Rp. 3.694.363.334 Rp. 226.990.000 Rp. 7.189.036.805
31 Desember 2010 %Naik(turun) Rp. 2.777.422.860 Rp. 2.709.082.212 Rp. 215.920.000 Rp. 5.702.425.072
Realisasi belanja 31 Desember 2010 sebesar Rp. 5.702.425.072,- sedangkan 31 Desember
2011
sebesar
Rp.
7.189.036.805,-
terjadi
Penurunan
yang
disebabkan Revisi DIPA atau APBNP pada tgl. 30 November 2011 dan terjadinya gagal lelang.
17
Anggaran yang berasal dari dana APBN sebesar Rp. 13.348.218.000,- yang merupakan DIPA Umum (BA.018) terdiri dari : Anggaran Realisasi % -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rupiah Murni Rp. 13.276.868.000 Rp. 7.119.668.805 53,62 PNBP Rp. 71.350.000 Rp. 69.368.000 97,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Rp. 13.348.218.000 Rp. 7.189.036.805 53,86 =========================================================================
Belanja Pegawai Jumlah Belanja Pegawai yang dianggarkan dalam DIPA BPPV Regional III tahun 2011 adalah sebesar Rp. 3.117.431.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.267.683.471,- dengan Rincian Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut : 31 Des 2011 Rp. 2.218.407.471
31Des 2010 %Naik(Turun) Rp. 2.764.222.860
-
Uraian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Honorarium Belanja Lembur
Rp. Rp.
Rp. Rp.
-
Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja
Rp. 3.267.683.471 Rp. 1.778.604
Rp. 2.777.422.860 Rp. 11.185.666
Jumlah Belanja Netto
Rp. 3.265.904.967
Rp. 2.766.237.194
-
0 49.276.000
0 13.200.000
Realisasi Belanja Pegawai terjadi kenaikan sebesar Rp. 499.667.773,dikarenakan naiknya gaji pokok dan bertambahnya pegawai baru.
18
Belanja Barang Jumlah Belanja Barang yang dianggarkan dalam DIPA BPPV Regional III Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 5.207.506.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.694.363.334,- dengan Rincian Realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut :
-
Uraian Belanja Barang Operasional Belanja Brg Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan
31 Des 2011 Rp. 537.743.988 Rp. 1.150.999.800 Rp 356.365.787 Rp. 249.461.250 Rp. 1.399.292.509
31 Des 2010 %Naik(turun) Rp. 373.206.965 Rp. 724.464.000 Rp. 349.403.757 Rp 241.670.250 Rp. 1.020.337.240
-
Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja
Rp. Rp.
3.693.863.334 0
Rp. 2.709.082.212 0
Jumlah Belanja Netto
Rp.
3.693.863.334
Rp. 2.709.082.212
Realisasi Belanja Barang terjadi kenaikan sebesar Rp. 984.781.122,- dikarenakan penambahan anggaran. Belanja Modal Jumlah Belanja Modal yang dianggarkan dalam DIPA BPPV Regional III Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 5.023.281.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 226.990.000,- dengan Rincian Realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut : 31 Des 2011 Rp. 226.990.000
31 Des 2010 %Naik(Turun) Rp. 162.350.500
Rp.
0
Rp.
Rp.
0
Rp.
0
-
Uraian Belanja Modal Peralatan & Mesin Belanja Modal Gedung & Bangunan Belanja Modal Jalan,Irigasi Dan Jaringan Belanja Modal Fisik lainnya
Rp.
0
Rp.
0
Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja
Rp. 226.990.000 Rp. 0
Rp.
-
215.920.000 0
Jumlah Belanja Netto
Rp.
Rp.
215.920.000
-
226.990.000
19
53.569.500
Realisasi Belanja Modal terjadi kenaikan sebesar
Rp. 11.070.000,-.
Untuk
belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk keperluan perkantoran AC, mebelair, autoclave, incubator, seperangkat soundsistem dll.
C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut Uraian
31 Desember 2011
- Aset - Kewajiban - Ekuitas Dana
Rp. 19.682.076.685 Rp. 65.450.194 Rp. 19.616.626.491
31 Desember 2010
Rp. 19.302.769.857 Rp. 33.124.526 Rp. 19.269.645.331
Jumlah Aset sebesar Rp. 19.682.076.685,- terdiri Rp. 6.888.875, -
% Naik(turun)
dari
Aset
Lancar sebesar
Aset Tetap sebesar Rp.19.631.387.810,-. Dan aset lainnya
sebesar Rp. 43.800.000,Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 65.450.194,- yang seluruhnya merupakan kewajiban lancar.
Jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 19.616.626.491,,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp.-58.561.319,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp. 19.675.187.810,-
20
C.2 PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Aset Lancar C.2.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung per 31 Desember 2011 sebesar Nihil. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :
Rp.
31 Desember 2011 0
31 Desember 2010 Rp. 0
Kenaikan / penurunan Rp.
Daftar Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut :
Penyetoran Saldo per 31Desember 2010 No 1 2
Tanggal Setor -----
NO. NTPN ----Jumlah
Nama Bank -----
Jumlah ----Rp. ---
Nama Bank -----
Jumlah ----Rp. ---
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2011 No 1 2
Tanggal Setor -----
NO. NTPN ----Jumlah
21
C.2.1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMA Saldo Kas di bendahara Penerima pada BPPV Regional III per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 0,Jumlah tersebut merupakan saldo kas / bank dari Bendahara Penerima
Saldo Kas di Bendahara Penerima per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut 31 Desember 2011 Rp. 0
31 Desember 2010 Rp. 0
Kenaikan / penurunan Rp.
Daftar Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerima setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut :
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 No 1
Tanggal Setor ---
NO. NTPN
Nama Bank
---
---
Jumlah ---
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2011 No 1.
Tanggal Setor ---
NO. NTPN ---
Nama Bank ---
Jumlah ---
C.2.1.3 PERSEDIAAN Persediaan
merupakan
jenis
aset
dalam
bentuk
barang
atau
perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Jumlah Persediaan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp.6.888.875,untuk pemeliharaan,suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis dan persediaan lainnya.
22
Persediaan Keseluruhan Barang konsumsi (ATK,ARK) Bahan untuk pemeliharaan (Sapu,sikat dll) Suku cadang (Regulator dll) Persediaan untuk tujuan strategis(Pakan ternak) Persediaan lainnya(Obat hewan cair dll)
Rp. Rp.
6.888.875,- terdiri dari: 4.947.675
Rp.
1.090.800
Rp.
47.000
Rp.
638.400
Rp.
165.000
Nilai Persediaan tersebut telah dilakukan opname fisik sesuai Berita Acara No. 13001/PL.020/F5.C/01/2012 (BA terlampir).
C.2.2. ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap berdasarkan Laporan Keuangan dengan Sistem Akuntansi Keuangan per 31 Desember 2011sebesar Rp. 19.621.387.810,-. Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : Uraian 31 Des 2011 31 Des 2010 %Naik(Turun) - Belanja Modal Peralatan & Rp. 14.168.730.210,- Rp. 14.144.733.130,Mesin - Belanja Modal Gedung & Rp. 4.482.953.500,- Rp. 4.178.347.680,Bangunan - Belanja Modal Jalan,Irigasi Rp. 969.704.100,- Rp. 969.704.100,Dan Jaringan - Belanja Modal Fisik lainnya Rp. 0 Rp. 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Rp. 19.621.387.810,- Rp. 19.292.784.910,-
23
C.2.2.1. Peralatan dan Mesin Nilai Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2010
sebesar Rp.
14.144.733.130,-.Nilai tersebut mengalami perbedaan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2010 setelah adanya proses migrasi pada Aplikasi SIMAK BMN menjadi Rp.13.847.482.310,- karena adanya aset pindah akun ke persediaan. Sedangkan pada 31 Desember 2011 sebesar Rp. 14.168.730.210,terjadi kenaikan sebesar Rp.321.247.900,- disebabkan terjadi mutasi/ perubahan sebagai berikut : Penambahan : Saldo awal Pembelian DIPA Perolehan lain dikarenakan input aset yang tertinggal th.2005 Koreksi pencatatan nilai kuantitas Koreksi nilai tim penertiban aset Reklasifikasi keluar Transaksi non DIPA Pengurangan : Koreksi pencatatan nilai kuantitas Koreksi nilai tim penertiban aset Reklas keluar Penghapusan semu Penghentian aset
TOTAL
Rp. 13.847.482.310 Rp. 226.990.000 Rp. 179.810.000
Rp.
50.588.900
Rp.
18.094.100
Rp. Rp. Rp.
1.407.000 249.900.000 476.890.000
Rp.
184.000
Rp.
90.613.600
Rp. Rp. Rp. Rp.
20.557.000 487.500 43.800.000 155.642.100
Rp. 14.168.730.210
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2011 MA 532111 532113
URAIAN BM Peralatan dan Mesin BM Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin Jumlah Belanja
JUMLAH Rp.14.168.730.210 Rp. 0 Rp.14.168.730.210
Perubahan Nilai Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya mutasi tambah dan kurang dalam aplikasi SIMAK BMN
24
C.2.2.2. Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 4.178.347.680,sedangkan pada 31 Desember 2011 sebesar Rp. 4.482.953.500,- Hal ini dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :
Penambahan : Saldo awal Pembelian Korekai pencatatan nilai/kuantitas
Rp. 4.178.347.680 Rp. Rp. 100.726.820
Koreksi nilai tim penertiban aset Penerimaan aset tetap renovasi Pengurangan : Koreksi pencatatan nilai/kuantitas Reklasifikasi keluar
TOTAL
Rp.
222.704.000
Rp.
53.569.500
Rp.
377.000.320
Rp.
9.625.000
Rp. Rp.
62.769.500 72.394.500
Rp. 4.482.953.500
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut : MAK 533111 533113 533115
URAIAN
JUMLAH
BM Gedung dan Bangunan BMl Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan BM Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Jumlah Belanja
Rp. 4.482.953.500 Rp. Rp.
0 0
Rp. 4.482.953.500
Perubahan Nilai Gedung dan Bangunan sama tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang pada aplikasi SIMAK BMN. C.2.2.3. Jalan,Irigasi dan Jaringan
Nilai Jalan,Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2010 sebesar
Rp.969.704.100,- sedangkan per 31 Desember 2011 sebesar Rp.969.704.100,Hal ini dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :
25
Penambahan : Saldo awal Pembelian ....................... Pengurangan : ......................... TOTAL
Rp. Rp.
969.704.100 0
Rp.
969.704.100
Rp. Rp.
0 969.704.100
Realisasi Belanja Modal Jalan.Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut : MAK 534111 534131
URAIAN Belanja Modal Jalan dan irigasi Belanja Modal Jaringan Jumlah Belanja
JUMLAH Rp. 673.375.100 Rp. 296.329.000 Rp. 969.704.100
C.2.2.4. Aset Tetap Lainnya
Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000,sedangkan per 31 Desember 2011 tetap sebesar Rp.10.000.000,-.
C.2.2.5. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Nilai aset tetap yang tidak digunakan dalam pemerintahan per 31 Desember 2010 sebesar Rp.0,- sedangkan per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 43.800.000,-
No. 1 2
URAIAN Mini Bus (1 Unit) Sepeda motor (3 Unit)
JUMLAH Rp. 36.450.000 Rp. 7.350.000
Jumlah
Rp. 43.800.000
26
C.2.3. Kewajiban Jangka Pendek Uang muka dari KPPN merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- dan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 130.000.000,C.2.4. Ekuitas Dana Lancar C.2.4.1 Cadangan Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 269.197,- dan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 6.888.875,-. Akun ini adalah akun penyeimbang dari Persediaan.
C.2.4.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang
Nilai dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 33.124.526,- sedangkan 31 Desember 2011 sebesar
Rp.
31.621.194,-. Akun ini adalah penyeimbang Utang kepada Pihak Ketiga. C.2.5. Ekuitas Dana Yang diinvestasikan C.2.5.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 19.302.500.660,- dan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 19.631.387.810,- Akun ini adalah penyeimbang Akun Aset Tetap.
27
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1.
REKENING PEMERINTAH Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung dalam mengelola dana untuk kegiatan APBN membuka Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Karang dengan No. Rekening 0098.01.000926.30.8 atas nama Bendahara.
Surat Persetujuan / Penggunaan Nomor Rekening dari KPPN dan Rekening Koran atas nama bendahara pengeluaran terlampir.
D.2.
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Transaksi Akrual yang terjadi pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung Per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut : - Listrik ..............................
Rp. 27.888.495,-
- Telepon.............................
Rp. 2.392.499,-
- Belanja Pegawai...............
Rp. 1.340.200,-
- Piutang PNBP....................
Rp. 33.829.000,-
28
29
