KATA PENGANTAR. Bandung, Oktober Tim Penyusun. Laporan Akhir

Laporan Akhir

KATA PENGANTAR Laporan akhir ini disusun sebagai laporan ketiga dari pekerjaan Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan akhir ini terbagi ke dalam 2 (dua) buku yang disesuaikan dengan kawasan studi. Laporan ini merupakan buku mengenai Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Laporan ini mencakup pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran studi, lingkup, serta pendekatan dan metodologi; tinjauan pustaka terkait tema kawasan studi, rencana tindak pariwisata, serta keterkaitan kawasan studi dengan KWU lainnya dalam lingkup RIPPDA Jawa Barat; potensi, permasalahan pengembangan kepariwisataan di kawasan studi yang mencakup aspek daya tarik wisata, fasilitas pendukung, pasar wisatawan, SDM, kelembagaan, serta positioning kawasan; arahan pengembangan kepariwisataan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan, serta isu‐isu strategis. Dalam laporan ini juga memuat kebijakan dan strategi pengembangan kawasan berdasarkan aspek fisik dan non‐fisik, serta program pengembangan kepariwisataan. Laporan akhir ini dibuat berdasarkan data sekunder maupun primer dari hasil survei lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan pada bulan September di Palabuhan Ratu. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik proses survei lapangan, pengadaan Focus Group Discussion (FGD), maupun penyusunan sehingga laporan akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa di dalamnya tidak luput dari kekurangan‐kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan ini akan kami terima dengan tangan terbuka. Bandung, Oktober 2007

Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

Tim Penyusun

i

Laporan Akhir

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR GAMBAR

vii

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

I – 1

1.2 Dasar Hukum

I – 3

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

I – 5

1.4 Lingkup

I – 6

1.4.1 Lingkup Wilayah

I – 6

1.4.2 Lingkup Materi

I – 6

1.5 Keluaran Studi

I – 7

1.6 Kerangka Pemikiran dan Pendekatan Studi

I – 7

1.7 Sistematika Pelaporan

I – 10

BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN DAN PUSTAKA TERKAIT 2.1 RIPPDA Provinsi Jawa Barat dan Kawasan Wisata Unggulan

II – 1

2.1.1 RIPPDA Provinsi Jawa Barat

II – 1

2.1.2 Visi Misi Pengembangan Pariwisata Jawa Barat

II – 2

2.1.3 Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi

II – 2

2.1.4 Keterkaitan Kawasan Wisata Priangan dengan KWU Provinsi Jawa

II – 3

Barat 2.2 Rencana Tindak Pariwisata

II – 5

2.2.1 Komponen‐komponen Rencana Tindak Pariwisata

II – 6

2.2.2 Tahapan Penyusunan Rencana Tindak Pariwisata

II – 7

2.3 Ekowisata

II – 11

2.3.1 Istilah Ecotourism

II – 11

2.3.2 Ecotourism di Indonesia

II – 14

2.3.3 Ecotourism dan Pembangunan Berkelanjutan

II – 15

2.4 Agrowisata

II – 18

2.4.1 Batasan untuk Indonesia

II – 20

2.4.2 Tujuan, Azas, dan Arah

II – 20

2.4.3 Ruang Lingkup dan Potensi Agrowisata

II – 21


ii

Laporan Akhir

2.4.4 Klasifikasi Agrowisata

II – 24

BAB 3 POTENSI, PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KAWASAN EKOWISATA PALABUHAN RATU 3.1 Objek dan Daya Tarik Wisata

III – 1

3.1.1 Kabupaten Sukabumi

III – 4

3.1.2 Kepariwisataan Kawasan Ekowisata Palabuhan

III – 7

Ratu 3.1.3 Pengembangan Objek dan Daya tarik Wisata

III – 31

Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu 3.2 Fasilitas Pendukung Kepariwisataan

III – 32

3.2.1 Akomodasi

III – 32

3.2.2 Restoran/Rumah Makan

III – 38

3.2.3 Biro Perjalanan Wisata

III – 39

3.2.4 Fasilitas Hiburan dan Rekreasi

III – 40

3.2.5 Balawista

III – 41

3.2.6 Transportasi dan Infrastruktur

III – 42

3.2.7 Jaringan Listrik, Telepon, dan Air

III – 43

3.3 Pasar Wisatawan

III – 45

3.3.1 Potensi Pasar Wisatawan Nusantara

III – 46

3.3.2 Potensi Pasar Wisatawan Mancanegara

III – 51

3.4 Sumber Daya Manusia

III – 53

3.5 Kelembagaan Pendukung

III – 56

3.6 Positioning Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III – 73

3.6.1 Potensi dan Permasalahan Kawasan

III – 73

3.6.2 Isu‐isu Strategis Pengembangan Ekowisata Palabuhan Ratu

III – 75

BAB 4 ARAHAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN 4.1 Visi dan Misi Pengembangan

IV – 1

4.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan

IV – 2

4.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan

IV – 4

4.3.1 Pengembangan Perwilayahan

IV – 4

4.3.2 Pengembangan Produk Wisata

IV – 8

4.3.3 Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur

IV – 9

4.3.4 Pengembangan Pasar dan pemasaran

IV – 10

4.3.5 Pengembangan Sumber Daya Manusia

IV – 13

4.3.6 Pengembangan Kelembagaan

IV – 14

4.3.7 Pengembangan Investasi

IV – 15


iii

Laporan Akhir

BAB 5 PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAFTAR PUSTAKA


viii

iv

Laporan Akhir

DAFTAR TABEL Tabel 3.1

Luas Lahan Berdasarkan Ketinggian Tempat di Kabupaten Sukabumi

III – 5

Tabel 3.2

Sebaran Objek Wisata Kabupaten Sukabumi yang Termasuk dalam

III – 7

Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tabel 3.3

Kegiatan Geowisata yang Dapat Dikembangkan di Kawasan Palabuhan Ratu

III – 30

Tabel 3.4

Perkembangan Jumlah Usaha Akomodasi di Kabupaten Sukabumi

III – 32

Tahun 2003‐2006 Tabel 3.5

Jumlah Hotel, kamar, tempat tidur, dan tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi tahun 2006

III – 33

Tabel 3.6

Data Jumlah Hotel di Kecamatan Palabuhan Ratu, Kecamatan Cisolok, dan Kecamatan Cikakak

III – 33

Tabel 3.7

Data Hotel di Kecamatan Palabuhan Ratu, Kecamatan Cisolok, dan Kecamatan Cikakak

III – 33

Tabel 3.8

Jumlah Wisman dan Wisnus yang berkunjung ke Hotel Bintang dan Melati di Kec. Palabuhan Ratu, Kec. Cisolok, dan Kec. Cikakak

III – 38

Tabel 3.9

Perkembangan Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2003‐2006

III – 39

Tabel 3.10 APW yang Melayani Perjalanan Wisata ke Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III – 39

Tabel 3.11 Fasilitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 – 2006

III – 40

Tabel 3.12 Banyaknya Sarana Perdagangan dan Perbankan menurut Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005

III – 41

Tabel 3.13 Jumlah Desa Menurut Pemasangan Listrik dan Gardu di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2006

III – 43

Tabel 3.14 Banyaknya Desa yang Memiliki Sumber Air Minum Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005

III – 43

Tabel 3.15 Banyaknya Desa yang Memiliki Prasarana Komunikasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2005

III – 43

Tabel 3.16 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Posyandu di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2006

III – 44

Tabel 3.17 Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Kecamatan dan Jenis Sarana di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005

III – 45

Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2005

III – 46

Tabel 3.19 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2005

III – 47

Tabel 3.20 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Objek Wisata di Kab. Sukabumi Tahun 2003 – 2006

III – 48


v

Laporan Akhir

Tabel 3.21 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Akomodasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2004 – 2007

III – 48

Tabel 3.22 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara ke Objek Wisata Tahun 2004 – 2007

III – 49

Tabel 3.23 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2005

III – 49

Tabel 3.24 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Objek Wisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2007 (Laporan Triwulan I/Maret 2007)

III – 50

Tabel 3.25 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Objek Wisata di Jawa Barat Tahun 2006

III – 50

Tabel 3.26 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Akomodasi di Jawa Barat Tahun 2006

III – 51

Tabel 3.27 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Akomodasi di Jawa Barat Tahun 2004 – 2007

III – 52

Tabel 3.28 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Akomodasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2004 – 2007

III – 52

Tabel 3.29 Jumlah Tenaga Kerja di Akomodasi dan Rumah Makan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2006

III – 53

Tabel 3.30 Jumlah Tenaga Kerja di Objek dan Daya Tarik Wisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2006

III – 53

Tabel 3.31 Jumlah Tenaga Kerja di Objek dan Daya Tarik Wisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2006

III – 54

Tabel 3.32 Jumlah Tenaga Kerja Akomodasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2006

III – 55

Tabel 4.1

Cluster Ekowisata Palabuhan Ratu

Tabel 4.2

Target Jumlah Wisatawan KWU Ekowisata Palabuhan Ratu

Tabel 5.1

Program Pengembangan Kepariwisataan di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu


IV – 5 IV ‐ 13 V ‐ 9

vi

Laporan Akhir

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Pemahaman terhadap Latar Belakang Penyusunan Studi

I – 3

Gambar 1.2

Peta Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dalam Lingkup Konstelasi Jawa Barat

I – 6

Gambar 1.3

Skema Keluaran Studi

I – 7

Gambar 1.4

Kerangka Pemikiran Studi

I – 9

Gambar 2.1

Pembagian KWU Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.2

Tahapan Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan)

II – 10

Gambar 2.3

Hubungan Keterkaitan Antar Syarat‐Syarat Kecukupan Pemanfaatan Lingkungan untuk Ecotourism

II – 16

Gambar 2.4

Skema Pengembangan Kegiatan Wisata Agro

II – 19

Gambar 3.1

Peta Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III – 2

Gambar 3.2

Peta Sebaran Daya Tarik Wisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III – 3

Gambar 3.3

Arung Jeram Citarik

III – 11

Gambar 3.4

Arung Jeram Cicatih

III – 12

Gambar 3.5

Goa Lalay

III – 13

Gambar 3.6

Air Panas Cisolok

III – 14

Gambar 3.7

Jembatan Bagbagan

III – 15

Gambar 3.8

TWA Sukawayana

III – 16

Gambar 3.9

Pantai Cibangban

III – 17

Gambar 3.10

Pantai Karang Hawu

III – 18

Gambar 3.11

Pantai Cimaja

III – 19

Gambar 3.12

Octopus Dive, Tempat Belajar Menyelam

III – 20

Gambar 3.13

Pantai Gado Bangkong

III – 21

Gambar 3.14

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhan Ratu

III – 22

Gambar 3.15

Pantai Karangnaya

III – 22

Gambar 3.16

Pantai Batu Kaca

III – 23

Gambar 3.17

Situs Genter Bumi

III – 24

Gambar 3.18

Wisata Budaya Dewi Quan Im

III – 25

Gambar 3.19

Situs Tugu Gede Cengkuk

III – 26

Gambar 3.20

Punden Berundak Panguyangan

III – 27

Gambar 3.21

Desa Adat Sirnaresmi

III – 29

Gambar 3.22

Pusat Jajanan dan Oleh‐oleh Khas Sukabumi

III – 30

Gambar 3.23

Pos Jaga Balawista

III – 41

Gambar 4.1

Cluster Ekowisata Palabuhan Ratu

Gambar 5.1

Syarat Kecukupan Konsep Ekowisata

V ‐ 2

Gambar 5.2

Struktur dan Prioritas Program Pengembangan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

V ‐ 8


II – 4

IV – 7

vii

Laporan Akhir

BAB 1

PENDAHULUAN Bab Pendahuluan ini menguraikan latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran studi, lingkup materi, dan keluaran, serta kerangka pemikiran dan pendekatan studi pekerjaan Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat, untuk Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.

1.1 Latar Belakang RIPPDA Provinsi Jawa Barat ‐yang disusun tahun 2005, dan telah didasari oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2006, adalah rencana yang memuat kebijakan pengembangan kepariwisataan Jawa Barat dari aspek perwilayahan pariwisata, aspek pengembangan produk wisata, pengembangan pasar dan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan, dan pengembangan kelembagaan pariwisata. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat, serta “stakeholders” lainnya, yang mengakomodasikan isu‐isu strategis dan perkembangan terbaru secara terintegrasi dan sinergis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RIPPDA Jawa Barat fokus pada pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Jawa Barat dengan menetapkan tema pengembangan produk wisata yang unik dan memunculkan kekhasan Jawa Barat. Pengembangan 9 (sembilan) KWU diharapkan dapat mengarahkan kepariwisataan Jawa Barat menjadi lebih fokus, namun tetap memberikan fleksibilitas/kelenturan untuk berkembangnya potensi‐potensi lain sehingga tetap mewadahi kekayaan alam dan sosial budaya Jawa Barat, saling melengkapi dan meningkatkan daya tarik wisata Jawa Barat secara keseluruhan. Strategi pengembangan dan indikasi kegiatan dijabarkan pada setiap KWU untuk mendukung terwujudnya KWU yang berdaya saing tinggi. Dalam pelaksanaan implementasi RIPPDA Jawa Barat, perlu ditunjang dengan rencana tindak yang lebih rinci untuk setiap KWU Provinsi. Action Plan dalam laporan ini difokuskan pada Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu merupakan kawasan wisata unggulan provinsi yang mendukung pengembangan basis ekonomi kawasan, sekaligus mengurangi isu ketimpangan pembangunan wilayah Jawa Barat dengan basis budaya pesisir dan pegunungan. Kekuatan utama kawasan ini adalah kombinasi alam bukit berhutan dengan pantai yang dalam dan berkarang. Oleh karenanya, kegiatan‐kegiatan wisata alam lah yang diangkat sebagai tema utama di wilayah Sukabumi ini. Adapun jenis kegiatan yang dikembangkan mengacu pada prinsip‐prinsip ekowisata, mengingat kondisi kawasan yang berupa pantai, hutan, sungai dan gunung, yang tetap harus dijaga kelestariannya.


I ‐ 1

Laporan Akhir

Tema utama produk wisata di kawasan ini adalah ekowisata alam pegunungan dan pantai. Kaitan antara pegunungan dan pantai menjadi suatu fokus tema, misalnya dengan kegiatan menyusuri sungai dalam Arung Jeram Citarik, pengamatan kelelawar, air panas Cisolok, dan Pantai Palabuhan Ratu itu sendiri. Selain itu, terdapat juga daya tarik wisata budaya masyarakat tradisional Sunda yang diunggulkan yang mendukung tema utama, yaitu Desa Ciptagelar. Agrowisata perkebunan dan perikanan yang terkait dengan budaya nelayan pesisir menjadi daya tarik pendukung kawasan ini. Action plan merupakan rencana detil program dan kegiatan yang bersifat aplikatif dan taktis, sebagai bagian dari kerangka kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata. Sebagai penjabaran RIPPDA, maka action plan mengacu pada kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dalam RIPPDA Provinsi Jawa Barat. Penyusunan action plan diarahkan kepada penyusunan kajian yang dapat menjadi pedoman pengembangan pariwisata yang implementatif dan terintegrasi antarwilayah serta antarsektor di Provinsi Jawa Barat. Namun di sisi lain, action plan yang dihasilkan harus terintegrasi dengan rencana pengembangan wilayah keseluruhan dan sejalan dengan rencana pengembangan kepariwisataan wilayah masing‐masing. Action plan perlu diselaraskan dengan RIPPDA dan RTRW kabupaten/kota terkait, maupun rencana pengembangan lainnya di wilayah tersebut. Lebih lanjut, sebagai suatu rencana tindak, program yang dirumuskan harus terfokus, terukur, menjawab kebutuhan, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah, dalam jangka pendek, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Rencana yang disusun didasarkan pada tingkat kepentingan dan kemampuan sumber daya, dan mengadaptasikan berbagai kemungkinan perubahan yang terjadi dalam 5 tahun kedepan. Pemahaman dan pertimbangan‐pertimbangan tersebut perlu dicermati dalam penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat. Tema pengembangan yang telah ditentukan di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu perlu lebih dimunculkan dan diperkuat untuk mendukung pengembangan kedua KWU, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai motor penggerak kepariwisataan di Jawa Barat, sekaligus menumbuhkembangkan potensi kawasan‐kawasan wisata lainnya. Untuk lebih jelasnya, latar belakang penyusunan studi dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.


I ‐ 2

Laporan Akhir

Gambar 1.1 Pemahaman terhadap Latar Belakang Penyusunan Studi RIPPDA Provinsi Jawa Barat 2005 Kebijakan pengembangan kepariwisataan Jawa Barat: - aspek perwilayahan, pengembangan produk, pasar dan pemasaran, SDM dan kelembagaan.

Kawasan Wisata Unggulan (KWU): Memunculkan produk wisata yang unik dan khas Jawa Barat, saling melengkapi dan meningkatkan daya tarik wisata secara keseluruhan

ACTION PLAN

Pedoman pengembangan yang lebih implementatif dan terintegrasi antarwilayah dan antarsektor. Fokus pada peningkatan peran serta masyarakat melalui penerapan Community Based Tourism Development. Untuk memperkuat tema produk wisata unggulan di masing-masing Kawasan

9 KWU Provinsi Jawa Barat Kawasan Wisata Industri & Bisnis Bekasi-Karawang

Kawasan Wisata Agro Purwakarta Subang

Kawasan Wisata Perkotaan dan Pendidikan Bandung (2006)

RIPPDA/RTRW/Renstra, dll yang terkait Potensi, permasalahan, isu strategis: Produk unggulan Potensi pasar, SDM, kelembagaan

Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon (2006)

Kawasan Wisata Minat Khusus Jabar Selatan

Kawasan Wisata Alam Pegunungan Puncak Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Pangandaran

Kawasan Ekowisata PALABUHAN RATU (2007)

Kawasan Wisata KRIA dan BUDAYA PRIANGAN (2007)

Prinsip konservasi, edukasi, partisipasi masyarakat, ekonomi, wisata.

Community Based Tourism Development, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal

RIPPDA/RTRW/Renstra, dll yang terkait Potensi, permasalahan, isu strategis: Produk unggulan Potensi pasar, SDM, kelembagaan

1.2 Dasar Hukum Dalam pekerjaan Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat ini, terdapat landasan hukum yang perlu dicermati, yaitu sebagai berikut: 1.

Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427).

2.

Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

3.

Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470)

4.

Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

5.

Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).


I ‐ 3

Laporan Akhir

6.

Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4434)

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638)

8.

Intruksi Presiden RI Nomor 16 Tahun 2005, tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

9.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.64/HK.201/MKP/04, tentang Pedoman Pengembangan Pariwisata Daerah.

10.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.06/UM.001/MKP/06, tentang Penetapan Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2005‐2009.

11.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000, tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

12.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000.

13.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003, tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah.

14.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000, tentang Pemeliharaan Kesenian.

15.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai‐nilai Tradisional dan Museum.

16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004, tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2003‐2008.

17.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2001, tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.

18.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2003, tentang Tupoksi UPTD (Balai) di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.

19.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2006, tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Jawa Barat.

20.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Nomor 556/SK.1351/2006‐Binprog tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Nomor 556/SK‐707 Binprog/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2005‐2009.


I ‐ 4

Laporan Akhir

21.

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sukabumi.

22.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001‐2010.

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

24.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi.

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No.10 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel.

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No.11 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran.

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No.13 Tahun 2004 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata, Tempat Rekreasi, dan Tempat Olah Raga.

28.

Keputusan Bupati Kabupaten Sukabumi No. 5525/Kep.274‐ORGANISASI/2007 Tentang Pembentukan Tim Pelestarian dan Penataan Pesisir Teluk Palabuhan Ratu.

1.3 Tujuan dan Sasaran Action Plan Tujuan dari Action Plan ini adalah sebagai pedoman dalam mengarahkan perkembangan kepariwisataan Jawa Barat, khususnya KWU Ekowisata Palabuhan Ratu, yang memperkuat tema utama masing‐masing kawasan, secara terintegrasi antarwilayah serta antarsektor, yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan”. Untuk mencapai tujuan seperti yang tercantum di atas, maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut: −

Menguatnya tema kawasan sebagai tema produk wisata yang diunggulkan di masing‐ masing KWU;

−

Berkembangnya sektor‐sektor lain yang mendukung tema produk wisata unggulan;

−

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan produk wisata unggulan kawasan;

−

Meningkatnya perhatian terhadap pelestarian lingkungan di daya tarik wisata unggulan kawasan dan sekitarnya.


I ‐ 5

Laporan Akhir

1.4 Lingkup 1.4.1

Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada pekerjaan Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Tahun 2007 ini adalah Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, yang merupakan salah satu kawasan wisata unggulan Provinsi Jawa Barat (lihat gambar 1.2 berikut). Gambar 1.2 Peta Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dalam Lingkup Konstelasi Jawa Barat

1.4.2

Lingkup Materi

Secara garis besar, lingkup materi Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat meliputi: 1. Rencana pengembangan kepariwisataan maupun pengembangan wilayah yang terkait. 2. Pengembangan ekowisata dan agrowisata. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

I ‐ 6

Laporan Akhir

3. Karakteristik Kawasan Wisata Unggulan (KWU) dan pasar wisatawan potensial, khususnya di wilayah perencanaan.

1.5 Keluaran Adapun keluaran yang terkait dengan substansi pekerjaan meliputi: 1. Konsep pengembangan kepariwisataan di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan KWU, serta kebijakan dan strategi pengembangan yang perlu ditempuh untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan dimensi waktu jangka menengah (15 tahun). 2. Rumusan program pengembangan / kegiatan yang merupakan penjabaran strategi, yang memuat tujuan dan sasaran program, jangka waktu pelaksanaan, pengalokasian sumber daya, termasuk instansi pelaksana dan instansi terkait, dalam dimensi waktu 5 (lima) tahun. Skema keluaran studi dapat dilihat dalam Gambar 1.3 berikut Gambar 1.3 Skema Keluaran Studi

1.6

Kerangka Pemikiran dan Pendekatan Studi

Action Plan merupakan suatu rencana yang strategik yang berisi program‐program (termasuk indikasi kegiatan/proyek) dengan sasaran jangka pendek. Action Plan mencakup apa, dimana, kapan, siapa, dan bagaimana mengembangkan pariwisata, dan menjadi kerangka kerja bagi seluruh stakeholder kepariwisataan yang terkait.


I ‐ 7

Laporan Akhir

Sebagai suatu rencana tindak, program yang dirumuskan harus terfokus, terukur, menjawab kebutuhan, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kedua wilayah studi, dalam jangka pendek, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Program disusun berdasarkan pada tingkat kepentingan dan kemampuan sumber daya, dan mengadaptasikan berbagai kemungkinan perubahan yang terjadi dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk itu perlu dikaji dengan lebih rinci dan mendalam mengenai: -

Kebijakan dan rencana yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan di kedua wilayah studi.

-

Potensi dan permasalahan pengembangan kepariwisataan di kedua wilayah studi, yang mencakup aspek perwilayahan, produk wisata, pasar dan pemasaran, serta SDM dan kelembagaan pariwisata, dengan penekanan pada tema pengembangan masing‐masing KWU.

-

Isu‐isu strategis pengembangan kepariwisataan di kedua wilayah studi dan keterkaitannya dengan perkembangan sektor‐sektor lain di wilayah, maupun dengan KWU lainnya di Jawa Barat.

Kajian tersebut akan didasarkan pada data hasil survei primer dan sekunder, serta diskusi dengan stakeholders kepariwisataan di kedua wilayah studi. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, dari aspek perwilayahan, pengembangan produk, pasar dan pemasaran, SDM dan kelembagaan, baik spasial maupun non spasial. Selanjutnya kebijakan dan strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rumusan program‐program melalui diskusi terfokus (pelaksanaan FGD di wilayah studi) bersama seluruh stakeholders kepariwisataan yang terkait. Adapun rumusan program kegiatan yang dihasilkan meliputi : -

JUDUL program/kegiatan, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dari program tersebut, serta indikator keberhasilan program.

-

penentuan WAKTU pelaksanaan program

-

penentuan SUMBER DAYA yang diperlukan untuk melaksanakan program, dan pengorganisasiannya.

-

penugasan TANGGUNG JAWAB pelaksanaan program; siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran studi ini, dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut.


I ‐ 8

Laporan Akhir

Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran Studi RIPPDA Provinsi Jawa Barat Kebijakan dan strategi pengembangan Indikasi program pengembangan 9 Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi

KWU Lainnya Kebijakan dan rencana terkait

Perkembangan sektor lain

Kawasan Wisata Kria dan Budaya Priangan

Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

Potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan

Isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan regional/ nasional Kepariwisataan regional, nasional

ACTION PLAN KWU Lainnya Kawasan Wisata Kria dan Budaya Priangan

Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

KEBIJAKAN dan STRATEGI Pengembangan KWU RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN: Judul, tujuan, sasaran Penanggung jawab, kerangka waktu, pengorganisasian sumber daya

Penyusunan action plan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan participatory planning (pendekatan perencanaan partisipatif), dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kepariwisataan di wilayah studi. Pihak‐ pihak yang terlibat, dengan kata lain berpartisipasi, selanjutnya melakukan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang melibatkan kepentingan‐kepentingan masing‐masing pihak. Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan di Kota Palabuhan Ratu, selaku pusat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dihadiri oleh stakeholders kepariwisataan di wilayah studi. FGD menghasilkan rumusan potensi, permasalahan, serta isu‐isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata, yang menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan arahan pengembangan kepariwisataan di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu ini.


I ‐ 9

Laporan Akhir

1.7 Sistematika Pelaporan Laporan Akhir Studi Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat ini terdiri dari: Bab 1 PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran pekerjaan, lingkup wilayah dan materi, keluaran pekerjaan, kerangka pemikiran dan pendekatan studi, serta sistematika laporan. Bab 2 KAJIAN KEBIJAKAN DAN PUSTAKA TERKAIT Bab ini menguraikan kajian tentang RIPPDA Provinsi Jawa Barat serta konsep pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi, dan penjelasan mengenai rencana tindak dan tahapan penyusunannya. Pada bagian akhir bab akan ditinjau pula bahasan dan pengertian mengenai ekowisata serta agrowisata sebagai tema utama dan penunjang pariwisata kawasan. Bab 3 POTENSI KEPARIWISATAAN

DAN

PERMASALAHAN

DALAM

PENGEMBANGAN

Bab ini menguraikan potensi, permasalahan, maupun isu‐isu strategis pengembangan kepariwisataan yang dihadapi di masing‐masing kawasan dengan fokus pada pengembangan tema produk ekowisata baik alam maupun budaya. Pada bagian ahkir bab ini akan disampaikan positioning kawasan dalam konteks KWU Provinsi Jawa Barat, serta isu‐isu strategis pengembangan kepariwisataan kawasan. Bab 4 ARAHAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KAWASAN Bab ini akan menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan masing‐masing kawasan, serta kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan yang terkait pengembangan tema produk utama dan pendukung di kawasan ekowisata Palabuhan Ratu. Bab 5 PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KAWASAN Bab ini menguraikan rangkaian program pengembangan kepariwisataan di kawasan studi untuk aspek pengembangan produk, pengembangan pasar dan pemasaran, pengembangan SDM, pengembangan kelembagaan, serta pengembangan investasi. Program akan dirinci mencakup tujuan dan sasaran program, pengalokasian sumber daya, serta instansi penanggung jawab tiap program.


I ‐ 10

Laporan Akhir

BAB 2

KAJIAN KEBIJAKAN DAN PUSTAKA TERKAIT Pada bab ini akan ditinjau kembali RIPPDA Provinsi Jawa Barat dan penetapan KWU Provinsi untuk mendudukkan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dalam konteks KWU Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga akan diuraikan pemahaman tentang rencana tindak pariwisata, serta pengertian‐pengertian mengenai ekowisata, dan agrowisata yang merupakan tema utama dan pendukung di kawasan ini.

2.1 RIPPDA Provinsi Jawa Barat dan Kawasan Wisata Unggulan Provinsi 2.1.1 RIPPDA Provinsi Jawa Barat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Jawa Barat merupakan pedoman utama bagi pemangku kepentingan pariwisata Jawa Barat, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. RIPPDA ini mengakomodasi isu‐isu strategis dan perkembangan terbaru secara terintegrasi dan sinerjis dimaksudkan untuk untuk mengarahkan perkembangan kepariwisataan Jawa Barat mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RIPPDA Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa daerah tujuan wisata yang memang menjadi, atau akan menjadi, unggulan provinsi. Pengembangan kawasan wisata unggulan provinsi diharapkan akan berdampak ganda terhadap pengembangan kawasan‐kawasan wisata maupun sektor‐sektor lain di Jawa Barat. Sebagai pedoman utama, RIPPDA Provinsi Jawa Barat berisikan (1) konsep pengembangan kepariwisataan Provinsi Jawa Barat yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu‐isu strategis pengembangan kepariwisataan Jawa Barat, (2) identifikasi kawasan wisata unggulan Provinsi Jawa Barat dan kawasan wisata unggulan kabupaten/kota, serta (3) arahan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Provinsi Jawa Barat dan tahapan indikasi kegiatan pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan provinsi. Konsep pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Barat menjadi kerangka dalam menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan, serta arahan dan strategi pengembangan kepariwisataan Provinsi Jawa Barat, baik secara umum maupun khusus kawasan wisata unggulan provinsi. Konsep pengembangan kepariwisataan Jawa Barat yang dirumuskan dalam RIPPDA terkait dengan potensi dan permasalahan


II ‐ 1

Laporan Akhir

pengembangan kepariwisataan Jawa Barat, serta isu‐isu strategis pengembangan kepariwisataan yang dihadapi Jawa Barat.

2.1.2 Visi dan Misi Pengembangan Pariwisata Jawa Barat Visi pengembangan pariwisata Jawa Barat seperti yang tercantum dalam RIPPDA Provinsi Jawa Barat adalah “Terwujudnya pariwisata Jawa Barat yang mengangkat harkat dan martabat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam lingkungan yang berkelanjutan”. Adapun misi pengembangannya meliputi: 1. Menyebarluaskan implementasi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui konservasi, preservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam dan budaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Jawa Barat. 2. Meningkatkan daya saing pariwisata Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional melalui pengelolaan daya tarik wisata dan pelayanan wisata, serta pemasaran pariwisata yang tepat sasaran oleh sumber daya manusia Jawa Barat yang berkualitas tinggi. 3. Mengurangi ketimpangan pembangunan melalui penyebaran kegiatan pariwisata yang mencakup daerah‐daerah yang belum maju di Jawa Barat. 4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerja sama yang saling menguntungkan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. 5. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat luas dan masyarakat lokal dalam pengembangan dan kegiatan pariwisata untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Dalam RIPPDA Provinsi Jawa Barat tersebut, definisi kawasan wisata mengacu pada konsep yang diajukan Gunn (1996), yaitu kawasan yang secara teknis digunakan untuk kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dengan batasan‐batasan sebagai berikut:

1. Kawasan wisata adalah area unggulan untuk pengembangan pariwisata provinsi atau daerah (kabupaten/kota).

2. Kawasan wisata akan atau sudah berfungsi sebagai identitas daerah, misalnya kawasan bersejarah, pusat perbelanjaan, gunung, pantai, dan sebagainya.

3. Kawasan wisata dapat tumpang tindih (overlap) dengan kawasan lain, baik kawasan budidaya (misalnya kawasan pertanian, perdagangan) maupun kawasan lindung.

4. Memiliki keragaman daya tarik wisata, baik yang belum maupun yang sudah berkembang atau dikunjungi wisatawan. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

II ‐ 2

Laporan Akhir

5. Memiliki batas kawasan secara imaginer, dengan unsur pengikat yang dapat berupa fisik (misalnya jalan), dan atau non fisik seperti pengaruh budaya atau tema produk/kegiatan wisata. Kawasan Wisata Unggulan (KWU) provinsi merupakan kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat provinsi yang berperan dalam menjawab isu‐isu pokok pembangunan kepariwisataan provinsi. KWU berperan strategis karena keunikan lokasi maupun tingginya intensitas kunjungan wisatawan. KWU Provinsi dapat terdiri dari beberapa daya tarik wisata dalam daerah administratif yang berbeda (lintaskabupaten/kota), yang memiliki keunggulan produk wisata yang dapat bersaing di tingkat regional, nasional (dan bahkan internasional), dengan target segmen pasar wisatawan nasional/internasional. Pemerintah provinsi menjadi pemain utama dalam hal pembinaan dan pengembangan KWU serta ikut bertanggung jawab dalam merencanakan dan mendukung pengembangannya. KWU provinsi dapat memiliki cakupan wilayah yang berbeda luasannya dengan batas ʹimajinerʹ kabupaten/kota yang berada dalam cakupannya. Dengan demikian, suatu KWU memiliki faktor pengikat kawasan yang dapat bersifat fisik (geomorfologis), seperti jalur jalan dan jalur pantai, maupun nonfisik yang bersifat pengaruh suatu budaya. Selain itu, setiap KWU memiliki sumber daya wisata utama/kegiatan yang telah berkembang atau sumber daya wisata lain maupun kegiatan wisata lain yang diusulkan untuk dikembangkan, serta potensi pasar wisatawan eksisting dan yang akan menjadi sasaran pasar, baik dilihat dari daerah asal wisatawan, maupun karakteristik wisatawannya. Sumber daya wisata utama suatu KWU nantinya menjadi tema produk wisata utama yang akan diunggulkan dari KWU tersebut, dan akan terkait dengan segmen pasar wisatawan yang menjadi sasaran.

2.1.4 Keterkaitan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dengan KWU Provinsi Jawa Barat Berdasarkan hasil diskusi terfokus (FGD) yang mempertimbangkan aksesibilitas jalur jalan utama dan daya tarik wisata unggulan yang membentuk tema produk kawasan, maka RIPPDA Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 9 (sembilan) kawasan sebagai berikut : 1. Kawasan Wisata Industri dan Bisnis Bekasi‐Karawang 2. Kawasan Wisata Agro Purwakarta Subang 3. Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon 4. Kawasan Wisata Alam Pegunungan Puncak 5. Kawasan Wisata Perkotaan dan Pendidikan Bandung 6. Kawasan Wisata Kria dan Budaya Priangan 7. Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

8. Kawasan Wisata Minat Khusus Jabar Selatan 9. Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Pangandaran Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

II ‐ 3

Laporan Akhir

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut. Gambar 2.1 Pembagian KWU Provinsi Jawa Barat

Sumber: RIPPDA Provinsi Jawa Barat, Bapeda Jawa Barat, 2005

Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu merupakan kawasan teluk dengan seting pantai yang berlatar pegunungan. Kawasan ini kaya akan potensi sumber daya wisata alam laut, pantai, gunung, sungai dan juga potensi kekayaan budayanya yang unik dan bernilai tinggi. Potensi perikanan maupun perkebunan di kawasan ini dan sekitarnya sangat mendukung pengembangan kepariwisataan melalui kegiatan agrowisata perikanan maupun perkebunan. Kondisi geomorfologis kawasan teluk yang berhadapan dengan Samudera Indonesia, serta daerah belakang berupa bukit dan pegunungan mengakibatkan perlunya pertimbangan daya dukung kawasan yang terbatas dalam pengembangan wilayah. Daerah pantai Palabuhan Ratu pun termasuk dalam daerah rawan bencana tsunami, dengan beberapa daerah di datarannya rawan bencana longsor, sehingga pengembangan kepariwisataan di kawasan ini perlu dilakukan dengan cermat dan berwawasan lingkungan. Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang berkembang saat ini lebih mengarah pada kegiatan rekreasi dan wisata masal yang dilakukan pengunjung di beberapa kawasan pantai di Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

II ‐ 4

Laporan Akhir

Palabuhan Ratu. Kegiatan yang bersifat ekowisata masih sangat terbatas pengembangannya. Kegiatan wisata minat khusus yang berlangsung di TN Gunung Halimun, atau kegiatan wisata budaya di Desa Cipta Gelar belum sebanyak kegiatan rekreasi pantai di Pantai Karang Hawu atau Pantai Cibangban misalnya. Untuk itu perlu dicermati dan ditingkatkan pengembangan kegiatan ekowisata di kawasan ini, untuk mengimbangi kegiatan rekreasi massal yang umumnya berlangsung di kawasan pesisir Pantai Palabuhan Ratu. Dikaitkan dengan KWU lainnya di Jabar Selatan, yaitu Kawasan Wisata Minat Khusus Jabar Selatan sangat memungkinkan untuk memperkuat tema ekowisata di Palabuhan Ratu, mengingat kegiatan‐kegiatan di kawasan Jabar Selatan memang lebih merupakan daya tarik wisata minat khusus, misalnya deep sea fishing, penangkaran penyu, off road, dan lain‐lain. Sementara itu KWU lain di sekitarnya, seperti KWU Puncak merupakan salah satu sumber pasar wisatawan yang dapat dimanfaatkan oleh Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu untuk menarik segmen pasar wisatawan yang baru. Terkait dengan konsep komplementaritas dan keberagaman yang dianut dalam RIPPDA Provinsi Jawa Barat, maka seyogyanya pengembangan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu ini harus dapat memunculkan keunikannya yang memperkaya khasanah daya tarik wisata Jawa Barat.

2.2

Rencana Tindak Pariwisata

Karakteristik pariwisata Provinsi Jawa Barat memiliki ciri‐ciri yang berupa perpaduan antara destinasi pariwisata di kabupaten dan kota didalamnya, menyebabkan kompleksitas pengelolaan yang amat tinggi. Oleh karena itu dalam melakukan perencanaan harus secara cermat mengetahui tentang kondisi lingkungan strategis kepariwisataan secara efektif dan efisien yang juga berorientasi kepada permintaan pasar. Hal ini bertujuan agar kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dimengerti, disepakati, ditindaklanjuti dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku pariwisata di tingkat kabupaten/ kota yang menjadi sasaran pembangunan yang dilakukan. Rencana tindak (action plan) merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi rujukan operasional bagi pelaku atau pengelola berkaitan dengan jenis kegiatan, lokasi, biaya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan. Rencana tindak membagi strategi‐ strategi ke dalam bagian‐bagian yang dapat memudahkan koordinasi dalam implementasi rencana menuju sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Rencana tindak ini berkaitan dengan spesifikasi tugas‐tugas yang mencakup penugasan instansi, alokasi sumber daya manusia, alokasi sumber daya material dan finansial, dan jadwal untuk penyelesaian tugas tersebut. Untuk lebih mengoperasionalkan kebijakan dan strategi yang harus dilaksanakan diperlukan suatu rencana tindak di tingkat pelaksana di lapangan (sektoral maupun regional). Tanpa rencana tindak ini, implementasi perencanaan pengelolaan belum terjabarkan secara eksplisit, karena program yang diuraikan dari setiap isu hanya melahirkan strategi‐strategi. Rencana tindak memuat kegiatan‐kegiatan untuk


II ‐ 5

Laporan Akhir

mewujudkan pencapaian setiap sasaran sehingga rencana ini harus disusun berdasarkan prioritas, tujuan, indikator, kerangka waktu dan sistem pemantauan. Rencana tindak pariwisata mencakup siapa, apa, dimana, kapan, dan bagaimana membuat kegiatan pariwisata dapat berjalan. Kondisi tentu harus dapat dilihat dari berbagai sudut pandang pelaku kepentingan, tidak saja pemerintah daerah setempat, namun juga pelaku industri pariwisata, organisasi/ lembaga swadaya masyarakat, maupun stakeholder lainnya. Analisis mengenai sumber daya pariwisata dan berbagai kepentingan yang ada sangat mendukung pengembangan dan pemasaran bagi wilayah yang akan dikembangkan. Tujuan akhir dari rencana tindak selain untuk mengembangkan sektor pariwisata di suatu wilayah, juga untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata khususnya bagi perekonomian lokal, sehingga pada akhirnya dapat memiliki nilai kompetitif terhadap wilayah lainnya. Rencana tindak pengembangan pariwisata berupa rencana detil program dan kegiatan yang bersifat aplikatif dan taktis sebagai bagian atau sub sistem dari kerangka kebijakan makro dan strategi rencana pengembangan pariwisata. Strategi taktis yang dirumuskan dalam rencana tindak ini merupakan suatu rencana implementasi yang bersifat fokus, terukur, menjawab kebutuhan, dan dapat memecahkan persoalan pembangunan kepariwisataan yang terjadi, khususnya dalam jangka pendek dan menengah. Lebih lanjut, rencana yang disusun haruslah juga dapat mengendalikan proses berjalan dan pengendalian sumber daya pariwisata secara proporsional. Penjabaran strategi menjadi rencana tindak terhadap pengembangan kawasan pariwisata unggulan secara fungsional, terpadu antarwilayah, dan saling menguntungkan. Rencana tindak pengembangan pariwisata ini diharapkan akan mampu mendorong terwujudnya kedekatan visi dan persepsi, menumbuhkembangkan prilaku koordinasi, kerjasama, dan self correction dari para pelaku terkait.

2.2.1 Komponen‐komponen Rencana Tindak Pariwisata Pengembangan rencana tindak pariwisata mencakup 5 (lima) komponen, yaitu: 1. Atraksi Wisata Berupa daya tarik wisata, baik alam, budaya, maupun buatan yang berada di dalam suatu wilayah dan memiliki daya tarik yang dapat mendatangkan wisatawan, misalnya pantai, danau, pegunungan, situs budaya, taman, industri, pameran, dan lain sebagainya. 2. Promosi Merupakan sarana pemasaran, berupa periklanan, pameran pariwisata, artikel di media cetak, brosur, peta, video atau film, pemandu wisata elektronik, serta poster dan pusat informasi wisatawan.


II ‐ 6

Laporan Akhir

3. Infrastruktur Berupa sarana dan prasarana dasar yang menunjang kegiatan pariwisata, misalnya jalan, bandara, jaringan komunikasi, terminal, lokasi parkir, tempat pembuangan sampah, pelayanan listrik dan air bersih, rambu‐rambu lalu lintas, serta lapangan atau area terbuka milik masyarakat yang dapat digunakan sebagai lokasi kegiatan pariwisata. 4. Pelayanan Berupa fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisata, mencakup diantaranya akomodasi, camping ground, restoran dan rumah makan, pertokoan, serta toko cenderamata. 5. Hospitality Keramahtamahan merupakan kunci penting yang dapat menggabungkan keempat komponen di atas menjadi satu kesatuan kepariwisataan yang utuh. Hal ini juga menjadi faktor penting yang dapat membuat wisatawan menjadi nyaman dalam berwisata dan bukan tidak mungkin akan kembali datang, serta secara tidak langsung turut mempromosikan suatu wilayah kepada kerabatnya. Untuk dapat menghasilkan rencana tindak pengembangan pariwisata yang bersifat terintegrasi, maka proses perencanaan yang bersifat koordinatif, komunikatif, dan sinergis amat penting dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat sesuai dengan kapasitas, fungsi, tugas dan tanggung jawab masing‐masing. Oleh karena itu, untuk dapat merumuskan rencana tindak pengembangan pariwisata yang terpadu (integrated) maka dalam proses perencanaannya harus melibatkan berbagai pihak terkait (stakeholder). Dengan kata lain diperlukan koordinasi yang baik antar stakeholder kepariwisataan maupun dengan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengembangan kepariwisataan di kawasan tersebut.

2.2.2 Tahapan Penyusunan Rencana Tindak Pariwisata Secara garis besar penyusunan rencana tindak (action plan) pariwisata terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

Kesepakatan dan penentuan organisasi pelaksana pekerjaan, serta pembentukan steering committee yang terdiri dari stakeholder atau pihak‐pihak yang memiliki kepentingan, baik pemerintah, swasta/ industri pariwisata, organisasi pariwisata dan praktisi maupun masyarakat di kawasan studi. Steering committee akan memberikan masukan maupun saran terhadap analisis dan langkah‐langkah yang terkait dengan rencana tindak.

Mengidentifikasi pasar wisatawan yang ada sekarang, untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai kondisi pemasaran di wilayah studi. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai data utama dalam penyusunan rencana tindak. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam mengidentifikasi pasar wisatawan eksisting, antara lain:


II ‐ 7

Laporan Akhir

-

Alasan kedatangan wisatawan, apakah untuk bisnis, pleasure, pelayanan lokal, mengunjungi kerabat atau teman, atau hanya sekedar melewati kawasan studi.

-

Pelayanan yang biasanya diminati atau dicari oleh wisatawan yang datang.

-

Waktu kunjungan wisatawan; peak season dalam satu tahun, di bulan‐bulan apa saja.

-

Moda transportasi yang biasa digunakan baik ke dan dari kawasan studi maupun di dalam kawasan studi itu sendiri.

-

Lama tinggal wisatawan.

-

Biaya yang mereka keluarkan selama berwisata/ berkunjung ke kawasan studi.

-

Sosio‐demografis wisatawan; umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kelas pendapatan, serta daerah asal wisatawan.

-

Kecenderungan baru wisatawan yang dapat merubah gaya berwisata (jika ada).

Pengembangan profil pasar pariwisata, untuk mengetahui lebih detail mengenai profil wisatawan yang datang ke kawasan studi, khususnya dari kegiatan‐kegiatan yang dilakukan di kawasan studi. Misalnya untuk jenis wisatawan bisnis, mereka berkunjung untuk urusan pekerjaan, rapat atau temu bisnis; namun disamping itu mereka juga berwisata ke pantai atau berbelanja cenderamata. Dengan mengetahui profil wisatawan dengan lebih detail, maka akan lebih mudah dalam menentukan pasar dan promosi yang tepat serta efektif di kawasan studi.

Menyusun daftar aset pariwisata yang ada di kawasan studi. Aset pariwisata sendiri dapat dikategorikan ke dalam: (1) Atraksi/Daya Tarik Wisata; (2) Promosi; (3) Infrastruktur; (4) Hospitality; dan (5) Pelayanan. Daftar aset ini penting untuk mengetahui potensi kepariwisataan yang telah ada ataupun yang dapat dikembangkan di kawasan studi.

Mengenali kepentingan pariwisata, khususnya aspek negatif atau dianggap kurang yang terkait di kawasan studi, mencakup: -

Aset negatif

-

Kekurangan yang ada

-

Ide/rencana/proposal yang belum dikembangkan

Dari ketiga aspek tersebut dapat dijabarkan kembali aspek mana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan pariwisata di kawasan studi. Penentuan ini dapat dilakukan dengan diskusi khususnya bersama masyarakat sekitar kawasan yang lebih memahami wilayah studi. Bukan tidak mungkin aspek yang awalnya dinilai negatif atau mengalami kekurangan dapat menjadi aspek unggulan bagi pariwisata di wilayah tersebut. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

II ‐ 8

Laporan Akhir

Menentukan pasar wisatawan yang potensial, setelah sebelumnya mengidentifikasi dan menganalisis mengenai profil wisatawan yang datang ke kawasan studi. Penentuan pasar potensial menjadi salah satu dasar penentuan dalam fokus pengembangan pariwisata di kawasan studi.

Penentuan tujuan dan sasaran pariwisata yang sinergis dengan kebijakan pariwisata di wilayah yang lebih luas (kabupaten atau provinsi) maupun kebijakan/ nilai lokal kemasyarakatan di kawasan studi. Sebaiknya tujuan dan sasaran dibuat sesederhana mungkin agar realistis dan lebih mudah diukur. Sebaiknya tujuan dan sasaran juga dibuat berdasarkan anggaran biaya yang direncanakan serta target waktu pencapaian yang jelas.

Pengembangan langkah atau tahapan program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tahapan ini harus dibuat lebih spesifik, sedetail mungkin, dan harus realistis agar lebih mudah dipahami maupun diimplementasilkan.

Mengadakan Focus Group Discussion (FGD), lokakarya atau diskusi dengan melibatkan stakeholder, khususnya masyarakat dan pelaku pariwisata di kawasan studi guna mendapatkan umpan balik terhadap rencana yang telah disusun. Hasil diskusi dan masukan yang diperoleh dari stakeholder nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan rencana tindak yang telah disusun.

Penyempurnaan rencana tindak (Action Plan) setelah mengevaluasi rencana berdasarkan masukan dari FGD/diskusi dengan stakeholder.

Setelah Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan menghasilkan dokumen rencana tindak, beberapa langkah lagi yang perlu dilakukan, yaitu:

Implementasi dari rencana tindak yang telah disepakati bersama oleh seluruh stakeholder. Pada implementasi ini juga ditentukan badan pengelola atau pelaksana rencana tindak sesuai dengan kesepakatan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Pendapat dari pihak yang berpengalaman di luar stakeholder terhadap implementasi dari rencana tindak yang telah dilakukan. Pihak luar ini dapat berupa (1) konsultan, (2) publikasi di media, (3) organisasi swasta terkait pariwisata. Masukan, kritik dan saran dari pihak luar ini sebetulnya dapat bermanfaat bagi umpan balik implementasi dari rencana tindak, karena secara tidak langsung pihak‐pihak ini telah mengevaluasi rencana tindak yang sedang dilakukan.

Monitoring atau evaluasi dari hasil rencana tindak yang telah dilakukan. Tahapan ini sebaiknya dilakukan oleh pihak luar yang tidak terlibat di dalam penyusunan rencana tindak, agar hasilnya lebih objektif. Beberapa garis besar evaluasi, antara lain (1) rencana atau langkah yang telah dilakukan, (2) hasil yang signifikan dari rencana tindak yang telah dilaksanakan, (3) perubahan dari tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan di awal penyusunan rencana tindak, (4) usulan revisi rencana tindak (jika diperlukan), (5) komentar personal dengan se‐obyektif mungkin, sesuai dengan kondisi yang ada.


II ‐ 9

Laporan Akhir

Berikut adalah diagram tahapan penyusunan Rencana Tindak. Gambar 2.2 Tahapan Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan)

Rencana Strategis Penyusunan Action Plan

Pembentukan Organisasi Pelaksana & Steering Committe

Identifikasi dan analisis profil Pasar Wisatawan

Identifikasi Aset Pariwisata Kawasan Studi

Pasar Wisatawan Potensial

Potensi Kepariwisataan Wilayah Studi

Review Kebijakan & Peraturan Terkait

Penentuan Tujuan & Sasaran Pariwisata

Penyusunan/ Pengembangan Tahapan Program Focus Group Discussion (FGD)

Dokumen Rencana Tindak

Dengan selesainya tahapan dari rencana tindak bukan berarti pekerjaan di kawasan studi sudah selesai, yang terpenting dalam penyusunan rencana tindak ini adalah bagaimana seluruh stakeholder terkait dapat bekerjasama dengan efektif dalam mempertahankan kondisi setelah rencana dijalankan. Jika tidak, sangat dimungkinkan kondisi di kawasan tersebut akan jauh lebih buruk dari sebelum penyusunan rencana tindak.


II ‐ 10

Laporan Akhir

2.3

Ekowisata

2.3.1

Istilah Ecotourism

Ecotourism mulai dikenal akibat pertumbuhan kegiatan pariwisata yang tidak terbendung maupun terencana dengan baik, khususnya di wilayah yang masih alami. Akibat negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan pariwisata yang tidak terencana dengan baik sangat banyak. Diantaranya adalah penurunan mutu lingkungan dan permasalahan sosial yang timbul. Kondisi ini tentunya sangat merugikan, khususnya bagi masyarakat setempat yang harusnya dapat memperoleh manfaat dari adanya kegiatan pariwisata. Kecenderungan ini membuat para peneliti maupun praktisi di bidang pembangunan dan lingkungan menyimpulkan perlunya suatu konsep ’pariwisata’ yang dapat memperhatikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian muncullah istilah seperti ’pariwisata yang bertanggung jawab’ (responsible tourism), ’pariwisata alternatif’ (alternative tourism), dan ’pariwisata yang ber‐etika’ (ethical tourism). Ketiganya memiliki maksud yang kurang lebih sama, yaitu menuntut tanggung jawab yang lebih dari para pengembang maupun pelaku pariwisata, khususnya dalam memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata. Disisi lain, pergeseran pasar wisata maupun istilah ecotourism muncul ketika Ceballos‐ Lascurain pada tahun 1985 mendefinisikannya sebagai ”...kunjungan ke daerah‐daerah yang masih bersifat alami yang relatif masih belum terganggu dan terpolusi dengan tujuan spesifik untuk belajar, mengagumi, dan menikmati pemandangan alam dengan tumbuhan dan satwa liarnya serta budaya (baik masa lalu maupun masa sekarang) yang ada di tempat tersebut”. Pengertian ini kemudian menyebarluaskan penggunaan istilah ecotourism sebagai ’kegiatan di alam terbuka kawasan hutan’ yang belum tersentuh oleh kegiatan lain. Pada perkembangannya kemudian memunculkan pula istilah seperti adventure travel, off‐the beaten track ataupun special interest yang biasanya digunakan oleh tour operator dalam memasarkan produknya. Bila dikaji lebih lanjut, substansi pengertian ini hanya merujuk pada ’tempat’ melakukan kegiatan (di alam terbuka kawasan hutan) dan ’kondisi lingkungan’ (yang masih bersifat alami), namun belum menyentuh substansi penting tentang ecotourism, yaitu ikut berperan melindungi lingkungan kawasan yang dimanfaatkan dan memberikan manfaat positif terhadap masyarakat setempat (Stewart dan Sekartjakrarini, 1994). Di tahun 1990‐an, istilah ecotourism mulai banyak bermunculan dan mengandung pengertian ’pariwisata berdampak positif melalui penyelenggaraan kegiatan berdampak negatif minimal’, yang secara filosofis dimaksudkan sebagai suatu pertanggungjawaban dari pengembang dan wisatawan atas pemanfaatan lingkungan, dengan mempertanyakan apa yang seharusnya dilakukan (Sekartjakrarini, 1993). Konsep sikap perilaku ini yang seharusnya dikaji dalam memahami pengertian ecotourism. Hubungan yang erat antara pariwisata dengan masyarakat setempat diperlukan, karena merupakan mekanisme penting dalam mendukung usaha perlindungan kawasan (Ziffer, 1990) dan pemanfaatan menuju perlindungan lingkungan (Sekartjakrarini, 2003).


II ‐ 11

Laporan Akhir

Saat ini, di Indonesia pengertian ecotourism masih sangat rancu. Sekartjakrarini dan Legoh (2004) menemukenali tiga isu strategis yang berkembang dalam silang pendapat tersebut, yaitu, satu, ecotourism adalah produk wisata (untuk segmen pasar relatif terbatas), atau sebagai konsep pariwisata (untuk menciptakan hubungan timbal balik saling mengisi antara pelestarian lingkungan – peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat adat dan lokal – kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial usaha). Dua, praktek penyelenggaraan ecotourism terbatas pada atau identik dengan kawasan hutan, atau berlaku untuk semua kawasan alam berikut kawasan budaya (situs purbakala, peninggalan sejarah, perkampungan adat dan sebagainya). Tiga, penyelenggaraan kegiatan usaha ecotourism terbatas pada usaha ekonomi masyarakat atau dimungkinkan berlangsung secara berdampingan dengan usaha pelaku pasar. Perbedaan‐perbedaan pandang terhadap isu‐isu tersebut timbul dikarenakan istilah ecotourism ditempatkan dan ditafsirkan dalam konteks yang berbeda‐beda. Ceballos‐Lascurain (1993) kemudian meninjau ulang batasan yang telah dirumuskan pada tahun 1983, dengan menambahkan ”...untuk mempromosikan konservasi, dampak negatif yang diakibatkan oleh pengunjung rendah dan masyarakat terlibat secara ekonomi dalam penyelenggaraannya”. Nilai penting yang terkandung dalam batasan ecotourism tersebut, menumbuhkan pengertian dengan dilatarbelakangi oleh kesadaran akan tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dalam melakukan kegiatan. Dari 85 batasan pengertian ecotourism yang telah dikaji oleh Fennell (2001) – yang kemudian dikembangkan hingga tahun 1999 oleh para pakar, pemerhati dan organisasi, bermunculan secara ulang dengan sejumlah kata‐kata yang sama, yaitu merujuk pada: (1) tempat dimana ecotourism diselenggarakan (62,4 %); (2) konservasi (61,2 %); (3) budaya (50,6 %); (4) manfaat untuk masyarakat setempat (48,2 %); (5) pendidikan (41,2 %); (6) keberlanjutan (25,9 %); dan (6) dampak (25 %). Terlepas dari fokus pandang yang berbeda dalam penyajian batasan, dari hasil kajian tersebut telah tercermin bahwa unsur‐unsur penting dalam ecotourism adalah: berbasis lingkungan alami; mendukung konservasi; pemanfaatan yang merujuk pada etika; dampak minimal; memberikan manfaat sosial‐ ekonomi berlanjut bagi masyarakat; menjaga integritas budaya dan nilai‐nilai sosial; kepuasan wisatawan; menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan; penyelenggaraan tidak bersifat mass (massal); dan manajemen pengelolaan yang mendukung seluruh unsur‐unsur tersebut. Dalam perkembangannya, ecotourism kini bahkan dikaitkan dengan isu hak azasi manusia, karena banyaknya ditemui ketidakadilan manfaat yang diperoleh masyarakat setempat. Dalam penerapan ekowisata harus mencerminkan prinsip‐prinsip sebagai berikut: 1. Prinsip konservasi Ekowisata lebih mempergunakan pendekatan pelestarian dibandingkan pemanfaatan. Pengembangan ekowisata harus mampu memperbaiki dan/ melindungi sumber daya alam secara lestari dalam bentuk pembangunan lingkungan dan tidak memiliki degradasi pada sumber daya. Praktek‐praktek konservasi yang bertanggung jawab yang berhubungan dengan kegiatan internal dan eksternal mengandung pengertian proteksi, konservasi, atau perluasan sumber daya alam dan lingkungan fisik untuk menjamin kehidupan jangka panjang dan keberlangsungan ekosistem. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

II ‐ 12

Laporan Akhir

Pemanfaatan lahan yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan secara cepat. Di samping itu, pembangunan juga perlu memperhatikan kapasitas maksimum yang dapat diberikan oleh lingkungan tersebut. 2. Prinsip edukasi Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah prilaku dan membentuk sikap seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Prinsip edukasi ini menyangkut seluruh pihak, baik itu komunitas, pemerintah, LSM dan wisatawan itu sendiri. 3. Prinsip ekonomi Pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat setempat dan menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang masih alami dapat mengembangkan pembangunan berimbang antara kebutuhan pelestarian dan kepentingan semua pihak. Keuntungan jangka panjang (ekonomi) untuk sumberdaya, industri dan komunitas lokal dan mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi lokal, bisnis dan komunitas untuk menjamin kekuatan ekonomi dan keberlanjutan (sustainability). Walaupun demikian, ketahanan ekonomi masyarakat di daerah ecotourism harus diperhatikan dengan mendapat manfaat dari adanya konservasi dan pengelolaan lingkungan tersebut. Aktivitas ekonomi akan dengan sendirinya tumbuh apabila ada kunjungan ke daerah ekowisata tersebut. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kepariwisataan merupakan bekal utama untuk menggerakkan ekonomi tersebut. Oleh karena itu perlu diberikan pembelajaran secara optimal bagi masyarakat di wilayah ekowisata. 4. Prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Pengembangan ekowisata harus didasarkan atas hasil musyawarah dengan masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai‐nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat tersebut. Salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan ekowisata di suatu daerah adalah sikap masyarakat lokal terhadap kegiatan tersebut. Sikap masyarakat positif antara lain dapat tercermin dari peran serta dan keterlibatan mereka. Ekowisata harus dipandang sebagai sebuah usaha bersama antara penduduk setempat dan pengunjung yang peduli dan berpengetahuan untuk melindungi lahan‐lahan dan aset biologi serta kebudayaan. Usaha ini dilakukan melalui pemberdayaan komunitas setempat untuk mengontrol dan mengelola sumber daya dengan cara tidak hanya menjaga kelangsungan sumber daya tersebut tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi dari komunitas tersebut.


II ‐ 13

Laporan Akhir

2.3.2

Ecotourism di Indonesia

Adanya peningkatan intensitas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, intensitas pemanfaatan dan lingkup wilayah yang tersentuh oleh pariwisata juga semakin meluas. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya kawasan‐kawasan wisata baru di berbagai daerah di tanah air. Akibatnya tekanan terhadap lingkungan menjadi semakin tinggi dan pengaruh yang ditimbulkannya juga semakin luas, serta menyangkut kehidupan banyak orang. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa lingkungan di sekitar kawasan wisata yang berkembang sekarang ini sudah banyak mengalami penurunan kualitas. Kecenderungan ini harusnya ditanggapi sebagai suatu kondisi yang kontra‐ produktif terhadap masa depan pariwisata Indonesia. Dalam menghadapi dan mencegah berlanjutnya kondisi tersebut, Indonesia memerlukan suatu konsep operasional dalam pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata Indonesia. Ecotourism sendiri mulai dikenal dan populer di kalangan masyarakat Indonesia sekitar pertengahan tahun 1990‐an. Meningkatnya popularitas ini diakibatkan oleh meningkatnya konsep ecotourism di dunia pada akhir dekade tahun 1980‐an, serta keberhasilan beberapa negara Amerika Latin dalam menerapkan ecotourism. Kondisi ini berdampak pula bagi Indonesia yang memiliki hutan tropis dan keanekaragaman hayati yang tidak jauh berbeda dengan negara Amerika Latin. Popularitas ecotourism ditandai dengan banyaknya seminar, lokakarya, pelatihan, maupun kajian mengenai ecotourism baik yang diprakarsai oleh pemerintah, lembaga kemasyarakatan, asosiasi pariwisata maupun kalangan perguruan tinggi. Ecotourism di Indonesia sendiri kemudian lebih dikenal dengan istilah ekowisata. Beragam pengertian kemudian diangkat dan dikemukakan untuk menjelaskan perbedaan antara ecotourism dan pariwisata yang selama ini telah dipraktekkan. Dari berbagai forum kajian dan diskusi, kemudian dapat ditemukenali bahwa, pertama, ecotourism terkait dengan pemanfaatan lingkungan secara lestari, kedua, ecotourism berpihak pada pembentukan masyarakat madani dan sensitif terhadap tata nilai budaya dan sosial masyarakat adat maupun masyarakat lokal, ketiga, ecotourism mampu menjawab pergeseran nilai, minat dan preferensi yang berkembang di sisi pasar, keempat, ecotourism mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional (Sekartjakrarini dan Legoh, 2004). Ke‐empat karakteristik tersebut menempatkan ecotourism sebagai suatu konsep operasional pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata menuju Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan1. Dengan merujuk kepada prinsip‐prinsip yang berlaku universal, rekomendasi dari berbagai forum diskusi dan kajian, serta tuntutan objektif di lapangan, maka batasan ecotourism untuk Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan ekowisata, telah dirumuskan oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dalam Rencana Strategis Ekowisata Nasional (2004) sebagai berikut:

1

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan yang dimaksud merujuk pada pengertian sebagaimana yang direkomendasikan dalam Asia-Pacific Ministers’ Conference on Tourism and Environment di Maldives (WTO, 1997), yaitu: pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kepentingan pariwisata masa kini da nperbesaran peluang di masa mendatang; pengelolaan pemanfaatan yang bijaksana untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan keindahan; dan peningkatan mutu kehidupan manusia dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologi, kenakeragaman biologi dan unsur-unsur pendukungnya.


II ‐ 14

Laporan Akhir

Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam binaan, serta kawsaan budaya. Penerapan konsep ekowisata nasional yang diberlakukan bagi kawasan‐kawasan sebagaimana telah tersebut dalam batasan itu memberi arti bahwa konsep ini berlaku bagi pengembang dan penyelenggaraan pariwisata yang bertempat antara lain di kawasan konservasi hutan dan laut, kawasan budaya, kawasan pulau‐pulau kecil dan pesisir, kawasan binaan dan pedesaaan, serta kawasan‐kawasan lain yang memiliki kerentanan ekologis yang tinggi, misalnya kawasan karst dan kawasan esensial.

2.3.3

Ecotourism dan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan menemukenali adanya silang ketergantungan antara 3 (tiga) isu penting dalam pembangunan, yaitu (a) lingkungan, (b) ekonomi, dan (c) kebijakan. Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan dalam waktu yang bersamaan turut mempertahankan daya dukung ekosistem agar kesetaraan perolehan peluang pemanfaatan antargenerasi sekarang dan generasi mendatang dapat tetap terpelihara. Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan pada intinya adalah memanfaatkan lingkungan dengan mengarahkan untuk perlindungan lingkungan itu sendiri, agar tetap memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat secara terus menerus kepada penggunanya (users) (WTO, 1995). Ecotourism sendiri telah diakui sebagai salah satu alat pembangunan berkelanjutan oleh banyak pakar di bidang pembangunan dan lingkungan (Linberg dan EnriQuez, 1994; Gunn, 1994). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ecotourism memiliki batasan untuk dapat mensinergiskan berbagai kepentingan dalam (1) melindungi suatu wilayah, (2) meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (3) membangun awareness dan kecintaan terhadap lingkungan, (4) mengembangkan perekonomian daerah, dan (5) menyediakan jasa wisata untuk menjawab pergeseran pasar. Dalam pemanfaatan lingkungan, kelima syarat tersebut berkecukupan untuk saling terkait sebagai konsekuensi agar kemampuan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatannya tetap terjaga dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3 diagram keterkaitan berikut.


II ‐ 15

Laporan Akhir

Gambar 2.3 Hubungan Keterkaitan antar Syarat‐Syarat Kecukupan Pemanfaatan Lingkungan untuk Ecotourism

Sumber : Linberg dan EnriQuez, 1994; Gunn, 1994

Ecotorism sebagai Sarana Perlindungan Wilayah Ecotourism, seperti yang telah dirumuskan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, menawarkan konsep pemanfaatan lingkungan yang secara fundamental diletakkan dengan membangun hubungan saling tergantung antara pariwisata dan lingkungan yang berlandaskan pada prinsip‐prinsip pemanfaatan untuk perlindungan dan penggalian serta penyajian produk wisata yang diselaraskan dengan potensi dan karakter lingkungan setempat. Untuk itu ecotourism mengarahkan pengembangan dan penyelenggaraan pemanfaatan lingkungan untuk: 1. Perlindungan sumber‐sumber dalam mempertahankan kelangsungan ekologi lingkungan dan kelestarian budaya masyarakat setempat, dan 2. Pengelolaan operasional kegiatan dengan dampak negatif terhadap lingkungan minimal atau sekecil mungkin. Dalam konteks pengembangan suatu wilayah untuk pariwisata, konsep ecotourism menjanjikan perlindungan terhadap sumber‐sumber pembangunan pariwisata wilayah tersebut, termasuk di dalamnya alam maupun budaya. Pengendaliannya dilakukan dengan kebijakan‐kebijakan yang mencakup pengelolaan operasional kegiatan dengan dampak negatif lingkungan seminimal mungkin. Pada penyelenggaraannya, ecotourism mensyaratkan agar secara proporsional mengembalikan biaya yang ditanggung akibat pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap pariwisata dan lingkungan yang dimanfaatkan,


II ‐ 16

Laporan Akhir

termasuk degradasi mutu lingkungan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pariwisata kehilangan potensinya. Ecotorism sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Konsep ecotourism sebagai seuatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata mensyaratkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Konsep ini mengakui eksistensi masyarakat adat dan lokal sebagai bagian dari ekosistem setempat, dan melalui suatu mekanisme aturan main, memiliki ’hak’ keikutsertaan dan ’akses’ terhadap perolehan keuntungan atas pemanfaatannya (Sekartjakrarini dan Legoh, 2004). Konsep ini fundamental dalam pengembangan suatu wilayah untuk ecotourism karena pemanfaatannya harus berlandaskan pada prinsip: 1. Pemberian akses kepada masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan hak ekonomi dan sosialnya atas pemanfaatan lingkungan guna peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan. 2. Pemberian akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pemanfaatan kawasan dan untuk ikut menilai permasalahan yang berkembang. 3. Kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat terpenuhi secara berimbang dalam skema hubungan timbal balik yang saling bergantung dan saling mempengaruhi dengan kepentingan‐kepentingan lainnya. Ecotorism sebagai Sarana Cinta Lingkungan Produk ecotourism, yang sering dikenal dengan interpretation, adalah suatu kemasan dengan muatan pada penafsiran nilai‐nilai substantif sumber‐sumber (alam dan atau budaya), untuk memenuhi harapan wisatawan dalam mempelajari lingkungan setempat. Sebagai sebuah produk, interpretation dapat diartikan sebagai kegiatan atau fasilitas pelayanan pariwisata, dan dalam waktu yang bersamaan dapat pula dipahami sebagai sebuah proses untuk menumbuhkembangkan cinta lingkungan yaitu untuk menumbuhkembangkan apresiasi pengunjung dan juga para pemangku kepentingan lainnya terhadap lingkungan dan pelestariannya dan berlanjut pada perolehan manfaat sosial maupun ekonomi atas kunjungan tersebut (Sekartjakrarini dan Legoh, 2003). Pemahaman inilah yang kemudian dapat membedakan antara prosuk ecotourism dengan produk wisata lainnya dan mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pariwisata kini tidak hanya cukup terfokus pada pengembangan produk rekreatif generik dan pelayanan yang hanya memperhatikan unsur kenyamanan saja, akan tetapi harus pula memasukkan pesan dalam melindungi lingkungan. Ecotorism sebagai Sarana Pengembangan Perekonomian Daerah Ecotourism tidak dapat terlepas dari syarat‐syarat komponen pariwisata dalam membentuk total product, yaitu (1) atraksi kawasan, (2) fasilitas dan pelayanan kawasan, (3) akses menuju kawasan, (4) citra kawasan, dan (5) harga produk yang harus dibayar oleh penggunaan (users). Kelima komponen ini akan mendorong terciptanya lapangan Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

II ‐ 17

Laporan Akhir

kerja yang pada akhirnya dapat mengembangkan sektor ekonomi suatu kawasan. Aksesibilitas yang dibangun menuju kawasan wisata, misalnya akan menghubungkan kawasan wisata dengan daerah‐daerah lain dan atau antarwilayah lainnya, sehingga perekonomian di suatu wilayah dapat ikut berkembang. Dalam perkembangannya, ecotourism juga menawarkan lapangan kerja spesifik dan penggerak perekonomian rakyat karena kawasan pengembangan haruslah memiliki syarat‐syarat kecukupan sebagaimana dalam batasannya dan mengedepankan masyarakat sebagai inti dari pengembangan wilayah. Ecotorism sebagai Penyedia Jasa Wisata Sebagai penyedia jasa wisata, ecotourism mensyaratkan pengendalian pengembangan sarana dan prasarana wisata agar: (1) besaran perubahan lingkungan yang diakibatkan masih dalam ‘batas perubahan yang dapat diterima’ (limit of acceptable change), dan (2) Penampakan bentuk dan konstruksi bangunan tidak mempengaruhi keindahan dan keasrian lingkungan. Dalam konteks penyediaan jasa pariwisata, ecotourism juga mensyaratkan pengendalian dampak yang terbawa dalam penyelenggaraannya, seperti: limbah yang terproduksi, polusi udara, polusi suara, pemakaian energi yang dapat berakibat pada pemanasan global, penggunaan bahan‐bahan kimia yang dapat berakibat terkontaminasinya lingkungan. Keseluruhan hal ini jika tidak diproses secara benar, maka akan berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan secara permanen atau minimal adalah penurunan mutu lingkungan. Terkait dengan pengembangan sarana pelayanan, konsep fundamental ekowisata diletakkan menyatu dengan lingkungan dan berdampak minimal, dengan berlandaskan kepada prinsip‐prinsip (1) perubahan fisik lingkungan seminimal mungkin, (2) keseimbangan ekologi dan estetika lingkungan tetap terjaga, (3) penyelenggaraan operasional berdampak minimal, dan (4) selaras dengan perkiraan segmen pasar yang dituju.

2.4

Agrowisata

Agrowisata merupakan pengembangan wisata yang bertujuan memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata alternatif yang ditawarkan selain produk industri lain yang telah ada. Perkembangan agrowisata tidak terlepas dari peranan wisatawan sebagai pengkonsumsi objek agrowisata. Potensi agrowisata mencakup daya tarik objek, ketersediaan fasilitas pendukung, aksesibilitas, kesiapan sumber daya manusianya, serta keragaman kegiatan wisata yang ditawarkan. Pembinaan dan pengembangan agrowisata adalah segala upaya untuk memperkenalkan, membimbing, menumbuhkan, memperluas dan mengendalikan kegiatan agrowisata yang dilakukan secara terus menerus. Sedangkan tujuan pengembangan agrowisata sebagai unsur diversifikasi pertanian yang mencakup penganekaragaman hasil pertanian serta perluasan pasar. Pengembangan agrowisata diharapkan dapat memberikan dampak positif yaitu percepatan pembangunan perekonomian pedesaan, dan terhimpunnya kemampuan industri agro dan agrowisata dalam negeri yang makin tangguh, sehingga dapat mengaktualisasikan potensi pasar domestik maupun pasar ekspor. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

II ‐ 18

Laporan Akhir

Pertanian skala kecil dengan produk yang beragam (diversifikasi produk) merupakan tempat yang ideal bagi kegiatan agrowisata yang menghibur (agri‐entertainment). Dalam hal ini pertanian skala kecil dapat menghasilkan cara kegiatan bertani yang lebih sederhana sehingga dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan pengharapan wisatawan dalam berekreasi. Terdapat tiga komponen utama yang berperan dalam pengembangan kegiatan agrowisata, yaitu (Entertainment Farming and Agri‐Tourism, Business Management Guide, 2004): o

Adanya sesuatu yang dapat dilihat oleh wisatawan (what to see), misalnya saja kegiatan edukasional seperti wisata pendidikan bagi anak sekolah, adanya museum yang memuat alat dan produk kegiatan agro; festival dan event berkala lainnya (festival panen/seren taun, festival makanan, festival bunga); pameran hasil‐hasil pertanian; serta keberadaan desa wisata.

o

Adanya sesuatu untuk dikerjakan berupa aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan (what to do), meliputi kegiatan workshop (teknik menata bunga/floral arrangements, melukis, teknik membuat pupuk dan kompos, teknik kegiatan bercocok tanam, teknik memancing); kegiatan alam/nature based activities (birdwatching, wildlife viewing); olahraga (canoeing/boating, memancing, berkuda, hiking, sepeda gunung); aktivitas pertanian (memberi makan binatang, farm/ranch work experience); rekreasi (berkemah, piknik, naik delman/andong); u‐pick operation.

o

Adanya sesuatu untuk dijual (what to sell), meliputi penjualan cenderamata/souvenir, katering (makanan dan minuman), serta berbagai produk pertanian (misalnya menjual pupuk atau bibit pertanian).

SEE:

- keg. edukasional - festival/event, pameran -desa wisata

WHAT SELL:

-souvenir - katering - produk pertanian

TO

DO:

-workshop - rekreasi -olahraga, keg.alam - aktivitas pertanian

Gambar 2.4 Skema Pengembangan Kegiatan Wisata Agro Sumber: (hasil olahan dari Entertainment Farming and Agri Tourism, http://www.attra.ncat.org) Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

II ‐ 19

Laporan Akhir

Tingkat kesuksesan dan keberhasilan dari pengembangan suatu kawasan agrowisata adalah seberapa jauh suatu pengusaha dapat mengolah relasi atau hubungan dari ketiga komponen utama tadi yang diungkapkan ke dalam sebuah tema tertentu.

2.4.1

Batasan untuk Indonesia

Kata “agrowisata” atau wisata agro sebenarnya merupakan terjemahan dari agrotourism yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan tahun 1985 sebagai salah satu bentuk alternatif konsep pembangunan yang dapat memenuhi ketentuan Keppres No. 48 tahun 1983. Definisi agro wisata yang umumnya digunakan saat ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dengan Menteri Pertanian No : 204/KPTS/HK 050/4/1989, No : KM.47/PW.004/MPPT‐89 tentang Koordinasi Pengembangan Wisata Agro. Dalam keputusan tersebut yang dimaksud dengan ”agrowisata” adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro. Sedangkan yang dimaksud dengan ”objek agrowisata” adalah kawasan usaha pertanian yang direkayasa sehingga mempunyai daya tarik wisata, yang dapat berupa jenis komoditi asli, yaitu yang mengandung plasma nutfah atau komoditas yang secara spesifik telah diusahakan secara turun temurun oleh masyarakat di wilayah yang bersangkutan (Rakornas Wisata Agro, 2003). Ruang lingkup agrowisata meliputi usaha pertanian dalam arti luas yang terdiri dari lima sub sektor yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Tetapi dalam kenyataannya terdapat jenis usaha agro yang karena telah dikembangkan secara khusus, tidak dapat dikategorikan sebagai agrowisata. Sub‐sektor pertanian tersebut adalah kehutanan, yang telah dikembangkan secara tersendiri, dan jenis wisatanya dikenal sebagai wana wisata. Dengan demikian sektor‐sektor yang dapat dikategorikan sebagai agrowisata meliputi: pertanian tanaman pangan; perkebunan; peternakan, dan perikanan.

2.4.2

Tujuan, Azas, dan Arah

Tujuan pengembangan agrowisata secara umum adalah “Meningkatkan penerimaan devisa negara dari sektor ekspor non migas, menciptakan kesempatan berusaha dan kerja, melalui pemanfaatan yang optimal dari potensi agrowisata sebagai objek kunjungan wisatawan”. Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut : 1. Menciptakan kesempatan yang seluas‐luasnya kepada para wisatawan untuk berkunjung ke objek agrowisata. 2. Menciptakan iklim berusaha yang baik kepada para pengusaha/pemilik di bidang agro dan pariwisata di dalam penyelenggaraan dan pelayanan agrowisata.


II ‐ 20

Laporan Akhir

3. Menciptakan pola pemasaran terpadu agrowisata. 4. Mengamankan dan melestarikan keberadaan dan citra produk pertanian sebagai salah satu diversifikasi produk wisata Indonesia. Pengembangan agrowisata berdasarkan pada 2 azas yaitu : 1. Azas Manfaat, dalam arti bahwa penyelenggaraan program agrowisata diarahkan agar dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi politik, ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. 2. Azas Pelestarian, dalam arti bahwa penyelenggaraan program agrowisata diarahkan agar dapat berperan dalam peningkatan pelestarian plasma nutfah sebagai sumber daya utama bagi kelestarian alam dan lingkungan. Penggunaan kedua azas ini dimaksudkan untuk dapat lebih menjamin program agrowisata bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan di bidang pertanian dan pariwisata di satu segi dan dilain segi kelestarian dan pengamanan produk pertanian tetap terjaga. Agar penyelenggaraan program agrowisata ini dapat bermanfaat, maka yang perlu diperhatikan adalah : a. Memberi nilai tambah bagi pengelola/pemilik usaha agro, jasa pelayanan akomodasi makanan/minuman dan lain‐lain di kawasan usaha agro; b. Kunjungan wisatawan ke lokasi usaha agro diharapkan merupakan promosi langsung untuk produk yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan pemasaran produk baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; c. Meningkatkan rasa cinta kepada alam dan kesadaran pengunjung akan besar dan beraneka ragamnya potensi agro yang dimiliki oleh negara kita, sehingga penyelenggaraan agrowisata terutama untuk generasi muda akan menambah pengetahuan mereka di bidang agro; d. Penduduk sekitar lokasi usaha agro tergerak untuk berpartisipasi dan penyediaan jasa pelayanan serta barang‐barang hasil kerajinan setempat untuk dijadikan cenderamata bagi agrowisata; e. Membuka pandangan generasi muda bahwa usaha agro yang lokasinya di perdesaan dapat memberikan kehidupan yang tidak kalah baiknya dengan kehidupan di kota.

2.4.3 Ruang Lingkup dan Potensi Agrowisata Ruang lingkup dan potensi agrowisata terdiri dari potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai berikut :


II ‐ 21

Laporan Akhir

Tanaman Pangan dan Hortikultura Daya tarik tanaman pangan sebagai sumber daya wisata antara lain sebagai berikut : 1. Tanaman pangan: tanaman padi dan barisan petak‐petak sawah (terasering), proses budidaya padi, termasuk membajak sawah. 2. Bunga‐bungaan : bunga yang mempunyai kekhasan sebagai bunga Indonesia; cara‐ cara tradisional pemeliharaan; bunga yang dikaitkan dengan seni/keindahan antara lain seni merangkai bunga, pameran bunga, taman bunga dan sebagainya; budi daya bunga yang terdapat di nursery dan taman bunga. 3. Buah‐buahan : kebun buah‐buahan pada umumnya di desa atau di pegunungan dan mempunyai pemandangan alam di sekitarnya yang indah; memperkenalkan kota‐ kota di Indonesia berdasarkan daerah asal buah tersebut; cara‐cara tradisional pemetikan buah; tingkat pengelolaan buah di pabrik, dan sebagainya; budidaya buah‐ buahan seperti apel, anggur, jeruk dan lain‐lain, baik di kebun buah, taman buah ataupun dalam tambulapot (tanaman buah dalam pot), sentra produksi buah. 4. Sayuran; kebun sayuran pada umumnya di desa atau di pegunungan dan mempunyai pemandangan alam di sekitarnya yang indah; cara‐cara tradisional pemeliharaan dan pemetikan sayuran; tingkat teknik pengelolaan, dan sebagainya; budidaya sayuran dan lain‐lain. 5. Jamu‐jamuan: pemeliharaan dan pengadaan bahan; pengolahan bahan (tradisional dan modern); demonstrasi; berbagai khasiat dari jamu‐jamuan; jamu sebagai kosmetika tradisional dan modern. Ruang lingkup kegiatan subsektor tanaman pangan adalah sebagai berikut : 1. Lingkup komoditas yang ditangani meliputi komoditas tanaman padi, palawija dan komoditas tanaman hortikultura; 2. Lingkup kegiatan yang ditangani meliputi kegiatan : usaha tani tanaman pangan (padi, palawija, dan hortikultura) yang terdiri dari berbagai proses kegiatan pra panen, pasca panen/pengolahan hasil sampai kegiatan pemasarannya. Daya tarik wisata yang dapat dikembangkan dalam lingkup tanaman pangan tersebut dapat dipilih secara spesifik yang dapat dikombinasikan dengan daya tarik wisata lainnya pada lokasi yang sama. ‐ Perkebunan Tanaman perkebunan merupakan tanaman tahunan yang memiliki karakteristik tertentu dan teknik budidaya yang tertentu pula. Daya tarik perkebunan sebagai sumber daya wisata antara lain sebagai berikut : a. Daya tarik historis bagi wisata alam;


II ‐ 22

Laporan Akhir

b. Lokasi perkebunan, pada umumnya terletak di daerah pegunungan dan banyak mempunyai pemandangan alam dan berhawa segar; c. Cara‐cara tradisional dalam pola bertanam, pemeliharaan, pengelolaan dan prosesnya; d. Tingkat teknik pengelolaan yang ada, dan sebagainya. Ruang lingkup bidang usaha perkebunan meliputi perkebunan tanaman keras dan tanaman lainnya yang dilakukan oleh perkebunan besar swasta nasional ataupun asing atau BUMN serta perkebunan rakyat. Berbagai kegiatan objek wisata perkebunan dapat berupa pra produksi (pembibitan), produksi dan pasca produksi (pengolahan dan pemasaran). ‐ Peternakan Daya tarik peternakan sebagai sumber daya wisata antara lain sebagai berikut : a. Pola peternakan yang ada; b. Cara‐cara tradisional dalam peternakan; c. Tingkat teknik pengelolaan dan sebagainya; d. Budidaya hewan ternak dan lain‐lain. Ruang lingkup objek wisata peternakan : 1. Pra produksi; yaitu pembibitan ternak, pabrik pakan ternak, pabrik obat‐obatan dan lain‐lain; 2. Kegiatan produksi; yaitu usaha peternakan unggas, ternak perah, ternak potongan dan aneka ternak, dengan pola PIR, pola bapak angkat, perusahaan swasta, koperasi, BUMN dan usaha perorangan; 3. Pasca produksi; yaitu pasca panen susu, daging, telur, kulit dan lain‐lain; 4. Kegiatan lain; yaitu penggemukan ternak (fattening). ‐ Perikanan Daya tarik perikanan sebagai sumber daya wisata antara lain sebagai berikut : 1. Adanya pola perikanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah; 2. Cara‐cara tradisional dalam perikanan; 3. Tingkat teknik pengelolaan dan sebagainya; 4. Budidaya perikanan dan pengolahannya, baik di pantai, danau, ataupun waduk.


II ‐ 23

Laporan Akhir

Ruang lingkup kegiatan perikanan di Indonesia terdiri dari : 1. Kegiatan penangkapan ikan, yang merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil perikanan melalui usaha/upaya penangkapan pada suatu kawasan perairan tertentu di laut atau perairan umum (danau, sungai, rawa, waduk atau genangan air lainnya). Kegiatan penangkapan ikan ini ditunjang oleh penyediaan prasarana di darat berupa pusat pendaratan ikan dan pelabuhan perikanan. 2. Kegiatan perikanan budidaya, yang merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil perikanan melalui usaha/upaya budi daya perikanan yaitu mencakup usaha pembenihan dan pembesaran. Kegiatan perikanan budidaya ini terbagi menjadi : a. Kegiatan budidaya air tawar (yaitu usaha budidaya perikanan yang dilakukan di perairan tawar, baik di kolam maupun di perairan umum). b. Kegiatan air payau (yaitu usaha budidaya perikanan yang dilakukan di perairan payau atau kawasan pasang surut dan biasa dikenal dengan tambak). c. Kegiatan budidaya laut (yaitu usaha budidaya perikanan yang dilakukan di perairan laut, termasuk ikan, kerang atau rumput laut). 3. Kegiatan pasca panen, yang merupakan kegiatan penanganan hasil perikanan yang dilakukan pada periode setelah ditangkap dan sebelum dikonsumsi. Kegiatan ini merupakan upaya penanganan (handling), pengolahan (processing) dan pemasaran hasil perikanan (marketing). Sesuai dengan lingkup kegiatan perikanan, maka beberapa diantaranya merupakan sumber daya yang dapat dibina dan dikembangkan menjadi objek agrowisata.

2.4.4

Klasifikasi Agrowisata

Penentuan klasifikasi agrowisata didasari oleh studi tentang konsepsi dan tujuan pengembangan agrowisata, jenis‐jenis objek agrowisata beserta daya tarik objek tersebut. Daya tarik agrowisata terdiri dari komoditi usaha agro; sistem sosial ekonomi dan budaya; sistem teknologi dan budi daya usaha agro; peninggalan budaya agro; budaya masyarakat; keadaan alam dan prospek investasi pada usaha agro tersebut. Sedangkan tujuan pengembangan agrowisata adalah memperluas pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam usaha agro (agrowisata scientific), memperkenalkan nilai dan budaya bangsa (agrowisata budaya), memperluas hubungan usaha dan promosi produk usaha agro (agrowisata bisnis) serta memperkenalkan alam dan memperluas rekreasi di bidang agro (agrowisata rekreasi). Sesuai dengan pengklasifikasian tersebut, agrowisata terdiri dari 4 jenis yaitu: Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

II ‐ 24

Laporan Akhir

‐ Agrowisata Scientific Agrowisata scientific merupakan agrowisata dengan motivasi wisatawannya adalah untuk menambah pengetahuan pada bidang agro. Bidang agro yang diminati dapat bersifat khusus maupun bersifat umum. Sesuai dengan hakekat sains tersebut adalah untuk menambah pengetahuan, maka dalam konteks ini adalah menambah pengetahuan yang berkaitan dengan bidang agro. Pengetahuan yang dimaksud dapat berupa pengetahuan yang berhubungan dengan komoditi atau teknologi pada usaha agro (eksakta), maupun pengetahuan dibidang sosial mengenai budaya, ekonomi atau sistem sosial pada masyarakat agro yang menjadi objeknya. Pada wisata ini ada suatu proses mempelajari sesuatu, sehingga aspek yang penting adalah adanya sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Wisatawan yang diprediksikan akan menjadi konsumen adalah wisatawan yang mempunyai minat yang besar pada pengetahuan dalam bidang agro dan orang‐orang atau lembaga yang mempunyai profesi keilmuan dalam bidang agro. Sarana khusus pada objek wisata ini meliputi sarana‐sarana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penelitian dalam science tersebut, yang dapat berupa laboratorium, tempat penelitian, atau dalam perkebunan adanya kebun untuk melakukan penelitian, sarana‐sarana literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan adanya tenaga ahli yang berkaitan dengan objek tersebut. ‐ Agrowisata Bisnis Agro wisata ini adalah kegiatan wisata yang dilakukan secara bersama‐sama dengan kegiatan bisnis dalam bidang agro. Secara umum wisata ini dilakukan dengan motivasi utama untuk melakukan kegiatan bisnis. Namun dalam kegiatan bisnis yang diikutinya, ia juga mendapatkan kepuasan akan kebutuhan wisatanya. Bentuk agrowisata bisnis dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu agrowisata dengan penekanan pada produk yang dapat dibisniskan, wisata usaha agro yang layak bisnis (investasi), dan kombinasi dari keduanya. Dalam agrowisata dengan penekanan pada produk usaha agro yang layak bisnis faktor yang paling penting adalah adanya usaha agro yang mempunyai prospek bisnis yang baik dan terbuka bagi investor. Objek wisata yang dapat dikategorikan dalam jenis wisata ini sangat beragam sesuai dengan banyaknya usaha agro yang dapat dimasukkan dalam usaha agro dengan komoditas ekspor atau usaha agro yang terbuka bagi penanaman modal. Yang terpenting untuk objek agrowisata bisnis yang dapat dikembangkan adalah adanya komoditi yang layak untuk dibisniskan, atau adanya peluang untuk investasi dalam bidang usaha yang berkaitan dengan usaha agro objek wisata tersebut. Wisatawan yang menjadi konsumen dalam wisata ini meliputi orang‐orang yang bergerak dalam bisnis komoditi agro atau orang‐orang yang mempunyai minat dalam investasi dalam bidang usaha agro.


II ‐ 25

Laporan Akhir

Sarana khusus yang diperlukan adalah sistem informasi yang berisi informasi‐informasi yang dibutuhkan misalnya tempat pameran/promosi bisnis dan adanya fasilitas lobbying. ‐ Agrowisata Rekreasi

Agrowisata rekreasi merupakan salah satu jenis agrowisata yang motivasi wisatawannya adalah untuk mendapatkan rekreasi dalam objek usaha agro. Pengertian agro wisata rekreasi ini memang mirip dengan wisata rekreasi, hanya kegiatan rekreasi tersebut dilakukan di lokasi agro. Dalam usaha agro yang ada sekarang, jenis wisata inilah yang dapat dikatakan sudah cukup berkembang secara konvesional dan secara tidak formal. Dalam agrowisata rekreasi yang paling pokok adalah motivasi wisatawan untuk mencari kepuasan rekreasi di daerah agro. Untuk mendapatkan kepuasan rekreasi tersebut maka agrowisata itu harus memiliki daya tarik, yang dapat berupa keadaan alam/panorama alam atau game/atraksi yang dapat diikuti/disaksikan di objek agro tersebut. Wisatawan jenis agrowisata rekreasi adalah wisatawan yang umumnya mempunyai minat untuk menikmati keindahan atau atraksi agro. Secara umum wisata ini yang diperkirakan akan mempunyai pangsa pasar paling besar. ‐ Agrowisata Budaya Agrowisata budaya ditandai dengan motivasi perjalanan seorang wisatawan untuk memperkaya informasi dan menambah pengetahuan tentang budaya/kehidupan masyarakat pertanian yang alami/tradisional, di samping untuk mendapat kepuasan dari kebudayaan suatu bangsa, seperti tari‐tari tradisional, dan budaya lainnya. Hal yang penting adalah adanya kekhasan suatu budaya agro, karena pada dasarnya wisatawan mencari budaya yang khas yang berbeda dengan tempatnya berasal. Wisatawan yang menjadi konsumen wisata ini adalah mereka yang mempunyai minat besar dalam budaya masyarakat pertanian khususnya atau dapat juga budaya keseluruhan. Berdasarkan pengklasifikasian di atas, suatu daya tarik agrowisata dapat termasuk dalam lebih dari satu jenis. Suatu daya tarik agrowisata dapat termasuk dalam agrowisata scientific, bisnis sekaligus rekreasi (misalnya kebun teh).


II ‐ 26

Laporan Akhir

BAB 3

POTENSI DAN PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN Bab ini menguraikan secara ringkas potensi, permasalahan, dan isu‐isu strategis pengembangan kepariwisataan di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Uraian tersebut mencakup potensi dan permasalahan pada objek dan daya tarik wisata terkait, fasilitas pendukung khususnya yang mendukung tema kawasan, pasar wisatawan, SDM, serta kelembagaan pendukung dan analisis tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) kelembagaan terkait. Dalam bab ini juga akan memuat positioning kawasan dalam konteks KWU Jawa Barat terhadap sektor maupun rencana dan kebijakan lainnya, serta pokok permasalahan dan isu strategis di kawasan studi yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan arahan pengembangan kepariwisataan pada bab selanjutnya.

3.1 Objek dan Daya Tarik Wisata Objek dan daya tarik wisata yang terdapat di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu meliputi objek dan daya tarik wisata yang terdapat di kawasan sekitar Teluk Palabuhan Ratu yang meliputi empat kecamatan yaitu Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Palabuhan Ratu, dan Kecamatan Simpenan. Selain empat kecamatan ini, terdapat beberapa kecamatan lain di luar kawasan pesisir dan teluk, dimana terdapat objek dan daya tarik wisata pendukung tema kawasan. Kecamatan tersebut diantaranya adalah Kecamatan Cikidang dan Kecamatan Warungkiara.


III ‐ 1

Laporan Akhir

Gambar 3.1 Peta Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu


III ‐ 2

Laporan Akhir

Gambar 3.2


III ‐ 3

Laporan Akhir

Pengembangan kegiatan pariwisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu adalah kegiatan yang dikembangkan mengacu pada prinsip ekowisata, yaitu prinsip konservasi, prinsip edukasi, prinsip pemberdayaan masyarakat, prinsip ekonomi dan prinsip wisata. Tema ini lahir disebabkan oleh kondisi kawasan yang berupa pantai, hutan, sungai, dan gunung yang tetap harus dijaga kelestariannya. Seperti halnya Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar, dengan alamnya yang masih alami, budaya yang masih dijaga kuat kemurniannya (konservasi) merupakan perwujudan prinsip ekowisata. Wisatawan dapat belajar (edukasi) dari cara hidup warga Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar, sekaligus berwisata. Untuk warga Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar sendiri, dengan adanya kunjungan wisatawan, dapat memberi nilai lebih lebih dari sektor ekonomi. Potensi ekowisata lainnya berupa laut, pantai dan sungai dengan kekhasan aktivitas di dalamnya, seperti arung gelombang di Pantai Citepus, arung jeram di Sungai Citarik ataupun Sungai Cicatih dan lain sebagainya. Potensi situs cagar budaya yang ada juga merupakan potensi penting yang dapat mendukung tema Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Dari besarnya potensi ekowisata di sini, terdapat juga permasalahan klasik yang sering ada di setiap kawasan wisata, yaitu belum optimalnya pengembangan potensi ekowisata itu sendiri. Selain itu, ada juga permasalahan yang berbeda‐beda di tiap objek dan daya tarik ekowisata, seperti kurang terawatnya objek dan daya tarik wisata, prasarana jalan ke tiap objek wisata yang masih kurang baik, peraturan perundangan yang kurang menunjang iklim pemerintahan seperti retribusi memasuki kawasan wisata, pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan lain‐lain. Sebagai bagian dari Kabupaten Sukabumi, berikut akan disampaikan terlebih dahulu gambaran Kabupaten Sukabumi secara umum.

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi terletak di 1060 49’‐1070 00’ BT dan 60 57’‐70 25’ LS dengan luas ± 412.799, 54 Ha, yang terbentang dari ketinggian 0‐2.958 m dpl. Pegunungan dan dataran tinggi mendominasi hampir di seluruh kabupaten. Dataran rendah berada di pesisir selatan, mulai dari Teluk Ciletuh sampai Muara Sungai Cikaso dan Cimandiri. Temperatur udara berkisar antara 190 – 290 C, kelembaban udara rata‐rata 85% dengan curah hujan tinggi mencapai 4.000 mm/tahun, tercatat di bagian utara di sekitar lereng Gunung Gede dan Kecamatan Ciemas, sebelah timur Teluk Palabuhan Ratu. Di dataran tinggi bagian utara dan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi, tercatat curah hujan rata‐rata 3.000 s/d 4.000 mm/tahun, sedang dibagian tengah, sebelah utara dan selatan daerah aliran Sungai Cimandiri, rata‐rata 2.000 s/d 3.000 mm/tahun. Gunung‐gunung dengan lereng yang curam letaknya menyebar hampir di seluruh wilayah. Gunung‐gunung tertinggi, merupakan gunung berapi di bagian utara, yaitu Gunung Gede Pangrango (2.958 meter dpl) dan Gunung Salak (2.211 meter dpl). Di bagian tengah, yaitu di sebelah selatan Sungai Cimandiri terletak dataran tinggi Jampang dengan ketinggian 500 s/d 1.000 meter diatas permukaan laut.


III ‐ 4

Laporan Akhir

Secara morfologis, wilayah Kabupaten Sukabumi dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut :

Pegunungan berapi di bagian utara, terdiri dari timbunan bahan vulkanik yang masih baru. Ketinggian berkisar antara 500 meter s/d 3.000 meter diatas permukaan laut. Kemiringan bervariasi antara 0% s/d 40 % dan memungkinkan untuk membudidayakan komoditi, termasuk hortikultura dataran tinggi.

Pegunungan lipatan dibagian tengah dan barat, terbentuk dari batuan sedimen, berlapis dan berlipat kuat dengan banyak patahan. Di daerah ini ditemukan intrusi batuan keras yang terbentuk pada zaman pra tersier (andesit & basalt).

Pegunungan plateau di bagian tenggara, terbentuk oleh endapan vulkanik tersier. Kesatuan tersebut terdiri dari endapan yang berasal dari laut, seperti breksi vulkanik, batu pasir, batu lempung dan batu tufa. Dataran ini banyak terpotong oleh sungai yang membentuk lereng‐lereng curam. Ketinggiannya bervariasi antara 10 meter s/d 700 meter di atas permukaan laut.

Dataran pesisir dengan sungai terdiri dari tanah endapan. Kesatuan ini terbatas pada daerah‐daerah yang sempit di sepanjang aliran sungai dan pesisir. Jenis tanah yang tedapat di wilayah Kabupaten Sukabumi didominasi oleh tanah mineral dengan tingkat perkembangan yang berbeda‐beda.

Berdasarkan morfologisnya, Kabupaten Sukabumi dibagi menurut luas lahan berdasarkan ketinggiannya dari permukaan laut, seperti yang terlihat pada tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 Luas Lahan Berdasarkan Ketinggian Tempat di Kabupaten Sukabumi No

Ketinggian

Luas (Ha)

Prosentase (%)

1 0 ‐ 25 m d.p.l 11.247 2 26 ‐ 100 m d.p.l 47.780 3 101 ‐ 500 m d.p.l 180.960 4 501 ‐ 1000 m d.p.l 147.370 5 >1.000 m d.p.l 27.420 Sumber : www.kabupaten sukabumi.go.id

2,7 11,5 43,6 35,6 6,6

Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumber daya alam yang cukup beragam, diantaranya :

Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki kawasan laut, pantai dan pesisir yang cukup luas. Dengan garis pantai sepanjang 117 km, wilayah kelautan yang merupakan fishing ground di Kabupaten Sukabumi, mencapai 702 km2. Selain merupakan kawasan yang potensial bagi pengembangan perikanan, kawasan pantai selatan Kabupaten Sukabumi juga sangat potensial bagi pengembangan kepariwisataan.

Kawasan pegunungan memberikan peluang bagi pengembangan agribisnis, seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Kawasan pegunungan ini juga sangat


III ‐ 5

Laporan Akhir

mendukung pengembangan pariwisata. Keberadaan gunung‐gunung berapi memberikan kontribusi terhadap kesuburan tanah di sekitarnya. Pada lahan‐lahan datar dikembangkan pesawahan dan kolam air tawar, sedang pada lahan bergelombang dikembangkan budidaya hortikultura, palawija dan tanaman perkebunan.

Sungai‐sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Sukabumi, selain merupakan sumber dan air baku bagi berbagai kegiatan pertanian dan perikanan, juga dimanfaatkan bagi pengembangan atraksi wisata. Dewasa ini banyak kegiatan pariwisata petualangan yang memanfaatkan aliran sungai dan sangat diminati yaitu kegiatan arung jeram.

Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki keanekaragaman bahan tambang, baik yang termasuk bahan galian golongan C, maupun golongan B, seperti emas, perak dan tembaga.

Secara administratif Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan : Sebelah Utara : Kabupaten Bogor Sebelah Selatan : Samudera Indonesia Sebelah Timur : Kabupaten Cianjur Sebelah Barat : Kabupaten Lebak (Provinsi Banten) dan Samudera Indonesia Dalam kebijakan pengembangan pariwisata, wilayah Kabupaten Sukabumi di bagi atas empat Satuan Kawasan Wisata (SKW ) yaitu :

SKW Cimalati ‐ Cicurug Kawasan Wisata Cimalati‐Cicurug terletak di bagian utara Kabupaten Sukabumi. Objek wisata di kawasan ini didominasi oleh wisata alam dan wisata buatan. Adapun objek wisata yang terdapat di kawasan ini adalah Taman rekreasi Cimalati, Javana Spa Cidahu, Wanawisata Cangkuang, Situ Sukarame, Arung jeram, dan Perkebunan Sukamaju Afdelling Cipetir.

SKW Salabintana Kawasan Wisata Salabintana juga terletak di bagian utara Kabupaten Sukabumi. Objek wisata yang terdapat di kawasan ini adalah Situ Gunung, perkebunan bunga hias Sukaraja, Bumi Perkemahan Pondok Halimun, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Gunung Arca, Goa Buni Ayu / Goa Siluman dan Kemuning Resort.

SKW Ujung Genteng Kawasan wisata Ujung Genteng terletak di Kabupaten Sukabumi bagian selatan. Objek wisata di area ini didominasi oleh pemandangan alam yang menakjubkan dengan kondisi alam yang masih asri, seperti Curug Cicurug, Muara Cikarang, Pantai Ujung Genteng, Pangumbahan dan Muara Ciwaru.


III ‐ 6

Laporan Akhir

SKW Palabuhan Ratu Kawasan Wisata Palabuhan Ratu didominasi oleh objek wisata berupa pantai dan laut. Terdapat beragam objek wisata minat khusus yang patut untuk dikunjungi. Adapun objek wisata yang termasuk ke dalam SKW ini adalah : Goa Lalay, Air Panas Cisolok, TWA Sukawayana, Muara Cimandiri, Pantai Karang Hawu dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Dari pembagian SKW di atas, wilayah studi termasuk ke dalam SKW Palabuhan Ratu, dan ditambah dengan objek wisata yang ada di SKW Cimalati‐Cicurug sebagai pendukung tema kawasan ini.

3.1.2 Gambaran Umum Kepariwisataan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Secara umum kepariwisataan SKW Palabuhan Ratu didominasi oleh objek dan daya tarik wisata yang berbasiskan pada alam. Posisi kawasan studi yang berada di pesisir pantai memungkinkan besarnya potensi objek wisata yang berbasiskan pada alam laut dan pantainya, seperti Pantai Citepus, Pantai Cibangban, Pantai Gadobangkong, Pantai Cimaja, dan lain‐lain. Potensi alam lainnya yang juga memperkuat tema KWU ini, adalah Air Panas Cisolok. Secara keseluruhan, objek dan daya tarik wisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu ini adalah sebagai berikut. Tabel 3.2 Sebaran Objek Wisata Kabupaten Sukabumi yang Termasuk dalam Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu No Objek Wisata Kecamatan Jenis Wisata 1 Kampung Kasepuhan Cipta Gelar Cisolok Budaya 2

Kp. Adat Sirnasresmi

3 4 5 6 7 8

Cikakak

Budaya

Arung Jeram Citarik

Cikidang

Minat Khusus

Arung Jeram Cicatih

Warungkiara

Minat Khusus

Arung Jeram Cimandiri

Palabuhan Ratu

Minat Khusus

Goa Lalay

Palabuhan Ratu

Minat Khusus

Pantai Muara Citepus

Palabuhan Ratu

Alam Alam

Air Panas Cisolok

Palabuhan Ratu

9

Cagar Alam Tangkuban Parahu

Palabuhan Ratu

Buatan

10

Jembatan Bagbagan

Simpenan

Minat Khusus

11

TWA Sukawayana

Cisolok

Alam

12

Perkebunan Teh Bojong Asih

Simpenan

13

Perkebunan Teh Cihaur

Simpenan

Alam Alam

14

Perkebunan Teh Surangga

15

Perkebunan Tugu Cimenteng

16

Pantai Cibareno

17

Pantai Cibangban

18

Pantai Karang Hawu

19

Pantai Cimaja

Cisolok

Alam


Ciemas

Alam

Lengkong

Alam

Cisolok Cisolok

Alam Alam

Cisolok

Alam

III ‐ 7

Laporan Akhir

No Objek Wisata 20 Pantai Muara Cikakak 21 Diving Palabuhan Ratu

Kecamatan Cikakak Palabuhan Ratu

Minat Khusus Alam

22

Pantai Loji

23

Pantai Gado Bangkong

Palabuhan Ratu

Alam

24

Pantai Karang Embe

Cibangban

Alam

25

Pantai Karangnaya

Cisolok

Alam

26

Pantai Karang Pamulang

Palabuhan Ratu

Alam

27

Muara Cimandiri

Palabuhan Ratu

Alam

28

Pantai Batu Kaca

Cibangban

Alam

29

Pantai Kadaka

30

Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

31

Offroad

32

Wisata Gunung Halimun

Parakan Salak

Alam

33

Situs Megalit Batu Tapak Kaki

Cikakak

Budaya

34

Situs Genter Bumi

Cisolok

Budaya

35

Wisata Budaya Dewi Quan Im

Simpenan

Budaya

36

Situs Gunung Gede Cengkuk

Cikakak

Budaya

37

Punden Berundak Panguyangan

Cikakak

Budaya

38

Situs Ciarca

Cikakak

Budaya

39

Situs Salak Datar

Cikakak

Budaya

40

Batu Lumpang

Cisolok

Budaya

41

Makam Keramat Gn. Sunda Situs Ciawitali

Cikakak Cikakak

Budaya Budaya

42

Simpenan

Cikakak

Alam

Palabuhan Ratu

Minat Khusus

Simpenan

Minat Khusus

43 Situs Megalitik Gn. Rompang Simpenan Sumber : Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi, 2007 www.kabupatensukabumi.go.id, 2007 Hasil Survey, 2007

1.

Jenis Wisata Alam

Budaya

Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar

Kampung Ciptagelar merupakan perkampungan tradisional di kaki Gunung Halimun, dengan udara yang sejuk serta pemandangan alam yang hijau dan persawahan yang berundak‐undak memberikan kesan mendalam bagi wisatawan. Perjalanan yang cukup berat dengan kondisi jalan yang kurang begitu mendukung, akan segera sirna ketika memasuki Imah Gede (rumah sesepuh girang) dan mendapat kehangatan sambutan tuan rumah Abah Anom (sudah meninggal) sebagai Ketua Adat Kasepuhannya. Secara administratif, Kampung Ciptagelar berada di wilayah Kampung Sukamulya Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Jarak Kampung Ciptagelar dari pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi 103 Km dan dari Bandung 203 Km ke arah Barat. Kampung ini terletak di ketinggian 1.050 m Dpl, dengan suhu udara berkisar antara 200C‐ 260C dan suhu rata‐rata 250C. Untuk mencapai Kampung Ciptagelar dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat (mobil jenis Jip) dan roda dua (motor). Untuk mencapai lokasi tujuan, Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 8

Laporan Akhir

ada beberapa pilihan jalur jalan. Pilihan pertama adalah: Sukabumi – Palabuhan Ratu. Palabuhan Ratu ‐ Cisolok berhenti di Desa Cileungsing. Dari Desa Cileungsing menuju Desa Simarasa dan berhenti di Kampung Pangguyangan. Di Kampung Pangguyangan semua kendaraan roda empat di parkir dan selanjutnya dari kampung ini menuju Kampung Ciptagelar ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan ojeg. Kendaraan pribadi hanya dapat melintas sampai di Kampung Pangguyangan mengingat kondisi jalan yang berat. Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar adalah sebuah kampung adat yang mempunyai ciri khas dalam lokasi dan bentuk rumah serta tradisi yang masih dipegang kuat oleh masyarakat pendukungnya. Masyarakat yang tinggal di Kampung Ciptagelar disebut masyarakat kasepuhan dengan istilah masyarakat tradisi. Penduduk di kampung ini terdiri dari penduduk warga Jiwa Jero sebanyak 15.785 jiwa terhimpun dalam 3.833 KK dan penduduk warga Jiwa Luar sebanyak 338 jiwa terhimpun dalam 76 KK. Mata pencaharian penduduk di kampung ini adalah bertani, produksi mebelair, usaha konveksi. Upacara adat yang dilaksanakan masyarakat adalah Upacara Lingkaran Hidup, Upacara Pertanian, Upacara Membuka Ladang, Upacara Ngaseuk, Upacara Mipit/ Nyalin, Upacara Seren Taun, Upacara Nganyaran, Upacara Ngahudangkeun dan Manajan. Yang paling populer adalah Upacara Seren Taun yang berarti merayakan hasil bumi berupa padi yang diperoleh dalam kurun waktu 1 tahun untuk disimpan di dalam Leuit si Jimat (Nama Lumbung Padi). Upacara ini diselenggarakan sebagai ungkapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa dan Dewi Sri (Dewi Padi). Peserta upacara terdiri dari barisan ujungan/gebotan, juru rajah, pembawa pare bapa dan pare indung (Ibu Bapak Padi), pemungut padi yang tercecer, pembawa rengkong dan kesenian tradisional lainnya. Jenis kesenian yang sering dipergelarkan masyarakat Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar adalah genjring, pencak silat, pantun, wayang golek, dog‐dog lojor, topeng, jipeng, angklung. Bangunan rumah adat :

Bangunan yang ada di kampung ini antara lain Bumi Ageung, Leuit (Lumbung Padi), Saung Lisung, Buruan (halaman) dan Bale Pertemuan yang terletak di lingkungan rumah tinggal Sesepuh Girang.

Bumi Ageung yang menyatu dengan Bumi Warga atau Bumi Rakyat, yaitu rumah yang ditempati Mbah Abah Anom, menempati hierarki tertinggi pada permukiman. Bumi Ageung didirikan untuk memenuhi kebutuhan publik sehingga setiap orang dapat masuk kedalamnya dan di dalamnya tersimpan beberapa pusaka warisan para pendiri/ leluhur.

Di sekitar Bumi Ageung terdapat rumah para penjaga (Kemit), yaitu warga yang bertugas menjaga keamanan Bumi Ageung, menjaga api yang berada dalam bangunan tersebut tetap menyala.

Bale Pertemuan merupakan bangunan berupa panggung dengan material kayu dan bambu digunakan sebagai tempat pertemuan warga Kasepuhan Cipatagelar maupun untuk pertemuan dengan pejabat pemerintah.


III ‐ 9

Laporan Akhir

Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar, memiliki potensi pariwisata budaya yang tercermin dari adat masyarakat lokalnya, serta pemandangan alam yang indah. Wisatawan yang datang ke Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar merupakan wisatawan dengan special interest. Untuk masuk ke kampung ini diperlukan kemantapan fisik mengingat jalan akses yang berat, fasilitas yang ada pun belum memadai, hanya ada rumah‐rumah penduduk. Di Ciptarasa masih bisa ditemui bangunan kantor informasi wisata, lengkap dengan peta lokasi kampung. Ciptarasa juga masih dipakai sebagai tempat beristirahat tamu, sebelum menempuh perjalanan ke Ciptagelar. Tamu bahkan bisa menginap di bekas kediaman Abah Anom. 2. Arung Jeram Citarik Sungai Citarik merupakan sungai yang memiliki jeram‐jeram terbaik di Jawa Barat dan mempunyai alur berliku‐liku ke bawah dari Gunung Halimun hingga persawahan dengan pemandangan hutan yang sangat menakjubkan di kiri dan kanannya. Arung Jeram Citarik yang sangat diminati wisatawan minat khusus juga menjadi daya tarik wisata yang diunggulkan daerah ini. Pesona alam juga bisa dinikmati wisatawan yang memiliki hobi arung jeram. Umumnya, wisatawan yang akan menikmati atraksi wisata arung jeram dimulai dari salah satu hulu sungai Citarik di Cikidang. Objek wisata arung jeram Sungai Citarik sudah sangat dikenal, banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang datang. Arung jeram Sungai Citarik ini sering dikunjungi oleh wisatawan karena pada saat ini tren berwisata berubah, wisatawan memiliki kecenderungan untuk memilih aktivitas wisata yang menantang dan sarat dengan petualangan yang dapat memberikan pengalaman berwisata yang menarik bagi wisatawan. White water rafting ini dibuka untuk umum tahun 1996. Tempat ini merupakan lokasi keempat untuk arung jeram di Indonesia setelah Bali, Sulawesi, dan Aceh. Jeram‐jeram Sungai Citarik, salah satu anak Sungai Citarum, diakui secara internasional termasuk aman bagi pemula yang ingin mencoba olahraga ini. Harga yang ditawarkan untuk menikmati aktivitas arung jeram cukup tinggi namun sesuai dengan aktivitas dan pengalaman yang ditawarkan. Fasilitas yang ada di objek cukup sesuai, untuk menggunakan fasilitas di dalam objek cukup mudah, namun fasilitas lainnya cukup sulit mengingat letak yang relatif cukup jauh, Kebersihan yang ada di objek wisata ini dapat dijaga dengan baik. Aksesibilitas ke objek terbilang cukup sulit dan harus ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Lebar jalan juga masih relatif kecil sehingga menyulitkan untuk masuk ke dalam objek. Papan penunjuk objek wisata sudah tersedia, namun angkutan umum masih jarang ditemukan.


III ‐ 10

Laporan Akhir

Gambar 3.3 Arung Jeram Citarik 3. Arung Jeram Cicatih Arung Jeram Cicatih terletak di Desa Cicatih Kecamatan Warungkiara. Sungai Cicatih merupakan sungai yang cukup lebar antara 25 s/d 100 meter. Jeram Cicatih termasuk white water rafting adventure dengan frade III. Entry point pertama adalah dari Dam PLTA Ubruk, sedang entry point ke dua dari Desa Bojongkerta, sedangkan finishnya di jembatan gantung Leuwilalai. Lama pengarungan sekitar 3 jam jika titik mulai dari DAM Ubruk, jika mulai dari Bojongkerta lama pengarungan sekitar 2 jam. Terdapat beberapa jeram, seperti jeram naga dengan arus yang bergejolak dan tidak putus‐putus, jeram mixer dengan arus yang berputar‐putar, jeram ice block, jeram roller coaster, jeram gigi dan beberapa jeram lainnya. Kekhasan arung jeram ini, terdapat satu bagian sungai yang diberi nama Colorado. Di sini arus sangat tenang dengan view yang bagus dan pada bagian sisinya berdiri tebing yang memberi view seperti di Colorado (USA). Untuk paket 2 hari 1 malam, harga yang ditawarkan Rp. 750.000. Selain berarung jeram, terdapat penawaran menarik lain khusus untuk para rafter dari Jakarta, yaitu Tea Walk di Salabintana plus pemandangan air terjun, tranportasi Jakarta‐Sukabumi‐Jakarta, Akomodasi villa di Salabintana, konsumsi 4 x makan, 3x Coffee break + jagung bakar, api unggun dan karaoke. Untuk keamanan dan keselamatan rafter, di sini disediakan 2 orang operator wisata yang akan mengawasi kegiatan berarung jeram. Pada bulan juli 2004 tercatat 1.000 pengunjung per minggu. Dari sini terlihat besarnya animo masyarakat yang ingin mencoba olah raga air ini. Untuk mengikuti olah raga ini, tidak ada keharusan bisa berenang hanya saja peserta harus sudah berusia di atas 12 tahun. Keberadaan guide / coach di Sungai Cicatih ini yang sudah berpengalaman sangat membantu lancarnya kegiatan berarung jeram di Sungai Cicatih ini. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 11

Laporan Akhir

Gambar 3.4 Arung Jeram Cicatih

4. Arung Jeram Cimandiri Selain arung jeram di Sungai Citarik yang sudah dikenal luas, ada juga arung jeram lain, yaitu arung jeram di Sungai Cimandiri. Sungai ini berhulu di Gunung Gede Pangrango, merentang panjang sampai 8,6 km jauhnya. Biasanya, jalur pengarungan yang ditempuh adalah antara jembatan Padabeunghar dan jembatan desa Cilalai, titik yang sama untuk mengakhiri pengarungan di Sungai Cicatih. Ada beberapa jeram yang patut diwaspadai di sini meski memang tidak sedahsyat di Sungai Cicatih. Setelah melewati beberapa jeram, rafter disuguhi pemandangan yang indah di sepanjang pinggir sungai. Selain itu, terdapat atraksi menarik lain, dengan banyaknya biawak yang sering berkeliaran bebas di sungai ini. Tidak hanya itu, rafter juga akan menemukan air terjun yang indah tapi agak tersembunyi di pinggir sungai. Air terjun ini diberi nama “rainbow” oleh para rafter, karena percikan airnya akan menghasilkan efek pelangi, apabila ada yang mandi di air terjun ini. Untuk sekali berarung jeram, menghabiskan empat jam, lengkap dengan pengintaian jeram dan makan siang. 5. Goa Lalay Goa ini berada di kawasan pesisir selatan Sukabumi, tepatnya di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu. Goa horizontal yang hanya memiliki satu ruangan besar (chamber) dengan panjang kurang lebih 40 meter, lebar 25 meter dan tinggi 15 meter tersebut, hampir seluruh bagian atapnya tertutup oleh koloni kelelawar. Dari hasil identifikasi yang dilakukan, ternyata hanya terdiri dari satu jenis saja, yaitu Chaerophon plicatus atau yang lebih dikenal dengan “tayo kecil”. Barisan ratusan ribu kelelawar yang meliuk‐liuk, menyerupai “awan hidup” yang keluar dari Goa Lalay, merupakan atraksi yang sangat menarik di waktu sore hari, pengunjung dapat menyaksikan keluarnya jutaan kelelewar pada sekitar pukul 17.00. Atraksi tersebut merupakan sebuah daya tarik bagi wisatawan, yang sangat jarang dijumpai di tempat lain. Namun, obyek wisata ini selalu sepi dari kunjungan wisata. Pengembangan fasilitas wisata di Goa Lalay telah cukup baik, dimana fasilitas mampu disesuaikan dengan wisatawan dan kemampuan fisik dari objek. Secara umum jalan atau akses ke Goa lalay relatif mudah untuk dicapai, walaupun tidak dilewati angkutan umum Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 12

Laporan Akhir

tetapi tidak begitu sulit untuk menjangkau daerah tersebut. Papan penunjuk jalan maupun penunjuk objek telah cukup jelas untuk menunjukkan keberadaan objek Goa Lalay. Keberadaan objek wisata ini belum dikenal secara baik oleh wisatawan, hanya segmen tertentu saja seperti peneliti dan ahli konservasi. Adanya Goa Lalay menjadikan ekowisata Kabupaten Sukabumi cukup berkembang, mengingat goa ini merupakan goa yang unik sehingga mengundang peneliti untuk datang tidak hanya dari nusantara tetapi internasional. Harga tiket masuk yang relatif murah ditawarkan oleh Goa Lalay. Kondisi sosial budaya masyarakat tidak banyak berpengaruh bagi pengembangan produk wisata tipologi eko, namun secara umum masyarakat sekitar mendukung adanya objek wisata ini. Gambar 3.5 Goa Lalay 6. Pantai Muara Citepus Pantai Muara Citepus berada di Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu. Keunikan objek wisata ini adalah adanya olah raga arung gelombang. Pada dasarnya olah raga ini sama dengan arung jeram yang biasa dilakukan di sungai, hanya saja dilakukan di laut dengan mengarungi gelombang liar di laut. Olah raga ini hanya boleh dilakukan oleh rafter yang sudah berpengalaman berarung jeram di sungai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menarik perahu karet sejauh 4 km oleh speedboat bertenaga 40 PK untuk berarung gelombang ke arah timur sejauh empat kilometer, yang ditempuh hanya selama 30 menit. Perahu karet yang digunakan memang jenis yang dirancang untuk berarung jeram di aliran sungai dan tidak mempunyai lunas khusus untuk pemecah ombak, sehingga perahu karet akan sulit menentukan arah akibat kuatnya dorongan gelombang. Sampai di perairan sekitar 500 meter dari garis pantai, perahu karet dilepas dari ikatan speedboat. Skipper dan penumpangnya harus mengayuh perahu ke pantai. Peserta harus memilih punggung gelombang yang cukup besar agar dapat meluncurkan beban perahu hingga mendarat dengan mulus di pantai. Agar pendaratan mulus, perahu bisa bermanuver untuk memilih saat yang tepat dan komando dari skipper untuk mendayung cepat. Dibutuhkan kekompakan dalam mendayung supaya tidak dihempas oleh buntut gelombang yang memungkinkan perahu terbalik. Lokasi pendaratan bukanlah pantai pasir putih atau hitam yang halus, melainkan di pantai yang berkerikil bulat.


III ‐ 13

Laporan Akhir

7. Air Panas Cisolok Sumber air panas di Cisolok, terletak sekitar 17 kilometer dari Kota Palabuhan Ratu, untuk menuju objek ini dapat menggunakan moda transportasi umum. Sumber air panas Cisolok terkenal dengan geyser (sumber air panas yang memancarkan ke udara) di tengah aliran sungai dengan asap yang mengandung belerang membumbung ke udara. Daerah ini banyak dikunjungi masyarakat yang ingin memanfaatkan air yang mengandung belerang untuk berobat. Sumber air panas ini sangat cocok untuk membersihkan kulit dari segala macam penyakit, karena kandungan unsur sulfur nya tinggi. Sumber daya yang dimiliki berupa mata air panas dan didukung oleh adanya pemandangan alam. Fasilitas yang terdapat di objek ini adalah parking area, camping area dan toilet. Harga yang ditawarkan cukup sesuai mengingat belum banyaknya fasilitas yang memerlukan perawatan. Kebersihan dan perawatan di fasilitas ini masih dinilai kurang. Harga masuk objek wisata air panas relatif murah. Aksesibilitas ke objek ini terbilang cukup mudah sehingga dapat ditempuh dalam jangka waktu yang cukup singkat. Aspek interpretasi yang ada di objek ini sangat minim sehingga informasi yang akurat mengenai objek ini sulit untuk di dapat. Kondisi sosial masyarakat lokal tidak berpengaruh kepada pengembangan objek wisata ini, tetapi masyarakat lokal mendukung kelangsungan objek wisata sumber air panas Cisolok. Variasi aktivitas yang dapat dilakukan cenderung monoton bagi wisatawan. Pengemasan produk yang dilakukan belum cukup baik, namun manfaat yang dapat diperoleh dari wisata ini cukup baik bagi wisatawan berupa kesehatan. Tidak jauh dari semburan air panas ini, terdapat air terjun dan perkebunan karet. Gambar 3.6 Air Panas Cisolok 8. Cagar Alam Tangkuban Parahu Cagar Alam Tangkuban Parahu berada di Kecamatan Palabuhan Ratu, dengan luas 33 Ha dan berada di 100 m dpl. Status cagar alam ini sudah di tetapkan dalam SK GB No. 12


III ‐ 14

Laporan Akhir

Tanggal 21‐11‐1930 Stbl. No. 407. Kekhasannya cagar alam ini adalah perlindungan terhadap flora dan fauna dataran rendah seperti Gibon (Hylobates moloch). 9. Jembatan Bagbagan Jembatan Bagbagan berada di Desa Cikahuripan, Kecamatan Simpenan, melintasi Sungai Cimandiri. Jembatan ini merupakan peninggalan bersejarah dari zaman penjajahan Belanda. Jembatan berwarna kuning dengan tali‐tali tambang di atasnya memiliki kisah yang cukup menarik, karena merupakan hasil karya seorang insinyur wanita Belanda pertama. Kisah jembatan ini menjadi menarik karena insinyur Belanda tersebut meninggal karena bunuh diri, sehingga jembatan ini tidak pernah selesai. Saat ini, telah dibangun jembatan lagi di sebelah Jembatan Bagbagan sebagai sarana transportasi warga. Gambar 3.7 Jembatan Bagbagan 10. TWA Sukawayana Wana Wisata Sukawayana adalah suaka alam hutan lindung (SK GB 11‐7‐1979 no.83 Stbl. No.392) dengan jenis tanaman langkanya terletak di Kecamatan Cisolok sekitar 9 Km dari Palabuhan Ratu. Wanawisata Sukawayana dengan luas 46.5 Ha ini sekarang dikelola oleh CV. Batu Alam (IPPA). Pada dasarnya, Wana Wisata Sukawayana merupakan kawasan pengamatan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dimana di dalamnya dapat dilakukan kegiatan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Selain itu keindahan dan nilai botani yang menarik dan dalam rangka melindungi sisi bukit yang curam, merupakan dua alasan penting perlindungannya. Sekalipun sebagai suaka alam lindung, akan tetapi warga sekitar dan pengunjung baik dari dalam maupun luar kota datang ke tempat ini dengan tujuan‐tujuan yang berbeda. Karena di kawasan ini juga merupakan lokasi pekuburan para sesepuh yang menurut warga sekitar cukup dikeramatkan. Disamping pengunjung yang berasal dari Palabuhan Ratu dan sekitarnya, para pengunjung lain ada juga yang datang dari Jakarta, Bogor, Bandung dan beberapa kota lainnya.


III ‐ 15

Laporan Akhir

Aksesibilitas menuju kawasan ini cukup mudah, karena lokasinya terletak di pinggir jalan raya, kendaraan umum juga banyak yang melewati tempat ini. Tepat di depan lokasi suaka alam ini terdapat plang yang memudahkan pengunjung untuk mengenali tempat yang dituju. Para pengunjung yang membawa kendaraan umumnya memarkirkan kendaraan di seberang lokasi cagar alam. Di lokasi ini tidak terdapat pos keamanan dan pos keselamatan, akan tetapi jika pengunjung memerlukan bantuan warga sekitar dapat membantu. Kelengkapan lain yang ada di sekitar kawasan wisata ini adalah mushola, kamar mandi, warung. Gambar 3.8 TWA Sukawayana 11. Perkebunan Teh Bojong Asih Perkebunan Teh Bojong Asih berada di Desa Cihaur Kecamatan Simpenan. Perkebunan teh ini berada pada ketinggian 1.000‐2.000 m dpl ini, dengan luas areal 2.551,43 Ha. Kawasan yang dibuka setiap hari ini dikembangkan sebagai agrowisata perkebunan yang menawarkan beberapa kegiatan, yaitu tiwok (tea walk), mengelilingi kebun teh dan rekreasi lainnya. Fasilitas yang dimiliki kawasan wisata penghasil teh hijau ini tidak begitu memadai, namun daya tarik utamanya tetap pada aktivitas tea walk yang memberikan pengalaman yang berbeda kepada wisatawan yang ingin berwisata ke tempat yang berbeda dari kebanyakan tipologi wisata di kawasan Palabuhan Ratu. Perkebunan Teh Bojong Asih juga memiliki potensi pertambangan timah hitam (galena), namun saat ini sudah ditutup. 12. Perkebunan Teh Surangga Perkebunan Teh Surangga berada di Kecamatan Ciemas dan terletak pada dataran tinggi Kertajaya, dengan pemandangan yang menawarkan hamparan tanaman teh yang menutupi perbukitan luas dan udaranya yang sejuk, mampu menghapus kelelahan wisatawan yang datang dengan perjalanan mendaki untuk mencapai tempat ini. Ada kepuasan tersendiri bagi yang terus berusaha mendaki. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 16

Laporan Akhir

13. Pantai Cibareno Pantai Cibareno terletak di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok. Objek wisata alam ini dikelola oleh Pemda Kabupaten Sukabumi dan lokasinya berdekatan dengan Pantai Cibangban. Pantai ini berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. 14. Pantai Cibangban Pantai Cibangban berada di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok, cukup jauh dari kota ± 17 Km dari Palabuhan Ratu ke arah Cibareno, dari terminal Cisolok jaraknya hanya tiga kilometer. Di tempat ini wisatawan dapat melakukan kegiatan seperti berenang, bermain jetski dan mancing. Selain itu di dekat pantai ini juga terdapat fasilitas akomodasi berupa bungalow, yaitu Ocean Queen Beach Resort. Aksesibilitas ke Pantai Cibangban tidak terlalu sulit, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum, atau kendaraan pribadi. Secara umum fasilitas di Pantai Cibangban sudah cukup baik, banyak fasilitas‐fasilitas umum yang mudah untuk ditemui di sepanjang Pantai Cibangban. Pantai Cibangban memiliki potensi penambangan emas, yang dimanfaatkan penduduk sekitar sebagai mata pencarian sampingan. Saat ini kegiatan penambangan sudah dilarang oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi karena kegiatan ini berpotensi merusak lingkungan. Penggunaan zat‐zat kimia berbahaya sebagai bagian penambangan, diyakini dapat merusak ekosistem laut dan pantai. Gambar 3.9 Pantai Cibangban 15. Pantai Karang Hawu Pantai Karanghawu merupakan salah satu pantai karang yang memiliki bentukan fisik yang unik. Pantai ini paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, terletak pada ruas jalan antara Palabuhan Ratu‐Cisolok Km 16. Pantai Karang yang menjorok ke laut dengan membentuk tungku atau dalam bahasa sunda disebut Hawu. Di belakang garis pantai, menyembul bukit‐bukit yang rindang oleh pepohonon. Kawasan ini cukup dikenal untuk kegiatan mendaki dan menyusuri bukit. Bukit‐bukit kecil tersebut ditumbuhi dengan pohon‐pohon rindang merupakan tempat dimana pengunjung dapat melepas pandang menikmati Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 17

Laporan Akhir

indahnya panorama serta dapat menyaksikan perahu nelayan yang tengah menangkap ikan. Konon, salah satu tebing tersebut merupakan tempat Nyai Roro Kidul menceburkan diri ke laut, sehingga salah satu bukit itu dikeramatkan warga lokal. Di sini, terdapat kompleks makam, satu di antaranya dipercaya sebagai makam Nyai Roro Kidul. Pada hari tertentu, makam ramai dikunjungi orang yang ingin menemui Nyai Roro Kidul. Makam penguasa pantai selatan itu ada di ruangan khusus. Sebuah lukisan besar yang menggambarkan sosok Nyi Mas Ratu Dewi Roro Kidul menjadi penghias ruangan. Di sebelahnya, terdapat makam Eyang Sanca Manggala, Eyang Jalah Mata Makuta dan Eyang Syeh Husni Ali. Di sebelah timur pantai ini terdapat hotel‐hotel sedang dan kecil serta cottage tempat menampung banyak pengunjung yang ingin beristirahat di akhir pekan. Akses transportasi ke lokasi ini cukup mudah karena terletak di pinggir jalan Karang Hawu, dan dilewati oleh angkutan umum dan bus dalam/ luar kota. Di bukit kecil yang dekat dengan pantai karang hawu juga terdapat beberapa fasilitas seperti toilet umum, warung makan dan souvenir shop. Jumlah pengunjung ke pantai ini dan ke tempat ziarah setiap harinya cukup banyak. Khusus untuk pengunjung tempat ziarah, mereka lebih banyak berkunjung pada malam Jumat Kliwon, sedangkan pantainya lebih banyak dikunjungi pada akhir pekan atau masa‐masa liburan. Pengunjung ke tempat ziarah pada hari Jumat Kliwon 80‐200 orang, sedangkan pengunjung ke pantai dapat mencapai sekitar 500 orang pada hari libur. Citra Pantai Karang Hawu dikenal oleh wisatawan nusantara, karena selain bentukan pantainya yang unik juga sejarah pantai ini yang terkenal sebagai makam Nyai Ratu Roro Kidul. Masyarakat setempat pun turut memberikan dukungan terhadap Pantai Karang Hawu, dukungan masyarakat diberikan dengan cara menjaga makam yang dipercaya sebagai makam Nyai Ratu Roro Kidul. Gambar 3.10 Pantai Karang Hawu 16. Pantai Cimaja Pantai Cimaja merupakan pantai ideal bagi para pehobi surfing dengan ombaknya yang bertipe point break (ombak pecah karena menabrak karang). Di Pantai Cimaja ini tinggi


III ‐ 18

Laporan Akhir

ombak berkisar 1,2 meter hingga dua meter. Pantai Cimaja seringkali jadi tuan rumah beragam kejuaraan surfing, dari tingkat nasional sampai kelas lokal, seperti Bupati Cup. Tersedianya berbagai fasilitas di pantai ini, segala kebutuhan peselancar dapat dengan mudah didapat. Beberapa tempat menjual berbagai keperluan olahraga selancar, termasuk tempat penyewaan dan sekolah bagi peselancar pemula. Di sebelah timur Pantai Cimaja terdapat Pantai Karang Sari dengan ombak tidak terlalu besar sehingga cocok bagi para pemula. Selain fasilitas diatas, fasilitas umum seperti toilet, wartel, rumah makan, dan berbagai fasilitas lainnya telah tersedia di Pantai Cimaja. Akses masuk ke objek wisata ini juga relatif mudah, bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum seperti angkot ataupun ojek dan juga kendaraan pribadi. Secara umum aspek interpretasi di objek wisata Pantai Cimaja ini sudah cukup memadai, beberapa tenaga guide dan beberapa brosur dapat didapat di objek wisata Pantai Cimaja. Image Pantai Cimaja telah dikenal baik oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara, karena seringnya diadakan event‐event berupa kompetisi surfing di Pantai Cimaja. Masyarakat lokal sangat mendukung terhadap adanya objek wisata Pantai Cimaja ini, karena tentunya juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Sebagian besar wisatawan berkunjung ke Pantai Cimaja pada saat akhir pekan, pada musim liburan panas di luar negeri (Juni‐Agustus), dan saat ada event kompetisi surfing. Pengelolaan dilakukan sendiri oleh para surfer lokal yang tergabung dalam Cimaja Surfing Association. Sekalipun tempat ini sering digunakan untuk kompetisi surfing nasional/internasional, tetapi sampai saat ini pemerintah/Pemda belum terlibat dalam pengelolaannya. Untuk mempromosikan Pantai Cimaja diadakan kompetisi surfing tingkat nasional dan internasional yang biasanya diselenggarakan 2 kali selama bulan Maret s/d Oktober. Dalam pengelolaannya diserahkan pada pihak swasta hanya pada event tertentu. Gambar 3.11 Pantai Cimaja 17. Pantai Muara Cikakak Pantai Muara Cikakak berada di Desa Cikakak Kecamatan Cikakak. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 19

Laporan Akhir

18. Diving Palabuhan Ratu Selain terkenal dengan kegiatan Surfing, di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu juga dapat dilakukan kegiatan diving atau menyelam. Kegiatan diving Palabuhan Ratu sering dilakukan di laut di sekitar Desa Cisolok Kecamatan Cisolok. Untuk memfasilitasi wisatawan yang ingin menyelam atau diving, di sekitar Desa Cisolok terdapat tempat penyewaan alat‐alat menyelam. Kegiatan menyelam dapat dilakukan dengan Diving (menyelam di laut dalam) maupun Snorkling (berenang di permukaan laut sambil melihat ke dalam laut). Gambar 3.12 Octopus Dive, Tempat Belajar Menyelam 19. Pantai Loji Pantai Loji terletak di bagian selatan Pantai Palabuhan Ratu tepatnya di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, beberapa km setelah menyebrangi jembatan Bagbagan. Setelah menyusuri sepanjang 3 km, akan melewati jembatan selanjutnya dan setelah 1 km, beristirahat di Cilangkap dan dilanjutkan dengan perjalanan melewati persawahan sepanjang 2,5 km. Bentuk pantainya yang mirip sumur panjang dengan point break. Pantai Loji dikenal para surfer sebagai pantai alternatif disaat Pantai Cimaja ombaknya terlalu besar atau tertiup oleh angin tenggara. Hindari datang pada saat musim penghujan, karena air pantainya akan sangat kotor sesaat setelah hujan. 20. Pantai Gado Bangkong Pantai ini berada di Jalan Kidang Kencana, Kecamatan Palabuhan Ratu. Pantai ini terletak berdekatan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Daya tarik dari pantai ini adalah adanya tempat berbentuk seperti pelabuhan yang di bentengi oleh pagar sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat ini untuk sekedar menikmati keindahan pantai. Di sekitar pantai juga sudah dibangun Pusat Jajanan dan Oleh‐oleh Sukabumi yang rencananya akan mulai beroperasi pada awal tahun 2008. Di pantai ini juga sering digunakan sebagai


III ‐ 20

Laporan Akhir

tempat untuk syuting, dan aktivitas olah raga bersama seperti sepak bola pantai, voli pantai, ataupun jogging. Gambar 3.13 Pantai Gado Bangkong 21. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) TPI merupakan fasilitas signifikan untuk proses transaksi nelayan dalam menjual beragam ikan segar. Di Kawasan Palabuhan Ratu terdapat 2 (dua) buah TPI sebagai tempat konsentrasi aktifitas ekonomi perikanan, yaitu TPI Palabuhan Ratu dan TPI Pajagan Cisolok. TPI Palabuhan Ratu terletak di Jl. Siliwangi Palabuhan Ratu. Pembangunan TPI ini dilaksanakan mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 1993. Untuk perencanaan dibiayai oleh dana ADB sedangkan pembangunan fisik dibiayai dari APBN dan ISDB. Sedangkan TPI Pajagan terletak di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok. Berbeda halnya dengan TPI Palabuhan Ratu yang telah memiliki dermaga, tetapi tidak demiikan halnya dengan TPI Pajagan Cisolok. Para nelayan di Kecamatan Cisolok ini sangat mengharapkan adanya dermaga untuk kebutuhan merapatnya perahu nelayan usai melaut. Selama ini para nelayan selalu menambatkan perahu mereka di sepanjang garis pantai di depan TPI Pajagan setiap kali menurukan hasil tangkapannya. Hal ini sangat menyulitkan aktivitas dari bongkar hingga proses pelelangan ikan. Berdasarkan catatan resmi, potensi perikanan laut Sukabumi Selatan ini bisa menghasilkan 23.000 ton per tahun. Saat ini yang baru bisa dieksploitasi baru 8.327 ton per tahun untuk wilayah Palabuhan Ratu dan Cisolok. Dari jumlah tersebut, potensi ikan di perairan laut Cisolok baru 5 % (dari 8.327 ton) yang bisa diekploitasi. Atau hanya 400 ton per tahun ikan yang rata – rata dihasilkan. Salah satu kendalanya adalah infrastruktur yang kurang menunjang (www.tribunjabar.com).


III ‐ 21

Laporan Akhir

Gambar 3.14 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhan Ratu 22. Pantai Karangnaya Lokasi objek wisata ini berada di Desa Citepus Kecamatan Palabuhan Ratu, tepatnya di depan Samudera Beach Hotel. Ombak di pantai ini sangat tinggi, sehingga Pantai Karangnaya ini termasuk ke dalam 1 dari 8 kawasan pantai yang cukup rawan, dan sering terjadi kecelakaan di pantai ini. Pantai ini merupakan milik Samudera Beach Hotel. Gambar 3.15 Pantai Karangnaya 23. Pantai Karang Pamulang Pantai Karang Pamulang berada di Desa Citepus Kecamatan Palabuhan Ratu. Pantai Karang Pamulang memiliki ombak yang cukup besar atau disebut dengan rip current, yaitu kondisi dimana pantai cukup curam, bagian dasar pantai terkikis sehingga terbentuklah alur‐alur air (palung), kondisi tersebut menyebabkan arus kuat di bawah air oleh yang dibawa ombak kembali ke laut. Karena besarnya ombak ini, maka sering mengakibatkan orang terseret ke tengah laut. Biasanya rip current memiliki lebar antara 15‐30 meter. Rip current pun akan menghilang pada jarak 100‐150 meter dari bibir pantai. (www.pikiran rakyat.com)


III ‐ 22

Laporan Akhir

24. Muara Cimandiri Muara Cimandiri berlokasi di Desa Cipatuguran Kecamatan Palabuhan Ratu. Muara Sungai Cimandiri merupakan muara dari beberapa anak sungai, diantaranya yaitu Sungai Cipelang, Citarik, Citatih, Cibodas, dan Cidadap. Aliran Sungai Cicatih ini digunakan untuk PLTA, yang bermuara ke Sungai Cimandiri untuk PLTA Ubrug. Sementara Sungai Citarik dan Cicatih merupakan dua aliaran sungai yang biasa digunakan untuk kegiatan wisata arung jeram. 25. Pantai Batu Kaca Pantai Batu Kaca berada di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok. Lokasi tepatnya berada di samping Pantai Karangnaya dan Samudera Beach Hotel. Permukaan pantai yang landai membuat pantai ini sangat cocok untuk berenang atau rekreasi di sekitar lingkungan pantai. Gambar 3.16 Pantai Batu Kaca 26. Pantai Kadaka Pantai Kadaka berlokasi di muara Sungai Sukawayana, yaitu tepatnya di Desa Cikakak Kecamatan Cikakak. Pantai ini menjadi alternatif rekreasi pantai di kawasan Palabuhan Ratu apabila pantai‐pantai di sekitarnya sedang penuh oleh wisatawan yang berkunjung. 27. Offroad Kegiatan offroad pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000, event ini pertama kali dikenal dengan rangkaian perjalanan pada tempat‐tempat strategis yang berpotensi untuk bisa dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata, lalu berkembang menjadi perhelatan adventure off‐road dengan tingkat kompetisi yang relatif ekstrem. Kegiatan offroad sering dilkukan dengan bekerjasama dengan Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi. Kegiatan offroad ini biasanya dilakukan pada saat‐saat tertentu, misalnya pada hari jadi Kabupaten Sukabumi. Kegiatan offroad ini biasanya dimulai dari bumi perkemahan di kawasan wisata alam Pondok Halimun yaitu di Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi dan finish di Bumi Perkemahan Cinumpang Kecamatan Kadudampit. Selain itu adapula yang start dari Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 23

Laporan Akhir

kawasan Wisata Lido (Kabupaten Bogor) dan berakhir di Muara Cimandiri, Rawakalong Palabuhan Ratu. Kegiatan offroad ini biasanya diikuti oleh peserta baik yang berasal dari Sukabumi maupun dari luar Sukabumi. 28. Wisata Gunung Halimun Gunung Halimun merupakan bagian dari gugusan komplek Gunung Salak. Secara teritorial administratif, wilayah pegunungan tersebut terbagi dalam tiga wilayah administratif berbeda, yaitu : di bagian utara termasuk dalam wilayah Kabupaten Bogor, bagian barat dalam wilayah Kabupaten Lebak dan bagian selatan dan timur masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi. Wisata Gunung Halimun ini berada di Desa Sirna Rasa, Kecamatan Cikakak. 29. Situs Genter Bumi Situs cagar budaya ini berada di Kampung Pangguyangan di Desa Cikakak, Kecamatan Cisolok. Situs Genter Bumi merupakan peninggalan megalitik berupa batu besar yang banyak mendapat perhatian dari para peziarah dibandingkan dengan situs cagar budaya lainnya. Situs ini berupa bangunan yang beralaskan segi empat dengan tumpukan batu bertingkat‐ tingkat. Pada bagian puncak terdapat semacam susunan batu dengan dua buah batu di ujung‐ujungnya, sehingga menyerupai makam dan nisannya. Oleh warga setempat, peninggalan sejarah tersebut kerap disebut sebagai makam Mbah Genter Bumi yang dipercaya sebagai keturunan Syech Syarif Hidayatullah (Cirebon) walaupun sebetulnya di kawasan tersebut tidak pernah terdapat tubuh yang dikuburkan. Situs cagar budaya ini telah mengalami beberapa kali pembangunan. Puncak dari punden itu ditutupi cungkup dari kayu berukir, sedangkan lantainya dilapisi batu kali yang dilakukan perkerasan dengan semen. Saat ini secara umum kondisi situs tersebut kurang terawat, terlihat dari rumput‐rumput liar yang terhampar di kawasan situs ini. Gambar 3.17 Situs Genter Bumi


III ‐ 24

Laporan Akhir

30. Wisata Budaya Dewi Quan Im Wisata Budaya ini berdiri tahun 2000 oleh Mama Airin, seorang Budhist berkebangsaan Thailand, yang berlokasi di Kampung Rompang, Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan. Tempat persembahyangan ini berada pada topografi yang tidak rata (berbukit) dan menghadap langsung ke laut lepas. Dari kuil ini hamparan birunya air laut akibat pantulan langit, terlihat sangat indah. Perjalanan menuju kuil Dewi Quan Im ini terbilang cukup berat karena kondisi jalan yang masih berupa tanah berbatu. Ditambah lagi dengan tidak adanya tanda (signage) sebagai penunjuk arah. Dari jalan raya Desa Kertajaya di sebelah kanan jalan terdapat gerbang menuju ke arah laut, perjalanan diteruskan menyusuri pantai yang menawarkan keunikan penggunaan lahannya, berupa hamparan sawah yang berada langsung di bibir pantai. Fasilitas yang tersedia di kuil ini adalah, panggung untuk sembahyang lengkap dengan lilin merah dan beberapa sesajen, panggung dengan latar Patung Dewi Quan Im, panggung tempat Dewa Empat Muka, yang berada pada empat yang lebih tinggi lagi, dan bangunan khusus untuk Nyi Roro Kidul. Patung Dewi Quan Im dibawa langsung dari China, sedangkan Patung Dewa Empat Muka dibawa dari Thailand. Selain fasilitas untuk ibadah, di sini juga tersedia fasilitas akomodasi, berupa cottage dengan harga sewa mulai dari Rp. 20.000/ malam. Gambar 3.18 Wisata Budaya Dewi Quan Im 31. Situs Tugu Gede Cengkuk Situs cagar budaya ini berada di Kampung Cengkuk, Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak yang dibangun pada tahun 2005. Terdapat beberapa macam benda cagar budaya tidak bergerak seperti Tugu Batu, Batu Jolang, Batu Dakon, Dolmen, Menhir, Batu Umpak, Batu Bergores dan Punden Berundak. Secara resmi situs cagar budaya ini sudah mendapat SK Non Organik dari Balai Pelestarian Purbakala Serang. Sedangkan jenis benda bergeraknya, seperti Arca Polinesia, gerabah hias, fragmen tembikar hias, keramik dan


III ‐ 25

Laporan Akhir

Genta Pendeta Perunggu, yang merupakan hasil ekskavasi tahap I tahun 2005. Situs Tugu Gede ini memiliki panjang 3,70 m dan lebar 1,10 m. Banyak temuan benda‐benda peninggalan zaman megalitik dan peralatan yang diperkirakan buatan Dinasti Sung dan Ming (Cina) di situs Tugu Gede Cengkuk ini, namun perlu penelitian budaya lebih komperhensif dengan evakuasi lahan yang luas. Upaya penelitian budaya dan perluasan ekskavasi akan terus ditindaklanjuti untuk lebih jauh mengenai nilai‐ nilai budaya maupun asal‐usul benda‐benda. Diharapkan temuan ini akan membuka tabir sejarah kerajaan Pajajaran di Provinsi Jawa Barat. Selama ini, ekskavasi yang dilakukan baru terbatas bagian permukaan dan arealnya terbagi dalam beberapa bagian. Benda yang ditemukan baru beberapa dari batu‐batuan yang diperkirakan berasal dari zaman megalitik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, berencana menganggarkan dana pada tahun 2006 untuk ekskavasi lanjutan. Diharapkan dengan anggaran yang tersedia dapat memenuhi dan menata kawasan Situs Tugu Gede Cengkuk, terutama pengamanan benda‐benda yang sangat dikhawatirkan akan dicuri. Gambar 3.19 Situs Tugu Gede Cengkuk 32. Punden Berundak Panguyangan Benda cagar budaya ini terletak di Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak 16 km dari pantai ke arah utara. Lokasinya sama dengan Situs Genter Bumi, situs ini merupakan Situs Megalith yang berupa bangunan punden berundak dengan 7 teras. Punden berundak ini merupakan jalan sempit yang akan menuju ke Makam Keramat Genter Bumi.


III ‐ 26

Laporan Akhir

Gambar 3.20 Punden Berundak Panguyangan 33. Situs Ciarca Situs Ciarca terletak di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, yang terletak sekitar 500 m di atas permukaan laut. Situs ini merupakan situs megalith, tipe Polynesia berupa Menhir, Batu Lumpang, dan Jambangan Batu. Jambangan Batu ini memiliki panjang 140 cm, lebar 78 cm, dan tinggi 3 cm, dan merupakan tempat penguburan, dan Batu Lumpang yang bentuknya bulat. Hanya ada satu orang juru pelaksana di situs ini yang sudah mendapat SK dari Balai Pelestarian Purbakala Serang. Untuk mencapai objek wisata budaya ini hanya tinggal mengikuti jalan menuju Sungai Cimaja. Jalan tersebut cukup curam dan terbuat dari batu, namun jalan menuju Situs Ciarca selanjutnya tidaklah sulit, karena jalan sudah terbuka lebar. Pada situs Ciarca terdapat susunan batu yang diasumsikan sebagai sisa‐sisa objek religius pada masa lalu, dan terdapat arca‐arca yang juga bercorak Polynesia. 34. Situs Salak Datar Benda cagar budaya ini terletak di Desa Cimaja Kecamatan Cikakak, yang memiliki luas 75 m2. Jenis benda cagar budaya yang ada di situs budaya ini adalah jenis tidak bergores seperti Menhir, Dolmen dan Batu Dakon dengan 7 lubang yang digunakan sebagai tempat untuk pemujaan roh nenek moyang. Pada Situs Salak Datar terdapat sebuah batu tegak yang telah terhimpit oleh sebuah pohon besar, dan lumut. Desa tempat situs tersebut berada dikelilingi oleh perbukitan, untuk mencapainya dapat dengan menggunakan jasa ojek yang terdapat di Salak Datar. Sama halnya dengan Situs Ciarca, juru pelaksananya juga sudah mendapat SK dari Balai Pelestarian Purbakala Serang.


III ‐ 27

Laporan Akhir

35. Batu Lumpang Situs Batu Lumpang berada di Desa Maja Karangpapak Kecamatan Cisolok. Jenis benda cagar budaya yang ada di sini berupa Lumpang Batu beserta tutupnya, menhir, dolmen dan Batu Lingga. Sayangnya juru pelaksananya belum mendapat SK dari Balai Pelestarian Purbakala Serang. 36. Makam Keramat Gn. Sunda Makam Keramat Gn. Sunda berlokasi di Desa Cimaja Kecamatan Cikakak. Menurut pendataan tahun 2003, terdapat beberapa makam tua di lokasi ini, seperti Wali Sakti Kudratullah (Panembah Rasa), Makam Embah Tadjumalela, Embah Djaga Raksa dan Embah Dalem Raksayuda. 37. Situs Ciawitali Situs cagar budaya Ciawitali terletak di Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak. Menhir dan Punden Berundak, merupakan benda‐benada cagara budaya yang terdapat di situs cagar budaya ini. Informasi mengenai benda‐benda cagar budaya ini, merupakan hasil pendataan tahun 2003. 38. Situs Megalitik Gn. Rompang Situs Megalitik Gn. Rompang berada di Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan. Terdapat empat macam benda tak bergerak di kawasan situs ini, seperti Batu Kursi, Menhir, Batu Telapak Tangan dan Makam Keramat. Data‐data mengenai benda cagar budaya ini berasal dari pendataan tahun 2003. 39. Desa Adat Sirnaresmi Secara administratif, Desa Adat Sirnaresmi berada di wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Desa ini termasuk dalam kasepuhan Sirnaresmi, satu dari sekitar 10 kasepuhan atau kesatuan adat yang berada di sekitar Gunung Halimun. Kasepuhan lainnya adalah Ciptagelar atau Pancer Pangawinan, saudara mudanya, Ciptarasa dan Cihaneut. Di bawahnya terdapat 35 kesatuan masyarakat adat lagi. Menyikapi perkembangan zaman, Desa adat Sirnaresmi bergabung dalam Kesatuan Masyarakat Adat Banten Kidul. Setiap kasepuhan dipimpin oleh seorang Ketua Adat yang mereka sebut Abah. Wilayahnya terbentang dari Badui dan Citoreh di Banten hingga Malasari di daerah Bogor. Wilayah ini meliputi tiga kabupaten dari dua provinsi, yaitu, Sukabumi, Bogor di Jawa Barat dan Lebak di Banten. Kehidupan masyarakatnya sedikit berubah pada lima tahun terakhir ini. Jalan dan listrik sudah masuk, berbeda dengan sebelumnya di mana kehidupan masyarakat relatif tertutup. Masyarakat setempat tidak bersedia menceritakan kehidupan mereka kepada orang asing. Tidak banyak informasi tentang keadaan masyarakat disana. Studi‐studi mengenai masyarakat kasepuhan setempat pernah dilakukan, akan tetapi nama kasepuhan itu kerap Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 28

Laporan Akhir

disamarkan agar kehidupan masyarakat setempat tidak terganggu oleh kehadiran orang luar. Namun sekarang masyarakat setempat lebih terbuka, terlihat dari seringnya masyarakat setempat mengikuti forum‐forum di luar yang sasarannya adalah menyelamatkan lingkungan hidup mereka. Desa adat Sirnaresmi terletak di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, udaranya cukup dingin. Curah hujan mencapai 3.000 mm/tahun. Mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah bertani baik di ladang maupun sawah. Masyarakat Kasepuhan Sirnaresmi masih memelihara cara bertani tradisional. Terlihat dari cara menggarap tanah dan itu dilakukan demi penghormatan kepada Ibu Bumi. Gambar 3.21 Desa Adat Sirnaresmi 40. Air Panas Ngebul Air Panas Ngebul terletak di Kampung Langkob, Desa Karang Papak, Keacamatan Cisolok. Akses untuk menuju ke air panas ini kurang baik sehingga belum banyak dikenal oleh wisatawan dan belum dikelola dengan baik. 41. Pusat Jajanan & Oleh‐oleh Khas Sukabumi Pusat jajanan dan oleh‐oleh ini terletak di Jalan Kidang Kencana No. 5 Palabuhan Ratu, lebih tepatnya berada dalam satu kawasan dengan Pantai Gado Bangkong. Pusat jajanan ini akan mulai beroperasi pada awal tahun 2008. Secara umum buah tangan yang dijual ini terbagi atas dua kelompok, baik berupa makanan dan hasil alam khas serta kerajinan hasil olahan tangan‐tangan terampil masyarakat Kabupaten Sukabumi. Pusat Jajanan ini merupakan kumpulan dari pengrajin‐pengrajin se‐Kabupaten Sukabumi yang dikelola oleh Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Dekranasda (Dewan Kerajinan Rakyat Daerah).


III ‐ 29

Laporan Akhir

Gambar 3.22 Pusat Jajanan dan Oleh‐oleh Khas Sukabumi ‐ Geowisata Dalam pengembangan ekowisata, salah satu cabangnya yang menjadi daya tarik akhir‐akhir ini adalah juga termasuk geowisata (geotourism). Geowisata didefinisikan sebagai pariwisata yang berhubungan dengan aspek‐aspek nir‐hayati dan khususnya berkaitan dengan aspek‐ aspek geologis/kebumian (Lokakarya Geowisata, P3G, 1999). Definisi yang dikembangkan oleh Badan Pariwisata Amerika Serikat (TIA, Travel Industry Ascosiation of America) untuk geowisata sedikit lebih melebar karena berkaitan dengan geografis, sehingga akhirnya tidak spesifik dan sama saja dengan ekowisata. Tetapi masyarakat Eropa dan Australia lebih menekankan pada aspek kebumian atau geologis sebagai tema utama geowisata (Hose, 2004; Dowling & Newsome, 2005). Bahkan untuk mendukung tema itu, masyarakat Eropa telah membentuk jaringan Geopark yang hingga kini telah terbentuk sebanyak 21 Taman Bumi di seluruh Eropa yang mendapat dukungan dari UNESCO. Untuk Kabupaten Sukabumi selain ekowisata, maka termasuk di dalamnya adalah geowisata yang perlu dikemas dan dikembangkan sesuai dengan prinsip‐prinsip ekowisata dengan tambahan pengetahuan tentang kebumian/geologi. Beberapa contoh aktivitas geowisata untuk KWU Palabuhan Ratu, yaitu seperti tabel 3.3 di bawah ini.

No 1 2

Tabel 3.3 Kegiatan Geowisata yang Dapat Dikembangkan di Kawasan Palabuhan Ratu Lokasi/Objek Daya tarik Geowisata Geyser Cisolok Spa dengan tambahan pengetahuan latar belakang mengapa semburan air panas bisa terjadi Gunung Halimun Secara terbatas hiking ke beberapa lokasi, baik di lereng gunung maupun ke puncak gunung. Penelusuran sungai‐ sungai pegunungan yang berair jernih, serta ke beberapa objek air terjun


III ‐ 30

Laporan Akhir

No 3

Lokasi/Objek Pantai Karanghawu

4

Citarik

5

Cagar Alam Ciletuh

6

Beberapa situs arkeologis

Daya tarik Geowisata Penyusuran pantai Karanghawu ke arah barat dengan informasi tentang kegeologian dan dikaitkan dengan budaya atau legenda setempat Pengetahuan tentang latar belakang Sungai Citarik: berhulu dari mana, berapa luas wilayah aliran sungai, melewati jenis batuan apa saja sehingga menentukan tingkat kesulitan, mengalir ke arah mana, kondisi geologis apa yang mengontrol aliran, dsb Selain sebagai cagar alam hutan lindung, secara geologis kawasan Ciletuh merupakan kekayaan geologis yang langka. Di tempat ini ditemukan batuan‐batuan yang langka dan unik dan merupakan bukti palung penunjaman lempeng kerak bumi 40 juta tahun yang lalu. Provinsi Jabar merencanakan kawasan Ciletuh sebagai salah satu Cagar Geologi Jawa Barat. Kaitan tempat situs dengan bentang alam setempat, orientasi situs mungkin diarahkan ke tempat/gunung tertentu, batu bahan situs, tanah di sekitar situs, dsb.

3.1.3 Permasalahan dalam Pengembangan Kepariwisataan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Berdasarkan hasil kuesioner Focus Group Discussion serta pengamatan lapangan dan data instansional, permasalahan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan potensi sumber daya wisata kawasan Palabuhan Ratu yang belum optimal. 2. Belum adanya penataan kawasan wisata, sementara kawasan yang telah tertata pun kurang terawat. 3. Prasarana jalan ke lokasi objek dan daya tarik wisata masih kurang baik, serta transportasi umum belum mendukung. 4. Kelengkapan sarana pendukung di objek dan daya tarik wisata masih kurang, dan yang ada pun kurang terawat. 5. Komunikasi/informasi mengenai keberadaan dan kondisi objek wisata masih sering kurang optimal/akurat. 6. Masyarakat sekitar yang belum sadar wisata; kesadaran untuk mensukseskan pariwisata masih kurang; belum mencerminkan masyarakat yang ramah dan terbuka kepada wisatawan


III ‐ 31

Laporan Akhir

7. Penanganan keselamatan pengunjung di objek dan daya tarik wisata masih kurang, karena keterbatasan anggaran. 8. Keterbatasan anggaran untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan. 9. Pemasaran dan promosi pariwisata yang belum berkembang dengan baik. 10. Pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan objek wisata.

3.2

Fasilitas Pendukung Kepariwisataan

Pada subbab ini akan dibahas potensi dan permasalahan fasilitas pendukung dalam pengembangan ekowisata di kawasan Palabuhan Ratu. Pembahasan potensi dan permasalahan yang ada ini difokuskan untuk daerah sekitar Pantai Palabuhan Ratu yaitu di Kecamatan Palabuhan Ratu, Simpenan, Cisolok dan Cikakak. Sebagai bagian dari Kabupaten Sukabumi, maka pembahasan fasilitas pendukung akan diawali dengan melihat gambarannya dalam lingkup kabupaten. 3.2.1 Akomodasi Fasilitas akomodasi yang paling banyak terdapat di Kabupaten Sukabumi adalah jenis hotel, khususnya hotel melati. Pada tahun 2006 jumlah hotel berbintang di Kabupaten Sukabumi berjumlah 7 buah sedangkan hotel melati sebanyak 101 buah yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi. Untuk lebih jelas mengenai jumlah hotel mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. Tabel 3.4 Perkembangan Jumlah Usaha Akomodasi di Kabupaten Sukabumi Tahun 2003‐2006 Objek Wisata I. Hotel Bintang a. Hotel Bintang Empat b. Hotel Bintang Tiga c. Hotel Bintang Dua d. Hotel Bintang Satu 2. Hotel Melati, Losmen, Penginapan

2003 1 1 3 2 101

Tahun 2004 2005 2006 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 104 104 101

Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2007

Tabel 3.5 di bawah ini memperlihatkan keberadaan hotel bintang maupun melati di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2006 berdasarkan jumlah kamar, tempat tidur, maupun tenaga kerjanya. Hotel melati merupakan jenis akomodasi yang jumlahnya terbanyak.


III ‐ 32

Laporan Akhir

Tabel 3.5 Jumlah Hotel, Kamar, Tempat Tidur, dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sukabumi Tahun 2006

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Klasifikasi Hotel Hotel 1. Hotel Bintang 2. Hotel Melati Jumlah

7 101 108

Kamar 391 1.596 1.987

Tempat Tidur 688 2.410 3.098

L 461 698 1.159

P 104 349 453


Sedangkan banyaknya jumlah hotel bintang dan hotel melati di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, yaitu di Kecamatan Palabuhan Ratu, Cisolok dan Cikakak, dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut. Tabel 3.6 Data Jumlah Hotel di Kecamatan Palabuhan Ratu, Kecamatan Cisolok, dan Kecamatan Cikakak (Laporan Triwulan I/Maret 2007) Kec. Kecamatan Kecamatan Palabuhan No Jenis Hotel Cisolok Cikakak Ratu 1 Bintang 1 1 ‐ 2 Melati 32 21 1

Sumber : Dispar Kabupaten Sukabumi, 2007 Berdasarkan tabel diatas jumlah hotel bintang hanya terdapat di Kecamatan Palabuhan Ratu dan Cisolok, yaitu hotel bintang kelas 4 di Kecamatan Cisolok dan hotel bintang kelas 2 di Kecamatan Palabuhan Ratu. Untuk lebih jelas mengenai nama hotel, kelas dan jumlah kamar hotel, dan tarif hotel yang terdapat di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut. Tabel 3.7 Data Hotel di Kecamatan Palabuhan Ratu, Cisolok, dan Cikakak Tahun 2007 (Laporan Triwulan I/Maret 2007) No

Nama dan Alamat Hotel

KECAMATAN CISOLOK 1 SAMUDERA BEACH HOTEL. Jl. Sukawayana Cisolok Telp 0266 ‐ 431200

Pengelola dan Izin Usaha PT.HII

Kelas Bintang ÕÕÕÕ


Jumlah Kamar 106

Tarif (Rp)

T. Tidur 179

180.000,‐ s.d 1.200.000,‐

III ‐ 33

Laporan Akhir

No 2

3

4

5

6

7

8

9

Nama dan Alamat Hotel BUKIT RATU Jl. Karangpapak Kec. Cisolok Telp. 0266‐431280 PANTAI MIUTIARA Jl. Bojonghaur Kec. Cisolok Telp. 0266‐431330 WISMA TENANG Jl.Karangkapak Kec. Cisolok Telp. 0266‐431365 MUSTIKA RATU Jl. Bojonghaur Kec. Cisolok Telp. 0266‐431330 BUMI PASUNDAN Jl. Raya Cimaja Kec. Cisolok Telp. 0266‐431404 KUMALA SAMUDERA INDAH JL. Raya Cikakak Kec. Cisolok Telp. 0266‐431362 GRYA MM Jl. Karangpapak Kec. Cisolok Telp. 0266‐432266 KAMBOJA I JL. Bojong asih Kec. Cisolok

Pengelola dan Izin Usaha Bambang Sastro

Kelas Bintang Melati

Jumlah

Tarif (Rp)

Kamar T. Tidur 10 20

50.000,‐

Hj. Yulia Anwar

Melati

21

25

50.000,‐ s.d 175.000,‐

Hj. Tien. SH

Melati

6

12

50.000,‐

Chaidir

Melati

29

35

50.000,‐

Drs. Makbul

Melati

23

40

50.000,‐

Drg. Kantawigu na

Melati

30

60

50.000,‐

Martini Manaf Ohim Suherman

Melati

10

10

35.000,‐ s.d 75.000,‐

Melati

4

4

30.000,‐

10

KAMBOJA II JL. Bojong asih Kec. Cisolok

Ohim Suherman

Melati

4

4

30.000,‐

11

ANDREAS Jl. Bojonghaur Kec. Cisolok Telp. 0266‐432054 DAUN‐DAUN Jl. Raya Cimaja Kec. Cisolok Telp. 0266‐431501 ALWINA Jl. Raya Karanghawu Kec. Cisolok Telp. 0266‐431444 DESA RESORT Jl. Raya Cimaja Kec. Cisolok Telp. 0266‐433300

Solihat

Melati

8

6

30.000,‐

Utari

Melati

3

6

50.000,‐ s.d 100.000,‐

Abidin K

Melati

9

12

50.000,‐ s.d 175.000,‐

Dr. H. Iwan Valan

Melati

15

15

100.000,‐

12

13

14


III ‐ 34

Laporan Akhir

No


15

OCEAN QUEEN Jl. Raya Cibangban Kec. Cisolok

16

KARANG HAWU PERMAI Jl. Raya karangpapak Kec. Cisolok Telp. 0266‐431125 KUDA LAUT Jl. Raya Cibangban Kec. Cisolok Telp.0266‐432503 VILLA MUSTIKAWATI Jl. Raya Cisolok Desa Cisolok Kec. Cisolok KASEP GEULIS Jl. Karangpapak Desa Cisolok Kec. Cisolok SRITIMAS JL.Raya Cibangban Desa Cibangban Kec.Cisolok CAFÉ SARI LAUT Jl. Raya Cisolok Desa Cisolok Kec. Cisolok RESORT GRIYA KUSUMA Kp. Cibangban Desa Pasirbaru Kec. Cisolok

17

18

19

20

21

22

Pengelola dan Izin Usaha Setiana Cinda


Jumlah

Tarif (Rp)


225.000,‐ s.d 750.000,‐

H. Udin Koswara

Melati

20

40

135.000,‐ s.d 165.000,‐

RO DE Lance

Melati

10

20

245.000,‐

Tuti Hasanah

Melati

4

8

150.000,‐

Gunawan Oetomo

Melati

8

8

250.000,‐

Max Valiant

Melati

5

5

75.000,‐ s.d 150.000,‐

Ir. H. Merdik Miradz

Melati

4

4

50.000,‐ s.d 75.000,‐

Drs. Susikto Teguh

Melati

10

10

100.000,‐

KECAMATAN PALABUHAN RATU 23

PONDOK DEWATA Jl Kidangkencana, Palabuhan Ratu, Telp 0266‐431022

Drs. H. Yayat. S

ÕÕ

42

135

81.000,‐ s.d 326.000,‐

24

HANDAYANI Jl. Babakan Palabuhan Ratu WISMA PUTERA Jl. Siliwangi. Kec Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431053 LAUT KIDUL Jl. Siliwangi, Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431041

Maryadi

Melati

12

14

20.000,‐ s.d 40.000,‐

Masitoh

Melati

8

16

40.000,‐ s.d 60.000,‐

Yuningsih

Melati

14

14

50.000,‐ s.d 60.000,‐

25

26


III ‐ 35

Laporan Akhir

No 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Nama dan Alamat Hotel GUNUNG MULIA Jl. Kidungkencana Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431129 KARANGNAYA Jl. Siliwangi Kec. Palabuhan Ratu TELP. 0266‐431088 BAYU AMARTA Jl. Karangpemulang Kec. Palabuhan Ratu BUKIT INDAH Jl. Karangpemulang Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431331 MAHKOTA PANTAI Jl. Pelita Air Service Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐432487 BUNGA AYU Jl. Karangpemulang Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431111 WITAMA Jl. Siliwangi Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431174 BATU ALAM Jl. Raya Citepus Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431303 MAHESA INDAH Jl. Raya Citepus B476 Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431946 ROBBY Jl. Raya Citepus Kec. Palabuhan Ratu WISMA SEDERHANA Jl. Kidangkencana Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431746 PADI‐PADI Jl.Raya Citepus Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐432124 AUGUSTA Jl. Raya Citepus B515 Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐432273

Pengelola dan Izin Usaha Gustaf Saragih


Jumlah

Tarif (Rp)


60.000,‐ s.d 125.000,‐

Hj. Hasanah

Melati

16

16

40.000,‐ s.d 60.000,‐

Teddy. W

Melati

20

38

60.000,‐ s.d 150.000,‐

Martina Tamura

Melati

7

7

50.000,‐

Made Ali

Melati

21

30

40.000,‐

Roy Alfian

Melati

17

54

120.000,‐ s.d 150.000,‐

R. Suganda

Melati

6

6

30.000,‐

Dedah. M

Melati

3

6

100.000,‐ s.d 200.000,‐

H. Purba

Melati

18

25

60.000,‐

Dede Suherli

Melati

9

9

40.000,‐

Nunung

Melati

10

18

40.000,‐

Sugeng

Melati

36

36

324.000,‐ s.d 715.000,‐

Dadang Hendar

Melati

63

63

80.000,‐ s.d 300.000,‐


III ‐ 36

Laporan Akhir

No 40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Nama dan Alamat Hotel KARANG SARI Jl. Karangpemulang Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431078 SIMPANG POJOK Jl. Babadan Kec. Palabuhan Ratu telp. 0266‐431764 RENGGANIS JL. Siliwangi Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431164 SANGKURIANG Jl. Raya Citepus Kec. Palabuhan Ratu MARTHA INDAH Jl. Raya Citepus b562 Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431239 KARANG LAUT Jl. Siliwangi Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431164 GOA LALAY INDAH Jl. Cipatugaran Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐432079 WISMA SEJAHTERA Jl. Raya Citepus Kec. Palabuhan Ratu SINDANG LAUT Jl. Siliwangi Kec. Palabhan Ratu Telp. 0266‐431038 ASRI Jl. Raya Citepus Kec. Palabuhan Ratu RUMAH PANGGUNG Jl. Raya Citepus Kec. Palabuhan Ratu RESIK Jl. Raya Citepus Kec. Palabuhan Ratu LESTARI Jl. Raya Citepus Kec. Palabuhan Ratu PONDOK WISATA CITEPUS Jl. Raya Citepus Desa Citepus Kec. Palabuhan Ratu

Pengelola dan Izin Usaha Robinson. P


Jumlah

Tarif (Rp)


50.000,‐ s.d 175.000,‐

H. Ujang Muchtar

Melati

15

15

30.000,‐

Ny. Janah

Melati

11

11

30.000,‐

Drs. Ainun Masri

Melati

5

5

30.000,‐

Marlina Timura

Melati

8

12

60.000,‐

Ny. Maemunah

Melati

8

8

30.000,‐

Drs. Paiman. S

Melati

15

15

50.000,‐

Elvis Tampubolo n H. Rohani S

Melati

8

8

30.000,‐

Melati

18

30

30.000,‐

Deni Madya

Melati

12

12

30.000,‐

Royani

Melati

7

7

75.000 ‐ s.d 150.000,‐

Rahman

Melati

6

6

20.000,‐

Hendi, MSc

Melati

8

14

30.000,‐

Dparda Kab Sukabumi

Melati

7

7

50.000,‐ s.d 75.000,‐


III ‐ 37

Laporan Akhir

Pengelola dan Izin Usaha Elsa Gilago

Melati

Hj. Tien, SH

Melati

50

125

60.000 – s.d 200.000,‐

Melati PONDOK KENCANA Jl. Raya Cisolok km 8 Desa Cimaja, Kec. Cikakak Sumber : Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi, 2007

8

16

250.000,‐ s.d 350.000,‐

No


54

VILLA MARGARETA JL. Raya Citepus Kec. Palabuhan Ratu 55 CLEOPATRA Jl. Raya Citepus Kec. Palabuhan Ratu Telp. 0266‐431185 KECAMATAN CIKAKAK

Kelas Bintang

56

Jumlah

Tarif (Rp)

Kamar T. Tidur 5 10

150.000,‐ s.d 350.000,‐

Banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke hotel bintang dan hotel melati di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan macanegara dari tahun 2004 sampai 2007 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut. Tabel 3.8 Jumlah Wisman dan Wisnus yang berkunjung ke Hotel Bintang dan Melati di Kec. Palabuhan Ratu, Kec. Cisolok ,dan Kec. Cikakak (Laporan Triwulan I/Maret 2007)

2004 Wisman Wisnus 1 Palabuhan Bintang 19 967 Ratu Melati 1.205 18.352 2 Cisolok Bintang 75 20.101 Melati 553 7.153 3 Cikakak Melati 41 191 Sumber : Dispar Kabupaten Sukabumi, 2007 No

Kecamatan

Bintang

2005 2006 2007 Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus 15 1.016 23 895 4 130 1.051 17.669 972 16.753 202 5.505 80 20.110 45 2.008 45 499 511 7.053 475 6.813 12 1.548 35 188 33 155 5 45

Berdasarkan Laporan Triwulan I dari Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi, sampai dengan Bulan Maret 2007 jumlah pengunjung baik wisman maupun wisnus berkurang, hal ini diperkirakan karena adanya isu gelombang tinggi yang terjadi di sekitar pantai selatan. 3.2.2 Restoran / Rumah Makan Jumlah rumah makan pada tahun 2004 di Kabupaten Sukabumi adalah sebanyak 90 buah yang terdiri dari rumah makan masakan Sunda 36 buah, rumah makan masakan Indonesia 46 buah, rumah makan masakan Eropa 7 buah, dan rumah makan masakan China 1 buah (Profil Kabupaten Sukabumi, 2004/2005). Pada tahun 2005 jumlah restoran / rumah makan ini menurun menjadi 89 buah. Dan pada tahun 2006 jumlahnya meningkat kembali menjadi 93 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut.


III ‐ 38

Laporan Akhir

Tabel 3.9 Perkembangan Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2003‐2006 Tahun No. Klasifikasi Rumah Makan 2003 2004 2005 2006 1 Sunda 36 36 36 36 2 Indonesia 46 46 45 49 3 Eropa 7 7 7 7 4 China 1 1 1 1 Jumlah 90 90 89 93 Sumber : Kabupaten Sukabumi dalam Angka, 2007

Dari 93 buah rumah makan yang berada di Kabupaten Sukabumi tersebut, sebagian besar tersebar di kawasan pariwisata seperti di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Beberapa nama rumah makan yang berada di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu tersebut diantaranya adalah : 1)Sanggar Sari, 2)Queen/Ratu, 3)Priangan, 4)Varia Sari, 5)Lembur Kuring, 6)Baraya, 7)Sederhana, 8)Augusta, 9)Saridona, 10)Malla Sari, 11)Umi Kulsum, 12)Sikabayan, 13)Deliya Sari, 14)Nikmat, 15)Padi‐padi, 16)Lestari, 17)Cafe Silfi, 18)Fauzi Gozin, 19)Kartika Sari, 20)Citra Mandiri, 21)Cafe Bude, 22)Muara, 23)Bu Eem, 24)Marina, 25)Dua Putri, 26)Suparman, 27)Mutiara, 28)Bahagia, 29)Nelayan, 30)N & R, 31)Mitoha, 32)Mutiara Sari, dan lain‐lain. 3.2.3 Usaha Perjalanan Pariwisata Bardasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi, bahwa belum ada Usaha Perjalanan Wisata (UPW) yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi. Selama ini Usaha perjalanan wisata masih berlokasi di Kota Sukabumi, berdasarkan data tahun 2004 tercatat ada sebanyak 19 unit Usaha Perjalanan Wisata yang terdapat di Kota Sukabumi. Dari 19 unit Usaha Perjalanan Wisata tersebut, beberapa diantaranya melayani perjalanan wisata ke Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Beberapa nama Usaha Perjalanan Wisata yang melayani perjalanan wisata ke Palabuhan Ratu tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut.

No.

Tabel 3.10 APW yang Melayani Perjalanan Wisata ke Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2006 Nama Usaha Alamat No. Telp

1.

Alfa Tour & Travel

Gang Ajid III No 1

0266‐223286

2.

Nada Tifar Tour & Travel

Jl. Pasundan 123

0266‐221903

3.

Tanjung Sari Tour & Travel

Jl. Zaenal Zakse 19

0266‐237123

4

Rachma Travel

Jl. Cibatu

0266‐242431

Sumber : Gurilapss Kabupaten Sukabuni, 2006


III ‐ 39

Laporan Akhir

Untuk menunjang kegiatan pariwisata, keterlibatan Usaha Perjalanan Wisata sangat memegang peranan penting. Pihak Tour & Travel selalu berusaha untuk ikut mensukseskan kegiatan pariwisata, seperti yang dilakukan oleh Tanjung Sari Tour & Travel, yang menjual produk paket wisata untuk dipasarkan ke biro perjalanan wisata lain yang berada di luar kota, bahkan ke mancanegara. Hal ini merupakan salah satu strategi pengembangan objek dan daya tarik wisata. 3.2.4 Fasilitas Hiburan dan Rekreasi Kabupaten Sukabumi sendiri memiliki beragam sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran penyelenggaraan kepariwisataan, termasuk di dalamnya yang berada di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi, beberapa fasilitas hiburan dan rekreasi tersebut diantaranya adalah penginapan remaja, perkemahan, kolam renang, toko cinderamata, kolam pemancingan, tempat rekreasi, dan pondok wisata yang dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

No 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 3.11 Fasilitas Hiburan dan Rekreasi lainnya di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005‐2006 Jumlah Jumlah Fasilitas Jenis Fasilitas Fasilitas Tahun 2005 Tahun 2006 Penginapan remaja 6 6 Perkemahan 21 8 Kolam renang 2 10 Kolam pemancingan 2 2 Toko Cinderamata 23 23 Tempat Rekreasi 5 3 Pondok Wisata ‐ 6

Sumber : Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat dalam Angka, 2005 Dispar Kabupaten Sukabumi, 2007

Di area tempat hiburan dan rekreasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu tersebut juga memiliki sarana perdagangan dan perbankan yang berupa warung, supermarket dan bank yang disajikan pada tabel 3.12 berikut.


III ‐ 40

Laporan Akhir

Tabel 3.12 Banyaknya Sarana Perdagangan dan Perbankan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005

No.

Kecamatan

1 2 3 4

Palabuhan Ratu Simpenan Cisolok Cikakak

Toko/ warung/ kios 788 138 701 186

Supermarket/ pasar swalayan/ toserba 5 1 0 1

Bank umum 0 9 1 0

KUD 2 2 1 0

Sumber : Potensi Desa se‐Kabupaten Sukabumi, 2006

3.2.5 Balawista Penanganan pengamanan kawasan wisata pantai Palabuhan Ratu dilakukan oleh Balawista (Badan Penyelamat Wisata Tirta/Baywacth Life Guard). Penanganan pengamanan ini dilakukan mulai dari Pantai Ujung Genteng, Pantai Palabuhan Ratu, sampai dengan Cibangban. Saat ini terdapat 104 anggota Balawista yang tersebar, 30 orang di Ujung Genteng dan 74 orang di Palabuhan Ratu. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balawista ini masih sangat kurang diantaranya hanya memiliki 3 pos penjagaan, 1 rubber boat (pinjaman DIPARDA), 6 pelampung, 2 megaphone, teropong dan 4 malibu. Keterbatasan peralatan ini sangat berpengaruh dalam kinerja Balawisata di lapangan. Selain itu keberadaan Balawista selama ini dianggap bukan sebagai organisasi yang dapat memberikan rasa nyaman bagi wisatawan yang datang. Selain masalah keterbatasan paralatan, juga tidak ada seragam khusus Balawista, sehingga Balawista sulit untuk dikenali wisatawan. Tetapi walaupun dengan keterbatasan yang ada sekarang ini, Balawista sendiri tetap berharap kepada Pemerintah setempat agar lebih fokus lagi terhadap pengamanan di lapangan mengingat sering terjadinya kecelakaan, dan kepada wisatawan dihimbau untuk mengikuti arahan / petunjuk petugas Balawista pada saat melakukan aktivitas tirta. Balawista sendiri dalam melakukan tugasnya, telah dibekali dengan pelatihan dari Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi dan pelatihan – pelatihan wisata tirta lainnya. Gambar 3.23 Pos Jaga Balawista


III ‐ 41

Laporan Akhir

3.2.6 Transportasi dan Infrastruktur Di Kawasan Wisata Palabuhan Ratu, peranan transportasi cukup dominan terutama untuk memudahkan wisatawan mencapai objek dan daya tarik wisata. Selain itu, transportasi sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam pertumbuhan daerah yang baru berkembang terutama menggerakkan perekonomian di pedesaan. Disatu sisi penyediaan prasarana transportasi adalah mutlak untuk pengembangan suatu wilayah, khususnya di Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari banyak kecamatan dan masih banyak daerah‐daerah yang membutuhkan jaringan transportasi yang layak. Di sisi lain secara ekonomi, penyediaan prasarana di daerah‐daerah akan membebani pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk menjamin tercapainya pelayanan minimum bagi seluruh masyarakat. Pengembangan jaringan transportasi akan ikut menunjang pengembangan sektor pariwisata daerah. Terdapat permasalahan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu sebagai berikut: •

Pemeliharaan jaringan jalan di daerah KWU Palabuhan Ratu untuk memperlancar mobilitas wisatawan serta meningkatkan aksesibilitas ke objek dan daya tarik wisata.

•

Peningkatan jaringan jalan akses menuju objek dan daya tarik wisata sehingga memudahkan wisatawan.

•

Pembangunan jalan akses ke objek dan daya tarik wisata yang masih belum memiliki akses jalan dari jaringan jalan yang telah tersedia.

•

Kurang terprogramnya pengelolaan parkir kendaraan menyebabkan kesemrawutan pengaturan parkir pengunjung di objek dan daya tarik wisata sehingga menimbulkan kekacauan dan pungutan liar. Penyediaan lahan parkir di tiap objek wisata dan pengelolaan parkir yang baik akan meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung.

3.2.7 Jaringan Listrik, Air, dan Telepon Seluruh wilayah di Kabupaten Sukabumi sudah dijangkau oleh jaringan listrik. Jumlah desa menurut pemasangan listrik dan gardu di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu pada tahun 2006, dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut.


III ‐ 42

Laporan Akhir

No 1 2 3 4

Tabel 3.13 Jumlah Desa Menurut Pemasangan Listrik dan Gardu di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2006 Jumlah Desa Sudah Jumlah Gardu Kecamatan Desa Berlistrik Palabuhan Ratu 8 8 77 Simpenan 6 6 33 Cisolok 10 10 63 Cikakak 7 7 29

Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2007 Ketersediaan air yang baik sangat berpengaruh terhadap kegiatan pariwisata, karena air merupakan unsur yang sangat penting bagi pelayanan kepada wisatawan. Ketersediaan air bersih di Kabupaten Sukabumi berasal dari PDAM, pompa listrik, sumur, dan mata air yang dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut. Tabel 3.14 Banyaknya Desa yang Memiliki Sumber Air Minum di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2005 Sumber Air No

Kecamatan

1 2 3 4


Pam /Air Mineral

Pompa Listrik

1 0 0 0

0 1 0 0

Sumur /Perigi

Mata Air

3 4 4 3

Sungai/ Danau

4 0 6 4

0 0 0 0

Air Hujan

Penduduk yang Membeli Air Minum

0 0 0 0

0 2 8 0

Sumber : Potensi Desa se‐ Kabupaten Sukabumi, 2006

Fasilitas telekomunikasi yang berkembang sangat cepat mengakibatkan kebutuhan akan telekomunikasi dan informasi saat ini manjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, termasuk masyarakat yang melakukan perjalanan wisata. Fasilitas telekomunikasi yang dibutuhkan masyarakat adalah telepon umum koin, wartel, warnet, kantor pos / kantor pos pembantu, dan pos keliling. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini. Tabel 3.15 Banyaknya Desa yang Memiliki Prasarana Komunikasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2005

No 1 2 3 4

Kecamatan Palabuhan Ratu Simpenan Cisolok Cikakak

Telepon Umum Koin 2 3 0 0

Wartel 0 1 1 2

Warnet 1 0 0 1

Kantor Pos/Kantor Pos Pos Keliling Pembantu 3 5 0 3 1 0 0 0



III ‐ 43

Laporan Akhir

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2006 jumlah surat yang dikirim lewat pos kedalam dan luar negeri masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perkembangan teknologi sudah begitu pesatnya namun ternyata masyarakat masih membutuhkan jasa pelayanan surat menyurat yang konvensional melalui pos. Untuk meningkatkan jasa layanan telekomunikasi, PT. Telkom terus berusaha untuk memperluas jangkauan jasa telekomunikasi ke seluruh pelosok, hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah pelanggan telepon. Begitu juga jumlah warung telkom yang terus bertambah, sedangkan telepon umum koin jumlahnya cenderung berkurang dari tahun ke tahun, sementara usaha warnet cukup berkembang dengan jumlah 12 unit di tahun 2006. (Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2007) Sarana Kesehatan Adanya sarana kesehatan yang baik akan semakin mendukung kegiatan Ekowisata di Kawasan Palabuhan Ratu. Berikut ditampilkan banyaknya Desa yang memiliki sarana kesehatan di Kecamatan Palabuhan Ratu, Simpenan, Cisolok, dan Cikakak, yang dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut.

No 1 2 3 4

Tabel 3.16 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Posyandu di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2006 Puskesmas Puskesmas Rumah Puskesmas Kecamatan Pembantu Keliling Sakit Palabuhan Ratu 1 2 3 2 Simpenan 0 1 3 1 Cisolok 0 1 6 1 Cikakak 0 1 3 1

Posyandu 100 95 86 61


Tempat Ibadah Tersedianya tempat ibadah yang memadai di kawasan Ekowisata akan memudahkan wisatawan yang datang ke objek wisata untuk tetap menjalankan ibadahnya di tengah‐ tengah kegiatan wisatanya. Untuk mengetahui jumlah tempat ibadah di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut.


III ‐ 44

Laporan Akhir

Tabel 3.17 Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Jenis di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2005 No

Kecamatan

1 2 3 4


Masjid

Surau/ Langgar

Gereja Kristen

Gereja Katolik

Pura

Vihara/ Klenteng

149 128 131 72

232 149 206 183

3 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

0 1 0 0


Keamanan Keberhasilan bidang pariwisata tidak lepas dari dukungan keamanan yang kondusif, hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap jumlah kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara. Dalam menunjang kegiatan pariwisata, POLRES Kabupaten Sukabumi secara bertahap terus berupaya dan mengambil langkah sebagai berikut : 1. Sejak tahun 1991 telah dibentuk polisi pengamanan pariwisata, yang bekerjasama dengan Disparda kabupaten Sukabumi. 2. Tahun 2004 pembentukkan Tim Sar Terbatas, yang bekerjasama dengan Diparda dan Balawista. 3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan di tingkat POLRES Sukabumi maupun POLDA Jabar.

3.3 Pasar Wisatawan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu memiliki potensi pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara yang besar. Hal ini disebabkan antara lain karakteristik Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu yang unik dan khas sehingga memberikan pengalaman berwisata yang berbeda dengan yang lain. Potensi objek dan daya tarik wisata yang terdapat di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu menawarkan nuansa “kembali ke alam“ dengan cara memanfaatkan setting alam Palabuhan Ratu khususnya alam pegunungan, rimba, air, sungai, laut, dan pantai. Pasar wisatawan eksisting Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu antara lain wisatawan nusantara lokal dan regional, terutama wisatawan yang berasal dari Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan tujuan wisata rekreasi pantai dan wisata minat khusus olahraga pantai seperti: arung jeram, arung gelombang, surfing, snorkling, dan lain‐lain.


III ‐ 45

Laporan Akhir

3.3.1 Potensi Pasar Wisatawan Nusantara Potensi pasar wisatawan nusantara Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu secara umum adalah jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Menurut Jawa Barat Dalam Angka tahun 2007, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka 40.737.594 jiwa dan berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, sampai dengan Bulan Agustus 2007 jumlah penduduk DKI Jakarta adalah sebesar 7.556.361 jiwa. Potensi pasar yang besar ini merupakan peluang yang sangat potensial dalam pengembangan pariwisata Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut. Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2003‐2006 Jumlah Penduduk No Provinsi / Kabupaten Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 1 DKI Jakarta 8.566.300 8.636.100 8.699.600 2 Jawa Barat: 38.132.356 39.140.812 39.960.869 3 Kabupaten Bogor 3.711.885 3.945.411 4.100.934 4 Kabupaten Sukabumi 2.201.258 2.210.091 2.224.993 5 Kabupaten Cianjur 2.057.911 2.079.306 2.098.644 6 Kabupaten Bandung 4.002.290 4.002.290 4.263.934 7 Kabupaten Garut 2.181.962 2.260.478 2.321.070 8 Kabupaten Tasikmalaya 1.596.292 1.569.292 1.693.479 9 Kabupaten Ciamis 1.671.654 1.522.928 1.542.661 10 Kabupaten Kuningan 1.025.970 1.073.172 1.096.848 11 Kabupaten Cirebon 2.058.114 2.084.572 2.107.918 12 Kabupaten Majalengka 1.181.677 1.184.760 1.191.490 13 Kabupaten Sumedang 1.019.334 1.043.340 1.067.361 14 Kabupaten Indramayu 1.747.467 1.749.170 1.760.286 15 Kabupaten Subang 1.386.531 1.406.976 1.421.973 16 Kabupaten Purwakarta 731.584 760.220 770.660 17 Kabupaten Karawang 1.892.275 1.939.674 1.985.574 18 Kabupaten Bekasi 1.876.928 1.917.248 1.953.380 19 Kota Bogor 811.307 833.523 844.778 20 Kota Sukabumi 270.131 278.418 287.760 21 Kota Bandung 2.248.758 833.523 2.315.895 22 Kota Cirebon 272.821 2.290.464 281.089 23 Kota Bekasi 1.864.421 276.912 1.994.850 24 Kota Depok 1.325.087 1.931.976 1.373.860 25 Kota Cimahi 473.290 1.535.249 493.689 26 Kota Tasikmalaya 351.409 482.763 594.158 27 Kota Banjar ‐ 166.868 173.576 *) data sampai dengan Bulan September 2007 Sumber: Jawa Barat dalam Angka Tahun 2007 www.kependudukancapil.jakarta.go.id www.bps.jakarta.go.id


Tahun 2006 8.755.700 40.737.594 4.216.186 2.240.901 2.125.023 4.399.128 2.375.725 1.743.324 1.565.121 1.118.776 2.134.656 1.197.994 1.089.889 1.778.396 1.441.191 784.797 2.031.128 1.991.230 855.846 294.646 2.340.624 285.363 2.040.258 1.393.568 506.250 610.456 177.118

III ‐ 46

Laporan Akhir

Selain dilihat dari jumlah penduduk Jawa Barat, jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Barat, juga dapat dimanfaatkan sebagai potensi utama pasar wisatawan bagi Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke objek wisata di Jawa Barat tersebut dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tabel 3.19 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Ke Objek Wisata di Jawa Barat Tahun 2006 Jumlah Kunjungan Provinsi / Kabupaten ke Objek Wisata Kabupaten Bogor 1.833.530 Kabupaten Sukabumi 1.797.121 Kabupaten Cianjur 2.770.377 Kabupaten Bandung 2.405.923 Kabupaten Garut 1.542.284 Kabupaten Tasikmalaya 646.164 Kabupaten Ciamis 579.837 Kabupaten Kuningan 555.756 Kabupaten Cirebon 1.541.439 Kabupaten Majalengka 177.459 Kabupaten Sumedang 270.172 Kabupaten Indramayu 513.954 Kabupaten Subang 4.477.551 Kabupaten Purwakarta 249.683 Kabupaten Karawang 95.859 Kabupaten Bekasi 71.080 Kota Bogor 1.370.119 Kota Sukabumi 990.664 Kota Bandung 1.283.523 Kota Cirebon 146.423 Kota Bekasi ‐ Kota Depok ‐ Kota Cimahi ‐ Kota Tasikmalaya 240.927 Kota Banjar 1.575 Jawa Barat 23.561.420

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka, 2007

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke objek wisata dan akomodasi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke objek wisata di Kabupaten Sukabumi tersebut, disajikan pada Tabel 3.20 berikut ini.


III ‐ 47

Laporan Akhir

Tabel 3.20 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Objek Wisata di Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 ‐ 2006 No Tahun Jumlah Kunjungan 1 2003 1.229.980 2 2004 1.424.978 3 2005 1.496.416 4 2006 1.797.121 Sumber: Dinas Kepariwisataan Kab. Sukabumi, 2007

Sedangkan untuk melihat jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke akomodasi di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut. Tabel 3.21 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Akomodasi di Jawa Barat Tahun 2006 No Jumlah Kunjungan Provinsi / Kabupaten ke Akomodasi 1 Kabupaten Bogor 289.151 2 Kabupaten Sukabumi 68.895 3 Kabupaten Cianjur 344.178 4 Kabupaten Bandung 254.495 5 Kabupaten Garut 310.983 6 Kabupaten Tasikmalaya 16.051 7 Kabupaten Ciamis 116.000 8 Kabupaten Kuningan 142.678 9 Kabupaten Cirebon 64.270 10 Kabupaten Majalengka 26.155 11 Kabupaten Sumedang 58.206 12 Kabupaten Indramayu 241.882 13 Kabupaten Subang 181.544 14 Kabupaten Purwakarta 158.840 15 Kabupaten Karawang 18.054 16 Kabupaten Bekasi 34.460 17 Kota Bogor 698.889 18 Kota Sukabumi 220.086 19 Kota Bandung 1.934.967 20 Kota Cirebon 130.283 21 Kota Bekasi 104.309 22 Kota Depok 38.500 23 Kota Cimahi 2.400 24 Kota Tasikmalaya 174.627 25 Kota Banjar 12.897 Jawa Barat 5.642.800 Sumber: Jawa Barat Dalam Angka, 2007


III ‐ 48

Laporan Akhir

Untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke akomodasi di Kabupaten Sukabumi mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut. Tabel 3.22 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Akomodasi di Kabupaten Sukabumi Tahun 2004‐2007 No Tahun Jumlah 1 2004 152.670 2 2005 128.075 3 2006 68.895 4 2007 19.526*)

*) data sampai dengan Bulan Maret 2007 Sumber : Diparda Kabupaten Sukabumi, 2007

Untuk melihat lebih rinci mengenai jumlah kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara ke akomodasi, khususnya di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dapat dilihat pada tabel Tabel 3.23 berikut. Tabel 3.23 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Akomodasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2004 ‐ 2007

No 1 2 3 4

Kecamatan Kec. Cisolok Kec. Palabuhan Ratu Kec. Cikakak Kec. Simpenan

2004 27.254 18.352 191 ‐

2005 27.163 17.669 188 ‐

2006 8.821 16.753 155 ‐

2007*) 2.047 5.505 45 ‐

*)data sampai dengan Bulan Maret 2007 Sumber: Dinas Kepariwisataan Kab. Sukabumi, 2007

Jumlah kunjungan serta nama‐nama objek wisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu yang dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut ini.


III ‐ 49

Laporan Akhir

Tabel 3.24 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara ke Objek Wisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2007 (Laporan Triwulan I/Maret 2007) No

Nama Dan Alamat

KEC. PALABUHAN RATU 1 Goa Lalay Desa Citarik Kec. Palabuhan Ratu KEC. CISOLOK 2 Pantai Cibangban Desa Pasir Biru Kec. Cisolok 3 Pantai Karanghawu Desa Cikakak Kec. Cisolok 4 Cipanas Cisolok Desa Cisolok Kec. Cisolok Sumber : Dispar Kabupaten Sukabumi, 2007

Jumlah Kunjungan Wisman

Wisnus

Total

0

135

135

0

2018

2018

16

113

129

5

705

710

Bila dilihat dari tabel tersebut, jumlah pengunjung yang datang lebih banyak wisatawan nusantara, hal ini mencirikan bahwa kegiatan Ekowisata Palabuhan Ratu belum sepenuhnya optimal bagi pasar wisatawan mancanegara. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi kualitas objek wisata dari berbagai sektor, untuk semakin meningkatkan Kabupaten Sukabumi pada umumnya dan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu pada khususnya.

3.3.2 Potensi Pasar Wisatawan Mancanegara Potensi pasar wisatawan yang datang ke Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, tidak hanya dari wisatawan nusantara saja tetapi juga wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke objek wisata di Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut.

No 1 2 3 4 5 6

Tabel 3.25 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Objek Wisata di Jawa Barat Tahun 2006 Jumlah Kunjungan Provinsi / Kabupaten ke Objek Wisata Kabupaten Bogor 18.150 Kabupaten Sukabumi 15.201 Kabupaten Cianjur 34.857 Kabupaten Bandung 57.443 Kabupaten Garut 5.419 Kabupaten Tasikmalaya 4.604


III ‐ 50

Laporan Akhir

No 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Provinsi / Kabupaten Kabupaten Ciamis Kabupaten Kuningan Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka Kabupaten Sumedang Kabupaten Indramayu Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat

Jumlah Kunjungan ke Objek Wisata 2.602 497 106 102 17.095 27 29.933 2.182 17 ‐ 18.714 244 18.838 1.044 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 227.075


Sedangkan untuk melihat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke akomodasi di Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tabel 3.26 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Akomodasi di Jawa Barat Tahun 2006 Jumlah Kunjungan Provinsi / Kabupaten ke Akomodasi Kabupaten Bogor 28.596 Kabupaten Sukabumi 2.206 Kabupaten Cianjur 397 Kabupaten Bandung 2.794 Kabupaten Garut 5.741 Kabupaten Tasikmalaya 32 Kabupaten Ciamis 2.401 Kabupaten Kuningan 251 Kabupaten Cirebon 195 Kabupaten Majalengka ‐ Kabupaten Sumedang 2.943 Kabupaten Indramayu 79 Kabupaten Subang 3.465 Kabupaten Purwakarta 16.676 Kabupaten Karawang 27


III ‐ 51

Laporan Akhir

No 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Provinsi / Kabupaten Kabupaten Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat

Jumlah Kunjungan ke Akomodasi 20.768 31.461 570 81.933 3.291 12.790 250 ‐ 585 ‐ 217.451


Perkembangan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke akomodasi di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, dapat dilihat pada tabel 3.27 berikut.

Tabel 3.27 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Akomodasi di Kabupaten Sukabumi Tahun 2004‐2007 No Tahun Jumlah 1 2004 2.861 2 2005 4.683 3 2006 2.206 4 2007 402.*)

*) data sampai dengan Bulan Maret 2007 Sumber : Dispar Kabupaten Sukabumi., 2007 Sedangkan untuk melihat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke akomodasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut. Tabel 3.28 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Akomodasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2004 ‐ 2007

No 1 2 3 4

Kecamatan Kec. Cisolok Kec. Palabuhan Ratu Kec. Cikakak Kec. Simpenan

2004 628 1.205 41 ‐

2005 591 1.051 35 ‐

2006 520 972 33 ‐

2007*) 57 202 5 ‐

*) data sampai dengan Bulan Maret 2007 Sumber: Dinas Kepariwisataan Kab. Sukabumi, 2007

Bila dilihat dari tabel‐tabel diatas jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang berkunjung ke objek wisata dan ke akomodasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu cenderung mengalami penurunan. Hal ini diperkirakan disebabkan karena adanya bencana alam yang melanda berbagai kawasan Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 52

Laporan Akhir

rekreasi pantai selatan Pulau Jawa, termasuk isu tsunami yang melanda hampir seluruh kawasan pantai di Indonesia.

3.4 Sumber Daya Manusia Jumlah sumber daya manusia yang bekerja di bidang pariwisata merupakan salah satu tolak ukur adanya perkembangan pariwisata di suatu wilayah, baik yang terlibat di pengelolaan daya tarik wisata maupun fasilitas penunjang wisata. Sesuai dengan visi Kabupaten Sukabumi yaitu “Kabupaten Sukabumi yang tangguh, produktif dan sejahtera 2015“, maka kegiatan pariwisata juga harus sejalan dengan misi tersebut. Oleh sebab itu salah satu fokus yang mutlak diperlukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia ini pada hakekatnya didasarkan pada kualitas. Kualitas sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pariwisata. Ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi dan berkualitas akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan karena pelayanan yang baik merupakan hal yang dicari oleh wisatawan. Berikut adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja di akomodasi dan rumah makan di Kabupaten Sukabumi, yang disajikan pada tabel 3.29 berikut. Tabel 3.29 Jumlah Tenaga Kerja di Akomodasi dan Rumah Makan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 No Jumlah Tenaga Kerja Pria Wanita 1 Akomodasi 1.159 453 2 Rumah Makan 375 284 Sumber: Dinas Kepariwisataan Kab. Sukabumi, 2007

Akomodasi merupakan sektor pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dibandingkan dengan pengusahaan objek wisata. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.30 dan 3.31 berikut. Tabel 3.30 Jumlah Tenaga Kerja di Objek dan Daya Tarik Wisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2006 No Tenaga Kerja Jumlah 1 Pria 10 2 Wanita ‐ Sumber: Dinas Kepariwisataan Kab. Sukabumi, 2007


III ‐ 53

Laporan Akhir

Tabel 3.31 Jumlah Tenaga Kerja di Objek dan Daya Tarik Wisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2006 No

Nama Dan Alamat

Jarak Pusat Kota

Status Pengelola

Jenis Odtw

Tenaga Kerja Pria

Wanita

KEC. PALABUHAN RATU 1

Goa Lalay Desa Citarik Kec. Palabuhan Ratu

2 km

Pemda

Alam

1

0

2

Muara Cimandiri Desa Cipatugaran Kec. Palabuhan Ratu

3 km

Desa

Alam

0

0

3

Pantai Citepus Desa Kebon Kelapa Kec. Palabuhan Ratu

4 km

Pemdes

Alam

0

0

KEC. CISOLOK 4

Pantai Cibaeno Desa Pasir Biru Kec. Cisolok

30 km

Pemda

Alam

0

0

5

Pantai Cibangban Desa Pasir Biru Kec. Cisolok

20 km

Pemda

Alam

4

0

6

Pantai Karanghawu Desa Cikakak Kec. Cisolok

12 km

Pemda

Alam

0

0

7

Pantai Cimaja Desa Cimaja Kec. Cisolok

10 km

Pemda

Alam

0

0

8

Pantai Karangnaya Desa Cikakak Kec. Cisolok

8 km

SBH

Alam

5

0

9

Pantai Citepus Desa Citepus Kec. Cisolok

3 km

Pemda

Alam

0

0

10

Pantai Cikakak Desa Cikakak Kec. Cisolok

7 km

Desa

Alam

0

0


III ‐ 54

Laporan Akhir

No

Nama Dan Alamat

Jarak Pusat Kota

Status Pengelola

Jenis Odtw

Tenaga Kerja Pria

Wanita

11

Cihaur Desa Cimaja Kec. Cisolok

12 km

Alam

0

0

12

Cipanas Cisolok Desa Cisolok Kec. Cisolok

17 km

Pemda

Alam

0

0

13

Pantai Batu Kaca Desa Pasirbiru Kec. Cisolok

25 km

Alam

0

0

14

Palabuhan Ratu Diving Desa Cisolok

17 km

0

0

15

Pantai Karanghawu II Desa Cisolok Kec. Cisolok

13 km

Pemda

Alam

0

0

Sumber : Dispar Kabupaten Sukabumi, 2007

Bila dilihat dari tabel diatas, ketersediaan tenaga kerja di setiap objek wisata belum maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kurangnya sumber daya manusia pelaku wisata, kurangnya keterlibatan masyarakat setempat terhadap kegiatan wisata yang berlangsung di sekitarnya, dan lain‐lain Untuk mengembangkan kegiatan ekowisata di kawasan Palabuhan Ratu dan sekitarnya, maka sangat diperlukan ketersediaan tenaga kerja yang memadai, agar kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan jauh lebih baik lagi. Adapun jumlah tenaga kerja akomodasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut Tabel 3.32 Jumlah Tenaga Kerja Akomodasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Tahun 2006 No Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja 1 Pria 383 2 Wanita 143 Total 526 Sumber: Dinas Kepariwisataan Kab. Sukabumi, 2007


III ‐ 55

Laporan Akhir

3.5 Kelembagaan Pendukung Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perkembangan pariwisata yang baik, dibutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder kepariwisataan yang terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung di berbagai elemen baik instansi pemerintah, lembaga swasta maupun masyarakat. Hal tersebut merupakan prinsip pembangunan partisipatif, dimana di dalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyusunan berbagai program yang berkaitan dengan pariwisata. Keterlibatan seluruh elemen kelembagaan pariwisata dapat dijadikan modal dalam proses pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan, mengingat pengembangan ekowisata tidak dapat dilakukan tanpa dukungan berbagai pihak. Hal ini harus dipahami oleh semua pihak bahwa ekowisata tidak hanya dibangun untuk keberlangsungan keseimbangan lingkungan saja, tetapi juga melalui kegiatan ekowisata dapat diperoleh pendapatan asli daerah. Kendala‐kendala yang ditemui dalam pengembangan ekowisata dalam hal kelembagaan, antara lain yang berkaitan dengan : a) Instrumen kebijakan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan ekowisata; b) Efektifitas fungsi dan peran masing‐masing lembaga, ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait; c) Keberadaan institusi dan kemampuan sumber daya manusia pendukungnya dalam pengelolaan kawasan ekowisata; d) Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan ekowisata, diperlukan koordinasi antara lembaga‐lembaga yang terkait untuk membangun atmosfer ekowisata, termasuk di dalammya upaya melakukan perlindungan ekosistem yang rapuh, mempertahankan integritas budaya, pengukuran dan penelitian pengaruh lingkungan terhadap daya dukung; mewajibkan pelatihan sumberdaya manusia untuk semua sumber daya manusia pelaku wisata; dan keterlibatan masyarakat lokal, bukan hanya di dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan saja tetapi juga didalam kegiatan konservasi. Berbagai lembaga pendukung yang terdapat di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu memiliki tugas dan kewenangan yang saling terkait dan memberikan pengaruh pada kondisi perkembangan pariwisata. Lembaga‐lembaga tersebut dapat berasal dari kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat. Dari instansi pemerintah terdapat Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi, Bidang Ekonomi‐Badan Penelitian dan Perencanaan Daerah Kabupaten Sukabumi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sukabumi, Dinas Perkebunan, Dinas PSDA (Pengendalian Sumber Daya Air) Kabupaten Sukabumi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Penanaman, Kantor Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 56

Laporan Akhir

Camat setempat serta Polres Kabupaten Sukabumi. Instansi pemerintah pendukung tersebut termasuk diantaranya adalah dinas, kantor, atau sub dinas yang menangani bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Sukabumi. Sedangkan beberapa lembaga pendukung lainnya yang berasal dari kalangan swasta dan masyarakat antara lain seperti : Tim Pelestarian dan Penataan Pesisir Teluk Palabuhan Ratu (TP3TP), Badan Penyelamat Wisata Tirta (BALAWISTA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Biro Perjalanan Wisata. Keberadaan masing‐masing lembaga menunjukkan keberagaman yang menunjukkan keterlibatan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perkembangan pariwisata khususnya Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Keterlibatan lembaga‐lembaga tersebut dapat terlihat pada saat pelaksanaan FGD (Focus Group Discusion) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2007. Dari kegiatan ini diketahui berbagai isu permasalahan yang dimiliki oleh masing‐masing lembaga dalam upaya mengembangkan sektor wisata di Palabuhan Ratu. Berikut ini dijelaskan secara detail upaya pengembangan yang telah dilaksanakan beberapa lembaga di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. 1. Badan Lingkungan hidup (BLH) ¯

Pelaksanaan studi banding ke Bali

¯

Pembuatan kajian ekowisata Taman Wisata Alam (TWA) Sukawayana

¯

Penyusunan Pemetaan SDA Pesisir Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan pada tahun 2007 yang bekerjaasma dengan PKSPL – IPB

¯

Bekerjasama dengan Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) dalam hal pengelolaan pesisir terpadu (Integrated Coastal Management). Kegiatan ini menghasilkan penyusunan Rencana strategis pengelolaan pesisir terpadu pesisir Teluk Palabuhan Ratu dan Pembentukan kelompok masyarakat pesisir, yaitu TP3TP Peningkatan kualitas sumber daya alam.

2. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kab. Sukabumi Pelaksanaan Gerakan kebersihan pantai di Pantai Cibangban, pada Bulan Agustus 2007 yang bekerjasama dengan IPB dan masyarakat sekitar pantai. 3. Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sukabumi ‐ Pelaksanaan gerakan bersih pantai yang dilakukan tahun 2005 bekerjasama dengan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, DKP pusat dan masyarakat serta pelaksanaan penyuluhan pelestarian terumbu karang bersama Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.


III ‐ 57

Laporan Akhir

‐ Pengelolaan pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) bersama POKMASWAS pada tahun 2005, 2006 dan 2007. 4. Dinas Perhubungan Pemasangan petunjuk arah objek wisata dan jarak, pemasang Traffic light, penambahan trayek Palabuhan Ratu ‐ Cileungsi, pembuatan trayek tol Cipanas dan pemasangan nama – nama jalan. 5. Dinas Pengendalian Sumber Daya Air (PSDA) Melaksanakan program ʺPenataan Sungaiʺ, terutama disekitar permukiman padat dan kumuh seperti alur Sungai Cipalabuan yang berada di tengah‐tengah kota Palabuhan Ratu, dengan konstruksi penembakan secara permanen di sekitar sungai tersebut, baik sebelah kiri dan kanan juga pengerukan di sekitar sedimen sekitar muara sungai dengan program ʺadipuraʺ. 6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Mensuplai tanaman pertanian khususnya tanaman pangan (holtikultura / buah‐buahan dan sayuran) untuk kebutuhan wisatawan yang datang ke kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, dan mengembangkan komoditas khas Kabupaten Sukabumi seperti : buah durian Cikidang, yang tidak terdapat di kabupaten lainnya, buah sirsak ratu khas Palabuhan Ratu, buah pepaya kelapa unggul, manggis, buah pondoh lengkeng (Salak Poleng), buah merah khas Jampang Kulon varietas Bagolo. 7. Polres Sukabumi Meningkatkan sistem keamanan dengan mengambil langkah‐langkah sebagai berikut: dibentuk polisi pengamanan pariwisata, bekerjasama dengan Diparda Kabupaten Sukabumi, pembentukkan tim SAR Terbatas (SARTAS), yang bekerjasama dengan Diparda dan Balawista, mengadakan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan di tingkat Polres Sukabumi maupun Polda Jawa Barat. 8. Biro Perjalanan Wisata Pihak biro perjalanan wisata memiliki paket‐paket wisata yang secara langsung mempromosikan dan menjual objek dan daya tarik wisata di kawasan wisata khususnya di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Melalui biro perjalanan wisata, pasar wisatawan yang diperoleh tidak hanya berasal dari kawasan sekitar Palabuhan Ratu saja, melainkan sampai ke mancanegara. 9. Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Secara berkesinambungan melaksanakan pengamanan dan penyuluhan keselamatan pada wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata, khususnya di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.


III ‐ 58

Laporan Akhir

Analisis Tugas, Pokok dan Fungsi Dalam Perda No. 576 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi disebutkan bahwa dinas mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepariwisataan, b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepariwisataan, c. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang kepariwisataan, d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang kepariwisataan, e. Pembinaan teknis di bidang kepariwisataan, f.

Pengendalian dan pengawasan di bidang kepariwisataan,

g. Pengkajian dan pelaksanaan upaya‐upaya pengembangan di bidang kepariwisataan, h. Pembinaan objek dan daya tarik wisata, sarana kepariwisataan dan pemasaran kepariwisataan, i.

Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang kepariwisataan,

j.

Pengembagan produk‐produk unggulan di bidang kepariwisataan,

k. Pengelolaan perijinan di bidang kepariwisataan, l.

Penyuluhan di bidang kepariwisataan,

m. Pengelolaan ketatausahaan, meliputi: pengelolaan urusan umum, keuangan dan program, n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah, o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Keputusan Bupati Sukabumi No. 584 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Perencanaan Daerah Kabupaten Sukabumi disebutkan bahwa bidang kepariwisataan berada pada Bidang Ekonomi Sub Bidang Keuangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata. Dengan tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Ekonomi dalam bidang peneitian dan perencanaan keuangan, perbankan, pengembangan dunia usaha dan kepariwisataan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka fungsi dari Sub Bidang Keuangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata adalah sebagai berikut: a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang keuangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, b. Pelaksanaan inventarisasi dan analisis potensi dan masalah di bidang keuangan, perbankan, pengembangan dunia usaha dan kepariwisataan serta merumuskan langkah‐ langkah kebijaksanaannya, c. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan perencanaan di bidang keuangan, perbankan, pengembangan dunia usaha dan kepariwisataan,


III ‐ 59

Laporan Akhir

d. Pengkoordinasian rencana pembangunan di pengembangan dunia usaha dan kepariwisataan,

bidang

keuangan,

perbankan,

e. Pelaksanaan inventarisasi potensi dan masalah di wilayah kecamatan yang menjadi tanggungjawabnya, f.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan, perbankan, pengembangan dunia usaha dan kepariwisataan,

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang keuangan, perbankan, pengembangan dunia usaha dan kepariwisataan, h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Sub Dinas Kebudayaan 1. Sub Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Kebudayaan. 2. Sub Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan di bidang kebudayaan; b. Penyusunan rencana dan program kerja sub dinas kebudayaan; c. Perencanaan dan program pembinaan pengembangan museum, kesejarahan, kepurbakalaan dan nilai tradisional; d. Perencanaan pengadaan, pembinaan dan pengembangan tenaga teknis museum, kesejarahan, kepurbakalaan, nilai tradisional dan kesenian termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; e. Pengurusan kegiatan dan pemeliharaan musem, kesejarahan, kepurbakalaan dan nilai tradisional; f. Penginventarisasian museum, kesejarahan, kepurbakalaan dan nilai tradisional; g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang museum, kesejarahan, kepurbakalaan dan nilai tradisional; h. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang museum, kesejarahan, kepurbakalaan dan nilai tradisional kepada Kepala Dinas; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.


III ‐ 60

Laporan Akhir

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Sukabumi Seksi Pertamanan dan Pemakaman 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi kantor di bidang penataan dan pemeliharaan taman dan makam. 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pertamanan dan Pamakaman; b. Pengkajian perumusan kebijakan operasional pertamanan dan pemakaman; c. Pelaksanaan dan penyusnan petunjuk teknis penataan/pembangunan dan pemeliharaan taman dan makam; d. Pengelolaan pembibitan dan penghijauan; e. Pengelolaan penerangan lampu taman; f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi lain di bidang pengelolaan taman dan makam; g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pertamanan dan pemakaman; h. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertamanan dan pemakaman kepada Kepala Kantor; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor esuai bidang tugasnya. Dinas Tata Ruang Kabupaten Sukabumi 1. Dinas Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang tata ruang. 2. Fungsi dari Dinas Tata Ruang adalah sebagai berikut : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata ruang; b. Penyusunan program dan rencana kerja di bidang tata ruang; c. Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang; d. Pengelolaan pemanfaatan ruang e. Pelaksanaan pengendalian ruang; f.

Pengelolaan perijinan di bidang tata ruang;

g. Penyelenggaraan ketatausahaan meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan; h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang tata ruang; i.

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

j.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.


III ‐ 61

Laporan Akhir

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang perhubungan. 2. Fungsi dari Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perhubungan; b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perhubungan; c. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang perhubungan; d. Pengelolaan kerjasama dan koordinasi di bidang perhubungan; e. Pembinaan teknis di bidang perhubungan yang meliputi LLAJ dan prasarana perhubungan; f.

Pengendalian dan pengawasan di bidang LLAJ dan prasarana perhubungan;

g. Pengkajian dan pelaksanaan upaya‐upaya pengembangan di bidang perhubungan; h. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang perhubungan; i.

Pengelolaan perijinan di bidang perhubungan.

Sub Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan 1. Sub Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempuyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Pelaksanaan penyuluhan di bidang Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. Penyelenggaraan pelatihan di bidang Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e. Pengelolaan perijinan di bidang Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; f.

Pembinaan disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

g. Penyelenggaraan pengujian Kendaraan; h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; i.

Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Kepala Dinas;

j.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Sub Dinas Prasarana Kabupaten Sukabumi 1. Sub Dinas Prasarana Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang prasana yang meliputi pembinaan dan pengawasan prasarana. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 62

Laporan Akhir

2. Sub Dinas Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pangkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana; b. Penyusunan rencana dan program kerja sub dinas prasarana; c. Penyusunan petunjuk teknis manajemen terminal; d. Penyusunan petunjuk teknis manajemen parkir; e. Penyusunan petunjuk teknis manajemen pos, komunikasi dan perhubungan udara; f.

Pengelolaan perijinan di bidang terminal, parkir, pos, komunikasi dan perhubungan udara;

g. Pelasanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang prasarana; h. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang prasarana kepada Kepala Dinas; i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dalam bidang pengendalian kerusakan pesisir dan laut. 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Pessisir dan Laut mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut; b. Pelaksanaan inventarisasi data di bidang pengendalian kerusakan pesisir dan laut; c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pengendalian kerusakan pesisir dan laut; d. Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengendalian kerusakan pesisir dan laut; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian kerusakan pesisir dan laut; f.

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pengendalian kerusakan pesisir dan laut kepada Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

g. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan sesuai bidang tugasnya.


III ‐ 63

Laporan Akhir

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi 1. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kelautan dan perikanan. 2. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapaan bahan perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kelautan dan perikanan; c. Pemecahan masalah dan evaluasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; d. Perumusan batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; e. Pengembangan sistem informasi dan investasi di bidang kelautan dan perikanan; f.

Pengembangan potensi masyarakat dalam pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;

g. Pengembangan teknis di bidang kelautan dan perikanan; h. Pengembangan desiminasi teknologi kelautan dan perikanan; i.

Pengelolaan perijinan di bidang kelautan dan perikanan;

j.

Pembinaan usaha tani nelayan;

k. Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai; l.

Pengamanan teknis penangkapan ikan;

m. Penyelenggaraan diklat di bidang kelautan dan perikanan; n. Penataan dan penegakan hukum kelutan dan perikanan; o. Pemetaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan; p. Pengembangan kapasitas dan kelembagaan kelautan dan perikanan; q. Penanganan benda‐benda berharga dari dasar laut; r. Pengelolaan ketatausahaan, meliputi : pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan penyusunan program; s. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; t.

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Sub Dinas Perikanan 1. Sub Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang budidaya perikanan air tawar dan air payau. 2. Sub Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perikanan; Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 64

Laporan Akhir

b. Penyusunan rencana dan program kerja sub dinas perikanan; c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis budidaya perikanan air tawar dan air payau; d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan budidaya perikanan air tawar dan air payau; e. Penyusunan bahan dan penyiapan sarana dan prasarana budidaya‐budidaya perikanan air tawar dan air payau; f.

Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan budidaya perikanan air tawar dan air payau;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perikanan; h. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perikanan kepada Kepala Dinas; i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberkan kepada Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Dinas Kelautan 1. Sub Dinas Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang penangkapan ikan dan budidaya laut. 2. Sub Dinas Kelautan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelautan; b. Penyusunan rencana dan program kerja sub dinas kelautan; c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penangkapan dan budidaya laut; d. Penyelenggaraan pelatihan di bidang penangkapan dan budidaya laut; e. Penyusunan bahan rencana penyiapan sarana prasarana kelautan; f.

Pelaksanaan pembinaan pelestarian sumber daya laut dan pengendalian lingkungan;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kelautan; h. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kelautan kepada Kepala Dinas; i.


Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan 1. Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sub Dinas Kelautan di bidang sarana dan prasarana kelautan. 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan; b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyiapan data kebutuhan sarana dan prasrana kelautan; c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kelautan;


III ‐ 65

Laporan Akhir

d. Pelaksanaan dan penyusunan petujuk teknis data operasional pangkalan pendaratan ikan; e. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana dan prasarana penangkapan ikan; f.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana kelautan;

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana kelautan kepada Kepala Sub Dinas Kelautan; h. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kelautan sesuai bidang tugasnya. Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi Seksi Pengawasan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan 1.

Seksi Pengawasan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sub Dinas Bina Pemeliharaan di bidang pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan.

2.

Seksi Pengawasan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan; b. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pelakanaan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan; c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan; d. Penyiapan bahan pembinaan petunjuk teknis pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan; e. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan; f.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasaan pemanfaatan jalan dan jembatan kepada Kepala Sub Dinas Bina Pemeliharaan; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub‐Sub Dinas Bina Pemeliharaan sesuai bidang tugasnya.


III ‐ 66

Laporan Akhir

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sukabumi Sub Dinas Produksi Holtikultura dan Aneka Tanaman 1.

Sub Dinas Produksi Holtikultura dan Aneka Tamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang produksi holtikultura dan aneka tanaman.

2.

Sub Dinas Produksi Holtikultra dan Aneka Tanaman Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi holtikultura dan aneka tanaman; b. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Dinas Produksi Holtikultura dan Aneka Tanaman; c. Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan kegiatan holtikultura dan aneka tanaman; d. Pengelolaan perijinan di bidang holtikultura dan aneka tanaman; e. Pengawasan peredaran sarana dan prasarana holtikultura dan aneka tanaman; f.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang produksi holtikultura dan aneka tanaman;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang produksi holtikultura dan aneka tanaman kepada Kepala Dinas; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sukabumi Sub Dinas Konservasi Sumber Daya Air 1.

Sub Dinas Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi di bidang konservasi sumber daya air.

2.

Sub Dinas Konervasi Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pangkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air; b. Penyusunan rencana dan program kerja sub dinas konservasi sumber daya air; c. Perumusan bahan pembinaan opreasional kegiatan konservasi sumber daya air; d. Perumusan bahan pembinaan teknis kegiatan pelestarian sumber daya air; e. Perumusan bahan data hidrologi; f.

Pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan monitoring evaluasi sumber daya air;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang konservasi sumber daya air; h. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang konservasi sumber daya air kepada kepala dinas; Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 67

Laporan Akhir

i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Penanggulangan Bencana Alam 1. Seksi Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sub Dinas Peningkatan Jaringan Irigasi di bidang penanggulangan bencana alam irigasi. 2. Seksi Penanggulangan Bencana Alam mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penanggulangan Bencana Alam; b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penganggulangan bencana alam irigasi; c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian bencana alam irigasi; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana alam irigasi; e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang penagggulangan bencana alam irigasi kepada Kepala Sub Dinas Peningkatan Jaringan Irigasi; f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai bidang tugasnya.

Dinas Permukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabumi 1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang permukiman dan bangunan. 2. Dinas mempunyai fungsi sebagai berukit : a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang permukiman dan bangunan;

b.

Penyusunan rencana dan program kerja di bidang permukiman dan bangunan;

c.

Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kebijakan di bidang permukiman dan bangunan ke lembaga/badan/instansi lain dan masyarakat;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengkajian teknis di bidang permukiman dan bangunan; e.

Pengelolaan ketatausahaan, meliputi : pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;

f.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang permukiman dan bangunan.

g.

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

h.


Seksi Pengelolaan Air Bersih 1. Seksi Pengelolaan Air Bersih mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sub Dinas Permukiman di bidang pengelolaan air bersih. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 68

Laporan Akhir

2. Seksi Pengelolaan Air Bersih mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengelolaan Air Bersih; b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penelitian, pelaksanaan, pemeliharaan sarana dana prasarana air bersih kota dan desa; c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih kota dan desa; d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pengelola air bersih dan instansi terkait lainnya; e. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan air bersih kota dan desa; f.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanan tugas di bidang pengelolaan air bersih;

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan air bersih kepada Kepala Sub Dinas Permukiman; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Permukiman sesuai bidang tugasnya. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Badan mempuyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pemberdaan masyarakat dan desa. 2. Badan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; c. Pelaksanaan koordinasi baik dengan instansi Pemerintah, swasta maupun instansi lainnya; d. Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi Pemerintah Desa, perencanaan pembangunan Desa, usaha ekonomi Desa/Kelurahan serta pengembangan sumber daya dan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan; e. Pelaksanaan tugas teknis fungsional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi Pemerintahan Desa, perencanaan pembangunan Desa, usaha ekonomi Desa/Kelurahan serta pengembangan sumber daya dan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan; f.

Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas unit di lingkungan Badan;

g. Pelaksanaan kesekertariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program;


III ‐ 69

Laporan Akhir

h. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; i.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

j.

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan 1. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengembangan sumber daya dan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan. 2. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya dan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan; b. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan; c. Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengembangan sumber daya dan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan, meliputi pembinaan prasarana/sarana dan pendayagunaan sumber daya Desa/Kelurahan, evaluasi kinerja pembangunan Desa/Kelurahan serta pemberdayaan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat Desa/Kelurahan serta pemberdayaan peningkatan kinerja pembangunan Desa/Kelurahan; d. Pelaksanaan tugas teknis fungsional di bidang pengembangan sumber daya dan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan, meliputi pembinaan prasarana/sarana dan pendayagunaan sumber daya Desa/Kelurahan, evaluasi kinerja pembangunan Desa/Kelurahan, pemberdayaan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat Desa/Kelurahan serta pemberdayaan peningkatan kinerja pembangunan Desa/Kelurahan; e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya dan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan, meliputi pembinaan prasarana/sarana dan pendayagunaan sumber daya Desa/Kelurahan, evaluasi kinerja pembangunan Desa/Kelurahan, pemberdayaan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat Desa/Kelurahan serta pemberdayaan peningkatan kinerja pembangunan Desa/Kelurahan; f.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya dan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan;

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya dan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan kepada Kepala Badan; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

III ‐ 70

Laporan Akhir

Dinas Kehutanan Kabupaten Sukabumi 1. Dinas Kehutanan Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang kehutanan. 2. Dinas Kehutanan Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kehutanan; b. Penyususnan rencana dan program kerja di bidang kehutanan; c. Penyiapan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan meliputi konservasi dan penguasaan hutan; d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas / Instansi / Litbang / BUMD / BUMS / Perseroan / Perguruan tinggi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas; e. Pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan hutan; f.

Pengelolaan ketatausahaan, meliputi: umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kehutanan; h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; i.


Seksi Aneka Usaha Kehutanan 1. Seksi Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sub Dinas Pengusahaan Hutan di bidang aneka usaha kehutanan. 2. Seksi Aneka Usaha Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Aneka Usaha Kehutanan; b. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan aneka usaha kehutanan; c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan aneka usaha kehutanan; d. Pelaksanaan hal‐hal baru yang menyangkut kegiatan pengembangan aneka usaha kehutanan seperti agroforestry, agrisilvikulture, silvofasture dan lain‐lain; e. Pelaksanaan inventarisasi kegiatan‐kegiatan pengembangan aneka usaha kehutanan; f.

Penyusunan dan pembuatan laporan, dokumentasi seluruh kegiatan;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang aneka usaha kehutanan; h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang aneka usaha kehutanan kepada Kepala Sub Dinas Pengusahaan Hutan; i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengusahaan Hutan sesuai bidang tugasnya.


III ‐ 71

Laporan Akhir

Dinas Perkebunan Kabupaten Sukabumi Sub Dinas Bina Produksi 1. Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pembinaan produksi perkebunan; 2. Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi perkebunan; b. Penyusunan rencana dan program kerja sub dinas bina produksi; c. Pembinaan dan pengembangan sarana usaha; d. Pembinaan perbenihan dan budidaya serta produksi perkebunan; e. Pelaksanaan sertifikasi benih/bibit; f.

Pembangunan dan pengelolaan Bibit Penghasil Tinggi (BPT);

g. Pembinaan penerapan teknologi produksi; h. Penyelenggaraan perlindungan tanaman melalui pembinaan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); i.

Pembinaan dan pengawasan pengamanan perkebunan;

j.

Pelaksanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan produksi perkebunan;

k. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan produksi perkebunan kepada Kepala Dinas; l.


Badan Komunikasi Promosi dan Pengembangan Usaha Bidang Promosi Daerah 1. Bidang Promosi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang promosi daerah. 2. Bidang Promosi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi daerah; b. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Promosi Daerah; c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi potensi daerah; d. Penyusunan manajem promosi daerah agar berdaya guna dan berhasil guna; e. Pelayanan data dan informasi potensi daerah; f.

Pengkoordinasian penyelenggaraan promosi daerah baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional melalui berbagai media;


III ‐ 72

Laporan Akhir

g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan promosi daerah; h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi daerah; i.

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang promosi daerah kepada Kepala Badan;

j.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

3.6 Positioning Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Positioning mempunyai peran penting dalam meningkatkan daya tarik suatu kawasan pariwisata yang dimunculkan lewat points of differentiation yang membedakannya dengan daerah tujuan wisata lainnya. Dalam positioning ini akan dibahas potensi dan permasalahan kawasan serta isu‐isu strategis dalam Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.

3.6.1 Potensi dan Permasalahan Kawasan Potensi dan permasalahan yang terdapat di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu ini melihat berbagai aspek yang mempengaruhi keunggulan dan kelemahan kawasan terhadap kondisi kepariwisataan dalam skala regional (Jawa Barat) dan nasional (Indonesia). Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dalam RIPPDA Provinsi Jawa Barat Dalam RIPPDA Provinsi Jabar tahun 2007‐2013, Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu yang telah ditetapkan sebagai kawasan wisata unggulan yang terletak di Jawa Barat bagian selatan. Jabar Selatan merupakan salah satu wilayah yang diprioritaskan pengembangan kepariwisataannya dalam rangka menyeimbangkan pembangunan wilayah selatan dengan wilayah utara Jawa Barat. Kekuatan utama kawasan ini adalah kombinasi alam bukit berhutan dengan pantai dan laut yang dalam dan berkarang. Oleh karenanya kegiatan‐kegiatan wisata alamlah yang diangkat sebagai tema utama di kawasan ini, dengan kegiatan yang diarahkan ke kegiatan yang mengacu pada prinsip‐prinsip ekowisata. Potensi daya tarik wisata alam maupun budaya yang banyak terdapat di kawasan ini belum seluruhnya dikembangkan dengan optimal. Permasalahan aksesibilitas dan transportasi, khususnya pencapaian dari sumber pasar wisatawan utama merupakan hal yang cukup menjadi kendala, sehingga seolah‐olah jika dibandingkan dengan KWU lain, kawasan ekowisataPalabuhan Ratu ini tidak menarik banyak jumlah kunjungan wisatawan. Permasalahan lain yang dihadapi kawasan ini yang menjadi kendala pengembangan adalah faktor sumber daya manusia, baik masyarakat lokal, pihak swasta maupun aparat pemerintah yang belum memiliki persepsi yang sama tentang pengembangan pariwisata. Jumlah SDM yang terbatas kualitas maupun kuantitasnya, masih belum jelasnya tugas dan wewenang berbagai instansi terkait dalam kepariwisataan, aspek pemasaran, kelembagaan menjadikan kurang siapnya kawasan ini dalam menangkap pasar potensial.


III ‐ 73

Laporan Akhir

Dalam RIPPDA Provinsi Jawa Barat pasar wisatawan potensial kawasan ini adalah wisnus lokal dan regional DKI Jakarta, Bandung, dan Banten, serta wisatawan minat khusus (termasuk wisman) untuk kegiatan ekowisata alam maupun budaya yang terkait dengan alam pantai, gunung, hutan dan sungai. Dikaitkan dengan KWU Provinsi Jawa Barat lainnya, kawasan Palabuhan Ratu dapat memanfaatkan pasar wisatawan KWU Puncak, sekaligus menjadi tempat persinggahan wisatawan minat khusus yang menuju ke KWU Jabar Selatan, khususnya ke Ujung Genteng. Pemanfaatan Ruang bagi Pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat sebagai petunjuk operasional yang dapat memberikan kejelasan dalam pelaksanaan teknis, kelembagaan serta mekanisme dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan ruang turut memberikan arahan dalam pengembangan kepariwisataan. Program‐program yang diarahkan bagi aspek pariwisata termasuk ke dalam program struktur kota yang dijabarkan melalui program pengembangan kawasan andalan. Program pengembangan pariwisata dirinci melalui kegiatan: 1) penataan kawasan wisata, 2) promosi pariwisata dan pengembangan tempat wisata, 3) pengembangan produk agroindustri, serta 4) pengembangan agro estate. Kota Palabuhan Ratu dalam sistem perwilayahan seperti yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), bersama dengan Kota Cianjur‐Sukabumi, Cikampek‐Cikopo, Tasikmalaya, Kadipaten, dan Pangandaran. Program‐program pengembangan PKW Palabuhan Ratu yang dapat mendukung pengembangan kepariwisataan di kawasan Ekowisata ini adalah sebagai berikut: a. Pembangunan pusat pemerintahan di Palabuhan Ratu b. Peningkatan rumah sakit tipe C menjadi tipe B di Palabuhan Ratu c. Peningakatan pelabuhan menjadi pelabuhan pengumpan di Palabuhan Ratu d. Pembangunan pasar induk regional di Palabuhan Ratu e. Pembangunan terminal tipe B di Palabuhan Ratu f.

Peningkatan pusat informasi wisata di Palabuhan Ratu

g. Pembangunan perguruan tinggi di Palabuhan Ratu h. Pembangunan TPA regional di Palabuhan Ratu i.

Pembangunan IPLT di Cisaat

j.

Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan.


III ‐ 74

Laporan Akhir

Arahan Pemanfaatan Ruang dan Pariwisata Palabuhan Ratu dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Sukabumi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Sukabumi menetapkan rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari 6 sub wilayah Pembangunan (WP). Palabuhan Ratu termasuk dalam Sub WP III, yang terdiri atas 4 kecamatan dan 2 perwakilan kecamatan. Kota Palabuhan Rtau termasuk dalam kota orde II, bersama dengan Kota Sukabumi. Dalam rencana tersebut, arahan pengembangan kegiatan pariwisata mencakup: −

Penataan fasilitas dan utilitas di setiap objek wisata yang ada agar menarik minat wisatawan asing maupun domestik.

−

Peningkatan prasarana dan sarana transportasi untuk mencapai setiap objek wisata yang dipromosikan serta penyediaan fasilitas akomodasi di sekitarnya.

−

Operasionalisasi kegiatan pariwisata di kawasan bersangkutan tidak akan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan tersebut, maupun kawasan sekitarnya.

−

Pembentukan paket‐paket tujuan wisata di wilayah Sukabumi, yang mencakup beberapa objek wisata yang berlainan jenis, misalnya objek pantai, gunug, seni budaya dan sebagainya.

−

Penataan bangunan di beberapa kawasan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, seperti di Palabuhan Ratu, Cisolok, dan Selabintana.

3.6.2 Isu‐isu Strategis Pengembangan Kepariwisataan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Palabuhan Ratu tanggal 11 September 2007, telah dibahas beberapa isu strategis pengembangan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Isu‐isu strategis utama tersebut adalah:

Penyamaan persepsi masyarakat dan aparat pemerintah terhadap ekowisata dan pengembangannya. Masyarakat masih banyak yang belum paham dan menyadari arti penting pariwisata, termasuk aparat pemerintah. Perbedaan pemahaman antar para pihak mengenai pembangunan pariwisata dan kepentingannya seringkali menimbulkan sikap yang bertentangan dan saling curiga terhadap pembangunan pariwisata di daerah. Sadar wisata merupakan sesuatu yang belum dipahami oleh masyarakat luas, bukan hanya masyarakat, tetapi juga aparat pemerintah dan dunia industri pada umumnya.


III ‐ 75

Laporan Akhir

Komitmen pengambil kebijakan yang konsisten dan menerus Konsistensi dari komitmen yang diberikan pengambil kebijakan sangat diperlukan untuk mengarahkan pengembangan kepariwisataan di Palabuhan Ratu agar berkesinambungan. Jangan sampai terjadi kebijakan yang berubah‐ubah karena terjadinya pergantian pimpinan/kepala daerah.

Koordinasi antara masyarakat‐pemda‐privat dalam pelaksanaan pembangunan Isu ini membahas pentingnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholders kepariwisataan yang ditunjukkan melalui pembagian tugas dan fungsi berbagai instansi maupun pihak terkait lainnya sehingga dapat meminimasi ketumpangtindihan kebijakan pengelolaan pariwisata daerah, termasuk dengan masyarakat dan industri/swasta.

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi subjek pembangunan kepariwisataan di kawasan. Isu ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata yang dapat menghasilkan pemerataan pendapatan ekonomi, dimana kegiatan pariwisata didukung, dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat.

Mitigasi bencana yang terencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana Berkaitan dengan kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana geologi (seperti tsunami dan gelombang pasang, gempa, longsor), maka isu mitigasi bencana harus mendapatkan perhatian khusus sebagai upaya bagi keselamatan para wisatawan dan penduduk setempat. Di dalamnya mencakup pemantauan kemungkinan terjadinya tsunami dan gelombang pasang dalam rangka peringatan dini, inventarisasi dan pemetaan, serta sosialisasi/penyuluhan dalam upaya penyebarluasan informasi bencana geologi.

Isu‐isu tersebut merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama. Penciptaan tema ekowisata di kawasan Palabuhan Ratu perlu didukung oleh berbagai kondisi yang saling menunjang. Pada akhirnya, pengembangan ekowisata di Kawasan Palabuhan Ratu diharapkan memberi kontribusi dalam pembangunan wilayah Palabuhan Ratu secara khusus, dan Kabupaten Sukabumi pada umumnya.


III ‐ 76

Laporan Akhir

BAB 4

ARAHAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN Bab berikut akan menguraikan konsep pengembangan kawasan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan, yang menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.

4.1 Visi dan Misi Sebagai salah satu kawasan wisata unggulan Provinsi Jawa Barat, visi dan misi pengembangan pariwisata Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu mengacu kepada visi pengembangan pariwisata Jawa Barat yang tercantum dalam RIPPDA Provinsi Jawa Barat 2006, yaitu “Terwujudnya pariwisata Jawa Barat yang mengangkat harkat dan martabat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam lingkungan yang berkelanjutan”. Pengembangan ekowisata di kawasan Palabuhan Ratu juga harus mengacu pada visi pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu “Terwujudya Perubahan Kabupaten Sukabumi Menuju Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, Produktif dan Sejahtera”. Selain itu, beberapa isu strategis utama pengembangan ekowisata Palabuhan Ratu juga menjadi landasan bagi pengembangan kawasan wisata ini. Isu‐isu strategis utama tersebut adalah:

Penyamaan persepsi masyarakat dan aparat pemerintah terhadap ekowisata dan pengembangannya

Komitmen pengambil kebijakan yang konsisten dan menerus

Koordinasi antara masyarakat‐pemda‐privat dalam pelaksanaan pembangunan

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi subjek pembangunan kepariwisataan di kawasan.

Mitigasi bencana yang terencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana

Isu‐isu tersebut merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama. Penciptaan tema ekowisata di kawasan Palabuhan Ratu perlu didukung oleh berbagai kondisi yang saling menunjang. Saat ini masyarakat Palabuhan Ratu dan sekitarnya belum seluruhnya memahami akan arti penting pembangunan pariwisata bagi perkembangan wilayah maupun bagi kesejahteraan masyarakat. Masih ada pendapat miring tentang Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

IV ‐ 1

Laporan Akhir

kegiatan pariwisata yang mengakibatkan kurangnya dukungan dan bahkan dapat menghambat pembangunan di bidang kepariwisataan. Sadar wisata merupakan sesuatu yang belum dipahami oleh masyarakat luas, bukan hanya masyarakat, tetapi juga aparat pemerintah dan dunia industri pada umumnya. Komitmen pengambil kebijakan sangat berpengaruh dan menentukan bagi arah pengembangan pariwisata Palabuhan Ratu secara khusus, maupun Kabupaten Sukabumi pada umumnya. Koordinasi antarstakeholders kepariwisataan merupakan hal penting untuk memastikan rencana pengembangan kepariwisataan dapat terimplementasikan dengan baik dan terintegrasi antarsektor maupun antarwilayah. Pada akhirnya, pengembangan ekowisata di Kawasan Palabuhan Ratu diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan wilayah Palabuhan Ratu secara khusus dan Kabupaten Sukabumi secara umum. Oleh karena itu, rumusan visi pengembangan ekowisata di Kawasan Palabuhan Ratu adalah sebagai berikut: “Terwujudnya destinasi ekowisata Palabuhan Ratu berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan, yang sejalan dengan harkat, martabat, dan budaya setempat”. Beranjak dari visi tersebut, maka misi pengembangan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu adalah sebagai berikut: ‐

Mengembangkan objek dan daya tarik ekowisata yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan, melalui konservasi, preservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam dan budaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kawasan Palabuhan Ratu.

‐

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran pariwisata yang menjunjung harkat, martabat dan budaya setempat.

‐

Memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan ekowisata, melalui pemberdayaan masyarakat setempat

‐

Mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah melalui pengembangan ekowisata di semua sektor.

4.2

Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan

Tujuan pengembangan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Mengembangkan potensi ekowisata kawasan Palabuhan Ratu, melalui konsep ”Community Based Ecotourism”. Sasaran: -

Meningkatnya kualitas objek bertema ekowisata di Kawasan Palabuhan Ratu.

-

Meningkatnya kualitas manajeman pengembangan ekowisata dalam upaya pelestarian sumber daya alam pariwisata.


IV ‐ 2

Laporan Akhir

-

Meningkatnya standar dan kriteria pelayanan wisatawan yang melakukan aktifitas rekreasi, edukasi, petualangan dan pengisian waktu luang (REAL = Recreation, Education, Adventure dan Leisure).

-

Meningkatnya kualitas SDM pariwisata

Mendorong diversifikasi produk ekowisata alam dan budaya. Sasaran: -

Terciptanya produk‐produk wisata baru ‐baik alam maupun budaya, yang menunjang tema kawasan.

-

Tertatanya potensi daya tarik wisata utama secara baik sehingga dapat memberikan pengalaman yang lengkap bagi wisatawan.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai‐nilai alam dan budaya dalam produk ekowisata Kawasan Palabuhan Ratu. -

Tersosialisasikannya berbagai aspek dan dampak pengembangan ekowisata alam dan budaya ke masyarakat setempat

-

Terlestarikannya lingkungan dan budaya masyarakat setempat yang serasi dengan nilai‐nilai sosial budaya lokal.

-

Tersusunnya rencana pengembangan ekowisata yang berwawasan lingkungan dan memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati.

Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat lokal secara merata, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sasaran: -

Berkembangnya usaha kecil dan menengah lokal sebagai pendukung ekowisata.

-

Meningkatnya proporsi manfaat ekonomi langsung dari berbagai keuntungan dan pengembangan pariwisata di tingkat lokal/objek wisata;

-

Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta kemitraan di tingkat daerah, termasuk dalam upaya mengembangkan dan memperkuat pariwisata berbasis masyarakat;

Mendorong perkembangan Kawasan Palabuhan Ratu, dan Kabupaten Sukabumi pada umumnya melalui pengembangan ekowisata. Sasaran: -

Berkembangnya kegiatan ekowisata di sekitar kawasan Palabuhan Ratu.


IV ‐ 3

Laporan Akhir

-

Berkembangnya sektor pertanian, jasa, dan industri kecil dan menengah lainnya yang mendukung kegiatan ekowisata Palabuhan Ratu.

-

Meningkatnya perekonomian dan Indeks Pengembangan Manusia (IPM) wilayah Kabupaten Sukabumi.

4.3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu didasarkan pada pertimbangan: -

Potensi dan permasalahan kepariwisataan di kawasan dari berbagai aspek khususnya pengembangan produk wisata yang terkait dengan tema utama kawasan, kondisi pasar wisatawan, transportasi dan infrastruktur, serta aspek SDM dan kelembagaan, seperti yang dijelaskan pada bab 3.

-

Isu‐isu strategis pengembangan pariwisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, yang dijabarkan pada subbab 3.7.

-

Konsep pengembangan, visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu yang dirumuskan pada subbab 4.1 dan 4.2.

Kebijakan pengembangan pariwisata mencakup kebijakan pengembangan perwilayahan, pengembangan produk wisata, pengembangan transportasi dan infrastruktur, pengembangan pasar dan pemasaran, pengembangan SDM, pengembangan kelembagaan, serta pengembangan investasi untuk lingkup Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.

4.3.1

Pengembangan Perwilayahan

Perwilayahan setiap KWU Provinsi akan terdiri dari destinasi‐destinasi dengan luasan yang lebih kecil, yang merupakan kumpulan (cluster) dari berbagai objek dan daya tarik wisata yang menjadi unggulan maupun pendukung KWU tersebut. Dengan demikian di kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, setiap destinasinya merupakan cluster dari objek dan daya tarik ekowisata alam maupun budaya, dan atau agrowisata maupun rekreasi pantai sebagai pendukung. Lebih lanjut, antarcluster di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu memiliki suatu hirarki, yang menggambarkan pusat, yaitu pusat KWU, dalam hal ini Kota Palabuhan Ratu, dan destinasi pendukungnya. Selain itu perlu direncanakan aksesibilitas antar cluster tersebut sesuai dengan keterkaitannya, termasuk dengan pusat KWU, dengan pintu gerbang KWU tersebut, dengan objek dan daya tarik wisata pendukung, maupun dengan KWU provinsi lainnya. Di masing‐masing cluster pun perlu direncanakan fasilitas yang perlu tersedia, sesuai dengan hirarki dan fungsi cluster tersebut dalam lingkup Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.


IV ‐ 4

Laporan Akhir

Kebijakan :

Pengembangan beberapa cluster daya tarik wisata di dalam Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu berdasarkan kedekatan karakteristik produk pariwisata dan perwilayahannya.

Pengembangan struktur perwilayahan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu menghubungkan antara satu cluster dengan cluster lain, cluster‐cluster dengan pusat kawasan maupun dengan pintu gerbang kawasan, secara terpadu.

Strategi pengembangan:

Mengembangkan cluster‐cluster daya tarik wisata yang menunjukkan keragaman daya tarik ekowisata alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata dalam Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.

Menentukan hirarki antardestinasi dan fungsinya masing‐masing dalam menunjang tema produk utama kawasan ekowisata Palabuhan Ratu.

Menentukan entry point dan keterhubungan antardestinasi, antarobjek wisata pendukung tema utama, maupun antarobjek wisata lainnya.

Meningkatkan keterhubungan destinasi dalam Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dengan pusat kawasan dan pintu gerbang kawasan melalui pengembangan jalur‐jalur beraksesibilitas tinggi.

Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu terbagi ke dalam beberapa sub cluster yang mempunyai kekhasan tema. Tema utama ini mengaksentuasi ditunjang oleh tema‐tema pendukung yang bersifat memperkuat tema utama. Aksentuasi tema sendiri didasari oleh potensi yang terdapat dalam kawasan. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Tabel 4.1 Cluster Ekowisata Palabuhan Ratu No. Cluster Tema Utama Tema Pendukung 1. Sub Kawasan Palabuhan Rekreasi Pantai Teluk Pantai Kadaka Ratu Palabuhan Ratu 2. Sub Kawasan Ciptagelar Wisata Budaya Ciptagelar ‐ Wisata budaya ‐ Wisata air panas ‐ Wisata Gunung Halimun 3. Sub Kawasan Citarik Wisata Arung Jeram Rally wisata 4. Sub Kawasan Cimandiri Wisata Arung Jeram Jembatan Bagbagan 5. Sub Kawasan Dewi Quan Wisata Budaya Dewi ‐ Rekreasi pantai Im Quam In ‐ Wisata budaya 6. Sub Kawasan Bojong Asih‐ Wisata Agro Cihaur 7. Sub Kawasan Surangga‐ Wisata Agro Lengkong Sumber : Hasil Analisis 2007 Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

IV ‐ 5

Laporan Akhir

Berdasarkan tabel di atas, untuk lebih jelasnya mengenai gambaran sub kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dapat dilihat pada Gambar 4.1


IV ‐ 6

Laporan Akhir

Gambar 4.1


IV ‐ 7

Laporan Akhir

4.3.2

Pengembangan Produk Wisata

Produk wisata dapat diartikan sebagai rangkaian komponen‐komponen pariwisata yang memberikan pengalaman perjalanan bagi wisatawan sejak ia meninggalkan rumah hingga kembali ke rumahnya. Komponen‐komponen tersebut meliputi objek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana transportasi, akomodasi, restoran atau rumah makan, sarana informasi dan telekomunikasi, dan komponen amenitas lainnya. Pengalaman perjalanan dan berwisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, difokuskan pada ekowisata sebagai tema utama serta agrowisata dan rekreasi pantai, sebagai tema pendukung. Fokus tema yang didasarkan pada potensi unggulan destinasi, dikembangkan sejalan dengan prinsip‐prinsip ekowisata, yaitu Pengembangan produk wisata yang berkualitas, berkelanjutan dan berbasis masyarakat juga menjadi perhatian. Sejalan dengan hal tersebut, penting untuk dilaksanakan upaya pelestarian (preservasi, konservasi, rehabilitasi) alam dan pusaka budaya (khususnya situs arkeologi dan desa adat tradisional), serta mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat setempat. Kebijakan

Pengembangan produk ekowisata alam diarahkan untuk memperkuat tema utama kawasan dan memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat

Pengembangan produk ekowisata budaya dan agrowisata diarahkan untuk memperkuat tema pendukung kawasan dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana.

Pengembangan objek dan daya tarik wisata lain di dalam kawasan, untuk mendukung tema ekowisata.

Pengembangan produk wisata ditujukan untuk mendukung upaya konservasi, preservasi, dan rehabilitasi serta pemberdayaan masyarakat di Kawasan Palabuhan Ratu.

Pengembangan kualitas produk ekowisata alam dan budaya yang khas, unik dan berdaya saing.


Memperkuat tema utama kawasan yaitu ekowisata melalui diversifikasi dan pengembangan objek dan daya tarik ekowisata alam dan budaya di Kawasan Palabuhan Ratu.

Memprioritaskan pengembangan produk ekowisata alam dan budaya yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik manfaat ekonomi maupun manfaat sosial budaya, maupun kepada lingkungan.


IV ‐ 8

Laporan Akhir

Meningkatkan upaya konservasi dalam pengembangan kegiatan ekowisata alam di Kawasan Palabuhan Ratu.

Memperkuat tema pendukung kawasan yaitu agrowisata dan rekreasi pantai yang terkait dengan setting Kawasan Teluk Palabuhan Ratu.

Meningkatkan kualitas produk ekowisata alam dan budaya dengan standar kualitas nasional dan internasional.

Meningkatkan kualitas produk agrowisata dan rekreasi pantai yang mengacu pada prinsip‐prinsip ekowisata, sebagai pendukung tema utama kawasan.

Memunculkan brand identity kawasan ekowisata Palabuhan Ratu melalui pengembangan brand image yang didukung oleh seleksi dan aksentuasi produk, serta slogan dan simbolisasi.

Meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, baik dari faktor fisik maupun psikologis.

Meningkatkan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata.

4.3.3

Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur

Pengembangan atau perbaikan sistem transportasi dan infrastruktur pada dasarnya adalah upaya untuk mengevaluasi kondisi eksisting yang dilanjutkan dengan pengembangan jaringan transportasi dan infrastruktur sesuai dengan karakteristik wilayah, jenis angkutan dan pola pergerakannya. Pengembangan skenario jaringan transportasi didasarkan pada pemikiran‐pemikiran perbaikan sistem transportasi. Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung sektor pariwisata merupakan hal penting yang harus mengikutsertakan rencana pengembangan pariwisata di kawasan. Dalam perencanaannya, jaringan transportasi dapat digunakan untuk menumbuhkan demand (creating demand) dan/atau melayani demand (servicing demand) terhadap pengembangan suatu kawasan wisata. Pengembangan infrastruktur dipandang sebagai peluang untuk menjangkau pasar yang sangat potensial baik untuk pemasaran produk secara langsung maupun tak langsung. Kebijakan diperlukan sebagai jaminan pelayan prima yang efektif, efisien, dan murah kepada masyarakat maupun kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Kebijakan:

Pengembangan sistem transportasi kawasan untuk mendukung ekowisata alam dan budaya di kawasan Palabuhan Ratu.


IV ‐ 9

Laporan Akhir

Peningkatan efisiensi kinerja jaringan transportasi eksisting dan skenario pengembangan transportasi di kawasan ekowisata Palabuhan Ratu, melalui pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada, baik kuantitas maupun kualitasnya dalam menunjang pariwisata.

Peningkatan pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pendukung ekowisata Palabuhan Ratu.

Pendekatan terpadu dalam pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan hingga pelayanannya kepada masyarakat, yang bersinergi antarsektor, daerah, maupun wilayah.


Mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi maupun infrastruktur di kawasan ekowisata Palabuhan Ratu, dengan penggunaan sumberdaya seefisien mungkin.

Mengevaluasi efisiensi kinerja jaringan transportasi dan infrastruktur eksisting di kawasan Palabuhan Ratu dan perumusan skenario pengembangannya.

Pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah, khususnya yang berada di objek dan daya tarik ekowisata, maupun di objek agrowisata dan rekreasi pantai di Kawasan Palabuhan Ratu.

4.3.4

Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Aspek pasar wisatawan menentukan pengembangan dari produk wisata yang ditawarkan suatu kawasan wisata. Diperlukan pemahaman tentang karakteristik pasar, baik kuantitas maupun kualitasnya, untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam mengemas produk wisata, dan strategi pemasaran serta teknik promodi yang akan dilakukan. Kebijakan:

Mengembangkan segmen pasar wisatawan rekreasi Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.

Mengembangkan segmen pasar wisatawan minat khusus ekowisata alam dan budaya.

Mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar wisatawan yang menjadi sasaran di tiap kawasan wisata unggulan.

Mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, dengan tema yang jelas, secara terorganisir, efisien dan efektif.


Memperluas segmen pasar wisatawan rekreasi pantai dengan menangkap potensi pasar dari daerah sekitar KWU Palabuhan Ratu.


IV ‐ 10

Laporan Akhir

Mengembangkan segmen pasar wisatawan minat khusus ekowisata alam maupun budaya, serta wisatawan minat khusus olah raga tirta dan bahari.

Memanfaatkan segmen pasar wisata minat khusus alam dan budaya, maupun olahraga bahari dan tirta di KWU lainnya, khususnya di KWU Perkotaan dan Pendidikan Bandung, KWU Minat Khusus Jabar Selatan, dan KWU Alam Pegunungan Puncak, serta destinasi ekowisata pantai dan laut di Indonesia.

Memasarkan produk wisata kawasan dengan tema ekowisata alam dan budaya, dan atau agrowisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Memasarkan produk ekowisata alam dan budaya Palabuhan Ratu terpadu dengan KWU Jawa Barat lainnya.

Mengembangkan riset terpadu dalam pengembangan pasar wisatawan untuk membidik pasar wisatawan utama, sekunder dan lainnya.

Mengembangkan berbagai teknik promosi (direct marketing, iklan, sales promotion, travel trade) secara tepat guna dan tepat sasaran.

Target Pasar Wisatawan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Target pasar wisatawan yang akan ditetapkan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu terdiri dari dua, yaitu target berupa jumlah wisatawan yang akan dijaring dan target berupa segmen pasar wisatawan yang akan dituju oleh KWU ini sampai lima tahun yang akan datang. Target Jumlah Wisatawan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Target jumlah wisatawan yang akan dijaring oleh Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu selama 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah wisatawan di KWU ini. Proyeksi jumlah wisatawan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu didasarkan pada: 1. Dua skenario pertumbuhan wisatawan Jawa Barat yang tercantum dalam RIPPDA Provinsi Jawa Barat, yaitu: −

Skenario kecenderungan perkembangan wisatawan, didasarkan pada tingkat pertumbuhan rata‐rata jumlah wisatawan yang datang ke daya tarik wisata di Jawa Barat pada sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2008, pertumbuhan wisatawan diharapkan lebih tinggi daripada pertumbuhan wisatawan lima tahun terakhir (17%), yaitu ditargetkan mencapai 20% per tahun. Pada dua tahun terakhir masa perencanaan, kepariwisataan Jawa Barat menuju tinggal landas sehingga pertumbuhan wisatawan harus dipacu lebih tinggi lagi, tetapi dengan peningkatan pertumbuhan yang sedikit ditekan. Angka pertumbuhan wisatawan yang akan dicapai pada tahun 2012 dan 2013 hanya meningkat 10% dari angka yang ditargetkan pada tahun 2008, yaitu sebesar 30% setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan agar target pasar wisatawan Jawa Barat tidak hanya didasarkan pada


IV ‐ 11

Laporan Akhir

kuantitas wisatawan, tetapi bergeser pada kualitas wisatawan. Walaupun jumlah wisatawan yang datang mulai ditekan, dengan kualitas wisatawan yang baik (lama tinggal lama, pengeluaran berwisata besar, peduli terhadap lingkungan alam dan sosial, apresiasi terhadap pariwisata tinggi), pariwisata Jawa Barat tetap dapat mencapai kinerja yang baik. −

Skenario kecenderungan perkembangan perekonomian, didasarkan pada asumsi bahwa perjalanan penduduk dipengaruhi oleh kondisi perekonomian penduduk dan perkembangan kepariwisataan. Berdasarkan asumsi tersebut, variabel‐variabel yang dipertimbangkan dalam melakukan proyeksi jumlah wisatawan Jawa Barat pada skenario ini adalah: a. Kondisi perekonomian nasional b. Kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat c. Kondisi perekonomian masyarakat Jawa Barat d. Penduduk Indonesia e. Penduduk Jawa Barat f.

Wisatawan Jawa Barat

Berdasarkan variabel‐variabel tersebut, tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan Jawa Barat diperkirakan sebesar 16,4% per tahun. Angka pertumbuhan ini diharapkan akan meningkat pada tahun 2008, dengan peningkatan angka pertumbuhan yang hampir sama dengan skenario pertama, sehingga angka pertumbuhan wisatawan Jawa Barat pada tahun 2008 adalah 27,5%. Seperti juga skenario pertama, pada dua tahun terakhir perencanaan, pertumbuhan jumlah wisatawan di Jawa Barat diharapkan meningkat lagi sebesar 10% dari angka pertumbuhan sebelumnya, yaitu menjadi 37,5%. 2. Proporsi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten dan Kota Sukabumi serta kecenderungan perkembangannya pada lima tahun terakhir. Proporsi jumlah wisatawan di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dalam lima tahun terakhir berkisar antara 3% sampai dengan 4% dari jumlah wisatawan Jawa Barat. Pada tahun 2008 – 2012 diharapkan proporsinya dapat meningkat menjadi 5% untuk wisatawan nusantara dan 7,5% untuk wisatawan mancanegara. Hasil proyeksi jumlah wisatawan berdasarkan dua pertimbangan di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini.


IV ‐ 12

Laporan Akhir

Tabel 4.2 Target Jumlah Wisatawan KWU Ekowisata Palabuhan Ratu TAHUN

Wisman

Wisnus

Jumlah

Wisman

Wisnus

Jumlah

Komposisi

5%

95%

100%

5%

95%

100%

SKENARIO 1**

Pertumbuhan 2008 2009 2010 2011

20% 23.928 28.713 34.456 41.347

Pertumbuhan 2012

SKENARIO 2***

681.935 818.322 981.987 1.178.384

20% 705.863 847.035 1.016.442 1.219.731

31.131 39.693 50.608 64.525

30% 86.001

1.483.524

887.247 1.131.239 1.442.330 1.838.971

918.378 1.170.932 1.492.938 1.903.496

30% 1.569.525

141.956

2.448.735

2.590.691

Sumber: Hasil analisis, 2007

4.3.5 Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu unsur penting dalam pengembangan destinasi pariwisata, yang meliputi aparat pemerintah, industri swasta, hingga masyarakat lokal. Kebijakan:

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, terutama di daerah yang belum maju, baik profesional maupun tenaga trampil.

Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata khususnya SDM yang berhadapan langsung dengan wisatawan.

Pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di daerahnya.

Peningkatan pemahaman, pengetahuan, kesadaran seluruh pelaku pariwisata (termasuk masyarakat) terhadap pariwisata

Strategi:

Mengembangkan skill transfer melalui berbagai pelatihan/training yang ditujukan bagi peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan.

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan di kawasan.

Memperbanyak jumlah SDM yang berkualitas sehingga meningkatkan pengembangan kepariwisataan di kawasan.

Mengadakan standarisasi kompetensi SDM di bidang kepariwisataan yang menghasilkan sertifikasi keahlian tertentu.


IV ‐ 13

Laporan Akhir

Meningkatkan upaya pembinaan kepariwisataan kepada masyarakat pelaku pariwisata dan masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik Ekowisata Palabuhan Ratu.

Meningkatkan upaya pendampingan kepada masyarakat pelaku pariwisata yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata alam dan budaya Palabuhan Ratu.

4.3.6

Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan pariwisata yang cenderung rumit tidak dapat hanya diemban oleh satu institusi saja, misalnya oleh Dinas Pariwisata. Diperlukan kerjasama dan koordinasi antar sektor, baik publik maupun privat, yang terbuka dan efisien, serta didukung oleh SDM yang mumpuni. Pengembangan kelembagaan kepariwisataan kawasan mencakup efisiensi kelembagaan pariwisata, peningkatan koordinasi dan konsolidasi antarlembaga, serta peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga. Dukungan kelembagaan dengan demikian, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan, strategi maupun program pengembangan yang dirumuskan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran masing‐masing program. Kebijakan:

Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antarlembaga dan antarwilayah kabupaten/kota di Jawa Barat, maupun dengan provinsi lain/nasional/internasional melalui lembaga terkait pariwisata dan budaya, termasuk komitmen dari para pengambil keputusan yang terkait dengan pariwisata.

Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga,

Pengembangan kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi,

Pengembangan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi.

Strategi:

Mengembangkan tourism information system dan e‐government yang dapat mempermudah pengelolaan kepariwisataaan kawasan.

Mengembangkan tugas, fungsi dan wewenang kelembagaan terkait baik dalam skala makro, meso dan mikro secara integratif agar tidak terjadi ketumpangtindihan dalam menyusun kebijakan.

Mengembangkan asosiasi profesi kepariwisataan serta memperkuat peran dan fungsi lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kepariwisataan seperti KOMPEPAR.


IV ‐ 14

Laporan Akhir

Mengembangkan sarana dan prasarana operasional sebagai penunjang kegiatan kelembagaan.

Menerapkan instrumen kebijakan berupa insentif dan disinsetif seperti pajak dan regulasi yang mendukung pengembangan kepariwisataan.

Meningkatkan hubungan kemitraan yang bernuansa pembinaan dan saling menguntungkan antara pelaku pariwisata, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

4.3.7

Pengembangan Investasi

Berbagai program yang dirumuskan perlu untuk diimplementasikan sehingga menjadi berwujud dan menunjang pembangunan kepariwisataan. Diperlukan investasi baik oleh pemerintah dan khususnya pihak swasta dalam menunjang pengembangan ekowisata alam dan budaya di Palabuhan Ratu. Kebijakan:

Mengembangakan promosi terpadu investasi pariwisata di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, dengan promosi sektor‐sektor lainnya, misalnya pertanian, perikanan, kehutanan dan lain‐lain.

Peningkatan investasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekowisata alam maupun budaya oleh swasta dan masyarakat, khususnya di lokasi‐lokasi yang mendukung tema utama kawasan.

Penyederhanaan/pemberian kemudahan/insentif bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di bidang ekowisata alam maupun budaya, dan atau yang terkait di kawasan.

Strategi Pengembangan:

Peningkatan kerjasama promosi investasi dengan sektor lain di Kawasan Palabuhan Ratu, khususnya dengan sektor pertanian, perikanan, maupun di Kabupaten Sukabumi atau Jawa Barat.

Mengembangkan sistem dan prosedur pengembangan investasi terpadu dengan sektor‐ sektor terkait di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.

Mengembangkan kelembagaan pengelola investasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.


IV ‐ 15

Laporan Akhir

Bab 5

PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN Dalam penyusunan program pengembangan kepariwisataan di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu, perlu ditinjau kembali pengertian ekowisata yang digunakan dalam studi ini, serta permasalahan maupun isu‐isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan kepariwisataan di kawasan Palabuhan Ratu. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan dalam merumuskan program yang sesuai dengan arahan, visi, misi maupun tujuan dan sasaran pengembangan kawasan. Ekowisata Istilah Ecotourism mulai dikenal akibat pertumbuhan kegiatan pariwisata yang tidak terbendung maupun terencana dengan baik, khususnya di wilayah yang masih alami. Dengan merujuk kepada prinsip‐prinsip yang berlaku universal, rekomendasi dari berbagai forum diskusi dan kajian, serta tuntutan objektif di lapangan, maka batasan ecotourism dalan rencana tindak ini mengacu pada rumusan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dalam Rencana Strategis Ekowisata Nasional (2004), yaitu suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam binaan, serta kawasan budaya. Landasan pikir dalam pengembangan ekowisata dengan demikian perlu memperhatikan 5 syarat kecukupan dalam mengembangkan konsep tersebut yaitu perlindungan, partisipasi aktif masyarakat, interpretasi, dampak negatif minimal, serta ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut.


V ‐ 1

Laporan Akhir

Gambar 5.1 Syarat Kecukupan Konsep Ekowisata Sumber: Tjakrarini, 2007

Pengembangan kegiatan pariwisata di Kawasan Palabuhan Ratu adalah kegiatan yang dikembangkan mengacu pada prinsip Ekowisata, yaitu prinsip konservasi, prinsip edukasi, prinsip pemberdayaan masyarakat, prinsip ekonomi dan prinsip wisata. Tema ini lahir disebabkan oleh kondisi kawasan yang berupa pantai, hutan, sungai, dan gunung yang tetap harus dijaga kelestariannya. Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu mempunyai sub tema, yaitu kawasan konservasi laut dan pesisir. Kegiatan Ekowisata ini difokuskan pada beberapa kecamatan di Kawasan Palabuhan Ratu, yaitu kecamatan Palabuhan Ratu, Cisolok, Cikakak, dan Simpenan, sesuai dengan batas kawasan berdasarkan RIPPDA Provinsi Jawa Barat 2005.


V ‐ 2

Laporan Akhir

Permasalahan Pengembangan Kepariwisataan di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu A. Daya Tarik Wisata Berdasarkan hasil kuesioner Focus Group Discussion serta pengamatan lapangan dan data instansional, permasalahan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu adalah sebagai berikut : −

Pengembangan potensi sumber daya wisata kawasan Palabuhan Ratu yang belum optimal.

−

Belum adanya penataan kawasan wisata, sementara kawasan yang telah tertatapun kurang terawat.

−

Prasarana jalan ke lokasi objek dan daya tarik wisata masih kurang baik, serta transportasi umum belum mendukung.

−

Kelengkapan sarana pendukung di objek dan daya tarik wisata masih kurang, dan yang adapun kurang terawat.

−

Keterbatasan anggaran untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana penunjang di objek wisata.

−

Komunikasi/informasi mengenai keberadaan dan kondisi objek wisata masih sering kurang optimal/akurat.

−

Pemasaran dan promosi objek wisata yang belum berkembang dengan baik.

−

Masyarakat sekitar objek wisata yang belum sadar wisata; kesadaran untuk mensukseskan pariwisata masih kurang; belum mencerminkan masyarakat yang ramah dan terbuka kepada wisatawan.

−

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan objek wisata.

−

Penanganan keselamatan pengunjung di objek dan daya tarik wisata masih kurang, karena keterbatasan anggaran.

B. Fasilitas Pendukung Kepariwisataan ‐ Akomodasi Beberapa permasalahan terkait dengan akomodasi diantaranya manajemen hotel yang masih belum menerapkan SOP (Standard Operating Procedure) yang baik, dan kualitas pelayanan dari SDM pariwisata yang masih perlu ditingkatkan. Keberadaan hotel masih terkonsentrasi di Kecamatan Palabuhan Ratu. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

V ‐ 3

Laporan Akhir

‐ Restoran dan Rumah makan Ketersediaan restoran dan rumah makan di kawasan ekowisata Palabuhan Ratu cukup baik, para wisatawan yang berkunjung dapat dengan mudah menemukan rumah makan, terlebih di daerah sepanjang pantai. Rumah makan yang ada di kawasan ini umumnya menghidangkan jenis makanan sea food. Permasalahan yang muncul terkait dengan sanitasi dan harga yang belum standar, serta kualitas tenaga kerja yang belum seluruhnya memiliki pengetahuan tentang pelayanan dikarenakan tingkat pendidikan yang belum mencukupi. ‐ Biro Perjalanan Wisata Keberadaan Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Sukabumi masih sangat terbatas, sehingga hal ini dapat menyulitkan wisatawan yang berkunjung khususnya wisatawan mancanegara. Sebenarnya pihak Biro Perjalanan Wisata yang ada sekarang ini sangat menginginkan adanya kerjasama yang baik dengan pengelola tempat wisata sekitar, sehingga kegiatan pariwisata di kawasan ekowisata Palabuhan Ratu semakin dapat ditingkatkan. ‐ Balawista Kawasan wisata pantai Palabuhan Ratu telah memiliki Balawista (Badan Penyelamat Wisata Tirta, Baywacth Life Guard), yang merupakan tim pengamanan kawasan wisata pantai sekitar Palabuhan Ratu. Tetapi keberadaan Balawista ini tidak didukung dengan ketersediaan peralatan yang mencukupi, sehingga sangat menghambat kelancaran kerja bagi penyelamatan wisata pantai, mengingat belakangan ini sering terjadi kecelakaan di kawasan Pantai Palabuhan Ratu terkait dengan kondisi pantai dan arus bawah airnya yang berbahaya. C. Transportasi Permasalahan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu diantaranya adalah sebagai berikut : •

Masih belum meratanya aksesibilitas ke objek dan daya tarik wisata di Kawasan Palabuhan Ratu, akibat pemeliharaan jaringan jalan yang masih kurang.

•

Belum seluruh objek wisata memiliki akses jalan yang baik, dari jaringan jalan yang telah tersedia.

•

Kurang terprogramnya pengelolaan parkir kendaraan menyebabkan kesemrawutan pengaturan parkir pengunjung di objek dan daya tarik wisata sehingga menimbulkan kekacauan dan pungutan liar. Penyediaan lahan parkir di tiap objek wisata dan pengelolaan parkir yang baik akan meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung.


V ‐ 4

Laporan Akhir

D. Pasar Wisatawan Permasalahan umum dalam aspek pasar wisatawan adalah sebagai berikut:

Belum adanya paket dan pola perjalanan wisata yang mengintegrasikan berbagai daerah di Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu yang menyebabkan terbatasnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Belum optimalnya pengembangan berbagai daya tarik wisata, sarana dan prasarana pendukung pariwisata, sehingga menghasilkan keterbatasan kunjungan wisatawan ke Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.

Belum dilakukannya riset pasar detil, khusus untuk Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu sehingga karakteristik dan kebutuhan wisatawan terhadap produk pariwisata di kawasan wisata unggulan ini belum teridentifikasi.

Keterbatasan informasi, promosi, dan pengemasan produk wisata yang diterima wisatawan sehingga mereka kurang berminat untuk berkunjung ke berbagai objek Ekowisata tersebut.

E. Sumber Daya Manusia Permasalahan umum dalam aspek sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

Ketersediaan jumlah tenaga kerja di setiap objek wisata di sekitar Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu belum maksimal. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia pelaku wisata, khususnya kualitas yang belum memenuhi.

•

Kurangnya keterlibatan penduduk sekitar untuk memajukan kegiatan kepariwisataan di Palabuhan Ratu.

•

Kurangnya kesadaraan penduduk dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar pantai, sehingga berpengaruh terhadap minat wisatawan yang berkunjung.

•

Terbatasnya jumlah guide atau pemandu baik lokal maupun regional yang memenuhi syarat, yaitu penguasaan interpretasi dan bahasa.

•

Terbatasnya jumlah dan keterlibatan organisasi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi generator pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat (tourism community development). Walaupun pada beberapa daerah sudah terdapat KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Pariwisata), akan tetapi hal ini belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi pengembangan kepariwisataan KWU Palabuhan Ratu.

•

Kurangnya keterlibatan dari Pemerintah setempat, untuk bersama‐sama memajukan kepariwisataan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu.

•

Belum adanya standarisasi kompetensi SDM pariwisata disebabkan oleh minimnya ketersediaan lembaga pendidikan yang terkait dengan pariwisata.


V ‐ 5

Laporan Akhir

F. Lembaga Pendukung Kendala‐kendala yang ditemui dalam pengembangan ekowisata dalam hal kelembagaan, antara lain yang berkaitan dengan :

Instrumen kebijakan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan ekowisata;

Efektifitas fungsi dan peran masing‐masing lembaga, ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait;

Keberadaan institusi dan kemampuan sumber daya manusia pendukungnya dalam pengelolaan kawasan ekowisata;

Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan ekowisata yang memerlukan koordinasi antara lembaga‐lembaga yang terkait untuk membangun atmosfer ekowisata, termasuk di dalamnya upaya melakukan perlindungan ekosistem yang rapuh, mempertahankan integritas budaya, pengukuran dan penelitian pengaruh lingkungan terhadap daya dukung.

Isu‐isu strategis dalam pengembangan Kepariwisataan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Palabuhan Ratu tanggal 11 September 2007, telah dibahas beberapa isu strategis pengembangan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu. Isu‐isu strategis utama tersebut adalah : Penyamaan persepsi masyarakat dan aparat pemerintah terhadap ekowisata dan pengembangannya. Masyarakat masih banyak yang belum paham dan menyadari arti penting pariwisata, termasuk aparat pemerintah. Perbedaan pemahaman antar para pihak mengenai pembangunan pariwisata dan kepentingannya seringkali menimbulkan sikap yang bertentangan dan saling curiga terhadap pembangunan pariwisata di daerah. Sadar wisata merupakan sesuatu yang belum dipahami oleh masyarakat luas, bukan hanya masyarakat, tetapi juga aparat pemerintah dan dunia industri pada umumnya. Komitmen pengambil kebijakan terkait kepariwisataan yang konsisten dan menerus. Konsistensi dari komitmen yang diberikan pengambil kebijakan sangat diperlukan untuk mengarahkan pengembangan kepariwisataan di Palabuhan Ratu agar berkesinambungan. Jangan sampai terjadi kebijakan yang berubah‐ubah karena terjadinya pergantian pimpinan/kepala daerah. Koordinasi antara masyarakat‐pemda‐privat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kepariwisataan. Isu ini membahas pentingnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder kepariwisataan yang ditunjukan melalui pembagian tugas dan fungsi berbagai instansi maupun pihak terkait lainnya sehingga dapat meminimasi ketumpangtindihan kebijakan pengelolaan pariwisata daerah, termasuk dengan masyarakat dan industri/swasta. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

V ‐ 6

Laporan Akhir

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi subjek pembangunan kepariwisataan di kawasan. Isu ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata yang dapat menghasilkan pemerataan pendapatan ekonomi, dimana kegiatan pariwisata didukung, dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat. Mitigasi bencana yang terencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana, khususnya di kawasan pariwisata. Berkaitan dengan kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana geologi (seperti tsunami dan gelombang pasang, gempa, longsor), maka isu mitigasi bencana harus mendapatkan perhatian khusus sebagai upaya bagi keselamatan para wisatawan dan penduduk setempat. Di dalamnya mencakup pemantauan kemungkinan terjadinya tsunami dan gelombang pasang dalam rangka peringatan dini, inventarisasi dan pemetaan, serta sosialisasi/penyuluhan dalam upaya penyebarluasan informasi bencana geologi. Isu‐isu tersebut merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama. Penciptaan tema ekowisata di kawasan Palabuhan Ratu perlu didukung oleh berbagai kondisi yang saling menunjang. Struktur Program Pengembangan Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu Seperti yang telah disampaikan, penyusunan program pengembangan di kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu didasarkan pada pertimbangan berbagai potensi dan permasalahan, termasuk isu‐isu strategis yang dihadapi kawasan dalam pengembangan produk ekowisata alam dan budaya sebagai produk unggulan utama, dan agrowisata sebagai produk pendukung. Lebih lanjut, penentuan visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan kepariwisataan di kawasan menjadi payung bagi kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata di KWU Palabuhan Ratu untuk aspek‐aspek pengembangan perwilayahan, pengembangan produk, pengembangan pasar dan pemasaran, pengembangan transportasi dan infrastruktur, pengembangan SDM dan kelembagaan, serta pengembangan investasi. Program yang dirumuskan akan memiliki prioritas pelaksanaan, sesuai dengan sasaran program utama pengembangan kawasan ini untuk 5 tahun pertama, yaitu sebagai berikut. Tahun ke‐1 : Konsolidasi masyarakat dan pemantapan penyediaan sarana dan prasarana pendukung ekowisata Palabuhan Ratu, serta penyediaan prasarana pendukung. Tahun ke‐2

: Peningkatan kualitas dan kuantitas nilai‐nilai alam dan budaya, yang didukung oleh komitmen stakeholders yg menerus.

Tahun ke‐3

: Diversifikasi produk ekowisata alam dan budaya berbasiskan potensi sektor

lokal, termasuk pengembangan rerkreasi pantai yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berintegrasi dengan tema ekowisata. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

V ‐ 7

Laporan Akhir

Tahun ke‐4

: Berkembangnya

produk ekowisata Palabuhan Ratu yang berbasis masyarakat, melalui penyediaan sarana dan peningkatan prasarana pendukung.

Tahun ke‐5

: Terwujudnya pengelolaan ekowisata Palabuhan Ratu yang berkelanjutan,

yang didukung oleh komitmen stakeholder yang menerus. Berdasarkan sasaran program tersebut di atas, maka struktur program pengembangan kawasan Kria dan Budaya Priangan dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut.

Gambar 5.2

Berdasarkan sasaran program tersebut di atas, maka program pengembangan yang dirumuskan untuk kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.


V ‐ 8

Laporan Akhir

Tabel Program di A4


V ‐ 9

Laporan Akhir

DAFTAR PUSTAKA Ceballos‐Lascurain, H. 1991. Tourism, Eco‐tourism and Protected Areas. In Kusler, (ed.) Eco‐ Tourism and Resource Conservation. Vol. 1. Eco‐tourism and resource conservation project. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sukabumi. 1999. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi. Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat. 2005. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat. Badan Penelitian dan Perencanaan Daerah Kabupaten Sukabumi. 2002. Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Perencanaan Daerah Kabupaten Sukabumi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2003. Kecamatan Simpenan dalam Angka Tahun 2003 – 2004. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2004. Profil Kabupaten Sukabumi Tahun 2004/2005. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2006. Jawa Barat dalam Angka 2006. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2006. PDRB Kabupaten Kota di Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha 2003‐2005. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2006. Potensi Desa di Kabupaten Sukabumi (Hasil Pendataan Podes Tahun 2006). Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2007. Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2007. Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi. 2002. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi. Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi. 2007. Data Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. 2005. Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat dalam Angka 2005. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat. 2005. Identifikasi Potensi Manufaktur Agro Jawa Barat. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil. Petunjuk Teknis Pengembangan Ekowisata di Pulau‐Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan. Ekadjati, Edi S. 2005. Kebudayaan Sunda, Suatu Pendekatan Sejarah Jilid 1. Pustaka Jaya. Bandung. Ekadjati, Edi S. 2005. Kebudayaan Sunda, Suatu Pendekatan Sejarah Jilid 2. Pustaka Jaya. Bandung. Fennel, D.A. and R.K. Dowling. 2003. Eco‐tourism Policy and Planning. CAB International. London. Fennel D.A. 2001. A Content Analysis of Ecotourism Definitions. Current Issues in Tourism 4,5: 403‐421. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Kawasan Ekowisata Palabuhan Ratu

Laporan Akhir

Gunn, C.A. 1994. Tourism Planning: Basics, Concepts and Cases. Taylor and Francis, Washington, USA. Linberg, K. and J. Enriquez. 1994. An Analysis of Ecotourism’s Economic Contribution to Conservation and Development in Belize. Washington, DC: World Wildlife Fund. Mader,

R. 2004. Definition Ecotourism. definitions.html (29 Maret 2004).

http://www.planeta.com/ecotravel/tour/

Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Patterson, C. 1997. The Business of Eco‐tourism. Explorer’s Guide Publishing. USA. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi. 1996. Rencana Umum Tata Ruang Kota Palabuhan Ratu. Sekartjakrarini, S. dan N.K. Legoh. 2004. Rencana Strategis Ekowisata Nasional. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Sekartjakrarini, S. 2004. Ekowisata: Konsep Pengembangan dan Penyelenggaraan Pariwisata Ramah Lingkungan. Kuliah Umum Masalah Pembangunan dan Lingkungan Program S3 Kelas Khusus KimPrasWil, Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB, 15 Mei 2004. Sekartjakrarini, S. 2003. Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Penyelenggaraan Pariwisata Alam. Buletin Konservasi, Desember 3 (3): 4‐8, 20. Sekartjakrarini, S. 1994. The Roles of Parks in Indonesia Tourism. Journal of World Leisure and Recreation 35 (2). Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. 2006. Studi Penyusunan Basis Data Destinasi Wisata. Weaver, D.B. 2002. Ecotourism. John Wiley & Sons, Milton, Australia. World Tourism Organization. 1995. Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry. Madrid: WTO. www.kabupatensukabumi.go.id www.wisatanet.com www.westjava‐indonesia.com www.budpar.go.id www.wikipedia.org www.tribunjabar.com www.atra.ncat.org


Laporan Akhir

D DA AFFT TA AR R PPEER RIISST TIILLA AH HA AN N

Agen perjalanan wisata

: Badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Lingkup kegiatannya meliputi: (i) menjadi perantara di dalam pemesanan tiket angkutan darat, laut dan udara, (ii) mengurus dokumen perjalanan, (iii) menjadi perantara dalam pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya, (iv) menjualkan paket‐paket wisata yang dibuat Biro Perjalanan Wisata.

Agropolitan

: Agro berarti pertanian; Politan berarti kota, sehingga kalau dirangkai kedua kata tersebut bermakna Kota Pertanian. Agropolitan = konsepsi pengembangan wilayah yang berbasis pada pedesaan tempat sumberdaya pertanian dengan cara mengadaptasikan elemen‐ elemen pertanian modern dan meningkatkan akses ke jaringan ekonomi regional yang lebih luas.

Aksesibilitas

: kemudahan pencapaian suatu tempat dari tempat lainnya, bisa diukur dari dimensi jarak, waktu dan biaya.

Angkutan wisata

: angkutan pada umumnya yang digunakan untuk keperluan mengangkut wisatawan.

ASITA

: Association of Indonesian Tours and Travel Agencies

Bentang alam

: ʺlandscapeʺ dalam bahasa Inggris; a) suatu hamparan pemandangan yang dapat dilihat dalam satu pandangan (misalnya hamparan sawah, kebun, gunung dan sekitarnya) b) suatu aspek karakter khas/unik (permukaan) alam dari suatu tempat yang dapat dilihat secara langsung (kasat mata) c) lahan yang sudah ditata, dirancang

Biro perjalanan wisata

: Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Lingkup kegiatannya :


Laporan Akhir

a) membuat, menjual dan menyelenggarakan paket

wisata b) mengurus dan melayani jasa angkutan bagi c) d) e) f)

perorangan atau kelompok melayani pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya mengurus dokumen perjalanan menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata melayani penyelenggaraan konvensi

Cabang biro perjalanan wisata : Salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama atau lain dengan kantor pusatnya dan yang melakukan kegiatan kantor pusatnya. Cenderamata

: Oleh‐oleh/kenang‐kenangan yang diperoleh jika bepergian, dapat berupa benda‐benda khas daerah, makanan khas daerah, dll.

Cluster objek dan daya tarik wisata : Suatu kumpulan daya tarik wisata di satu daerah, yang terhubungkan dengan koridor wisata. Daerah tujuan wisata

: Suatu satuan wilayah geografis yang dikunjungi oleh para wisatawan. Dapat berupa suatu tempat yang memiliki fasilitas pariwisata lengkap, atau suatu desa, kota, bagian kota, wilayah, pulau, negara atau bahkan benua.

Daya dukung

: Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dalam kaitannya dengan pariwisata: batas‐batas dimana kehadiran wisatawan dan fasilitas pendkungnya belum/tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan fisik atau kehidupan masyarakat dimana wisatawan juga mendapat kepuasan kunjungan tanpa gangguan akibat kepadatan pengunjung.

Daya tarik wisata

: Segala sesuatu yang dapat menarik pengunjung untuk datang berwisata ke suatu tempat tertentu.

Destinasi

: Suatu wilayah tertentu yang dipilih oleh pelaku perjalanan sebagai tempat kunjungannya di mana mereka meluangkan/menghabiskan sejumlah waktu tertentu.


Laporan Akhir

Suatu lokasi di mana terdapat sekumpulan daya tarik serta fasilitas‐fasilitas untuk wisatawan, yang dapat menjadi pilihan kunjungan bagi wisatawan atau menjadi objek yang dipromosikan oleh penyedia jasa wisata. Ekosistem

: Sebuah entitas yang terdiri dari tumbuhan, hewan serta lingkungan di sekitarnya, serta pertukaran energi dan materi pada lingkungan tersebut. Ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan hukum menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup

Ekowisata

: Kunjungan dengan rasa tanggung jawab ke suatu wilayah yang masih alami untuk menikmati dan mengapresiasi keadaan alamnya (beserta segala aspek budaya yang ada – baik pada masa lalu maupun saat ini), mengembangkan kegiatan konservasi, menimbulkan dampak kunjungan yang minimal serta ada keterlibatan penduduk setempat dalam memperoleh keuntungan secara sosial‐ ekonomi. Pariwisata yang didasarkan pada (prinsip‐prinsip) ekologi; merupakan salah satu bentuk kekhususan dari wisata alam; menekankan pada kegiatan wisata berskala kecil ke wilayah‐wilayah alami; bisa termasuk kunjungan ke tempat‐tempat tradisional.

Events

: Suatu kegiatan yang (dengan sengaja) diselenggarakan, yang dalam banyak hal dikaitkan kepada upaya untuk menarik wisatawan. Daya tarik event mendorong orang datang ke suatu tempat oleh karena peristiwa yang tejadi di tempat tersebut, bukan karena sesuatu yang berada di tempat itu. Event diciptakan dan diselenggarakan oleh manusia. ‐ Core Event : Event utama yang menjadi unggulan bagi negara atau daerah yang diselenggarakan baik secara tahunan (yearly event), bulanan (monthly event) dan harian (daily event).


Laporan Akhir

‐ Major Event : Event yang bersifat kekhususan dalam satu kegiatan yang mendukung terhadap berbagai atraksi secara berkesinambungan, baik secara tahunan, bulanan dan harian. ‐ Supplementing Event : Event penunjang yang memiliki kekhasan sesuai dengan tema event itu sendiri secara berkesinambungan, baik tahunan, bulanan dan harian. Factory outlet

: Tempat (berupa toko) penjualan pakaian dan aksesorisnya yang seringkali merupakan sisa bahan ekspor (rejected) yang dipasok dari industri garmen; biasanya dijual dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran.

Fasilitas akomodasi

: fasilitas yang digunakan wisatawan/pengunjung untuk menginap, selama dalam perjalanan wisatanya, bisa berupa komersial (dengan membayar sejumlah uang), atau non komersial (tidak perlu membayar).

Fasilitas rekreasi

: Fasilitas yang digunakan wisatawan/pengunjung untuk melakukan kegiatan rekreasi.

Fasilitas/sarana penunjang wisata : Sarana ekonomi, sosial, dan budaya, yang secara keseluruhan atau sebagian menghasilkan produk wisata yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan. Focus Group Discussion

: Diskusi Kelompok Terfokus, merupakan suatu metoda untuk mengumpulkan pendapat/masukan secara intensif dari orang/kelompok orang yang terkait dengan permasalahan tertentu yang ingin dipecahkan atau perumusan sesuatu.

Hotel

: Suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam keputusan ini.

Hotel bintang

: Salah satu penggolongan tingkat pelayanan hotel di Indonesia berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan; terkelompokkan dalam hotel bintang 1


Laporan Akhir

(satu) hotel dengan tingkat pelayanan paling rendah, hingga bintang 5 (lima) dengan tingkat pelayanan paling tinggi. Hotel melati

: Kelompok hotel yang tidak termasuk dalam kategori bintang karena belum memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang, tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel; sering pula disebut dengan non bintang.

Hotel nonbintang

: Kelompok hotel yang tidak termasuk dalam kategori bintang; termasuk hotel melati dan pengkategorian yang lain.

HPI

: Himpunan Pramuwisata Indonesia; profesi pramuwisata tingkat nasional.

Intangible

: Tidak berwujud fisik; daya tarik wisata intangible seperti sejarah, budaya masyarakat tradisional, maupun event.

Jati diri

: Ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang, benda atau daerah yang mencerminkan identitas.

organisasi

Jumlah kunjungan wisatawan : Banyaknya pengunjung/wisatawan yang mendatangi suatu tempat berdaya tarik wisata, atau objek wisata, biasanya dihitung berdasarkan tiket masuk yang terjual. Karakteristik wisatawan : Berkaitan dengan berbagai aspek yang melatarbelakangi perjalanan seseorang (wisatawan), bisa dilihat dari berbagi aspek sosio demografis, sebagai penentuan dan penyediaan kebutuhan mereka di masa mendatang sejalan dengan pengalaman mereka ke satu daerah wisata. Kawasan andalan

: kawasan‐kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional.

Kawasan pariwisata

: Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata (Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 1990).

Kawasan wisata

: Kawasan yang secara teknis digunakan untuk kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dengan batasan‐batasan tertentu.


Laporan Akhir

Kawasan wisata unggulan : Kawasan wisata yang memiliki keunggulan dalam hal daya tarik, lokasi, dan atau intensitas kunjungan wisatawan. Kebijakan

: Rencana, strategi dan tindakan dari suatu badan pengambil keputusan yang diperhitungkan akan dapat mewujudkan tujuan‐tujuan dalam bidang pariwisata yang telah ditentukan.

Kepariwisataan

: Segala sesuatu yang berhubungan penyelenggaraan pariwisata.

Konservasi

: Suatu bentuk upaya pelestarian, cenderung dalam bentuk penghematan/pengurangan kegiatan‐kegiatan yang dapat mempercepat kerusakan terhadap suatu benda, peninggalan bersejarah, artefak, budaya ATAU dengan memperkenalkan kegiatan baru yang dianggap dapat membantu pelestarian. Misalnya: konservasi bangunan bersejarah dengan memperkenalkan fungsi baru sebagai toko/factory outlet di Bandung.

Kria

: craft dalam bahasa Inggris ‐ suatu karya kerajinan yang dihasilkan oleh seseorang (atau sekelompok orang) yang memiliki kemampuan yang bernilai seni tinggi (craftmanship).

MICE

: Meeting, Incentive Tour, Conference and Exhibition

Adalah penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, pameran, dan kegiatan semacam itu yang diikuti peserta setempat maupun dari luar kota. Kegiatan‐kegiatan ini dipandang sebagai salah satu bentuk kegiatan wisata karena memiliki interaksi yang kuat dengan industri pariwisata.

dengan

Merupakan suatu rangkaian kegiatan, di mana para pengusaha atau profesional berkumpul pada suatu tempat yang terkondisikan oleh suatu permasalahan, pembahasan, atau kepentingan bersama. Misi

: terkait dengan cara bertindak, semangat kerja, dan keyakinan tentang apa yang dapat dilakukan atau diwujudkan untuk menunjukkan makna dari keberadaannya kepada pihak‐pihak terkait.


Laporan Akhir

Nonspasial

: bukan keruangan; menyangkut hal‐hal yang terkait dengan aspek bukan keruangan suatu pengembangan wilayah.

Objek wisata

: Adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumberdaya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Suatu tempat yang menjadi tujuan kunjungan seorang wisatawan karena mempunyai sumber‐ sumber, baik sumber alamiah, manusiawi maupun buatan manusia, seperti keindahan alam / pegunungan, pantai, flora, fauna, kebun binatang, bangunan kuno atau bersejarah, monumen‐ monumen, candi‐candi, tari‐tarian, atraksi maupun kebudayaan khas lainnya. Catatan: definisi ini digunakan oleh Biro Pusat Statistik dalam penelitian tahun 1981‐1984.

Suatu tempat yang menjadi tujuan kunjungan karena mempunyai sumber daya tarik alamiah, buatan manusia ataupun faktor budaya penduduk. Catatan: definisi ini digunakan oleh Biro Pusat Statistik dalam penelitian tahun 1991. Paket wisata

: Perjalanan wisata yang (biasanya) meliputi pengaturan transportasi, akomodasi, makanan, objek wisata yang dikunjungi, atau hal‐hal lain yang termasuk dalam ketentuan; biasanya ditawarkan oleh biro perjalanan wisata dengan harga tertentu.

Pariwisata

: Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain di bidang tersebut.

(Meliputi :) arus pergerakan sementara manusia ke tempat tujuan tertentu di luar tempat tinggal atau tempat kerja sehari‐harinya; jenis kegiatan yang dilakukan selama berada di tempat tujuan tersebut; serta sarana/fasilitas yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhannya.


Laporan Akhir

Keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggal ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggal, yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah tetap. Catatan : definisi ini digunakan oleh Biro Pusat Statistik. Perjalanan meninggalkan tempat tinggal/rumah untuk jangka waktu lebih dari 24 jam, baik untuk tujuan rekreasi maupun bisnis. Alasan kunjungan keluarga, pendidikan, atau kesehatan dapat termasuk di dalamnya.

Pariwisata yang berkelanjutan : Adalah kegiatan pariwisata yang pengelolaan semua sumberdayanya dilakukan dengan suatu cara di mana pada satu sisi kebutuhan‐kebutuhan ekonomi, sosial dan estetis dapat dipenuhi, sementara di sisi lain integritas budaya, proses‐ proses dasar biologi, keanekaragaman hayati serta daya dukung kehidupan tetap terpelihara.

(Kegiatan pariwisata di mana) kebutuhan wisatawan pada saat ini dipenuhi dan pada saat yang sama tetap memperkuat kesempatan‐ melindungi dan kesempatan (untuk pemanfaatan) di masa mendatang.

Pasar wisatawan

: Sekumpulan pembeli (wisatawan) yang aktual maupun potensial membeli produk wisata Pengertian pasar wisatawan tidak terlepas dari pemahaman mengenai permintaan pariwisata (tourism demand).

Pemberdayaan masyarakat : (Community based tourism); Peran serta dan keterlibatan masyarakat secara langsung dan menjadi penting; pengembangan yang berlandaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Perencanaan pariwisata

: Suatu proses untuk menentukan keadaan pariwisata di masa depan yang dilakukan melalui analisis terhadap keadaan saat ini, identifikasi tujuan, serta menetapkan strategi pencapaian tujuan.


Laporan Akhir

Perjalanan wisata

: Kegiatan bepergian meninggalkan rumah, baik bermalam atau tidak, dengan atau tanpa menggunakan alat angkutan secara perorangan atau rombongan, dengan tujuan ; a) Mengunjungi obyek wisata tempat rekreasi yang biasanya dikunjungi umum tanpa memperhatikan jarak tempat tersebut dari rumah tempat dia bepergian, atau b) Bukan mengunjungi objek wisata/tempat misalnya keperluan dinas, rekreasi, mengunjungi keluarga dengan jarak perjalanan paling sedikit 50 km. Catatan : definisi ini digunakan oleh Biro Pusat Statistik dalam Penelitian tahun 1981 dan 1984. Kegiatan bepergian meninggalkan rumah/tempat tinggal sampai kembali lagi untuk pertama kali ke rumah (atau disebut dengan perjalanan selesai), dimana kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, serta bukan merupakan kegiatan rutin. Kegiatan yang dimaksud meliputi kegiatan bepergian ke : a) Objek Wisata b) Selain objek wisata, namun dengan menginap (lamanya lebih dari 24 jam dan kurang dari 6 bulan). Catatan : definisi ini digunakan oleh Biro Pusat Statistik dalam penelitian tahun 1991

Permintaan (demand) pariwisata : Jumlah (dan karakteristik) orang yang berpergian atau ingin berpergian, menggunakan fasilitas wisata di tempat yang jauh dari tempat ia biasa tinggal PHRI

: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia; organisasi profesi perhotelan tingkat nasional yang dalam pelaksanaann fungsinya dilakukan oleh Badan Pimpinan Pusat (BPP PHRI).

Potensi pasar wisatawan

: Bagian dari populasi yang belum atau tidak berwisata karena suatu alasan tertentu, tetapi sebenarnya mereka akan berwisata jika dimasa


Laporan Akhir

yang akan datang terjadi perubahan kondisi, misalnya peningkatan pendapatan. Prasarana penunjang wisata : Bangunan, alat dan/atau pelayanan umum yang merupakan unsur‐unsur pokok untuk melayani kebutuhan masyarakat dan melandasi pembangunan wilayah seperti: jalan, penyediaan air, listrik. Preservasi

: Suatu bentuk upaya pelestarian dengan mempertahankan keadaan suatu benda, peninggalan sejarah dalam bentuk apa adanya, dan ditempatkan pada kondisi seideal mungkin agar benda/peninggalan sejarah tersebut dapat bertahan dalam kondisi terbaik selama mungkin. Contoh: penempatan benda‐benda bersejarah di dalam museum.

Produk wisata

: Seluruh unsur kepariwisataan, baik berupa jasa pelayanan dan fasilitas‐fasilitas wisata serta kemudahan‐kemudahannya maupun atraksi wisata yang dinikmati wisatawan selama berwisata, sejak mulai meninggalkan tempat tinggalnya sampai kembali lagi.

Profil wisatawan

: Karakteristik wisatawan, yang bisa dibedakan berdasarkan karakteristik pelaku/wisatawannya (tourist descriptor), misalnya sosio‐eko‐demografis: jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, golongan pendapatan dll), atau karakteristik perjalanannya (trip descriptor) misalnya tujuan perjalanan, frekuensi perjalanan, lama, waktu, moda transportasi, akomodasi, pengaturan, teman perjalanan, pengeluaran dll.

PUTRI

: Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia

Rata‐rata lama tinggal

: Jumlah malam menginap seluruh wisatawan disuatu daerah tertentu dibagi dengan jumlah wisatawan di daerah tersebut, dalam satu periode waktu tertentu, dinyatakan dalam hari

Recreationist

: Orang yang melakukan kegiatan rekreasi.

Rekreasi

: Tindakan dan kegiatan orang pada waktu senggangnya yang dilakukan untuk hal‐hal yang konstruktif dan dapat menyenangkan diri sendiri.


Laporan Akhir

Rekreasi dapat merupakan keterlibatan secara aktif maupun pasif, perorangan maupun berkelompok, pada berbagai aspek kebudayaaan, sejarah, pendidikan non formal, perjalanan untuk bersenang‐senang, pesiar, dan melihat pertunjukan, baik secara aktif maupun pasif, perorangan maupun berkelompok. Rekreasi perkotaan

: Kegiatan rekreasi yang dilakukan di kawasan perkotaan.

Restoran

: Tempat makan/minum dengan bangunan yang permanen di mana makanan yang disajikan harus diproses/dimasak di tempat itu juga berdasarkan pesanan pengunjung. Klasifikasi restoran: a) Gangsa 1 (sendok‐garpu perunggu) b) Gangsa 2 (sendok‐garpu perak) c) Gangsa 3 (sendok‐garpu emas Catatan : klasifikasinya didasarkan pada ketersediaan fasilitas fisik dan peralatan serta mutu pelayanan. Kriteria fisik: lokasi, lingkungan, bangunan, ruang pelayanan, tempat parkir, utilitas, komunikasi, keamanan, pembuangan limbah, kamar kecil, dapur, gudang, ruang administrasi, dan ruang karyawan. Kriteria manajemen: pelayanan, penyelenggaraan hiburan, serta kemampuan dan penampilan karyawan.

Rumah makan

Saujana

: Tempat makan dengan bangunan yang mungkin permanen, dan makanan disajikan sudah diproses/dimasak terlebih dahulu, siap dihidangkan.

: ʺcultural landscapeʺ dalam bahasa Inggris; suatu hamparan bentuk alam yang terbentuk sebagai hasil interaksi/hubungan antara kegiatan budaya manusia dengan alam/lingkungannya. Contoh: terbentuknya terasiring sebagai hasil budaya bertani masyarakat Pulau Jawa; hamparan hutan terbakar sebagai hasil budaya pembukaan lahan masyarakat Dayak; pemandangan rumah‐rumah tradisional sebagai hasil budaya penataan kampung masyarakat Naga, Jawa Barat.


Laporan Akhir

Sediaan (supply) pariwisata : Sesuatu yang ditawarkan kepada (calon) wisatawan, yang terdiri dari daya tarik wisata (attraction), fasilitas kenyamanan (amenities), dan kemudahan pencapaian (accessibilitity). Segmen wisatawan

: Suatu kelompok wisatawan yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu, biasanya dilihat dari karakteristik sosiodemografis.

Spasial

: Menyangkut hal‐hal yang terkait perencanaan wilayah tata ruang.

Stakeholders

: Orang/kumpulan orang/organisasi atau pihak‐ pihak yang terkait dengan suatu keterkaitan yang sama.

Strategi

: Satu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan.

Sumber pasar wisatawan

: Tempat asal wisatawan, biasanya merupakan daerah tempat tinggal wisatawan.

Tangible

: Berwujud fisik; daya tarik yang bersifat tangible (berwujud), seperti daya tarik wisata pantai, museum.

Target pasar wisatawan

: Wisatawan yang dijadikan sasaran dalam kegiatan pemasaran dan promosi, yang diharapkan untuk datang berkunjung ke daerah wisata tertentu; biasanya dinyatakan dalam karakteristik sosio demografis.

dengan

Tingkat penghunian kamar : Jumlah malam kamar terhuni (di suatu akmodasi) dibagi dengan jumlah kamar yang tersedia dalam perioda waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam persentase. Usaha perjalanan wisata

: Suatu usaha bersifat komersil yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.

Visi

: Gambaran yang menantang dan imajinatif tentang peran dan tujuan masa depan suatu organisasi, atau daerah, yang secara signifikan mampu melewati situasi lingkungan dan posisi bersaingnya pada masa sekarang.


Laporan Akhir

Weekenders

: Wisatawan yang melakukan perjalanan wisatanya pada akhir pekan (weekend), yaitu Jum’at‐Sabtu‐ Minggu.

Wisata agro

: Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro.

Wisata alam

: Kegiatan wisata dengan tujuan menikmati kehidupan alam liar atau lingkungan alamiah yang masih asli; wisata alam merupakan pemasaran lingkungan alamiah serta kehidupan alam liar kepada wisatawan.

Wisatawan alam (nature tourist) : bisa berupa orang‐ orang yang secara kebetulan melintasi hutan belantara, para penyelam ber‐scuba yang memburu keindahan susunan batu karang, atau para pengamat burung.

Wisata belanja

: Kegiatan wisata yang memanfaatkan aktivitas berbelanja sebagai daya tarik utama.

Wisata bisnis

: Kegiatan wisata yang memanfaatkan aktivitas bisnis sebagai daya tarik utama.

Wisata budaya

: (Kegiatan wisata) untuk mendapatkan pengalaman mengenai suatu cara/ gaya hidup yang sedang mengalami kepunahan, atau bahkan turut serta hidup dalam cara/ gaya hidup dimaksud. Kegiatan pariwisata yang diarahkan pada (apresiasi) kejayaan masa silam dari suatu masyarakat atau suatu daerah sebagaimana diabadikan di monumen‐monumen, situs bersejarah, arsitektur tradisional serta artefak‐artefak.

Wisata gunung

: Kegiatan wisata yang memanfaatkan daya tarik pegunungan, dengan segala atributnya (pemandangan, budaya agro pergunungan).

Wisata kuliner

: Kegiatan wisata yang memanfaatkan daya tarik makanan/ masakan, termasuk proses pembuatan dan budaya yang menyertainya.

Wisata minat khusus

: (Kegiatan wisata di mana) wisatawan bepergian ke suatu daerah untuk mempelajari dan memperoleh


Laporan Akhir

pengalaman mengenai suatu hal tertentu yang dapat dikaitkan dengan minat khusus dari wisatawan tersebut. Pariwisata minat khusus bisa berupa fokus perhatian pada berbagai aspek budaya, alam, dan bidang keahlian dari wisatawan. Wisata pantai

: Salah satu bentuk kegiatan pariwisata di mana pengunjungnya, baik domestik maupun internasional, didominasi oleh wisatawan yang bermaksud mencari daerah‐daerah pantai yang bermandikan sinar matahari.

Wisata pendidikan

: Kegiatan pariwisata di mana kegiatan utamanya memiliki kaitan dengan pendidikan, seni dan budaya, baik secara aktif maupun pasif, seperti : a) program pertukaran remaja dari berbagai bangsa atau budaya yang berbeda. b) menikmati pertunjukkan seni/ budaya atau peristiwa khusus. c) mengunjungi tempat‐tempat peninggalan sejarah atau budaya. d) melihat pola kehidupan masyarakat di tempat lain

Wisata perkotaan/kota

: Suatu paket wisata yang seluruh elemennya, baik transportasi, akomodasi, kesempatan pesiar, serta elemen‐elemen lain, terdapat hanya di suatu kota. Suatu paket wisata, biasanya mencakup transportasi dan jasa pemanduan (dalam bentuk narasi). Tempat‐tempat atau hal‐hal menarik yang ada di kota dan sekitarnya pada umumnya dicakup oleh paket wisata ini. Paket wisata bisa dilakukan dalam satu hari penuh ataupun beberapa jam.

Wisata sejarah

: Kegiatan wisata yang berbasis pada interpretasi nilai‐nilai sejarah masa lalu.

Wisata tirta

: Kegiatan wisata yang berbasis air/perairan, seperti berenang, selancar, menyelam, dan lain‐lain.

Wisata warisan budaya (cultural‐heritage tourism)

: Kegiatan wisata yang memanfaatkan warisan atau pusaka budaya sebagai daya tarik wisata; dapat berupa tangible (seperti monumen, bangunan bersejarah) atau intagible (tari‐tarian, musik).


Laporan Akhir

Wisata perdesaan

: Wisata perdesaan adalah jenis produk wisata di wilayah perdesaan yang mempertemukan kebutuhan dan ekspektasi pengunjung dan wisatawan dengan karakter‐karakter: - Akomodasi dan catering umumnya menggunakan rumah‐rumah penduduk di daerah pertanian perdesaan, area perkemahan, atau holiday villages. - Aktivitas olah raga di ruang terbuka, misalnya bersepeda, berburu, memancing, berenang, berlayar, canoeing, cross‐country, dsb. - Aktivitas budaya lokal, misalnya mengunjungi pusat pertanian/peternakan dan sentra kerajinan setempat. Aktivitas wisatawan dapat berorientasi spiritual ataupun rekreatif. Produk ini dilengkapi juga dengan fasilitas penunjang lainnya seperti toko dan pusat/kantor informasi pariwisata.

Wisata ziarah

: Kegiatan wisata yang dikaitkan dengan acara keagamaan, misalnya kunjungan/ ziarah ke fasilitas‐fasilitas peribadatan atau tempat‐tempat religius lainnya.

Wisatawan

: Seseorang yang melakukan perjalanan sementara, pergi dari rumahnya dengan jarak sekurang‐ kurangnya 50 mil dalam satu kali jalan untuk tujuan bisnis, bersenang‐senang, urusan pribadi, atau tujuan apapun selain bekerja untuk mencari nafkah tetap, baik dengan bermalam atau pulang pada hari yang sama.

Wisatawan mancanegara

: Istilah resmi di Indonesia untuk penyebutan “wisatawan internasional”.

Wisatawan nusantara

: Wisatawan orang Indonesia yang berwisata di wilayah Indonesia.


KATA PENGANTAR. Bandung, Oktober Tim Penyusun. Laporan Akhir

Recommend Documents