KATA PENGANTAR LAPORAN AKHIR

LAPORAN AKHIR

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT., atas selesainya penyusunan Laporan Akhir Penelitian Pendapatan Daerah di Bidang Usaha Hotel dan Restoran di Kabupaten Ngawi Tahun 2012. Laporan ini merupakan hasil kerjasama Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah

Pengembangan

dan

Kabupaten

Pengabdian

Ngawi

pada

dengan

Masyarakat

Pusat

Penelitian,

Fakultas

Pertanian

Universitas Pembangun Nasional ”Veteran” Jawa Timur.

Secara substansial

Laporan ini tersusun dalam suatu Sistematika Penulisan sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan; Bab II. Tinjauan Pustaka; Bab III. Metode Penelitian; dan Bab IV. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Ngawi. Bab V. Efisiensi dan Efaktifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Bab VI. Kesimpulan, Rekomendasi dan Implementasi Program Kebijakan Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi masukan dalam rangka penyusunan Laporan Akhir Penelitian ini. Diharapkan Laporan Akhir Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai dasar pijakan dalam rangka pengambilan Kebijakan Program Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pemberdayaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Ngawi. Kami menyadari karena keterbatasan yang ada, maka tiada gading yang tak retak, kami selalu mengharap kritik saran membangun dari semua pihak. Ngawi,

Nopember 2012

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN NGAWI

Drs. M. ARIF SUYUDI, M.M. Pembina Utama Muda Nip. 19571207 198503 1 010 i Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR

DAFTAR ISI Halaman PENDAHULUAN ………………………………………………........

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Latar Belakang ………………………………………………… Perumusan Masalah ………………………………………….. Landasan Hukum Alur Kerangka Pikir …………………………………………… Tujuan ………………………………………………………….. Manfaat ……………………………………………………….. Sistimatika Penyusunan Laporan ….………………….........

1 3 3 4 5 5 6

II.

TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………………. 2.1 Pengertian Pendapatan Daerah ……………………………. 2.2 Pengertian Pajak …………………………………………….. 2.3 Jenis-Jenis pajak ………….................................................. 2.4 Pengertian Hotel dan Pajak Hotel …………………………… 2.5 Pengertian Restoran dan Pajak Restoran ………………….

8 8 9 9 9 11

III.

METODE PENELITIAN ……………………………………………. 3.1 Lokasi dan Jenis Penelitian ………………………………….. 3.2 Jenis dan Analisis Data ……………………………………… 3.3 Ruang Lingkup Penelitian …………………………………… 3.4 Organisasi Pelaksana Penelitian …………………………… 3.5 Jadual Penelitian ……………………………………………….

13 13 14 15 16 16

IV.

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN NGAWI ……… 4.1 Kondisi Umum Geografi dan Wilayah Administrasi ……….. 4.2 Kondisi Hotel dan Restoran ………………………………….. 4.3 Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Total Pendapatan Pajak ……………………………………….. 4.4 Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah …………………………………….

18 18 19

EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 5.1 Latar Belakang Pemberdayaan Pajak ………………………. 5.2 Penggalian Potensi dan Peluang Usaha Hotel dan Restoran 5.3 Perencanaan Penataan/Revitalisasi Kebijakan Pajak ……… 5.4 Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Pajak ………………… 5.5 Evaluasi Hasil dan Pencapaian Rencana dan Target Pajak .

26 26 26 28 33 39

I.

V.

21 23

ii Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR

VI.

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN ………………………………………………………… 6.1 Kesimpulan ……………………………………………………… 6.2 Rekomendasi Kebijakan ………………………………………. 6.3 Implementasi Program Kebijakan …………………………….

40 40 41 41

DAFTAR PUSTAKA

iii Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR

DAFTAR TABEL Tabel

Uraian

Hal.

1.

Sebaran Jumlah Hotel dan Restoran di Kecamatan Penelitian di Kabupaten Ngawi tahun 2012 .....................................................

13

Tim Peneliti Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran di Kabupaten Ngawi tahun 2012 .................................

16

Rincian Jadual Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012 .................

17

Sebaran Restoran/Warung di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 ................................................................................................

20

5.

Daftar Jenis Pajak, Target dan Realisasi per Oktober 2011 .......

22

6.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Hasil Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2011 …………........

23

Matrik Implementasi Program Kebijakan Strategi Pemberdayaan Pajak Hotel dan Restoran …………………………………………….

42

2.

3.

4.

7.

iv Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR

DAFTAR GAMBAR Gambar

Uraian

Hal.

1.

Alur Kerangka Pikir Strategi dan Langkah-Langkah Peningkatan Pajak Hotel & Restoran di Kabupaten Ngawi ..................

4

v Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Otonomi daerah di bidang keuangan hendaknya diartikan sebagai pemberian keleluasaan kepada daerah dalam menggali dan membelanjakan dananya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing. Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk meningkatkan

pendapatan

daerah

adalah

dengan

meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMN, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lainlain. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan mampu memberi warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah. Pendapatan ini dapat digunakan bebas oleh daerah, artinya penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dibuktikan secara statistik, baik secara individu masing-masing variabel ataupun secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel PHR (Pajak Hotel dan Restoran).

Potensi PHR masih

memungkinkan untuk diberdayakan. Terjadinya perbedaan antara perhitungan potensi dengan penerimaan PHR diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya

1 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR manusia terutama dalam auditing data potensi PHR, yang tanpa disadari Kabupaten Ngawi akan kehilangan sebagian penerimaan pajak setiap tahun. Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Timur. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kabupaten Ngawi berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemberdayaan pajak daerah. Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak Hotel dan Restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat

memperlancar

pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut,

pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efesien. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai pelaksana

pemerintahan

di

daerah

secara

aktif

melakukan

upaya

pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak Hotel dan Restoran. Dilatarbelakangi oleh dasar hukum, baik berupa Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maupun Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Maka pada Tahun Anggaran 2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Pada Masyarakat (P4M) Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur, mengadakan Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012.


LAPORAN AKHIR

1.2.

Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang permasalahan di atas dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi? 2. Bagaimana keefektifan dan efesiensi adminitrasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Ngawi? 3. Bagaimana pengaruh jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara terhadap realisasi pajak hotel dan restoran di Ngawi?

1.3.

Landasan Hukum Adapun peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah dan menjadi landasan

hukum dan harus dipedomani

oleh Para Peneliti dalam

Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.


LAPORAN AKHIR 1.4.

Alur Kerangka Pikir

UNDANG-UNDANG & PERDA PAJAK HOTEL & RESTORAN

PEMETAAN HOTEL DAN RESTORAN

REKOMENDASI KEBIJAKAN PAJAK HOTEL & RESTORAN

POTENSI HOTEL DAN RESTORAN

PENINGKATAN PAJAK HOTEL & RESTORAN

PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGAWI

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Strategi dan Langkah-Langkah Peningkatan Pajak Hotel & Restoran di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan alur kerangka pikir dalam gambar 1 di atas, kegiatan Penelitian diawali dari Undang-Undang & Peraturan Daerah mengenai pajak dan restoran, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi kebijakan pajak hotel dan restoran, baik mengenai pelaksanaan pemetaan dan potensi hotel maupun restoran. Ketiga hal yang berupa : rekomendasi kebijakan pajak hotel dan restoran, pemetaan hotel dan restoran, serta potensi hotel dan restoran, dianalisis dalam rangka untuk peningkatan pajak hotel dan restoran. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah sebagai bahan pertimbangan Rekomendasi Kebijakan bagi Pemerintah


LAPORAN AKHIR Kabupaten Ngawi, khususnya bagi Badan Perencanaan dan Pembangynan Daerah Kabupaten Ngawi.

1.5. Tujuan Tujuan yang dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Menjelaskan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada Pemerintah Kabupaten Ngawi. 2. Menggambarkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah.

1.6. Manfaat Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, yaitu : 1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. 2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam masalah pajak hotel dan restoran.


LAPORAN AKHIR

1.7. Sistimatika Penyusunan Laporan Sistematika penyusunan Laporan Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012, terdiri dari 4 bab, dengan uraian singkat sebagai berikut : Bab 1. Pendahuluan Uraian dalam bab 1 menjelaskan mengenai : Latar Belakang mengapa penelitian ini dilakukan, Perumusan Masalah yaitu berupa permasalahan pokok dalam Penelitian, Landasan Hukum berupa dasar hukum dilakukan penelitian, Alur Kerangka Pikir, sebagai tahapan bagan alur pikir dilakukannya penelitian, Tujuan, dan Manfaat dilakukannya penelitian. Bab 2. Tinjauan Pustaka Uraian dalam bab 2 berisi kepustakaan, sebagai teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Kepustakaan yang menjelaskan pengertian : Pendapatan Asli Daerah; Pajak Hotel; dan Pajak Restoran. Bab 3. Metode Penelitian Uraian dalam bab 3 menjelaskan metode penelitian, yaitu berupa

tata

cara

pelaksanaan

dilakukannya

penelitian.

Penjelasannya diawali dari penetapan : Lokasi dan Jenis Penelitian; Jenis dan Analisis Data; sampai kepada penetapan Jadual dan Organisasi Pelaksana Kajian. 6 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR

Bab 4. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Ngawi Uraian dalam bab 4 menjelaskan gambaran umum wilayah Kabupa-ten Ngawi, yang berupa : Kondisi Umum Geografi dan Wilayah administratif Kabupaten Ngawi; Pemetaan/Kondisi Hotel dan Restoran di Kabupaten Ngawi; serta Potensi Hotel dan Restoran di Kabupaten Ngawi. Bab 5. Efisiensi dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Uraian dalam bab 5 menjelaskan tahapan menuju efisiensi dan efektifitas pungutan pajak hotel dan restoran, yaitu : a. Penggalian Potensi dan Peluang Usaha Hotel dan Restoran b. Perencanaan Penataan/Revitalisasi Kebijakan Pajak c. Efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan Pajak d. Evaluasi Pencapaian Rencana dan Target Pajak Bab 6. Kesimpulan, Rekomendasi dan Implementasi Program Kebijakan Uraian dalam bab 6 berupa : Kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil pelaksanaan penelitian; Rekomendasi Kebijakan, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi, khususnya Bappeda Kabupaten Ngawi, yang dilengkapi dengan Implementasi Program Kebijakan Pendapatan di Bidang Usaha Hotel dan Restoran, untuk memberikan langkah-langkah penerapan yang nyata pada kegiatan tindak lanjut hasil pelaksanaan penelitian.


LAPORAN AKHIR

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 23 adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sedangkan Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 25 terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah; 2. Dana Perimbangan; dan 3. Lain‐lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari : a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan d. Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.


LAPORAN AKHIR Jadi yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar asli digali dari potensi yang ada di daerah tersebut, dan digunakan untuk pembangunan daerah tersebut.

2.2 Pengertian Pajak Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2.3 Jenis-Jenis Pajak Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang Undang No.28 Tahun 2009 adalah : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Bahan Galian C 7. Pajak Parkir.


LAPORAN AKHIR 2.4 Pengertian Hotel dan Pajak Hotel Hotel dan Pajak Hotel menurut Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 mempunyai pengertian sebagai berikut : 1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 2. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Jadi yang dimaksud hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk : -

Penginapan atau tempat tinggal jangka pendek.

-

Pelayanan penunjang lain sebagai pelengkap untuk kemudahan dan kenyamanan.

-

Fasilitas olahraga dan hiburan untuk tamu hotel.

-

Penyewaan ruang acara / pertemuan.

- Tempat makan atau restoran hotel seperti kafe, kantin, bar, pub, dan lain-lain.


LAPORAN AKHIR Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak hotel, adalah: a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; b. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren; c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel; e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.5 Pengertian Restoran dan Pajak Restoran Restoran dan Pajak Restoran menurut Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 mempunyai pengertian sebagai berikut : 1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 11 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR 2. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Jadi yang dimaksud restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah : a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering; b.

Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Sedangkan Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan

yang melakukan pembayaran kepada restoran.

Wajib Pajak Restoran

adalah pengusaha restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarif Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Restoran tersebut ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.


LAPORAN AKHIR

BAB III. METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Jenis Penelitian Lokasi wilayah penelitian meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu satu kecamatan yang potensial hotel dan restorannya paling tinggi, yaitu Kecamatan Kota Ngawi; satu kecamatan yang potensi hotel dan restorannya sedang,

yaitu Kecamatan Mantingan dan satu kecamatan

yang potensi hotel dan restorannya rendah, yaitu Kecamatan Karangjati Dipilihnya ketiga kecamatan tersebut atas dasar kesepakatan dalam rapat koordinasi antar dinas terkait. Ketiga kecamatan tersebut dapat mewakili kondisi hotel dan restoran seluruh kecamatan di Kabupaten Ngawi permasalahan Penelitian.

Jumlah Hotel di

sebanyak 6 , dan jumlah Restorannya 55.

dan sesuai dengan

Kecamatan Kota Ngawi

Di Kecamatan Mantingan dan

Karangjati tidak ada hotel, adapun jumlah restoran di Kecamatan Mantingan sebanyak 11 dan 8 di Kecamatan Karangjati. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1. Tabel 1. Sebaran Jumlah Hotel dan Restoran di Kecamatan Lokasi Penelitian di Kabupaten Ngawi tahun 2012. No. 1. 2. 3.

Kecamatan Jumlah Hotel Ngawi Mantingan Karangjati

6 0 0

Jumlah Restoran 55 11 8

Sumber : Dinas DPPKA Kabupaten Ngawi, tahun 2011


LAPORAN AKHIR

Jenis kajian yang dilakukan dalam kegiatan penelitian berupa Metode Survey. Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode aktion riset dan observasi untuk data primer, sedangkan pengumpulan data sekundernya berupa metode studi pustaka.

3.2 Jenis dan Analisis Data

Jenis data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian berupa data primer, yang diambil dari ketiga kecamatan, yaitu : Kecamatan Ngawi, Kecamatan Mantingan, dan Kecamatan Karangjati. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa : 1. Metode Survey Pelaksana berusaha untuk melakukan kajian lapang (Survey Lapang), guna mengumpulkan data mengenai Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012, yang terkait dalam kegiatan penelitian. 2. Studi Pustaka Dalam

melakukan

studi

pustaka,

Peneliti

berusaha

untuk

memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai kondisi potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ngawi, melalui referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun

sumber data sekunder berasal dari instansi terkait :


LAPORAN AKHIR - Bappeda Kabupaten Ngawi; - Dinas Perindustrian Kabupaten Ngawi; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi; - Bagian Perekonomian, dan - Stake Holder. 3. Analisis Data Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah mentabulasi dan menganalisis data

secara Action Riset, yang hasilnya berupa

peningkatan pajak hotel dan restoran, sebagai bahan pertimbangan Rekomendasi Kebijakan Pajak dan Restoran bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi, khususnya bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Ngawi.

3.3 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup kegiatan Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012, adalah sebagai berikut, yaitu melakukan : 1. Pembuatan KAK 2. Pembentukan Tim Pelaksana 3. Pembuatan Riset Desain 4. Pembuatan Laporan Penduluhan 5. Survey Lapang 6. Tabulasi Data 7. Analisis Data 8. Pembuatan Draft Laporan Akhir 15 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR 9. Diskusi Draft Laporan Akhir 10. Penyempurnaan Draft Laporan Akhir 11. Penyerahan Laporan Akhir

3.4 Organisasi Pelaksana Penelitian Penelitian ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi yang bekerjasama dengan Tim Peneliti dari Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Pada Masyarakat (P4M) Fakultas Pertanian

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa

Timur. Susunan Tim Peneliti dari P4M Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur, sebagaimana, dapat dilihat dalam Tabel 2. Tabel 2. Tim Peneliti Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran di Kabupaten Ngawi tahun 2012. No.

Nama

1.

Dr.Ir. Nora Agustien, M.P.

2. 3. 4.

Ir. Eko Priyanto, M.P. Dr.Drs.Ec. Prasetyohadi,M.M. Ir. Didik Utomo Pribadi, M.P.

Jabatan Ketua P4M FP selaku Penanggung Jawab Ketua Peneliti Anggota Peneliti Anggota Peneliti

Keahlian/Spesialisasi Budidaya Pertanian Ekonomi Sumberdaya Manajemen Pemasaran Pemberdayaan Masy.Petani

3.5 Jadual Penelitian Waktu pelaksanaan penelitian maksimal selama 8 bulan terhitung sejak penandatanganan SPMK (Surat Perintah Melaksanakan kerja), 29 Pebruari 2012. Adapun rincian jadual penelitian, dapat sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.


LAPORAN AKHIR

Tabel 3. Rincian Jadual Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012 No.

Uraian Kegiatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pembuatan KAK Pembentukan Tim Pelaksana Pembuatan Riset Desain Pembuatan Lap. Penduluhan Survey Lapang Tabulasi dan Analisis Data Pembuatan Draft Laporan Akhir Diskusi Draft Laporan Akhir Penyempurnaan Draft Lap. Akhir Penyerahan Laporan Akhir

Pelaksanaan Bulan : 4 5 6 7 8 9 10 11 √ √ √

√

√

√ √

√ √ √

√ √

√

√ √


LAPORAN AKHIR

BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN NGAWI 4.1 Kondisi Umum Geografi dan Wilayah Administratif Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah pada posisi 7º21’ - 7º31’ Lintang Selatan dan 110º10’ - 111º40’ Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1..298,58 km2, terdiri lahan sawah seluas 506,6 km 2 dan lahan kering seluas 791,98 km2. Secara administrasi wilayah Kabupaten Ngawi terbagi menjadi 19 kecamatan dan 217 desa. Adapun batas-batas wilayah kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara

: Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Jawa Tengah)



Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan



Sebelah Timur

: Kabbupaten Madiun



Sebelah Barat

: Kabbupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah)

Kondisi topografi wilayah cukup bervariasi yaitu topografi datar, berbukit dan bahkan pegunungan tinggi, dengan ketinggian 40 – 3.031 meter dari atas permukaan laut. Secara umum, Kabupaten Ngawi bagian tengah adalah daera dataran yang merupakan lahan subur, di bagian selatan merupakan perbukitan dan 18 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR pegunungan yang membujur dari timur ke barat, meliputi Kecamatan Kendal, Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Ngrambe dan Kecamatan Sine yang berada di lereng Gunung Lawu. Sedangkan dibagian utara, membujur dari timur ke barat, merupakan deretan pegunungan Kendeng yang kurang subur, terdiri dari batuan kapur yang dipertegas dengan Sungai Bengawan Solo sebagai pembatasnya.

4.2 Kondisi Hotel dan Restoran Kondisi sebaran lokasi hotel di Kabupaten Ngawi hanya mengumpul di Kecamatan Kota Ngawi saja, karena dilihat dari sisi potensi, sementara ini sepertinya

hanya

di

wilayah

Kecamatan

Kota

Ngawi

saja

yang

memungkinkan didirikan usaha hotel. Sedangkan wilayah kecamatan yang lain

belum

nampak

atau

belum

terbuka

penggalian/pemberdayaan

potensinya, akan tetapi masih memungkinkan untuk pemberdayaannya. Jumlah hotel di wilayah kecamatan Kota Ngawi hanya 9 hotel, terdiri dari 6 yang berupa hoten dan 3 masih berupa penginapan. Kondisi sebaran lokasi restoran, cukup meluas sebarannya. Sebaran restoran di Kabupaten Ngawi berada dalam 17 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan : Ngawi, Karangjati, Bringin, Geneng, Gerih, Jogorogo, Kasreman, Kedunggalar, Ngrambe, Kendal, Kwadungan, Mantingan, Padas, Paron, Widodaren, Pangkur dan Pitu.

Jumlah restoran terbanyak berada di Kecamatan Kota Ngawi, yaitu

sebanyak 55 restoran, yang paling sedikit berada di wilayah Kecamatan : Bringin, Jogorogo dan Kasreman, masing-masing kecamatan hanya ada satu 19 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR restoran yang setingkat warung.

Rincian sebaran jumlah restoran atau

warung di wilayah Kabupaten Ngwi sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 4. Tabel 4. Sebaran Restoran/Warung di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2012. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kecamatan Ngawi Karangjati Bringin Geneng Gerih Jogorogo Kasreman Kedunggalar Ngrambe Kendal Kwadungan Mantingan Padas Paron Widodaren Pangkur Pitu Jumlah

∑

Restoran 55 8 1 3 3 1 1 3 4 3 2 11 4 7 10 3 4 123

Persentase 44,71 6,50 9,81 2,44 2,44 0,81 0,81 2,44 3,25 2,44 1,63 8,94 3,25 5,69 8,13 2,44 3,25 100,00


Dalam Tabel 4, terlihat bahwa sebaran restoran di Wilayah Kabupaten Ngawi tidak merata.

Dominasi jumlah restoran terbanyak ada di wilayah

Kecamatan Kota Ngawi, yaitu sebanyak 55 restoran/warung, disusul oleh Kecamatan : Karangjati, Mantingan, Paron dan Widodaren yang bejumlah antara 7 – 11 restoran/warung.

Sisanya yang berada di 12 wilayah

kecamatan lain hanya berjumlah antara 1 – 4 restoran/warung.

Kondisi

tersebut seiring denga letak yang strategis dan potensi dari wilayah kecamatan yang bersangkutan, berarti letak yang paling strategis dan paling potendi berada di wilayah Kecamatan Kota Ngawi. Kondisi letak yang c ukup 20 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR strategis dan yang cukup potensi di empat wilayah Kecamatan : Karangjati, Mantingan,

Paron

restoran/warung.

dan

Widodaren,

yang

memiliki

antara

7

–

11

Sedangkan letak yang paling tidak strategis dan paling

tidak potensi berada di dua belas wilayah kecamatan sisanya, yaitu yang hanya memiliki 1 – 4 restoran/warung saja.

Dalam rangka pemberdayaan potensi dan mengakses peluang usaha hotel dan restoran/warung, merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten sebagai

pemilik

pemangku

wilayah

untuk

selalu

meningkatkan

pemberdayaan usaha baik usaha hotel maupun usaha restoran/warung, sehingga harapan sekaligus sebagai tujuan akhir bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka peningkatan mpendapatan dari pajak hotel dan restoran/warung dapat sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu dalam rangka memenuhi biaya untuk pembangunan dareah Kabupaten Ngawi.

4.3 Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Total Pendapatan Pajak

Kabupaten Ngawi di wilayah perbatasan ini mempunyai potensi dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan pajak di sektor ini. Tetapi menjadi lain jika besar kenaikannya tidak disertai dengan pemahaman tertibnya para wajib pajak. Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) sampai dengan Oktober 2011, target dan realisasi pajak


LAPORAN AKHIR daerah Kabupaten Ngawi tercatat kisaran dengan terealisasi makin meningkat. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 5. Tabel 5. Daftar Jenis Pajak, Target dan Realisasi per Oktober 2011. No 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Jenis Pajak

Hotel Restoran Hiburan Reklame Penerangan Jalan Galian Golongan C Parkir Sarang Burung Walet Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 10 Pajak Air Tanah TOTAL

Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 72.500.000,39.517.298,54,51 % 450.000.000,- 569.927.239,126,65 % 22.000.000,29.038.000,131,99 % 315.750.000,- 346.625.943,109,78 % 9.500.000.000,- 7.863.322.242,82,77 % 81.707.150,11.080.047,13,56 % 10.000.000,14.518.500,145,19 % 25.000.000,13.500.000,54,00 % 732.004.000,- 537.502.789,73,43 % 53.500.000,2.923.790,11.262.461.150,- 9.427.955.848,-

5,47 % 83,3 %


Data dalam Tabel 5. di atas menunjukkan target Rp 11.262.461.150,terbukti terealisasi Rp.9.427.955.848,- atau 83,3 %. Hal ini bisa diartikan dari data tersebut sebenarnya menunjukkan potensi pajak di Kabupaten Ngawi ini cukup tinggi. Tugas DPPKA dalam hal ini adalah menggali potensi pajak sebaik-baiknya, mana wajib pajak yang disiplin dan tertib waktu serta mana yang tidak. Untuk mencapai tujuan itu, setidaknya memang harus ada kerja sama dan koordinasi yang baik antara wajib pajak dengan pihaknya, sehingga apa yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bisa berjalan dengan baik.

Berkenaan dengan pajak adalah merupakan suatu kegiatan yang bisa mengandung konsekuensi hukum di mata hukum serta peraturan perundang22 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR undangan di Negara Indonesia.

Terlebih mulai tahun 2012 akan ada

penerapan khusus Undang-Undang untuk mendongkrak kesadaran wajib pajak sekaligus peran wajib pajak yang sekaligus berfungsi sebagai pemungut pajak.(www.infongawi.com)

4.4 Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Adapun target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ngawi pada tahun anggaran 2011 secara lebih rinci dapat dijelaskan dalam Tabel 6. berikut ini :

Tabel 6. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Hasil Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2011 Kode Rekening 4 1 4 1 1

Uraian Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah

Target (Rp.) 50.634.389.250,00

Realisasi % +/- dari target (Rp.) Target (Rp.) 61.538.571.057,00 121,54 10.904.181.807,00

11.262.461.150,00

11.499.047.139,00

102,10

HOTEL : 4 1 1 01 Pajak Hotel 72.500.000,00 48.884.466,00 67,43 4 1 1 01 08 Hotel Melati 2 24.000.000,00 11.472.000,00 47,80 4 1 1 01 09 Hotel Melati 1 38.500.000,00 35.197.466,00 91,42 4 1 1 01 12 Losmen *) 10.000.000,00 2.215.000,00 22,15 RESTORAN : 4 1 1 02 Pajak Restoran 450.000.000,00 666.547.389,00 148,12 4 1 1 02 01 Restoran 183.000.000,00 238.587.790,00 130,38 4 1 1 02 02 Rumah makan 102.000.000,00 196.102.983,00 192,26 4 1 1 02 06 Warung 165.000.000,00 231.856.616,00 140,52 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

236.585.989,00 - 23.615.534,00 - 12.528.000,00 - 3.302.534,00 - 7.785.000,00 216.547.389,00 55.587.790,00 94.102.983,00 66.856.616,00

Keterangan *) Termasuk : Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ hostel/ Rumah Kos


LAPORAN AKHIR Berdasarkan rincian seperti tersebut dalam Tabel 6. di atas, maka dapat dijelaskan alasan adanya kelebihan dan kekurangan pencapaian target dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Dari

Target

Rp.50.634.389.250,00

dapat

terealisasi

sebesar

Rp.61.538.571.057,19 atau 121,54 % yaitu Rp.10.904.181.807,19 melebihi target, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pajak Daerah : Dari sepuluh sektor objek Pajak Daerah, yang ditangani langsung oleh DPPKA terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah secara global dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.11.262.461.150,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.11.499.047.139,00 atau 102,10 % atau lebih Rp.236.585.989,00. Hal tersebut karena adanya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak, serta meningkatnya kesadaran masyarakat/ Wajib Pajak dalam membayar Pajak. Dari besarnya Realisasi Pajak Daerah tersebut, kontribusi pajak hotel dan restoran hanya sebesar : (48.884.466,00 + 666.547.389,00) / 11.499.047.139,00 = 0,062 %. Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Mendasar Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 24 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 159 Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, bahwa target Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar : Rp.1.104.752.584.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.130.520.094.512,19 sehingga

terdapat

selisih

lebih

sebesar

Rp.25.767.509.812,19

atau

bertambah 2,33%.


LAPORAN AKHIR

BAB V. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 5.1 Latar Belakang Pemberdayaan Pajak

Kebijakan otonomi daerah mengarahkan kepada masing-masing daerah agar mampu mengurus pembangunan secara mandiri. Di lain pihak kebutuhan daerah dalam memenuhi pembangunan selalu membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan daerah merasa kurang dana dalam memenuhi kebutuhan dalam membangun daerahnya.

Untuk

memenuhi kekurangan pendanaan tersebut pelu dicarikan kiat-kiat sebagai solusinya.

Langkah/tahapan dalam pemenuhan kekurangan dana bisa

ditempuh dengan menggali dan memberdayakan pungutan pajak, antara lain pajak hotel dan restoran, dengan cara : a. Penggalian Potensi dan Peluang Usaha Hotel dan Restoran b. Perencanaan Penataan/Revitalisasi Kebijakan Pajak c. Efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan Pajak d. Evaluasi Pencapaian Rencana dan Target Pajak

5.2 Penggalian Potensi dan Peluang Usaha Hotel dan Restoran Kegitan

ini

merupakan

kegiatan

awal

yang

mendasar

bagi

pemberdayaan potensi dan peluang usaha hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Ngawi.

Yang dimaksud penggalian potensi dan peluang usaha 26

Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR hotel dan restoran adalah penggalian atau pemberdayaan situs-situs yang mempunyai posisi strategis yang memungkinkan untuk usaha hotel dan restoran, seperti situs-situs yang berada di jalan lingkar/ringroad, situs-situs yang mempunyai/potensi pariwisata, seperti : Museum Soerjo, Wisata Air Waduk Pondok atau Wisata alam/Out Bond Waduk Pondok dan sebagainya. Untuk situs ringroad

yang tadinya hanya dipakai lalu lintas kendaraan-

kendaraan truck,trailer dan bus antar kota antar privinsi, selanjutnya bagaimana mengupayakan kendaraan tersebut berhenti, untuk istirahat atau transit

menginap

dan

makan/minum

di restoran/warung

yang

telah

disediakan. Sedangkan untuk situs-situs wisata, bagaimana memfungsikan/ mengembangkan situs-situs wisata tersebut agar menarik para wisatawan baik wisatawan nusantara, wisatawan manca negara, maupun para pelancong/keluarga yang lagi menuju dari/ke Jawa Tengah, ketika melewati Kabupaten Ngawi tertarik untuk berhenti dan dan berbondong-bondong untuk menikmati situs-situs wisata tersebut, yang selanjutnya memungkinkan mereka tidak hanya berhenti di restoran/warung witasa yang telah dusediakan saja melainkan mereka perlu menginap,sekiranya mereka belum merasa puas kalau hanya menikmati sesaat. Oleh karena situs-situs perlu digali potensi dan peluang usaha wisatanya, untuk ditawarkan kepada para investor untuk dikembangkan disamping usaha wisata juga usaha hotel dan restoran/warungnya. Indikator keberhasilan dalam kegiatan ini adalah :


LAPORAN AKHIR a. Terekplorasinya pemberdayaan situs-situs yang mempunyai posisi strategis berpotensi dan berpeluang untuk usaha pariwisata, hotel dan restoran. b. Banyaknya investor yang tertarik menjadi pengusaha pariwisata, hotel dan restoran

5.3 Perencanaan Penataan/Revitalisasi Kebijakan Pajak Kegiatan ini merupakan kegiatan kedua yang mendasar, yaitu merencanakan kebijakan pokok perpajakan, bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi beserta Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membuat kebijakan perpajakan khususnya pajak hotel dan restoran, yang pada dasarnya membuat kebijakan perpajakan hotel dan restoran yang sedemikian rupa secara praktis, yang dapat menciptakan kondisi yang “optimum” berupa “WinWin Solution”, baik dari sisi Pemerintah/Lembaga sebagai pemungut pajak yang berkewajiban intuk menarik pajak hotel dan restoran sebagai salah satu sumber pemasukan, yang hasilnya untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Ngawi. Dilain pihak pemilik hotel dan restoran sebagai anggota masyarakat

yang

diharapkan

perpajakan,

diharapkan

hasil

adanya

sosialisasi

penyuluhan

berupa

perpajakan

penyuluhan

tersebut

dapat

menggugah/menyadarkan para pemilik hotel dan restoran agar dapat memenuhi pembayaran pajak dari usaha hotel dan restoran mereka, sebagai kewajiban bukan sebagai tekanan/paksaan dalam memenuhi pembayaran pajaknya. 28 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR Untuk beberapa kebijakan perpajakan hotel dan restoran yang isi dan pelaksanaannya tidak memungkinkan lagi memenuhi kondisi “Optimum” sebagaimana terkandung maksud tersebut di atas, maka pihak Pemerintah Kabupaten Ngawi beserta Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat berkewajiban merevisi peraturan kebijakan pajak hotel dan restoran sehingga menjadi sesuai dengan situasi dan kondisi penerapannya di masyarakat. Menurut Nr hukum. 28, 2009, setiap pemerintah daerah hanya menjadi fasilitator pembuatan peraturan saja, mereka wajib merevisi/mengubah perda (Pajak) yaitu pajak hotel dan restoran dan Retribusi. Basis revisi ada dua alasan, pertama, tentang tarif dan waktu; kedua batas untuk mengambil uang dari fiskus. Untuk mencapai target anggaran, pemerintah setempat harus repaidly merevisi semua peraturan daerah.

Berdasarkan alasan ini, ada

hubungan erat antara posisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pajak hotel dan restoran terkait dengan Anggaran Pembangunan Daerahnya. Penataan perundang-undangan di bidang keuangan negara dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut UU Pajak dan Retibusi Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang lama sudah tidak memadai lagi dengan kebutuhan daerah. Pemungutan atas pajak dan retribusi daerah berdasar undang-undang yang lama tidak memadai dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah 29 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR (selanjutnya disebut PAD) sehingga daerah selalu menunggu besaran Dana Alokasi Umum (selanjunya disebut DAU) untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi. Selain itu, daerah banyak merumuskan pajak dan retribusi daerah yang bertentangan dengan prinsip efisiensi, kemudahan investasi, mobilisasi penduduk dan barang antar daerah. Kerangka teori hukum, menempatkan fungsi Perda tentang Pajak dan Retribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan fungsi distribusi (Philipus M. Hadjon, 1995: 28). Fungsi pertama perda pajak dan retribusi adalah fungsi anggaran yang erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Dengan fungsinya yang demikian, maka pajak dan retribusi mempunyai posisi yang strategis bagi kegiatan pembangunan yang diinginkan di daerah. Kegagalan memenuhi target penerimaan sesuai dengan anggaran, akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Muara akhir semuanya ini adalah kegagalan bagi daerah dalam melaksanakan misinya mengembangkan

dan

meningkatkan

pembangunan

dalam

rangka

kesejahteraan rakyat di daerah. Fungsi kedua perda pajak dan retribusi sehubungan dengan anggaran adalah fungsi pengaturan.

Dalam hal ini pemerintah daerah harus

menetapkan pengaturan yang jelas tentang jenis maupun besarnya tarif pajak dan retribusi yang dibebankan kepada rakyat. Pengaturan yang dituangkan dalam perda harus dapat menjamin kepastian hukum bagi rakyat di daerah. 30 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR Makna kepastian hukum dalam fungsi pengaturan adalah tidak boleh ada tumpang tindih antara sebuah jenis pajak atau retribusi lainnya yang diikuti dengan kejelasan wewenang pemerintah provinsi dan wewenang kabupaten atau kota Fungsi ketiga perda pajak dan retribusi sebagai instrumen anggaran adalah fungsi distribusi. Pemda memainkan peran sebagai fasilitator yang baik dalam distribusi kenyamanan kepada rakyat dengan prinsip “saling dukung” (subsidi silang). Peranan ini tidak dapat lepas dari rasionalitas “prinsip keadilan” dalam proses distribusi penikmatan fasilitas yang dibiayai dari pajak dan retribusi. Dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah 2009 telah ditetapkan beberapa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah. Jenis pajak tersebut antara lain: Pertama, Pajak Hotel dan Restoran; Kedua, Pajak Hiburan; Ketiga, Pajak Reklame; Keempat, Pajak Penerangan Jalan; Kelima, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C; Keenam, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Mencermati isi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka tidak dapat ditawar lagi bahwa jangka waktu berlakunya perda pajak dan retribusi adalah 2 (dua) tahun. Jadi siap atau tidak, pemerintah daerah harus menghentikan semua jenis pemungutan pajak dan

retribusi yang

tidak sesuai dengan

ketentuan di atas.

Permasalahannya, apakah penghentian pemungutan tersebut menunggu perda yang baru? 31 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya

mengelola

urusan

pemerintahan

daerah

yang

lahir

sebagai

konsekwensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Secara skematis pola pembagian urusan tersebut adalah sebagai berikut: Untuk mampu membiayai pelaksanaan urusan tersebut, maka pemerintah daerah diberi wewenang melakukan pemungutan yang berupa pajak dan atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 157. Hasil pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah. Selanjutnya PAD menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung APBD (khususnya Pendapatan Daerah). Berdasarkan uraian dalam bagian pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa : Posisi

Pajak

dan

Retribusi

Daerah

sangat

strategis

bagi

penyelenggaraan pemerintahan daerah (baik kabupaten/kota maupun propinsi) khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah dengan


LAPORAN AKHIR aspek kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan wajibnya. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan pendapat daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah, maka penyesuaian Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus memperhatikan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu selama 2 tahun agar dukungan keuangan dari hasil pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dipenuhi. Indikator keberhasilan dalam kegiatan ini adalah : 1. Terwujudnya peraturan daerah mengenai pajak hotel dan restoran yang praktis sesuai dengan kondisi kenyataan praktek di lapang. 2. Tenciptanya kondisi yang “optimum” berupa “Win-Win Solution”, yaitu pihak pemerintah/lembaga yang berkewajiban sebagai pemungut pajak, dilain pihak ketentuan tersebut disambut oleh para pengusaha hotel dan restoran yang bukan menjadi beban atau paksaan, melainkan disadari sebagai pengusaha yang wajib membayar pajak dari hasil usahanya.

5.4 Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Pajak Setelah pengalian/pemberdayaan potensi dan peluang usaha hotel dan restoran/warung terlaksana, diikuti perangkat penataan pajak hotel dan restorannya, maka kegiatan selanjutnya pelaksanaan pemungutan pajak yang berlaku dan sesuai untuk kondisi usaha tersebut.

Kegiatan

peleksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran agar dapat berjalan lancer, harus mengacu pada pelaksanaan yang bernilai efisien dan efektif . 33 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR Agar pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran efisien dan efektif, perlu dilaksanakan melaui tahapan : a. Penyuluhan sosialisasi pajak hotel dan restoran, Penyuluhan

sosialisasi

tersebut

ditujukan

khusus

kepada

para

invertor/pengembang obyek wisata maupun para pengusaha hotel dan resatoran. Adapun materi penyuluhan sebagaimana menurut Indra Riana (2008), Yaitu : Ditengah pertumbuhan usaha pariwisata, salah satu peluang bisnis yang menjanjikan adalah menjadi pengusaha hotel. Namun sebelum memulai usaha hotel, sebaiknya anda pahami peraturan perpajakan yang berlaku untuk bidang usaha ini. Menurut UU Pajak Pertambahan Nilai pasal 4 A , usaha jasa di bidang perhotelan bukan termasuk jasa yang dikenakan PPN. Namun anda jangan terlalu senang karena tidak harus bayar PPN karena ketentuan pajak bidang pehotelan ini diatur dalam Peraturan Pajak Daerah. Sehingga sebagai pengusaha bidang perhotelan ini restoran anda memiliki 2 jenis kewajiban perpajakan. Yaitu Pajak Daerah dan Pajak Penghasilan (PPh). Untuk jelasnya kami jelaskan di bawah ini : 1. Pajak Daerah Dengan mengambil contoh Jakarta ketentuan mengenai Pajak Daerah ini diatur dalam Peraturan Daerah / Perda No. 7 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel Wilayah Provinsi DKI Jakarta, adapun rangkumannya sebagai


LAPORAN AKHIR berikut : Objek Pajak Hotel : Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Termasuk : - Penginapan atau tempat tinggal jangka pendek. - Pelayanan penunjang lain sebagai pelengkap untuk kemudahan dan kenyamanan. - Fasilitas olahraga dan hiburan untuk tamu hotel. - Penyewaan ruang acara / pertemuan. - Tempat makan atau restoran hotel seperti kafe, kantin, bar, pub, dan lain-lain. Pengecualian Objek Pajak Hotel : - Asrama dan pondok pesantren / ponpes - Fasilitas hotel dan hiburan yang diperuntukkan bukan untuk tamu hotel. - Agen travel atau agen perjalanan yang berada di hotel. - Toko, bank, kantor, salon dan lain sebagainya yang ditawarkan kepada khalayak umum di hotel. - Penyewaan rumah, kamar, tempat tinggal atau apartemen yang merupakan fasilitas yang terpisah dari manajemen hotel Subjek Pajak Hotel : Badan atau orang pribadi yang melakukan pembayaran ke hotel. Wajib Pajak Hotel (WP) : Pengusaha hotel. Dasar Pengenaan Pajak Hotel (DPP) :


LAPORAN AKHIR Jumlah pembayaran yang dibayarkan untuk layanan hotel. Tarif Pajak Hotel : 10% (sepuluh persen) Masa Pajak Hotel : 1 bulan takwim (satu bulan dihitung penuh) atau sesuai dengan keputusan gubernur yang baru. Saat Terutang Pajak Hotel : Saat pembayaran ke hotel atas pelayanan hotel termasuk DP. Sistem Pajak Hotel : Self assessment atau wajib pajak wajib menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang terutang sendiri. Bon atau Bill Transaksi Pembayaran : - Setiap bentuk transaksi diharuskan menggunakan bon alias bill atau sesuai dengan keputusan gubernur. - Setiap bon / bill harus memiliki tanda perporasi atau legalisasi pajak dengan mengajukannya ke Kadispenda. - Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak pakai perforasi / legalisasi adalah sebesar 2% perbulan dari dasar pengenaan pajak / dpp. - Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan bon atau bill dikenakan sanksi sebesar 2 % perbulan dari dpp. Pengecualian Objek Pajak Hotel : - Asrama dan pondok pesantren / ponpes - Fasilitas hotel dan hiburan yang diperuntukkan bukan untuk tamu hotel.


LAPORAN AKHIR - Agen travel atau agen perjalanan yang berada di hotel. - Toko, bank, kantor, salon dan lain sebagainya yang ditawarkan kepada khalayak umum di hotel. - Penyewaan rumah, kamar, tempat tinggal atau apartemen yang merupakan fasilitas yang terpisah dari manajemen hotel Penjelasan mengenai Obyek Pajak : Bentuk-bentuk fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek : Gubug pariwisata (cottage), motel, pesanggrahan (hostel), motel, rumah penginapan, losmen, hunian wisata atau serviced apartment, pondok wisata dan penginapan remaja termasuk rumah kos atau kos-kosan yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 kamar atau lebih seperti rumah penginapan. Bentuk-bentuk layanan penunjang : Telepon, faksimile fotokopi, teleks, taksi dan pengangkutan lain yang dikelola, disediakan dan dilayani oleh hotel. Bentuk-bentuk fasilitas olahraga dan hiburan : Kolam renang, pusat kebugaran (fitness center), karaoke, tenis, golf, diskotik, pub, dan lain sebagainya yang disediakan atau dikelola hotel. 2.

Pajak Penghasilan (PPh)

Sebagai pengusaha perhotelan tentunya anda harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki hak dan kewajiban sebagaiman ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk lebih jelas mengenai masalah


LAPORAN AKHIR ini silahkan anda klik Aspek Perpajakan Perusahaan Baru. Yang sering menjadi masalah dalam usaha ini adalah pengusaha tidak bisa membedakan mana jenis usaha yang terkena Pajak Daerah dan yang terkena Pajak Pertambahan Nilai. Pemahaman konsep PPN dan Pajak Hotel ini sangat diperlukan sebagai seorang pengusaha restoran. Selamat menjadi pengusaha perhotelan dan jangan lupa untuk selalu taat membayar pajak atas usaha restoran anda ini (irds) b. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Untuk

mewujudkan

peningkatan

pendapatan

daerah,

kebijakan

pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk : 1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah melalui perbaikan sistemdan prosedur serta perbaikan administrasi; 2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah; 3. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah; 4. Peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang pendapatan daerah yang tidak sesuai. Indikator keberhasilan dalam kegiatan ini adalah : 1. Terwujudnya

pemahaman

dan

penerapan

para

pengusaha

pariwisata, hotel dan restorannya terhadap peraturan daerah mengnai


LAPORAN AKHIR pajak hotel dan restoran yang praktis sesuai dengan kondisi kenyataan praktek usahanya di lapang. 2. Tenciptanya proses pemungutan pajak, hotel dan restoran yang praktis, efisien dan efektif.

5.5 Evaluasi Hasil dan Pencapaian Rencana dan Target Pajak Kegiatan evaluasi pelaksanaan pajak hotel dan restoran meliputi evaluasi yang dimulai dari kegiatan pemungutan pajak hotel dan restoran sampai kepada evaluasi pencapaian antara rencana dan target pemungutan pajak hotel dan restoran. Indikator keberhasilan dalam kegiatan ini adalah : 1. Terwujudnya proses penerapan pemungutan pajak hotel dan restoran yang praktis, efisien dan efektif. 2. Tercapainya target pemungutan pajak, hotel dan restoran sesuai dengan rencana.


LAPORAN AKHIR

BAB VI. KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN 6.1. Kesimpulan Bertitik tolak dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut : a. Terekplorasinya pemberdayaan situs-situs yang mempunyai posisi strategis berpotensi dan berpeluang untuk usaha pariwisata, hotel dan restoran. b. Banyaknya investor yang tertarik menjadi pengusaha pariwisata, hotel dan restoran c. Terwujudnya peraturan daerah mengenai pajak hotel dan restoran yang praktis sesuai dengan kondisi kenyataan praktek di lapang. d. Tenciptanya kondisi yang “optimum” berupa “Win-Win Solution”, yaitu pihak pemerintah/lembaga yang berkewajiban sebagai pemungut pajak, dilain pihak ketentuan tersebut disambut oleh para pengusaha hotel dan restoran yang bukan menjadi beban atau paksaan, melainkan disadari sebagai pengusaha yang wajib membayar pajak dari hasil usahanya. e. Terwujudnya pemahaman dan penerapan para pengusaha pariwisata, hotel dan restorannya terhadap peraturan daerah mengnai pajak hotel


LAPORAN AKHIR dan restoran yang praktis sesuai dengan kondisi kenyataan praktek usahanya di lapang. f. Tenciptanya proses pemungutan pajak, hotel dan restoran yang praktis, efisien dan efektif. g. Terwujudnya proses penerapan pemungutan pajak hotel dan restoran yang praktis, efisien dan efektif. h. Tercapainya target pemungutan pajak, hotel dan restoran sesuai dengan rencana.

6.2 Rekomendasi Kebijakan Sebagai rekomendasi kebijakan strategi pemberdayaan pajak hotel dan restoran, diperlukan tahapan : a.

Strategi Penggalian

Potensi dan Peluang Usaha Hotel dan

Restoran b.

Strategi Perencanaan Penataan/Revitalisasi Kebijakan Pajak

c.

Strategi Efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan Pajak

d.

Strategi Evaluasi Pencapaian Rencana dan Target Pajak

Masing-masing strategi tersebut dijabarkan dalam implementasi program kebijakan

6.3 Implementasi Program Kebijakan Bedasarkan hasil pembahasan dan analisis strategi pemberdayaan pajak hotel dan restoran, maka dapat dirumuskan dan diformulasikan 41 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR implementasi rekomendasi kebijakan. Dari rekomendasi kebijakan di atas, sebagai tindak lanjutnya adalah rincian implementasi program kebijakan, yakni sebagaimana dalam Tabel 7. Tabel 7. Matrik Implementasi Program Kebijakan Strategi Pemberdayaan Pajak Hotel dan Restoran No.

Aspek

Penanggung Jawab

Program Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana

1.

Teknis

Bappeda, Dinas Kimpraswil & Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup Bappeda,Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup & Dinas Penanaman Modal Bappeda, Kantor Pajak (Dinas DPPKA)

Penggalian Potensi & Peluang Usaha Pariwisata, Hotel & Restoran

2013 – 2014

APBD, DAU

Sosialisasi Hasil Penggalian Potensi & Peluang Usaha Pariwisata, Hotel & Restoran

2013 – 2014

APBD; DAU

Penyuluhan Sosialisasi Pajak Pariwisata, Hotel & Restoran

2014 - 2015

APBD; DAU

Kantor Pajak (Dinas DPPKA)

Pelaksanaan Pemung- 2014 – 2015 utan Pajak Pariwisata, Hotel & Restoran

APBD; DAU

Evaluasi Pelaksanaan 2015 – 2016 Pemungutan Pajak Pariwisata, Hotel & Restoran Pembentukan Asosiasi 2015 – 2016 Investor & Pengusaha Pariwisata, Hotel & Restoran

APBD, DAU

2.

Ekonomis

Kantor Pajak (Dinas DPPKA)

3.

Sosial dan Kelembagaan

Bappeda,Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal, Dinas DPPKA dan Para Invesrtor & Pengusaha Pariwisata, Hotel & Restoran

APBD, DAU

Sasaran

Terwujudnya Penggalian Potensi & Peluang Usaha Pariwisata, Hotel & Restoran Terwujudnya Usaha Pariwisata, Hotel & Restoran

Terwujudnya Pemahaman & Penerapan kesadaran terhadap pembayaran pajak Pariwisata, Hotel & Restoran Terwujudnya teknis pemungutan pajak Pariwisata, Hotel & Restoran yang praktis, efisien dan efektif Tercapainya rencana dan target pemungutan pajak Pariwisata, Hotel & Restoran Terbentuknya Kemitraan Asosiasi Investor & Pengusaha Pariwisata, Hotel & Restoran


LAPORAN AKHIR

DAFTAR PUSTAKA __________, 2010. Kabupaten Ngawi Dalam Angka Tahun 2011. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik. Biro Pusat Statistik. Kabupaten Ngawi __________, 2010. Visi Misi Bupati Kabupaten Ngawi, Periode Tahun 2010 – 2014. __________, 2010. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011,KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Pemerintah Kabupaten Ngawi __________, 2011. Daftar Jenis Pajak, Target dan Realisasi per Oktober 2011, Dinas DPPKA kabupaten Ngawi. Bandung Institute of Government Studies (BIGS), 2002, Merancang Kebijakan Perizinan yang Pro Pasar dan Sensitif Kepentingan Publik, in Cooperation with Patnership for Economic Growth, Jakarta. Basah, Sjachran, 1996, Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan Dalam Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Bandung: Citra Aditya Bakti. Berge ten B.J.B.M. dan Spelt, N.M., 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Cetakan I, Surabaya: Yuridika. David Ray, 2003, Desentralisasi, Reformasi Peraturan dan Iklim Usaha, Patnership for Economic Growth (PEG), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta. ELIPS, (2001), Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Business Advisory Indonesia University of San Francisco Scholl of Law Indonesia Program. Soemitro, Rochmad, 1988, Pajak dan Pembangunan, Bandung: Eresco. Soekarwo, dkk., 2006, Pelayanan Publik, dari Dominasi ke Partisipai, Surabaya: Airlangga University Press. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 43 Penelitian Pendapatan Daerah Di Bidang Usaha Hotel dan Restoran Kabupaten Ngawi Tahun 2012

LAPORAN AKHIR Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah daerah. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerinatah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. .


KATA PENGANTAR LAPORAN AKHIR

Recommend Documents