Dengan ini kami sampaikan Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2015, dengan uraian sebagai berikut :

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187-Telepon : (0274) 385323; 445271 Faksimil : (0274) 415984 – E-mail : [email protected]

Nomor : LAKK-255/PW12/6/2015 Lampiran : satu set Hal : Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2015

8 Oktober 2015

Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP di Jakarta Dengan ini kami sampaikan Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan September 2015, dengan uraian sebagai berikut : A. Simpulan Hasil analisis capaian kinerja kegiatan (output) dan penggunaan sumber daya diuraikan sebagai berikut. 1. Capaian Kinerja Kegiatan Capaian kinerja kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan bulan September 2015 jika dibandingkan dengan target pada periode yang sama, berada pada rentang 100% sampai 500%, yang ditunjukkan oleh lima indikator kinerja kegiatan sebagai berikut. a. Rekomendasi hasil pengawasan, terealisasi sebanyak 82 atau mencapai 117,14% dari target sebanyak 70; b. Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP, terealisasi sebanyak 10 atau mencapai 500% dari target sebanyak 2; c. Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP, terealisasi sebanyak 2 atau mencapai 200% dari target sebanyak 1; d. Layanan dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 47 atau mencapai 100 % dari target sebanyak 47; e. Layanan sarana dan prasarana, terealisasi sebanyak 42 atau mencapai 105 % dari target sebanyak 40;

2. Penggunaan Sumber Daya Capaian kinerja kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta didukung oleh penggunaan sumber daya sebagai berikut. a. Penugasan pengawasan, terealisasi sebanyak 419 atau mencapai 150,72% dari target sebanyak 278; b. Penugasan dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 147 atau mencapai 110,53% dari target sebanyak 133; c. Layanan sarana dan prasarana, terealisasi sebanyak 2 atau mencapai 100 % dari target sebanyak 2; d. Hari penugasan, terealisasi sebanyak 13.019 OH atau mencapai 83,25% dari target sebanyak 15.639 OH; e. Dana

penugasan,

terealisasi

sebanyak

Rp2.534.605.376,00

atau

mencapai 85 % dari target sebanyak Rp2.981.894.425,00; f. Laporan penugasan terealisir sebanyak 424 laporan atau mencapai 130,06% dari target sebanyak 326 laporan. Penyebab

tidak

tercapainya

hari

penugasan

dan

dana

penugasan

disebabkan : -

Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) sesuai arahan rendal

-

Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) karena masih dalam proses koordinasi dengan obyek pengawasan.

-

Efektifnya pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan komposisi tim dan jumlah hari penugasan.

B. Rencana Tindak Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kegiatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan yaitu penyusunan rencana kegiatan agar lebih akurat sesuai dengan kebutuhan.

C. Analisis Data Kinerja 1. Rencana Kerja Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta tahun 2015, unit kerja bertanggung jawab atas tercapainya lima sasaran kegiatan dengan enam indikator kinerja kegiatan (output). Untuk mencapai kinerja tersebut, pada tahun 2015 Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta merencanakan 2

sumber daya pendukung berupa penugasan pengawasan sebanyak 352 PP, layanan dukungan manajemen sebanyak 60 kegiatan, dan pengadaan sarana prasarana sebanyak 40 unit, hari penugasan sebanyak 18.398 HP, dana sebesar Rp4.729.939.000,00, dan laporan sebanyak 352 laporan. Seluruh sumber daya tersebut untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan sebanyak 129 rekomendasi, 60 laporan/dokumen, dan 40 unit alat rumah tangga/pengolah data. Rincian sebagaimana disajikan pada tabel 1. Tabel 1 Target Output dan Sumber Daya Tahun 2015

No. A 1 2 3 B 1

C 1 2

Target 2015 Output Sumber Daya Uraian Lap/Dok Dana Rek PP OH Lap. /Unit (Rp000) Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 125 302 14.532 3.235.065 302 Pengawasan Rekomendasi Pembinaan 2 36 252 33.500 36 Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi Pembinaan APIP 2 14 688 145.010 14 Sub jumlah 129 352 15.472 3.413.575 352 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan 60 183 2.898 1.079.764 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 60 183 2.898 1.079.764 Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan Tersedianya alat pengolah data 33 1 14 209.750 Tersedianya alat rumah tangga 7 1 14 26.850 Sub jumlah 40 2 28 236.600 Jumlah 129 100 537 18.398 4.729.939 352

2. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta menyajikan capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja kegiatan dan dukungan penugasan secara ringkas disajikan pada tabel 2.

3

Tabel 2 Ikhtisar Kinerja Kegiatan s.d. Bulan September Tahun 2015 Rencana s.d. Realisasi s.d. bulan ini bulan ini No. Uraian PP Lap Rek PP % Lap % Rek % 1 2 3 4 5 6 7=6/3 8 9=8/4 10 11=10/5 A Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 1 Hasil Pengawasan 253 216 70 377 149,01 299 138,43 82 117,14 2 Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 13 12 2 23 176,92 20 166,67 10 500 3 Pembinaan Kapabilitas 12 11 1 19 158,33 16 145,45 2 200 APIP Sub jumlah A 278 239 73 419 150,72 335 140,17 94 128,77 B Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 133 1 Jumlah Layanan 47 47 147 110,53 47 100 47 100 Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah B 133 47 47 147 110,53 47 100 47 100 C Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 1 Tersedianya alat 1 33 33 1 100 35 100 35 106,06 pengolah data 2 Tersedianya alat rumah 1 7 7 1 100 7 100 7 100 tangga Sub jumlah C 2 40 40 2 100 42 105 42 105 Jumlah 413 422 160 568 137,53 424 100,47 183 114,38

Uraian secara lengkap capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya sebagai berikut. a. Capaian Kinerja Kegiatan Indikator

kinerja

kegiatan

pengawasan

berupa

rekomendasi

hasil

pengawasan, rekomendasi hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI, rekomendasi hasil pembinaan kapabilitas APIP, sedangkan indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan berupa laporan, dokumen, dan unit. 1) Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Sampai dengan bulan September 2015, kegiatan pengawasan menghasilkan sebanyak 82 rekomendasi atau mencapai 117,14% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 70 rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 3.

4

Tabel 3 Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan s.d. Bulan September 2015 IKK

Target s.d Bulan ini

Rincian IKK

Rekomendasi Hasil Pengawasan

1

Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara 3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi 6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan 7 Rekomendasi Keinvestigasian 8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

Realisasi s.d Bulan s.d Bulan ini Bulan lalu ini

Capaian (%)

3

23

1

24

800

6

6

1

7

116,67

-

1

-

1

~

4

2

-

2

50

16

18

5

23

143,75

1

-

-

-

-

32

15

2

17

53,13

4

2

1

3

75

-

-

-

-

-

4

5

-

5

125

-

-

-

-

-

70

72

10

82

117,14

Tingginya pencapaian rekomendasi hasil pengawasan disebabkan adanya penugasan yang tidak direncanakan namun menghasilkan rekomendasi strategis. 2) Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Sampai

dengan

bulan

September

2015,

kegiatan

pembinaan

penyelenggaraan SPIP menghasilkan sebanyak 10 rekomendasi atau mencapai 500% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 2 rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 4.

5

Tabel 4 Capaian Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP s.d. Bulan September 2015 IKK

Rincian IKK

Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional 2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Realisasi

Target s.d Bulan ini -

s.d Bulan lalu 1

Bulan ini

2

2

Capaian (%)

-

s.d Bulan ini 1

9

-

9

450

10

-

10

500

~

Tingginya pencapaian rekomendasi hasil pengawasan disebabkan adanya penugasan yang tidak direncanakan namun menghasilkan rekomendasi strategis. 3) Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kapasitas APIP Sampai

dengan

bulan

September

2015,

kegiatan

pembinaan

kapasitas APIP menghasilkan dua rekomendasi atau mencapai 200% dari rencana pada periode yang sama sebanyak satu rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 5. Tabel 5 Capaian Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP s.d. Bulan September 2015 Rincian IKK

s.d Bulan lalu

Bulan ini

s.d Bulan ini

Capaian (%)

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

1

2

0

2

200

1

2

0

2

200

IKK Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

1

Realisasi

Target s.d Bulan ini

Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Dalam rangka mendukung realisasi dan capaian ketiga indikator kinerja kegiatan pengawasan,

sampai dengan bulan September 2015 Perwakilan

BPKP D.I. Yogyakarta telah melaksanakan penugasan pendukung kegiatan sebanyak 419 penugasan, sebagaimana disajikan dalam tabel 6.

6

Tabel 6 Realisasi Kegiatan Pengawasan s.d. Bulan September 2015

No.

Jumlah Rekomendasi Jumlah Target Realisasi PP s.d. s.d. bulan bulan ini ini

Kegiatan

A 1 2 3

Penugasan direncanakan Pengawasan Intern Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Kapabilitas APIP Sub jumlah B Penugasan tidak direncanakan 1 Pengawasan Intern 2 Penyelenggaraan SPIP 3 Pembinaan Kapabilitas APIP Sub jumlah Jumlah

181 6 11 198 196 17 8 221 419

70 2 1 73

55 2 2 59

73

27 8 0 35 94

Dari Tabel 6 dapat dilihat adanya penugasan pengawasan tahun 2015 sebanyak 221 PP, mendukung capaian kinerja tahun 2015 dengan realisasi 35 rekomendasi yang sebelumnya tidak direncanakan dalam RKT. Rincian penugasan pengawasan untuk setiap indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada lampiran I, II, III, dan IV. 4) Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Pengawasan Kegiatan dukungan pengawasan terdiri dari penugasan dukungan manajemen

dan

layanan

sarpras

(tidak

termasuk

layanan

perkantoran). Sampai dengan bulan September 2015, penugasan dukungan manajemen menghasilkan sebanyak 47 laporan atau mencapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 47 laporan/dokumen. Adapun penugasan layanan sarpras menghasilkan sebanyak 42 unit atau mencapai 105% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 40 unit, sebagaimana disajikan dalam tabel 7.

7

Tabel 7 Capaian Kegiatan Dukungan Pengawasan s.d. Bulan Agustus 2015

No.

Kegiatan

PP/Keg

1

Penugasan dukungan manajemen Layanan Sarpras

133

Lap/Dok

2

Unit/ Paket

2

Satuan

Output Target Realisasi s.d. s.d. bulan ini bulan ini 47 47

40

42

Capaian (%) 100,00

105,00

Dari Tabel 7 menunjukkan bahwa realisasi indikator output penugasan dukungan manajemen sampai dengan bulan September 2015 sebanyak 47 laporan/dokumen atau mencapai 100% dari target pada periode yang sama sebanyak 47 laporan/dokumen. Realisasi indikator output layanan sarpras sampai dengan bulan September 2015 sebanyak 42 unit atau mencapai 105% dari pada periode yang sama sebanyak 40 unit. Rincian PP dan kegiatan yang mendukung output penugasan dukungan manajemen dan layanan sarpras dapat dilihat pada lampiran V. b. Penggunaan Sumber Daya Sumber daya kegiatan terdiri dari penugasan pengawasan/dukungan manajemen, sarana dan prasarana, hari penugasan, dan dana (di luar layanan perkantoran/gaji, tunjangan kinerja, dan belanja bahan), serta laporan penugasan. 1) Penugasan Pengawasan Realisasi penugasan pengawasan sampai dengan bulan September 2015, sebanyak 568 PP atau mencapai 137,53% dari target pada periode yang sama sebanyak 413 PP, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 8.

8

Tabel 8 Target dan Realisasi PP s.d. Bulan September 2015 Target PP No .

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan

Realisasi PP

Capaian (%)

Sd Bln s.d. s.d. Bln Bln Bln ini ini Bln ini ini lalu 1 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 A Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 1 32 253 319 58 377 181,25 149,01 Pengawasan 2 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 0 13 20 3 23 ~ 176,92 3 Rekomendasi Pembinaan APIP 1 12 16 3 19 300 158,33 Sub jumlah A 33 278 355 64 419 193,94 150,72 B Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 12 1 Jumlah Layanan Dukungan 133 124 23 147 191,67 110,53 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah B 124 23 147 191,67 110,53 12 133 C Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan Bln ini

s.d. Bln ini

1 Tersedianya alat pengolah 0 data 2 Tersedianya alat rumah 0 tangga Sub jumlah C 0 Jumlah 45

1

1

0

1

100

100

1

1

0

1

100

100

2 413

2 481

0 87

2 568

100 193,33

100 137,53

2) Hari Penugasan Sampai dengan bulan September 2015, realisasi hari penugasan sebanyak 13.019 OH atau mencapai 83,25% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 15.639 OH, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 9.

9

Tabel 9 Target dan Realisasi OH s.d. Bulan September 2015 No . 1 A 1 2 3

B 1

C

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan

Target OH

Realisasi OH

s.d. Bln ini

Bln ini

s.d Bln lalu

Bln ini

Capaian (%)

s.d. Bln ini

Bln ini

s.d. Bln ini

2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 1.774 12.609 6.841 1.297 8.138 73,11 64,54 Pengawasan Rekomendasi Pembinaan 0 455 177 12 189 ~ 41,54 Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan 0 548 300 141 441 ~ 80,47 APIP Sub jumlah 1.774 13.612 7.318 1.450 8.768 81,74 64,41 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 191 Jumlah Layanan Dukungan 1.999 3.815 404 4.219 211,52 211,06 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 191 1.999 3.815 404 4.219 211,52 211,06 Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan

1 Tersedianya alat pengolah data 2 Tersedianya alat rumah tangga Sub jumlah Jumlah

0

14

18

0

18

100,00

125,00

0

14

14

0

14

100,00

100,00

0

28 15.639

32 11.165

0 1.854

32 13.019

100,00 94,35

114,29 83,25

1.965

Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP periode sampai dengan September 2015 sebagai berikut : 

Potensi HP s.d September 2015 per PFA = 177,75 (9/12 x 237)



Realisasi HP per PFA s.d September 2015 = 8768/107 = 81,94 HP per PFA

Dari kondisi di atas terlihat bahwa realisasi HP/PFA sampai dengan September 2015 sebesar 81,94 HP atau mencapai 46,10% dibanding potensi HP/PFA yang tersedia sebesar 177,75 HP. Penyebab tidak tercapainya hari penugasan terutama disebabkan hal sebagai berikut : a) Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) sesuai arahan rendal. b) Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) karena

masih

dalam

proses

koordinasi

dengan

obyek

pengawasan. 10

c) Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan komposisi tim dan jumlah hari penugasan. Perbandingan realisasi HK dengan potensi HK untuk layanan dukungan manajemen perwakilan BPKP DIY sampai dengan September 2015 sebagai berikut:  Potensi HK s.d. September2015 per PFU = 177,75 (9/12X237)  Realisasi HK per PFU s.d. September 2015 = 4251/77 = 55,21 HK per PFU Dari kondisi di atas terlihat bahwa realisasi HK/PFU s.d. September 2015 sebesar 55,21 HK atau mencapai 31,06% dibanding potensi HK/PFU yang tersedia sebesar 177,75 HK, disebabkan belum seluruh tugas rutin administrasi kantor dibuatkan penugasan/ST secara formal. 3) Realisasi Dana Sampai dengan bulan September 2015, realisasi dana penugasan sejumlah Rp2.534.605.376,00 atau mencapai 92,32% dari rencana periode yang sama sejumlah Rp2.981.894.425,00, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 10. Tabel 10 Rencana dan Realisasi Dana s.d. Bulan September 2015 No. 1 A 1 2 3

Realisasi Dana (000) Capaian (%) Sd Bln s.d. Bln s.d. Bln ini s.d. Bln ini Bln ini Bln ini lalu ini Bln ini 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 376.218 1.909.768 1.419.659 185.831 1.605.491 49,39 84,07 Pengawasan Rekomendasi Pembinaan 694 99.941 20.623 2.420 23.042 348,70 23,06 Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan 10.000 130.650 96.732 35.730 132.462 357,30 101,39 APIP Sub jumlah 57,89 82,28 386.912 2.140.359 1.537.014 223.981 1.760.995 Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan

Target Dana (000)

B 1

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan 90.224 605.185 490.303 46.957 537.260 52,04 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 490.303

C

Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan

1 2

88,78

Tersedianya alat pengolah data Tersedianya alat rumah tangga

0

209.500

209.500

0

209.500

100

100

0

26.850

26.850

0

26.850

100

100

Sub jumlah

0

236.350

236.350

0

236.350

100

100

477.136

2.981.894

2.263.667

270.938 2.534.605

56,78

92,32

Jumlah

11

Penyebab tidak tercapainya realisasi dana pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terutama disebabkan hal sebagai berikut : a) Perubahan/pergeseran

waktu

pelaksanaan

penugasan

(RMP)

waktu

pelaksanaan

penugasan

(RMP)

sesuai arahan rendal. b) Perubahan/pergeseran

karena masih dalam proses koordinasi dengan obyek pengawasan. c)

Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan komposisi tim dan jumlah hari penugasan.

4) Laporan Penugasan Sampai dengan bulan September 2015, realisasi laporan penugasan sebanyak 424 laporan atau mencapai 130,06% dari rencana periode yang sama sebanyak 326 laporan, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 11. Tabel 11 Rencana dan Realisasi Laporan Penugasan s.d. Bulan September 2015

No . 1 A 1 2 3 B 1

C

Target Realisasi Laporan Capaian (%) Laporan Sasaran Kegiatan/Indikator s.d. Kinerja Kegiatan Bln Bln Bln s.d. s.d. Bln Bln Bln ini ini lalu ini Bln ini ini ini 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 66 216 264 35 299 53,03 138,43 Pengawasan Rekomendasi Pembinaan 2 12 17 3 20 150 166,67 Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi Pembinaan APIP - 11 16 0 16 ~ 145,45 Sub jumlah 68 239 297 38 335 55,88 140,17 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan 4 47 43 4 47 100 100 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 4 47 43 4 47 100 100 Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan

1 Tersedianya alat pengolah data

0

33

35

0

35

100

106,06

2 Tersedianya alat rumah tangga Sub jumlah Jumlah

0 0 72

7 40 326

7 42 382

0 0 42

7 42 424

100 100 58,33

100 105 130,06

12

Lampiran I/1 - 2 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA REALISASI PENUGASAN PENGAWASAN (PP) DIRENCANAKAN & TIDAK DIRENCANAKAN s.d. BULAN SEPTEMBER 2015 Kegiatan No. 1

Program

Kode

Nama Kegiatan

IKK

Rincian IKK

Pengawasan 3701 Pelaksanaan Penugasan Direncanakan Pengawasan Intern Intern 1 Rekomendasi Hasil Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas Pengawasan 2 Negara dan Pembinaan Keuangan Penyelenggaraan SPIP Negara dan 3 Pembinaan 4 Penyelenggaraan 5 Sistem Pengendalian Intern 6 Pemerintah 7

Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Keinvestigasian 8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1 2 3

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

1 2

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Jumlah Rekomendasi Program 06

Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Rekomendasi Hasil Pengawasan 2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara 3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi 6 7

Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Keinvestigasian

Jumlah PP

Jumlah Rekomendasi target s.d. realisasi bulan ini s.d. bulan ini

20

3

4

45

6

7

4 9

0 4

1 0

62

16

19

0 24 7 0 10 0 181 1 1 4 6 0 11 11 198

1 32 4 0 4 0 70 0 0 2 2 0 1 1 73

0 17 3 0 4 0 55 1 0 1 2 0 2 2 59

92 12 2 10

0 0 0 0

20 0 0 2

37

0

4

0 3

0 0

0 0

Lampiran I/2 - 2 Kegiatan No.

Program

Kode

Nama Kegiatan

IKK

Rincian IKK 8 9 10 11

Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

12 13 14

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

15 16

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Jumlah Rekomendasi Program 06 Jumlah Rekomendasi

Jumlah PP

26 0 14 0 196 0 1 16 17 0 8 8 221 419

Jumlah Rekomendasi target s.d. realisasi bulan ini s.d. bulan ini

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73

0 0 1 0 27 0 0 8 8 0 0 0 35 94

Lampiran II/1 - 8 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN S.D. BULAN SEPTEMBER TAHUN 2015 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 1.1A Kepada Sekretaris Jenderal KPU RI terkait pola perencanaan yang bersifat top down agar memperhatikan semua ketentuan peraturan perundangan yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran atas DIPA/RKA Satker yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak menyalahi/menyimpang dari ketentuan. 1.1A.1 Audit Operasional pada KPU DIY 1.1B

Inspektur Kab. Klaten agar mendampingi SKPD dalam pelaksanaan rencana aksi sesuai tenggat waktu yang disepakati, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkoordinasi dengan satgas SPIP

1.1B.1

Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Klaten Tahun 2014

1.2B

1.2B.1 1.3B 1.3B.1

Sekda Kab. Kebumen agar memerintahkan Inspektorat dan DPPKAD Kab. Kebumen agar mendampingi SKPD dalam merealisasikan tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam dokumen action plan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atas penyelesaian tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam dokumen action plan dan berkoordinasi dengan Satgas SPIP untuk mendeteksi permasalahan dan risiko secara lebih mendalam atas temuan BPK sebagaimana tertuang dalam action plan dan mendorong penyusunan dalam suatu Rencana Tindak Pengendalian sehingga dapat dipahami oleh seluruh SKPD Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Kebumen Tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Gunungkidul harus proaktif memantau dan mendampingi penyelesaian tindaklanjutnya. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Gunungkidul tahun 2014

2

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

2.1A

Bupati Cilacap agar mengupayakan percepatan pelaksanaan program Pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD dan mendorong satuan kerja Program Pamsimas Pokja AMPL, Panitia Kemitraan dan Asosiasi BP SPAMS melakukan pembinaan rutin. Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Cilacap Bupati Klaten agar mendorong Pokja AMPL Kab Klaten menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan kegiatan pengembangan program Pamsimas serta mengupayakan percepatan pelaksanaan program pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD. Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Klaten Bupati Magelang agar mengupayakan percepatan pelaksanaan program Pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD dan mendorong satuan kerja Program Pamsimas Pokja AMPL, Panitia Kemitraan dan Asosiasi BP SPAMS melakukan pembinaan rutin.

2.1A.1 2.2A

2.2A.1 2.3A

2.3A.1

Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Magelang

2.4A

Bupati Klaten agar mendorong kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PU dan Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten untuk lebih meningkatkan koordinasi antar instansi dalam menyusun rencana kerja dan melaksanakan program WISMP Phase II di Kab Klaten Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Bappeda Kab.Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014

2.4A.1 2.4A.2 2.4A.3

Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas Pertanian Kab. Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014 Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas PU Kab. Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014

2.1C 2.1C.1 2.2C 2.2C.1 2.3C 2.3C.1

Menyusun Laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Reviu Laporan Keuangan RSUD Kabupaten Kebumen tahun 2014 Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun 2014 pada RSUD Majenang Merekrut tenaga akuntansi di masing-masing UPTD Puskesmas Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Awal BLUD UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

3 3.1C 3.1C.1

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Aplikasi SIA PDAM sesuai dengan ketentuan Upgrade Aplikasi SIA PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo

Lampiran II/2 - 8 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 4

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah ---NIHIL---

5 5.1A

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Kepada Bupati Klaten agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memutakhirkan database peserta JKN dan Jamkesda secara periodik serta memanfaatkan sisa dana kapitasi Tahun 2014 serta menyusun rencana penggunaan dana kapitasi secara cermat dan optimal.

5.1A.1. 5.2A

Audit Kinerja atas Program JKN pada Kabupaten Klaten Kepala Dinas Pendidikan terkait pengelolaan TPG TK Non PNS di Kab Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, Bantul dan Kota Yogyakarta agar mengusulkan kepada Direktur P2TK PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi positif sebesar Rp242.427.700, koreksi negatif sebesar Rp302.037.800 dan menindaklanjuti kelebihan bayar sebesar Rp130.252.125

5.2A.1 5.2A.2 5.2A.3 5.2A.4 5.2A.5 5.3A

Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Kulon Progo Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Bantul Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Gunungkidul Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Sleman Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kota Yogyakarta

5.3A.1 5.3A.2 5.3A.3 5.3A.4 5.3A.5 5.4A

5.4A.1 5.4A.2 5.4A.3 5.1B

Kepala Dinas Pendidikan terkait pengelolaan TPG TK Non PNS di Kab Cilacap, Kebumen, Purworejo, Magelang dan Klaten agar mengusulkan kepada Direktur P2TK PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi positif sebesar Rp591.566.500, koreksi negatif sebesar Rp220.372.600 dan menindaklanjuti kelebihan bayar sebesar Rp104.693.610

Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Magelang Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Kebumen Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Purworejo Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Klaten Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Cilacap Berkoordinasi dengan instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mengenai percepatan penyelesaian basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kinerja pengelolaan barang bukti hasil penanganan TPK di masing-masing unit kerja serta melakukan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan.

Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Tinggi Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Kementerian Hukum dan HAM Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada POLDA DIY Tim menyarankan agar dilakukan perbaikan pada dua butir konsideran, 34 butir ayat/pasal dan satu bab untuk disempurnakan, dikurangkan ataupun ditambahkan.

5.1B.1 5.2B

Pembahasan Rancangan Perbup Klaten tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dilakukan perbaikan dengan menambah jurnal pembentuk beban dengan menggunakan bantuan microsoft access

5.2B.1 5.3B

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Panggungharjo di Kab. Bantul Agar TAPD selalu memperhatikan jangka waktu setiap tahap proses penyusunan APBD sesuai ketentuan dan menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai salah satu alat kendali dalam penganggaran; Agar Bappeda menyusun Formulir Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD dan Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik agar pengendalian perencanaan lebih berkualitas. Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pengelolaan APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015 di Kab. Kulon Progo Direkomendasikan agar dilaksanakan penyelesaian masalah berupa penyusunan kebijakan, penegakan peraturan perpanjakan daerah serta pengenaan sanksi dan penghargaan. Sedangkan untuk risiko, disusun rencana tidak perbaikan untuk penyempurnaan sistem perpajakan. Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pendapatan APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015 di Kab. Kulon Progo Menyelesaikan proses alih status aset PPPYBDS Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap

5.3B.1 5.4B

5.4B.1 5.1C 5.1C.1 5.1C.2 5.1C.3 5.1C.4 5.1C.5 5.1C.6 5.1C.7 5.1C.8 5.1C.9 5.1C.10 5.1C.11

Lampiran II/3 - 8 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.2C 5.2C.1 5.2C.2 5.2C.3 5.2C.4 5.2C.5 5.2C.6 5.2C.7 5.2C.8 5.2C.9 5.2C.10 5.2C.11 5.3C 5.3C.1 5.3C.2 5.4C 5.4C.1 5.4C.2 5.4C.3 5.4C.4 5.4C.5

Menetapkan dan menerapkan Kebijakan Pengelolaan Aset Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPPSPAM terkait kebutuhan penambahan air baku Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Menekan biaya operasional dan menurunkan tingkat kehilangan air Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul

5.5C 5.5C.1 5.5C.2 5.5C.3 5.5C.4 5.5C.5 5.5C.6 5.5C.7 5.5C.8 5.5C.9 5.5C.10 5.5C.11 5.6C 5.6C.1 5.6C.2 5.6C.3 5.6C.4 5.6C.5 5.6C.6 5.6C.7 5.6C.8 5.7C 5.7C.1 5.7C.2 5.7C.3 5.7C.4 5.7C.5 5.7C.6 5.7C.7 5.7C.8 5.7C.9 5.7C.10 5.7C.11 5.8C. 5.8C.1

Memperbaiki jaringan distribusi dan pengendalian terhadap flushing Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Meningkatkan promosi dan kapasitas produksi Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum dengan pengujian sesuai Permenkes 492 Tahun 2010 Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Membangun Sistem Pengendalian Intern yang efektif Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo

Lampiran II/4 - 8 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.8C.2 5.8C.3 5.8C.4 5.8C.5 5.8C.6 5.8C.7 5.8C.8 5.8C.9 5.8C.10 5.8C.11 5.9C. 5.9C.1 5.9C.2 5.9C.3 5.9C.4 5.9C.5 5.9C.6 5.9C.7 5.9C.8 5.9C.9 5.9C.10 5.9C.11 5.10C. 5.10C.1 5.10C.2 5.10C.3 5.10C.4 5.10C.5 5.10C.6 5.10C.7 5.10C.8 5.10C.9 5.10C.10 5.11C. 5.11C.1 5.11C.2 5.11C.3 5.11C.4 5.11C.5 5.11C.6 5.11C.7

Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Meningkatkan cakupan layanan dengan mengoptimalkan kapasitas produksi Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Mengoptimalkan kontinuitas aliran air agar dapat melayani 24 jam Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Melakukan penggantian atau perbaikan water meter induk yang rusak Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman

6

Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan ---NIHIL---

7 7.1D

Rekomendasi Keinvestigasian Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Penyewaan Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 569.714.057,64 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan.

7.1D.1 7.2D 7.2D.1 7.3D 7.3D.1 7.4D

PKA di hadapan Penyidik dalam perkara Penyimpangan APBDes Desa Serut Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.475.542.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya. Audit dalam rangka PKKN Program Pengembangan Model Pengelolaan Tanaman Terpadu Kedelai Kab. Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 163.397.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan.

Lampiran II/5 - 8 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 7.4D.1 7.5D 7.5D.1 7.6D 7.6D.1 7.7D 7.7D.1 7.8D 7.8D.1 7.9D 7.9D.1 7.10D 7.10D.1 7.11D 7.11D.1 7.12D 7.12D.1 7.13D 7.13D.1 7.14D 7.14D.1 7.15D 7.15D.1 7.16D

7.16D.1 7.17D

PKA dalam perkara Tanggul Progo di Desa Banaran Kec. Galur Kab. Kulon Progo Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Penyewaan Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.248.874.000,00 dan telah disampaikan pada Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. PKA dalam perkara a.n. Prof. Dr. Ir. Susanto bin Somowiyarjo Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 134.790.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA di depan Penyidik dalam perkara TPK dalam pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Olah Raga di Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul TA 2011 keuangan a.n. tersangka BUDI NGESTI HARTONO Penyimpangan tersebut telah merugikan daerah sebesar Rp 134.790.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA di depan Penyidik dalam perkara TPK dalam pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Olah Raga di Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul TA 2011 keuangan a.n. tersangka SUKOCO Penyimpangan tersebut telah merugikan daerah sebesar Rp 62.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya. PKKN Dana Rehab Rekon Paska Gempa Bantul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.475.542.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Program pengembangan model tanaman terpadu kedelai di Kab Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan pada Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di persidangan dalam perkara a.n terdakwa Prof. Ir. Bambang Sudaryanto bin Ratmo Sumarjo di Tipikor DIY telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp19.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyimpangan tersebut Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di Hadapan Penyidik dalam perkara TPK Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersamatersebut (KUBE)telah 'Makmur' Dusunkeuangan Besari Gunungkidul Penyimpangan merugikan negara/daerah sebesar Rp186.145.550,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) didepan penyidik atas dugaan TPK UPK Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kecamatan Wirobrajan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 163.397.500,00 dan telah disampaikan dalam Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan. PKA dalam persidangan atas nama terdakwa DWI HARYANTO pada tanggal 11 Juni 2015 di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 62.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan PKA di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul dalam perkara TPK Dana Bansos Rehab Rekon Paska Gempa Tahun 2006 di Desa Dlingo Kec Dlingo Kab Bantul a.n. tersangka SENO A.Md bin Machori Hasil perhitungan tim audit, dalam perkara tersebut tidak terjadi kerugian keuangan negaradan hal itu telah disampaikan kepada Majelis Hakim di Sidang Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan PKA di depan persidangan dalam perkara TPK a.n. terdakwa MARYANI binti MARTO UTOMO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan tim audit, dalam perkara tersebut tidak terjadi kerugian keuangan negaradan hal itu telah disampaikan kepada Majelis Hakim di Sidang Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

7.17D.1

PKA di persidangan dalam perkara TPK atas nama terdakwa DAHONO bin PAWIRODINOMO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta

8 8.1D 8.1D.1 8.2D 8.2D.1 8.3D

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Telah terimplementasi tujuh atribut FCP dan disarankan untuk melengkapi Atribut FCP lainnya Bimbingan Teknis Penyusunan Fraud Control Plan pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Adanya pengetahuan dan pemahaman pegawai/pejabat di RSUD Kebumen mengenai FCP Sosialisasi FCP pada RSUD Kabupaten Kebumen Dengan adanya pemahaman dan kepedulian yang baik dari mahasiswa baru peserta sosialisasi atas korupsi dan langkahlangkah pencegahan yang dapat dilakukan, diharapkan agar mereka dapat berperan serta dan menyatakan dirinya sebagai pribadi anti korupsi dan menjadi pelopor anti korupsi di lingkungannya masing-masing. SOSPAK untuk Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

8.3D.1 9

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda ---NIHIL---

10

Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi

Lampiran II/6 - 8 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 10.1C 10.1C.1 10.2C

Penyempurnaan norma waktu SOP dan mendokumentasikan data kinerja Pendampingan penyusunan Analisis Beban Kerja pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan BLUD sesuai Permendagri No 61 tahun 2007 sehingga tidak menghambat fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD

10.2C.1 10.1D

Pendampingan implementasi SIA BLUD pada Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melanjutkan proses hukum perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

10.1D.1 10.2D 10.2D.1

Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2015 Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melanjutkan proses hukum perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2015

11

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi ---NIHIL--Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 55 B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 1.1A Pekerjaan Pembangunan Tahap II Gedung ICC RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebesar Rp2.482.120.047,00 telah memenuhi kewajaran harga dan penyelesaian tagihan atas sisa pekerjaan pembangunan tahap II gedung ICC RSUP Dr. Sardjito dapat dilanjutkan dengan DIPA TA 2015. 1.1A.1 Verifikasi atas pelaksanaan pembangunan gedung ICC pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 1.2A Pada DIPA BLU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 tidak ada alokasi anggaran untuk pembayaran Utang Usaha per 31 Desember 2014 sebesar Rp23.514.690.983,40 dan Biaya yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2014 sebesar Rp17.082.176.360,00, sehingga agar dianggarkan dalam DIPA RSUP Sardjito 1.2A.1 Verifikasi atas Utang Usaha RSUP Dr. Sardjito 1.3A Pembangunan gedung Asrama Mahasiswa Sendowo dan Kinanthi I pada UGM Yogyakarta telah memenuhi unsur urgensi untuk dilanjutkan pembangunannya. Sedangkan perhitungan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung Asrama Sendowo sebesar Rp63.586.370.000 lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran harga, dan perhitungan anggaran untuk gedung asrama Kinanthi I sebesar Rp75.466.142.000,00 telah memenuhi prinsip kewajaran harga. 1.3A.1 Clearence atas pembangunan Asrama Sendowo dan Kinanthi serta Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada 1.4A Pekerjaan Pembangunan empat gedung RSA UGM telah memenuhi unsur urgensi untuk dilanjutkan pembangunannya. Sedangkan untuk kewajaran harga agar mempertimbangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara dan peraturan Bupati Sleman tentang stadarisasi harga barang dan jasa di Kab Sleman. Serta meninta Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY untuk menghitung pekerjaan penyelesaian pembangunan empat gedung RSA UGM sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara. 1.4A.1 Clearance atas Rencana Penyelesaian Pembangunan Gedung Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM Yogyakarta 1.1B Tim menyarankan agar para petugas akuntansi SKPD Kab. Gunungkidul meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual 1.1B.1 NON PKPT-Narasumber Pelatihan SAP Berbasis Akrual di Pemkab Gunungkidul 1.2B Tim menyarankan agar dilakukan identifikasi rekening anggaran dengan memperhatikan pola mapping yang telah dibentuk 1.2B.1 1.3B 1.3B.1 1.4B 1.4B.1 1.5B 1.5B.1 1.6B 1.6B.1 1.7B 1.7B.1 1.8B 1.8B.1

NON PKPT-Narasumber Kegiatan Mapping SIMDA Akrual di DPPKAD Kabupaten Bantul Tim menyarankan agar para petugas akuntansi SKPD Kab. Magelang meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual Narasumber Pelatihan SIMDA Keuangan Sisi Pertanggungjawaban untuk seluruh SKPD pada Pemkab Magelang [NON PKPTNarasumber Pelatihan SIMDA Keuangan Sisi Pertanggungjawaban untuk seluruh SKPD pada Pemkab Magelang NON PKPT-Monitoring dan Penjajagan Pemutakhiran SIMDA BMD Versi 2.02 ke versi 2.69 di Pemkab Klaten Tim menyarankan agar Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Klaten melakukan perbaikan kelengkapan data BMD untuk memenuhi system requirement SIMDA BMD Tim menyarankan agar dilakukan identifikasi rekening anggaran dengan memperhatikan pola mapping yang telah dibentuk NON PKPT-Narasumber Pendampingan Mapping SIMDA Akrual untuk akun BLUD di Kab. Bantul Tim menyarankan agar Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Purworejo melakukan perbaikan kelengkapan data BMD untuk memenuhi system requirement SIMDA BMD NON PKPT-Pendampingan Operasionalisasi SIMDA BMD Versi 2.1 di DPKKAD Kab. Purworejo DPPKAD Kabupaten Klaten (c.q Bidang Akuntansi) agar segera melaksanakan rencana aksi perbaikan pemetaan rekening dan Kepala DPPKAD memantau pelaksanaannya NON PKPT-Narasumber Mapping Kode Rekening SIMDA di Pemkab Klaten [NON PKPT-Narasumber Mapping Kode Rekening SIMDA di Pemkab Klaten] DPPKAD Kabupaten Klaten (c.q. Bagian Aset) agar segera menyiapkan data hasil rekonsiliasi sehingga segera dapat divalidasi oleh UPB SD dan diinput ke SIMDA BMD NON PKPT-Pendampingan Rekonsiliasi Aset Tahun 2014 dan Inputting data ke SIMDA BMD Dinas Pendidikan Kab. Klaten

Lampiran II/7 - 8 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 1.9B 1.9B.1 1.10B

1.10B.1 1.11B 1.11B.1 1.12B 1.12B.1 1.13B 1.13B.1 1.14B 1.14B.1 1.15B 1.15B.1 1.16B 1.16B.1

Memberikan rekomendasi perbaikan penyajian laporan keuangan untuk piutang PBB, kontrak-kontrak yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran dalam rangka mempertahankan opini WTP NON PKPT-Pendampingan reviu LKPD tahun 2014 pada Inspektorat Kabupaten Sleman Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, Narasumber menyarankan agar disusun infrastruktur yang menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kebijakan akuntansi dan penatausahaan keuangan agar berkesesuaian dengan aplikasi keuangan yang digunakan NON PKPT-Narasumber Sosialisasi SAP Berbasis Akrual di pemkab Bantul Tim memberikan saran perbaikan atas catatan dalam LRA, Persediaan, Utang Jangka Pendek, Utang Jangka Panjang dan Aset tetap. NON PKPT-Narasumber FGD Evaluasi Reviu LKPD Kota Yogyakarta Tim menyarankan agar para petugas akuntansi DPPKAD dan SKPD Kab. Purworejo meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual NON PKPT-Narasumber Diklat Teknis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Angkatan I pada Pemkab Purworejo Tim menyarankan agar para auditor Kab. Kebumen meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual NON PKPT-Narasumber Bimtek SAP Berbasis Akrual di Inspektorat Kab. Kebumen Dilakukan perbaikan pembukuan dengan menambah jurnal pembentuk beban dengan menggunakan bantuan microsoft access Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 berbasis akrual dengan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemkab Kebumen Agar Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten memformalkan SOP dan mengagendakan pembahasan tahap inventarisasi aset dalam rapat koordinasi tingkat pimpinan secara berkala NON PKPT-Pendampingan Rekonsiliasi Aset Tahun 2014 dan Inputting data ke SIMDA BMD Dinas Pendidikan Kab. Klaten Agar proses inventarisasi aset segera diselesaikan sehingga penyusutan laporan keuangan per 31 Desember 2014 restatement dapat segera dilaksanakan NON PKPT-Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyesuaian Saldo Awal TA. 2015 pada Pemkab Bantul

2

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara ---NIHIL---

3

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi ---NIHIL---

4 4.1B 4.1B.1

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Tim menyarankan agar menambahkan pertimbangan risiko dan penyesuaian sisdur sesuai alur SIMDA

4.2B 4.2B.1 5 5.1B

5.1B.1 5.2B 5.2B.1 5.3B 5.3B.1 5.4B 5.4B.1

NON PKPT-Pencermatan Sisdur Pengelolaan Retribusi Daerah Pemkab Purworejo [NON PKPT-Pencermatan Sisdur Pengelolaan Retribusi Daerah Pemkab Purworejo]

Pendampingan menyarankan agar draft sistem dan prosedur penilaian aset tanah, gedung dan bangunan segera difinalkan sehingga dapat dipedomani. NON PKPT-Pendampingan Penyusunan Sistem dan Prosedur Penilaian Aset pada Pemkab Klaten Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus terus diberi pemahaman dan ketrampilan dengan workshop dan Bimtek atau pendampingan agar dapat mengelola keuangan desa dengan tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi warga desa. NON PKPT-Narasumber workshop pengelolaan keuangan desa pada Pemkab Sleman Bendahara Desa harus selalu diberikan pemahaman dan ketrampilan melalui workshop/bimtek/pendampingan agar dapat mengelola keuangan desa dengan tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. NON PKPT- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul Pemkab Kulon Progo berkomitmen akan menerapkan aplikasi SIMDA Desa yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana untuk memudahkan Kepala/Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa sehingga laporan realisasi APBDesa segera dapat disampaikanKesiapan dan pencairan dana desa tepat waktu. NON PKPT-Survei Pembinaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Pemkab Kulon Progo Aplikasi SIMDA Desa yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana untuk memudahkan Kepala/Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa. NON PKPT-Paparan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa di Pemda Sleman

6

Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan ---NIHIL---

7

Rekomendasi Keinvestigasian ---NIHIL---

8

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L

Lampiran II/8 - 8 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan ---NIHIL--9

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda ---NIHIL---

10 10.1C

Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi Melakukan monitoring terhadap seluruh UPTD agar segera menyempurnakan penyusunan laporan keuangan dan RSB serta melengkapi persyaratan administrasi lainnya. Narasumber Workshop Penyusunan Laporan Keuangan dan Rencana Strategis Bisnis pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

10.1C.1

11

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi ---NIHIL--Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan (tidak direncanakan) 27

Lampiran III PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP S.D. BULAN SEPTEMBER TAHUN 2015 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional 1.1 Bupati Magelang agar membuat sisdur PBJ di tingkat Pemda yang dapat menguatkan peran masing-masing SKPD/Unit kerja dalam PBJ untuk mendukung pengendalian PBJ secara keseluruhan dengan menggunakan indikator yang terpantau secara terus menerus. dan membuat standarisasi sarana dan prasarana pemda serta standar barang agar diidentifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa SKPD dapat dilakukan dengan cermat dan akuntabel. 1.1.1 Survei penataan sisdur PBJ di Pemkab Magelang 2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L ---NIHIL--3 3.1

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda RTP yang disusun dalam rangka menyelenggarakan SPIP yang memadai di Pemkab bantul, diharapkan lebih banyak lagi RTP yang dapat disusun baik tingkat kabupaten maupun SKPD

3.1.1 Narasumber Pendampingan Penyusunan RTP pada Pemkab Bantul Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 2 Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (direncanakan) 2 B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional ---NIHIL--2

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L ---NIHIL---

3 3.1 3.1.1 3.2

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Satgas SPIP Kabupaten proaktif sosialisasi dan asistensi penyelenggaraan SPIP ke SKPD NON PKPT-Diklat SPIP Di Kab. Purworejo 1. Workshop mengundang Satgas Kabupaten supaya ikut terlibat dan proaktif dalam menerapkan SPIP di tingkat Kabupaten dan SKPD 2. Sekda akan menyusun RTP SPIP atas kegiatan utama dan akan dikonsultasikan ke BPKP DIY NON PKPT-Pendampingan RTP SPIP Pemkab Gunungkidul

3.2.1 3.3

3.3.1 3.4 3.4.1 3.5 3.5.1 3.6 3.6.1 3.7 3.7.1

3.8 3.8.1

Dalam Pembekalan disampaikan sbb: 1. Peserta pembekalan agar menyampaikan materi Penyusunan RTP kepada pegawai di lingkungan SKPD masingmasing dan melanjutkan penyusunan RTP SKPD 2. Satgas SPIP Kota Magelang agar membantu dan memfasilitasi penyusunan RTP SKPD 3. Inspektorat Kota MAgelang agar memonitor pelaksanaan penyusunan RTP SKPD NON PKPT-Pembekalan Penyusunan RTP SKPD kepada satgas SPIP Pemkot Magelang Tim menyarankan agar Satgas SPIP Disperandagkop ESDM menyelesaikan RTP SKPD NON PKPT-Narasumber Pelatihan SPIP di Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul Memberikan usulan perbaikan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemkot Magelang, khususnya nilai LAKIP CC dapat menjadi B atau nilai yang semakin meningkat. NON PKPT-Narasumber Penyusunan LKjIP Pemkot Magelang Tim menyarankan agar Inspektur Kab. Klaten untuk memperbaiki pola kerja tim reviu. NON PKPT-Narasumber Pendampingan reviu LKjIP Kabupaten Klaten tahun 2014 Memberikan rekomendasi perbaikan menuju kinerja yang lebih baik sebelumnya SAKIP Kab Sleman B menuju A NON PKPT-Penyusunan Laporan Kinerja Pemkab Sleman Tahun 2014 SKPD agar menyusun RTP dengan difasilitasi Satgas SPIP Kab. Magelang NON PKPT-Penyusunan RTP Tingkat SKPD pada Pemkab Magelang Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (Tidak Direncanakan) 8

Lampiran IV PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI PEMBINAAN KAPABILITAS APIP S.D. BULAN SEPTEMBER 2015 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L NIHIL 2

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

2.1

Kepada Bupati Klaten untuk: 1. Segera menanda tangani Internal Audit Charter sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan independensi APIP dalam menjalankan fungsinya. 2. Mencukupi kebutuhan jumlah SDM di APIP sampai pada jumlah yang ideal. 3. Memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas SDM di lingkungan APIP

2.1.1

Bimbingan teknis peningkatan level kapabilitas APIP dan penerapan ketentuan JFA pada Inspektorat Kabupaten Klaten

2.2

Kepada Walikota Magelang untuk: 1. Segera menanda tangani Internal Audit Charter sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan independensi APIP dalam menjalankan fungsinya. 2. Mencukupi kebutuhan jumlah SDM di APIP sampai pada jumlah yang ideal. 3. Memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas SDM di lingkungan APIP Bimbingan teknis peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Magelang Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP 2 Buah Rekomendasi Strategis

2.2.1

B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L NIHIL 2

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L NIHIL

Lampiran V PERWAKILAN BPKP D. I. YOGYAKARTA CAPAIAN KEGIATAN DUKUNGAN PENGAWASAN S.D. BULAN SEPTEMBER 2015 Kegiatan No.

Program

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Kode

Nama Kegiatan

3670 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Output IKK

Rincian IKK

Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

64 LAP

9

9

100,00

Jumlah Layanan Perkantoran

64 LAP

9

9

100,00

0 1 1 2 9 2 0 11 1 1 2 3 11 3 0

0 1 1 2 9 2 0 11 1 1 2 3 11 3 0

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester) Jumlah Laporan GDN (Bulanan) Jumlah Dokumen Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu Jumlah Dokumen RKA BPKP (Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran) Jumlah Laporan Keuangan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan) Jumlah Laporan BMN

1 Printer Warna (Infus) 2 Printer Laser 3 PC 4 LCD Projector 5 Scanner 6 UPS 7 All In PC 8 External HD 3 TB 9 Internal HDD 2,5 GB 10 Kamera

Tersedianya alat rumah tangga BPKP

Capaian (%)

Jumlah dokumen gaji/tunjangan kinerja unit kerja

Jumlah Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi (Semester) 12 Jumlah Laporan Kehumasan Triwulan 13 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 14 Jumlah Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/IHT) 15 Jumlah Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Termanfaatkann 3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana Tersedianya alat dan Prasarana BPKP pengolah data BPKP ya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert

target realisasi PP/Keg Satuan s.d. s.d. bulan ini bulan ini

11 Printer Laser Jet 12 Mesin Scanner 1 Mesin Penghancur Kertas 2 Lemari Arsip 3 Lemari Arsip (Koleksi Perpustakaan) Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP Jumlah Program 01 Jumlah

9 2 1 3 16 16 6 5 3 6 2 2 24 7 45

LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP

147 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 213 213

47 UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT

4 2 4 4 1 6 4 0 0 0 4 4 2 2 3 40 96 96

47 5 3 9 5 2 7 0 2 1 1 0 0 2 2 3 42 98 98

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 125,00 150,00 225,00 125,00 200,00 116,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 105,00 102,08 102,08

Lampiran VI/1 - 2 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA TARGET DAN REALISASI PP, OH, DANA, DAN LAPORAN S.D. BULAN SEPTEMBER 2015

Kode No Kegi. atan 1

IKK

Rincian IKK

3701 Rekomenda 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas si Hasil Pelaporan Pengawasan 2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara 3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi 6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran 7 Rekomendasi Keinvestigasian 8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Perbaikan Pencegahan 9 Rekomendasi Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomenda 1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional si Pembinaan 2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L Penyelengg a-raan SPIP 3 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomenda 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas si Pengawasan Intern K/L Pembinaan 2 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Kapabilitas Jumlah Rekomendasi Pembinaan APIP Kapabilitas APIP Jumlah Rekomendasi Program 06 2 3670 Jumlah Jumlah dokumen gaji/tunjangan kinerja unit kerja Layanan Jumlah Layanan Perkantoran Perkantora 3676 Jumlah 1 Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Laporan (RKT) 2 Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Dukungan (TAPKIN) Manajemen Perwakilan 3 Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKP 4 Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester) 5 Jumlah Laporan GDN (Bulanan) 6 Jumlah Dokumen Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu 7 Jumlah Dokumen RKA BPKP (Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi 8 Jumlah Laporan Keuangan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 9 Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan) 10 Jumlah Laporan BMN 11 Jumlah Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi (Semester) 12 Jumlah Laporan Kehumasan Triwulan 13 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 14 Jumlah Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/IHT 15 Jumlah Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP

Target Realisasi Output Output PP s.d. s.d. s.d. bula bulan bula bulan bula bulan n ini ini n ini ini n ini ini

Target OH

Realisasi Dana

bulan s.d. ini bulan ini

bulan ini

Laporan PP s.d. s.d. bulan bulan bula bulan ini ini n ini ini

s.d. bulan ini

OH

Dana

bulan s.d. ini bulan ini

bulan ini

Laporan s.d. bulan bulan ini ini

s.d. bulan ini

Capaian (%) PP

OH

Dana

Lap.

1

3

1

24

-

23

-

1.087

8.067.000

167.541.400

3

23

13

112

226

1.566

41.197.168

185.608.388

14

98

486,96

144,07

110,78 426,09

-

6

1

7

-

49

-

2.971

31.651.550

357.294.400

-

49

-

57

10

1.450

11.491.818

361.899.618

2

53

116,33

48,81

101,29 108,16

-

-

-

1

2

6

126

260

35.921.000

89.903.000

-

4

-

6

-

205

4.540.000

30.026.000

2

5

100,00

78,85

33,40 125,00

2

4

-

2

1

53

103

2.194

35.020.000

352.285.000

45

49

1

19

111

503

27.979.924

115.880.394

1

13

35,85

22,93

32,89

3 1 15 1

16 1 32 4

5 2 1

23 17 3

18 2 1 6

69 3 23 11

1.019 150 75 219

4.064 225 590 411

131.195.450 26.520.000 30.770.000 47.081.000

456.432.000 37.280.000 161.826.650 132.597.700

7 1 6 1

51 1 19 5

35 3 3

99 27 33

841 44 13

3.288 316 344

76.500.754 2.010.000 21.781.680

600.166.710 58.640.000 160.015.223

9 3 3

55 23 31

143,48 0,00 117,39 300,00

80,91 0,00 53,56 83,70

131,49 107,84 0,00 0,00 36,24 121,05 120,68 620,00

1

4

-

5

2

16

82

807

29.992.000

154.608.000

3

15

3

24

52

466

330.000

93.254.370

1

21

0,00 150,00

0,00 57,74

0,00 0,00 60,32 140,00

24

70

10

82

32

253

1.774

12.609

376.218.000

1.909.768.150

66

216

58

377

1.297

8.138

185.831.344

1.605.490.703

-

299

0,00 149,01

0,00 64,54

0,00 0,00 84,07 138,43

-

-

-

1

-

3

-

153

694.000

21.048.000

-

2

-

1

-

38

-

8.600.000

-

1

33,33

24,84

40,86

-

-

-

-

-

2

-

40

-

3.000.000

-

2

-

2

-

24

-

-

-

2

100,00

60,00

0,00 100,00

-

2

1

9

-

8

-

262

-

75.893.000

2

8

3

20

12

127

2.420.000

14.442.530

3

17

250,00

48,47

19,03 212,50

-

2

1

10

-

13

-

455

694.000

99.941.000

2

12

3

23

12

189

2.420.000

23.042.530

176,92

41,54

23,06 166,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

1

-

2

1

12

-

548

10.000.000

130.650.000

-

11

3

19

141

441

35.730.143

132.462.093

-

16

158,33

80,47

101,39 145,45

24

1 73

11

2 94

1 33

12 278

1.774

548 13.612

10.000.000 386.912.000

130.650.000 2.140.359.150

68

11 239

3 64

19 419

141 1.450

441 8.768

35.730.143 223.981.487

132.462.093 1.760.995.326

0 38

16 335

158,33 150,72

80,47 64,41

101,39 145,45 82,28 140,17

1 1

9 9

1 1

9 9

9 9

81 81

1.234 1.234

11.042 11.042

1.867.284.000 1.867.284.000

17.820.714.019 17.820.714.019

1 1

9 9

6 6

64 64

1.085 1.085

9.820 9.820

2.735.762.903 2.735.762.903

18.047.327.893 18.047.327.893

9

1

79,01 79,01

88,93 88,93

101,27 100,00 101,27 100,00

-

-

-

-

2

14

-

-

-

-

-

-

2

9

132

425

-

17.070.000

0

0

64,29

0,00

-

1

-

1

-

2

-

-

-

18.300.000

-

1

-

2

-

53

-

10.245.000

0

1 100,00

0,00

55,98 100,00

1

1 2 9

1

1 2 9

2

1 3 19

63

20 49 600

903.333

20.600.000 30.880.000 7.226.664

1

1 2 9

3

1 3 16

67

405 93 1.033

932.000

152.500 6.292.800 1.028.000

0 0 1

1 100,00 2025,00 2 100,00 189,80 9 84,21 172,17

0,74 100,00 20,38 100,00 14,23 100,00

1

2

1

2

1

13

24

210

58.630.000

117.260.000

1

2

2

16

23

331

2.910.000

86.927.300

1

2 123,08

74,13 100,00

-

-

-

-

1

6

10

80

-

-

-

-

3

6

38

42

34.922.543

52.295.643

0

1

11

1

11

1

14

19

258

7.388.571

81.274.283

1

11

-

5

-

109

-

77.193.140

1

-

1 1

-

1 1

-

2 3

-

60 51

-

-

-

1 1

2 1

3 6

29 2

79 38

1.110.000 -

43.044.100 55.696.900

-

2 3

-

2 3

1

3 4

30

42 122

-

17.683.000 22.816.000

-

2 3

1

2 2

12

20 54

-

1

11

1

11

1

17

-

226

4.812.645

46.160.328

1

11

1

24

46

1.062

-

-

3

-

3

2

11

30

178

-

10.700.000

-

3

1

7

11

182

-

3.150.000

0

3

63,64

102,25

29,44 100,00

-

-

-

-

1

21

15

103

18.490.000

232.285.000

-

-

7

45

44

293

7.081.904

132.304.929

0

0 214,29

284,47

56,96

35

3

20

1 9

157,62

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0 100,00

52,50

35,71

42,25

94,98 100,00

0 0

1 150,00 1 200,00

131,67 74,51

0,00 100,00 0,00 100,00

4.131.000 19.041.938

0 0

2 3

66,67 50,00

47,62 44,26

23,36 100,00 83,46 100,00

28.686.800

1

11 141,18

469,91

62,15 100,00

11

0,00

26,53

0,00

0,00

Lampiran VI/2 - 2

Kode No Kegi. atan

IKK

Rincian IKK

Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 3678 Tersedianya 1 Printer Warna (Infus) alat 2 Printer Laser pengolah 3 PC data BPKP 4 LCD Projector 5 Scanner 6 UPS 7 All In PC 8 External HD 3 TB 9 Internal HDD 2,5 GB 10 Kamera 11 Printer Laser Jet 12 Mesin Scanner Tersedianya 1 Mesin Penghancur Kertas alat rumah 2 Lemari Arsip tangga 3 Lemari Arsip (Koleksi Perpustakaan) BPKP Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP Jumlah Program 01 Jumlah

Target Realisasi Output Output PP s.d. s.d. s.d. bula bulan bula bulan bula bulan n ini ini n ini ini n ini ini 4 -

47 4 2 4 4 1 6 4 4 4 2 2 3

4 -

47 5 3 9 5 2 7 2 1 1 2 2 3

Target

Realisasi

OH

Dana

bulan s.d. ini bulan ini

bulan ini

s.d. bulan ini

12

133

191

1.999

90.224.549

605.185.275

-

1 1 -

-

14 14 -

-

11.152.000 4.346.000 28.100.000 48.792.000 5.050.000 35.460.000 44.000.000 8.000.000 24.600.000 6.900.000 7.980.000 11.970.000

Laporan PP s.d. s.d. bulan bulan bula bulan ini ini n ini ini 4 -

47 4 2 4 4 1 6 4 4 4 2 2 3

OH

Dana

bulan s.d. ini bulan ini

bulan ini

s.d. bulan ini

23

147

404

4.219

46.956.447

-

1 1 -

-

18 14 -

-

Laporan s.d. bulan bulan ini ini

537.260.050 13.940.000 6.519.000 62.500.000 60.990.000 10.100.000 41.370.000 5.081.000 1.100.000 7.900.000 6.900.000 7.980.000 11.970.000

4

-

40

-

42

-

2

-

28

-

236.350.000

-

40

-

2

-

32

-

236.350.000

5 29

96 169

5 16

98 192

21 54

216 494

1.425 3.199

13.069 26.681

1.957.508.549 2.344.420.549

18.662.249.294 20.802.608.444

5 73

96 335

29 93

213 632

1.489 2.939

14.071 22.839

2.782.719.350 3.006.700.837

18.820.937.943 20.581.933.269

Capaian (%) PP

OH

Dana

Lap.

100,00 125,00 150,00 225,00 125,00 200,00 116,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

47

110,53 5 100,00 3 0,00 9 0,00 5 0,00 2 0,00 7 0,00 0 0,00 2 0,00 1 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 2 0,00 3 0,00 0,00

211,06 128,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88,78 125,00 150,00 222,42 125,00 200,00 116,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

0

42

5 43

98 433

100,00 98,61 127,94

114,29 107,67 85,60

100,00 105,00 100,85 102,08 98,94 129,25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0